LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA TAHUN 2015

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

1


KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita panjatkan Kehadirat ALLAH SWT Tuhan yang Maha Esa,

karena atas berkat rahmat hidayah dan InayahNya sehingga

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun

2015 dapat disusun. LKjIP ini merupakan media pertanggungjawaban atas berbagai capaian keberhasilan (kinerja) Pengadilan Agama Bulukumba dalam upaya pencapaian

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan

mengacu pada Penetapan Kinerja untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bulukumba. Diterbitkannya LKJIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba secara transparan dan akuntabel sehingga penentuan fokus perbaikan kinerja yang lebih berkesinambungan bisa terwujud. Kami menyadari, LKJIP ini masih perlu penyempurnaan yang lebih mendalam, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran agar dapat lebih menyempurnakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bulukumba. Akhir kata, kami berharap agar LKJIP tahun 2015 ini, dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi untuk menilai kinerja personil Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga kedepan Pengadilan Agama Bulukumba dapat berbuat lebih baik lagi. Bulukumba, 20 Januari 2016 Ketua,

Drs. H. Hudrin Husain, SH LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

2


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………………

2

DAFTAR ISI ……..…………………………………………………………………….

3

IKHTISAR EKSEKUTIF ….…………………………………………………………...

4

BAB I PENDAHULUAN ...…………………………………………………………… 7 a. Latar Belakang ..……………………………………………………………

7

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ..…………………………………

9

c. Struktur Organisasi ………………………………………………………

13

d. Sistem Penyajian ………………………………………………………….

14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………………..

16

a. Rencana Strategis 2015-2019 ……………………………………………..

16

Visi dan misi …...…………………………………………………….........

16

b. Rencana Kinerja Tahun 2017......…………………………………………. 20 c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016……..

24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ….………………………………………….

32

a. Analisis Pengukuran Kinerja ...…………………………………………..

32

b. Analisis Akuntabilitas Kinerja……………………………………………. 34 c. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………………….

61

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….. 64 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2. REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA TAHUN 2015-2019 3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 5. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 6. SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)


3


IKHTISAR EKSEKUTIF

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015 ini menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2015 dikaitkan dengan penetapan kinerja tahun 2016 yang mengacu

pada rencana strategis Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2010-2015. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bulukumba telah terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Pengadilan Agama Bulukumba telah berupaya secara optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. LKJIP Tahun 2015

ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun

kegagalan dalam bidang penyelesaian perkara, keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi, Peningkatan kualitas administrasi perkara dan administrasi umum, Peningkatan Profesionalisme dan SDM, Peningkatan Pengawasan, Pelayanan publik dan keterbukaan informasi serta Pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja yang transparan dan akuntable. Keberhasilan pada pencapaian sasaran ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari

Sub

tertentu atau kelompok kerja

semata, tetapi juga

menggambarkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan supporting unit serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Bulukumba pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :


4


NO 1 1.

2.

3.

SASARAN 2 Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Peningkatan efekti fitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA URAIAN

TARGET

REALISASI

3 1. Persentase mediasi yang Diselesaikan

4 20 %

5 24 %

1%

0,1 %

100 % 100 %

100 % 100 %

90 % 90 %

84 % 97,4 %

100 % 100 %

96,7 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

99 % 95% 99 % 99 %

100 % 99,98 % 100 % 100 %

2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan 4. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 1. Persentase berkas perkara yang diajukan Verzet yang disampaikan secara lengkap dan tepat 2. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu


100 %

100 %

100 %

100 %

5


1

4.

5.

6.

2

Peningkatan aksesi Bilitas masyarakat terhadap peradilan (acces justice) Meningkatnya ke patuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

3 3. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 4. Persentase penyampaian relas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2 Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindak lanjuti

4

5

100 %

99 %

90 %

95 %

1/230 100 %

1/300 100 %

100 %

100 %

50 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

Secara Umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2016. Informasi yang disajikan dalam LKJIP ini tentu belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKJIP Pengadilan Agama Bulukumba dimasa yang akan datang sehingga diharapkan LKJIP ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna menuju pemerintahan yang baik (good governance).


6


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi Hukum diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang

didalamnya

mencakup

multi aspek.

Dimulai

dari kemandirian

lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum

yang

menjadi

bagian

dari

penyelenggaraan

good governance

dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di level pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya. Pengadilan Agama Bulukumba sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah (eksekutif dan legislatif), melalui upaya-upaya

pembinaan,

penyempurnaan,

dan

pengendalian

manajemen organisasinya secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

7


kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

dan

fungsi,

dalam

pengelolaan

sumberdaya

dan kebijakan

yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan. Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Sistem AKIP),

penyusunan

LKJIP

dilakukan

melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Bulukumba. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam implementasinya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2015-2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis. Penyusunan

rencana

kinerja


tahunan (Dokumen

RKT) 8


dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 1. Kedudukan Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Peradilan Agama Bulukumba adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Hal

ini

merupakan

dasar

hukum

bagi Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan perkara tertentu, yaitu termasuk

pelanggaran atas Undang-

Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qonun. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadi;lan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Agama Bulukumba merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang terletak di jalan Lanto Dg. Pasewang No. 18 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai yurisdiksi meluputi 10 (sepuluh) Kecamatan dengan 88 (delapan puluh delapan) Kelurahan/Desa yang berbatasan dengan : -

Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kabupaten Sinjai;

-

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Teluk Bone;

-

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Laut Flores;

-

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.


9


2. Tugas Pokok 2 Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Bulukumba bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a.

Perkawinan;

b. waris; c.

wasiat;

d. hibah; e.

wakaf;

f.

zakat;

g. infaq; h. shadaqah; dan i.

ekonomi syari'ah.

Tugas

pokok

ini

ditangani

oleh

Pejabat

fungsional

yaitu

:

Hakim,

Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Disamping menangani tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Bulukumba juga menangani tugas-tugas tambahan yaitu menangani tugas-tugas administrasi perkara dan administrasi umum. Administrasi perkara ditangani oleh Wakil Panitera yang dibantu oleh beberapa Panitera Muda, dan administrasi umum ditangani oleh Sekretaris yang dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian.

3. Fungsi Adapun Fungsi Pengadilan Agama Bulukumba : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

10


a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera , Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; c. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi ; b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya ; c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama ; d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta ; e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam ; f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya ; g. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset /

penelitian,

pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya ; Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

11


2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi. 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi. 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo); 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi; 6. Tata persidangan; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim; 9. Penyampaian Salinan Putusan; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

12


13. Publikasi putusan; 14. Pengarsipan berkas perkara; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang; 16. Permohonan Banding; 17. Permohonan Kasasi; 18. Permohonan Peninjauan Kembali; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama. 21. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara; 22. Proses pemberkasanperkara dan minutasi; 23. Publikasi putusan; 24. Pengarsipan berkas perkara; 25. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang; 26. Permohonan Banding; 27. Permohonan Kasasi; 28. Permohonan Peninjauan Kembali; 29. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 30. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

13


Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1.

