LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Alhamdulillah dengan rahmat dan inayah Allah SWT, laporan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014 dapat tersusun. Dalam rangka mengejawantahkan visi misi : “Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dalam cetak biru dan renstra badan peradilan 2010-2035, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, menyusun rencana strategis tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjadi pedoman dalam melaksanakan perubahan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Tahun 2014

merupakan tahun kelima dari rencana jangka menengah

yang tertuang dalam rencana strategis tersebut. Dalam rangka memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyusun

Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan ini menguraikan capaian-capaian kinerja di tahun 2014. Disamping itu, juga menguraikan capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dalam Bab III, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

i

Kata Pengantar

Demikianlah laporan ini disusun, sumbang saran dan kritik kami harapkan, semoga bermanfaat, terima kasih.


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekuif

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014, merupakan LAKIP kelima sejak dikeluarkannya Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2010 – 2014. Dalam LKjIP ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2010-2014. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus dan dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan 100% 100% Persentase perkara yang diselesaikan 100% 103,08% Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan

100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1


100%

Capaian 100% 103,08% 100% 101,03%

iii

Ringkasan Eksekuif

SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase putusan pengadilan tingkat pertama 98% 99,04% yang tidak diajukan banding Persentase penurunan upaya hukum banding Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi Persentase penurunan upaya hukum kasasi

Capaian 101,06%

100% 46%

103,70% 32,31%

103,70% 70,24%

100%

93,18%

93,18%

Persentase penurunan upaya hukum PK 100% -100% Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2

-100% 65,54%

SASARAN STRATEGIS 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase berkas yang diajukan banding yang 100% 79,55% 79,55% disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap 100% 100% 100% didistribusikan ke Majelis Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3

89,78%

SASARAN STRATEGIS 4 Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap Peradilan (Access to justice) Indikator Kinerja Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line

Target Realisasi 100% 100%


Capaian 100%

100%

SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase putusan pengadilan perkara 80% 100% 125% berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

125% iv

Ringkasan Eksekuif

SASARAN STRATEGIS 6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Pengaduan Masyarakat yang 100% 91,67% ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

Capaian 91,67% 100%


95,84%

SASARAN STRATEGIS 7 Peningkatan Kualitas SDM Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis 100% 100% yudisial Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non 100% 100% yudisial

Capaian 100%


100%

Rata-rata capaian kinerja pada keseluruhan sasaran strategis

96,74%


100%

v

DAFTAR ISI, TABEL & GRAFIK

Daftar Isi, Tabel & Grafik

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

vi

DAFTAR TABEL

vii

DAFTAR GRAFIK

ix

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

2

C. Struktur Organisasi

3

D. Sistematika Penyajian

4

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

6

A. Rencana Strategis 2010 - 2014

6

a. Visi dan Misi

7

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

8

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

9

d. Indikator Kinerja Utama

11

B. Rencana Kinerja Tahunan 2014

14

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014

15

AKUNTABILITAS KINERJA

18

A. Pengukuran Kinerja

18

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

22

C. Akuntabilitas Keuangan

67

PENUTUP

73

LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi

2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 4. Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2010 – 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


vi


DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama

11

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan PTA Mataram 2014

14

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja Tahunan PTA Mataram 2014

16

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Tahunan PTA Mataram 2014

18

Tabel 3.2

Asumsi Laporan Tunggakan Perkara PTA Mataram yang Diputus Periode 2007 s.d 2014

25

Tabel 3.3

Gambaran Keadaan Perkara dalam 8 Tahun

28

Tabel 3.4

Perkara Putus dan Masuk seta Jumlah SDM yang Menangani PTA Mataram Periode 2007 s.d 2014

Tabel 3.5

Kinerja

29

Hakim dan Panitera Pengganti dalam

Penyelesaian Perkara setiap bulan sepanjang Tahun 2014 Tabel 3.6

Gambaran Penyelesaian Perkara dalam Jangka Waktu Penyelesaian Periode 2007 s.d 2014

