LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK 2016

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK JLN. SUDIRMAN NO 10 WAIKABUBAK KAB. SUMBA BARAT - NTT

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Peijanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Lembaga Administrasi (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengalami pembahan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peijanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Menindaklanjuti surat Pit. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2017, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sistem Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2017 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak di masa yang akan datang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengadilan negeri yang sebenarnya dan berguna bagi semua pihak.

Waikabubak, 16 Februari 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Waikabubak merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2010-2014 yang sudah di reviu sesuai Renstra 2015 - 2019 dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta surat Plt.Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016

tanggal 17 Nopember 2016, Perihal Penyampaian Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2017. Pengadilan Negeri Waikabubak berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016. Dengan berakhirnya Tahun 2016, maka LKjIP Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Waikabubak disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Waikabubak. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Waikabubak telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

dan Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu : “ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK ”.

ii

Pada prinsipnya, instansi pemerintah dan unit kerja di bawahnya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam pemberian

informasi

kinerja

kepada

masyarakat

dan

juga

kepada

atasannya.

Pertanggungjawaban ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan dan anggaran yang telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi juga informasi tentang sejauh mana institusi itu memberikan manfaat atau hasil kepada lingkungannya. LKjIP Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Waikabubak. Pada LKjIP ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 2016. Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

merupakan

laporan

yang

menginformasikan kinerja dari masing-masing satker yang berorinentasikan hasil (output dan outcome). Dalam penyusunan LKjIP salah satu hal yang harus diperhatikan adalah Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Negeri Waikabubak yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung. Selain itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Waikabubak didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran guna pelayanannya kepada masyarakat

2.

Pengembangan Sistem Informasi Peradilan’

3.

Peningkatan Sumber Daya Manusia insan Peradilan

4.

Tertib administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan

5.

Aksepbilitas publik terhadap Pengadilan menjadi lebih baik Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan

Negeri Waikabubak bertumpu pada analisa faktor- faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources (Sumberdaya) dan Organitation (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi. iii

a. Analisis Lingkungan Internal Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan. 1. Kekuatan - Potensi sumber daya manusia yang cukup memadai - Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai - Potensi lingkungan internal yang memadai 2. Kelemahan - Belum meratanya kemampuan SDM yang ada - Kurangnya Sumber Daya Manusia - Pelayanan publik belum maksimal - Alat sistem informasi dan komunikasi yang belum memadai - Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik - Kurangnya sarana penunjang b. Analisis Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Negeri Waikabubak. Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan

Peradilan

secara

Internal

Peradilan

Kesekretariatan.

iv

menyangkut

Kepaniteraan

dan

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang ............................................................................................................... 1

B.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................... 2

C.

Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2016 ................................................................... 12

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 1.

Visi dan Misi ............................................................................................................... 15

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis ……………………………………………………… 16

A.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Waikabubak ……..…………………… 20

B.

Rencana Kinerja 2017 ……………………………………………………………… 22

C.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 …………………………………………………….. 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Pengukuran Kinerja ................................................................................................... 26

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................................................... 28

C.

Akuntabilitas Keuangan …………………………………………………………… 48

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan .................................................................................................................. 52

B.

Saran-saran................................................................................................................... 52

Lampiran-lampiran : • Struktur Organisasi. • Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017. • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Tahun 2018. • Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Waikabubak. • Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyelenggaraan

tata

pemerintahan

yang

baik

atau

Good

Governance haruslah

dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (keterbukaaan) sehingga pengelolaan pemerintah benar mencapai tujuan yang diharapkan. Akutabilitas sendiri berdasar pengertiannya merupakan

bentuk

pemberian

pertanggungjawaban,

berdasarkan

hal

tersebut

setiap

penyelenggaraan pemerintahan harus mempertanggungjawabkan secara utuh pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Waikabubak adalah dengan setiap tahunnya menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengambarkan pencapaian kinerja Pengadlan Negeri Waikabubak dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Pengadilan pada peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang diberikan UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Kepala Lembaga Administrasi (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik. Dengan dasar demikian Pengadilan Negeri Waikabubak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2016 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dicapai selama tahun 2016.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Waikabubak berkedudukan di Jl. Sudirman No. 10 Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Bandingnya, yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Waikabubak yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah. Sejalan dengan makin tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat lembaga peradilan dituntut memberikan pelayanan yang baik, dengan berlakunya Undang-Undang keterbukaan publik, hal ini menuntut agar lembaga peradilan merubah paradigma yang ada menjadi pelayan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari upaya reformasi birokrasi. Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Waikabubak telah diatur dalam undang undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum. Bahwa pada Pengadilan Negeri Waikabubak masih belum memadai dari kondisi personil tenaga administrasi dan teknis sehingga masih terdapat pegawai yang melakukan rangkap tugas dan fungsi diluar tupoksi yang sudah ditetapkan. Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Kepaniteran dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Waikabubak mengalami perubahan dan tentu saja hal ini berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak. Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sebagai berikut : 1.

Ketua a.

Tugas Pokok  Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.  Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta Pejabat Struktural.  Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

b. Fungsi  Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. 3 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

 Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.  Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.  Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 2.

Wakil Ketua a. Tugas Pokok Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. b. Fungsi  Mewakili Ketua bila berhalangan.  Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua  Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.  Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

3.

Hakim a. Tugas Pokok Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. b. Fungsi 

Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.



Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.



Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.



Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 4 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

4. Panitera a. Tugas Pokok 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan

di

bidang

teknis

dan

administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Peradilan.



Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

b. Fungsi 

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;



Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;



Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;



Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;



Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;



Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;



Pelaksanaan mediasi;



Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.



Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang- undang yang berlaku.



Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.



Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

5.

Sekretaris a. Tugas Pokok

5 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016



Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya

berada di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.



Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas, para Kepala Sub Bagian serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

b. Fungsi 

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;



Pelaksanaan urusan kepegawaian;



Pelaksanaan urusan keuangan;



Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;



Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;



Pelaksanaan urusan

surat

menyurat,

arsip,

perlengkapan,

rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan 

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

6.

Wakil Panitera a. Tugas Pokok Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti. b. Fungsi 

Membantu Panitera melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan.



Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register, pembuaran laporan periodik dan lain-lain.



Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.



Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.



Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.





7.

Panitera Muda Perdata a. Tugas Pokok 

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.



Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

b. Fungsi 

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.



Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.



Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.



Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;



Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.



Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak.



Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.



Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.



Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.



Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.



Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.



Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.





8.

Panitera Muda Pidana a. Tugas Pokok 

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.



Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

b. Fungsi : 

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;



Pelaksanaan registrasi perkara pidana.



Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.



Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.



Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.



Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.



Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.



Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.



Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.



Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.



Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.



Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.



Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.



Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. 8 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016



Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.




 9.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum a.

Tugas Pokok  Panitera

Muda

Hukum

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. b.

Fungsi  Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara  Pelaksanaan penyajian statistik perkara  Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara  Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara  Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.  Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.  Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

10. Panitera Pengganti a.

Tugas Pokok Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata maupun pidana serta melaporkan kegiatan persidangan.

b.

Fungsi  Membantu Hakim dalam persidangan dan melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada bagian pidana ( Panmud Pidana ) dan bagian perdata ( Panmud Perdata )  Membantu Hakim dalam membuat penetapan hari sidang, Berita Acara Persidangan, penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis tahanannya.  Melaporkan barang bukti.  Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana maupun Panitera Muda Perdata berkenaan penundaan hari sidang.  Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana maupun Panitera Muda Perdata untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. 9 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

 Menyerahkan berkas perkara kepada Paniera Muda Perdata dan Pidana yang telah diminutasi.  Memasukan data perkara yang ditangani ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 11. Jurusita/Jurusita Pengganti 

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera



Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.



Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang.



Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat- surat yang sah apabila menyita tanah.



Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, yang meliputi: 

Menyusun Rencana Anggaran ke dalam Aplikasi RKA-KL



Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja kantor.



Pengelolaan/Pemeliharaan Perangkat Keras Pendukung Teknologi Informasi.



Melakukan perawatan jaringan teknologi informasi.