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2.

Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3.

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

4.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti .

5.

Pada

setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris. 6.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Perencanaan, IT & Pelaporan, Kasubag Umum &. Keuangan, dan Kasubag. Kepagawaian & Orintasi Tata Laksana.

D. Sistimatika Penyajian Pada dasarnya laporan kinerja instansi Pemerintah (LkjIP) ini untuk mengkomunikasikan

pencapaian

pencapaian

kinerja

Pengadilan

Agama

Bulukumba dalam tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bulukumba disusun LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

14


sebagai berikut: Pengantar Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Struktur Organsisasi. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba untuk Tahun 2015. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bulukumba dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


15


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana strategis 2015-2019 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan

diselaraskan

tolak

dengan

ukur

kinerja Pengadilan Agama Bulukumba yang

arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang

disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 20152019, Pengadilan Agama Bulukumba menetapkan rencana strategis Tahun 20152019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan. dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019. Rencana hakekatnya terencana

Strategis

merupakan dan

Pengadilan pernyataan

sistematis

pencapaiannya

melalui

penyempurnaan

dan

Agama Bulukumba 2015-2019 komitmen bersama

untuk meningkatkan

pembinaan, penataan,

pembaharuan terhadap

mengenai

kinerja

serta

perbaikan,

sistem,

kebijakan,

pada upaya cara

penertiban, peraturan

perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparat Pengadilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

16


dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Bulukumba dapat dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Pengadilan Agama Bulukumba yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Bulukumba dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efesien ; 3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS a. TUJUAN STRATEGIS Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun secara bertahap. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan

strategis akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dari misi yang ada, ditetapkan tujuan strategis, yaitu : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

17


2. Terwujudnya Tenaga tekhnis yang berkualitas dan professional; 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

b. SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Bulukumba menetapkan Sasaran Strategis yang hendak dicapai sebagai berikut : No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

1

Meningkatnya a. penyelesaian perkara yang sederhana, tepat b. waktu, transparan dan akuntabel. c.

d.

e.

f. g. h. 2.

Meningkatnya administrasi kepaniteraan

tertib a. b. c. d.

Persentase sisa perkara yang Diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Persentase pelayanan meja informasi Persentase Minutasi berkas perkara Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara Persentase perkara yang disidangkan. Persentase penyelesaian putusan. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu


95 100 100

100

90

95 95 100 98 100 99 100

18


3.

4.

e.

Persentase penerbitan Akta Cerai

100

f.

Persentase proses penyerahan Akta Cerai Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Persentase putusan yang diajukan permohonan eksekusi. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindak lanjuti.

98

Meningkatnya a. penyelesaian perkara melalui mediasi b. Meningkatnya a. kepercayaan masyarakat terhadap b. penegakan hukum c.

d. 5.

Meningkatnya a. pelaksanaan pelaporan informasi dan b. pengawasan.

95 20 95 95 99

95 100 100

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Bulukumba untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bulukumba dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

19


2. Peningkatan Penyelesaian Proses administrasi Perkara. 3. Pelaksanaan

Sidang

Keliling

untuk

memberikan

Akses

Kepada

Masyarakat Terhadap Keadilan b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusai yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Belanja Barang Non Operasional Perkantoran 2. Pembayaran gaji dan tunjangan ; 3. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ; c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyedia sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah Peningkatan Sarana Teknologo Informasi dengan sub kegiatan meliputi Pengadaan Server, Pengadaan Kendaraan Roda 2, serta Pengadaan Meubelair.

B. Rencana Kinerja Tahun 2017. Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2017 adalah sebagai berikut : NO 1 1.

SASARAN 2 Meningkatnya penyelesaian perkara peradilan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

Prosentase perkara yang diputus

95%

Prosentase tunggakan perkara

10%

Prosentase perkara yang lebih 6 bulan

5%


20


2

3

4

Putusan majelis hakim telah dapat disiapkan untuk para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan Meningkatnya Penyelesaian perkara melalui Mediasi / Penasehatan /Perdamaian

Meningkatnya tertib administrasi perkara

5

Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu

6

Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan

Diserahkannya berkas perkara maks 7 hari pada petugas Meja III

95%

Minutasi berkas diselesaikan maks 7 hari

95%

Prosentase perkara yang terinput dalam Aplikasi SIADPA

100%

Prosentase penyelesaian melalui mediasi

8%

Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur penasehatan persidangan (majelis hakim)

10%

Seluruh perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal dan induk keuangan

100%

Seluruh perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku kendali putusan

100%

Seluruh perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan

100%

Akta cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT

100%

Prosentase perkara yang diajukan masyarakat kurang mampu yang dapat diakomodir anggaran

100%

Prosentase pelaksanaan Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat

100%

Jumlah daerah yang jauh dari akses peradilan

4 lokasi

Prosentase perkara yang dilaksanakan di daerah sulit mengakses pengadilan

100%


21


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Prosentase tersedianya database arsip perkara tahun 1966-2015

75%

Terselesaikannya laporan perkara setiap tgl 1 bulan berikutnya

100%

Prosentase putusan yang telah dianonimisasi

80%

Prosentase perkara yang terinput dalam Website

100%

Prosentase tersedianya transparansi dan Informasi pada website Satker (47 kriteria)

100%

Prosentase perkara yang terinput pada Direktori Putusan Kepaniteraan MA

100%

Terinputnya data perkara pada infoperkara.badilag.net

100%

Tersedianya aplikasi perencanaan dan pelaporan keuangan

3 aplikasi

Terinputnya data anggaran dan Realisasi keuangan

3 jenis data

Tersedianya pengaduan berbasis IT

1 menu

Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan

Prosentase permintaan infrormasi tercatat pada buku register informasi

100 %

Prosentase tingkat pengaduan masyarakat

0%

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan

Prosentase penyelenggaraan rapat kerja per triwulan

100%

Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

7

8

9

Terwujudnya transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat


22


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Prosentase Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis dalam Pelaksanaan Tugas Tekhnis Peradilan

100%

10

Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

¨

Pembayaran Gaji dan Tunjangan -

¨

100%

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

100%

-

Pengadaan Pakaian Pramubhakti,Sopir,Cleaning service dan Satpam

100%

-

Perawatan Gedung Kantor

100%

-

Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat)

100%

-

Perawatan Kendaraan Roda 2 (dua)

100%

-

Perawatan Sarana Gedung

100%

-

Langganan Internet, Daya dan Jasa

100%

-

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

100%

-

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

100%

- Pemeliharaan Komputer dan UPS

100%

- Pemeliharaan Printer/Laptop

100%

- Pemeliharaan jaringan internet, LAN dan peralatan pendukung lainnya

100%

- Pemeliharaan printer dan alat cetak lainnya.