Tabel 3.7

37

Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK Periode 2007 s. d 2014

Tabel 3.10

36

Keadaan Perkara Tingkat Banding (PTA Mataram) Periode 2007 s.d 2014

Tabel 3.9

33

Keadaan Perkara Tingkat Pertama (PA Sewilayah PTA Mataram) Periode 2007 s.d 2014

Tabel 3.8

30

40

Realisasi Kinerja Terhadap Putusan Tingkat Banding Yang Tidak Diajukan Kasasi

40

Tabel 3.11

Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding

41

Tabel 3.12

Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi

43

Tabel 3.13

Persentase Penurunan Upaya Hukum PK

44

Tabel 3.14

Jumlah Pengunjung Meja Informasi berdasarkan Tujuan

Tabel 3.15

51

Data Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Reguler Tahun 2014


58 vii


Tabel 3.16

Realisasi Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Per Januari sampai Desember 2014

67

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran Per Kegiatan TA. 2014

68

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran Per Program TA. 2014

71

Tabel 4.1

Pencapaian IKU

74


viii


DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1

Keadaan Sisa Perkara PTA Mataram Periode 2007 s.d 2014

Grafik 3.2

Keadaan Perkara Yang Diterima PTA Mataram Periode 2007 s.d 2014

Grafik 3.3

28

Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan Banding Periode 2007 s.d 2014

Grafik 3.5

28

Keadaan Perkara Yang Diputus PTA Mataram Periode 2007 s.d 2014

Grafik 3.4

26

38

Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah PTA Mataram

Grafik 3.6

Periode 2007 s.d 2014

38

Persentase Penurunan Upaya Huku Banding

42


ix

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa : ”peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”. Kekuaasan Kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas umum penyelenggaraan negara; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, manyatakan : “standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan


1

Bab I Pendahuluan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur”. B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reansuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

2

Bab I Pendahuluan

hukumnya.” (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) 2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) 3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap

pelaksanaan

administrasi

umum

kesekretariatan

serta

pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). 4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 6. Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991). C. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

3

Bab I Pendahuluan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa : ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1. Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari : 1.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2. Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris. 4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Panitera, 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding serta Panitera Pengganti. 5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum. D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2014. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud,


4

Bab I Pendahuluan

sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram disusun sebagai berikut : BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi. BAB II – Perencanaan Dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja 2014. BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Pengadilan

Tinggi

Agama

Mataram

dikaitkan

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis

dengan untuk

Tahun 2014. BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


5

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014 Tahun 2014 merupakan tahun kelima dari rencana strategis (renstra) pengadilan Tinggi Agama Mataram 2010 – 2014 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. a.

VISI dan MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.


6


Visi Pengadilan

Tinggi Agama Mataram mengacu pada Visi

Mahkamah Agung RI

yang berhasil dirumuskan pada Rakernas

Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya. Penjelasan : a). Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan yang

institusi

berada

lembaga Agung

dalam Mahkamah

dan

Peradilan

Badan Agama

khususnya ; b). Mataram,

tentu

menunjukkan

saja

Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung”

lokasi

keberadaan Pengadilan Tinggi Agama; c). Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran; Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguraikannya dalam 5 (lima) pilar misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.


7


2.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan Dan Sasaran Strategis a). Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi Pengadilan

Tinggi Agama Mataram. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Indikator : Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Indikator

:

(1)

Persentase

bantuan

hukum

miskin/minoritas/terpinggirkan

golongan

yang

dapat

dilayani ; (2) Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap)

dan

tepat waktu; (3) Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia. 3. Masyarakat percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

8


Indikator

: (1) Persentase putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi; (2) Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

b). Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjadi 7 (tujuh) sasaran strategis adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. c.

Program Utama Dan Kegiatan Pokok Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :


9


a). Penyelesaian Perkara Banding. b). Penyelesaian Sisa Perkara Banding. c). Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. d). Registerasi dan pendistribusian berkas perkara banding ke Majelis Hakim yang tepat waktu. e). Publikasi dan transparasi proses penyelesaian putusan banding. f).

Pemanfaatan SIADPTA (Sistem Administrasi Perkara PTA) secara terukur dan akuntabel.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : a). Pelaksanaan pembinaan berstruktur teknis yudisial dan non yudisial. b). Tindak lanjut pengaduan yang masuk. c). Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.