Memantau email yang masuk dan keluar.



Memeriksa/mengkoreksi hasil peliputan dan narasi untuk data dalam website.



Memperbaharui pelayanan jasa koneksi penyedia web hosting.



Melakukan sinkronisasi aplikasi SIPP ke server Mahkamah Agung RI.



Meneliti bahan pendukung laporan dan membuat penyusunan laporan (Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP).



Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada atasan.


13. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan, yang meliputi : 

Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.



Menyelenggarakan administrasi perlengkapan barang milik negara.



Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.



Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.



Mengkoordinir penyelenggaraan perpustakaan.



Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.



Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.



Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.



Menyusun pertanggungjawabab pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.



Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.



Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas kehumasan.



Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas kerotokolan.

14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Subbagian

Kepegawaian,

Organisasi,

dan

Tata

Laksana

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, yang meliputi : 

Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.



Membuat usulan kenaikan pangkat.



Membuat kenaikan gaji berkala Membuat usulan jabatan Membuat usulan pensiun.



Membuat usulan tanda pengharagaan satya lencana Membuat cuti.



Membuat hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).



Membuat/mengisi Buku Induk Kepegawaian.



Menyiapkan bahan pembakuan prosedur kerja.



Menyiapkan bahan penatalaksanaan organisasi.



Menyiapkan bahan tata naskah dinas.


C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjlP TAHUN 2016 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LKjlP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi dan penyusunannya berpedoman

kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Pengantar Ikhtisar Eksekutif Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Waikabubak. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pada sub bab ini diuraikan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pada pengukuran kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Waikabubak.

4.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 12 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

5.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

6.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Akuntabilitas Keuangan Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja pada Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Waikabubak merupakan perencanaan Pengadilan Negeri Waikabubak yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Waikabubak. Rencana strategi yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Negeri Waikabubak selaras dengan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan adalah melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah Hukum guna menegakan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Waikabubak yang merupakan dokumen rencana strategi dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam kurun waktu tahun 2015-2019, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Waikabubak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dari Rencana Kinerja Tahunan menjadi Perjanjian Kinerja Tahun (PKT). Rencana Strategis (Renstra) digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan. Rencana strategis Pengadilan Negeri waikabubak merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan Pengadilan Negeri Waikabubak, Untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Waikabubak telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) sebagai program jangka menengah (lima tahunan) sebagai berikut : 1.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Peradilan;

2.

Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan;

3.

Peningkatan Efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan;

4.

Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan;

5.

Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan; Penjabaran Rencana Strategis Pengadilan Negeri Waikabubak 2015–2019 sebagai berikut :

1.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan; -

Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan – pelatihan.

-

Pembinaan disiplin aparat Peradilan.

-

Kenaikan Gaji dan Tunjangan aparat Peradilan.

-

Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga Peradilan. 14 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

2.

3.

Peningkatan Prasarana dan sarana Peradilan; -

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

-

Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum.

-

Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.

Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan; -

Terlaksananya proses kinerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

-

Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.

-

Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4.

Pemberian sangksi tegoran dan peringatan bagi aparat yang melanggar ketentuan.

Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan : -

Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang teknis Peradilan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

-

Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara dan hukum Materiil yang berlaku.

5.

1.

-

Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.

-

Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.

Pengelolaan Anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan -

Merencanakan dan menyusun RKA-KL.

-

Penata-usahaan pembukuan.

-

Penyusunan laporan yang akurat.

-

Pertanggung jawaban yang akuntabel. VISI dan MISI Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra

yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Waikabubak. Visi Pengadilan Negeri Waikabubak adalah : “Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Waikabubak” Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai Visinya, mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.


Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu : 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2.

Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

4.

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, maka

Pengadilan Negeri Waikabubak merumuskan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak, yaitu 1.

Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara Independen, Efektif dan berkeadilan.

2.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan berkeadilan.

3.

Menyelenggarakan Manajemen dan Administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

4.

Pengelolaan sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara Peradilan.

5.

Didukung anggaran dengan pengelolaan berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional.

6.

Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil Peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya Peradilan.

8.

Terciptanya pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki

manajemen

informasi

yang

menjamin

Akuntabilitas,

Kredibilitas

dan

Transparansi. 10. Memiliki kantor modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Negeri Waikabubak telah menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.Tujuan yang ditetapkan dan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sebagai berikut : 1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi.

2.

Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan.

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.


2.2 Sasaran Strategis Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2015 – 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sebagai berikut : a)

Peningkatan penyelesaian perkara.

b) Peningkatan Aksebilitas putusan Hakim. c)

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

d) Peningkatan Aksebilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice). e)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

f)

Peningkatan Kualitas Pengawasan. Peningkatan Pelayanan public terhadap pencari keadilan / masyarakat. Rencana Strategis 2015 – 2019 merupakan RENSTRA ke – 2 (dua) Pengadilan Negeri

Waikabubak dan seluruh Peradilan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan Sasaran Strategis 5 (lima) tahun kedepan, Pengadilan Negeri Waikabubak mencanangkan Program Jangka Menegah yang merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035. Adapun Program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Peradilan.

2.

Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan.

3.

Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.

4.

Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.

5.

Penggelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan.

6.

Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum.

7.

Menuju Manajemen Perkantoran Modern.

Penjabaran dan Hal-hal yang akan dilakukan dari program kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis 2015-2019 sebagai berikut : 1.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan : -

Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan.

- Pembinaan disiplin aparat Peradilan. - Kenaikan gaji dan tunjangan aparat Peradilan. - Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga Peradilan. - Pemberian izin studi aparatur peradilan untuk jenjang formal dalam mendukung karir, yang disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang ada, dimana pendidikan adalah merupakan hak setiap warga Negara tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. 17 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

2.

Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan : - Pemeliharaan Gedung dan inventaris. - Pembenahan administrasi teknis Peradilan dan administrasi umum. - Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.

3.

Peningkatan efesiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan : - Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan. - Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan. - Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. - Pemberian sangsi teguran dan teguran dan peringatan bagi aparatat yang melanggar ketentuan. - Pemberian Reward and Punishment untuk mendukung basis kinerja. - Menanamkan Buda Kerja dan Pelayanan.

4.

Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan : - Terlaksananya proses kinerja aparat dibidang teknis Peradilan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. - Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara dan hukum materil yang berlaku. - Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara. - Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.

5.

Penggelolaan anggaran secara tertip, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan : - Merencanakan dan menyusun RKA-KL. - Penata-usahaan pembukuan. - Penyusunan laporan yang akurat. - Pertanggungjawaban yang akuntabel.

6.

Peningkatan pelayanan publik yang baik terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum : - Penyusunan tata cara pelayanan / SOP yang baik. - Pemberian pelayanan yang baik, ramah dan cepat serta murah. - Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan public.

7.

Menuju perkantoran yang modern : - Penataan organisasi dan Manajemen. - Adanya pelatihan berorientasi manajemen dan tata kelola organisasi. - Penerapan Sistem Komputerisasi Data.


- Mendukung program keterbukaan informasi badan peradilan sesuai dengan Keputusan KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 dan berdasarkan ketentuan sistem Reformasi Birokrasi. 2.3

Program Utama dan Kegiatan Pokok Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 2.3.1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1.

Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata,

2.

Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata,

3.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu,

4.

Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu,

5.

Permohonan Eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6.

Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2.3.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1.

Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.

2.

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

3.

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

4.

Tindak

lanjut

temuan

yang

masuk

dari

Hakim

pengawas

bidang

dan

tim

pemeriksa/pengawasan. 5.

Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Waikabubak 19 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Waikabubak dapat dilihat sebagai berikut : NO

KINERJA UTAMA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

a. Persentase perkara perdata yang dimediasi

Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diajukan mediasi dengan jumlah perkara yang masuk. Mengacu pada Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

b. Persentase perkara perdata dimediasi yang menjadi akta perdamaian

Perbandingan antara jumlah Hakim Mediator dan perkara yang dimediasi dengan Majelis Hakim jumlah perkara yang berhasil dimediasi yang menjadi akta perdamaian Perbandingan antara sisa perkara Majelis Hakim, tahun lalu yang diselesaikan Panitera dan Panitera Pengganti dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan antara perkara yang Majelis Hakim dan masuk dengan perkara yang akan Panitera diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)



c. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Hakim Mediator

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan - Perdata - Pidana

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu Paling lambat 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan (diluar sisa perkara)

Majelis Hakim dan Panitera

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perdata - Pidana

Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara harus diselesaikan dalam waktu kurang 5 bulan

Majelis Hakim Laporan Panitera dan Panitera Bulanan dan Pengganti Laporan Tahunan

2. Peningkatan Persentase perkara aksebiltas putusan perdata dan pidana yang tidak Hakim mengajukan upaya hukum: Banding

Jumlah Upaya hukum selama tahun berjalan

Panitera dan Panitera Laporan Muda Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Banding Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera, Panmud Perdata dan Panmud Pidana

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap



NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B



c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang Panitera, Panmud diajukan PK yang lengkap dengan Perdata dan Panmud jumlah berkas yang diajukan PK Pidana Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B


d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis



e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak

Perbandingan antara perkara yang putus dengan pemberitahuan isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera dan Juru Sita / Laporan Bulanan dan Jurusita Pengganti Laporan Tahunan

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan Pelaksanaanpenyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera dan Juru Sita / Laporan Bulanan dan Jurusita Pengganti Laporan Tahunan

g.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim Majelis Hakim dan Laporan Bulanan dan dibandingkan dengan perkara Panitera Pengganti Laporan masuk Tahunan

4. Peningkatan a. Persentase perkara yang diajukan aksesibilitas secara prodeo masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Perbandingan antara perkara yang Majelis Hakim dan diajukan prodeo dengan perkara Panitera prodeo yang masuk


b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara prodeo yang Majelis Hakim dan diselesaikan dengan perkara yang Panitera diajukan secara prodeo


c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Perbandingan antara Jumlah amar putusan yang dimasukkan di wibe sitedengan jumlah putusan yang selesai Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)


Kepaniteraan/ Kesekretariatan


NO

KINERJA UTAMA

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata Ketua yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Panitera dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)


Perbandingan jumlah pengaduan - Ketua yang ditindaklanjuti dengan - Panitera jumlah pengaduan yang - Sekretaris dilaporkan Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah temuan - Ketua eksternal yang ditindaklanjuti - Panitera dengan jumlah temuan eksternal - Sekretaris Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TAHUN ANGGARAN 2017 NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%

b. Persentase perkara perdata dimediasi yang menjadi akta perdamaian.

10%

c. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan - Perdata - Pidana f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perdata - Pidana

100%

100%

100%

0%


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

Peningkatan akseptabiltas putusan Hakim

Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi Peninjauan Kembali

80%

-

3

4

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara yang diajukan secara prodeo b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5

6

8

Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

10

Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia Peningkatan disiplin kerja

11

Peningkatan kualitas pelaporan

9

Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan guna menunjang oprasional perkantoran a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial Persentase pegawai datang dan pulang kantor tepat waktu Persentase penyelesaian pelaporan tepat waktu

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100%

80%

0% 0%

100%

100% 100% 100%


C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016). Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Waikabubak, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sebagai berikut: NO 1

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara perdata yang dimediasi b. Persentase perkara perdata dimediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan: -Perdata -Pidana

2

3

TARGET 100% 50%

100%

d. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: -Perdata -Pidana

100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan -Perdata -Pidana

100%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -Perdata -Pidana Peningkatan akseptabiltas putusan Persentase perkara perdata dan pidana Hakim yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding - Perdata - Pidana

80% 90%

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

100%

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

0%

100%

0% 100%


NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4


a. Persentase perkara yang diajukan secara prodeo b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5

6

Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 100% 100% 1:50 0% 0% 100%

80%

0% 0%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini : NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100%

100%

100

50%

0%

0

c. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan : • Perdata • Pidana

100% 100%

100% 100%

100 100

d. Persentase perkara masuk yang diselesaikan • Perdata • Pidana

100% 100%

67,85% 89,22%

67,85 89,22

100% 100%

100% 100%

100 100

0% 0%

0% 0%

100 100

a. Persentase perkara yang dimediasi

perdata

b. Persentase perkara perdata yang berhasil dimediasi yang menjadi akta perdamaian

e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan • Perdata • Pidana

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan • Perdata • Pidana


NO 2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding : - Perdata - Pidana

80% 90%

78,94% 97,98%

78,94 97,98

100% 100%

100% 100%

100 100

100% 100%

100% 100%

100 100

0% 0%

0% 0%

100 100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

1 : 50

1 : 74

140

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100%

100%

100

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

80%

67%

67


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

0%

0%

100

0%

0%

100

Peningkatan akseptabiltas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan Banding, dikirim secara lengkap - Perdata - Pidana b. Persentase berkas yang diajukan Kasasi, dikirim secara lengkap - Perdata - Pidana c. Persentase berkas yang diajukan PK, dikirim secara lengkap - Perdata - Pidana d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat kepada para pihak. f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

5.

6.

Peningkatan aksetabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a.

Persentase perkara yang diajukan secara prodeo - Perdata - Pidana b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan - Perdata - Pidana

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis Pencapaian Kinerja mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usahausaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan di dapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak dapat meningkat. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1 : “Meningkatnya penyelesaian perkara”. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO

1.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

KETERANGAN


100%

100%

Semua perkara perdata melalui mediasi

b. Persentase perkara perdata yang berhasil 50% dimediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan • Perdata  100 % • Pidana  100 % d. Persentase perkara masuk yang diselesaikan • Perdata  100 %  Pidana  100 % e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan • Perdata • Pidana

 100 %  100 %

0%

 100 %  100 %  67,85 %  89,22 %

Sisa perkara tahun 2015 diselesaikan di tahun 2016 Perkara diterima diakhir tahun 2016 dan disidangkan

 100 %  100 %


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan • Perdata • Pidana

a.

0% 0%

REALISASI

KETERANGAN

0% 0%

Persentase perkara perdata yang melalui mediasi

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di peradilan gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2016 perkara gugatan perdata yang masuk sebanyak 17 perkara dan melalui mediasi 17 perkara, sehingga Persentase perkara yang dimediasi adalah 100%. b.

Persentase perkara perdata yangdimediasi yang menjadi akta perdamaian

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Waikabubak menerima gugatan perkara perdata sebanyak 17 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian adalah 0 perkara atau 0%. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk tidak ada yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Adapun yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, karena kedua belah pihak yang berperkara tidak ada kata kesepakatan. Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian tahun ini dengan beberapa tahun lalu sebagai berikut: Perkara Gugatan

Tahun 2016

Mediasi 17

Akta Damai 0

% 0

2015

15

0

0

2014

29

0

0

2013

15

0

0

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 capaiannya tidak ada. Hal ini disebabkan karena : •

Masih kurangnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian perkara melalui mediasi.

•

Para pihak (Kuasanya) tidak selalu bisa hadir dalam mediasi dalam waktu yang ditentukan.

c. Persentase sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan: 1.

Perdata

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang diterima pada bulan Desember 2015 dan baru disidangkan 29 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

pada Tahun 2016, sedangkan yang diterima di bulan Desember masih dalam tahap mediasi, jawab menjawab, pembuktikan dan penudanaan pembacaan putusan/penetapan. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2015 sebanyak 11 perkara dan pada Tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 11 perkara sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %. Sebagai bahan perbandingan Persentasesisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan tahun ini dengan beberapa tahun lalu, sebagai berikut: PERKARA GUGATAN PERDATA Sisa Tahun 2013

Selesai di Tahun 2014

9

9

Sisa Selesai di Tahun 2014 Tahun 2015

8


8

11

11

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah memenuhi target kinerja 100%. Akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan telah memenuhi target kinerja 100% disebabkan karena adanya semangat kerja dan tanggung jawab, menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Waikabubak telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya, meskipun sumber daya manusia belum memadai. 2.