100%

- Pemeliharaan AC dan alat pendingin lainnya

100%


23


- Pemeliharaan Inventaris kantor

100%

-

Jasa Pos dan Giro

100%

-

Terbitnya Surat Keputusan Pegawai

100%

-Kenaikan Pangkat

100%

-Kenaikan Gaji Berkala

100%

-Impassing

100%

-

Jumlah rekapitulasi daftar hadir pegawai Pemberian Surat Izin Cuti Pegawai

-

Terselenggaranya arsip Dinamis

-

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

-

Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan

13 bundel 26 SK 600 pucuk 100%

100%

-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

100%

-

Pengadaan AC

100%

-

Pengadaan Papan Visual

100%

-

Pengadaan Alat Pengolah Data

100%

-

Pengadaan meubelair

100%

Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi

100%

¨

Pelaporan Barang Milik Negara

100%

¨

Penerbitan Daftar Barang Ruangan

100%

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan

4 kgt

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan realisasi tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Bulukumba dalam menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

24


PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Jabatan 2. Nama Jabatan

: Zainuddin, S.Ag. : Sekretaris Pengadilan Agama Bulukumba : Husain, SH.,MH. : Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Bulukumba

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


25


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bulukumba, 20 Januari 2016 Pihak Pertama Panitera,

Sekretaris,

Pengadilan Agama Bulukumba,

Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H.MH NIP. 19661231 199002 1 002

Zainuddin, S.Ag. NIP. 19731015 200112 1 004 Pihak Kedua

Drs. H. Hudrin Husain, S.H. NIP.19520812 198003 1 008. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2016, sebagai berikut : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 UNIT KERJA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara peradilan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Prosentase perkara yang diputus

95%

2

Prosentase tunggakan perkara

10%


26


2

3

4

5

6

Putusan majelis hakim telah dapat disiapkan untuk para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan

Meningkatnya Penyelesaian perkara melalui Mediasi / Penasehatan /Perdamaian

Meningkatnya tertib administrasi perkara

Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan

3

Prosentase perkara yang lebih 6 bulan

5%

1

Diserahkannya berkas perkara maks 7 hari pada petugas Meja III

95%

2

Minutasi berkas diselesaikan maks 7 hari

95%

3

Prosentase perkara yang terinput dalam Aplikasi SIADPA

100%

1

Prosentase penyelesaian melalui mediasi

8%

2

Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur penasehatan persidangan (majelis hakim)

10%

1

Seluruh perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal dan induk keuangan

100%

2

Seluruh perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku kendali putusan

100%

3

Seluruh perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan

100%

4

Akta cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT

100%

1

Prosentase perkara yang diajukan masyarakat kurang mampu yang dapat diakomodir anggaran

100%

1

Prosentase pelaksanaan Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat

100%

Jumlah daerah yang jauh dari akses peradilan 2


4 lokasi

27


7

Terwujudnya transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat

3

Prosentase perkara yang dilaksanakan di daerah sulit mengakses pengadilan

100%

1

Prosentase Tersedianya database arsip perkara tahun 1966-2015

75%

2

Terselesaikannya laporan perkara setiap tgl 1 bulan berikutnya

100%

3

Prosentase putusan yang telah dianonimisasi

80%

4

Prosentase perkara yang terinput dalam Website

100%

5

6

8

9

10

Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan Tercapainya tugas pokok aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Prosentase tersedianya transparansi dan Informasi pada website Satker (47 kriteria) Prosentase perkara yang terinput pada Direktori Putusan Kepaniteraan MA

7

Tersedianya aplikasi perencanaan dan pelaporan keuangan

8

Terinputnya data anggaran dan Realisasi keuangan

9

Tersedianya pengaduan berbasis IT

1 2

Prosentase permintaan informasi tercatat dalam buku register informasi Prosentase tingkat pengaduan masyarakat

100%

100%

3 aplikasi

3 jenis data 1 menu 100% 0%

1

Prosentase penyelenggaraan rapat kerja per triwulan

100%

2

Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan

100%

1.

-

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

100%

-

Penyelenggaran Perpustakaan/Kearsipan Dukmentasi

100%


28


Pertemuan Jamuan Tamu

¨

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Keperluan Perkantoran Beban Langganan Internet -

Beban Langganan Listrik Beban Langganan Telepon Perawatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Perawatan Inventaris Kantor

100 %

Perawatan Kendaraan

100%

- Perawatan Kendaran Roda 4

100%

-

Perawatan Kendaraan Roda 2

100%

-

Perawatan Jaringan Listrik

100%

-

Perawatan Jaringan Internet

100%

-

Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

100%

-

Belanja Barang Operasional Lainnya

100%

-

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung

100%

- Pengadaan PC

100%

- Pengadaan Laptop

100%

- Pengadaan Printer

100%

- Pengadaan Router

100%

-


29


11

Tercapainya tugas pokok aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

- Pengadaan Scanner

100%

- Pengadaan AC

100%

- Pengadaan Genset

100%

-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

100%

-

Melaksanakan Monotoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama

100%

-

Pembebasaan Biaya Perkara

100 %

-

Sidang diluar Pengadilan

100%

Terbitnya Surat Keputusan Pegawai

12

Tercapainya Penyelenggaraan peradilan yang dapat memberikan akses kepada masyarakat

100%

-

Kenaikan Pangkat

100%

-

Kenaikan Gaji Berkala

100%

-

Impassing

100%

-

Jumlah rekapitulasi daftar hadir pegawai

13 bundel

-

Pemberian Surat Izin Cuti Pegawai

17 SK

-

Terselenggaranya arsip Dinamis

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Pelaporan Barang Milik Negara


1400 pucuk

100%

100% 100%

30


-

Penerbitan Daftar Barang Ruangan Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan

100% 4 kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan pada DIPA Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba adalah sebagai berikut : - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (01) sebanyak Rp. 4.489.288.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). - Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (04) adalah sebanyak Rp. 19.095.000,- (Sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah). - Realisasi Belanja Pegawai untuk DIPA (01) Tahun 2015 adalah sebanyak Rp. 3.186.936.000,-

atau 96.64 % ;

- Realisasi Belanja Barang untuk DIPA (01) Tahun 2015 adalah sebanyak Rp. 354.169.679,-

atau 95.80 %

- Realisasi belanja untuk DIPA (04) Tahun 2015 adalah sebanyak Rp. 18.916.000,(Delapan belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) atau 99,06%


31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk

memberikan

reward

/

punishment,

melainkan

sebagai

alat

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi . Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam table dibawah ini.


32


1.

2

1.

Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang Sederhana , Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel

2 .

