LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO


JL. Jenderal Sudirman No. 193 Sukoharjo , Telp. ( 0271 ) 593026, Fax. (0271) 593517, Website : www.pn‐sukoharjo.go.id 04‐01‐2016


KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Sukoharjo. Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember

2015, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun (PKT) 2016 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015. Laporan Kinerja tahun 2015 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabil itas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak.


EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF ) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 Pengadilan Negeri Sukoharjo, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2010-2014 yang sudah di review sesuai Renstra 2015 2019. dan dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Pengadilan Negeri Sukoharjo berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. Dengan berakhirnya Tahun 2015, maka LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sukoharjo disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO YANG AGUNG”.


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………..………….i EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)……………………………..………………………………………….ii DAFTAR ISI………………………………………………………………………….………..………………………………………... iii BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………….……….……………………………………....1 A Latar Belakang…………………………………………………………………………………..…………………………………..1 B Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………………………………………………………………………….. 3 C Sistematika Penyajian………………………………………………………………………………………………………….. 6 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA……………………………………………….……………...... 7 1.Visi dan Misi………………………………………………………………………………………………………………..…….... 7 2.Tujuan dan Sasaran Strategis……………………………………………………………………………………..……..…. 7 3.Program Utama dan Kegiatan Pokok………………………………………………………………………………….… 8 A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sukoharjo……………………..…………………………..….… 9 B. Penetapan Kinerja Tahun 2015………………………………………………..…………………………………..…... 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………………………………………….……………. 11 A .Capaian Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)………….………..…………… 11 Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) B. Realisasi Anggaran……………………………………………………………………………………………………..…….. 42 BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………………………….…………….……… 50 A Kesimpulan…………………………………………………………………..…………………………………………….……… 50 B Saran‐saran……………………………………………………..………….………………………………………….….………. 51 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. RKT dan PKT 2015 3. RKT dan PKT 2016 4. Rencana Kinerja Tahunan 2017

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 iii

BAB I ‐ PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertangggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/1X/61Y 199 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis dan juga telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor ; 29 Tahun 2014 serta Permenpan No. 53 Tahun 2014 . LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MAlSEKl07/SKlIII/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI


sebagai salah satu institusi negara I kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XIIMPRl1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan

diri

pada

posisi

yang

dihormati

dan

disegani

dalam

kehidupan

bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaianpenilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua. Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan.

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 Untuk itulah Pengadilan Negeri Sukoharjo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.

(Gedung Pengadilan Negeri Klas IB Sukoharjo : Jl. Jendral Sudirman 193 Sukoharjo)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badanbadan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya}.(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2}) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum


kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sukoharjo yakni: 1.

Ketua melakukan pengawasan internal mengenai : 1. Ketepatan waktu memulai persidangan . 2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan. 3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan 4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang. 5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti . 6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.

2.

Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai : 1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya. 2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.

3.

Hakim - Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan : 1. Melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

administrasi

perkara

perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri. 2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus. 3. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan. 4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum. 5. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan. 4.

Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 5.

Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6.

Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7.

Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8.

Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

9.

Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

10.

Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Pengadilan Negeri Sukoharjo, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

11.

Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo serta perumusan kebijakan

fasilitasi

pelaksanaan

perundang‐undangan yang berlaku.

pengelolaan

keuangan

berdasarkan

peraturan

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 12.

Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku.

13.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sukoharjo selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar Ikhtisar Eksekutif . BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Sukoharjo , Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKjIP. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan : 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sukoharjo B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Akuntabilitas Keuangan. BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sukoharjo serta strategi pemecahan masalah . BAB V Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi 2. RKT dan PKT Tahun 2015 3. RKT dan PKT Tahun 2016 4. Rencana Kinerja Tahun 2017 4. Indikator Kinerja Utama 5. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019


BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2010 – 2014 dan 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan

untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan negeri Sukoharjo diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 dan 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014 dan 2015 - 2019.

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sukoharjo . Visi Pengadilan Negeri Sukoharjo mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sukoharjo , adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sukoharjo. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sebagai berikut :

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 1. Meningkatnya Penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan 5. meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan 5. meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Enam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indicator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sukoharjo

dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, 3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu, 4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sukoharjo .

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan reviu penetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan

Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Sukoharjo

Nomor:

W12.U32/66/SK/KPN-Skh/01/2014 tanggal 2 Januari 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ‐ Perdata ‐ Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: ‐ Perdata : Gugatan Permohonan ‐ Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: ‐ Banding ‐ Kasasi ‐ Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti


B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sukoharjo, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai berikut:

NO KINERJA UTAMA 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ‐ Perdata ‐ Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan ‐ Perdata : Gugatan Permohonan ‐ Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum: akseptabilitas ‐ Banding putusan Hakim ‐ Kasasi ‐ Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang efektifitas disampaikan secara lengkap pengelolaan b. Persentase berkas yang diregister dan siap penyelesaian perkara didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan akseptabilitas b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik masyarakat terhadap perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on peradilan (acces to line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. justice) Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara kepatuhan terhadap perdata yang berkekuatan hukum tetap yang putusan pengadilan. ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase pengaduan masyarakat yang kualitas pengawasan ditindaklanjuti

TARGET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ‐ 100% 100% 100%

100% 100%

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

100%

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO 1.

2.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan ‐ Perdata : Gugatan Permohonan ‐ Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak

TARGET

REALISA CAPAIAN SI (%)

100%

0%

0%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

76% 92,9% 89,3% 100% 100%

76% 92,9% 89,3% 100% 100%

100%

98,27%

98,27%

0%

1,73%

1,73%

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 aksepbilitas putusan Hakim

mengajukan upaya hukum: ‐ Banding ‐ Kasasi ‐ Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan efektifitas kasasi dan PK yang disampaikan pengelolaan secara lengkap penyelesaian b. Persentase berkas yang perkara diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat b. Persentase (amar) putusan terhadap perkara (yang menarik perhatian peradilan (acces masyarakat) yang dapat diakses to justice) secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi kepatuhan atas putusan perkara perdata yang terhadap berkekuatan hukum tetap yang putusan ditindaklanjuti pengadilan. Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

3.

4.

5.

6.