Pidana

Perkara pidana yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang diterima pada bulan Desember 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang diterima di bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan tuntutan. Sisa perkara pidana Tahun 2015 sebanyak 19 perkara dan pada Tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 19 perkara sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %. Sebagai bahan perbandingan Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tahun ini dengan beberapa tahun lalu, sebagai berikut: PERKARA PIDANA BIASA Sisa Tahun 2013


12

12


15

15

Sisa Tahun 2015


19

19


PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK Sisa Selesai di Tahun 2013 Tahun 2014

0

0

Sisa Tahun 2014


1

1


2

2

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah memenuhi target kinerja 100%. Akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan telah memenuhi target kinerja 100% disebabkan karena adanya semangat kerja dan tanggung jawab, menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Waikabubak telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya, meskipun sumber daya manusia belum memadai. d.

Persentase perkara masuk yang diselesaikan:

1.

Perdata

-

Perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 17 perkara, ditambah dengan sisa perkara gugatan perdata tahun 2015 sebanyak 11, diselesaikan sebanyak 19 perkara dan sisa 9 perkara sehingga capaiannya 67,85%.

-

Perkara perdata permohonan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 19 perkara, ditambah dengan sisa perkara permohonan perdata tahun 2015 sebanyak 0, diselesaikan sebanyak 19 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100%. Keadaan Perkara gugatan perdata dan permohonan di Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016 No

Bulan

1.

Januari

2.

3.

4.

5

6

Perkara

Sisa Bulan Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Gugatan

11

2

4

9

Permohonan

0

2

1

1

Gugatan

9

0

1

8

Permohonan

1

0

1

0

Gugatan

8

0

4

4

Permohonan

0

0

0

0

Gugatan

4

1

2

3

Permohonan

0

4

4

0

Gugatan

3

2

2

3

Permohonan

0

1

1

0

Gugatan

3

2

0

5

Permohonan

0

1

0

1

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni


No

Bulan

7

Juli

8

Perkara

Sisa Bulan Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Gugatan

5

1

0

6

Permohonan

1

0

1

0

Gugatan

6

4

0

10

Permohonan

0

1

1

0

Gugatan

10

2

1

11

Permohonan

0

0

0

0

Gugatan

11

1

1

11

Permohonan

0

4

2

2

Gugatan

11

2

3

10

Permohonan

2

2

3

1

Gugatan

10

0

1

9

Permohonan

1

4

5

0

Agustus

9

September

10

11

12

Oktober

November

Desember

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang diterima akhir Tahun 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang diterima di bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan mediasi, jawab menjawab, pembuktikan dan penundaan untuk pembacaan putusan/penetapan. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan tahun ini dengan beberapa tahun lalu, sebagai berikut: Perkara

Gugatan

Sisa Tahun Lalu

2013 12 2014 9 2015 8 2016 11

Masuk

Putus

Capaian %

15

18

66,65

29

30

78,94

15

12

52,17

17

19

67,85

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada Persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 12,29% dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 26,77% sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 15,68%. Tidak tercapainya target kinerja 100% disebabkan karena jumlah perkara yang masuk bertambah sedangkan Sumber Daya Manusia belum memadai terutama Jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang masih kurang (sesuai Buku I edisi 2007) dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. 32 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

40 35 30 25 20

sisa lalu + masuk

15

putus

10

5 0 2013

2014

2015

2016

Grafik 1. Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Tahun 2013 s/d 2016 2.

Perkara Pidana

-

Perkara pidana biasa yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 148 perkara, ditambah dengan sisa perkara pidana biasa tahun 2015 sebanyak 19 perkara dan diselesaikan sebanyak 149 perkara dan sisa 18 perkara sehingga capaiannya 89,22%.

-

Perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 7 perkara ditambah dengan sisa perkara pidana anak tahun 2015 sebanyak 0 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 7 perkara sehingga capaiannya 100%.

-

Perkara pidana singkat yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 0 perkara, ditambah dengan sisa perkara pidana singkat tahun tahun 2015 sebanyak 0 perkara dan diselesaikan sebanyak 0 perkara sehingga capaiannya 100%.

-

Perkara pidana cepat yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 4 perkara, ditambah dengan sisa perkara pidana cepat tahun tahun 2015 sebanyak 0 perkara dan diselesaikan sebanyak 4 perkara sehingga capaiannya 100%.

-

Perkara pidana Lalu-Lintas yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 231 perkara, ditambah dengan sisa perkara pidana Lalu-Lintas tahun tahun 2015 sebanyak 0 perkara dan diselesaikan sebanyak 231 perkara sehingga capaiannya 100%. Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016 No

1.

Bulan

Januari

Perkara

Sisa Bulan Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Biasa

54

20

14

60

Anak

5

2

3

4

Singkat

-

1

1

-

Cepat

-

1

1

-

Lalulintas

-

17

17

-


No

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

Bulan

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Perkara

Sisa Bulan Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Biasa

60

27

27

60

Anak

4

2

3

3

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

-

-

-

Lalulintas

-

8

8

-

Biasa

60

29

24

65

Anak

3

-

3

-

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

1

1

-

Lalulintas

-

-

-

-

Biasa

65

27

22

70

Anak

-

2

-

2

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

1

1

-

Lalulintas

-

11

11

-

Biasa

70

37

28

79

Anak

2

3

2

3

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

1

1

-

Lalulintas

-

-

-

-

Biasa

79

25

27

77

Anak

3

1

3

1

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

1

1

-

Lalulintas

-

34

34

-

Biasa

77

31

20

88

Anak

1

1

2

-

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

-

-

-

Lalulintas

-

2

2

-

Biasa

88

31

23

96

Anak

-

2

-

2

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

-

-

-

Lalulintas

-

8

8

-

Biasa

96

46

37

71

Anak

2

3

3

2

Singkat

-

1

1

-

Cepat

-

1

1

-

Lalulintas

-

20

20

-


No

10

11

12

Bulan

Oktober

November

Desember

Perkara

Sisa Bulan Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Biasa

71

33

38

66

Anak

2

1

2

1

Singkat

-

1

1

-

Cepat

-

-

-

-

Lalulintas

-

27

27

-

Biasa

66

29

40

52

Anak

1

4

3

2

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

-

-

-

Lalulintas

-

35

35

-

Biasa

52

36

27

61

Anak

2

3

5

-

Singkat

-

-

-

-

Cepat

-

1

1

-

Lalulintas

-

69

69

-

Adapun penyebab belum tercapainya target 100%, antara lain karena ada perkara yang diterima pada akhir Tahun 2015 dan disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang diterima di bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan tuntutan. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara pidana yang diselesaikan tahun ini dengan beberapa tahun lalu, sebagai berikut: Sisa Tahun Lalu

Masuk

Putus

Capaian %

116

124

91,17

148

145

90,62

168

164

89,61

148

149

89,22

2013 20

Perkara Pidana Biasa

2014 12 2015 15 2016 19

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada Persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,55% dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,01% sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,39%. Tidak tercapainya target kinerja 100% disebabkan karena Sumber Daya Manusia masih sangat kurang terutama jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah 35 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

perkara yang harus diselesaikan walaupun jumlah perkara yang masuk ditahun 2016 lebih kecil aau sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

sisa lalu + masuk putus

2013

2014

2015

2016

Grafik 2. Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Biasa Tahun 2013 s/d 2016

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, ditentukanbatas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu paling lambat 5 bulan setelah perkara diterima. 1.

Perkara Pidana Dari tabel keadaan perkara pidana di atas dapat dilihat bahwa perkara yang telah diputus

sebanyak 149

perkara dan telah diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan

sebanyak 149 perkara atau 100% (telah memenuhi target) dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan(lebih dari 5 bulan) sebanyak 0 atau 0%. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan tahun ini dengan beberapa tahun lalu, sebagai berikut:

Selesai % paling lambat 5 bulan

Selesai % paling lambat 5 bulan

diselesaikan

Tahun 2016

diselesaikan

Tahun 2015

diselesaikan

Tahun 2014

%

1.