INDIKATOR KINERJA

3

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan. d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan (prodeo) e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan f. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. g. Persentase pelayanan meja informasi h. Persentase Minutasi berkas perkara Meningkatnya a. Persentase penyelesaian Penataan administrasi penerimaan Administrasi perkara. Perkara Yang b. Persentase perkara yang Efektif, Efisien, dan disidangkan. Akuntabel. c. Persentase penyelesaian administrasi putusan d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu e. Persentase penerbitan Akta Cerai f. Persentase proses penyerahan Akta Cerai


CAPAIAN (%)

SASARAN

REALISASI (%)

No

TARGET (%)

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2015

4

5

6

100

100

100

100

88,4

88,4

95

86,8

96,4

100

100

100

100

100

100

90

98,3

109

100

100

100

100

96,7

96,7

100

100

100

100

96,2

96,2

100

96,7

96,7

100

100

100

100

101,03

101,03

95

96,2

107 33


3 .

4 .

5 .

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum

Meningkatnya Pelaksanaan pelaporan informasi dan engawasan

a. Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi

95

96,3

101

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian a. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding.

20

0,8

0,4

95

99,6

104,8

95

83,3

87,7

99

100

101

100

100

100

100

100

100

100

100

100

b. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. c. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali. d. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum eksekusi. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindaklanjuti

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja. Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada table diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Bulukumba telah menetapkan 5 (lima) sasaran yang akan dicapai dan telah dijabarkan kedalam 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir Tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 16 (enam belas) Indikator Kinerja yang telah dicapai dengan hasil yang baik, sedangkan terdapat 6 (lima) Indikator Kinerja yang belum tercapai yang akan menjadi bahan perbaikan tahun yang akan datang (2016), yaitu : 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel; 2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kepaniteraan; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

34


3. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi; 4. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum; 5. Meningkatnya Pelaksanaan Pelaporan Informasi dan Pengawasan.

SASARAN 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel; a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-1 Indikator Kinerja

Kinerja Utama Meningkatnya PenyelesaianPerkara Yang Sederhana, Tepat Waktu,Transparan,dan Akuntabel.

Presentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015. Penyelesaian Sisa Perkara pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Jumlah Sisa Perkara Tahun 2014

= 163 perkara

Jumlah Sisa Perkara Yang diputus Tahun 2015

= 163 perkara

Realisasi

= (163/163)x100%=100%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

= (100/100)x100%=100%

Pada Tahun 2015 seluruh sisa perkara Tahun 2014 tersebut telah diselesaikan sebesar 100%, dengan demikian target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2014 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014. Penyelesaian Sisa Perkara pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Jumlah Sisa Perkara Tahun 2014

= 188 perkara

Jumlah Sisa Perkara Yang diputus Tahun 2014

= 188 perkara

Realisasi

= (188/188) x 100% = 100%

Realisasi Indikator Kinerja Utama

= (100/100) x 100% = 100%


35


Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 100%, sama dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014. Hal menunjukkan bahwa sistem kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bulukumba mengalami peningkatan.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-2 Indikator Kinerja

Kinerja Utama Meningkatnya PenyelesaianPerkara Yang Sederhana, Tepat Waktu,Transparan,dan Akuntabel.

Presentase Perkara Yang Diselesaikan

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

100%

85,1%

85,1%

100%

88,4%

88,4%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015. Penyelesaian perkara pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2015

= 1391 perkara

Jumlah perkara yang diputus tahun 2015

= 1230 perkara

Realisasi

= (1230/1391) x 100% = 88,4%


= (88,4/100) x 100% = 88,4%

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba menerima 1391 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan dan permohonan. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 1230 perkara (88,4%) sehingga sisa perkara tahun 2015 adalah sebanyak 161 perkara, sedangkan target kinerja yang ditetapkan tahun 2015 untuk penyelesaian perkara adalah sebesar 100%. Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sebesar 88,4% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : 1. Jumlah perkara yang masuk tahun 2015 jauh meningkat dibanding tahun 2014; 2. Kurangnya tenaga Hakim dan Panitera Pengganti karena adanya mutasi Hakim dan Panitera Pengganti setiap tahunnya tanpa ada penggantian maupun penambahan Hakim dan Panitera Pengganti. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014. Penyelesaian perkara pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

36


Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2014

= 1095 perkara

-

Jumlah perkara yang diputus tahun 2014

= 932 perkara

-

Realisasi

= (932/1095) x 100% = 85,1%

-


= (85,1/100) x 100% = 85,1%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 88,4%, bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 85,1%, mengalami kenaikan kinerja sebesar 3,3%.

c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-3 Indikator Kinerja

Kinerja Utama Meningkatnya PenyelesaianPerkara Yang Sederhana, Tepat Waktu,Transparan,dan Akuntabel. Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

95%

95%

Presentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015 95%

86,8%

96,4%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015. Penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : - Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2015 termasuk sisa perkara tahun 2014

= 1554 perkara

- Jumlah perkara yang diputus maksimal 5 bulan

= 1349 perkara

- Realisasi

= (1349/1554) x 100% = 86,8%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama

= (86,8/90%) x 100% = 96,4%

Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba menerima perkara sebanyak 1554 perkara dan telah memutus sebanyak 1393 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus majelis hakim dalam waktu maksimal 5 bulan adalah sebanyak 1349 perkara atau 86,8%, dan yang diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 44 perkara atau 0,3% sedangkan sisa perkara tahun 2015 yang belum diputus adalah sebanyak 161 perkara atau 10,4%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan tahun 2015 untuk penyelesaian LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

37


perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 95%. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 96,4% telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95%. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : - Jumlah perkara diterima tahun 2014 ditambah sisa perkara tahun 2013

= 942 perkara

- Jumlah perkara yang diputus maksimal 5 bulan

= 916 perkara

- Realisasi

= (916/942) x 100% = 97,2%


= (97,2/100) x 100% = 97,2%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 adalah sebesar 96,4%, sedangkan tahun 2014 sebesar 97,2%. Hal ini dapat diketahui bahwa pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2015 telah memenuhi target tahun 2015, namun tidak dapat melampau pencapaian tahun 2014. Adapun faktor penyebab sehingga target pencapaian Tahun 2015 lebih rendah dari target pencapaian tahun 2014 terhadap Penyelesaian Perkara Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 bulan adalah : 1. Adanya peningkatan penerimaan perkara tahun 2015 yang sangat signifikan dibanding dengan penerimaan perkara tahun 2014 ; 2. Kurangnya tenaga hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Agama Bulukumba akibat banyak Hakim yang mutasi ke Pengadilan Agama lain tanpa ada yang mutasi (masuk) ke Pengadilan Agama Bulukumba ;


38


d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Yang Diselesaikan Tepat Waktu. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-4 Kinerja Utama Meningkatnya PenyelesaianPerkara Yang Sederhana, Tepat Waktu,Transparan,dan Akuntabel. Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

Indikator Kinerja Presentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015 100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015. Penyelesaian perkara prodeo pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : - Jumlah pemohon prodeo Tahun 2015

= 5 perkara

- Jumlah permohonan prodeo yang diputus

= 5 perkara

- Realisasi

= (5/5) x 100% = 100%


= (100/100) x 100% = 100%

Jumlah pemohon prodeo tahun 2015 sebanyak 5 perkara, dengan dana berasal dari APBN sebanyak 5 perkara, Sedangkan perkara prodeo yang diputus tahun 2015 sebanyak 5 perkara atau mencapai 100%. Adapun target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk penyelesaian perkara prodeo adalah 100%. Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sebesar 100% sudah mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014. Penyelesaian perkara prodeo tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah pemohon prodeo

= 10 perkara

-

Jumlah permohonan prodeo yang diputus

= 10 perkara

-

Realisasi

= (10/10) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2014 juga sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba setiap tahun selalu mencapai target yang direncanakan. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

39


e. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Pengadilan. Sasarn 1 Indikator Kinerja ke-5.