100% 100% 100%

83,97% 25% 80%

83,97% 25% 80%

100%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

1 : 55

1: 55

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

100%

100%

100%

100%

52,6%

52,6%

100%

Nihil

Nihil

100%

100%

100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 SASARAN a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

TARGET 100%

REALISASI

CAPAIAN %

0%

0%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ‐ Perdata ‐ Pidana

100% 100%

100% 100%

100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan: ‐ Perdata : Gugatan Permohonan ‐ Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat

100% 100% 100% 100% 100%

76% 92,9% 89,3% 100% 100%

76% 92,9% 89,3% 100% 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

0 %

98,27% 1,73 %

98,27% 1,73 %

1.a. Analisis Sasaran penyelesaian perkara dengan Indikator Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2014 pengadilan Negeri Sukoharjo menerima gugatan perkara perdata sebanyak 137 perkara, dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian dalam mediasi tidak ada akan tetapi ada 25 perkara yang selesai dengan cara damai diluar mediasi/dicabut/gugur sebanyak perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang dapat diselesaikan secara mediasi dalam waktu mediasi oleh Mediator tahun 2015 semua gagal. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Ketidakhadiran pihak yang beperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum; 2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan; 3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan; 5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi. 6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan. Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut: Persentase

Tahun

Jumlah Perkara

Mediasi Berhasil

2013

86

1

1,16 %

2014

109

3

2,75 %

2015

137

0

0 %

Keberhasilan (%)

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 1,59 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0 %.

1.b. Analisis Sasaran penyelesaian perkara dengan Indikator Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ‐ Perdata - Pidana • Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian / saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 48 perkara dan pada Tahun 2015 sisa perkara gugatan diselesaikan seluruhnya sebanyak 48 sehingga capaiannya 100%. Sisa perkara Permohonan perdata Tahun 2014 sebanyak 4 perkara dan pada Tahun 2015 sisa perkara Permohonan diselesaikan seluruhnya sebanyak 4 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Sisa Gugatan Perdata Sisa Permohonan Perdata

2013 Capaian % 100 % 100 %

Tahun 2014 Capaian % 100% 100%

2015 Capaian % 100% 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %. • Perkara pidana yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, pembuktian /saksi ataupun tahap baru tuntutan. Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2014 sebanyak 20 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 20 sehingga capaiannya 100%. Sisa perkara Pidana Khusus Tahun 2014 sebanyak 8 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 8 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Biasa ataupun Khusus Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

B

Perkara

e r d

Sisa Perkara Pidana

2013 Capaian % 100 %

Tahun 2014 Capaian % 100%

2015 Capaian % 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

PERKARA Pidana Biasa Pidana Khusus Perdata Gugatan Perdata Permohonan

PENYELESAIAN SISA PERKARA DI TAHUN 2015 Realisasi Sisa Perkara Target Penyelesaian Penyelesaian 20 8 48 4

20 8 48 4

100% 100% 100% 100%

1.c. Analisis Sasaran penyelesaian perkara dengan Indikator Persentase perkara yang diselesaikan: ‐ Perdata - Pidana • Perkara gugatan perdata Persentase Perkara Gugatan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 76 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 185 perkara, diselesaikan sebanyak 142 perkara dan sisa 43 perkara capaiannya 76 %.

KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015 NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

48

10

11

47

2

Pebruari

12

8

51

3

Maret

18

19

50

4

April

13

16

47

5

Mei

11

7

51

6

Juni

6

15

42

7

Juli

12

21

33

8

Agustus

10

7

36

9

September

10

6

40

10

Oktober

10

11

39

11

November

16

9

46

12

Desember

9

12

43

JUMLAH

48

137

142

43

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, dan banyaknya perkara yang masuk empat bulan terakhir / yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam

taraf

pemeriksaan

ada

yang

masih

dalam

tahapan,

replik,

duplik,pembuktian/saksi bahkan masih tahap panggilan dikarenakan para pihak banyak yang dari luar kabupaten Sukoharjo serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti masih kurang dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut: 2013 Perkara masuk selesai Capaian masuk % Perdata 123 86 69 % 146 Gugatan

2014 selesai 98

2015 Capaian masuk selesai Capaian % % 67%

185

142

76%


Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 2 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 9 %.

• Perkara Permohonan Perdata Persentase Perkara Permohonan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 92,9% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 99 perkara, diselesaikan sebanyak 92 perkara dan sisa 7 perkara capaiannya 92,9 %.

KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015 NO

BULAN

1

Januari

4

9

9

4

2

Pebruari

8

6

6

3

Maret

10

12

4

4

April

10

10

4

5

Mei

1

4

1

6

Juni

10

8

3

7

Juli

7

8

2

8

Agustus

8

6

4

9

September

9

4

9

10

Oktober

7

11

5

11

November

6

10

1

12

Desember

10

4

7

4

95

92

7

JUMLAH

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR


Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2015 atau masuk diakhir bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan pembuktian/saksi bahkan baru ditentukan tanggal sidangnya yang mana akan disidangkan awal tahun 2016. Sebagai

bahan

perbandingan

persentase

perkara

Permohonan

perdata

yang

diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Perdata

2013 masuk

selesai

446

443

Permohonan

2014 Capaian % 99%

masuk 73

2015

selesai

Capaian %

masuk

selesai

69

94,5%

99

92

Capaian % 92,9%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 4,5 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 1,6 %.

• Perkara Pidana Biasa Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 95% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 194 perkara, diselesaikan sebanyak 185 perkara dan sisa 9 perkara capaiannya 95 %.

KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015 3 NO 4 1 5 2 6

Maret BULAN April Januari Mei Pebruari Juni

SISA TAHUN 2014 20

26 MASUK 17 10 13 16 13

18 PUTUS 29 19 11 7 9

28 SISA AKHIR 16 11 18 20 22

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 7

Juli

19

23

18

8

Agustus

13

11

20

9

September

13

20

13

10

Oktober

14

13

14

11

November

12

9

17

12

Desember

8

16

9

JUMLAH

174

185

9

20

• Perkara Pidana Khusus Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 69% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 59 perkara, diselesaikan sebanyak 41 perkara dan sisa 8 perkara capaiannya 69 %.

KEADAAN PERKARA PIDANA KHUSUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015 NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

8

1

6

3

2

Pebruari

7

3

7

3

Maret

3

6

4

4

April

4

3

5

5

Mei

2

3

4

6

Juni

2

3

3

7

Juli

7

3

7

8

Agustus

0

0

7

9

September

2

5

4

10

Oktober

7

2

9

11

November

13

2

20

12

Desember

3

5

18

JUMLAH

8

51

41

18

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan perkara yang masuk di tahun 2015 kebetulan jumlahnya berkurang bila dibandingkan tahun 2014 sehingga banyak yang terselesaikan walaupun tidak semua.