Pidana Biasa

145

145

100

164

164

100

149

149

100

2.

Pidana Anak

-

-

-

4

4

100

7

7

100

3.

Pidana Singkat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Pidana Cepat

5

5

100

8

8

100

4

4

100

No.

Jenis Perkara

Selesai paling lambat 5 bulan


Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan yang diselesaikan untuk tahun 2016 dengan beberapa tahun lalu: 1.

Untuk perkara pidana biasa dari capaian tahun 2014 sebanyak 100% dan capaian tahun 2015 sebanyak 100%.

2.

Untuk perkara pidana anak tahun 2014 nihil karena perkara pidana anak pada tahun tersebut masuk dalam klasifikasi perkara biasa, dan setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan di tahun 2015 maka perkara anak sudah tidak diklasifikasikan lagi dalam perkara pidana biasa. Untuk capaian perkara pidana anak di tahun 2015 dan Tahun 2016 sebanyak 100%.

3.

Untuk perkara pidana singkat dari capaian tahun 2014,2015 dan 2016 Persentasenya nihil karena tidak ada perkara yang terdaftar dikepaniteraaan Pengadilan Negeri Waikabubak.

4.

Untuk perkara pidana cepat dari capaian tahun 2014 sebanyak 100%, capaian tahun 2015 sebanyak 100% dan capaian tahun 2016 sebanyak 100%. Grafik 3. Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Biasa Tahun 2014 s/d 2016

170 165 160 155 150 145 140 135

selesai paling lambat 5 bulan diselesaikan

2014

2015

2016

Grafik 4. Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2014 s/d 2016

8 7

6 5

selesai paling lambat 5 bulan diselesaikan

4 3 2 1 0 2014

2015

2016


Grafik 5. Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Singkat Tahun 2014 s/d 2016

1 0.8 selesai paling lambat 5 bulan

0.6 0.4

diselesaikan

0.2 0 2014

2015

2016

Grafik 6. Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tahun 2014 s/d 2016

10 8 6

selesai paling lambat 5 bulan

4

diselesaikan

2 0 2014

2015

2016

2. Perkara Perdata Dari tabel keadaan perkara perdata, dapat dilihat bahwa perkara yang putus sebanyak 19 perkara dan telah diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan di tahun 2016 sebanyak 19 perkara atau 100% (telah memenuhi target). Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan tahun ini dengan beberapa tahun lalu, sebagai berikut: %

No.

Jenis Perkara

%

%

diselesaikan

Tahun 2016

diselesaikan

Tahun 2015

diselesaikan

Tahun 2014

1.

Gugatan

30

26

86,66

12

11

91,66

19

19

100

2.

Permohonan

3

3

100

536

536

100

19

19

100




Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan tahun ini dengan beberapa tahun lalu yang diselesaikan :


1. Untuk perkara perdata gugatan dari capaian tahun 2014 sebanyak 86,66% dan capaian tahun 2015 sebanyak 91,66%, tidak tercapainya 100% disebabkan karena : •

Masih dalam tahap pembuktian saksi dari Tergugat

•

Ditunda untuk pembacaan putusan karena salah satu Hakim Anggota sakit.

Sedangkan untuk tahun 2016 tercapainya target 100%. Grafik 7. Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Tahun 2014 s/d 2016

35 30 25


20 15

diselesaikan

10 5 0 2014

2015

2016

2. Untuk perkara perdata permohonan dari capaian tahun 2014 s/d tahun 2016 telah mencapai 100%. Grafik 8. Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014 s/d 2016

600 500 400


300 200 100 0

diselesaikan

2014

2015

2016

F. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan. Mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ditentukan batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu paling lambat 5 (lima) bulan setelah perkara diterima. Untuk perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 2016 dan telah diputus, tidak ada yang melebihi waktu 5 bulan penyelesaian perkara sedangkan perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 2016 sebanyak 17 perkara ditambah dengan sisa perkara di tahun 2015 sebanyak 11 dan telah putus sebanyak 19 perkara, dari 19 perkara perdata yang diputus semuanya kurang dari 5 bulan.


Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan tahun ini dengan beberapa tahun lalu, sebagai berikut: Tahun 2014 No.

1. 2. 3. 4.

Jenis Perkara

Pidana Biasa Pidana Anak Gugatan Permohonan

Putus

Lebih dari 5 bulan

%

Putus

145 30 3

0 4 0

100 13,33 100

164 4 12 536

Tahun 2015 Lebih dari

Tahun 2016 %

5 bulan 0 4 1 0

100 100 8,33 100

Putus Lebih dari 5 bulan 149 7 19 19

0 0 0 0

% 100 100 100 100

Sasaran 2. Peningkatan akseptasibilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 2.

a.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN Peningkatan aksetabilitas putusan Hakim

TARGET %

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumBanding • Perdata • Pidana

REALISASI %

80% 90%

KET • Menerima putusan Pengadilan Negeri • Melewati batas waktu pikir-pikir

78,94% 97,98%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

Sasaran peningkatan akseptabilitas putusan Hakim adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pencari keadilan melalui Indikator yang digunakan adalah menurunnya upaya hukum (tidak diajukan) :  Banding. Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Waikabubak, terdiri dari : - Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 19 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 15 perkara atau 78,94%. - Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 149 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 146 perkara atau 97,98%. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun ini dengan beberapa tahun lalu sebagai berikut: Tahun 2014 No.

Jenis Perkara

Pts

1.

Perdata

30

2.

Pidana

145

Tidak Banding

Tahun 2015

Tahun 2016

%

Pts

Tidak Banding

%

Pts

Tidak Banding

%

23

78

12

7

58

19

15

78,94

130

94,20

164

158

96,34

149

146

97,98


Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja akseptabilitas putusan hakim yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan rincian sebagai berikut : •

Untuk perkara Perdata, capaian tahun 2014 sebanyak 78%, capaian tahun 2015 sebanyak 58% dan capaian tahun 2016 sebanyak 78,947%.

•

Untuk perkara Pidana, capaian tahun 2014 sebanyak 94,20%, capaian tahun 2015 sebanyak 96,34 % dan capaian tahun 2016 sebanyak 97,98%.

Bahwa akuntabilitas kinerja untuk perkara pidana telah melebihi target 90% sedangkan untuk akuntabilitas kinerja perkara perdata tidak memenuhi target 80%. Adapun hal-hal sehingga tidak mengajukan upaya hukum disebabkan karena sebagai berikut : 1.

Para pihak menerima putusan Pengadilan Negeri baik perkara perdata maupun pidana.

2.

Melewati batas waktu pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari untuk perkara pidana.

3.

Melewati batas waktu pikir-pikir selama 14 (empat belas) hari untuk perkara perdata. Grafik 9. Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata yang tidak mengupayakan Upaya Hukum Banding Tahun 2014 s/d 2016

40 30

20

putus

10

tidak banding

0 2014

2015

2016

Grafik 10. Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana yang tidak mengupayakan upaya hukum banding Tahun 2014 s/d 2016

200 150 putus

100

tidak banding 50 0 2014

2015

2016


Sasaran 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 3. Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang Pengelolaan diajukan Banding dikirim penyelesaian perkara secara lengkap • Perdata • Pidana

TARGET

REALISASI

100% 100%

100% 100%

b. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dikirimsecara lengkap • Perdata • Pidana

100% 100%

100% 100%

c. Persentase berkas yang diajukan PK dikirimsecara lengkap • Perdata • Pidana

0% 0%

0% 0%

d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak. f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

a.

KET

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

1 : 50

1 : 74

Jumlah Hakim tidak sebanding dengan kelas PN Waikabubak.

Persentase berkas yang diajukan Banding dikirim secara lengkap.

