LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI GIANYAR Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali Telp./Fax. (0361 ) 943016 http://www. pn-gir.go.id 1

KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis / Renstra Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di Kabupaten Gianyar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Gianyar disusun, semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Gianyar, 28 Januari 2016 Pengadilan Negeri Gianyar Sekretaris

Anak Agung Gede Putra Suarjana,S.H. NIP. 19731122 199203 1 001

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 ini disusun. LKjIP intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015. Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan 4 (empat) sasaran stategis yang ditunjang dengan anggaran yang meliputi anggaran pembangunan dan anggaran rutin. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Gianyar selama kurun waktu tahun 2015 telah berusaha memenuhi 4 (empat) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Tugas Pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Gianyar adalah menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusa (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengadilan Negeri Gianyar akan selalu berusaha meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

ii

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR ………………………………………………………………

i

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY ) ………………………….

ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………

iii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ………………………………………………………

1

A. Latar Belakang …..………………………………………………….

1

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi …...…………………………

2

C. Struktur Organisasi .…………………………………………………

4

D. Strategic Issued ……………………………………………………..

6

E. Sistematika Penyajian Laporan ……………………………………..

8

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………… A. Rencana Strategis 2015-2019 ……………………………………….

9

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Gianyar …………..

11

C. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………

12

D. Rencana Kinerja Tahun 2015 …..…………………………………...

13

E. Perjanjian

BAB III

BAB IV

9

Kinerja

(Dokumen

Penetapan

Kinerja)

Tahun

2015….…………………………………….………………………...

15

AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………...

17

A. Pengukuran Capaian Kinerja …..………………………………........

17

B. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………

18

C. Realisasi Anggaran ………………………………………………….

30

PENUTUP ………………………………………………………………

35

A. Kesimpulan …………………………………………..……………..

35

B. Saran-Saran ….……………………………………………………...

36

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Indikator Kinerja Utama 2. Matriks Renstra 2015-2019. 3. Rencana Kinerja 2015. 4. Rencana Kinerja 2016. 5. Rencana Kinerja 2017. 6. Perjanjian Kinerja 2015. 7. Perjanjian Kinerja 2016. 8. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dimandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diaitur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Gianyar sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

1

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itulah Pengadilan Negeri Gianyar membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang menginformasikan kinerja (core bussines) Pengadilan Negeri Gianyar yang berorientasikan hasil (Output dan Outcome) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 1. Kedudukan Pengadilan Negeri Gianyar Pengadilan Negeri Gianyar merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Denpasar dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Gianyar bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Pengadilan Negeri Gianyar berkedudukan di Kota Gianyar Provinsi Bali, dengan alamat di Jalan Ciung Wanara No. 1B, Telpon (0361) 943016,

Fax

(0361)

943016,

Website:

www.pn-gianyar.go.id,

E-Mail:

[email protected]. a. Letak Geografis Kabupaten Gianyar terletak pada bagian selatan Pulau Bali pada koordinat 80 180 520 Lintang Selatan, 1150 050 290 dan 1150 220230 Bujur Timur. Kota Gianyar berjarak ± 40 Km dari Ibukota Provinsi Bali (Denpasar). Luas wilayah Kabupaten Gianyar adalah 368 Km2 atau 36.800 Ha. b. Batas-batas wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Gianyar yakni : 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan : Selat Badung



Sebelah Barat



Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli

: Kabupaten Bangli

: Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

Pengadilan Negeri Gianyar harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gianyar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

2

Keadilan, Pengadilan Negeri Gianyar sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (pidana dan perdata) yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Disamping tugas pokok tersebut, masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas non kedinasan. Tugas-tugas tersebut antara lain Non Yudisial, administrasi umum dan pendukung kedinasan

antara

lain:

Kemuspidaan;

IKAHI;

Dharmayukti;

Koperasi;

Olahraga/PTWP; dan lain sebagainya. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut. 1). Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri).  Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.  Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.  Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.  Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. 2). Majelis Hakim.  Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3). Panitera.  Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.  Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.  Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.  Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana.  Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.  Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.  Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.  Pelaksanaan mediasi.  Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

3

4). Sekretaris.  Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.  Pelaksanaan urusan kepegawaian.  Pelaksanaan urusan keuangan.  Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.  Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic.  Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.  Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Standard Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1). Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan; 2). Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi; 3). Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4). Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5). Tersedianya sistem pengelolaan organisasi; 6). Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Gianyar memiliki susunan organisasi dalam mejalankan tupoksi tersebut. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar mengalami perubahan strukutur organisasi yaitu tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2015. Hal tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

4

dikarenakan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan peraturan tersebut Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut.

Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar terdiri dari : 1. Pimpinan Pengadilan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. 5. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang 3 (tiga) orang Kasub.Bag.

yaitu

Kasub.Bag.

Perencanaan,

Teknologi Informasi,

dan

Perencanaan; Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan Kasub.Bag. Umum dan Keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

5

D. Strategic Issued Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Gianyar menghadapi

beberapa

permasalahan

utama

(strategic

issued)

yang

dapat

dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu: 1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Gianyar antara lain : 1). Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bagi Pengadilan Negeri Gianyar, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Gianyar senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhanan, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

2). Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Gianyar sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara online

melalui aplikasi direktori putusan

mahkamah agung.

3). Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Gianyar relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

6

manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanan kelembagaan Pengadilan Negeri Gianyar antara lain : 1). Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Gianyar didukung oleh Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Gianyar. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Gianyar. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Gianyar pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.

2). Mewujudkan SDM yang Profesional,

Berintegritas dan Berbasis

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Gianyar dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

7

pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar secara umum selama tahun 2015. Sistematika penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, menyajikan secara ringkas mengenai penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II

Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2015;

Bab III

Akuntabilitas Kinerja, berisikan 2 (dua) sub bab yaitu mengenai Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran Tahun 2015.

Bab IV

Penutup, simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangundangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Gianyar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. 1. Visi dan Misi a. Visi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gianyar. Visi dari Pengadilan Negeri Gianyar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : “MEWUJUDKAN

PENGADILAN

NEGERI

GIANYAR

YANG

AGUNG” b. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kemadirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi badan peradilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk menjalankan visi dan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gianyar yang meliputi: 1). Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

9

2). Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3). Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas. Tujuan-tujuan tersebut merupakan perencanaan strategis dari keseluruhan elemen Pengadilan Negeri Gianyar yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung yang merupakan Rencana Capaian Jangka Menengah (RPJM) yang juga mengarah pada jangka panjang. Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan tersebut maka ditentukan 6 (enam) sasaran strategis yang meliputi: 1). Meningkatkan penyelesaian perkara; 2). Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim; 3). Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4). Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5). Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6). Meningkatnya kualitas pengawasan.

3. Program dan Kegiatan Pokok Enam sasaran strategis yang telah ditentukan tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gianyar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan. a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1). Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata; 2). Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata; 3). Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; 4). Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; 5). Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar melalui DIPA-005.01.2.099842/2015 tanggal 14 Nopember 2014 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 69.465.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

10

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1). Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial; 2). Tindak lanjut pengaduan yang masuk; 3). Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar melalui DIPA-005.01.2.099841/2015 tanggal 14 Nopember 2014 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 5.985.265.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Untuk melaksanakan/menjalankan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar melalui DIPA-005.01.2.099841/2015 tanggal 14 Nopember 2014 mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 140.000.000,(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang sudah digunakan untuk melakukan pengadaan Komputer Server CTS dan Meubelair.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Gianyar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut. 1. Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

11

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja: a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi. b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan. c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

C. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar dapat dilihat sebagai berikut. NO. 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.


12

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 2.

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

3.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

4.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

D. Rencana Kinerja Tahun 2015 Berikut in disajikan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015. NO. 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

3% 3%


98 % 90 % 13

d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

80 % 90 % 85 % 3%

2.



90 %

3.



95 %

4.


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

99 % 70 %

100 %

0% X 100 %

5.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


90 %

6.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan


0% 0%

aran Strategis


14

E. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gianyar menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. (dokumen penetapan kinerja 2015 terlampir pada lampiran 6)

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Gianyar sebagai berikut. NO. 1.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

3% 3%

98 % 90 % 80 % 90 % 85 % 3%

2.



90 %

3.



95 %


99 % 70 %

100 %

15

4.

Peningkatan Aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang Masyarakat Terhadap diselesaikan. Peradilan (Acces to b. Persentase perkara yang dapat Justice) diselesaikan dengan cara sitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

0% X 100 %

5.

Meningkatnya Kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas Terhadap Putusan putusan perkara perdata yang berkekuatan Pengadilan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

90 %

6.