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

2013 masuk selesai Capaian % Biasa/Khusus 299 266 88,9% Perkara Pidana

2014 masuk selesai Capaian % 274 246 89,7%

2015 masuk selesai Capaian % 253 226 89,3%

Persentase Perkara Pidana Biasa dan Khusus yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 89,3% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 253 perkara, diselesaikan sebanyak 226 perkara dan sisa 27 perkara capaiannya 89,3 %.

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana Biasa yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 1,2 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0,4%.

• Perkara Pidana Singkat Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 3 perkara, diselesaikan sebanyak 3 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi. KEADAAN PERKARA PIDANA SINGKAT DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015

1 NO 2

Januari BULAN Pebruari

0 SISA TAHUN 2014

1 MASUK 1

1 PUTUS 1

0 SISA AKHIR 0


Maret

0

0

0

4

April

0

0

0

5

Mei

0

0

0

6

Juni

1

1

0

7

Juli

0

0

0

8

Agustus

0

0

0

9

September

0

0

0

10

Oktober

0

0

0

11

November

0

0

0

12

Desember

0

0

0

JUMLAH

3

3

0

0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Pidana Singkat juga karena tidak banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 sehingga tidak ada yang harus disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bulan Desember tahun 2015 sendiri juga tidak ada yang diakhir bulan jadi bisa terselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara masuk Pidana Singkat

20

2013 selesai 20

Capaian % 100%

masuk

2014 selesai

14

14

Capaian % 100%

masuk

2015 selesai

3

3

Capaian % 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 % . • Perkara Pidana Cepat/Ringan Persentase Perkara Pidana Cepat/Ringan yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 289 perkara, diselesaikan sebanyak 289 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015

NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

0

2

2

0

2

Pebruari

1

1

0

3

Maret

1

1

0

4

April

41

41

0

5

Mei

53

53

0

6

Juni

3

3

0

7

Juli

53

53

0

8

Agustus

1

1

0

9

September

17

17

0

10

Oktober

45

45

0

11

November

71

71

0

12

Desember

1

1

0

JUMLAH

0

289

289

0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara cepat/ringan juga karena tidak ada perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 sehingga tidak ada yang harus disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bulan Desember tahun 2015 sendiri juga tidak ada yang diakhir bulan jadi bisa terselesaikan. Sebagai

bahan

perbandingan

persentase

perkara

pidana

cepat/ringan

yang

diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara masuk Pidana Cepat/R

369

2013 selesai 369

Capaian % 100%

masuk

2014 selesai

228

228

Capaian % 100%

masuk

2015 selesai

289

289

Capaian % 100%


Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

• Perkara Pidana Lalu-lintas Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 20.444 perkara, diselesaikan sebanyak 20.444 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

KEADAAN PERKARA PIDANA LALULINTAS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015

NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

0

1547

1547

0

Pebruari

1422

1422

0

3

Maret

2149

2149

0

4

April

2485

2485

0

5

Mei

1474

1474

0

6

Juni

1607

1607

0

7

Juli

499

499

0

8

Agustus

1369

1369

0

9

September

1296

1296

0

10

Oktober

2286

2286

0


November

2185

2185

0

12

Desember

2125

2125

0

JUMLAH

0

20.444

20.444

0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Lalulintas itu sendiri, juga adanya kemudahan dalam pemberian layanan penyelesaian pelanggaran lalulintas salah satunya melalui Website Pengadilan sehingga para pelanggar mudah dan cepat dalam proses penyelesaiannya.

2015 masuk selesai Capaian % Lalulintas 26.040 26.040 20.444 20.444 100% Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai Perkara Pidana

masuk

2013 selesai

Capaian % 100%

2014 masuk selesai Capaian % 14.731 14.731 100%

berikut:

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %

•

Perkara Anak Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 1 perkara, diselesaikan sebanyak 1 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

KEADAAN PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015 NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR


Januari

0

0

0

0

2

Pebruari

0

0

0

3

Maret

0

0

0

4

April

0

0

0

5

Mei

0

0

0

6

Juni

0

0

0

7

Juli

0

0

0

8

Agustus

0

0

0

9

September

0

0

0

10

Oktober

0

0

0

11

November

1

0

1

12

Desember

0

1

0

JUMLAH

0

1

1

0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Anak itu sendiri yang harus cepat dalam proses penyelesaiannya.

• Perkara Pra Peradilan Persentase Perkara Pidana Pra Peradilan yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 2 perkara, diselesaikan sebanyak 2 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi. KEADAAN PERKARA PIDANA PRA PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015

NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

0

0

0

0

2

Pebruari

0

0

0

3

Maret

0

0

0

4

April

1

0

1

5

Mei

1

1

1

6

Juni

0

1

0

7

Juli

0

0

0

8

Agustus

0

0

0

9

September

0

0

0

10

Oktober

0

0

0

11

November

0

0

0

12

Desember

0

0

0

JUMLAH

0

2

2

0


Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Pra Peradilan itu sendiri yang harus cepat dalam proses penyelesaiannya.

Sebagai

bahan

perbandingan

persentase

perkara

pidana

yang

diselesaikan,

sebagaiberikut: Perkara Pidana

masuk

2013 selesai

Pra Peradilan

5

5

Capaian % 100%

2014 masuk selesai Capaian % 3

3

100%

2015 masuk selesai Capaian % 2

2

100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

1.d. Analisis Sasaran penyelesaian perkara dengan Indikator Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan SK KMA nomor : 026/KMNSKlII/2012 tentang standar layanan peradilan ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN TAHUN 2015 YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 6 BULAN

No 1.

Bulan Januari

Masuk

Putus

10

1

Sisa 9

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 2.

Pebruari

12

‐

21

3.

Maret

18

4

35

4.

April

13

7

41

5.

Mei

11

6

46

6.

Juni

6

12

40

7.

Juli

12

19

33

8.

Agustus

10

7

36

9.

September

10

6

40

10

Oktober

10

11

39

11

November

16

9

46

12

Desember

9

12

43

Jumlah

137

94

43

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 70 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 66 perkara jadi capaiannya 94,2 %. Hal ini dikarenakan: 1. Masih banyaknya sisa perkara tahun 2014 yang wajib diselesaikan sejumlah 48 perkara. 2. Pihak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti. 3. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama. 4. Perkara yang masuk tahun 2015 di bulan Juli sampai Desember belum habis masa 6 bulan dan dalam tabel sisa perkara yang masih berjalan tinggal 43 perkara .