10


Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010 - 2014 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menetapkan dan me-reviu kembali

Indikator

Kinerja

Utama

berdasarkan

Surat

Keputusan

Panitera/Sekretaris No. : W22-A/537.a/OT.01.2/SK/II/2013, tanggal 20 Maret 2014. (sebagaimana terlampir).

d.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang digunakan, sebagai berikut : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Mataram

No. 1

Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara.


Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data Laporan Bulanan & Laporan Tahunan Laporan Bulanan &Laporan Tahunan

1)

Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Pansek

2)

Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan



11


No.

2

Kinerja Utama

Peningkatan akseptabilitas putusan hakim


Penjelasan Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara). Perbandingan antara selisih jumlah perkara putus pada pengadilan tk. I dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus di tk. I

Penanggung Jawab

Sumber Data


Laporan Bulanan &Laporan Tahunan

Hakim Majelis

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3)

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

4)

Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding

5)

Persentase penurunan upaya hukum banding.

Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum banding terhadap jumlah perkara tahun lalu.

Hakim Majelis


6)

Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi.

Perbandingan antara selisih jumlah upaya hukum banding dengan jumlah upaya hukum kasasi selama tahun berjalan (Un).

Hakim Majelis


7)

Persentase penurunan upaya hukum kasasi

Hakim Majelis


8)

Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali

Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum kasasi terhadap jumlah perkara tahun lalu (Un-1). Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum PK terhadap jumlah perkara tahun lalu (Un-1).

Hakim Majelis



12


No. 3

4

5

6

Kinerja Utama Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Penanggung Jawab

Sumber Data

Perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B serta edoc) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

Pansek


Pansek


Penjelasan

9)

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

10)

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (accses to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan

11)

Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara yang diputus.

Kepaniteraan dan Kesekretariatan


12)

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Perbandingan antara perkara yang ditindaklanjuti /dieksekusi dengan perkara yang belum ditindaklanjuti/dieksekusi.

Ketua Pengadilan dan Pansek


Meningkatnya Kualitas Pengawasan

13)

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.




13


No.

7

Kinerja Utama


Peningkatan Kualitas SDM

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

14)

Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.



15)

Persentase pegawai yang mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek bagi tenaga teknis yudisial.

Perbandingan antara SDM teknis yudisial yang mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek dengan jumlah SDM teknis yudisial.



16)

Persentase pegawai yang mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek bagi tenaga non teknis yudisial.

Perbandingan antara SDM non teknis yudisial yang mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek dengan jumlah yang SDM non teknis yudisial.



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Rencana Kinerja Tahun 2014 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut : Tabel 2.2 Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014 No. 1

Uraian Meningkatnya penyelesaian perkara

SASARAN Indikator Kinerja 1) Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan 2) 3)

Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan


Target 2014 100% 100% 100%

14


No. 2

SASARAN Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding Persentase penurunan upaya hukum banding Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi Persentase penurunan upaya hukum kasasi Persentase penurunan upaya hukum PK Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap .

Target 2014

10)

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100%

11)

Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line.

100%

12)

Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

80%

13)

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

Uraian Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

4) 5) 6) 7) 8)

3

4

5

6

7

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan Meningkatnya Kualitas Pengawasan


9)

98% 100% 46% 100% 100% 100%

14). Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

15).

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

16).

Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100%


15


C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2014 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah

menjadi

kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan

Tingkat

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh

Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014, adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014 No. 1

Uraian Meningkatnya penyelesaian perkara

SASARAN Indikator Kinerja 1) Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan 2) 3)

2


4) 5) 6)

Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding Persentase penurunan upaya hukum banding Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi


Target 2014 100% 100% 100% 98% 100% 46% 16


No.

3

Uraian

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

SASARAN Indikator Kinerja 7) Persentase penurunan upaya hukum kasasi 8) Persentase penurunan upaya hukum PK 9) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Target 2014 100% 100% 100%

10)

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

11)

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line

100%

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan Meningkatnya Kualitas Pengawasan

12)

Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

80%

13)

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

6

7


14) Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

15)

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

16)

Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100%

Jumlah anggaran kegiatan Rp. 13.683.227.000,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).


17

Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014 dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014

No.

Sasaran

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

1). 2). 3).

