LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2015

LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2015

Jln. Ahmad Yani No. 93 Telp. (0283) 671442 Fax. (0283) 671442 Brebes http://www. pa-Brebes.go.id/ E-Mail : [email protected] 2015

KATA PENGANTAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa dengan bimbinganNya

rahmat dan

kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Agama Kelas I A Brebes Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai gambaran pertanggung jawaban tentang pelaksaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Brebes Tahun 2015.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu bimbingan serta petunjuk dan kritikan untuk penyempurnaan akan selalu kami harapkan, yang dalam hal ini tidak lain demi untuk kesempurnaan tugas dimasa yang akan datang.

Demikian atas bimbingan petunjuk dan arahan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Brebes, 04 Januari 2016 Ketua Brebes,

Pengadilan

Agama

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri,M.H. NIP.19600519 198903 1 001

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULULAN .................................................................................

1

A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Tugas dan Fungsi ...........................................................................

3

C. Struktur Organisasi ........................................................................

4

D. Sistematika Penyajian ....................................................................

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...........................................

6

A. Rencana Strategis 2015 – 2019. ......................................................

6

1. Visi dan Misi... .........................................................................

10

2. Tujuan dan Strategis.................................................................

11

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.............. ..........................

12

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Brebes ........................

14

C. Rencana Kinerja Tahunan 2015 .......................................................

17

BAB III LAPORAN KINERJA ............................................................ .................

22

A. Pengukuran Kinerja ........................................................................

22

B. Analisis Laporan Kinerja .................................................................

25

BAB IV KESIMPULAN.....................................................................................

26

A. Kesimpulan....................................................................... ..............

26

B. Saran .............................................................................................

27

Pengadilan Agama Brebes Kelas I A Kelas IA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan

Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP) adalah salah satu

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan

sebagaimana dimaksud

ayat

(1) untuk masing-masing lingkungan

peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah

1


Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari UndangUndang Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Brebes Kelas IA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat

dan

rakyat

sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi. Kewajiban

tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara

tertulis,

periodik

dan

melembaga.

Pelaporan

kinerja

dimaksudkan

untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas- asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun

Indonesia

yang

aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Brebes Kelas IA merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun,untuk tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 677-1/SEK/KU.01/2015 tanggal

20

Desember

Negara

Nomor:

2015

dan

sesuai

B/3302/M.PAN/12/2008

Surat tertanggal

Menteri Pendayaguna Aparatur 10 Desember 2008 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Kinerja Tahun 2015 serta

2

Dokumen

Penetapan


DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA adalah salah satu peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakan

Hukum

untuk

dan Keadilan. Sebagai

Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang

beragama

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3


6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Brebes terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang WakilKetua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris .

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Pengadilan Agama dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian ,Organisasi dan Tata Laksana , Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

4


D. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Brebes Kelas IA adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja pada

bagian

ini

dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019,

Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2015 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015. BAB III

Akuntabilitas Kinerja Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaransasaran

organisasi

dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil

pengukuran kinerja). BAB IV

Penutup Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan , permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama BrebesKelas IA serta strategi pemecahan masalah , kemudian disampaiakan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

BAB V

Lampiran Pada

bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan

Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Tahun Anggaran 2015.

5


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai yang

sama

dalam

memajukan

dan

menjalankan

peranan

roda organisasi tersebut, sehingga

kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM).

Kami sadari sarana dan

prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan Ibernegara. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Brebes Kelas IA adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan 6


dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan

rencana dan program pada hakekatnya adalah

suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2.

Tahap

penjabaran

kebijaksanaan

ke

dalam

sasaran

dan

anggaran

yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Strategi Stabilitas a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Brebes Kelas IA, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu. b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

7


2. Strategi pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Agama Brebes Kelas IA, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan ruang tunggu dan tempat parkir pegawai. 3. Strategi efesiensi Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4. Strategi Pelayanan Publik Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern.

Kebijakan pembinaan

dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik

dan

surat

Keputusan

Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasipada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi kombinasi Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

8


Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Brebes Kelas IA ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif

awal

dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1.

Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Brebes Kelas IA terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama. a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nevotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan Agama Brebes Kelas IA berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Brebes Kelas IA akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

9


Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Agama Brebes Kelas IA kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup: a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi. 2. Sarana mencakup : a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Brebes Kelas IA. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku secara

optimal. b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yang telah disusun dengan

tetap

berdasarkan

kepada

ketentuan

undang-undang, peraturan

pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. b. Memasyarakatkan

hukum

yang

berlaku

melalui

sosialisasi

dan

dialog

terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan. 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA a. Visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BREBES PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”

SEBAGAI

BADAN

b. Misi Misi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yaitu : 1. Mewujudkan

peradilan

yang

transparan. 10

sederhana,

cepat,

biaya

ringan

dan


2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan AgamaBrebes Kelas IA , yaitu meliputi : a.

Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.

b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target. c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu. d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor. b. Sasaran Strategis a. Uraian 1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai. 2) Meningkatnya kuaslitas SDM pegawai. 3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional. 4)

Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.

5) Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait. 6) Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari. 7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara. 8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat. Penyelesaian Perkara 1) Indikator keluaran sub kegiatan : -

Sidang Keliling (sewa dan uang harian) 11


-

Operasional Prodeo (biaya pemanggilan).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Untuk mencapai tujuan

dan

sasaran

yang

telah ditetapkan

tahun

2015,

Pengadilan Agama Brebes Kelas IA memiliki kebijakan program yaitu : a. Kebijakan 1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf. 2) Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan. 3) Melakukan koordinasi dengan PTA Semarang dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional. 4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi. 5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. 6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan. 7) Menetapkan standarisasi biaya perkara. 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik. b. Program 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya Mahkamah Agung 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MARI. 3) Program peningkatan manajemen peradilan agama

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Brebes Kelas IA. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis) dengan format terlampir

12

Pengadilan Agama Brebes kelas I A

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BREBES INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BREBES

No 1

2

Kinerja Utama Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Peningkatan penyelesaian perkara

Penjelasan

Indikator Kinerja Utama 

Penanggu ng Jawab

Sumb er Data

Perbandingan antara mediasi yang berhasil dengan mediasi yang gagal

Mediator

Laporan hasil mediasi dan laporan bulanan

b. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan

Perbandingan antara perkara yang dicabut dengan perkara yang dilanjutkan

Majelis Hakim

Register Perkara dan Laporan Bulanan

c. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi oleh Mediator

Perbandingan antara mediasi yang disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Mediator

Laporan hasil mediasi

d. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi dalam persidangan


Majelis Hakim


a. Prosentase perkara Perkawinan yang diselesaikan sesuai SOP

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.

Pan/sek Pengadln tingkt Pertama

b. Prosentase perkara Kewarisan yang diselesaikan sesuai SOP



Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan . Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan .

a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi oleh Mediator

13


3

Peningkatan tertib administrasi perkara

c. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan sesuai SOP



d. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan sesuai SOP



e. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan sesuai SOP



f. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan sesuai SOP



g. Prosentase perkara Ekonomi syariah yang diselesaikan sesuai SOP



h. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan sesuai SOP

Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan .

i. Prosentase perkara tabayyun yang diselesaikan sesuai SOP

Perbandingan antara perkara tabayyun yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.



j. Posentase perkara ghaib yang diselesaikan sesuai SOP

Perbandingan antara perkara ghaib yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.

Pan/sek Pengadn tingkt Pertama


a. Prosentase perkara yang telah dinput dalam aplikasi SIADPA

Perbandingan jumlah perkara pada register perkara dengan perkara yang telah diinput kedalam apliksai SIADPA.


Validasi data dan buku register induk perkara

14

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan . Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan . Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan . Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan . Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan .

Pengadilan Agama Brebes kelas I A b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan



c. Prosentase Penyampaian Relaas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu

Cukup jelas

Jurusita/Jurusi ta Pngganti

Laporan Bulanan

d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Cukup jelas

Jurusita/Jurusi ta Pngganti

Laporan Bulanan

e. Prosentase Penyitaan sesuai dengan penetapan majelis

Cukup jelas

Panitera/Jurus ita

Laporan Bulanan

f. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

g. Prosentase eksekusi sesuai amar putusan

Cukup jelas

h. Prosentase tindak-lanjut hasil pengawasan bidang teknis peradilan

Perbandingan LHP dengan laporan realisasi tindak lanjut hasil temuan


Panitera/Jurus ita

Laporan Bulanan

Laporan Bulanan , Laporan Tahunan , Buku register dan laporan bulanan

4

Peningkatan Kualitas putusan

a. Prosentase perkara yang dimohonkan banding/perlawanan

Perbandingan antara perkara putus dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding

Majelis hakim

5

Peningkatan Pelayanan Sidang Keliling

a. Prosentase perkara sidang keliling

Perbandingan jumlah perkara sidang keliling tahun lalu dengan jumlah perkara sidang keliling tahun pelaporan

Majelis Hakim,PP, JSP, petugas sid kel

15

Pengadilan Agama Brebes kelas I A b. Prosentase lokasi sidang keliling

Perbandingan jumlah lokasi sidang keliling tahun lalu dengan jumlah lokasi sidang keliling tahun pelaporan