Meningkatnya Pengawasan

0%

Kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


0%

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Gianyar dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Sebagai wujud

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencanaan Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Gianyar.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran capaian kinerja merupakan kegiatan mengukur tingkat capaian kinerja yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcome, benefits, dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi


17

indikator kinerja utama; dan menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, Pengadilan Negeri Gianyar memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama yang hendak dicapai.

B. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015. Rincian tingkat capaian kinerja dalam tahun 2015 diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO.

1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Penyelesaian Perkara



INDIKATOR KINERJA

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

TARGET REALISASI CAPAIAN

3%

1,27 %

42,3 %

3%

1.27 %

42,3 %

98 % 90 %

100 % 100 %

102 % 111,1 %

80 % 90 % 85 %

80,4 % 89,5 % 83,6 %

100,5 % 99,5 % 98,4 %

3%

0,4 %

13,4 %

90 %

84,2 %

93,6 %

95 %

91,2 %

96 %

99 %

100 %

101 %


18

4.

5.

6.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan Peningkatan cara zetting plaat. Aksesibilitas c. Persentase amar putusan Masyarakat perkara (tipikor) yang Terhadap Peradilan menarik perhatian (Acces to Justice) masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi Kepatuhan atas putusan perkara perdata Terhadap Putusan yang berkekuatan hukum tetap Pengadilan yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang Meningkatnya ditindaklanjuti. Kualitas b. Persentase temuan hasil Pengawasan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

70 %

100 %

142 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

100%

X

X

X

100 %

100%

100%

90 %

0%

0%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

RATA-RATA CAPAIAN

85,7 %

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Gianyar pada Tahun 2015 sebesar 85,7 %, sehingga dapat diambil simpulan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 6 (enam) sasaran strategis dalam 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebagaimana tabel diatas. Adapun simpulan

Cukup

Berhasil

tersebut

diperoleh

dari

skala

ordinal

dengan

kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :

No.

Skala Nilai Ordinal

Interpretasi Simpulan

Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP

Sangat Berhasil

Biru

1.

> 125%

2.

100% - 125%

Berhasil

Hijau

3.

75% - 99,99%

Cukup Berhasil

Kuning

4.

30% - 74,99%

Kurang Berhasil

Merah

5.

0% - 29,99%

Tidak Berhasil

Merah

Tabel Skala Nilai Ordinal


19

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Penyelesaian Perkara” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

3% 3%

1,27 % 1.27 %

42,3 % 42,3 %

98 % 90 %

100 % 100 %

102 % 111,1 %

80 % 90 % 85 %

80,4 % 89,5 % 83,6 %

100,5 % 99,5 % 98,4 %

3%

0,4 %

13,4 %

Rata-Rata Capaian

76,2 %

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 “Meningkatnya Penyelesaian Perkara” 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Target Capaian

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 76,2%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Cukup Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut.


20

a. Presentase mediasi yang diselesaikan Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Gianyar menerima perkara perdata gugatan sebanyak 236 perkara. Dari jumlah perkara perdata gugatan tersebut yang melalui tahap mediasi sebanyak 68 perkara. Dari 68 perkara yang dimediasi hanya 3 perkara yang berhasil diselesaikan. Hal ini dikarenakan perkara perdata gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan secara mediasi. Sehingga pada tahun 2015 indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan ditargetkan 3% dan dapat direalisasikan sebesar 1,27%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 42,3%.

b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Gianyar menerima perkara perdata gugatan sebanyak 236 perkara. Dari jumlah perkara perdata gugatan tersebut, yang berhasil diselesaikan secara mediasi dan sekaligus menjadi akta perdamaian hanya 3 perkara. Hal ini dikarenakan perkara perdata gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Sehingga pada tahun 2015 indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 3 % dan dapat direalisasikan sebesar 1,27%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 42,3%.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)  Perdata Perkara perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam tahap pemeriksaan, ada juga yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata tahun 2014 sebanyak 42 perkara dan pada tahun 2015 diselesaikan sebanyak 42 perkara, sehingga realisasinya sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 102%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

21

 Pidana Perkara pidana yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam tahap pemeriksaan. Sisa perkara pidana tahun 2014 sebanyak 23 perkara dan pada tahun 2015 diselesaikan sebanyak 23 perkara, sehingga realisasinya sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaiakan (perdata) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 111,1%.