2


Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

103,08%

103,08%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan Persentase putusan pengadilan Tk. Pertama yang tidak diajukan banding Persentase penurunan upaya hukum banding

100%

100%

100%

98%

99,04%

101,06%

100%

103,70%

103,70%

Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak diajukan kasasi Persentase penurunan upaya hukum kasasi Persentase penurunan upaya hukum PK

46%

32,31%

70,24%

100%

93,18%

93,18%

100%

-100%

-100%

Indikator Kinerja

4).

5). 6).

7). 8).


18


No. 3

Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

9).

10).

4

5

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan

11).

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

13).

12).

14). 7


Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line

100%

79,55%

79,55%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi) Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan yang ditindaklanjuti Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

80%

100%

125%

100%

91,67%

91,67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indikator Kinerja

15). 16).

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus : 1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus : Capaian = Realisasi x 100 % Target


19


2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat capaian, maka digunakan rumus : Capaian = Target – (Realisasi - Target) x 100 % Target Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2014. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapian 2014. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2015. Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal renstra 20152019 secara berkesinambungan. Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2014, sebagai berikut : 1.

Sasaran yang telah dicapai 100% (6 sasaran dengan 7 indikator), sebagai berikut : 1.1

Meningkatnya Penyelesaian Perkara (sasaran 1), yaitu pada : (1) Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan

ditargetkan

100%, terealisasi 100% (indikator 1) (2) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator 3)


20


1.2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (sasaran 3), yaitu pada : (3) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator 10) 1.3

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), (sasaran 4), yaitu pada : (4) Persentase putusan perkara yang dapat diakses online ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator 11)

1.4 Meningkatnya kualitas pengawasan (sasaran 6), yaitu pada : (5) Persentase temuan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator 14) 1.5 Peningkatan Kualitas SDM (sasaran 7), yaitu : (6). Pada indikator 15 : Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial ditargetkan 100%, terealisasi 100% (100% capaian) (7). Pada indikator 16: Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial ditargetkan 100%, terealisasi 100% (100% capaian) 2. Sasaran yang melebihi 100% (3 sasaran dengan 4 indikator), sebagai berikut : 1.1

Meningkatnya Penyelesaian Perkara (sasaran 1), yaitu : (1) Pada indikator 2 : Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dan terealisasi 103,08% ( 103,08% capaian)

1.2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim (sasaran 2), yaitu : (2) Pada indikator 4 : Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan banding ditargetkan 98% dan terealisasi 99,04% (101,06% capaian) (3) Pada indikator 5 : Persentase penurunan upaya hukum banding ditargetkan 100% dan terealisasi 103,70% (103,70% capaian)


21


1.3 Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan (sasaran 5), yaitu : (4) Pada indikator 12 : Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti/dieksekusi

ditargetkan 80% dan terealisasi 100% (125% capaian) 3. Sasaran yang belum tercapai 100% (3 sasaran dengan 5 indikator), sebagai berikut : 1.1

Peningkatan akseptabilitas putusan hakim (sasaran 2), yaitu : (1) Pada indikator 6 : Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak diajukan kasasi ditargetkan 46%, terealisasi 32,31% (70,24% capaian) (2) Pada indikator 7 : Persentase penurunan upaya hukum kasasi ditargetkan 100%, terealisasi 93,18% (93,18% capaian) (3) Pada indikator

8 : Persentase penurunan upaya hukum PK

ditargetkan 100%, terealisasi -100% (-100% capaian) 1.2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (sasaran 3), yaitu : (4) pada indikator 9 : Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100%, terealisasi 79,55% (79,55% capaian). 1.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan (sasaran 6), yaitu : (7). Pada Indikator 13 : Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

ditargetkan 100%, terealisasi 91,67% (91,67%

capaian) B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2014, fokus


22


Pengadilan Tinggi Agama Mataram

memastikan semua sistem tersebut

berjalan dengan efektif. Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan

Pengadilan Tinggi

Agama Mataram selama tahun 2014, meliputi: 1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi: a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009; b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan; 2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui : a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara panitera pengganti dan hakim : 3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan PTA Mataram, informasi status perkara) a. Kontinuitas penyempurnakan direktori putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. b. Kontinuitas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data). c. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Mataram

dalam keterbukaan informasi

melalui situs web.