Kinerja Utama Meningkatnya PenyelesaianPerkara Yang Sederhana, Tepat Waktu,Transparan,dan Akuntabel. Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

Indikator Kinerja Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015 100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015. Penyelesaian perkara Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : - Jumlah penyelenggaraan sidang diluar Gedung Pengadilan Tahun 2015

= 10 perkara

- Jumlah perkara yang diputus

= 10 perkara

- Realisasi

= (10/10) x 100% = 100%


= (100/100) x 100% = 100%

Jumlah Penyelenggaraan Sidang Di luar Pengadilan tahun 2015 sebanyak 10 perkara, dengan dana berasal dari APBN sebanyak 10 perkara, Sedangkan perkara yang diputus melalui sidang di luar gedung pengadilan tahun 2015 sebanyak 10 perkara atau mencapai 100%. Adapun target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk penyelesaian perkara Sidang Diluar Gedung Pengadilan adalah 100%. Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sebesar 100% sudah mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014. -

Penyelesaian perkara Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : - Jumlah penyelenggaraan sidang diluar Gedung Pengadilan Tahun 2015 - Jumlah perkara yang diputus


= 10 perkara = 10 perkara 40


- Realisasi

= (10/10) x 100% = 100%


= (100/100) x 100% = 100%

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2014 juga sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba setiap tahun dapat mencapai target yang direncanakan untuk menyelesaikan perkara melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

f. Persentase Putusan Yang Diunggah (Upload) ke Website. Sasarn 1 Indikator Kinerja ke-6. Kinerja Utama Meningkatnya PenyelesaianPerkara Yang Sederhana, Tepat Waktu,Transparan,dan Akuntabel.

Indikator Kinerja Persentase Putusan Yang Diunggah (Upload) ke Website

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

90%

91,5%

102%

90%

98,3%

109%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015. Penyelesaian putusan perkara yang diunggah (Upload) ke Website Tahun 2015 adalah sebagai berikut : - Jumlah perkara yang diputus Tahun 2015

= 1391 perkara

- Jumlah putusan yang di Upload ke Website

= 1367 perkara

- Realisasi

= (1367/1391) x 100% = 98,3%


= (98,3/90) x 100% = 109%

Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Bulukumba telah memutus sebanyak 1391 perkara, sedangkan jumlah putusan yang diunggah (Upload) ke website Mahkamah Agung RI sebanyak 1367 perkara atau sebesar 98,3%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk putusan yang diunggah (upload) ke website sebesar 90%. Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 sebesar 109% telah melebihi target yang ditetapkan yakni 90%. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

41


Berdasarkan

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka apa yang ditargetkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2015 tentang keterbukaan informasi telah tercapai, hal ini didukung pula dengan adanya situs resmi Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bulukumba sebagai bentuk keterbukaan informasi. - Realisasi Indikator Kinerja utama Tahun 2014. Penyelesaian putusan perkara yang diunggah(upload) ke website pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : - Jumlah perkara yang diputus Tahun 2014

= 932 perkara

- Jumlah putusan yang di Upload ke Website

= 853 perkara

- Realisasi

= (853/932) x 100% = 91,5%


= (91,5/90) x 100% = 102%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 109% jika dibandingkan dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 sebesar 102%, mengalami kenaikan pencapaian kinerja yaitu sebesar 7%.

g. Persentase Pelayanan Meja Informasi. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-7 Kinerja Utama Meningkatnya PenyelesaianPerkara Yang Sederhana, Tepat Waktu,Transparan,dan Akuntabel.

Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Meja Informasi

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian permohonan informasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah permohonan informasi

= 37 permohonan


42


-

Jumlah informasi yang dilayani

= 37 permohonan

-

Realisasi

= (37/37) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik

dan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Bulukumba telah melaksanakan pengelolaan pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, yakni dengan membentuk dan menunjuk petugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Selama tahun 2005, Pengadilan Agama Bulukumba telah melayani sebanyak 37 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Bulukumba sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk penyelesaian pelayanan permohonan ionformasi sebesar 1005. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 sebesar 100% telah sesuai dengan target yang ditetapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014. - Penyelesaian permohonan informasi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : - Jumlah permohonan informasi

= 25 permohonan

-

Jumlah informasi yang dilayani

= 25 permohonan

-

Realisasi

= (25/25) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 100% tidak mengalami penurunan maupun kenaikan kinerja.

h. Persentase Minutasi Berkas Perkara. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-8 Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Meningkatnya PenyelesaianPerkara Yang Sederhana, Tepat Waktu,Transparan,dan

Persentase Minutasi Berkas Perkara


43


Akuntabel. Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

100%

97,7%

97,7%

100%

96,7%

96,7%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian minutasi berkas perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang diputus

= 1393 perkara

-

Jumlah perkara yang diminutasi

= 1347 permohonan

-

Realisasi

= (1347/1393) x 100% = 96,7%

-


= (96,7/100) x 100% = 96,7%

Sesuai dengan Pola Bindalmin pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama menyebutkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara sudah harus diminutasi, sedangkan target yang ditetapkan untuk penyelesaian minutasi berkas perkara tahun 2015 sebesar 100%. Jumlah perkara yang diminutasi pada tahun 2015 sebanyak 1347 perkara atau sebesar 96,7% lebih kurang dari jumlah perkara yang putus yaitu sebesar 1393 perkara. Hal tersebut disebabkan karena adanya perkara yang putus pada akhir Tahun 2015, dan baru dapat diminutasi pada Tahun 2016. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014. Penyelesaian minutasi berkas perkara tahun 2014 adalah sebagai berikut : -


= 932 perkara

-

Jumlah perkara yang diminutasi

= 911 perkara

-

Realisasi

= (911/932) x 100% = 97,7%

-


= (97,7/100) x 100% = 97,7%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 96,7% bila dibandingkan dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 sebesar 97,7%, mengalami penurunan kinerja sebesar 1%.