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagaiberikut: Perkara Perdata Gugatan

Tahun 2014 Capaian % 78,7%

2013 Capaian % 86,6%

2015 Capaian % 94,2%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 7,9 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 15,5 %.


KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN TAHUN 2015 YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 6 BULAN

No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

9

5

4

2.

Pebruari

8

6

6

3.

Maret

10

12

4

4.

April

10

10

4

5.

Mei

1

4

1

6.

Juni

10

8

3

7.

Juli

7

8

2

8.

Agustus

8

6

4

9.

September

9

4

9

10

Oktober

7

11

5

11

November

6

10

1

12

Desember

10

4

7

Jumlah

95

88

7

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 48 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 48 perkara jadi capaiannya 100 %. Hal ini dikarenakan: 1. Permohonan yang diajukan Pemohon kebetulan mereka aktif dalam persidangan dan bukti serta saksi-saksinya juga komplit sehingga persidangan berjalan lancar. 2. Perkara yang belum habis masa 6 bulan yaitu yang masuk di bulan Juli sampai Desember berjumlah 47 perkara dan tinggal sisa 7 perkara yang masih berjalan.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut: Perkara Perdata Permohonan

2013 Capaian % 99,2 %

Tahun 2014 Capaian % 100 %

2015 Capaian % 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0,8 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.


KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA/KHUSUS TAHUN 2015 YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 6 BULAN

No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

11

2

9

2.

Pebruari

23

5

27

3.

Maret

29

24

32

4.

April

21

32

21

5.

Mei

15

14

22

6.

Juni

15

12

25

7.

Juli

26

26

25

8.

Agustus

13

11

27

9.

September

15

25

17

10

Oktober

21

15

23

11

November

25

11

37

12

Desember

11

21

27

Jumlah

225

198

27

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 114 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 sebanyak 114 perkara jadi capaiannya 100 %. Hal ini dikarenakan: 1. Adanya kesiapan antara JPU, Barang bukti dan saksi-saksi dalam setiap sidang dan pula memperhitungkan masa tahanan Terdakwa. 2. Perkara yang masuk di bulan Juli sampai Desember sebanyak 111 belum habis masa 6 bulan dan dalam table sisa perkara yang masih berjalan tinggal 27 perkara .

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut: Perkara Pidana Biasa

2013 Capaian % 100%

Tahun 2014 Capaian % 100%

2015 Capaian % 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100%.


Dari total semua tabel perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara Gugatan, Permohonan dan Pidana Biasa/Khusus yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan total sebanyak 232 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 228 perkara jadi capaianya 98,27 %.

1.e. Analisis Sasaran penyelesaian perkara dengan Indikator Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Bahwa perkara Gugatan Perdata yang belum terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2015 ada 4 perkara dan untuk perkara Pidana tidak ada perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan, sehingga prosentase akuntabilitasnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dibagi jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan kali 100 % , berati perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan total sebanyak 4 perkara dan dibagi yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 232 perkara sehingga prosentasenya adalah 1,73 % dalam hal ini disebabkan oleh dikarenakan : 1. Pihak Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita. 2. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama. 3. Karena Banyaknya saksi yang harus diperiksa.

Sasaran 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO SASARAN 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: ‐ Banding ‐ Kasasi ‐ Peninjauan Kembali

TARGET 100% 100% 100%

REALISASI 83,97% 25% 80%

CAPAIAN (%) 83,97% 25% 80%

• Analisis Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim dengan Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

9 Banding. Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus terdiri dari:

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 -

Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 142 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 50 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 92 perkara.

-

Perkara pidana yang diputus sebanyak 226 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 9 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 217 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 309 dibagi jumlah putusan sebanyak 368 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 83,97 %. PERKARA 2015

PUTUS

MENERIMA

BANDING

PERKARA PERDATA

142

92

50

PERKARA PIDANA

226

217

9

J U M L A H

368

309

59

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim. 2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut: .

Perkara Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

2013 Capaian % 93,18 %

Tahun 2014 Capaian % 86,92%

2015 Capaian % 83,97%


Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 6,26 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 2,96 % .

9 Kasasi Pada tahun 2015 jumlah permohonan Kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Sukoharjo terdiri dari: - Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 30 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 25 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 5 perkara. - Putusan Banding perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 6 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 4 perkara. Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 9 dibagi jumlah putusan sebanyak 36 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 25 %

TAHUN 2015

PUTUS BANDING

MENERIMA

KASASI

PERKARA PERDATA

30

5

25

PERKARA PIDANA

6

4

2

J U M L A H

36

9

27


Adapun hal -hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut: 1. Para Pihak kurang puas terhadap putusan banding. 2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan Banding. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:

Perkara Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

2013 Capaian %

Tahun 2014 Capaian %

2015 Capaian %

36,36%

51%

25 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 14,64 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 26 %.

9 Peninjauan Kembali Pada tahun 2015 jumlah permohonan Peninjauan Kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Sukoharjo, terdiri dari: -

Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 12 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 9 perkara.

- Putusan Kasasi perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 3 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3 perkara. Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 15 dibagi jumlah putusan sebanyak 12 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 80 %.

TAHUN 2013

PUTUS KASASI

MENERIMA

PK

PERKARA PERDATA

12

9

3

PERKARA PIDANA

3

3

0

J U M L A H

15

12

3


Adapun hal -hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut. 3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Perkara

2013 Capaian %

Tahun 2014 Capaian %

2015 Capaian %

85,71%

90%

80%

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 4,29 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak masih sama jadi 10 %.

Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

70%

% 70%

100%

100%

100%

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase responden yang terhadap proses peradilan

puas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3a. Analisis sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara dengan Indikator prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding pada pengadilan negeri Sukoharjo tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan Banding kali 100%, di Pengadilan Negeri Sukoharjo Banding yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 50 , yang masih dalam tahap pemberitahuan kepada para pihak ada 11 perkara dan perkara pidana sebanyak 9 perkara dan yang masih dalam tahap pemberitahuan ada 1 perkara karena diajukannya di akhir tahun 2015 , jadi yang sudah lengkap dan dikirim selama tahun 2015 total ada 47 sehingga capaiannya adalah 79,7 % .Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada pengadilan negeri Sukoharjo tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100%, di Pengadilan Negeri Sukoharjo Kasasi yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 25 , yang masih dalam tahap pemberitahuan kepada para pihak ada 8 perkara dan perkara pidana sebanyak 2 perkara, jadi semuanya sudah lengkap dan terkirim pada tahu 2015 ada 19 perkara sehingga capaiannya adalah 70 % . Sedangkan Perkara yang Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan Peninjauan Kembali kali 100%, dalam perkara perdata sebanyak 3 perkara, yang masih dalam tahap pemberitahuan 1 perkara karena baru diajukan pada bulan Nopember 2015 dan perkara pidana sebanyak 0 Perkara dan semua sudah lengkap sehingga capaian akuntabilitasnya sebesar 67 % , Berkas perkara yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan negeri Sukoharjo secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan negeri Sukoharjo setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah diregister pada buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2015 ini semua berkas perkara sudah dikirim total 21 perkara dari 30 perkara yang diajukan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali sehingga capaiannya dapat 70% hal tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik .

3b. Analisis sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara dengan Indikator prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan berkas perkara yang di terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana. Di Pengadilan Negeri Sukoharjo jumlah seluruh berkas yang diterima tahun 2015 sebanyak 21.196 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 21.196 Berkas Perkara . Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Sukoharjo langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa rigester dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah berjalan dengan baik;

3c. Analisis sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara dengan Indikator prosentase Penyampaian Pemanggilan Sidang dan Pemberitahuan isi putusan tepat waktu , tempat dan para pihak. Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Sukoharjo semua semanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan yang mana panggilan/pemberitahuan ketika ada pihak yang berada di luar yuridiksi Pengadilan Negeri Sukoharjo yang dimintakan delegasi dapat dilakukan melalui surat elektronik, faksimile atau sisitem informasi yang ada , sehingga sangat banyak membantu yang mana dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indicator yaitu 100 %. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sama dengan idikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Sukoharjo semua pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan undangUndang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase pencapaian pemberitahuan putusan capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indicator yaitu 100 %.

3d. Analisis sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara dengan Indikator prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauhmana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanaka oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang , Di Pengadilan Negeri Sukoharjo pelaksanakan penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan dapat dilaksanakan 100 % tanpa ada kendala dan masalah. Dari 11 perkara yang diajukan penyitaan semua telah dilaksanakan dengan baik dan tanpa ada kendala.

3e. Analisis sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara dengan Indikator Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pada tahun 2015 jumlah perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebanyak 76 perkara sisa tahun 2014 dan masuk ada 21.196 perkara, terdiri dari: REKAP JUMLAH PERKARA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015 NO

PERKARA

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA 2015

1

Perdata Gugatan

48

137

142

43

2

Perdata Permohonan

4

95

92

7

3

Pidana Biasa

20

174

185

9

4

Pidana Khusus

8

51

41

18

5

Pidana Anak

0

1

1

0

6

Pidana Cepat/Ringan

0

289

289

0

7

Pidana Singkat

0

3

3

0

8

Lalu Lintas

0

20.444

20.444

0

9

Praperadilan

0

2

2

0

80

21.196

21.199

77

JUMLAH

Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : adalah perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara yang ditangani majelis hakim. Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 adalah 441 Perkara, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2015 terdiri dari 8

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 Majelis Hakim sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yaitu 1 : 55.

3f. Analisis sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara dengan indikator presentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan Dilihat dari apa yang telah dilakukan , diupayakan dan disajikan baik berawal dari pendaftaran/penerimaan perkara samapi proses persidangan dan diakhiri dengan adanya putusan/penetapan kepada para pencari keadilan , didukung juga adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No.076/KMA/SK/VI/2009

tentang

pedoman

pelaksanaan

penanganan

pengaduan

dilingkungan lembaga peradilan , Bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 tidak pernah ada pengaduan , ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Sukoharjo sehingga apa yang di kehendaki oleh semua pihak baik dari lingkup Internal Pengadilan Negeri Sukoharjo sendiri maupun Eksternal yaitu masyarakat atau para pencari keadilan merasakan adanya rasa keadilan yang diperoleh khususnya dalam proses peradilan oleh sebab itu yang menjadi target 100 % responden merasa puas terhadap proses peradilan terpenuhi.

Sasaran 4 : Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase diselesaikan b.

SASARAN perkara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

nihil

% nihil

100%

100%

prodeo

yang

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus .

100%

4a. Analisis sasaran peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan

dengan indicator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang masuk dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 tidak ada

perkara Prodeo yang masuk oleh karena itu tidak ada perkara

prodeo yang harus diselesaikan jadi nihil .

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 4b. Analisis sasaran peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan

dengan indicator Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 dengan adanya Aplikasi CTS yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Oleh karena di Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga persentase (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sehingga target 100% telah dan dapat kita penuhi.

Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN

Persentase

permohonan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

putusan perkara perdata yang berkekuatan

100 %

52,6 %

52,6 %

hukum tetap yang ditindaklanjuti

eksekusi

atas

Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya ditambah permohonan eksekusi perkara perdata tahun ini . Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 ada sisa 11 dan permohonan eksekusi yang diajukan adalah 8 perkara yang 1 sudah dicabut sedangkan yang sudah di tindak lanjuti adalah 9 perkara sehingga pencapaian akuntabilitasnya adalah 52,6 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya a. Persentase pengaduan masyarakat kualitas pengawasan yang ditindaklanjuti 100 % berkualitas b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan 100 % eksternal yang ditindaklanjuti

Realisasi

%

Nihil Nihil

Nihil Nihil

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indicator kinerja yaitu : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran. Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100 %. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut : NO

BULAN

PENGADUAN

PENGADUAN TELAH

PENGADUAN BELUM

MASUK

DITELAAH/PROSES

DITELAAH/BELUM DIPROSES

1

Januari

‐

‐

‐

2

Pebruari

‐

‐

‐

3

Maret

‐

‐

‐

4

April

‐

‐

‐

5

Mei

‐

‐

‐

6

Juni

‐

‐

‐

7

Juli

‐

‐

‐

8

Agustus

‐

‐

‐

9

September

‐

‐

‐

10

Oktober

‐

‐

‐

11

November

‐

‐

‐

12

Desember

‐

‐

‐

JUMLAH

N i h i l

N i h i l

N i h i l

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 tidak ada pengaduan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan internal dan eksternal yang dilaporkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2015, telah ditindaklanjuti.

B. REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang Pada

awal

tahun

2015,

jumlah

anggaran

seluruhnya

sesuai

dengan

DIPA

No.005.01.2.097961/2015 dan No.005.03.2.099118/2015 tanggal 14-11-2015 adalah sebesar Rp. 5.441.364.000,00 (Lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp. 6.034.364.000,00 (Enam milyar tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

1

Belanja Pegawai

2 3

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

(Rp)

(Rp)

(Rp)

%

4.703.939.000

5.296.939.000

5.657.883.946

106,81%

Belanja Barang

637.265.000

637.265.000

579.550.492

90,94%

Belanja Modal

40.000.000

40.000.000

39.800.000

95,50%

5.381.204.000

5.974.204.000

6.277.234.438

105,07%

JUMLAH

1. Belanja Pegawai Belanja

pegawai

meliputi

belanja

pegawai

mengikat

dan

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

tidak

mengikat

yang

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp. 4.703.939.000,00 (Empat milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 5.974.204.000,00 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah) untuk belanja pegawai. Namun sampai dengan Laporan ini dibuat, pada Pengadilan Negeri Sukoharjo masih terdapat Pagu minus untuk Belanja Pegawai, karena revisi DIPA 01 masih dalam proses. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 5.658.810.628,00 (Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp. 920.140,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga total realisasi Belanja Pegawai Netto sebesar Rp. 5.657.883.946,00 (Lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 106,81 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO

KODE

KEGIATAN

AKUN

PAGU

REALISASI

%

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

34.000

40.472 119,04

3

511121

Belanja Tunj. Suami/istri PNS

183.601.000

205.909.250 112,15

4

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

50.542.000

66.693.228 131,96

5

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

33.150.000

27.210.000

6

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

7

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

312.903.000

273.747.636

8

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

132.073.000

152.127.460 115,18

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

462.432.000

444.304.000

96,08

10

511147

0

11.061.900

‐

26.130.000

23.445.000

89,72

Belanja Tunj. Lain-Lain Termasuk

2.908.954.000

1.187.120.000

2.646.180.000

90,97

82,08

1.807.165.000 152,23 87,49

Uang Duka PNS Dalam & Luar Negeri

11

511151

Belanja Tunj. Umum PNS

Total Belanja Pegawai

5.296.939.000

5.657.883.946 106,81

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat pagu minus belanja pegawai sebesar (Rp. 360.994.946,00) (Minus Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), sampai saat ini revisi DIPA masih dalam proses.

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp. 637.265.000,00 (Enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Sukoharjo. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 579.550.492,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 90,94% dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO I

KODE

PAGU

KEGIATAN

AKUN

REALISASI

(Rp.)

52

%

637.265.000.000

579.550.492

90,94

143.300.000

141.893.600

99,02

Tahan

300.00

0

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

12.000.000

10.774.000

89,78

52.680.000

51.849.000

98,42

8.000.000

5.775.500

72,19

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

521113

Belanja

Penambah

Daya

0

Tubuh 521114

Pusat 521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

521211

Belanja Bahan

11.160.000

10.595.000

94,94

521811

Belanja Barang Persediaan Barang

44.250.000

43.744.500

98,86

78.000.000

75.567.824

96,88

Konsumsi 522111

Belanja Langganan Listrik

522112

Belanja Langganan Telepon

6.000.000

2.681.431

44,69

522113

Belanja Langganan Air

2.400.000

615.200

25,63

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

57.555.000

57.162.000

99,32

88.980.000

85.602.483

96,20

dan Bangunan 523121

Belanja

Biaya

Peralatan dan Mesin

Pemeliharaan


Belanja BBM dan Pelumas (BMP)

44.400.000

42.497.454

95,71

72.400.000

43.612.500

60,24

15.840.000

7.180.000

45,33

Rp. 637.265.000.000

Rp. 579.550.492

90,94

dan Pelumas Khusus Non Pertamina 524111

Belanja Perjalanan Biasa

524119

Belanja

Perjalanan

Dinas

Paket

Meeting Luar Kota Total Belanja Barang

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 57.714.508,00 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima rtus delapan rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 9,06 % dari total pagu yang tersedia. Kurangnya penyerapan anggaran belanja barang pada TA 2015 salah satunya disebabkan karena berkurangnya kegiatan konsultasi/koordinasi yang dilakukan Ketua/Wakil Ketua/Panitera Sekretaris ke PT Semarang maupun MARI, sehingga realisasi untuk belanja perjalanan dinas mengalami penurunan. 3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 39.800.000,00 (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,50% dengan rincian belanja modal sebagai berikut : NO

KODE

532111

1

KEGIATAN

AKUN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Total Belanja Modal

PAGU

REALISASI

40.000.000

39.800.000

40.000.000

39.800.000

% 99,50

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,50 % dari total pagu yang tersedia.

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : NO 1

KEGIATAN

PAGU

Belanja Barang JUMLAH

REALISASI

%

Rp. 60.160.000

Rp. 59.618.000

99,10

Rp. 60.160.000

Rp. 59.618.000

99,10

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah Rp. 60.160.000,00 (Enam puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Sukoharjo. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 59.618.000,00 (Lima puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,10 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO

KODE

KEGIATAN

AKUN

PAGU

REALISASI

%

1

521211

Belanja Bahan

18.160.000

17.743.000

97,70

2

522151

Belanja Jasa Profesi

36.000.000

36.000.000

100

3

521219

Belanja

5.000.000

4.875.000

97,50

1.000.000

1.000.000

100

60.160.000

59.618.000

99,10

Barang

Non

Operasional

Lainnya 4

524113

Belanja

Perjalanan

Dinas

Dalam

Kota

Total Belanja Barang c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 542.000,00 (Lima ratus

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 empat puluh dua ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,90 % dari total pagu yang tersedia.

AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA.

