LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016. LKJiP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun juga mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Blitar. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dalam

rangka

akuntabilitas

kinerja

mewujudkan good governance. Disamping perangkat

perwujudan

daerah,

Laporan

tertulis

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai : 1. Media hubungan kerja organisasi; 2. Media akuntabilitas; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

i

3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan 4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan Selain beberapa fungsi tersebut, LKjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2016 dalam memberikan

layanan

kepada

masyarakat,

beserta

beberapa

kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak

terkait

sangat

diharapkan

agar

tercapainya

kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Blitar,

Maret 2017

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Ir. SUWANDITO Pembina Tingkat I NIP. 19630129 199212 1 001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

ii

industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi;

b.

Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang ekonomi;

c.

Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi;

d.

Pelaksanaan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi; e.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan-kegiatanpejabat

fungsional perencana di lingkungan bidang ekonomi; f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4) Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan, mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

b.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pejabat

fungsional perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; c.

Pelaksanaan

koordinasi,

mensinergikan

rencana

integrasi, program

sinkronisasi pembangunan

dan bidang

pemerintahan dan kemasyarakatan; d.

Penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

e.

Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;


4

f.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

5) Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika Bertugas

membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan

kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah

di

bidang

pengendalian, evaluasi, data dan statistika yang meliputi pengumpulan dan

analisis data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data

statistika pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian, evaluasi, data dan statistika mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;

b.

Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;

c.

Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;

d.

Perumusan kebijakan dan koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan pemantauan

kinerja pembangunan daerah serta sistem dan

pelaporan evaluasi kinerja pembangunan; e.

Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;

f.

Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah;

g.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pengendalian, evaluasi, data dan informatika;

h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi menyusun program penelitian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

5

pelaksanaan penelitian, menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pengkajian serta melaksanakantugas yang diberikan oleh Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: a.

Pengelolaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

b.

Pelaksanaan

pengembangan

hasil

penelitian

dalam

rangka

perumusan kebijakan pembangunan daerah; c.

Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan serta petunjuk operasional penelitian dan pengembangan daerah.


6

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar


7

B. Sumber Daya Organisasi Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang serta anggaran. Sumber daya manusia di Bappeda adalah seperti pada tabel berikut : Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

Golongan No.

Pendidikan

Kontrak

I

II

III

IV

Jumlah

1

SD

-

-

-

-

-

0

2

SLTP

-

-

-

-

-

0

3

SLTA

2

-

2

2

-

6

4

Sarjana Muda

-

-

-

1

-

1

5

Sarjana

1

-

-

29

3

33

6

Pasca Sarjana

-

-

-

9

4

13

Jumlah

3

0

2

41

7

53

Jika dilihat dari struktur jabatannya, maka sumber daya manusia di Bappeda adalah seperti pada tabel berikut : Tabel 1.2 Jabatan Struktural Sumber Daya Aparatur No. 1 2 3 4 5

Jabatan Pimpinan Bappeda Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub bagian/Sub bidang Staf Jumlah

Jumlah (orang) 1 1 5 17 29 53


8

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas tugas di Bappeda seperti terlihat di tabel berikut : Tabel 1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jenis Aset Gedung Kendaraan Dinas roda 4 Kendaraan Dinas roda 2 Komputer Laptop/Note Book Handycam Camera Scanner Printer Slide projector Faximile Ruang Rapat Ruang Kabid dan Sekretratis

Jumlah (unit) 4 27 18 31 2 7 3 14 3 1 3 6

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kabupaten Blitar

di Tahun 2016 sampai dengan APBD

Perubahan TA. 2016 adalah sebesar Rp. 12.071.523.000,-.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan

dari

memanfaatkan

pembuatan

keputusan

sebanyak-banyaknya

yang

beresiko,

pengetahuan

dengan

antisipatif,

mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrument

pertanggung-jawaban,

perencanaan

strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen Kabupaten

nasional. Blitar

Dengan

merupakan

demikian Rencana

rencana Induk

strategis

(master

Bappeda

plan)

yang

komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai misi dan tujuannya. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20162021 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W.


10

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016 2016-2021 selanjutnya diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Periode 2016-2021, 2021, sebagai berikut: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

SEJAHTERA

BLITAR BERDAYA SAING

MAJU

Gambar 2.1 Visi Kabupaten Blitar 2016-2021 2021

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut: Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan

kerja,

kemudahan

akses

masyarakat

terhadap

pelayanan anan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. kepercaya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

11

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 diwujudkan dengan misi sebagai berikut: 1.

MISI I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

2.

MISI II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilainilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.

3.

MISI III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan


12

akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. 4.

MISI IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

5.

MISI V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6.

MISI VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bappeda dalam hal ini menjalankan Misi IV yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. B. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : 1.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur;

2.

Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional;

3.

Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ;

4.

Peningkatan

Fungsi

Kelitbangan

secara

Optimal

dan

Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.


13

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran yang melekat pada Misi IV RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang berbunyi “Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas juga merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat tercapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan empat sasaran strategis yaitu : 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik aparatur Bappeda;

2.

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda;

3.

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan pengendalian dokumen

perencanaan pembangunan daerah; 4.

Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah. Untuk menunjukkan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Blitar

2016-2021 dengan Renstra BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016-2021 beserta indikator sasaran dan targetnya selama lima tahun kedepan disajikan tabel berikut:


14

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar

Tujuan SKPD

Sasaran SKPD

Target Indikator Sasaran SKPD

Indikator Sasaran SKPD 2016

2017

2018

2019

2020

2021

100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana Bappeda

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda

Prosentase atas kecukupan layanan administrasi perkantoran Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja Bappeda

Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah

Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

64%

66%

68%

70%

72%

74%


15

86,25 % 87,50 % 88,75 %

90%

91,25 % 92,50 %

C.

Program dan Kegiatan Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis di tahun

2016, Bappeda Kabupaten Blitar didukung oleh 11 program dan 68 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut tampak pada tabel sebagai berikut :


16

Tabel 2.2 Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan Bappeda kabupaten Blitar Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda

Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran


Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan data/informasi

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur mendukung proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) Pendidikan dan pelatihan formal Capacity building perencanaan pembangunan Capacity building TAPD Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Publikasi perencanaan pembangunan daerah Pemeliharaan database pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian

Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan


17

Penyusunan dan publikasi data pembangunan daerah Tahun 2016 Fasilitasi peningkatan kinerja Dewan Riset Daerah

SASARAN STRATEGIS dokumen perencanaan pembangunan daerah

IKU perencanaan

PROGRAM

KEGIATAN

pembangunan daerah

Fasilitasi peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD)

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Penyusunan RKPD Tahun 2017 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017 Fasilitasi kegiatan perencanaan umum dan pengendalian program Pendampingan penyusnan Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 Fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Tahun 2016 Pelaksanaan sosialisasi perda RPJMD Fasilitasi pelaksanaan Dana Transfer (Pusat dan Daerah) Tahun 2016


18

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015 Review RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan TA 2016 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2017 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Pengembangan Software Perencanaan Pembangunan Daerah


19

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan sosial budaya


20

KEGIATAN Fasilitasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Anti Poverty Program (APP) Fasilitasi, Koordinasi, Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Blitar Kajian Penyusunan Product Branding dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif dan memperkuat daya saing daerah Pengembangan Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar Fasilitasi kegiatan pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2016-2020 Fasilitasi menuju Kabupaten Sehat

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2016 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak Evaluasi pelaksanaan PUG Tahun 2015 dan pendampingan PPRG serta fasilitasi menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2016 Workshop/pelatihan Konvensi hak Anak Penyelenggaraan koordinasi, monev program peningkatan kualitas kawasan permukiman di perkotaan (P2KKP Kota) Fasilitasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan tahun 2016 Fasilitasi asistensi perencanaan pembangunan desa Koordinasi, monev program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kinerja TKPKD


21

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Koordinasi dan fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Blitar Koordinasi, fasilitasi, monev percepatan pencapaian target SDGs Kabupaten Blitar Kajian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS) Fasilitasi pelaksanaan Program TMMD Tahun 2016 Penunjang program penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat (PLKSDABM) Tahun 2016 Fasilitasi dan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Penyusunan masterplan drainase perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)


22

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

IKU


PROGRAM

Program penelitian dan pengembangan


23

KEGIATAN Penyusunan Review Rencana Terpadu Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh Kajian peluang pengembangan jejaring usaha skala mikro melalui BUMDes di Kabupaten Blitar Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2016 Pengembangan konsep strategi pembangunan pariwisata terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN Kajian optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakkan hutan rakyat dalam peningkatan pendapatan petani hutan di Kabupaten Blitar Studi tentang sistem penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar Kajian peningkatan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien di Kabupaten Blitar Fasilitasi dan koordinasi kegiatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Blitar Fasilitasi dan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan Pemetaan potensi bahan pangan lokal dalam rangka upaya peningkatan ketersediaan pangan daerah dan penganekaragaman pangan masyarakat


24

D.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan

amanah

yang

diterimanya

dan

terus

meningkatkan

kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1



2

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah

Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan

55%



64%

3

4

100%

86,25%


25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Capaian Kinerja Organisasi Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian

Kinerja

menyajikan

Indikator

Kinerja

Utama

yang

menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja Organisasi dilakukan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara : 1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2016. 2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penghitungan capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi: 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pancapaian kinerja yang semakin baik Presentase pencapaian =

Realisasi Target

x 100%


26

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

Presentase pencapaian =

Target - (Realisasi Target) Target

x 100%

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100 : 70 s/d <85 : 55 s/d <70 : 0 s/d <55 :

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Sasaran kinerja dan pelaksanaanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 tampak pada tabel sebagai berikut:


27

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda

INDIKATOR KINERJA Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran

2


3

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

NO 1

4

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%


86,25%

100%

115,94%


55%

100%

181,81%


64%

66,67%

104,17%

Sesuai dengan tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : “MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN

APARATUR

PERENCANA

BAPPEDA.” IKU

:



28

Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu “Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran”, pada tahun 2016 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Angka 100% tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut: 100% kebutuhan pelayanan adm perkantoran

x 100%

= 100%

100% pemenuhan adm perkantoran

Artinya dari keseluruhan kebutuhan penyediaan administrasi perkantoran BAPPEDA dapat terpenuhi, terbukti dengan tidak adanya kebutuhan administrasi perkantoran yang tidak terpenuhi sehingga menghambat pelaksanaan kinerja SKPD, mulai dari kebutuhan akan ATK, listrik, air, kebersihan, sambunbgan internet, telepon, dll. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 100% yang mempunyai makna Sangat Berhasil. Adapun Sasaran ini ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