44


SASARAN 2. Meningkatnya Penataan Administrasi Perkara Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. a. Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara. Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 1 Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Meningkatnya Penataan Administrasi Perkara Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara. Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Administrasi Penerimaan perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang dicatat

= 1391 perkara

-

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk

= 1391 pekara

-

Realisasi

= (1391/1391) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Pada Tahun 2015, Jumlah perkara yang diterima sebanyak 1391 perkara dan seluruhnya telah dilakukan proses administrasi sesuai petunjuk Polabindalmin dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama, sedangkan target kinerja yang ditetapkan Tahun 2015 untuk penyelesaian administrasi penerimaan perkara sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 100% telah mencapai target yang ditetapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Administrasi Penerimaan perkara tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang dicatat

= 907 perkara

-

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk

= 907 pekara

-

Realisasi

= (907/907) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%


45


Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 100% tidak mengalami penurunan maupun kenaikan kinerja.

b. Persentase Perkara Yang Disidangkan. Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 2 Kinerja Utama

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Disidangkan. Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015

Meningkatnya Penataan Administrasi Perkara Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

90,8%

90,8%

100%

96,2%

96,2%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian perkara yang disidangkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang diterima

= 1391 perkara

-

Jumlah perkara yang diperiksa

= 1338 pekara

-

Realisasi

= (1338/1391) x 100% = 96,2%

-


= (96,2/100) x 100% = 96,2%

Pada Tahun 2015, Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bulukumba sebanyak 1391 perkara, dari jumlah tersebut sebanyak 1338 perkara atau 96,2% telah diperiksa oleh majelis hakim, sedangkan target kinerja yang ditetapkan Tahun 2015 untuk perkara yang disidangankan sebesar 100% belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara yang diterima, selain itu ada pula perkara yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga persidangannya memakan waktu lama sampai 4 bulan dan pula ada perkara yang diterima pada akhir tahun 2015 sehingga persidangannya harus menyeberang ke tahun 2016. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian perkara yang disidangkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang diterima

= 907 perkara

-

Jumlah perkara yang diperiksa

= 824 pekara


46


-

Realisasi

= (824/907) x 100% = 90,8%

-


= (90,8/100) x 100% = 90,8%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 96,2% dan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 90,8% pencapaian kinerja untuk perkara yang disidangkan mengalami peningkatan kinerja.

c. Persentase Penyelesaian Administrasi Putusan. Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 3 Kinerja Utama

Indikator Kinerja


Persentase Penyelesaian Administrasi Putusan. Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

97,7%

97,7%

100%

96,7%

96,7%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Administrasi Putusan tahun 2015 adalah sebagai berikut : -


= 1393 perkara

-

Jumlah penyelesaian administrasi putusan

= 1347 pekara

-

Realisasi

= (1347/1393) x 100% = 96,7%

-


= (96,7/100) x 100% = 96,7%

Penyelesaian adminitrasi putusan, berdasarkan polabindalmin dan standar operasional prosedur (SOP) yaitu dimulai dari memasukkan dalam buku jurnal, menutup buku jurnal serta memasukkanya ke dalam buku induk keuangan perkara, menerima sisa panjar biaya perkara bagi para pihak dan memasukkan ke dalam buku register. Pada Tahun 2015, Jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bulukumba sebanyak 1393 perkara, dari jumlah tersebut sebanyak 1347 perkara atau 96,2% telah diproses sesuai polabindalmin dan standar operasional prosedur (SOP) , sedangkan target kinerja yang ditetapkan tahun 2015 untuk penyelesaian administrasi perkara yang diputus sebesar 100%. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

47


Penyelesaian Administrasi Putusan tahun 2014 adalah sebagai berikut : -


= 932 perkara

-

Jumlah penyelesaian administrasi putusan

= 911 perkara

-

Realisasi

= (911/932) x 100% = 97,7%

-


= (97,7/100) x 100% = 97,7%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 96,7% dan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 97,7% pencapaian kinerja untuk penyelesaian administrasi perkara yang diputus mengalami penurunan pencapaian kinerja.

d. Persentase Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu. Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 4 Indikator Kinerja

Kinerja Utama

Persentase Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu. Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015

Meningkatnya Penataan Administrasi Perkara Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Administrasi Putusan tahun 2015 adalah sebagai berikut : -


= 1393 perkara

-

Jumlah salinan putusan yang disampaikan

= 1393 pekara

-

Realisasi

= (1393/1393) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 64 A tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba telah memutus perkara sebanyak 1393 perkara dan seluruh salinan putusan telah disampaikan kepada para piahk yakni sebanyak 1393 perkara atau 100%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan tahun 2015 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

48


untuk penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu sebesar 100%. Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja Utama telah mencapai target yang telah ditetapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Administrasi Putusan tahun 2014 adalah sebagai berikut : -


= 932 perkara

-

Jumlah salinan putusan yang disampaikan

= 932 pekara

-

Realisasi

= (932/932) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 juga sebesar 100% pencapaian kinerja untuk penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan pencapaian kinerja.

e. Persentase Penerbitan Akta Cerai Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 5 Kinerja Utama

Indikator Kinerja


Persentase Penerbitan Akta Cerai

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

100%

96,5%

96,5%

100%

101,03%

101,03%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Penerbitan Akta Cerai tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara cerai yang putus diterima dan berkekuatan hukum tetap

= 677 perkara

-

Jumlah akta cerai yang diterbitkan

= 684 pekara

-

Realisasi

= (684/677) x 100% = 101,03%

-


= (101,03/100) x 100% = 101,03%


49


Pada Tahun 2015, perkara cerai yang putus diterima dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Bulukumba sebanyak 677 perkara, sedangkan Akta Ceari yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 684 perkara atau 101,03%, kemudian target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk penerbitan Akta Cerai sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sebesar 101,03% melebihi target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mempengaruhi sehingga Realisasi Target Kinerja melebihi target yang ditetapkan, karena masih banyaknya sisa perkara cerai Gugat/Talak pada tahuntahun sebelumnya yang belum diterbitkan Akta Cerainya dan baru diterbitkan pada tahun 2015. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Penerbitan Akta Cerai tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara cerai yang putus diterima dan berkekuatan hukum tetap Tahun 2014

= 741 perkara

-


= 715 pekara

-

Realisasi

= (715/741) x 100% = 96,5%

-


= (96,5/100) x 100% = 96,5%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 101,03% dan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 juga sebesar 96,5% pencapaian kinerja untuk penerbitan Akta Cerai mengalami kenaikan pencapaian kinerja sebesar 4,53%.

e. Persentase Penyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 6 Kinerja Utama

Indikator Kinerja


Persentase Penyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

90%

98,6%

104%

95%

96,2%

107%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

50


Penyelesaian Penyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak tahun 2015 adalah sebagai berikut : -


-

Jumlah akta cerai yang diserahkan kepada

= 684 akta

Para pihak

= 658 akta

-

Realisasi

= (658/684) x 100% = 96,2%

-


= (96,2/90 x 100% = 107%

Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 684 akta, dari jumlah tersebut Akta Cerai yang telah diserahkan kepada para pihak sebanyak 658 akta atau 96,2%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan Tahun 2015 untuk Penyerehan Akta Cerai Kepada Para Pihak sebesar 95%. Dengan demikian realisasi indikator kinerja utama tahun 2015 telah melampaui target yang ditetapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Penyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak tahun 2014 adalah sebagai berikut : -


-

Jumlah akta cerai yang diserahkan kepada

= 715 akta

Para pihak

= 705 akta

-

Realisasi

= (705/715) x 100% = 98,6%

-


= (98,6/90 x 100% = 104%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 107% dan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 juga sebesar 104% pencapaian kinerja untuk penyerahan akta cerai kepada para pihak mengalami kenaikan pencapaian kinerja sebesar 3%.

