LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PENGADILAN AGAMA TALU TAHUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PENGADILAN AGAM A TALU TAHUN 2 0 1 6

Jalan Jati II Simpang Empat, No. Telp (0753) 7464094 Fax (0753) 7464022 Website : www.pa-talu.go.id | E-mail: [email protected] Kabupaten Pasaman Barat —Provinsi Sumatera Barat J

w

1

KATA PEN G A N TA R

Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatNYA jualah kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Talu Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang in-formasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Talu tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Talu tahun 2016. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan fugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta berguna bagi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2DIG

R IN G K A S A N

E K S E K U T IF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segata Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Agama Talu Kelas II A Tahun 2016 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBN pada Satker Pengadilan Agama Talu Kelas II A dengan tujuan sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan Kinerja yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam

menjalankan

misi,

serta

diharapkan

dapat

terciptanya

kepemerintahan yang baik [goodgovernance). Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Talu Kelas II A tahun 2016 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Repubilk Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 serta Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No. 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Visi

Pengadilan Agama Talu Kelas II A yaitu “Terwujudnya

Pengadilan Agama Talu Kelas II A yang Agung”,dengan( tiga ) misi yaitu: 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2015, Pengadilan A g am a Talu Kelas II A telah m erencanakan dan melaksanakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 20IG

m

3 (tiga) kegiatan dalam 3 (tiga) program sesuai skala prioritas melalui Anggaran DIPA Pengadilan Agama Talu Kelas II A tahun Anggaran 2016, untuk mendukung pencapaian sasaran : a. Meningkatkan manajemen administrasi dan manajemen perkara ; b. Tercapainya penyelesaian tugas sesuai dengan TUPOKSI c. Kepuasan masyarakat pencari keadilan

dalam indikator kinerja

(outcome/output) dan untuk mencapai ketiga tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun 3 (tiga) program Pengadilan Agama Talu Kelas II A berdasarkan DIPA Tahun 2015 untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas yaitu : 1. Program Peningkatan Manajemen peradilan Agama ; 2. Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; Pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut dilaksanakan dengan

berbagai

kegiatan.

Program

tersebut

ditujukan

untuk

meningkatkan peran serta Pengadilan Agama Talu Kelas II A

untuk

menunjang program Nasional dalam bidang penegakan Hukum dan membantu masyarakat miskin dalam berperkara di pengadilan terutama Pengadilan Agama Talu dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Laporan Kinerja Pengadilan Agama Talu Kelas II A merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dari dana APBN sebesar Rp 4.208.648.000,- (empat milyar dua ratus delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp 3.982.648.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapn ribu rupiah )


IV

2. Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Agama

sebesar

Rp 43.290.000,- ( empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 226.000.000,- (Dua ratus dua puluh enam juta rupiah) Penggunaan anggaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Talu Kelas II A, tertuang dalam 2 Program yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai

dari

Pembayaran

honor

pengelola

kegiatan

sampai

terlaksananya seluruh kegiatan tepat pada waktunya dan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan tingkat pencapaian input sebesar rata-rata 100 % dan output rata-rata 86.17 %. . 2. Program Manajemen Peradilan Agama. Dilaksanakan dengan kegiatan membantu masyarakat miskin dalam berperkara di Pengadilan Agama diwujudkan dalam bentuk biaya perkara prodeo serta biaya untuk melaksanakan sidang keliling di daerah-daerah yang jauh dari Pengadilan Agama. Secara keseluruhan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan capaian input sebesar rata-rata 100 % dan output sebesar rata-rata 99.90 %. Dalam sasaran strategis meningkatkan manajemen administrasi dan manajemen perkara didukung oleh program yang matang dan DI PA Tahun Anggaran 2016. Setiap kegiatan telah didukung oleh anggaran sehingga kegiatan manajemen adminstrasi dan manajemen perkara dapat meningkat, dengan nilai baik. Pada penyelesaian tugas dan Tupoksi juga diperoleh persentase yang baik. Diharapkan pada tahun selanjutnya kedua sasaran strategis tersebut dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Laporan Kinerja Instansi PemErintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2016

V

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatanhambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam babbab LKjIP ini. Segala keberhasilan Pengadilan Agama Talu Kelas II A tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahankeiemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. >at, 20 Februari 2017 dilan Agama Talu


VI

D A F T A R IS I

KATA PENGANTAR............................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................ H DAFTAR ISI.......................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN............................................................................1 A. LATAR BELAKANG.............................................................. 1 B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.......................... 4 C. STRUKTUR ORGANISASI......................................................

6

D. PERMASALAHAN UTAMA(STRATEGIS ISSUED)......................

9

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN......................................................10 BAB II PERENCANAAN KINERJA.........................................................12 A. Visi dan Misi................................................................

12

B. Tujuan dan Sasaran Strategis.......................................... 13 C. Indikator Utama Pengadilan AgamaTalu

........................19

D. Rencana Kinerja Tahun 2016.........................................

21

E. Penetapan Kinerja Tahun 2016...............................

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................................... 26 3.A,

Capaian Kinerja Organisasi .................................

3.A.1

Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016..............................................

26 26

3.A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian KinerjaTahun 2016 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir................................................. 3.A.3

29

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis..................... 49

3.A.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dengan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2DIB

2

Standar Nasional........................ 3.A.5 3.A.6 3.A.7.

52

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi yang telah dilakukan............................

53

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.......

54

Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program Yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja .. 57

3.B.

Analisis Capaian Keuangan

..............................

57

BAB IV PENUTUP............................................................................. 60 A. KESIMPULAN........................................................................60 B. REKOMENDASI....................................................................61 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 5. Matrik Renstra 2015-2019 6. Pengukuran Kinerja Per Triwulan 7. Pengukuran Kinerja 8. Pernyataan telah di riviu 9. Checklist reviu 10. SK Tim Penyusunan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2016

1

BABI-PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkahlangkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang

telah

diamandemen

dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung

dan

badan

peradilan

yang

berada

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

Agama,

lingkungan

Peradilan

Militer,

lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi".


2

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang

Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan

lingkungan

peradilan

masing-masing".

Dengan

demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Talu merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan


3

melembaga.

Pelaporan

kinerja

dimaksudkan

untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Talu dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

pasal

3

dinyatakan

bahwa

Asas-asas

umum

Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan diperlukan

untuk

prinsip-prinsip

menciptakan partisipasi,

good

govermance

penegakan

hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, profesionalisme.

pengawasan,

efisensi

dan

efektifitas,

serta

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi

dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Talu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang LKjIP Tahun 2016

dan sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2015 tertanggal 20 November 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang


4

Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA ; Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara

tertentu

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan

Agama

Talu

merupakan

Yurisdiksi

dari

Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan Agama Talu Kelas II A terletak di Jl. Jati II, Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan

Pasaman,

Kabupaten

Pasaman

Barat,

Provinsi

Sumatera Barat yang mempunyai yurisdiksi 11 buah kecamatan yaitu: 1. Kecamatan Talamau ; 2. Kecamatan Pasaman; 3. Kecamatan Luhak Nan Duo ; 4. Kecamatan Kinali; 5. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie ; 6. Kecamatan Gunung Tuleh 7. Kecamatan Sungai Aua ; 8. Kecamatan Lembah Melintang ; 9. Kecamatan Koto Balingka ;


5

10. Kecamatan Sungai Beremas 11. Kecamatan Ranah Batahan ; Serta berbatasan dengan; a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Madina ; b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Pasaman ; c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Agam ; a. Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Hindia ; 2. TUGAS POKOK; Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan

pelayanan

teknis

yustisial

dan

administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2D1G

6

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 5. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009. 6. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah bertambah tugas dan kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. C. STRUKTUR ORGANISASI; Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. a. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. b. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.


7

c. Pada

setiap

Pengadilan

Agama

ditetapkan

adanya

Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. d. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum,

Panitera

Permohonan.

Muda

Disamping

Gugatan itu

dan

Panitera

Panitera juga

dibantu

Muda oleh

beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. e. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. f.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 Kasubbag yaitu Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag

Umum dan Keuangan dan Kasubbag

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.


g

Lipipif] Kinirji ln§tmgi Pifnipintsh ( LKJIP) Pingidilin Apmi Tily tihun 2011

9

D. Permasalahan Utama (Strateglc Issued) Dari semua uraian tugas, fungsi dan stuktur organisasi pada Pengadilan Agama Talu, maka akan diuraikan permasalahan utama sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Tugas Pokok Proses Penyelesian Perkara Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pegawai Pengadilan Agama Talu di bidang Keperkaraan/Kepaniteraan Yaitu: a. Hakim berjumlah 6 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua b. Panitera Pengganti hanya berjumlah 2 orang c. Juru Sita 1 orang d. Jurusita Pengganti 1 orang e. Petugas meja I, meja II dan Kasir kosong Sementara

perkara

Pengadilan

Agama

Talu yang

harus

diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 983 perkara, ini sangat tidak seimbang dengan jumlah tenaga keperkaraan sehingga menghambat pelaksanaan tugas penyelesaian perkara tepat waktu. 2. Aspek Tertib Administrasi dan Managemen Peradilan. Masalah yang dihadapi dalam aspek tertib administrasi dan managemen perdilan adalah belum lengkapnya managemen perkara berbasis teknologi informasi. 3. Peningkatan Eksebilltas Masyarakat Terhadap Peradilan. Dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah anggaran yang tersedia tidak cukup bagi perkara contentuis, karena dari dana yang ada hanya cukup untuk panggilan perkara volunter.