SASARAN STRATEGIS 2 : “MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR BAPPEDA” IKU

: Prosentase keterkelolaan sumberdaya peningkatan kinerja BAPPEDA

internal

untuk

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu “Persentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA”, pada tahun 2016 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target 86,25% yang ditetapkan. Rumusan operasional untuk memperoleh angka tersebut adalah:


29

100% sumberdaya internal (SDM dan Sarana dan Prasarana)

x 100%

= 100%

100% sumberdaya internal yang terkelola

Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 target dari indikator pada sasaran strategis 2 tercapai melebihi target. Sebagaimana pada pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan sumberdaya internal BAPPEDA juga tidak mengalami kekurangan yang menghambat pelaksanaan tugas aparatur. Sarana dan Prasarana terpelihara dengan baik. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pengiriman Diklat dan Bimtek juga terpenuhi

sesuai

kebutuhan,

serta

kebutuhan

publikasi

perencanaan pembangunan juga terpenuhi sesuai kebutuhan.

kegiatan Meskipun

terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terealisasi dikarenakan kendala administrasi, yaitu kegiatan Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang sedianya dilaksanakan bekerjasama dengan BPS Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana karena belum adanya solusi atau kesepakatan atas mekanisme pembayaran jasa konsultansi.

Meskipun

kegiatannya tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi kebutuhan akan data yang disediakan oleh BPS tetap dapat terpenuhi atas kerjasama yang baik antara BAPPEDA Kabupaten Blitar dengan BPS Kabupaten Blitar.


KUALITAS

PERENCANAAN

DAN

PENGENDALIAN

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.” IKU

: Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Tahun 2016 merupakan tahun yang istimewa dalam periode

perencanaan Kabupaten Blitar, karena merupakan tahun transisi dari kepala daerah periode 2011-2015 ke kepala daerah berikutnya yang baru terpilih pada akhir tahun 2016, sehingga pada saat RKPD Tahun 2016 disusun RPJMD Kabupaten Blitar periode 2016-2021 belum tersusun, sedangkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

30

RPJMD periode sebelumnya (2011-2016) tidak mencantumkan Tahun 2016 dalam tahapannya. Sehingga dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 yang disusun pada tahun 2015 berdasarkan isu strategis lokal dan analisis capaian kinerja tahun sebelumnya, dengan melanjutkan program RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dengan merujuk pada rencana pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 periode ke III, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Namun demikian, program pembangunan Tahun 2016 juga dimuat dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 nomor 1 huruf b yang berbunyi “Bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada tahun 2015, maka daerah tersebut menyusun RPJMD Tahun 2016-2021, selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021, juga harus memasukkan program rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2016”. Dengan demikian Visi dan Misi pembangunan Tahun 2016 mengikuti visi dan misi pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk indikator kesesuaian program/kegiatan dalam dokumen perencanaan adalah 100%, dengan rumusan operasional : 100% Program dalam dokumen perencanaan (RKPD)

x 100%

= 100%

100% Program


PERSENTASE

HASIL

PENELITIAN/KAJIAN

YANG

DIMANFAATKAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAERAH.” IKU

: Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah


31

Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun 2016 melaksanakan 6 kajian, penelitian dan pengembangan, yaitu: 1. Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes di Kabupaten Blitar 2. Pengembangan

Konsep

Strategi

Pembangunan

Pariwisata

Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blitar 3. Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakkan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan di Kabupaten Blitar 4. Studi

tentang

Sistem

Penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Blitar 5. Kajian

Peningkatan

Sistem

Administrasi

Pendukung

dan

Kearsipan yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Blitar 6. Pemetaan Potensi Bahan Pangan Lokal dalam rangka Upaya Peningkatan

Ketersediaan

Pangan

Daerah

dan

Persentase

hasil

Penganekaragaman Pangan Masyarakat Capaian

Kinerja

untuk

Indikator

Kinerja

penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah sebesar 66,67 persen, dari 6 kajian 4 yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan baik berupa bahan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan/tahapan lanjutan maupun bahan diskusi/FGD dalam pembahasan masalah terkait dengan judul penelitian, yaitu : 1. Kajian peluang pengembangan jejaring usaha skala mikro melalui BUMDes di Kabupaten Blitar, digunakan sebagai dasar pengajuan pembahasan Revisi Peraturan Daerah BUMDes Nomor 14 Tahun 2006 2. Pengembangan

konsep

strategi

pembangunan

pariwisata

terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar, digunakan sebagai alternative pengembangan pariwisata


32

berbasis komunitas (CBT/community based tourism) bagi desa wisata dan TKPKD 3. Kajian optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakkan hutan dalam peningkatan pendapatan petani hutan di Kabupaten Blitar, digunakan sebagai pedoman penyuluhan pola tanam pada lahan tegakkan bagi PPL di Kabupaten Blitar 4. Studi

tentang

system

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar, digunakan sebagai acuan penanganan PMKS di Kabupaten Blitar