SASARAN 3. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi a. Persentase Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi. Sasaran 3 Indikator Kinerja ke 1 Kinerja Utama Meningkatnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014


Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015 51


100%

96,6%

96,6%

95%

96,3%

101%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang dimediasi

= 188 perkara

-

Jumlah perkara selesai dimediasi

= 181 perkara

-

Realisasi

= (181/188) x 100% = 96,3%

-


= (96,3/95) x 100% = 101%

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 mewajibkan pihak berperkara melakukan mediasi sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba telah menerima penyelesaian perkara melalui mediasi sebanyak 188 perkara, dari jumlah tersebut yang telah selesai dimediasi sebanyak 181 perkara atau 101%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk perkara yang dimediasi adalah sebesar 95%. Dengan demikian realisasi indikator kinerja utama tahun 2015 sebesar 101% telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -


= 118 perkara

-

Jumlah perkara selesai dimediasi

= 114 perkara

-

Realisasi

= (114/118) x 100% = 96,6%

-


= (96,6/100) x 100% = 96,6%

Realoisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 101%, sedangkan Tahun 2014 sebesar 96,6%, jika dibandingkan maka dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja untuk penyelesaian perkara melalui mediasi tahun 2015 mengalami kenaikan kinerja. b. Persentase Mediasi Yang Menjadi Akta Perdamaian. Sasaran 3 Indikator Kinerja ke 2 Kinerja Utama Meningkatnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014


Indikator Kinerja Persentase Mediasi Yang Menjadi Akta Perdamaian Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015 52


20%

0,8%

0,4%

20%

0,1%

0,5%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -


-

Jumlah perkara dimediasi yang menjadi

= 188 perkara

Akta perdamaian

= 2 akta

-

Realisasi

= (2/188) x 100% = 0,1%

-


= (0,1/20) x 100% = 0,5%

Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba telah berhasil menyelesaikan mediasi sebanyak 188 perkara. Dari jumlah tersebut, mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 2 akta atau 0,1%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk penyelesaian mediasi yang menjadi akta perdamaian sebesar 20%. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 0,1% tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -


-

Jumlah perkara dimediasi yang menjadi

= 118 perkara

Akta perdamaian

= 1 akta

-

Realisasi

= (1/188) x 100% = 0,8%

-


= (0,8/20) x 100% = 0,4%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 0,5%, sedangkan Tahun 2014 sebesar 0,4%, jika dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja untuk penyelesaian mediasi yang menjadi akta perdamaian tahun 2015 mengalami kenaikan kinerja serbesar 0,1%. SASARAN 4. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum a. Persentase Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

53


Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 1 Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum

Persentase Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

95%

99,6%

104,8%

95%

99,6%

104,8%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Persentase Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang diputus Tahun 2015

-

Jumlah perkara putus yang diajukan upaya Hukum banding

-

= 1393 perkara

= 6 perkara

Jumlah perkara putus yang tidak diajukan Upaya Hukum banding

= 1387 perkara

-

Realisasi

= (1387/1393) x 100% = 99,6%

-


= (99,6/95) x 100% = 104,8%

Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba telah memutus perkara sebanyak 1393 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diajukan upaya hukum banding sebanyak 6 perkara, dan dari perkara putus tersebut yang tidak diajukan upaya hukum banding sebanyak 1387 perkara atau 99,6%, sedangkan Target Kinerja yang ditetapkan Tahun 2015 untuk penyelesaian perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding sebesar 95%. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 104,8% telah berhasil melampau target yang telah ditetapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Persentase Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang diputus Tahun 2014

-

Jumlah perkara putus yang diajukan upaya

= 932 perkara


54


Hukum banding -

= 3 perkara

Jumlah perkara putus yang tidak diajukan Upaya Hukum banding

= 929 perkara

-

Realisasi

= (929/932) x 100% = 99,6%

-


= (99,7/95) x 100% = 104,8%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 104,8%, sedangkan Tahun 2014 sebesar 104,9%, jika dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja untuk Penyelesaian Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding tahun 2015 tidak mengalami kenaikan maupun menurun kinerja.

b. Persentase Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi. Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 2 Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum

Persentase Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

95%

66,7%

70,2%

95%

83,3%

87,7%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara banding yang diputus

-

Jumlah perkara banding yang diajukan upaya Hukum kasasi

-

= 6 perkara

= 1 perkara

Jumlah perkara banding yang tidak diajukan Upaya Hukum kasasi

= 5 perkara

-

Realisasi

= (5/6) x 100% = 83,3%

-


= (83,3/95) x 100% = 87,7%

Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba telah menerima putusan banding sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diajukan upaya hukum kasasi sebanyak LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

55


1 perkara, dan dari perkara putus tersebut yang tidak diajukan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara atau 83,3%, sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 untuk penyelesaian Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi sebesar 87,7%. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 83,3% dari target yang ditetapkan sebesar 95% yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, tidak mencapai target yang ditetatapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Persentase Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara banding yang diputus

-

Jumlah perkara banding yang diajukan upaya Hukum kasasi

-

= 3 perkara

= 1 perkara

Jumlah perkara banding yang tidak diajukan Upaya Hukum kasasi

= 2 perkara

-

Realisasi

= (2/3) x 100% = 66,7%

-


= (66,7/95) x 100% = 70,2%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 87,7%, sedangkan Tahun 2014 sebesar 70,2%, jika dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja untuk Penyelesaian Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2015 mengalami kenaikan kinerja 17,5%. c. Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 3 Indikator Kinerja

Kinerja Utama Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Persentase Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015


56


99%

100%

101%

99%

100%

101%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Putusan Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Peninjaun Kembali pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -


-

Jumlah putusan perkara yang diajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali

-

= 1393 perkara

= 0 perkara

Jumlah Putusan perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

= 1393 perkara

-

Realisasi

= (1393/1393) x 100% =100%

-


= (100/99) x 100% = 101%

Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba telah memutus perkara sebanyak 1393 perkara. Dari jumlah tersebut, tidak ada yang diiajukan upaya hukum peninjauan kembali, sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 untuk penyelesaian Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebesar 101% dari target sebesar 99%. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 99% yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -


-

Jumlah perkara putus yang diajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali

-

= 1393 perkara

= 0 perkara

Jumlah perkara putus yang tidak diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

= 1393 perkara

-

Realisasi

= (1393/1393) x 100% = 100%

-


= (100/99) x 100% = 101%


57


Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 101%, dibanding Tahun 2014 sebesar 101%, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja. d. Persentase Putusan Yang Diajukan Permohonan Eksekusi. Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 4 Kinerja Utama