Penyelesaian sisa perkara 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 sudah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

d. Persentase perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)  Perdata Perkara perdata yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 311 perkara, diselesaikan sebanyak 250 perkara dan sisa 61 perkara. Dari data tersebut, realisasi perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah 80,4%. Jadi dapat disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaiakan (perdata) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100,5%.  Pidana Perkara pidana yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 209 perkara, diselesaikan sebanyak 187 perkara dan sisa 22 perkara. Dari data tersebut, persentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah 89,5%. Jadi dapat disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaiakan (pidana) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 99,5%.

Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian target untuk perkara perdata sudah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Dalam perkara pidana capaian target sudah hampir mencapai 100%. Hal ini menunjukan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

22

sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar telah berjalan dengan baik dan lancar.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Pada tahun 2015 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan 85%. Dalam realisasinya jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 6 bulan sebanyak 435 perkara yaitu 187 perkara pidana dari 209 perkara pidana dan 248 perkara perdata dari 311 perkara sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 83,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 98,4% atau target tidak terpenuhi.

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Pada tahun 2015 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan 3%. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan sebanyak 2 perkara yaitu 0 perkara pidana dari 209 perkara pidana dan 2 perkara perdata dari 311 perkara perdata sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 0,4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 13,4%.

2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


90 %

84,2 %

93,6 %

Rata-Rata Capaian


93,6 %

23

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim”

90 89 88 87 86 85 84 83 82 81

Target Capaian

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 93,6%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Cukup Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Pada tahun 2015 jumlah perkara masuk ke Pengadilan Negeri Gianyar dan sudah diputus sebanyak 437 perkara (250 perkara perdata dan 187 perkara pidana). Dari jumlah perkara yang sudah diputus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK adalah sebagai berikut.  Perkara perdata yang diputus sebanyak 250 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 32 perkara, kasasi sebanyak 27 perkara, dan Peninjauan Kembali sebanyak 6 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 185 perkara.  Perkara pidana yang diputus sebanyak 187 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3 perkara, kasasi sebanyak 1 perkara, dan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 183 perkara.

Jadi total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 368 perkara dari 437 perkara yang sudah diputus, sehingga realisasinya sebesar 84,2%. Dari realisasi tersebut dibandingkan target yang sudah ditetapkan sebesar 90% maka capaian indikator kinerjanya menjadi 93,6%.


24

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


95 %

91,2 %

96 %

99 %

100 %

101 %

70 %

100 %

142 %

100 %

100 %

100 %

Rata-Rata Capaian

109,75 %

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” 100 90 80 70 60 50

Target

40

Capaian

30 20 10 0

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 109,75%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Pada tahun 2015 indikator kinerja ”persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap” ditargetkan sebesar 95%. Dalam realisasinya jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap sebanyak 31 berkas dari jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK sebanyak 34 berkas. Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

25

Gianyar, maka persentase realisasinya adalah 91,2%. Jadi capaian indikator kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar 96%.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Pada tahun 2015 indikator persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan sebesar 99%. Dalam realisasinya jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 520 berkas dari jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 520 berkas, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 101% atau target terpenuhi.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak Pada tahun 2015 indikator Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan sebesar 70%. Dalam realisasinya jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 437 berkas dari 437 berkas jumlah putusan. Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator

Kinerja

Utama

Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 142% atau target terpenuhi.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Pada tahun 2015 indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan sebesar 100%. Dalam realisasinya jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 219 berkas dari jumlah penyitaan sebanyak 219 berkas. Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator

Kinerja

Utama

Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100% atau target terpenuhi.


26

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

0%

0%

100%

X

X

X

100 %

100%

100%

Rata-Rata Capaian

100%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 “Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan” 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Target Capaian

a

b

c

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 100%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Pada tahun 2015 indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0%. Dalam realisasinya tidak ada perkara prodeo yang masuk selama tahun 2015 (0%). Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaiakan pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100%. Hal ini dikarena selama ini para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Gianyar hanya sedikit yang mengajukan perkara prodeo, maka daripada itu Pengadilan Negeri


27

Gianyar tidak memasang target (0%) untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Pada tahun 2015 indikator persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat yaitu tidak ada karena tidak dilakukan sidang keliling.

c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Selama tahun 2015 di Pengadilan Negeri Gianyar tidak terdapat amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian publik. Namun selama ini amar putusan perkara di Pengadilan Negeri Gianyar sudah di upload di website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses secara on line. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


90 %

0%

0%

Rata-Rata Capaian

0%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan”