10

4.

Sumber Daya Manusia Hambatan

yang

dihadapi

adalah

kurangnya

aparat

Pengadilan Agama Talu sehingga tidak dapat melaksanakan tupoksi tepat waktu. 5.

Keterbukaan Informasi Hambatan utama yang dihadapi adalah petugas Informasi yang khusus untuk informasi tidak ada, karena pegawai memang kurang, dan saat ini pelaksana tugas yang ditunjuk adalah pegawai sukarela yang kemampuannya juga kurang memadai.

6.

Pengelolaan aset, keuangan, dan kinerja. Dalam hal ini yang menjadi kendala adalah pada sumber daya manusia yang mengelola aset, keuangan yang belum dapat dioptimalkan karena faktor kuantitas dan kualitas.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN; Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Talu adalah sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini penjelasan umum organisasi, strategis

dengan organisasi

penekanan serta

kepada

aspek

permasalahan

utama

(strategic issued ) yang sedang dihadapi organisasi BAB II

Perencanaan Kinerja : pada bagian ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan


11

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kenerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1.

Membandingkan

antara

target

dan

realisasi kinerja tahun ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun

kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Aggaran Pada

sub

bab

ini

diuraikan

realisasi

anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk

organisasi

sesuai

mewujudkan dengan

perjanjian kinerja BAB IV

Penutup:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 20IB

kinerja dokumen

12

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


13

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari rencana strategis (renstra) tahun 2015-2019. Rencana Strategis Pengadilan Agama Talu Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Talu diselaraskan denga arah Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam

Kerangka

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan,

program

dan

kegiatan

serta

sebagai

pedoman

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019. A. VISI DAN MISI Rencana

Strategis

Pengadilan

Agama

Talu

Tahun

2015

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan

untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Talu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung


14

yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Talu. Visi Pengadilan Agama Talu mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: "MEWUJUDKAN PENGADILAN A G A M A TALU YANG A G U N G

”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Talu, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tahap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Talu Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan uraian sebagai berikut: l. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

melalui proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel.


15

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara Melalui pemanfaatan teknologi informasi. 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui Peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Talu adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya

proses

penyelesaian

perkara

yang

pasti,

transparan dan akuntabel. 2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 3. Peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Informasi Teknologi. 4. terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal 5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 6. Peningkatan Kwalitas Sumber Daya manusia. 7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja. Tujuh

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi

Pengadilan Agama Talu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2016

16

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal: 1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 2. Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, 3.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,

4.

Terwujudnya

sistem

manajemen

informasi

yang

terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Talu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah 1. Penyelesaian Perkara. 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Banding, kasasi, PK 3. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 4. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti. 5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 6. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan 7. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan dengan edokumen 8. Prosentase data perkara dalam SIADPA


17

9. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website. 10. Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIADPA/SIPP b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah : 1. Tindak lanjut pengaduan masyarat yang masuk 2. Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa Bawasda, Bawas MARI, dan BPK 3. Produktifitas kinerja Sumber Daya Manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) c.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 1. Pengadaan

sarana

dan

prasarana

pelayanan prima.

Laporan Kinerja Instansi Pamerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 20IG

yang

mendukung

18

Matriks Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pengadilan Agama Talu Tahun 2016. Matriks Kinerja

Tujuan Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Sasaran Strategis Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Target

INDIKATOR Persentase perkara

penyelesaian

94%

Persentase mediasi diselesaikan

yang

97%

Prosentase berhasil

yang

3%

mediasi

Prosentase Penyelesaian tidak lebih dari 5 (lima) bulan

97%

Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan

3%

Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100 %

Persentase perkara yang mengajukan upaya hokum Banding, kasasi, PK

1% 0.14% 0.14 %

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti.

100%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA.

100% 100 %

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan

99%

Prosentase realisasi anggaran sidang keliling terlaksana

100%

sesuai DIPA.


19

Target

Tujuan

Sasaran Strategis

INDIKATOR

Terwujudnya

Peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Informasi Teknologi

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan dengan edokumen

100 %

Prosentase data dalam SIADPA/SIPP

perkara

100%

Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website

100 %

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari

100%

pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Persentase masyarakat lanjuti

pengaduan yang ditindak

100%

Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

100%

Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Integrasi informasi secara elektronik SIADPA

perkara melalui

100%

Peningkatan Kwalitas Sumber Daya manusia

Melakukan diskusi kelompok Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti (IPASPI)

4 kali

Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh Pegawai

4 kali

Melakukan evaluasi kinerja

4 kali


20

pegawai Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Persentase terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.

96%

Prosentase penyerapan anggaran Belanja Pegawai sesuai DIPA

96%

Prosentase penyerapan anggaran Belanja Barang sesuai DIPA

96%

Prosentase penyerapan Belanja Modal sesuai DIPA

96%

Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

89%

C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Talu Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TALU KINERJA UTAMA Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

INDIKATOR Persentase penyelesaian perkara Persentase mediasi yang diselesaikan Prosentase mediasi yang berhasil Prosentase Penyelesaian tidak lebih dari 5 (lima) bulan Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan Persentase Penyitaan tempat

tepat

waktu

dan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Banding, kasasi, PK


21

KINERJA UTAMA

INDIKATOR Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti.


Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan Prosentase realisasi anggaran sidang keliling terlaksana sesuai DIPA.

Peningkatan penyederhanaan proses Persentase berkas yang diajukan banding, penanganan perkara melalui kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan dengan e-dokumen pemanfaatan Informasi Teknologi Prosentase data perkara dalam SIADPA/SIPP Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabei.

Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIADPA


Melakukan diskusi kelompok Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti (IPASPI) Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh Pegawai


22

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

Melakukan evaluasi kinerja pegawai Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Persentase terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Pegawai sesuai DIPA Prosentase penyerapan anggaran Belanja Barang sesuai DIPA Prosentase penyerapan Belanja Modal sesuai DIPA Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

0. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA TALU TAHUN 2016 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Talu, sebagai berikut: NO 1

KINERJA UTAMA Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara

penyelesaian

TARGET 94%

Persentase mediasi diselesaikan

yang

97%

Prosentase berhasil

yang

3%

Prosentase Penyelesaian tidak lebih dari 5 (lima) bulan

97%


3%


100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Banding, kasasi, PK

1% 0.14 % 0.14 %

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti.

100%

mediasi


23

NO

KINERJA UTAMA Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

2

3


INDIKATOR KINERJA Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100%

Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA.

100%


99%

Prosentase realisasi anggaran sidang keliling terlaksana sesuai DIPA.

100%

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan dengan edokumen Prosentase data dalam SIADPA/SIPP

4

5


Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

TARGET

100%

perkara

100%


100%

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%


100%

Persentase masyarakat lanjuti


100%


100%

Integrasi informasi secara elektronik SIADPA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2UI6

perkara melalui 100%

24

NO 6

TARGET

INDIKATOR KINERJA

KINERJA UTAMA Peningkatan Kwalitas Sumber Daya manusia


4 kali


4 kali 4 kali

Melakukan evaluasi kinerja pegawai 7

Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.


96%


96%


96%


96%


89%

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan

dan sasaran

Pengadilan

Agama Talu,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Talu, sebagai


25

berikut: PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 KINERJA UTAMA Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

TARGET

INDIKATOR KINERJA Persentase penyelesaian perkara

94%

Persentase diselesaikan

97%

mediasi

yang

Prosentase mediasi yang berhasil

3%

Prosentase Penyelesaian lebih dari 5 (lima) bulan

97%

tidak


3%


100 %

Persentase perkara mengajukan upaya Banding, kasasi, PK

1% 0.14% 0.14 %

yang hokum

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.


Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA.

100%

100% 100%


99%


100%

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan dengan e-dokumen

100%

Prosentase data perkara dalam SIADPA/SIPP

100%


100%


26

KINERJA UTAMA


Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan Kwalitas Sumber Daya manusia

INDIKATOR KINERJA Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%


100%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

100%


100%

Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIADPA 100% Melakukan diskusi kelompok Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti (IPASPI) Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh Pegawai Melakukan evaluasi kinerja pegawai


TARGET

4 kali

4 kali 4 kali


96%


96%


96%


96%


89%


27

B A B III - A K U N T A B I L I T A S K IN E R J A

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016. Capaian Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan

visi organisasi yang

tertuang

dalam

perumusan

perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses

sistematis

dan

berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang

dimaksudkan

telah

ditetapkan.

sebagai

Pengukuran

mekanisme

untuk

kinerja

tidak

memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. A.l. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Talu tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,

sehingga

terlihat

apakah

sasaran yang

telah

ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2D1G

28

juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2016 NO 1.

Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

Real isasi

94%

95.4 %

101 %

b. Persentase

97%

99%

101 %

c. Prosentase

3%

1.6%

32%

97%

98.8%

101 %

1.2%

60%

100%

100 %

100 %

1%

0.10% 0% 0%

10% 100% 100%

a. Persentase penyelesaian perkara mediasi yang diselesaikan

d.

e. f. g.

h.

2.


Capai an

Target

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

mediasi yang berhasil Prosentase Penyelesaian perkara tidak lebih dari 5 (lima) bulan Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase perkara yang mengajukan upaya hokum - Banding, - kasasi, -PK Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA. c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar

3%

0.1 4 % 0.14 %

100%

100 %

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

99%

100%

101 %


%

29

gedung pengadilan NO

3.

4.

5

SASARAN


INDIKATOR KINERJA

Target

Real isasi

Capai an

d. Prosentase realisasi anggaran sidang keliling terlaksana sesuai DIPA.

100%

100%

100%

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan dengan e-dokumen

100%

100%

b. Prosentase data perkara dalam SIADPA/SIPP c. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari

100%

100%


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

100%

100%

b. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan

a. Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIADPA

100%

100%

100%


100%

100%

30

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 6.


a.

b.


4 Kali

4 Kali

100%

Melakukan gabungan IPASPI dan Pegawai

4 Kali

4 Kali

100%

4 Kali

4 Kali

100%

96%

95.85 %

99.84%

96%

83.76 %

87.25 %

96%

97.70 %

101 %

99%

99.96 %

100%

89%

89%

100%

Diskusi IKAHI, seluruh

c.

7.


Melakukan evaluasi kinerja pegawai a. Persentase terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima. b. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Pegawai sesuai DIPA c. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Barang sesuai DIPA d. Prosentase penyerapan Belanja Modal sesuai DIPA e. Persentase produktifitas kineija SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Pengukuran kineija Pengadilan Agama Talu Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Talu telah menetapkan 7 sasaran


31

yang akan dicapai, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 indikator kinerja. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Talu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: SASARAN 1 : Pencapaian Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai berikut; a. Persentase penyelesaian perkara ; INDIKATOR KINERJA 1 Persentase perkara

penyelesaian

REALI SASI

CAPAIAN

2

3

4

94%

95.4%

TARGET

101%

Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 916 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 67 perkara. Sehingga perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Talu tahun 2016 sebanyak 983 perkara. Dari jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun 2016 maka sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 45 buah perkara. b. Persentase mediasi yang diselesaikan ; INDIKATOR KINERJA 1

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

3

4

2

Persentase mediasi yang 101% 97% 99% diselesaikan Perkara yang masuk ke Pengadian Agama Talu tahun 2016

yang dilakukan mediasi sebanyak 64 perkara dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tersebut telah diakukan mediasi


perkara

32

c. Persentase mediasi yang berhasil ; TARGET INDIKATOR KINERJA 2

3

4

3%

1.6%

32%

1 Persentase

mediasi

yang

CAPAIAN

REALISASI

berhasil

Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Talu telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah dilaksanakan penyelesaian perkara melalui mediasi sebanyak 1 perkara yang berhasil dimediasi dan mencapai kesepakatan dari 64 perkara yang dimediasi. Tingkat

keberhasilan

perkara

yang

dapat

didamaikan

memang masih jauh dari target yang ditetapkan. Sebagai bahan perbandingan

perkara

Gugatan

yang

menjadi

Akta

perdamaian/Dicabutnya Gugatan sebagai berikut: Capaian Tahun 2016

2014

2015

2013

Berh

Ga

Persen

Berhas

Gaga

Persen

Berhas

Gaga

Persen

Berh

asil

gal

tase

il

I

tase

il

I

tase

asil

1

64

1.6

2

45

4.3

2

73

2.6

2

Gagal

Persen tase

108

d. Prosentase Penyelesaian perkara tidak lebih dari 5 (lim a) bulan

TARGET

INDIKATOR KINERJA 1 Prosentase

Penyelesaian

tidak

REALISASI

CAPAIAN

2

3

4

97%

98.8%

101 %

lebih dari 5 (lima) bulan

Bahwa pada tahun 2016 perkara di Pengadilan Agama Talu masuk berjumlah 916 ditambah sisa tahun 2015 sejumah 67 perkara, dari seluruh perkara, maka yang diselesaiakan tidak lebih dari 5 bulan adalah 927 perkara, karena pada tahun 2015 sisa perkara 67 buah.


1.8

33

e. Prosentase Penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan

TARGET

INDIKATOR KINERJA Penyelesaian

lebih

3%

dari 5 (lima) bulan

CAPAIAN

3

4

1.2%

60%

2

1 Prosentase

REALISASI

Dari seluruh perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 983 perkara di kurang sisa perkara 2016 sebanyak 45 perkara maka yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah 11 Perkara. f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat TARGET

INDIKATOR KINERJA 1 Persentase

REALI SASI

Penyitaan

4

3

2

CAPAIAN

tepat 100%

100%

100%

waktu dan tempat

g. Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali; INDIKATOR KINERJA 1 Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2

3

4

1% 0.14% 0.14%

0.10% 0% 0%

10% 100% 100%

Pada tahun 2016 dari 938 perkara yang diputus hanya 1 buah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding yaitu perkara : 1. Perkara Nomor: 0511 /Pdt.G/2015/PA.TALU Dari 1 buah putusan Pengadilan Agama Talu tersebut putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, sedangkan untuk


34

upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2016 tidak ada. h. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti; TARGET

INDIKATOR KINERJA

1 Persentase

REALISASI

CAPAIAN

2

3

4

100%

100%

100%

permohonan

eksekusi

atas

perkara

perdata

putusan yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti; Di tahun 2016 ini Pengadian Agama Talu memberi target 100 %

terhadap permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti dan ternyata target tersebut tercapai hanya 100 % karena pada tahun 2016 tidak ada perkara yang diajukan permohonan eksekusi. SASARAN 2 : Peningkatan akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan; a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan INDIKATOR KINERJA

1 Persentase perkara prodeo

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

2

3

4

100%

100%

100%

yang diselesaikan;

Pengadilan Agama Talu pada tahun 2016 menerima Dana DIPA 04 untuk perkara prodeo sebanyak 20 perkara dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Semua perkara prodeo yang diterima sebanyak 20 perkara telah diselesaikan seluruhnya,


35

Penyerapan Anggaran untuk perkara tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah ) atau 100 %,. Jadi Kinerja Penyelesaian perkara prodeo sesuai dengan target yaitu 100 % sesuai anggarannya yang tersedia. Penyebab target tercapai 100 % adalah karena animo masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Negara cukup tinggi. Sedangkan perbandingan prosentase realisasi anggaran perkara prodeo terlaksana sesuai DIPA Pengadilan Agama Talu tahun sebelumnya adalah sebagai berikut; 2012

2013

2014

2015

2016

900.000

900.000

1.500.000

6.000.000

6.000.000

100%

100%

100%

99.40 %

100%

900.000

900.000

1.500.000

5.964.000

6.000.000

100%

100%

100%

99.40 %

100%

Tahun

Anggaran perkara prodeo di DIPA Target Realisasi Kinerja (%)

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4

Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling

100%

100%

100%

Adapun dalam hal untuk membantu masyarakat dalam memudahkan pelayanan, maka Pengadilan Agama Talu pada tahun 2016 mengadakan sidang keliling ke daerah yang jauh dari satker dan biayanya dibiayai dengan APBN yang tercantum dalam


36

DIPA 04 tahun 2016,

dan tahun 2016 ini sidang keliling ini

direncanakan 13 kegiatan dan ternyata terlaksana sesuai dengan rencana dan target 100 % tercapai. Penyebab target tercapai 100 % adalah karena masyarakat sangat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Negara. Namun dari segi anggaran yang tersedia pada DIPA 04 tahun 2016 realisasi anggaran hanya mencapai 99.89 % atau sebesar Rp. 36.750.000, (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp. 36.790.000,- ( tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dana dalam DIPA. Sedangkan

perbandingan

keliling terlaksana sesuai

prosentase

DIPA Pengadilan

volume

Agama

sidang

Talu tahun

sebelumnya adalah sebagai berikut ; 2012

2013

2014

2015

2016

3 kali

6 kali

6 kali

lOkali

13 Keg

Target

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

3 kali

6 kali

6 kali

lOkali

13 Keg

Kinerja (%)

100%

100%

100%

100%

100%

Tahun Volume sidang keliling di DIPA

Sedangkan perbandingan prosentase realisasi anggaran sidang keliling terlaksana sesuai DIPA Pengadilan Agama Talu tahun sebelumnya adalah sebagai berikut ;


37

Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

7.500.000

15.000.000

15.000.000

26.160.000

35.790.000

100%

100%

100%

99.33 %

100%

7.500.000

15.000.000

15.000.000

25.200.000

36.750.000

100%

100%

100%

99.33 %

99.89 %

Anggaran sidang

keliling

di DIPA Target Realisasi Kinerja (%)

SASARAN 3 : Peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Informasi Teknologi a. Persentase berkas yang diajukan kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap; INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

Persentase berkas yang diajukan kasasi PK yang disampaikan secara lengkapdengan e Dokumen ;

100%

REALI SASI

3

100%

CAPAIAN

4

100%

Bahwa pada tahun 2016 satker Pengadilan Agama Talu tidak ada menerima berkas kasasi dan peninjauan kembali sehingga target 100 % tercapai. Penyebab tercapainya target

100% karena masyrakat

pencari keadilan telah merasa puas dengan produk hukum Pengadilan Agama Talu yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga mereka tidak perlu lagi mengajukan upaya hukum selanjutmya.