1. Persentase pengiriman berkas perkara perdata Banding secara lengkap terealisasi 100% atau 4 dari 4 berkas perkara. 2. Persentase pengiriman berkas perkara pidana Banding secara lengkap telah terealisasi 100% atau 3 dari 3 berkas perkara. Sebagai bahan perbandingan pengiriman berkas perkara banding baik perdata maupun pidana tahun ini dengan beberapa tahun lalu sebagai berikut : No.

Jenis Perkara

Tahun 2014 Banding Terkirim

Tahun 2015 %

Banding Terkirim

Tahun 2016 %

Banding Terkirim

%

1.

Perdata

7

7

100

5

5

100

4

4

100

2.

Pidana

5

5

100

10

10

100

3

3

100


Berdasarkan data tersebut diatas, capaian kinerja untuk tahun 2014 s/d 2016 diuraikan sebagai berikut : 1.

Untuk perkara perdata capaian kinerja tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 telah memenuhi target 100%.

2.

Untuk perkara pidana capaian kinerja tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 telah memenuhi target 100%.

b. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dikirim secara lengkap. 1.

Persentase pengiriman berkas perkara perdata kasasi secara lengkap telah terealisasi 100% atau dari 2 perkara untuk perkara perdata.

2.

Persentase penyampaian berkas perkara pidana kasasi secara lengkap terealisasi 100% atau dari 4 perkara. Sebagai bahan perbandingan pengiriman berkas perkara kasasi baik perdata maupun pidana

tahun ini dengan beberapa tahun lalu sebagai berikut : No.

Tahun 2014

Jenis

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara

Kasasi

Terkirim

%

Kasasi

Terkirim

%

Kasasi Terkirim

%

1.

Perdata

7

7

100

8

8

100

2

2

100

2.

Pidana

5

5

100

2

2

100

1

1

100

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian kinerja untuk tahun 2014 s/d 2016 diuraikan sebagai berikut : a.

Untuk perkara perdata, capaian kinerja tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 telah mencapai target 100%.

b.

Untuk perkara pidana, capaian kinerja tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 telah mencapai target 100%.

c.

Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) dikirim secara lengkap.

1.

Persentase pengiriman berkas perkara perdata PK secara lengkap tahun 2016 100%.

2.

Persentase pengiriman berkas perkara pidana PK secara lengkap di tahun 2016 100%.

Sebagai bahan perbandingan pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali baik perdata maupun pidana tahun ini dengan beberapa tahun lalu sebagai berikut : Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

No.

Jenis Perkara

PK

Terkirim

%

PK

Terkirim

%

PK

Terkirim

%

1.

Perdata

0

0

100

0

0

100

0

0

100

2.

Pidana

0

0

100

0

0

100

0

0

100


Berdasarkan data tersebut diatas, capaian kinerja untuk tahun 2014 s/d 2016 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk perkara perdata, capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 100%, tahun 2015 sebanyak 100% dan tahun 2016 sebanyak 100%. 2. Untuk perkara pidana, capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 1000%, tahun 2015 sebanyak 100% dan tahun 2016 sebanyak 100%. d.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Bahwa semua berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 2016

baik perkara perdata maupun perkara pidana sebelum di distribusikan ke Majelis Hakimnya terlebih dahulu petugas penulis register mencatat masuk ke dalam buku register, baru kemudian didistribusikan ke Majelis Hakimnya yang terlebih dahulu telah di tetapkan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak. Untuk itu capaian kinerja berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis telah memenuhi target 100%. e.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak. Bahwa semua perkara yang telah telah berkekuatan hokum tetap ataupun upaya hokum yang

telah ada putusannya, oleh Jurusita/Jurusita pengganti untuk mengantar penyampaian pemberitahuan relaas putusan secara tapat waktu dan tempat kepada para pihak yang berpekara di pengadilan negeri waikabubak. Untuk itu capaian kinerja penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak telah memenuhi target 100%. f.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

g.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Berdasarkan data Bezetting pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak per 31 Desember 2016

diketahui bahwa jumlah Hakim sebanyak 5 (lima) orang. Apabila diambil rata-rata 1 (satu) Majelis terdiri dari 3 (tuga) orang Hakim, maka maksimal dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Majelis. Dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2016 maka rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2016 adalah sebesar kurang lebuh 1 : 74. Dengan asumsi satu Majelis Hakim menangani 74 perkara selama tahun 2016. Dengan ratio Majelis Hakim dan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016, maka Pengadilan Negeri Waikabubak dapat dikategorikan kekurangan tenaga Hakim untuk dapat menyelesaikan perkara.


Sasaran 4. Peningkatan aksetabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 4.

SASARAN Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara prodeo yang masuk Pidana Perdata

b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan - Pidana - Perdata c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja

*

TARGET REALISASI

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

KETERANGAN Sejak Tahun 2014 sampai tahun 2016 target dan realisasi 0%. Karena tidak ada pihak yang mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo (perdata). Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo (Perdata) -

100%

100%

Persentase perkara prodeo yang masuk Di tahun 2016 capaian perkara prodeo yang masuk adalah 100%. Hal ini sebabkan karena

tidak ada masyarakat pencari keadilan yang mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo. *

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan untuk Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan adalah Persentase Proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Waikabubak menyediakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang akan membantu dan melayani Masyarakat Pencari Keadilan. Untuk menunjang hal tersebut, di dalam POSBAKUM menyediakan advokat/pengacara/penasehat hukum yang selalu hadir di Pengadilan Negeri Waikabubak untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2016 adalah berkisar 0%. Tidak tercapainya target karena tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beracara secara prodeo. *

Persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Ukuran capaian indikator kinerja Access To Justice adalah Persentase proses jadwal sidang

yang dapat dipublikasikan. Saat ini proses publikasi yang dapat diakses langsung di Meja Informasi belum dapat diakses 100% oleh semua masyarakat pencari keadilan, karena masih dalam tahap penyediaan sarana dan prasarana yang direncanakan disiapkan di tahun anggaran 2017. Saat ini masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya untuk mencari tahu atau menelusuri perkara yang sedang diproses pada pengadilan negeri waikabubak dapat 45 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

mengakses melalui alamat website sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Waikabubak yaitu : www.sipp-pn-waikabubak.go.id dan dapat diakses juga melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung : https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pnwaikabubak. Namun untuk dapat dipublikasikan di website hal ini masih proses, karena masih dalam tahap perubahan konten website sesuai ketentuan oleh Badan Peradilan Umum (Badilum). Namun seiring berjalannya waktu, perbaikan terus dilakukan demi tercapainya transparansi informasi bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, sehingga putusan perkara yang hanya menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah berkisar 100%. Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO

SASARAN

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET %

REALISASI %

80%

67%

KET

❖ Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja Kepatuhan terhadapputusan hakim adalah Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Jumlah sisa permohonan eksekusi yang belum terlaksana tahun 2015 adalah 8 ditambah dengan jumlah permohonan eksekusi tahun 2016 adalah 6 perkara dan jumlah yang sudah ditindaklanjuti adalah 4 perkara sehingga Persentase meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim adalah sebesar 67%. Sebagai bahan perbandingan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti tahun ini dengan beberapa tahun lalu sebagai berikut : Tahun 2014 No. Eksekusi Permoho Terlaksana nan 1.

Perdata

6

4

Tahun 2015 % 67

Permo Terlaksana honan 1

1

Tahun 2016 % 100

Permo Terlaksana honan 6

4

% 67

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian kinerja permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti atau dilaksanakan tidak memenuhi target 100% disebabkan karena : 46 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

•

Dalam tahap perdamaian

•

Masih dalam tahap aanmaning.

•

Pemohon eksekusi belum membayar biaya eksekusi.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 6

INDIKATOR KINERJA

SASARAN Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan

TARGET

REALISASI

KET

0%

0%

-

0%

0%

-

masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

*

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pengaduan masyarakat yang masuk di Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 2016 nihil sehingga memenuhi target 100%. *

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Aspek pengawasan merupakan aspek yang cukup menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Negeri Waikabubak, setiap surat pengaduan yang masuk melalui Kepaniteraan Hukum selalu di administrasikan dan ditindaklanjuti. Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Waikabubak secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak yang dibantu oleh wakil Ketua meliputi : 1.