Peningkatan Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan.Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 adalah sebesar 0 %. Berdasarkan DIPA 2015 pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2015 yang ditargetkan 100 %, ternyata Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak mendapatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana NIHIL sehingga tidak ada capaian presentasi. 1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat

1a. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Indikator kinerja persentase pegawai pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2015 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan dapat mengikuti diklat Bimbingan Teknis tersebut, sehingga persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah 100 %. Dalam meningkatkan

tercapainya Kualitas Pegawai

yang profesional di bidang tugas

pokok masing-masing baik teknis maupun non teknis dan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengikutsertakan Hakim, Pejabat Struktural dan Pegawai untuk mengikuti Pelatihan maupun Lokakarya yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Instansi terkait lainnya. Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menugaskan Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi sebagai berikut : Tempat / Tanggal

No

Pelatihan/Diklat/Seminar/Rakor

1

Rapat Koordinasi Menghadapi Tahun Kerja 2015 dan Evaluasi Tahun Kerja 2014

Pelaksanaan Pengadilan Tinggi Semarang 15 Januari 2015

Peserta

Sumantono, SH.,MH Sayetti, SH


Pengadilan Negeri Sragen 30 Januari 2015

Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional

Sosialisasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Surakarta 3 Februari 2015

Teddy Windiartono, SH,M.Hum Joko Widodo, SH Asih Widiastuti, SH

4

Perihal Pengadaan Server Pengadilan Negeri Se- Jawa Tengah

Pengadilan Tinggi Semarang 6 Maret 2015

Ibnu Sutama, SH.,MH Dra. Narmi, SH

5

Pemutakhiran data SIMPEG dan Aplikasi E-Doc

Semarang 26 Mei 2015

Edy Pramudyo Berto Hidayat, A.Md

6

Pemanggilan Fit and PropertTest

Pengadilan Tinggi Semarang 24 Juni 2015

Lina Rusdaryanti, SH.,M.Hum Endang Sri Hadiyanti, SH Warsidi, SH

7

Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian

8

Pra Rekonsiliasi SIMAK BMN Semester I Tahun 2015 dan Sosialisasi Aplikasi SIMAN

2

Rapat Koordinasi Se-Eks Karesidenan Surakarta

3

Semarang 24-25 Juni 2015

Berto Hidayat, A.Md

Pengadilan Negeri Sragen

Etik Susilowati, ST Harry Dwi Rissanto, S.Kom

9

Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan Pengadilan Tingkat Pertama

Hotel Novotel Surakarta

R. Iswahyu Widodo, SH.,MH Joko Widodo, SH Suratni, SH Teddy Windiartono, SH.M.Hum Evi Fitriastuti, SH

10

Seleksi dan Uji Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tahun 2015

Jakarta 19-21 Mei 2015

Sumantono, SH.,MH

11

Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2015

Hotel Patra Jasa Semarang 08-10 Juni 2015

Ibnu Sutama, SH.,MH Bayu Andhi Prajanto, SE

12

Pelatihan SIPP Versi 301 Se-Eks Karesidenan Surakarta

Pengadilan Negeri Surakarta 17-18 Juni 2015

Berto Hidayat, A.Md

13

Diklat Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2015

Yogyakarta 13-18 September 2015

Etik Susilowati, ST

14

Rapat Koordinasi Peradilan Umum Se-Jawa Tengah

Pengadilan Tinggi Semarang 11 Agustus 2015

Sumantono, SH.,MH Ibnu Sutama, SH.,MH

15

Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi UAKPA dan UAKPB Tingkat Wilayah Jawa Tengah ke Eselon 1

Pengadilan Tinggi Agama Semarang 3 Agustus 2015


16

Rapat Koordinasi Validasi Data Uang Titipan Pihak Ketiga dan Data Pendukung

Jakarta

Ibnu Sutama, SH.,MH

17

Sertifikasi Hakim Perikanan Lingkungan Peradilan Umum Se-Indonesia

Mega Mendung 24-29 Agustus 2015

Suratni, SH

18

Pembahasan Penyerapan Anggaran DIPA 03 dengan Dirjen Badan Peradilan Umum

Pengadilan Tinggi Semarang 8 September 2015

Ibnu Sutama, SH.,MH Dra. Narmi, SH

19

Monev Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Semarang 11 September 2015

Etik Susilowati, ST


20

Konsultasi PNBP Pengelolaan Kantin di Pengadilan Negeri Sukoharjo

Kantor KPPN Surakarta 11 September 2015

Sri Tusdjijani Sugeng Widiatmo

21

Profil Assesment Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri

Jakarta 05-08 Oktober 2015

Ibnu Sutama, SH.,MH

22

Training Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan Fair bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Yogyakarta 05-08 September 2015

Joko Widodo, SH

23

Diklat Sekretaris/Wakil Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan X Tahun Anggaran 2015

Megamendung 17-27 Mei 2015

Ibnu Sutama, SH.,MH

24

Pembinaan Teknis dari 4 lingkungan Peradilan Se-Jawa Tengah

Semarang 24 April 2015

Sumantono, SH.,MH R. Iswahyu Widodo, SH.,MH Ibnu Sutama, SH.,MH

25

Pra Rekonsiliasi Data Aplikasi SIMAK-BMN dan SAIBA dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Angaran 2015.

Magelang 01-02 Desember 2015


26

Penyerahan DIPA Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 Kepada Satua Kerja

Surakarta 22 Desember 2015

Ibnu Sutama, SH.,MH

1b. Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat. Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Sukoharjo semua yang telah ditugaskan: Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi semuanya dapat diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai yang telah ditugaskan. Persentase pegawai Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengikuti diklat pada tahun 2015 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai yang diusulkan pada beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Semarang ataupun oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %.

BAB IV – PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2015 adalah : * Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. * Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target. * Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. * Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target. * Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. * Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2015 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Sukoharjo diantaranya perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan September, Oktober dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.

B. SARAN ‐ SARAN


Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain : 1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker. 2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 3. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.


LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. RKT dan PKT Tahun 2015 3. RKT dan PKT Tahun 2016 4. RKT Tahun 2017 5. Reviu Indikator Kinerja Utama 6. Matrik Rencana Stategis Tahun 2015 - 2019

STRUKTUR ORGANISASI



RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.


INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan akseptabilitas upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan efektifitas PK yang disampaikan secara lengkap pengelolaan b. Persentase berkas yang diregister dan siap penyelesaian didistribusikan ke Majelis perkara c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan akseptabilitas b. Persentase amar putusan perkara yang masyarakat menarik perhatian masyarakat yang dapat terhadap diakses secara on line dalam waktu maksimal peradilan (acces 1 hari kerja sejak diputus to justice) Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan kepatuhan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap terhadap putusan yang ditindaklanjuti pengadilan. Meningkatnya a. Persentase pengaduan masyarakat yang kualitas ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

TARGET 100 % 100 % 100 % 100 % 0%

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %

100 %

100 %

100 % 100%



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: Ibnu Sutama, S.H.,M.H.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukoharjo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Sumantono, S.H., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.


PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2015 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

TARGET

DIPA No. SP.DIPA – 005.01.2.097961/2015 Rp. 5.381.204.000,00 DIPA No. SP.DIPA – 005.03.2.099118/2015 Rp. 60.160.000,00 Jumlah Total Anggaran DIPA Tahun 2015 : Rp. 5.441.364.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

100 % 100 % 100 % 100 % 0%

100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

100 % 100 % 100%


RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2016 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.