38

b. Prosentase d a ta perkara d a la m SIADPA/SIPP

TARGET

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN

2

3

4

100%

100%

100%

1 Prosentase data perkara d a la m SIADPA/SIPP

Perkara yang masuk ke Pengadian Agama Talu tahun 2016 sejumah 916 perkara yang terdiri dari perkara contentious 511 perkara dan voluntair 405 perkara , dan perkara yang masuk tersebut seluruhnya telah terdapat dalam aplikasi SIADPA/SIPP Perbandingan data SIADPA pada beberapa tahun.

CAPAIAN Capaian

Perkara

Data

masuk

SIADPA

873

837

2016

2015

2014

100%

Capaian

Perkara

Data

masuk

SIADPA

1050

1050

100 %

Capaian

Perkara

Data

masuk

SIADPA

916

916

100 %

c. Persentase (amar) putusan perkara yang di upload ke website INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4

Persentase (amar) putusan perkara yang di upload ke website

100%

100%

100%

Tahun 2016 perkara yang diterima Pengadilan Agama Talu dan diputus yang amarnya telah diupload ke website sebanyak 916 amar, sehingga kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.


39

d. Persentase

penyampaian

pem beritahuan

relaas

putusan

tepat

waktu . tem pat dan para pihak ; TARGET

INDIKATOR KINERJA 1

2

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak

100%

REALI SASI 3

100%

CAPAIAN 4

100%

Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu pada Pengadilan Agama Talu mencapi target 100 %, walaupun pada Pengadilan Agama Talu hanya memiliki 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, namun dengan kerja yang sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab tidak ada relaaas yang terabaikan. e. Prosentase Penerbitan Akta Cerai bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari;

TARGET

INDIKATOR KINERJA 1 Prosentase

Penerbitan

REALI SASI

CAPAIAN

2

3

4

100%

100%

100%

Akta

Cerai bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari

Dengan adanya aplikasi SIADPA/SIPP yang cukup baik, maka penerbitan Akta Cerai bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan sehingga kinerja mencapai 100 %, hal ini juga tidak terlepas dari kesungguhan dan SDM personil yang melaksanakan tugas tersebut.


40

SASARAN 4 : terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ;

1 Persentase masyarakat ditindaklanjuti

REALI SASI

TARGET

INDIKATOR KINERJA

pengaduan yang

CAPAIAN

2

3

4

100%

100%

100%

Tahun 2016 Pengadian Agama Talu tidak pernah menerima keluhan dan kritikan apalagi pengaduan dari manapun, baik dari pihak-pihak

berperkara

maupun

dari

maysarakat.

Hal

ini

disebabkan karena seluruh aparat Pengadilan Agama Talu telah melakukan pelayanan prima secara maksimal bagi setiap orang yang

berurusan

ke

Pengadilan

Agama

Talu.

Sehingga

masyarakat merasa puas terhadap layanan dan produk hukun Pengadilan Agama Talu, tercapailah target kinerja sesuai yang diharapkan. b. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindakanjuti, TARGET

INDIKATOR KINERJA

1 Persentase

temuan

REALI SASI

CAPAIAN

2

3

4

100%

100%

100%

hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindakanjuti

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Talu didatangi tim pengawas external dari PTA Padang dan setiap pengawasan pasti


ada temuan, dan segala temuan dari tim pengawas telah ditindakanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan jadi target 100 % tercapai. Penyebab tercapainya target

100 % karena seluruh

pegawai Pengadilan Agama Talu bertekad untuk menjadikan Pengadilan Agama Talu lebih baik di masa depan. SASARAN 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana,

transparan dan akuntabei.

a. Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIADPA/SIPP. INDIKATOR KINERJA

1 Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIADPA/SIPP

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

2

3

4

100%

100%

100%

SASARAN 6 : Peningkatan Kwalitas Sumber Daya manusia a. Melakukan diskusi kelompok Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti (IPASPI) INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4


4 Kali

4 Kali

100%

Untuk meningkatkan sumber daya manusia tidak hanya melalui pendidikan formal saja, namun juga dapat dilakukan dengan melakukan diskusi antara sesama pegawai. Hal ini akan lebih

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2016

42

efektif jika hasil diskusi langsung dipraktekkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, b. Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPi dan seluruh Pegawai INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4

4 Kali

4 Kali

100%


Karena kesibukan kerja, kebanyakan pegawai tidak update terhadap peraturan - peraturan baru, maka dengan adanya diskusi gabungan seluruh pegawai Pengadilan Agama Talu, maka ilimu pengetahuan dapat terbagi rata, sehingga kwalitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Talu dapat ditingkatkan. c. Melakukan evaluasi kinerja pegawai INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4

4 Kali

4 Kali

100%

Melakukan evaluasi kinerja pegawai

Amanat Undang-undang nomor 43 tahun 1999 merupakan penyempurnaan PP nomor 10 tahun 1979 adalah Penilaian prestasi kerja dilaksanakan unutuk mewujudkan PNS yang propesional,

bertanggungjawab,

jujur

dan

adil,

melalui

pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sitem prestasi kerja, maka untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Talu melakukan evaluasi kinerja pegawai per tri wulan setiap tahunnya.


43

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4


95%

99.96 %

104%

a. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Pegawai sesuai DIPA. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4


96%

83.76 %

87.25%

b. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Barang sesuai DIPA INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4


96%

97.70 %

101%

c. Prosentase penyerapan Belanja Modal sesuai DIPA INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4


99%

99.85 %

100%

d. Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2D1B

44

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1

2

3

4


89%

90%

101 %

Sedangkan perbandingan Prosentase penyerapan anggaran DIPA setiap mata anggaran Pengadilan Agama Talu tahun sebelumnya adalah sebagai berikut ; 2012

Tahun

2.079.607.000

Pagu

2013 3.840.410.000

2014

2015

2016

3 .3 7 5 .3 4 3 .0 0 0

3.966.271.000

4.208.648.000

anggaran 100%

100%

100%

100 %

1.899.905.954

3.786.039.689

3 .3 7 0 .1 3 9 .0 2 7

3.844.287.505

90.05 %

98.6 %

99,85 %

96.99 %

Target Realisasi

Kinerja

99% 3.626.744.011

86.17%

(%)

Berikut ini akan diuraikan perbandingan realisasi anggaran beberapa tahun sebagaimana di bawah ini: Penyerapan anggaran belanja pegawai. Tahun Pagu

2012

2013

2014

2015

2016

1.531.320.000

3.312.937.000

3.375.343.000

3.561.404.000

3.477.514.000

100%

100%

100%

100%

99%

1.379.221.954

3.340.843.260

3.370.139.027

3.461.510.171

2.912.905.663

90.07 %

100,84 %

99.85%

97.20 %

83.76 %

anggaran

belanja pegawai

Target

Realisasi Capaian (%)


45

Penyerapan anggaran belanja Barang. 2012

2013

2014

2015

2016

398.287.000

421.627.000

396.627.000

364.887.000

406.307.00 0

100%

100%

100%

100%

99%

Realisasi

370.966.898

405.596.429

371/078.638

345.502.988

389.433.248

Capaian

93.14%

96.19%

99.18%

94,69 %

95.85 %

Tahun Pagu anggara n belanja barang

Target

Penyerapan anggaran belanja modal 2015

2016

40.000.000

40.000.000

226.000.000

100%

100%

100%

99%

Realisasi

122.937.000

39.600.000

39.985.000

226.663.900

Capaian

81.60%

99,00%

99,96 %

99.85%

Tahun Pagu anggaran modal Target

2012

2013

150.000.000

2014


45

Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2016 Dengan Beberapa Tahun Sebelumnya NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya proses a. penyelesaian perkara yang pasti, b. transparan dan akuntabel. c.