Semua tingkah laku para Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, para pejabat Struktural dan Fungsional dan seluruh pegawai baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

2.

Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim Pengawas Bidang, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masingmasing dan apabila terjadi suatu kendala dapat ditemukan lebih dini dan segera diselesaikan.

3.

Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, para pejabat struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik atau hambatan-hambatan yang ditemui dapat dievaluasi dalam rapat bulanan setiap bulannya.

4.

Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak mengevaluasi kinerja Wapan, Panitera Pengganti dan Jurusita, Jurusita Pengganti.

5.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak mengevaluasi kinerja Panitera Muda 47 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

6.

Sekretaris melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Kasubag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing- masing. Untuk pengawasan eksternal Pengadilan Negeri Waikabubak adalah pengawasan oleh

Pengadilan Tinggi Kupang sebagai pengawas wilayah, sedangkan ditingkat pusat adalah pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan Pengawasan di Pengadilan Negeri Waikabubak telah diterbitkan berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai berikut : 1.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

2.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang Susunan Majelis Hakim.

3.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1.

Belanja Negara Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana

kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari : 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

2.

DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang untuk perkara. Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengadakan revisi DIPA (03) dari

awal. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi DIPA Nomor DIPA- 005.01.3.099973/2016 dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Revisi POK Nomor : W26-U9/894/KU.05.03/IX/2016

tanggal 29 September

2016

terdapat perubahan POK yaitu Pengurangan Pagu DIPA dikarenakan ada angaran yang tidak bisa d realisasikan di tahun anggaran 2016 ini, sehingga dilakukan revisi untuk ditarik ke eselon I anggaran tersebut, dengan perincian sebagai berikut : AKUN 521811 522131 521114 521211 521811 524111

SEBELUM 40.500.000 13.500.000 4.500.000 29.100.000 32.713.000 2.000.000

SESUDAH 1.500.000 13.500.000 4.500.000 29.100.000 32.713.000 2.000.000

NAIK(TURUN) ( 39.000.000 ) 0 0 0 0 0


AKUN 521211 521811 524111 TOTAL RUPIAH

SEBELUM 900.000 357.000 11.400.000

SESUDAH 900.000 357.000 5.071.000

134.970.000

89.641.000

NAIK(TURUN) 0 0 (6.329.000) ( 45.329.000 )

Anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi. Realisasi Pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp. 3.921.041.578 atau sebesar 97.12 .% dari anggaran sejumlah Rp. 4.037.269.000 yang terdiri dari 2 (dua) program: a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2016 sebagai berikut : NO

URAIAN JENIS BELANJA

1

Belanja Pegawai

2.786.315.000

2.672.699.693

95,92

2

Belanja Barang

819.954.000

819.340.000

99,92

3

Belanja Modal

431.000.000

429.001.885

99,54

4.037.269.000

3.921.041.578

97.12

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI BELANJA (Rp)

(%)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2016, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung yaitu : Pembayaran gaji / honor / tunjangan dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 2.786.315.000 sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.672.699.693, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat capaian indikator input 96 % sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 95.92 %. •

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.79.558.513,atau 3.06% dari Tahun Anggaran 2015. Hal ini dikarenakan sebagai berikut : 1. adanya Tunjangan Hari raya dan Gaji ke 13 Tahun 2016. 2. adanya penambahan Pejabat Struktural sehingga tunjangan jabatan juga bertambah. 3. adanya kenaikan Pangkat dan KGB di tahun 2016. 49 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

4. adanya anggaran uang lembur PNS di tahun 2016. •

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan

sebesar

Rp. 124.326.083 atau 17,88%. . kenaikan realisasi belanja barang ini diakibatkan karena adanya kenaikan belanja barang pemeliharaan sebesar 62,59%, belanja barang non operasional sebesar 26,18%. •

Perbandingan realisasi belanja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

2.

Realisasi Belanja (Rp)

No

Uraian Jenis Belanja

1

Belanja Pegawai

2.672.699.693

2.593.324.356

2.501.133.000

2

Belanja Barang

819.340.000

695.013.917

722.708.000

TA 2016

TA 2015

TA 2014

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung yaitu : Realisasi belanja modal untuk tahun 2016 telah terealisasi 100%. Belanja modal

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Perbandingan realisasi belanja modal tahun ini dengan beberapa tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

3.

NO

Uraian

1

Belanja modal peralatan dan mesin

Realisasi Belanja (RP) TA 2016 TA2015 TA 2014

429.001.885

549.602.000

4.693.250.000

Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum NO

Uraian Jenis Belanja

1

Belanja Barang Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi Belanja (Rp)

(%)

89.641.000

78.700.000

87.79

89.641.000

78.700.000

87.79

Realisasi pagu DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 78.700.000 atau sebesar 87.79.% dari anggaran sejumlah Rp.89.641.000 dengan Program peningkatan manajemen peradilan umum. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2015, realisasi belanja tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.54.300.000 atau ( 40.82 ) % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnnya pagu anggaran dari yang 50 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

sebelumnya Rp.140.685.000 di tahun anggaran 2015 menjadi Rp.89.641.000 di tahun anggaran 2016. Perbandingan realisasi belanja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut : No

Realisasi Belanja (RP)

Uraian TA. 2016

1

Belanja Barang

78.700.000

TA. 2015

TA. 2014

133.000.000

102.320.000

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2016 yang sebesar 87.79% menurun dibandingkan penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2015 dan 2014. 2.

Pendapatan Negara Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp. 14.716.272 dari estimasi yang diterima di Pengadilan Negeri Waikabubak adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian dan perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : No

1

Uraian

Penerimaan PNBP (RP) TA 2016 6.913.572

TA 2015 6.913.572

II. DIPA 03 - Pendapatan Leges - Surat dibawah tangan - Pendapatan ongkos perkara - Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

7.802.700

7.250.000

JUMLAH

14.716.272

14.163.572

I. DIPA 01 - Pendapatan Rumah Dinas


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016 ini merupakan pemaparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2016 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian capaian yang diperoleh belum optimal dan masih perlu terus ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan untuk memperbaiki citra peradilan di mata masyarakat. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Waikabubak juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing pejabat struktural yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak. Selain itu untuk memperkuat pengawasan internal, yang telah ditunjuk Hakim Pegawas Bidang. Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Waikabubak telah berjalan secara maksimal, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasn sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang cukup tinggi. Keberhasilan

tersebut

tidak

terlepas

dari

dukungan

anggaran

yang

memadai,

direalisasikannya tunjangan khusus kinerja bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan peran serta institusi lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak khususnya institusi yang bergerak di bidang law enforcement. B. SARAN-SARAN 1.

Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Kupang diharapkan dapat menempatkan lebih banyak tenaga fungsional dan pelaksana di Pengadilan Negeri Waikabubak mengingat volume perkara dan beban kerja yang semakin tinggi.

2.

Tetap diadakannya pelatihan sumber daya manusia untuk penyelesaian pengendalian laporan

(baik

teknis

maupun

non

teknis)

melalui

pelatihan/BIMTEK

yang

berkesinambungan baik tenaga tekhnis maupun tenaga administrasi. 3.

Adanya penambahan sarana dan prasarana berupa pengadaan barang untuk menunjang kinerja. 52 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK. LAMPIRAN 2. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017. LAMPIRAN 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018. LAMPIRAN 4. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TENTANG TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2016. LAMPIRAN 5. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2017.


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KETUA HAKIM SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

1. SONY EKO ANDRIANTO, S.H. 2. NASUTION, S.H. 3. WAHYU EKO SURYOWATI S.H.,M.Hum

WAKIL KETUA PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M.Hum.

PANITERA

SEKRETARIS

YUSUF FAOT, S.H.