Meskipun hasil penelitian telah didistribusikan kepada SKPD terkait maupun SKPD pengusul, namun implementasi hasil penelitian tidak bisa segera dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah. Untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD dan seberapa jauh yang telah dicapai pada tahun 2016 disajikan dalam tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Rencana strategis berikut : Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur

INDIKATOR KINERJA Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan

TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA 100%

92,50%

REALISASI

TINGKAT KEMAJUAN

100%

100%

100%

108,11%


33

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA

REALISASI

TINGKAT KEMAJUAN

Bappeda

kinerja BAPPEDA


Prosentase program/kegia tan yang sesuai dengan dokumen perencanaan

80%

100%

125%

Persentase hasil penelitian/kaji an yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

74%

66,67%

90,09%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 (tahun pertama) periode, tiga dari empat indikator telah mencapai target akhir periode Renstra SKPD. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada awal periode sudah sangat baik.

B. Realisasi Anggaran Pada tahun 2016, Bappeda Kabupaten Blitar secara keseluruhan menganggarkan sebesar Rp 12.071.523.000,- dengan persentase anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut.


34

Tabel 3.3 Alokasi Per Sasaran Pembangunan


INDIKATOR KINERJA Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA


SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda

ANGGARAN (Rp) 775.617.550,00

(%) ANGGARAN 6,43

1.722.875.000,00

14,27


8.101.950.450,00

67,12


1.471.080.000,00

12,19

JUMLAH

12.071.523.000,00

100

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Kinerja Utama BAPPEDA adalah sebesar 79,31% dari total anggaran, sehingga unsur pendukung mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20,69%. Berikut adalah realisasi keuangan pada masing-masing sasaran pada tahun 2016.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran per-Sasaran SASARAN

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)


775.617.550,00

740.476.693,00


CAPAIAN (%) 95,47%

35

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

1.722.875.000,00

1.463.312.759,00

CAPAIAN (%) 84,93%

8.101.950.450,00

7.216.657.078,00

89,07%

1.471.080.000,00

1.332.520.068,00

90,58%

12.071.523.000,00

10.752.966.598,00

89,07%

SASARAN Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Total

Kinerja penyerapan keuangan BAPPEDA Kabupaten Blitar pada dasarnya cukup baik. Capaian kinerja keuangan 89,07% tersebut dapat lebih maksimal apabila 2 (dua) kegiatan yang seharusnya dikerjasamakan dengan BPS Kabupaten Blitar dapat terlaksana. Karena tidak terlaksananya dua kegiatan yaitu Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.025.000,- dan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-, sehingga kinerja penyerapan anggaran tidak mencapai 90%.

Tidak terlaksananya kedua kegiatan tersebut

dikarenankan belum adanya kesepakatan tentang mekanisme pembayaran.


36

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

ALOKASI (Rp.)

REALISASI (Rp.)

CAPAIAN

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana bappeda


100%

100%

100%

775.617.550,00

740.476.693,00

95,47%

Meningkatnya Prosentase 86,25% efektivitas dan keterkelolaan efisiensi serta sumberdaya akuntabilitas kinerja internal untuk aparatur bappeda peningkatan kinerja BAPPEDA

100%

115,94%

1.722.875.000,00

1.463.312.759,00

84,93%


100%

181,81%

8.101.950.450,00

7.216.657.078,00

89,07%


55%


37

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

ALOKASI (Rp.)

REALISASI (Rp.)

CAPAIAN


64%

66,67%

104,17%

1.471.080.000,00

1.332.520.068,00

90,53%

12.071.523.000,00

10.752.966.598,00

89,07%

TOTAL


38

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

INDIKATOR KINERJA

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA Prosentase program/kegiata n yang sesuai dengan dokumen perencanaan

100%

95,47%

4,53%

115,94%

84,93%

31,01%

181,81%

89,07%

92,74%

104,17%

90,53%

13,64%



39

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Blitar adalah sebesar 125,48% dengan predikat Sangat Berhasil. Capaian tersebut diukur berdasarkan 4 (empat) Indikator Kinerja yang didukung dari pelaksanaan 11 program dan 68 kegiatan. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut Bappeda Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12.071.523.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.752.966.598,atau 89,07% dari total alokasi yang ada dengan rata-rata tingkat efisiensi antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran sebesar 35,48%. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2016. Semoga laporan ini menjadi salah satu perwujudan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.


40

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .............................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................

1

A. Gambaran Umum Organisasi ..........................................

1

B. Sumber Daya Organisasi .................................................

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................. 10 A. Rencana Strategis Organisasi .......................................... 10 B. Tujuan dan Sasaran ........................................................ 13 C. Program dan Kegiatan ..................................................... 16 C. Perjanjian Kinerja ............................................................ 25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................ 26 A. Capaian Kinerja Organisasi.............................................. 26 B. Realisasi Anggaran .......................................................... 34 BAB IV PENUTUP .......................................................................... 28 LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur ...................

8

Tabel 1.2 Jabatan Struktural Sumber Daya Aparatur ...................

8

Tabel 1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana .......................................

9

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda ........................................................................ 15 Tabel 2.2 Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016 ........................ 17 Tabel 2.3 Perjajian Kinerja Bappeda Kab. Blitar Tahun 2016 ........ 25 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kab. Blitar Tahun 2016 ... 28 Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD/Renstra ............................................................ 33 Tabel 3.3 Alokasi Per Sasaran Pembangunan ................................ 35 Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Per Sasaran ..................................... 35 Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran .................................. 37 Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................... 39

ii

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar .........

ii

7

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.

Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

2.

Mengkoordinasikan

penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah; 3.

Melaksanakan

tugas

pembinaan

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah. Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).


1

1.1 Tugas dan Fungsi Tugas-tugas

perencaan

pembangunan

di

Kabupaten

Blitar

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon IIb dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1) Sekretariat Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan

penatausahaan,

administrasi

kepegawaian, administrasi keuangan, pembiayaan pembangunan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: a.

Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan;

b.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan;

c.

Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

d.

Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;

e.

Pelaksanaan

pembinaan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM),

pengembangan potensi dan kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian; f.

Pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

dan

ketatausahaan

kepegawaian; g.

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaran kegiatan perencanaan, dan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

h.

Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah;


2

i.

Pelaksanaan

koordinasi

penyelenggaraan

musayawarah

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar; j.

Penyediaan fasilitasi pra dan paska Musrenbang Kecamatan;

k.

Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

pembangunan dan perencanaan

alokasi

pembiayaan

pengembangan pembiayaan

pembangunan; l.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

2) Bidang Prasarana Wilayah Bertugas

membantu

Kepala

Badan

menyiapkan

perumusan

kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Blitar di bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah;

b.

Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah;

c.

Penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;

d.

Pelaksanaan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah; e.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pejabat

fungsional perencana di lingkungan bidang prasarana wilayah; f.


3) Bidang Perekonomian Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, koperasi, UKM, perdagangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

3

industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi;

b.

Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang ekonomi;

c.

Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi;

d.

Pelaksanaan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi; e.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pejabat

fungsional perencana di lingkungan bidang ekonomi; f.


4) Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan, mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

b.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pejabat

fungsional perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; c.

Pelaksanaan mensinergikan

koordinasi, rencana

integrasi, program

sinkronisasi pembangunan

dan bidang

pemerintahan dan kemasyarakatan; d.

Penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

e.

Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

4

f.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

5) Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengendalian, evaluasi, data dan statistika yang meliputi pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian, evaluasi, data dan statistika mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;

b.

Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;

c.

Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;

d.

Perumusan kebijakan dan koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan pemantauan

kinerja pembangunan daerah serta sistem dan

pelaporan evaluasi kinerja pembangunan; e.

Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;

f.

Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah;

g.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pengendalian, evaluasi, data dan informatika;

h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi menyusun program penelitian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

5

pelaksanaan penelitian, menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pengkajian serta melaksanakantugas yang diberikan oleh Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: a.

Pengelolaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

b.

Pelaksanaan

pengembangan

hasil

penelitian

dalam

rangka

perumusan kebijakan pembangunan daerah; c.

Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan serta petunjuk operasional penelitian dan pengembangan daerah.


6

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar


7

B. Sumber Daya Organisasi Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang serta anggaran. Sumber daya manusia di Bappeda adalah seperti pada tabel berikut : Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

Golongan No.

Pendidikan

Kontrak

I

II

III

IV

Jumlah

1

SD

-

-

-

-

-

0

2

SLTP

-

-

-

-

-

0

3

SLTA

2

-

2

2

-

6

4

Sarjana Muda

-

-

-

1

-

1

5

Sarjana

1

-

-

29

3

33

6

Pasca Sarjana

-

-

-

9

4

13

Jumlah

3

0

2

41

7

53

Jika dilihat dari struktur jabatannya, maka sumber daya manusia di Bappeda adalah seperti pada tabel berikut : Tabel 1.2 Jabatan Struktural Sumber Daya Aparatur No. 1 2 3 4 5

Jabatan Pimpinan Bappeda Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub bagian/Sub bidang Staf Jumlah

Jumlah (orang) 1 1 5 17 29 53


8

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas tugas di Bappeda seperti terlihat di tabel berikut : Tabel 1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jenis Aset Gedung Kendaraan Dinas roda 4 Kendaraan Dinas roda 2 Komputer Laptop/Note Book Handycam Camera Scanner Printer Slide projector Faximile Ruang Rapat Ruang Kabid dan Sekretratis

Jumlah (unit) 4 27 18 31 2 7 3 14 3 1 3 6

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kabupaten Blitar

di Tahun 2016 sampai dengan APBD

Perubahan TA. 2016 adalah sebesar Rp. 12.071.523.000,-.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan

dari

memanfaatkan

pembuatan

keputusan

sebanyak-banyaknya

yang

beresiko,

pengetahuan

dengan

antisipatif,

mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrument

pertanggung-jawaban,

perencanaan

strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen Kabupaten

nasional. Blitar

Dengan

merupakan

demikian Rencana

rencana Induk

strategis

(master

Bappeda

plan)

yang

komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai misi dan tujuannya. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20162021 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

10

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 selanjutnya diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Periode 2016-2021, sebagai berikut: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Gambar 2.1 Visi Kabupaten Blitar 2016-2021

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut: Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan

kerja,

kemudahan

akses

masyarakat

terhadap

pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan


11

kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 diwujudkan dengan misi sebagai berikut: 1.

MISI I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

2.

MISI II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilainilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.