Persentase penyelesaian perkara Persentase mediasi yang diselesaikan Prosentase mediasi yang berhasil

d. Prosentase Penyelesaian tidak lebih dari 5 (lima) bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan f. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat g. Persentase perkara yang mengajukan upaya hokum - Banding, - kasasi, -PK h. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti.

Realisasi

Capaian

93%

100%

110 Pkr

111%

Capaian

Realisasi

Capaian

93.84

100.9 %

95.42 %

101.52 %

125%

97%

100 %

99%

101 %

4 .6 %

1.6%

47%

1.6%

32%

130%

1 00%

144%

98.8 %

101 %

325 Pkr

67% %

3.42 %

68.4 %

1.2%

60%

100 %

100%

0 .1 0 % 0% 0%

1 0% 100% 100%

Realisasi

Capaian

Realisasi

9 6 .1 5 %

103 %

125 Pkr 2 Pkr

1.6 %

2016

2015

2014

2013

3 Pkr

823 Pkr

94.7 %

2 % Pkr

90%

1 00%

100%

1 00%

100%

1 00%

100%

2 0 0

66.6 %

2 0 0

66.6 %

2 0 0

6 6 .6 %

2 Pkr

66.6 %

2 Pkr

66.6 %

0% 0%

910 Pkr

0% 0%

2.4 %

0% 0%

6 6 .6 %

100%

100%

46

2013 NO

2.

KINERJA UTAMA


INDIKATOR KINERJA

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA.

Realisasi

Capaian

100 %

100 %

100%

c. Persentase perkara yang dapat 350 Pkr diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan

3


d. Prosentase realisasi anggaran sidang keliling terlaksana sesuai DIPA.

100%

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan dengan e-dokumen

100%

b. Prosentase perkara SIADPA/SIPP

data dalam

873 pkr

Lipamn Kimrja Initinil PamBrlntsh ( LKJIP) Pmgidilin Agama Tilu tahun 2Qli

Capaian

Realisasi

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

116%

100%

101 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

910 pkr

100%

100%

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

100%

116%

100%

100%

100%

2016

2015

2014

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

47

4

5.

terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan

c. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website

823 pkr

d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

e. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari

370 set


100%



100%

100%

Liperan Klnirji Instansi Pimirlntah ( LKJIP) Pmgadllin Agami lalu tahun 2011

960 pkr

100%

98%

144%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

120%

350 set

100%

100%

123%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93.5 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

48

akuntabel. 6


a. Melakukan diskusi kelompok Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti (IPASPI) b. Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh Pegawai c. Melakukan evaluasi kinerja pegawai

7


4 kali

4 kali

100%

4 kali

100%

4 kali

100%

4 kali

4 kali

100%

4 kali

100%

100% 100%

4 kali 100%

4 kali

100%

4 kali

100%

4 kali

100%

4 kali

100%

100 %

100 % %

100 %

100 % %

99.96 %

99.96 %

95.85 %

99.84 %

97%

98%

99.85 %

100 %% 97.20 %

97.20 %

83.76 %

87.25 %

c. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Barang sesuai DIPA

97%

98.2 %%

99.18%

100 %% 94.69 % 94.69 %

97.70 %

101 %

d. Prosentase penyerapan Belanja Modal sesuai DIPA

0%

0%

0%

0%

99.96 %

99.96 %

99.96 %

100%

90%

100%

90%

102%

89%

100%

a.

Persentase terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima. b. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Pegawai sesuai DIPA

e. Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan

90%

liparsn Klnirji Instansi Pim irlntih ( LKJIP) Pinpdilin A p m i Talu tahun 2Q|i

90%

49

Penilaian Prestasi Kerja)

50

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Talu tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi mencapaian kinerja yang telah ditetapkan dengan target Jangka menengah sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan target jangka menengah atau tidak. Secara umum, realisasi kinerja tahun 2016 telah sesuai dengan target jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya pada rencana strategis 2015-2019. Perbandingan realisasi kinerja ini dapat dilihat dari matriks berikut;

MATRIK PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH TARGET KINERJA KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya a. Persentase penyelesaian proses perkara penyelesaian perkara yang b. Persentase mediasi pasti, yang diselesaikan transparan dan c. Prosentase mediasi akuntabel. yang berhasil

realisasi

%

2015

2016

2017

2018

2019

95.42 %

93%

94%

95%

96%

96%

99%

97%

97%

98%

98 %

98%

1.6%

3%

3%

2%

2%

2%

98.8 %

97%

97%

98%

98%

98%

3%

3%

2%

2%

2%

10 0%

10 0%

10 0%

100%

d. Prosentase Penyelesaian tidak lebih dari 5 (lima) bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan

1.2%

lebih dari 5 bulan

f. Persentase Penyitaan tepat waktu tempat

dan

100%


101

51

g. Persentase perkara yang mengajukan upaya hokum - Banding, - kasasi, -PK

h. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti. Meningkatny a. Persentase perkara prodeo yang a akses diselesaikan. peradilan bagi b. Prosentase realisasi masyarakat anggaran perkara miskin dan Prodeo terlaksana terpinggirkan. sesuai DIPA. c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan d. Prosentase realisasi anggaran sidang keliling terlaksana sesuai DIPA. Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan penyederhan banding, kasasi dan aan proses penanganan PK yang disampaikan secara perkara lengkap dan melalui dengan e-dokumen pemanfaata n Informasi b. Prosentase data Teknologi perkara dalam SIADPA/SIPP c. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. e. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui

0.10% 0% 0%

1% 0.14 % 0.14 %

1% 0 .1 4 % 0.14 %

1% 0.14 % 0.14 %

1% 0 .1 4 % 0 .1 4 %

1% 0 .1 4 % 0.14

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

%

100%

%

%

100% 100%

100%

100

%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

1 00

%

52

terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

4 kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

95.85 %

96%

97%

98%

99%

96%

83.76 %

96%

97%

98%

100%


Peningkatan a. Melakukan diskusi kelompok Panitera Kwalitas dan Jurusita/Jurusita Sumber Daya Pengganti (IPASPI) manusia b. Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh Pegawai c. Melakukan evaluasi kinerja pegawai Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

100 %

100%

a. Persentase terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima. b. Prosentase penyerapan anggaran Belanja

4 kali


99

96%

53

Pegawai sesuai DIPA

c. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Barang sesuai DIPA d. Prosentase penyerapan Belanja Modal sesuai DIPA e. Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

97.70 %

96%

97%

98%

99.96 %

99%

99%

99%

99 %

99%

89%

89%

90%

91 %

91 %

89%

99 %

A.4 . Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dengan Standar Nasional Sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan tanggal 13 Maret 2014, mengatur bahwasanya penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan terdapat pada poin 1, termasuk penyelesaian minutasi perkara. Jika mengacu kepada SEMA Nomor 2 tahun 2014 tersebut, maka realisai penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Agama Talu sudah sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Untuk pengiriman berkas Banding dan Kasasi,Pengadilan Agama Talu telah melakukannya sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK. Hal ini dapat dilihat dari realisasi berkas perkasa Kasasi dan PK dinyatakan lengkap mencapai 100%. Publikasi putusan yang dapat diakses secara on-line oleh masyarakat sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Talu dan disesuaikan dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.


96%

54

Sedang terhadap pelaksanaan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Talu

selama tahun 2016 tidak ada pengaduan yang masuk baik tentang pelayanan maupun tentang ketidaknyaman para pencari keadilan A.5 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Keberhasilan Pengadilan Agama Talu dalam merealisasikan target yang ingin dicapai pada tahun 2016 tidak lepas dari beberapa hal berikut: 1. Meningkatnya pemahaman seluruh Hakim dan Pegawai terhadap visi dan misi Pengadilan Agama Talu . 2. Kerjasama yang kuat antara seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama talu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. 3. Adanya Komitmen bersama terhadap perkembangan dunia peradilan dan keterbukaan informasi. 4. Tingginya kesadaran seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Talu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 5. Perencanaan Anggaran telah melibatkan seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Talu 6. Tempat tiggal seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Talu yang dekat dengan lokasi kantor, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas di luar jam kantor. Masalah yang dihadapi Pengadilan Agama Talu dalam merealisasikan target kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Sedikitnya jumlah pegawai Keperkaraan/Kepaniteraan sehingga tidak seimbang dengan beban kerja yang harus diselesaikan.