23


Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun belum tercapai ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : N o 1 2 3

Indikator Kinerja Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan Persentase Perkara yang diselesaikan Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Capaian (%) 2012 2011

Target 2014 (%)

Realisasi 2014 (%)

Capaian 2014 (%)

2013

100

100

100

75

-128.57

66.67

0

100

103,08

103,08

108,89

93,02

112,39

100

100

100

100

108,15

100

100

93.33

Rata-rata capaian

101,03

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

menggunakan tiga indikator

untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara, yaitu :

Pertama, jumlah tunggakan perkara semakin sedikit. Indikator ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggakan perkara banding ke tingkatan yang lebih sedikit.

Kedua, rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%.


24

2010


Ketiga, jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Jika indikator ini mencapai target minimal (100%) yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus ditangani (diluar sisa perkara awal) maka diharapkan memberi dampak positif terhadap kenaikan kinerja penyelesaian perkara dan penurunan tunggakan perkara. 1. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 1, yaitu : Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang masuk maka diasumsikan tunggakan perkara yang diputus (selisih putus dengan masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu). Tabel 3.2 Asumsi Laporan Tunggakan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang Diputus Periode 2007 S.D 2014 Tunggakan perkara yang Sisa Tahun diputus No. Tahun Putus Masuk Lalu (persentase) (Sisa awal) (Jumlah terselesaikan) 1 2007 76 75 9 11.11% 1 2 2008 125 122 8 37.50% 3 3 2009 91 107 5 -320.00% -16 * 4 2010 150 150 21 0.00% 0 5 2011 127 113 21 66.67% 14 6 2012 120 129 7 -128.57% -9 * 7 2013 147 135 16 75.00% 12 8 2014 134 130 4 100% 4 *Tidak ada tunggakan perkara yang diputus Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

25


Berdasarkan IKU,

persentase tunggakan perkara yang diputus

adalah selisih perkara diputus dengan perkara masuk dibanding sisa perkara tahun lalu (sisa awal). Pengadilan

Tinggi

Agama

Mataram

mempunyai

kinerja

penyelesaian tunggakan perkara tertinggi pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada tahun 2009 dan 2012 (sebagaimana tercatat pada tabel asumsi laporan tunggakan perkara tersebut). Pada tabel terlihat bahwa persentase tahun 2009 dan 2012 pada posisi minus, yaitu tercatat sisa perkara pada tahun 2008 sebanyak 5 perkara selanjutnya pada tahun 2009, sehingga persentase pengikisan perkara menjadi minus/dibawah target yang diharapkan. Namun berdasarkan hasil analisa, hal ini disebabkan oleh banyaknya perkara yang masuk pada akhir tahun (bulan Desember) yang mengakibatkan meningkatnya sisa perkara. Grafik sisa perkara dari tahun 2007 s.d 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Grafik 3.1 Keadaan Sisa Perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram Periode 2007 s.d 2014 25

21

21

20

16

15 10

8

7

5

4

5

0

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan dikatakan berkinerja baik jika jumlah perkara sisa/tunggakan semakin sedikit dari periode sebelumnya. Berdasarkan data tersebut di atas yang dihimpun dari laporan tahunan dari 2007 sampai dengan 2014, tahun 2014 merupakan capaian kinerja tertinggi selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 pada indikator persentase tunggakan perkara yang diselesaikan.


26


Uraian perhitungan besarnya persentase tunggakan perkara yang diselesaikan dari tahun 2007 sampai dengan 2014, yaitu : a). Tahun 2007 = (76 – 75) : 9 x 100% = 11,11 % (jumlah Hakim 11 orang) b). Tahun 2008 = (125 – 122) : 8 x 100% = 37,5 % (jumlah Hakim 11 orang) c). Tahun 2009 = (91 – 107) : 5 x 100% = -3,2 % (jumlah Hakim 14 orang) d). Tahun 2010 = ( 150 – 150) : 21 x 100% = 0 % ( jumlah Hakim 19 orang) e). Tahun 2011 = (127 – 113) : 21 x 100% = 66,67 % (jumlah Hakim 20 orang) f). Tahun 2012 = (120 – 129) : 7 x 100% = -128,57 %( jumlah Hakim 16 orang) g). Tahun 2013 = (147 – 135) : 16 x 100% = 75 % ( jumlah Hakim 22 orang) h). Tahun 2014 = (134 – 130) : 4 x 100% = 100 % ( jumlah Hakim 22 orang) Sehingga dapat disimpulkan besarnya persentase