Majelis Hakim,PP, JSP, petugas sid kel

Buku register dan laporan bulanan Buku register dan laporan bulanan laporan Posbaku m

6

Peningkatan pelayanan perkara prodeo

Prosentase perkara prodeo yang dikabulkan majelis hakim

Perbandingan jumlah perkara prodeo tahun lalu dengan tahun pelaporan

Majelis hakim dan tenaga teknis lainnya

7

Peningkatan Pelayanan POSBAKUM

Prosentase pelayanan POSBAKUM

Perbandingan jumlah pelayanan posbakum tahun lalu dengan tahun pelaporan

Penyedia Jasa

8

Peningkatan kualitas pengawasan

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama)

Ketua dan Pan/Sekr

Laporan Hasil Kegiata n Was Kat

9

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 1.144 Th 2010 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

Pan/Sekr Pengadilan Tingkat Pertama

Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan .

16


C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 Pada Tahun 2015, Pengadilan Agama Brebes Kelas IA telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS IA

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihakhasil dimediasi oleh Mediator

2%


3%


10% 10%




75%


40%


1%


1%


1%

17




1%


1%


100%


100%


100%


85%

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis

100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%



Peningkatan pelayanan sidang keliling

a. b.



90%

Peningkatan Pelayanan Pos Bakum

Prosentase Pelayanan Pos Bakum

0%

Prosentase perkara sidang keleilin Prosentase lokasi sidang keliling

19

3%

10% 100%

Pengadilan Agama Brebes kelas I A Peningkatan kualitas pengawasan

Prosentase temuan HAWASBID yang ditindaklanjuti



100%

85%

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS IA


INDIKATOR KINERJA a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihakhasil dimediasi oleh Mediator

b. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan c. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi oleh Mediator


TARGET 2%

3%

10%


10%


85%

b. Prosentase perkara Kewarisan yang diselesaikan sesuai SOP c. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan sesuai SOP

40%

d. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan sesuai SOP 1% e. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan sesuai SOP 1%

20




1%


1%


100%


100%


100%


85%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%



Peningkatan pelayanan sidang keliling

c. d.



85%

Peningkatan Pelayanan Pos Bakum

Prosentase Pelayanan Pos Bakum

80%

Prosentase perkara sidang keleilin Prosentase lokasi sidang keliling

3%

10% 100%

20

Pengadilan Agama Brebes kelas I A Peningkatan kualitas pengawasan

Prosentase temuan HAWASBID yang ditindaklanjuti



100%

21

90%


BAB III LAPORAN KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Brebes Kelas IA mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROSENTASE


2%

2%

100%


3%

3%


2%

2%


3%

3%

100%


75%

75%

100%

22

100%

100%




5%

5%

100%


1%

0%

0%


0%

0%

100%


1%

0%

0%


1%

0%

0%


1%

1%

100%


20%

20%

100%


10%

10%

100%


10%

10%

100%


85%

85%

100%


100%

100%

24

100%



100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%



2%

2%



80 %

80 %

100%



100 %

100 %

100 %

Peningkatan kualitas pengawasan

Prosentase temuan HAWASBID yang Ditindaklanjuti

100%

100%

100%

85%

85%

Peningkatan Prosentase proses penyelesaian aksesibilitas perkara yang dapat dipublikasikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

24

100%

100%


B. ANALISIS LAPORAN KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2015 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes Kelas I A. Namun mengingat kurangnya sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, maka kinerja Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Tahun 2015 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dapat meningkat.

25


BAB IV KESIMPULAN

A. KESIMPULAN Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Satu program dapat ditujukan untuk

pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Agama Brebes Kelas I A menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LKjIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

26


B. SARAN Dalam melaksanan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga atau Institusi tentu harus di dukung oleh SDM yang memadai, akan tetapi di Pengadilan Agama Brebes pada Tahun 2015 ini dengan jumlah perkara hampir 5000 dengan di dukung oleh 18 Hakim sementara Jumlah pegawai teknis kepaniteraan dan keekretariatan chanya 21 orang , keadaan ini tentu sangat tidak rasional dan masingmassing pegawai masih ada yang menduduki jabatan rangkap struktural dan fungsional , hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap tuntutan Kinerja pada era Reformasi Birokrasi yang mana pegawai ditutntut untuk melayani masyarakat dengan prima sehingga masyarakat merasa terlayani dan percaya terhadap institusi Pengadilan Agama Brebes, dengan jumlah dan kualitas pegawai yang ada saat ini Pengadilan Agama Brebes belum bisa secara maksimal melaksanakan tuntutan Reformasi Birokrasi dimaksud; Begitu juga dengan Aggaran DIPA sampai dengan tahun 2015 ini untuk pengadaan sarana kerja sangat minim sehingga Pengadilan Agama Brebes dalam melaksanakan Tupoksi pelayanan kepada masyarakat selain terhambat SDM juga terhambat Sarana yang kurang sebagai contoh kekurangan Computer/Laptop, Printer dan sarana penunjang lainnya untuk mengatasi masalah ini kami sudah berusaha mengusulkan pada saat penyusunan RKAK/L .