55

2. Terbatasnya

sarana

dan

prasarana

yang

ada

sehingga

menghambat kelancaran tugas A.6. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kurangnya

jumlah

pegawai

di

Pengadilan

Agama

Talu

mengakibatkan pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan menjadi terhambat, karena Panitera Pengganti dan juru Sita serta Jurusita Pengganti mendapat pekerjaan yang over load. Hakim yang mempunyai sertifikasi Mediator hanya 1 orang, ini juga mempengaruhi keberhasilan proses Mediasi, disamping itu Hakim yang mempunyai sertifikat ekonomi Syari'ah hanya 1 orang termasuk pimpinan, hal ini membuat penyelesaian perkara syari’ah agak terkendala. Tidak adanya pegawai staf Panitera muda Hukum pada Pengadilan Agama Talu yang akan melaksanakan tugas-tugas pelaporan perkara, ini sangat berpengaruh terhadap pembuatan Laporan Perkara, karena pelaksana adalah

Juru Sita yang beban

kerjanya melampaui batas yaitu 916 perkara hanya d relaas oleh 1 (satu) orang Juru Sita dan 1 (satu) orang JuruSita Pengganti, belum lagi adanya perkara tabayun. Adapun sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Talu pada tanggal 2 januari 2017 sebagai berikut: 1. Tenaga Teknis Yudisial: No

Nama / NIP

1

Drs. H. Palatua, SH,. MHI 19670217.199403.1.003

2

Solahuddin Sibagabariang.S.AG,. MH 19670203 1997031 001

Pangkat Pembina Tk I / IV/b Pembina Tk I /IV/b


Jabatan Ketua Wakil Ketua

56

3

Muzakkir, SH 19660719.199202.1.002

4

Fajri, S. Ag 19711126.200312.1.002

5

Ranie Sayulina, SHI 19860428.200912.2.005

6.

M. Irfan, SHI 19800101 200604 1 008

Penata Tk I / lll/d Penata Tk I / lll/d Penata Tk I/ lll/b Penata lll/c

Hakim Hakim Hakim Hakim

2. Tenaga Teknis Yustisial Kepaniteraan No

Nama / NIP

1

H Masdi, SH 19680622.199003.1.004

2

Bustami, SH,. MA 19671019.199202.1.001

Pangkat

Jabatan

Penata Tk I/ lll/d

Panitera

P e m b in a /

Wakil Panitera

3

Drs. Hamdi 19631130 199403 1 001

4

Raziazna, SH 19610306 198902 2 001

IV/a Penata Tk I/ lll/d Penata Tk I/ lll/d

5

Indra Samsu, SH 19650710 198702 1 002

Penata Tk I/ lll/d

6

Elva Yulia, SHI 19890727.201212.2.002

Penata Muda/ Panitera lll/a Pengganti

7

Fithrah, SHI 19900825.201403.2.004

Penata Muda/ Panitera lll/a Pengganti

8

Khoirul Habib 19820313.200312.1.005

9

Supardi 19840715.200604.1.004

Pengatur / Juru Sita II/c Pengatur Muda Juru Sitan Tk l/ll/b Pengganti

Laporan Kinerja instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2016

Panmud Hukum Panmud Gugatan Panmud Permohonan

57

3. Tenaga Non Teknis Yustisial Nama / NIP

No

Pangkat

Jabatan Sekretaris

Drs. Yultra Yunaidi 19660329.199202.1.001 Isterliza, S. Ag 19690924.200604.2.004

Penata Tk 1/ lll/d Penata / lll/c

3.

Elpenni, SHI 19780406 200604 1 013

Penata / lll/c

Kasubbag Umum dan Keuangan

4.

Syamsurna, S. Ag 19690602.200701.2.004

Penata / lll/c

Kasubbag Kepagawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1 2.

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

4. Tenaga Honorer. Nama

No

Tempat/ Tanggal Lahir

Jabatan

1

Afif Erianto

Talu, 10 juni 1987

SLTA

2

Asri

Talu, 01 Agustus 1983

SLTA

3

M. Afdhal Jamal

Pariaman, 27 Maret 1984

SLTA

4

Hengki Permana

Talu, 11 Februari 1992

SLTA

5

Isnaini A. Md

Painan, 21 juli 1981

D.2 komputer

6

Alwan Wisa, S. Kom

Sidodadi, 02 juni 1991

S.l Komputer

7

Afridal. M

Durian Hutan, 28 januari 1969


SLTP

58

A.7. Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program Yang Gagai dalam Pencapaian Kinerja Untuk tahun 2016 ada tiga program yang dipunyai oleh Pengadilan Agama Talu yang berhubungan dengankinerja yaitu : 1. Program peningkatan manajemen peradilan agama 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI. 3. Program Dukungan Sarana dan prasarana

Mahkamah

Agung Ketiga program tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Talu, sehingga tidak ada program yang dinilai mengalami kegagalan.

B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN Capaian

keuangan,

ada

beberapa

program

yang

dituangkan dalam bentuk DIPA dan dirinci dalam bentuk Rencana Kinerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKAKL). Didalam DIPA Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Talu, terdapat 3 (tiga) program yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan capaiannya adalah sebagai berikut:


59

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Pagu

Realisasi

Capaian

3.982.648.000,-

3.400/101.000,-

86.40 %

226.000.000,-

225.983.500,-

99.91 %

43.290.000,-

43.250.000,-

99.91 %

Pencapaian kinerja penyerapan anggaran Pengadilan Agama Talu tahun 2016 sebesar 86.17 % yang memiliki PAGU DIPA setelah dilakukan revisi sebesar Rp 4. 208.684.000,- (empat milyar dua ratus delapan juta enam ratus delapan puluh

empat ribu

rupiah). Ukuran capaian kinerja Prosentase penyerapan anggaran DIPA setiap mata anggaran meningkat merupakan penilaian kinerja tahun berjalan. Target capaian Indikator kinerja Prosentase penyerapan anggaran DIPA setiap mata anggaran tahun 2016 sebesar 96 % sedangkan realisasi sebesar 88.17 %. Sedangkan

perbandingan

Prosentase

penyerapan

anggaran DIPA setiap mata anggaran Pengadilan Agama Talu tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;


60

Tahun Ragu

2012 2.079.607.000

2013 3.840.410.000

2014

2015

2016

3 . 375 . 343.000

3.809.849.000

4.208.684.000

100 %

96%

anggaran Target Realisasi

Kinerja (%)

100%

100%

100%

1.899.905.954

3.786.039.689

3 . 370 . 139.027

90.05 %

98.6 %

99,85 %

3.844.287.505


96.99 %

3.625.785.404,-

86.17%

61

BAB I V - PENUTUP

A. KESIMPULAN; 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan berdasarkan tujuan dan sasaran; 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun selanjutnya. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Talu dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor:

KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola BINDALMIN, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/ disempurnakan. Selain itu Pengadilan Agama Talu, dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2009 tentang pelayanan public. 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada Pengadilan Agama Talu telah memenuhi target dan berhasil dengan baik. Sehingga keberhasilan kinerja tahun mencapai (95.4 %)


62

B. REKOMENDASI; Mohon kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang; 1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Talu Kelas II A terutama Panitera Pengganti serta juru sita; 2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya; 3. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum ; Demikian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Talu ini sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2016. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Talu yang diuraikan dalam laporan ini

merupakan hasil kerja keras dari

seluruh unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum

dapat

diselesaikan

sesuai

dengan

target

yang

diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan sebagaimana uraian dalam laporan ini. Empat, 20 Februari 2017 ngadilan Agama Talu


63

LAMPIRAN Lampiran

-

Struktur organisasi Indikator Kinerja Utama Rencana Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengukuran Kinerja Per-Triwulan Pengukuran Kinerja Pernyataan telah direviu Checklist reviu SK tim penyusunan LKjIP


STRUKTUR ORGANISASI

NGADILAN

AGAMA

P e n g a d ila n A g a m a T a lu Jl. Jati II Simpang Empat Telp (0753) 7464094 Fax (0753) 7464022 W ebsite: www.pa-talu.go.id Em ail: [email protected] Pasaman Barat - Sumatera Barat 26366

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMATALU NO

1.

KINERJA UTAMA Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase penyelesaian perkara b. Persentase mediasi yang diselesaikan c. Prosentase yang berhasil

mediasi

d. Prosentase Penyelesaian tidak lebih dari 5 (lima) bulan

PENANGGUNG JAWAB

PENJELASAN

Laporan Bulanan dan Laporan

Perbandingan antara perkara yang masuk dengan sisa perkara yang akan diselesaikan

Kepaniteraan

Perbandingan antara yang masuk dengan

Ketua Majlis, Hakim

perkara perkara

Tahunan

yang diproses secara mediasi

Mediator Panitera

Perbadingan

Hakim Mediator dan

antara

perkara

dan

yang dimediasi dengan jumlah perkara yg selesaikan dengan mencapai kesepakatan.

Panitera

Perbandingan

Majelis Hakim dan

perkara

diselesaikan dengan yang diminutasi

yang perkara

SUMBER DATA

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

e. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan

masuk dengan belum minutasi

Laporan Bulanan dan Laporan

lebih 5 bulan

Tahunan

f. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan perkara mengajukan sita

g. Persentase perkara yang mengajukan

Perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum

upaya hukum - banding,

Perbandingan

perkara

yang

yang

dengan perkara yang diputus.