100 80 60

Target

40

Capaian

20 0 Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti


28

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 0%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Tidak Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Pada tahun 2015 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 90%. Dalam realisasinya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sebanyak 0 permohonan eksekusi dari jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sebanyak 6 permohonan eksekusi, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

Tidak tercapainya target yang ditetapkan

dikarenakan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang masuk pada tahun 2015 terjadi pada akhir tahun sehingga permohonan eksekusi tersebut masih dalam proses untuk segera ditindaklanjuti.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


0%

100%

100%

0%

100%

100%

Rata-Rata Capaian

100%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” 100 80 60 40

Target

20

Capaian

0 Persentase Pengaduan Persentase Temuan Hasil Masyarakat Yang Ditindak Pemeriksaan Eksternal Lanjuti Yang Ditindaklanjuti


29

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 100%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Di Pengadilan Negeri Gianyar selama ini tidak terdapat pengaduan dari masyarakat, maka daripada itu Pengadilan Negeri Gianyar tidak memasang target

(0%)

untuk

indikator

persentase

pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuti ini. Namun selama tahun 2015, dalam realisasinya terdapat pengaduan yang masuk dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 1 pengaduan. Sehingga berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100%.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Pada tahun 2015 indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan selama ini tidak adanya temuan hasil pemeriksaan eksternal. Namun selama tahun 2015, dalam realisasinya temuan hasil pemeriksaan eksternal dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 1 pengaduan. Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencpai 100%.

C. Realisasi Anggaran 1. Uraian Anggaran Program Kegiatan a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar dengan kode satker 099841 memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.985.265.000,- yang terdiri dari : 1). Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 5.577.874.000,-. 2). Belanja Barang Non Operasional Rp. 37.475.000,- yang terdiri dari :


30

a. Belanja Bahan Rp. 10.275.000,- untuk Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, Jamuan Tamu, Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan dan Dokumentasi. b. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp. 27.200.000,- untuk koordinasi / konsultasi / pembinaan dan jasa rohaniawan. 3). Belanja Barang Operasional Rp. 369.916.000 yang terdiri dari : a. Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 140.454.000,- untuk keperluan sehari-hari perkantoran dan honorarium tenaga kontrak (pramubakti, satpam dan supir). b. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Rp. 6.900.000,c. Belanja Honor operasional satuan kerja Rp. 44.880.000,- untuk honor KPA, PPK, Penguji SPP / Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelolaan Keuangan. d. Belanja Barang Operasional Lainnya Rp. 4.836.000,- untuk pembelian obat-obatan dan Belanja pakaian, kerja supir / pramubhakti / satpam. e. Belanja Barang Persediaan Rp. 32.635.000,- untuk segala barang konsumsi yang membentuk persediaan sebagai aset lancar. f. Belanja Jasa Rp. 90.900.000 untuk langganan listrik, telepon, air. g. Belanja Pemeliharaan Rp. 49.311.000,- yang terdiri : 1. Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Rp. 33.695.000,- yang terdiri dari: 

Perawatan Personal Komputer / Laptop, Printer, AC, Inventaris Komputer Rp. 18.020.000,-.



Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat maupun Roda Dua Rp. 15.175.000,-.



Instalasi Rp. 500.000.,-

2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Rp. 15.616.000,-.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Anggaran belanja modal tahun 2015 sebesar 140.000.000,- Untuk pengadaan CTS Server dan Meubelair.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar dengan kode satker 099842 memperoleh anggaran sebesar Rp. 69.465.000,- pada tahun 2015 yang terdiri dari:


31

1). Belanja Barang Operasional pada tahun 2015 yang terdiri dari : a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp. 100.000,b. Belanja Lainnya untuk Pembelian alat tulis kantor untuk tingkat pertama dan tingkat banding. c. Belanja Bahan Rp. 16.708.000,- untuk pembelian ATK untuk kegiatan pos pelayanan Hukum, penyelesaian administrasi perkara yang tepat waktu dan pembelian konsumsi Terdakwa. 2). Belanja Barang Persediaan Rp. 33.772.000,- untuk segala barang konsumsi yang membentuk persediaan sebagai aset lancar. 3). Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp. 960.000,- untuk pemberitahuan perkara pidana dan Zitting Platz. 4). Belanja Barang Non Operasional lainnya Rp. 75.000,- untuk Kegiatan Zitting Platz dan Perkara Prodeo. 5). Belanja Jasa Rp. 17.850.000,- untuk pembayaran Jasa Pengacara/Advokat Piket.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Gianyar selaku satuan kerja dan Koordinator Wilayah memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) pada tahun 2015 yang terdiri dari : 1). DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Modal dengan Nomor DIPA 005.01.2.099841/ 2015 tanggal 14 November 2014 dengan total pagu Rp. 6.125.265.000,2). DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang dengan Nomor DIPA 005.01.2.099842 / 2015 tanggal 14 November 2014 dengan total pagu Rp. 69.465.000,Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA ( 01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA ( 03 ) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut.