27

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS IA

No 1

Kinerja Utama Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data


Perbandingan antara mediasi yang berhasil dengan mediasi yang gagal

Mediator

Laporan hasil mediasi dan laporan bulanan


Perbandingan antara perkara yang dicabut dengan perkara yang dilanjutkan

Majelis Hakim




Mediator

Laporan hasil mediasi

No

Kinerja Utama


Penanggung Jawab

Sumber Data


Majelis Hakim


Peningkatan a. Prosentase perkara penyelesaian perkara Perkawinan yang diselesaikan sesuai SOP


Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.





c. Prosentase perkara wasiat Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan yang diselesaikan sesuai dengan jumlah perkara yang diregister. SOP



d. Prosentase perkara hibah Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan yang diselesaikan sesuai dengan jumlah perkara yang diregister. SOP



e. Prosentase perkara wakaf Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan yang diselesaikan sesuai dengan jumlah perkara yang diregister. SOP



f. Prosentase perkara Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan shadaqah yang diselesaikan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister. sesuai SOP




2

Penjelasan

No

Kinerja Utama


Penjelasan Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.




Panitera/Sekretaris Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang Pengadilan Tingkat diminutasi dan disampaikan kepada para pihak Pertama pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)




Perbandingan antara perkara ghaib yang diminutasi Panitera/Sekretaris dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan Pengadilan Tingkat Pertama dengan jumlah perkara yang diregister.




Sumber Data


Perbandingan antara perkara tabayyun yang i. Prosentase perkara tabayyun yang diselesaikan diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang sesuai SOP diregister.

3

Penanggung Jawab

a. Prosentase perkara yang Perbandingan jumlah perkara pada register perkara telah dinput dalam aplikasi dengan perkara yang telah diinput kedalam apliksai SIADPA. SIADPA


Validasi data dan buku register induk perkara

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan




No

Kinerja Utama


Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

c. Prosentase Penyampaian Cukup jelas Relaas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu

Jurusita/Jurusita Pengganti

Laporan Bulanan

d. Prosentase Penyampaian Cukup jelas Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Jurusita/Jurusita Pengganti

Laporan Bulanan


Cukup jelas

Panitera/Jurusita

Laporan Bulanan


Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.




Cukup jelas

Panitera/Jurusita

Laporan Bulanan


Perbandingan LHP dengan laporan realisasi tindak lanjut hasil temuan

No

Kinerja Utama


4

Peningkatan Kualitas a. Prosentase perkara yang putusan dimohonkan banding/perlawanan

5

Peningkatan Pelayanan Sidang Keliling

Penjelasan Perbandingan antara perkara putus dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding

Penanggung Jawab Majelis hakim

Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita pengganti dan petugas sidang keliling Perbandingan jumlah lokasi sidang keliling tahun lalu Majelis Hakim, dengan jumlah lokasi sidang keliling tahun pelaporan Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita pengganti dan petugas sidang keliling Perbandingan jumlah perkara prodeo tahun lalu Majelis hakim dan dengan tahun pelaporan tenaga teknis lainnya

Sumber Data Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

a. Prosentase perkara sidang Perbandingan jumlah perkara sidang keliling tahun keliling lalu dengan jumlah perkara sidang keliling tahun pelaporan

Buku register dan laporan bulanan

b. Prosentase lokasi sidang keliling


6



7



8

Peningkatan kualitas b. Prosentase temuan yg pengawasan ditindaklanjuti


Perbandingan jumlah pelayanan posbakum tahun lalu Penyedia Jasa dengan tahun pelaporan

laporan Posbakum

Ketua dan Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama)

Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat

No 9

Kinerja Utama



Penjelasan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara Prosentase proses penyelesaian perkara yang yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK dapat dipublikasikan KMA No 1.144 Th 2010 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

Penanggung Jawab Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

BREBES, O4 Januari 2015 Panitera, Ketua

Nur Hidayatus Sofyan, S.H NIP.19630707 199403 1 004 Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. NIP. 19600519 198903 1 001

Sekretaris,

Mulyatun, S.H. NIP. 19700305 199703 2001

LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2015

Recommend Documents