Meja I dan Panitera

Meja I dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Meja III Panitera


dan

2

-

kasasi, PK Meja 1 dan Panitera


Perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

Majelis Hakim


b. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA.

Perbandingan dana dipa yang tersedia dengan yang terealisasi

Bendahara KPA

c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting p la a t dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling

Majelis Hakim

Perbandingan dana dipa yang

Bendahara KPA

h. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti. 2.


a. Persentase prodeo diselesaikan.

perkara yang

d.

3.

Peningkatan penyederhanaa n proses

Prosentase realisasi anggaran sidang keliling terlaksana sesuai DIPA. a. Persentase berkas

tersedia dengan yang terealisasi

yang diajukan banding,

Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi

kasasi

dan PK yang lengkap (terdiri

dan

PK

yang

Panitera

dan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

dan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3

penanganan

disampaikan secara lengkap dan dengan e-

perkara melalui pemanfaatan

dokumen

dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK tepat waktu

Informasi Teknologi

Perbandingan antara perkara yang masuk dengan data dalam SIADPA

Panitera


Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website.

Perbandingan amar putusan dengan yang ada dalam web

Panitera


Persentase penyampaian pemberitahuan

Perbandingan antara putusan dengan

b. Prosentase perkara

data dalam

SIADPA/SIPP c.

d.

relaas

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. e. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari 4.

terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal


site. berkas relas

Panitera Sita

dan Juru


Panitera, Hukum

panmud


Meja Pengaduan dan Ketua


pemberitahuan isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Perbandingan antara perkara yang telah bht dengan akta cerai

Perbandingan antara pengaduan masyrakat yang masuk dengan pengaduan yang ditindaklanjuti.

4

baik internal maupun eksternal

b. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti 5.

6.

Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan Kwalitas Sumber Daya manusia

Perbandingan

hasil

temuan

pemeriksa ditindaklanjuti

denga

yang

Panitera/ Ketua


a.

Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIADPA

Perbandingan seluruh perkara dengan data SIADPA

Ketua Pengadilan & Panitera


a.

Melakukan

Perbandingan

diskusi

kelompok Hakim, Panitera dan Jurusita/Jurusita

diskusi

yang



diskusi

yang



diadakan

Pengganti (IPASPI) b. Melakukan gabungan IPASPI dan Pegawai

Diskusi IKAHI, seluruh

Perbandingan diadakan

5

c. Melakukan evaluasi kinerja pegawai

7.


a. Persentase terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima. b. Prosentase

penyerapan

anggaran

Belanja







dengan realisasi



Perbandingan antara anggaran dengan realisasi



Perbandingan produk kerja dengan prestasi kinerja


SKP dan Penilaian prestasi kerja

Perbandingan

hasil

evaluasi

dengan kinerja pegawai

Perbandingan antara hasil pelayanan dengan sarana prasasana

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi

Pegawai sesuai DI PA c. Prosentase

penyerapan

anggaran Belanja Barang

Perbandingan antara anggaran

sesuai DIPA d. Prosentase Belanja

penyerapan

Modal

sesuai

DIPA e. Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

t

DIL A N

A G A. I\n /V

P e n g a d ila n A g a m a T a lu

m

Jl. Jati II Simpang Empat Telp (0753) 7464094 Fax (0753) 7464022 W ebsite: www.pa-talu.go.id Em ail: [email protected] Pasaman Barat • Sumatera Barat 26366

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TALU TAHUN ANGGARAN 2016 NO

K IN E R J A U T A M A

IN D IK A T O R K IN E R JA

1.

Terwujudnya proses

a. Persentase

penyelesaian

94%

perkara

penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan

TARGET

b. Persentase

akuntabel.

mediasi

yang

97%

diselesaikan Prosentase mediasi yang berhasil d. Prosentase Penyelesaian tidak c.

3%

97% lebih dari 5 (lima) bulan e. Persentase

perkara

yang

diselesaikan lebih dari 5 bulan

f.

Persentase

Penyitaan

tepat

3%

100 %

waktu dan tem pat

g- Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum -

banding,

-

kasasi,

-

PK

1% 0.14% 0.14%

h. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti. 2.

100%

Meningkatnya akses peradilan bagi m asyarakat miskin dan terpinggirkan.

a. Persentase

perkara

yang diselesaikan.

prodeo

100 %

b. Prosentase

realisasi

anggaran

perkara Prodeo terlaksana sesuai

100%

DIPA.

c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan

99%

cara sidang di luar gedung pengadilan d.

Prosentase

realisasi

anggaran

sidang keliling terlaksana sesuai

100%

DIPA. 3.

Peningkatan penyederhanaan

proses

penanganan perkara melalui pemanfaatan Informasi Teknologi

4.

e-

100%

b. Prosentase data perkara dalam SIADPA/SIPP c. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website. d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. e. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari

100%

lengkap

dan

dengan

dokumen

100%

100%

100%


5.

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara

Terwujudnya siitem managemen informasi yang terintegrasi dan menunjang ssitem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

a. Persentase masyarakat


100%

lanjuti b. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

a. Integrasi

Informasi

perkara

secara SIADPA

elektronik

melalui

100%

100%

Peningkatan

Kwalitas

Sumber Daya manusia

a.

Melakukan diskusi kelompok Hakim, Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti

4 Kali

(IPASPI) b. Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh Pegawai c. Melakukan pegawai Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

evaluasi

kinerja

a. Persentase terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima. b. Prosentase penyerapan anggaran Belanja Pegawai sesuai DI PA c. Prosentase penyerapan anggaran

Belanja

Barang

4 Kali 4 Kali

96%

96%

96%

sesuai DI PA d. Prosentase penyerapan Belanja

99%

Modal sesuai DI PA e. Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian

------------- .„

Prestasi Kerja) 1

89%

..-------------------fEmpat, 2 Februari 2016 ngadilan Agama Talu

H

c•!; IPAH 202 199303 2 001

P e n g a d ila n A g a m a T a lu Jl. Jati II Simpang Empat Telp (0753) 7464094 Fax (0753) 7464022 W ebsite: www.pa-talu.go.id Em ail: pa„[email protected] Pasaman Barat - Sumatera Barat 26366

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TALU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah

yang

efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah in i;

Nama

: Drs. Yutra Yunaidi

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Talu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Dra. MA’RIPAH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Talu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti perencanaan.

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua

akan

memberikan supervisi yang

diperlukan serta

akan

melakukan terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 05 Januari 2016

Drs. YULTRA YUNAIDI NIP 19660329 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA TALU

TARGET

NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Terwujudnya proses

a. Persentase penyelesaian

94%

perkara

penyelesaian perkara yang

b. Persentase mediasi yang pasti, transparan dan akuntabel.

97%

diselesaikan c.

Prosentase mediasi yang berhasil d. Prosentase Penyelesaian tidak lebih dari 5 (lima) bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan f.

Persentase Penyitaan waktu dan tem pat

tepat

3%

97%

3% 100%

g. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum -

banding,

-

kasasi,

-

PK

1% 0.14% 0.14%

h. Persentase

permohonan

eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap

100%

yang ditindak lanjuti. 2.

Meningkatnya akses peradilan bagi m asyarakat miskin dan terpinggirkan.

a. Persentase

perkara

prodeo

100 %

yang diselesaikan. b. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA. c. Persentase perkara yang dapat cara

diselesaikan sidang

di

100 %

dengan

luar gedung

99%

pengadilan d. Prosentase realisasi anggaran sidang

keliling

terlaksana

100%

sesuai DI PA.

3.

a. Persentase

Peningkatan penyederhanaan

yang

penanganan perkara melalui

diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara

pemanfaatan

lengkap dan dengan e-dokumen

proses Informasi

a. Prosentase data perkara dalam SIADPA/SIPP b. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari

Teknologi

4.

berkas

100% 100%

100%

100%


a. Persentase masyarakat


100%

lanjuti b. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

5.

100%

Terwujudnya siitem managemen informasi yang

a. Integrasi

Informasi

perkara

terintegrasi dan menunjang ssitem peradilan yang

secara SIADPA

elektronik

melalui

100%

100%

sederhana, transparan dan akuntabel 6.

Peningkatan

Kwalitas

Sumber Daya manusia

a. Melakukan Hakim,

diskusi kelompok Panitera dan

Jurusita/Jurusita

Pengganti

4 Kali

(IPASPI) b. Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh

4 Kali

Pegawai c. Melakukan pegawai

evaluasi

kinerja

4 Kali

7.