INDIKATOR KINERJA


TARGET 100 % 100 % 100 % 100 % 0%

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %

100 %

100 %

100 % 100%


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Ibnu Sutama, S.H.,M.H.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo


: R. Iswahyu Widodo, S.H., M.H.

Jabatan


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2016 PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO N O 1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya f. penyelesaian perkara g. h. i.

Peningkatan akseptabilitas Hakim

putusan

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali g. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap h. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis i. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak j. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. k. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara l. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti f. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

Kegiatan

TARGET 100 % 100 % 100 % 100 % 0%

100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

100 % 100 % 100%

Anggaran

DIPA No. SP.DIPA – 005.01.2.097961/2016 Rp. 6.597.980.000,00 DIPA No. SP.DIPA – 005.03.2.099118/2016 Rp. 32.825.000,00 Jumlah Total Anggaran DIPA Tahun 2016 : Rp. 6.630.805.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah).


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Dra. Narmi, S.H. : Sekretaris Pengadilan Negeri Sukoharjo


: R. Iswahyu Widodo, S.H., M.H.

Jabatan


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 1.

Sasaran Program / Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen

dan

Dukungan Pelaksanaan

Tugas Kesekretariatan.

Indikator Kinerja

Target

1. Penyusunan Program Kerja Pengadilan Negeri Sukoharjo.

100%

a. Terlaksananya Penyusunan Program Kerja Pengadilan Negeri Sukoharjo. b. Tersusunnya Tahunan 2016.

Rencana

Kinerja

c. Pelaksanaan RKAKL DIPA 2016 dan Tersusunnya RKAKL 2017. d. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2016. e. Tersusunnya SKP Kesekretariatan. 2. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan.

100%

a. SOP Kesekretariatan. b. Terselenggaranya Administrasi Suratmenyurat Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sukoharjo. 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi.

100%

a. Melaksanakan Rapat Bulanan. b. Melaksanakan Rapat Baperjakat. c. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengadilan Negeri. 4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kesekretariatan.

100%

a. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan. b. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan. c. Menyusun Penilaian SKP Kesekretariatan. 5. Penyajian Laporan Administrasi Kesekretariatan.

100%

a. Tersajinya Laporan SIMAN, SAIBA dan SIMAK-BMN. b. Tersusunnya Laporan Tahunan. c. Tersusunnya Laporan Keuangan

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Aparatur.

Komunikasi.

100%


Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum.

Badan

a. Penyajian Berita dan Informasi pada Website Pengadilan Negeri Sukoharjo.

100%

b. Penyediaan Meja Informasi, Meja Pengaduan dan Posbakum. Kegiatan

Anggaran

DIPA No. SP.DIPA – 005.01.2.097961/2016 Rp. 6.597.980.000,00 DIPA No. SP.DIPA – 005.03.2.099118/2016 Rp. 32.825.000,00 Jumlah Total Anggaran DIPA Tahun 2016 : Rp. 6.630.805.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah).


RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA


TARGET 100 % 100 % 100 % 100 % 0%

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %

100 %

100 %

100 % 100%


RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017 No. 1.

Sasaran Program / Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen

dan

Dukungan Pelaksanaan

Tugas Kesekretariatan.

Indikator Kinerja

Target

6. Penyusunan Program Kerja Pengadilan Negeri Sukoharjo.

100%

a. Terlaksananya Penyusunan Program Kerja Pengadilan Negeri Sukoharjo. b. Tersusunnya Tahunan 2016.

Rencana

Kinerja

c. Pelaksanaan RKAKL DIPA 2016 dan Tersusunnya RKAKL 2017. d. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2016. e. Tersusunnya SKP Kesekretariatan. 7. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan.

100%

a. SOP Kesekretariatan. b. Terselenggaranya Administrasi Suratmenyurat Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sukoharjo. 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi.

100%

a. Melaksanakan Rapat Bulanan. b. Melaksanakan Rapat Baperjakat. c. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengadilan Negeri. 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kesekretariatan.

100%

a. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan. b. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan. c. Menyusun Penilaian SKP Kesekretariatan. 10. Penyajian Laporan Administrasi Kesekretariatan.

100%

a. Tersajinya Laporan SIMAN, SAIBA dan SIMAK-BMN. b. Tersusunnya Laporan Tahunan. c. Tersusunnya Laporan Keuangan

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Aparatur.

Komunikasi.

100%


Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum.

Badan

c. Penyajian Berita dan Informasi pada Website Pengadilan Negeri Sukoharjo. d. Penyediaan Meja Informasi, Meja Pengaduan dan Posbakum.

100%



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

PENJELASAN

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

3.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Peningkatan

Persentase perkara tidakmengajukanupaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

yang Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

yang

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100%

PENANGGU NG JAWAB Hakim Mediasi Panitera/Sek retaris Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris Majelis Hakim Panitera/Sek retaris Majelis Hakim

Panitera/Sek

SUMBER DATA

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Laporan

Bulanan


efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

diajukan kasasi dan PK disampaikan secara lengkap

yang

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara f. Persentase responden yang terhadap proses peradilan 4.

5.

puas

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang akseptabilitas diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya

Persentase

permohonan

eksekusi

retaris

dan Tahunan

Laporan

Panitera/Sek retaris

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

atas

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di wibsite X 100% Jumlah putusan tipikor

Panitera/Sek retaris dan Juru Sita Panitera/Sek retaris dan Juru Sita Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris Ketua Pengadilan & Pan/Sek Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris

Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan

Laporan hasil survey independen

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Kepanitera/K esekretariata n

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Ketua

Laporan

Bulanan

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)


6.

kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Pengadilan & dan Pan/Sek Tahunan

Laporan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis

Ketua Laporan Pengadilan & dan Pan/Sek Tahunan

Bulanan Laporan

Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal

Ketua Laporan Pengadilan & dan Pan/Sek Tahunan

Bulanan Laporan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015- 2019.

Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara.

penyelesaian

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: Peningkatan akseptabilitas - Banding putusan Hakim. - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan pengelolaan perkara.

efektifitas penyelesaian

TARGET KINERJA

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tidak

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat

LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan Meningkatnya kualitas eksternal dan internal yang pengawasan ditindaklanjuti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



LKjIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

Recommend Documents