32

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015 PROSENTASE NO

URAIAN

PAGU

REALISASI

PENGEMBALIAN

REALISASI

REALISASI

SISA

BELANJA

BELANJA

NETTO

ANGGARAN

ANGGARAN

(%) DIPA – 1

6,125,265,000

5,587,037,331

0

5,587,037,331

98%

116,286’182

5.577.874.000

5.052.447.417

0

5.052.447.417

98%

103.485.096

-Belanja Barang

407.391.000

396.302.984

0

396.302.984

97%

11.088.016

-Belanja Modal

140.000.000

138.286.930

0

138.286.930

99%

1.713.070

69.465.000

68.499.000

0

68.499.000

99%

966.000

69.465.000

68.499.000

0

68.499.000

99%

966.000

005.01.2.099841 / 2015 (BUA) -Belanja Pegawai

DIPA – 2

005.01.2.099842 / 2015 (BADILUM) -Belanja Barang

Secara realisasi anggaran DIPA 005.01 adalah sebesar 99% dimana pagu yang tersedia untuk belanja pegawai lebih sebesar Rp. 103.485.096 sedangkan capaian penyerapan anggaran untuk belanja barang dan modal adalah 97% dan 99%. Dengan capaian realisasi total hanya sebesar 98% maka hal tersebut tidak serta merta membuat pencapaian output dan outcome tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Walaupun penyerapan anggarannya sebesar 98%, namun indikator output dan outcome dapat tercapai 100% secara keseluruhan.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2015 sebagai berikut. a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA -005.01.2.099841 / 2015 (BUA) Rp. 11.269.820,- yang terdiri dari : 1). Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (42314) yang berupa rumah dinas dan kantin sebesar Rp. 11.252.000,-. 2). Pendapatan Anggaran Lain – Lain (42399) berupa kelebihan pembulatan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp. 17.820,-. b. Penerimaan DIPA – 005.01.2.099842 / 2015 (DITJEN BADILUM) Rp.62.302.500,- yang terdiri dari : 1). Pendapatan

pengesahan

surat

dibawah

tangan

(423412)

sebesar

Rp.490.000,-. 2). Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (423419) berupa penerimaan hak redaksi bagian kepaniteraan sebesar Rp. 18.077.500,-. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

33

3). Pendapatan uang meja (leges) (423413) sebesar Rp. 15.480.000,-. 4). Pendapatan Ongkos Perkara (423415) sebesar Rp. 12.650.000,-. 5). Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (423411) Rp. 15.605.000,-.


34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015

merupakan

gambaran

capaian

kinerja

yang

akuntabel

dan

dapat

dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Adapun capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015 adalah sebagai berikut. NO.

1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Penyelesaian Perkara



INDIKATOR KINERJA

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak.

TARGET REALISASI CAPAIAN

3%

1,27 %

42,3 %

3%

1.27 %

42,3 %

98 % 90 %

100 % 100 %

102 % 111,1 %

80 % 90 % 85 %

80,4 % 89,5 % 83,6 %

100,5 % 99,5 % 98,4 %

3%

0,4 %

13,4 %

90 %

84,2 %

93,6 %

95 %

91,2 %

96 %

99 %

100 %

101 %

70 %

100 %

142 %


35

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan Peningkatan cara zetting plaat. Aksesibilitas c. Persentase amar putusan Masyarakat perkara (tipikor) yang Terhadap Peradilan menarik perhatian (Acces to Justice) masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi Kepatuhan atas putusan perkara perdata Terhadap Putusan yang berkekuatan hukum tetap Pengadilan yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang Meningkatnya ditindaklanjuti. Kualitas b. Persentase temuan hasil Pengawasan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

4.

5.

6.