ARYO ENDARTO, S.T

WAKIL PANITERA SITI MARLIYAH

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA MUDA HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

YOHANIS NDAPAOLE

RAUF LANGGA

ALBERTUS ORA

BUNGSU D. MANUKOA, S.Kom.

SIPRIANUS YANTO BERE, S.E.

SONY A. MELKIANUS

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

MARIA K. LIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI 1. UMBU NDAWA DJURUMANA 2. BARA SIDIN

THERESIA R. HADJA

SOFIA W. ALGADRI

ANDI W. NDUN, Amd.

1. IMANUEL RIWU 2. ERLINA 3. FREDERIK UMBU DJAMA

JURUSITA 1. DAUD DADI MERE 2. ANDRI S. DJAWA GARIS KOMANDO

JURUSITA PENGGANTI GARIS KOORDINASI

1. APLIANA PUTHARATO

(KOSONG)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK JLN. SUDIRMAN NO 10 WAIKABUBAK

KAB. SUMBA BARAT - NTT

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TAHUN 2017 NO 1

2

3

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara perdata yang di mediasi

b. Persentase perkara perdata di mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara masuk yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan - Perdata - Pidana f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perdata - Pidana Peningkatan akseptabiltas Persentase perkara perdata dan pidana putusan Hakim yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang diajukan pengelolaan penyelesaian Banding yang disampaikan secara perkara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET 100% 100%

10%

100%

100%

0%

80%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

NO

SASARAN

4


5

6

Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara yang diajukan secara prodeo b.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 50% 50% 100%

80%

0% 0%

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TAHUN 2018 NO 1

2

3

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA e. Persentase perkara perdata yang di mediasi

f. Persentase perkara perdata di mediasi yang menjadi akta perdamaian. g. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan: - Perdata - Pidana h. Persentase perkara masuk yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan - Perdata - Pidana f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perdata - Pidana Peningkatan akseptabiltas Persentase perkara perdata dan pidana putusan Hakim yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang diajukan pengelolaan penyelesaian Banding yang disampaikan secara perkara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET 100% 100%

10%

100%

100%

0%

80%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

NO

SASARAN

4


5

6

Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara yang diajukan secara prodeo b.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 50% 50% 100%

80%

0% 0%

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Jl. Sudirm an N o. 10 W aikabubak-S um ba B arat T ip / F ax : (0387) 22075/21054

Website : www.pn-waikabubak.go.id. Email: [email protected]

W A I K A B U B A K - NUSA TENGGARA TIMUR KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK NOMOR : W26-U9/2L// /KP.00.3/2/2017 Tentang PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Menimbang a.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi serta mengingat pentingnya LKjIP sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Waikabubak perlu segera membuat LKjIP tahun 2017;

b.

Bahwa untuk itu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak perlu menunjuk Tim yang bertugas untuk menyusun LKjIP tersebut;

c.

Bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim penyusun LKjIP;

Mengingat 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor; 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor ; 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

6.

Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7.

Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

8.

Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

10.

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 November 2015 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 perihal penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TAHUN 2017.

Pertama

Menunjuk dan mengangkat Para Pejabat / Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Waikabubak;

Kedua

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Kupang;

Ketiga

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diberikan tugas untuk: a. Menyusun dan melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini serta melaporkan kepada

Hakim

Pengawas

Bidang

dan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Waikabubak. Kempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Waikabubak 09 Pebruari 2017

fyGADILAN^lEtjERI WAIKABUBAK

RSELINA SUEK.SH 199903 2 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Tanggal : 09 PEBRUARI 2017 N o m o r : W .2 6 -U 9 /-^ / /KP.00.3/2/2017 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NAMA

J abatan

PUTU GDE NOVYARTHA.SH.M.Hum NIP.19761120 200112 1 004 YUSUF FAOT.SH NIP. 19720712 199303 1 005 ARYO ENDARTO.ST NIP. 19780505 200502 1 005 ALBERTUS ORA NIP. 19700422 199203 1 001 YOHANIS NDAPAOLE NIP. 19570725 198311 1 001 RAUFLANGGA NIP. 19711014 199303 1 002 BUNGSU .D. MANUKOA.S.Kom NIP. 19770708 201101 1 004 SIPRIANUS YANTO BERE.SE NIP. 19780903 200904 1 006 SONY ALEX MELKIANUS NIP. 19720625 199303 1 002 DOMINIKUS NDARA OLE

Keterangan

Wakil Ketua/ Hakim Madya Muda

Kedudukan dalam Tim Koordinator

Pengadilan Negeri Waikabubak

Panitera

Anggota


Sekretaris

Sekretaris


Panitera Muda Hukum

Anggota


Panitera Muda Perdata

Anggota


Panitera Muda Pidana

Anggota


Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan Kasubag Umum & Keuangan

Anggota


Anggota


Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pramubakti/Honorer

Anggota


Anggota


- NI P

KABUBAK

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Jl. Sudirman No. 10 Waikabubak-Sumba Barat Tip / Fax : (0387) 22075/21054 W e b s ite : w w w .p n -w a ik a b u b a k .g o .id . E m a i l : p n _ w k b @ y a h o o .c o .id

W A I K A B U B A K - NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Nomor: W26-U9/atf> /KP.00.3/2/2017 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017 PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

Menimbang : 1. Bahwa dalam

rangka penyelenggaraan

administrasi peradilan baik teknis

peradilan dan

penyelenggaraan

maupun non teknis guna mencapai hasil

maksimal maka sebagai langkah awal perlu dibuat Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Waikabubak ; 2. Bahwa Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2017 merupakan dasar dan acuan

bagi

seluruh jajaran

di

Pengadilan

Negeri

Waikabubak dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara peradilan ; 3. Bahwa untuk mewujudkan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT) Tahun 2017 ; 4. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini kami anggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Team Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Waikabubak;

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor : 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ; 2. Undang - Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor: 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang - Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor: 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; 4. Undang - Undang Nomor : 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 5. PP NO. 70 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah 6. Peraturan Menpan No. 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama ( IKU) 7. PP No. 90 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama

Mengangkat mereka yang nama -

namanya tercantum dalam daftar

lampiran Surat Keputusan ini sebagai Team Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Waikabubak; Kedua

Memerintahkan kepada Team Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 untuk segera menyusun

Rencana Kerja tersebut dan

mensosialisasikan serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab ; Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI

: WAIKABUBAK

PADA TANGGAL

: 09 PEBRUARI 2017

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WA1KABUBAK

Nomor Tanggal

NO.

1.

N

A

M

: W26-U9Z2£/D/KP.00.3/2/2017 : 09 PEBRUARI 2017

A

PUTU GDE NOVYARTHA.SH.M.Hum

J A B A T A N

Wakil Ketua

JABATAN DALAM TIM Ketua

SONNY EKO ANDRIANTO.SH

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Perdata dan Subbag Umum dan Keuangan / Hakim Pratama Muda

Anggota

NASUTION, SH

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Pidana dan Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana

Anggota

4.

WAHYU.E. SURYOWATI.SH.M.Hum

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum dan Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota

5.

YUSUF FAOT.SH

Panitera

Anggota

6.

ARYO ENDARTO.ST

Sekretaris

Sekretaris

7.

SITI MARLIYAH

Wakil Panitera

Anggota

8.

ALBERTUS ORA

Panmud Hukum

9.

YOHANIS NDAPAOLE

Panmud Perdata

Anggota

10.

RAUFLANGGA

Panmud Pidana

Anggota

11.

SONY ALEX MELKIANUS

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Anggota

12.

SIPRIANUS YANTO BERE.SE

Kasubag Umum dan Keuangan

Anggota

13.

BUNGSU .D. MANUKOA.S.Kom

Kasubag Perencanaan,Tl dan Pelaporan

Anggota

14.

YUNITA .CH. BABYS

PRAMUBHAKTI/ Honorer

Anggota

2.

3.

Anggota

PERJANJIAN KINERJA (PK) PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK JLN. SUDIRMAN NO 10 WAIKABUBAK KAB. SUMBA BARAT - NTT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK 2016

Recommend Documents