tunggakan

perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2014 sebesar (100%). 2. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 2, yaitu : Persentase Perkara yang diselesaikan Rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerima perkara sebanyak 130 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun lalu sebanyak 4 perkara dan memutus sebanyak 134 perkara, selanjutnya mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 134 perkara. Sedangkan tahun 2013 sebanyak 147 perkara, hal ini karena perkara masuk pada tahun 2013 lebih banyak dibanding tahu 2014. Jika dipandang dari rasio penyelesaian perkara pada tahun 2014 berada di level 103,08 %, turun sebesar (5,81 %)

dibanding rasio

penyelesaian perkara pada tahun 2013 yang berada dilevel (108,89 %).


27


Tabel 3.3 Gambaran Keadaan Perkara dalam 8 tahun terakhir (2007 -2014) Tahun

Sisa Tahun lalu

Masuk ybs

Jumlah

Putus

Sisa Akhir

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9 8 5 21 21 7 16 4

75 122 107 150 113 129 135 130

84 130 112 171 134 136 151 134

76 125 91 150 127 120 147 134

8 5 21 21 7 16 4 0

Grafik 3.2 Keadaan Perkara Yang Diterima Pengadilan Tinggi Agama Mataram Periode 2007 s.d 2014 160 140 120 100 80 60 40 20 0

150 122

129

135

130

2012

2013

2014

113

107 75

2007

2008

2009

2010

2011

Grafik3.3 Keadaan Perkara Yang Diputus Pengadilan Tinggi Agama Mataram Periode 2007 s.d 2014 150

150 100

125

147

127

120

2011

2012

134

91

76

50 0 2007

2008

2009

2010


2013

2014

28


Dari grafik di atas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan trend fluktuatif. Meskipun demikian sisa perkara dapat ditekan semakin sedikit dan dicapai pada tahun 2014 yaitu 0 perkara. Pada tahun 2014, perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah 130 perkara, dan

yang diputus sejumlah 134 perkara, diasumsikan selisih

tersebut sebagai kinerja dalam menyelesaikan tunggakan perkara sejumlah 4 perkara. Adapun sisa perkara tahun 2013 berjumlah 4 perkara. Untuk lebih jelasnya, gambaran penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2007 s.d 2014 yaitu dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah perkara masuk, dapat lihat pada uraian berikut : Tabel 3.4 Perkara Putus dan Masuk serta Jumlah SDM Hakim yang Menangani Pengadilan Tinggi Agama Mataram Periode 2007 s/d 2014 No.

Tahun

Putus

Masuk

%

SDM Hakim

1 2 3 4 5 6 7 8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

76 125 91 150 127 120 147 134

75 122 107 150 113 129 135 130

101.33 102.46 85.05 100.00 112.39 93.02 108.89 103.08

11 11 14 19 20 16 22 22

Gambaran kinerja Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2007 s.d 2014 dengan membandingkan perkara masuk dan putus : a. Tahun 2007 = 76 : 75 (101,33 %) jumlah Hakim Tinggi 11 orang b. Tahun 2008 = 125 : 122 (102,46 %) jumlah Hakim Tinggi 11 orang c. Tahun 2009 = 91 : 107 (85,05 %) jumlah Hakim Tinggi 14 orang d. Tahun 2010 = 150 : 150 (100 %) jumlah Hakim Tinggi 19 orang e. Tahun 2011 = 127 : 113 (112,39 %) jumlah Hakim Tinggi 20 orang Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

29


f. Tahun 2012 = 120 : 129 (93,02 %) jumlah Hakim Tinggi 16 orang g. Tahun 2013 = 147 : 135 (108,89 %) jumlah Hakim Tinggi 22 orang h. Tahun 2014 = 134 : 130 (103,08 %) jumlah Hakim Tinggi 22 orang Adapun kinerja Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti dalam menyelesaikan perkara setiap bulan adalah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.5 kinerja hakim dan panitera pengganti dalam penyelesaian perkara setiap bulan sepanjang tahun 2014 : Perkara No.