100 %

100 %

100 %

0%

0%

100%

X

X

X

100 %

100%

100%

90 %

0%

0%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

RATA-RATA CAPAIAN

85,7 %

Dalam pelaksanaan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Gianyar diantaranya: 

Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.



Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar.

B. Saran-Saran Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : 

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).


36



Memberikan arahan kepada bawahan atau staf pada Pengadilan Negeri Gianyar akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.



Membuat suatu kuisioner kepada masyarakat pencari keadilan, untuk mengukur kepuasan masyarakat tersebut.


37

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN 2 MATRIKS RENSTRA 2015-2019

LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA 2015



RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017 NO. 1.


2.


3.


4.

5.

6.


Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Meningkatnya Kualitas Pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

3% 3%

100 % 100 % 80 % 90 % 90 % 15 % 90 %

95 %

100 % 80 %

100 % 0% X 100 %

90 %

0%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

0%

Gianyar, 04 Januari 2016 Ketua

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. NIP. 19621231 199603 1 003

LAMPIRAN 6 PERJANJIAN KINERJA 2015

LAMPIRAN 7 PERJANJIAN KINERJA 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: ANAK AGUNG GEDE PUTRA SUARJANA, S.H. : Sekretaris Pengadilan Negeri Gianyar

selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan

: DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum. : Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gianyar, 04 Januari 2016 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum NIP. 19621231 199603 1 003

Anak Agung Gede Putra Suarjana, S.H. NIP. 19731122 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GIANYAR NO. 1.


2.


3.


4.

5.

6.


Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Meningkatnya Kualitas Pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

3% 3%

100 % 100 % 80 % 90 % 90 % 15 % 90 %

95 %

100 % 80 %

100 % 0% X 100 %

90 %

0%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

0%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 60.042.000,-

Gianyar, 04 Januari 2016 Ketua

Sekretaris

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum NIP. 19621231 199603 1 003

Anak Agung Gede Putra Suarjana, S.H. NIP. 19731122 199203 1 001

LAMPIRAN 8 SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR NOMOR : W24-U7/27/OT.01.3/1/2016

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Menimbang

:

a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Penyusunan Laporan tersebut.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung; 8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Pengadilan Negeri Gianyar. Memperhatikan:

Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015.

KEDUA

:

Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015.

KETIGA

:

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

KEEMPAT

:

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Gianyar Tahun Anggaran 2016 . Ditetapkan di Pada Tanggal

: Gianyar : 25 Januari 2016 Ketua,


Tembusan : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar; 2. Pegawai yang bersangkutan; 3. Arsip.

Lampiran:

NO.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : W24-U7/27/OT.01.3/1/2016 Tanggal : 25 Januari 2016

NAMA/NIP

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

1.

DEWA KETUT KARTANA, S.H.,M.Hum. NIP. 19621231 199603 1 003

Ketua

Pembina

2.

ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M. NIP. 19710312 200604 1 002

Hakim

Penanggungjawab (Teknis dan Kesekretariatan)

3.

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H. NIP. 19621231 198303 1 067

Panitera

Penanggungjawab Teknis

4.

ANAK AGUNG GEDE PUTRA SUARJANA, S.H. NIP. 19731122 199203 1 001

Sekretaris

Penanggungjawab Kesekretariatan

5.

DEWA KETUT SUPARDI, S.H. NIP. 19611231 198311 1 004

Wakil Panitera

Anggota

6.

ARIFKIE, S.H., M.H. NIP. 19800927 200212 1 002

Panmud Hukum

Anggota

7.

I WAYAN DIRGA, S.H. NIP. 19671216 199303 1 002

Panmud Perdata

Anggota

8.

LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H., M.H. NIP. 19680401 199403 2 005

Panmud Pidana

Anggota

9.

I GUSTI AYU INDIRA MAHARANI, S.KOM., S.H. NIP. 19800305 200604 2 002

Kasub.Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Anggota

10.

I WAYAN AGUS RUDIARTAMA, S.T., S.H., M.T. NIP. 19751115 200604 1 003

Kasub.Bag. Umum dan Keuangan

Anggota

11.

IDA AYU RATNADI SRIYANI, S.S. NIP. 19690103 199803 2 005

Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Anggota

12.

IDA BAGUS DONY PRAWITA, A.Md. NIP. 19900901 201503 1 003

Staff Sub.Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Sekretariat

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Gianyar : 25 Januari 2016 Ketua,


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2015

Recommend Documents