3.

MISI III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan


12

(termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. 4.

MISI IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

5.

MISI V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6.

MISI VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bappeda dalam hal ini menjalankan Misi IV yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. B. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : 1.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur;

2.

Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional;

3.

Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ;


13

4.

Peningkatan

Fungsi

Kelitbangan

secara

Optimal

dan

Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran yang melekat pada Misi IV RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang berbunyi “Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas juga merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat tercapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan empat sasaran strategis yaitu : 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik aparatur Bappeda;

2.

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda;

3.

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan pengendalian dokumen

perencanaan pembangunan daerah; 4.

Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah. Untuk menunjukkan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Blitar

2016-2021 dengan Renstra BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016-2021 beserta indikator sasaran dan targetnya selama lima tahun kedepan disajikan tabel berikut:


14

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar

Tujuan SKPD

Sasaran SKPD

Indikator Sasaran SKPD

Target Indikator Sasaran SKPD 2016

2017

2018

2019

2020

2021

100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana Bappeda

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional


Prosentase atas kecukupan layanan administrasi perkantoran Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja Bappeda

Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah



55%

60%

65%

70%

75%

80%

Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah


64%

66%

68%

70%

72%

74%


15

86,25 % 87,50 % 88,75 %

90%

91,25 % 92,50 %

C.

Program dan Kegiatan Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis di tahun

2016, Bappeda Kabupaten Blitar didukung oleh 11 program dan 68 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut tampak pada tabel sebagai berikut :


16

Tabel 2.2 Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan Bappeda kabupaten Blitar Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN



Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran





Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan data/informasi

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur mendukung proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) Pendidikan dan pelatihan formal Capacity building perencanaan pembangunan Capacity building TAPD Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Publikasi perencanaan pembangunan daerah Pemeliharaan database pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian

Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan


17

Penyusunan dan publikasi data pembangunan daerah Tahun 2016 Fasilitasi peningkatan kinerja Dewan Riset Daerah

SASARAN STRATEGIS dokumen perencanaan pembangunan daerah

IKU perencanaan

PROGRAM

KEGIATAN

pembangunan daerah

Fasilitasi peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD)

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Penyusunan RKPD Tahun 2017 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017 Fasilitasi kegiatan perencanaan umum dan pengendalian program Pendampingan penyusnan Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 Fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Tahun 2016 Pelaksanaan sosialisasi perda RPJMD Fasilitasi pelaksanaan Dana Transfer (Pusat dan Daerah) Tahun 2016


18

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015 Review RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan TA 2016 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2017 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Pengembangan Software Perencanaan Pembangunan Daerah


19

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan sosial budaya


20

KEGIATAN Fasilitasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Anti Poverty Program (APP) Fasilitasi, Koordinasi, Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Blitar Kajian Penyusunan Product Branding dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif dan memperkuat daya saing daerah Pengembangan Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar Fasilitasi kegiatan pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2016-2020 Fasilitasi menuju Kabupaten Sehat

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2016 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak Evaluasi pelaksanaan PUG Tahun 2015 dan pendampingan PPRG serta fasilitasi menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2016 Workshop/pelatihan Konvensi hak Anak Penyelenggaraan koordinasi, monev program peningkatan kualitas kawasan permukiman di perkotaan (P2KKP Kota) Fasilitasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan tahun 2016 Fasilitasi asistensi perencanaan pembangunan desa Koordinasi, monev program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kinerja TKPKD


21

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Koordinasi dan fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Blitar Koordinasi, fasilitasi, monev percepatan pencapaian target SDGs Kabupaten Blitar Kajian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS) Fasilitasi pelaksanaan Program TMMD Tahun 2016 Penunjang program penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat (PLKSDABM) Tahun 2016 Fasilitasi dan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Penyusunan masterplan drainase perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)


22

SASARAN STRATEGIS


IKU


PROGRAM

Program penelitian dan pengembangan


23

KEGIATAN Penyusunan Review Rencana Terpadu Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh Kajian peluang pengembangan jejaring usaha skala mikro melalui BUMDes di Kabupaten Blitar Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2016 Pengembangan konsep strategi pembangunan pariwisata terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar

SASARAN STRATEGIS

IKU

PROGRAM

KEGIATAN Kajian optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakkan hutan rakyat dalam peningkatan pendapatan petani hutan di Kabupaten Blitar Studi tentang sistem penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar Kajian peningkatan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien di Kabupaten Blitar Fasilitasi dan koordinasi kegiatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Blitar Fasilitasi dan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan Pemetaan potensi bahan pangan lokal dalam rangka upaya peningkatan ketersediaan pangan daerah dan penganekaragaman pangan masyarakat


24

D.