Belanja

Barang

96%

96%

96%

sesuai DI PA d. Prosentase

penyerapan

Belanja Modal sesuai DIPA

99%


89%

Penilaian Prestasi Kerja)

. .Simpang Empat, 3 Januari 2016

Ketua

Pengadilan Agama Talu

PAH 02 199303 2 001

Renstra

1

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

TARGET KINERJA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya proses

a. Persentase penyelesaian perkara

93%

94%

95%

96%

96%

penyelesaian perkara

b. Persentase mediasi yang diselesaikan

97%

97%

98%

98%

98%

3%

3%

2%

2%

2%

97%

97%

98%

98%

98%

3%

3%

2%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

1% 0.14% 0.14%

1% 0.14% 0.14%

1% 0.14 % 0.14 %

1% 0.14 % 0.14 %

1% 0.14 % 0.14 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

yang pasti, transparan

c. Prosentase mediasi yang berhasil

dan akuntabel. d. Prosentase

Penyelesaian

perkara

tidak lebih dari 5 (lima) bulan e. Persentase

perkara

yang

diselesaikan lebih dari 5 bulan f. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

g. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum -

banding,

-

kasasi, PK

h. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang

2 berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DIPA.

c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan d.


Peningkatan penyederhanaan proses

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan

penanganan perkara melalui pemanfaatan Informasi Teknologi

100%

100%

dengan e-dokumen b. Prosentase

data

perkara

dalam

100%

SIADPA/SIPP c. d.

Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

e. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7

3 hari terwujudnya Pelaksanaan pengawasan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

b. Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh Pegawai

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

c. Melakukan evaluasi kinerja pegawai

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

95%

96%

97 %

98%

99%

95%

96%

97%

98%

kinerja


aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal


Terwujudnya siitem managemen informasi yang terintegrasi dan menunjang peradilan

ssitem yang

sederhana, dan

transparan akuntabel

Peningkatan

Kwalitas

Sumber Daya manusia

a. Integrasi secara SIADPA

a.

Informasi elektronik

perkara melalui


a. Persentase terpenuhinya standar

Peningkatan Pengelolaan

Aset,

sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.

Keuangan dan Kinerja. b. Prosentase

penyerapan

anggaran

99 %

4 Belanja Pegawai sesuai DIPA c. Prosentase

penyerapan

anggaran

Belanja Barang sesuai DIPA d. Prosentase

penyerapan

95%

96%

97 %

98%

99%

99%

99 %

99%

88%

89%

90%

91 %

99%

Belanja

Modal sesuai DIPA

99%

e. Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

91 %

5

MATRIK TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 2015-2019 PENGADILAN AGAMA TALU

SASARAN

IN D IK A T O R P E N D A N A A N D A LA M Rp.

IN D IK A T O R

PROGRAM

TARGET

2015

Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel.

a. Penyelesaian Perkara b.

2016

2017

2018

2019

97%

98%

98%

99%

99%

1% 0.14 % 0.14 %

1% 0.14 % 0.14 %

1% 0.14 % 0.14 %

1% 0.14 % 0.14 %

1% 0.14 % 0.14 %

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99 %

99%

99%

99%

99%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding, kasasi, PK c. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat d. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti. e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. f. Persentase perkara yang dapat

100%

2015

2016

2017

2018

2019

18. 755. 000, -

43. 390. 000, -

46. 190. 000, -

47. 500. 000, -

48. 000. 000, -

6 diselesaikan dengan cara sidang di luar qedunq pengqdilan g.

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan denaan e-dokumen h. Prosentase data perkara dalam SIADPA/SIPP i. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website. j. Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIADPA

Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan

a. Persentase pengaduan masyarakat ditindak lanjuti b. Persentase pemeriksaan eksternal ditindak lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88%

89%

90%

91 %

91 %

yang hasil yang

c. Produktifitas Kinerja SDM

3.771.970.

3.982.684.00

2.765.464.00

4.495.000.00

4.556.075.00

000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

7 40.000.000,

226.000.000

254.500.000

260.750.000 r

Terpenuhinya

Persentase realisasi

kebutuhan

sarana dan prasrana

sarana dan

yang mendukung

prasarana

pelayanan prima

dalam mendukung pelayanan peradilan

95%

96%

97%

98%

99%

290.000.000

—

P e n g a d ila n A g a m a T a lu Jl. Jati II Simpang Empat Telp (0753) 7464004 Fax (0753) 7464022 W ebsite: www.pa-talu.go.id Em ail: [email protected] Pasaman Barat - Sumatcra Barat 26366

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA TALU

TARGET

NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Terwujudnya proses

a. Persentase penyelesaian

pasti, transparan dan akuntabel.

94%

perkara

penyelesaian perkara yang

b. Persentase mediasi yang diselesaikan

97%

c. Prosentase mediasi yang berhasil d. Prosentase Penyelesaian tidak lebih dari 5 (lima) bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan f.

Persentase Penyitaan waktu dan tempat

tepat

g. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum - banding, -

kasasi, PK

h. Persentase

3%

97% 3%

100%

1% 0.14% 0.14 %

permohonan

eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap

100%

yang ditindak lanjuti. 2.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat

f.

Persentase

perkara

prodeo

100%

yang diselesaikan.

miskin dan terpinggirkan.

g. Prosentase realisasi anggaran perkara Prodeo terlaksana sesuai DI PA. h. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan

100%

dengan

cara sidang di luar gedung

99%

pengadilan i.

Prosentase realisasi anggaran sidang

keliling

terlaksana

100%

sesuai DI PA.

3.

4.


terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan dengan e-dokumen a. Prosentase data perkara dalam SIADPA/SIPP b. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase Penerbitan Akta Cerai melalui SIADPA bagi setiap perkara yang telah BHT tidak lebih dari 7 hari a. Persentase masyarakat

yang

pengaduan ditindak

100 %

100% 100 %

100%

100%

100%

lanjuti

eksternal b. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti 5.

Terwujudnya siitem managemen informasi yang terintegrasi dan menunjang ssitem peradilan yang

a. Integrasi secara SIADPA

Informasi elektronik

100 %

perkara melalui 100%

sederhana, transparan dan akuntabel 6.

Peningkatan

Kwalitas

Sumber Daya manusia

a. Melakukan diskusi kelompok Hakim, Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti

4 Kali

(IPASPI) b. Melakukan Diskusi gabungan IKAHI, IPASPI dan seluruh Pegawai c. Melakukan pegawai

evaluasi

kinerja

4 Kali

4 Kali

7.



Belanja

Barang

96%

96%

96%

sesuai DI PA d. Prosentase

penyerapan

Belanja Modal sesuai DI PA

99%


89%

Penilaian Prestasi Kerja) __________ ____________________ 1j?at, 3 Januari 2016 petilan Agama Talu

'AH 2 199303 2 001

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Talu tentang Penunjukan TIM Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Talu tahun 2016;

Pertama

Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Talu tahun 2016.

Kedua

Memerintahkan

kepada

TIM

untuk

menyusun

Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Talu tahun 2016 dan menyelesaikannya tepat waktu dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Surat

Keputusan

ini

akan

diadakan

perbaikan

seperlunya; Keempat

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TALU Nomor: W 3-A14/

/OT.01.2/1/2017

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA TALU TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA TALU

MENIMBANG

a.

Bahwa dalam rangka lebih sempurna dan terarahnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Talu tahun 2014, maka perlu ditunjuk tim penyusun

b.

Bahwa pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai tim penyusun tersebut.

1 MENGINGAT

Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

2.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Lembaga.

3.

Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Keputusan

Presiden Nomor 72 tahun 2004. Surat MEMPERHATIKAN

sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

516/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang penyampaian LKjIP tahun 2016.

L A M P IR A N :

PEN U N JU K A N

T IM

PENYUSUN

LA P O R A N

KINERJA

IN S T A N S I

P E M E R IN T A H (LK jIP) P E N G A D IL A N A G A M A T A L U T A H U N 2 0 1 6 N O M O R : W 3 -A 1 4 /

/ O T . O l . 2 /1 /2 0 1 6 ta n g g a l 4 J a n u a ri

JABATAN

JABATAN

NAMA

NO

TIM

1.

Drs. H. Palatua, SH,. MHI

Ketua

Pembina

2.

Solahuddin Sibagabariang, S. Ag,. MH

Wakil Ketua

Ketua

3.

Drs.YuIttra Yunaidi

Sekretaris

Sekretaris

4.

Ranie Sayulina, SHI

Hakim

Anggota

5.

H. Masdi

Panitera

Anggota

6.

Isterliza, S.Ag.

Kasubag

Anggota

Perencanaan, Tl dan Anggota

Pelaporan 7.

8.

Elpenni, SHI

Syamsurna, S.Ag.

Kasubag Umum dan

Anggota

Keuangan

Anggota

Kasubag

Anggota

Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Anggota

Laksana 9.

Afif Erianto

Honorer

: Simpang Empat : 4 Januari 2017 an Agama Talu

latua, SH,. MHI 217 199403 1 003

2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PENGADILAN AGAMA TALU TAHUN

Recommend Documents