Indikator Kinerja Persentase Putusan Yang Diajukan Permohonan Eksekusi. Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Putusan Yang Diajukan Permohonan Eksekusi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang diajukan permohonan Eksekusi

= 0 perkara

-

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan

= 0 perkara

-

Realisasi

= (0/0) x 100% =100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba tidak menerima permohonan eksekusi sehingga tidak ada permohonan eksekusi yang diselesaikan, meskipun pada tahun 2015 telah ditetapkan target kinerja untuk penyelesaian putusan yang diajukan permohonan eksekusi sebesar 100%. Dengan demikian, Target Kinerja Tahun 2015 telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan sebesar 100%, namun bukan berarti kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya penyelesaian permohonan Eksekusi menurun, akan tetapi kemungkinan masyarakat yang perkaranya sudah diputus oleh pengadilan Agama Bulukumba lebih memilih untuk membagi hartanya dengan jalur kekeluargaan atau melalui pemerintah setempat dari pada harus diselesaikan dengan jalur eksekusi. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Putusan Yang Diajukan Permohonan Eksekusi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah perkara yang diajukan permohonan Eksekusi


= 0 perkara 58


-

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan

-

Realisasi

= (0/0) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

= 0 perkara

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 100%, dibanding Tahun 2014 juga sebesar 100%, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja. SASARAN 5. Meningkatnya Pelaksanaan Pelaporan Informasi dan Pengawasan. a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti. Sasaran 5 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama

Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti. Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015


Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah pengaduan yang diterima

= 0 perkara

-

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

= 0 perkara

-

Realisasi

= (100/0) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba tidak menerima pengaduan masyarakat, sehingga tidak ada pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, meskipun pada tahun 2015 telah ditetapkan target kinerja untuk penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Dengan demikian, target Kinerja Tahun 2015 mencapai target sebagaimana yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, namun bukan berarti kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya penyelesaian pengaduan masyarakat menurun karena tidak adanya pengaduan yang diterima, akan tetapi kemungkinan masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang diterima oleh pengadilan Agama Bulukumba. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

59


Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah pengaduan yang diterima

= 0 perkara

-

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

= 0 perkara

-

Realisasi

= (100/0) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 1000%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 100%, dibanding Tahun 2014 juga sebesar 100%, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja. b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti. Sasaran 5 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama

Indikator Kinerja


Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti Target Realisasi Capaian 2015 2015 2015 100%

100%

100%

- Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal yang diterima

-

= 33 temuan

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti

= 33 temuan

-

Realisasi

= (33/33) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Dalam Tahun 2015 Pengadilan Agama Bulukumba menerima temuan hasil pemeriksaan Internal/Eksternal sebanyak 33 temuan. Dari jumlah tersebut semua temuan telah ditindak lanjuti 100%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan Tahun 2015 untuk Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti sebesar 100%. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

60


Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sebesar 100% telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. - Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : -

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal yang diterima

-

= 24 temuan

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti

= 24 temuan

-

Realisasi

= (24/24) x 100% = 100%

-


= (100/100) x 100% = 100%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 sebesar 100%, dibanding Tahun 2014 sebesar 100%, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja. C. Akuntabilitas Keuangan. Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 1. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a. Membuat Petunjuk operasional Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2015 untuk Pengadilan Agama Bulukumba b. Membuat Rencana

Fisik Penggunaan Anggaran DIPA Tahun

Anggaran 2015 untuk Pengadilan Agama Bulukumba ; c. Melaksanakan

anggaran

rutin

dengan

memperhatikan

skala

prioritas, efektifitas dan efesiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu : 1. Membuat daftar gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Bulukumba ; 2. Mengajukan surat perintah Membayar (SPM) kepada KPPN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

61


Bantaeng untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, penggantian uang persediaan serta belanja modal ; 3. Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Bulukumba

dengan Realisasi Sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai Pagu DIPA

: Rp. 3.297.647.000,-

Realisasi DIPA

: Rp. 3.186.936.000,-

Sisa Dana DIPA

: Rp.

Persentas Realisasi DIPA

:

110.710.506,96,64%

b) Belanja Barang Pagu DIPA

: Rp. 369.714.000,-

Realisasi DIPA

: Rp. 354.169.679,-

Sisa Dana DIPA

: Rp. 15.544.321,-


:

95,80 %

c) Belanja Modal Pagu DIPA

: Rp. 257.000.000,-

Realisasi DIPA

: Rp. 255.660.000,-

Sisa Dana DIPA

: Rp.


:

1.340.000,99,48 %

d) Belanja Program Manajemen Peradilan Agama Pagu DIPA

: Rp. 19.095.000,-

Realisasi DIPA

: Rp. 18.916.000,-

Sisa Dana DIPA

: Rp.


:


179.000,99,06 %

62


2. Anggaran Rutin Jumlah penerimaan dan saldo dana dari pihak berperkara selama tahun 2015 sebesar Rp. 727.862.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah ; 1. Saldo Tahun 2014

: Rp. 58.302.000,-

2. Penerimaan Tahun 2015

: Rp. 669.524.000,-

Telah digunakan untuk : 1) Biaya Operasional

: Rp. 334.370.000,-

2) Setoran Kewajiban PNBP

: Rp. 62.645.600,-

3) Pengembalian ke para pihak : Rp. 116.421.000,4) Sisa dana

3.

: Rp.

66.862.000,-

Laporan Keuangan Kegiatan laporan Keuangan Pengadilan Agama Bulukumba adalah sebagai berikut : a) Membuat Laporan Realisasi Anggaran rutin Pengadilan Agama Bulukumba setiap bulan, triwulan PP 36/2006 Bappenas, semester dan

tahunan

serta

rekapitulasi

kepada

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara Bantaeng dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar ; b) Membuat Laporan masa pajak setiap bulan (PPN.PPH. Pasal 21, 22, dan 23) dan Tahunan

(SPT-PPH, Pasal 21), semua Pegawai

Pengadilan Agama Bulukumba kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.


63


BAB IV PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bulukumba merupakan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, di bidang

pelayanan publik menyangkut pelaksanaan

kekuasaan kehakiman. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Pengadilan Agama Bulukumba

dalam

melaksanakan berbagai

kewajiban pembangunannya, khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan

berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh

gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Bulukumba. Penyusunan LKJIP Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015 ini, pada umumnya sasaran, target, dan realisasinya sudah tercapai, akan tetapi realisasi capaian sasaran belum semuanya 100 %, hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa kendala antara lain : 1.

Masih kurangnya SDM yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

2.

Masih kurangnya alokasi anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai penunjang peningkatan kinerja. Kiranya LKJIP Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas

dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Agama Bulukumba, LKJIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih penting dalam penyusunan dan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

64


implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.


65

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA TAHUN 2015

Recommend Documents