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan

amanah

yang

diterimanya

dan

terus

meningkatkan

kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1



2

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah

Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan

55%



64%

3

4

100%

86,25%


25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian

Kinerja

menyajikan

Indikator

Kinerja

Utama

yang

menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja Organisasi dilakukan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara : 1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2016. 2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penghitungan capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi: 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pancapaian kinerja yang semakin baik Presentase pencapaian =

Realisasi Target

x 100%


26

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

Presentase pencapaian =

Target - (Realisasi Target) Target

x 100%

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100 : 70 s/d <85 : 55 s/d <70 : 0 s/d <55 :

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan Sasaran kinerja dan pelaksanaanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 tampak pada tabel sebagai berikut:


27

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda

INDIKATOR KINERJA Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran

2


3


NO 1

4

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%


86,25%

80%

92,75%


55%

100%

181,81%


64%

66,67%

104,17%

Sesuai dengan tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS 1 : “MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN

APARATUR

PERENCANA

BAPPEDA.” IKU

:



28

Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu “Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran”, pada tahun 2016 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Angka 100% tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut: 100% kebutuhan pelayanan adm perkantoran 100% pemenuhan adm perkantoran

x 100%

= 100%

Artinya dari keseluruhan kebutuhan penyediaan administrasi perkantoran BAPPEDA dapat terpenuhi, terbukti dengan tidak adanya kebutuhan administrasi perkantoran yang tidak terpenuhi sehingga menghambat pelaksanaan kinerja SKPD, mulai dari kebutuhan akan ATK, listrik, air, kebersihan, sambunbgan internet, telepon, dll. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 100% yang mempunyai makna Sangat Berhasil. Adapun Sasaran ini ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. SASARAN STRATEGIS 2 : “MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR BAPPEDA” IKU

: Prosentase keterkelolaan sumberdaya peningkatan kinerja BAPPEDA

internal

untuk

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu “Persentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA”, pada tahun 2016 berhasil terealisasi sebesar 80% dari target 86,25% yang ditetapkan. Rumusan operasional untuk memperoleh angka tersebut adalah:


29

80% sumberdaya internal yang terkelola (SDM dan Sarana dan Prasarana) 100% sumberdaya internal

x 100%

= 80%

Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 target dari indikator pada sasaran strategis 2 belum tercapai. Sebagaimana pada pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan sumberdaya internal BAPPEDA juga tidak mengalami kekurangan yang menghambat pelaksanaan tugas aparatur. Sarana dan Prasarana terpelihara dengan baik. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pengiriman Diklat dan Bimtek juga terpenuhi

sesuai

kebutuhan,

serta

kebutuhan

publikasi

kegiatan

perencanaan pembangunan juga terpenuhi sesuai kebutuhan.

Namun

terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terealisasi dikarenakan kendala administrasi, yaitu kegiatan Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang sedianya dilaksanakan bekerjasama dengan BPS Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana karena belum adanya solusi atau kesepakatan atas mekanisme pembayaran jasa konsultansi.

Meskipun

kegiatannya tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi kebutuhan akan data yang disediakan oleh BPS tetap dapat terpenuhi atas kerjasama yang baik antara BAPPEDA Kabupaten Blitar dengan BPS Kabupaten Blitar. SASARAN STRATEGIS 3 : “MENINGKATNYA

KUALITAS

PERENCANAAN

DAN

PENGENDALIAN

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.” IKU

: Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Tahun 2016 merupakan tahun yang istimewa dalam periode

perencanaan Kabupaten Blitar, karena merupakan tahun transisi dari kepala daerah periode 2011-2015 ke kepala daerah berikutnya yang baru terpilih pada akhir tahun 2016, sehingga pada saat RKPD Tahun 2016 disusun RPJMD Kabupaten Blitar periode 2016-2021 belum tersusun, sedangkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

30

RPJMD periode sebelumnya (2011-2016) tidak mencantumkan Tahun 2016 dalam tahapannya. Sehingga dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 yang disusun pada tahun 2015 berdasarkan isu strategis lokal dan analisis capaian kinerja tahun sebelumnya, dengan melanjutkan program RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dengan merujuk pada rencana pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 periode ke III, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Namun demikian, program pembangunan Tahun 2016 juga dimuat dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 nomor 1 huruf b yang berbunyi “Bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada tahun 2015, maka daerah tersebut menyusun RPJMD Tahun 2016-2021, selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021, juga harus memasukkan program rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2016”. Dengan demikian Visi dan Misi pembangunan Tahun 2016 mengikuti visi dan misi pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk indikator kesesuaian program/kegiatan dalam dokumen perencanaan adalah 100%, dengan rumusan operasional : 100% Program dalam dokumen perencanaan (RKPD) 100% Program

x 100%

= 100%


PERSENTASE

HASIL

PENELITIAN/KAJIAN

YANG

DIMANFAATKAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAERAH.” IKU

: Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

31

Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun 2016 melaksanakan 6 kajian, penelitian dan pengembangan, yaitu: 1. Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes di Kabupaten Blitar 2. Pengembangan

Konsep

Strategi

Pembangunan

Pariwisata

Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blitar 3. Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakkan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan di Kabupaten Blitar 4. Studi

tentang

Sistem

Penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Blitar 5. Kajian

Peningkatan

Sistem

Administrasi

Pendukung

dan

Kearsipan yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Blitar 6. Pemetaan Potensi Bahan Pangan Lokal dalam rangka Upaya Peningkatan

Ketersediaan

Pangan

Daerah

dan

Persentase

hasil

Penganekaragaman Pangan Masyarakat Capaian

Kinerja

untuk

Indikator

Kinerja

penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah sebesar 66,67 persen, dari 6 kajian 4 yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan baik berupa bahan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan/tahapan lanjutan maupun bahan diskusi/FGD dalam pembahasan masalah terkait dengan judul penelitian, yaitu : 1. Kajian peluang pengembangan jejaring usaha skala mikro melalui BUMDes di Kabupaten Blitar, digunakan sebagai dasar pengajuan pembahasan Revisi Peraturan Daerah BUMDes Nomor 14 Tahun 2006 2. Pengembangan

konsep

strategi

pembangunan

pariwisata

terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar, digunakan sebagai alternative pengembangan pariwisata


32

berbasis komunitas (CBT/community based tourism) bagi desa wisata dan TKPKD 3. Kajian optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakkan hutan dalam peningkatan pendapatan petani hutan di Kabupaten Blitar, digunakan sebagai pedoman penyuluhan pola tanam pada lahan tegakkan bagi PPL di Kabupaten Blitar 4. Studi

tentang

system

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar, digunakan sebagai acuan penanganan PMKS di Kabupaten Blitar Meskipun hasil penelitian telah didistribusikan kepada SKPD terkait maupun SKPD pengusul, namun implementasi hasil penelitian tidak bisa segera dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah. Untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD dan seberapa jauh yang telah dicapai pada tahun 2016 disajikan dalam tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Rencana strategis berikut : Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur

INDIKATOR KINERJA Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan

TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA 100%

92,50%

REALISASI

TINGKAT KEMAJUAN

100%

100%

100%

108,11%


33

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA

REALISASI

TINGKAT KEMAJUAN

Bappeda

kinerja BAPPEDA


Prosentase program/kegia tan yang sesuai dengan dokumen perencanaan

80%

100%

125%

Persentase hasil penelitian/kaji an yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

74%

66,67%

90,09%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 (tahun pertama) periode, tiga dari empat indikator telah mencapai target akhir periode Renstra SKPD. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada awal periode sudah sangat baik. B. Realisasi Anggaran Pada tahun 2016, Bappeda Kabupaten Blitar secara keseluruhan menganggarkan sebesar Rp 12.071.523.000,- dengan persentase anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut.


34

Tabel 3.3 Alokasi Per Sasaran Pembangunan


INDIKATOR KINERJA Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA


SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda

ANGGARAN (Rp) 775.617.550,00

(%) ANGGARAN 6,43

1.722.875.000,00

14,27


8.101.950.450,00

67,12


1.471.080.000,00

12,19

12.071.523.000,00

100

JUMLAH

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Kinerja Utama BAPPEDA adalah sebesar 79,31% dari total anggaran, sehingga unsur pendukung mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20,69%. Berikut adalah realisasi keuangan pada masing-masing sasaran pada tahun 2016. Tabel 3.4 Realisasi Anggaran per-Sasaran SASARAN

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)


775.617.550,00

740.476.693,00


CAPAIAN (%) 95,47%

35

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

1.722.875.000,00

1.463.312.759,00

CAPAIAN (%) 84,93%

8.101.950.450,00

7.216.657.078,00

89,07%

1.471.080.000,00

1.332.520.068,00

90,58%

12.071.523.000,00

10.752.966.598,00

89,07%

SASARAN Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Total

Kinerja penyerapan keuangan BAPPEDA Kabupaten Blitar pada dasarnya cukup baik. Capaian kinerja keuangan 89,07% tersebut dapat lebih maksimal apabila 2 (dua) kegiatan yang seharusnya dikerjasamakan dengan BPS Kabupaten Blitar dapat terlaksana. Karena tidak terlaksananya dua kegiatan yaitu Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.025.000,- dan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-, sehingga kinerja penyerapan anggaran tidak mencapai 90%.

Tidak terlaksananya kedua kegiatan tersebut

dikarenankan belum adanya kesepakatan tentang mekanisme pembayaran.


36

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

ALOKASI (Rp.)

REALISASI (Rp.)

CAPAIAN

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana bappeda


100%

100%

100%

775.617.550,00

740.476.693,00

95,47%

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur bappeda

Prosentase 86,25% keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA

80%

92,75%

1.722.875.000,00

1.463.312.759,00

84,93%



100%

181,81%

8.101.950.450,00

7.216.657.078,00

89,07%

55%


37

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

ALOKASI (Rp.)

REALISASI (Rp.)

CAPAIAN


64%

66,67%

104,17%

1.471.080.000,00

1.332.520.068,00

90,53%

12.071.523.000,00

10.752.966.598,00

89,07%

TOTAL


38

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana Bappeda Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

INDIKATOR KINERJA

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran Prosentase keterkelolaan sumberdaya internal untuk peningkatan kinerja BAPPEDA Prosentase program/kegiata n yang sesuai dengan dokumen perencanaan

100%

95,47%

4,53%

92,75%

84,93%

7,82%

181,81%

89,07%

92,74%

104,17%

90,53%

13,64%



39

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Blitar adalah sebesar 125,48% dengan predikat Sangat Berhasil. Capaian tersebut diukur berdasarkan 4 (empat) Indikator Kinerja yang didukung dari pelaksanaan 11 program dan 68 kegiatan. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut Bappeda Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12.071.523.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.752.966.598,atau 89,07% dari total alokasi yang ada dengan rata-rata tingkat efisiensi antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran sebesar 35,48%. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2016. Semoga laporan ini menjadi salah satu perwujudan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.


40

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Recommend Documents