Bulan

Sumber Daya Manusia Hakim Tinggi

Sisa

Masuk

Putus

PP

Ket.

Jumlah

*Kinerja (%)

Jumlah

*Kinerja (%)

1

Januari

8

5

6

83.33

6

83.33

2

Pebruari

12

6

12

50.00

7

85.71

3

Maret

13

8

12

66.67

7

114.29

4

April

17

11

18

61.11

7

157.14

5

Mei

13

17

12

141.67

4

425.00

6

Juni

16

13

9

144.44

5

260.00

7

Juli

2

14

15

93.33

7

200.00

8

Agustus

14

9

18

50.00

7

128.57

9

September

1

9

11

12

91.67

5

220.00

10

Oktober

1

11

13

15

86.67

7

185.71

11

Nopember

1

11

7

21

33.33

7

100.00

12

Desember

1

4

20

21

95.24

8

250.00

Total

4

130

134

171

83.12

77

184.15

Kinerja = perkara putus/jumlah SDM x 100% = ……. %

Dari tabel tersebut, dapat dilihat capaian kinerja Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti setiap bulan. a.

Pada bulan Januari, perkara berhasil diputus 5 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 5 : 6) x 100% = 83,33%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (5 : 6) x 100% = 83,33%.


30


b.

Pada bulan Pebruari, perkara berhasil diputus 6 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 12 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 6 : 12) x 100% =50%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (6 : 7) x 100% = 85,71 %.

c.

Pada bulan Maret, perkara berhasil diputus 8 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 12 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 8 : 12) x 100% =66,67%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (8 : 7) x 100% = 114,29%.

d.

Pada bulan April, perkara berhasil diputus 11 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 18 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 11 : 18) x 100% = 61,11%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (11 : 7) x 100% = 157,14%.

e.

Pada bulan Mei, perkara berhasil diputus 17 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 12 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 17 : 12) x 100% = 141,67%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (17 : 4) x 100% = 425%.

f.

Pada bulan Juni, perkara berhasil diputus 13 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 9 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 13 : 9) x 100% = 144,44%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (13 : 5) x 100% = 260%.

g.

Pada bulan Juli, perkara berhasil diputus 14 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 15 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 14 : 15) x 100% = 93,33%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (14 : 7) x 100% = 200%.

h.

Pada bulan Agustus, perkara berhasil diputus 9 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 18 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 9 : 18) x 100% = 50%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (9 : 7) x 100% = 128,57%.

i.

Pada bulan September, perkara berhasil diputus 11 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 12 orang. Kinerja Hakim


31


Tinggi = ( 11 : 12) x 100% = 91,67%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (11 : 5) x 100% = 220%. j.

Pada bulan Oktober, perkara berhasil diputus 13 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 15 orang. Kinerja Hakim Tinggi = (13 : 15) x 100% = 86.67%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (13 : 7) x 100% = 185,71%.

k.

Pada bulan Nopember, perkara berhasil diputus 7 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 21 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 7 : 21) x 100% = 33,33%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (7 : 7) x 100% = 100%.

l.

Pada bulan Desember, perkara berhasil diputus 20 perkara, sedangkan jumlah Hakim Tinggi yang menyelesaikan 21 orang. Kinerja Hakim Tinggi = ( 20 : 21) x 100% = 95,24%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (20 : 8) x 100% = 250%. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

besar persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2014, yaitu (103,08%), dengan kinerja Para Hakim Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara sepanjang tahun 2014 sebesar 83,12%. Sedangkan kinerja Panitera Pengganti sepanjang tahun 2014 sebesar 184,15%. Indikator 1 dan 2 ini diakomodir oleh Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada kegiatan Penyelesaian administrasi perkara dengan anggaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 3. Penjelasan sasaran startegis 1 pada indikator 3, yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Pada tahun sebelumnya indikator ketiga pada sasaran strategis ini yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah persentase perkara Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

32


yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan. Jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyelesaian Perkara. Dalam SEMA tersebut dinyatakan bahwa :” perkaraperkara di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi”. Namun pada tahun 2014 ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tertanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Dalam SEMA tersebut, poin 2 dinyatakan bahwa : Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan”. Menindaklanjuti dari ketentuan dalam SEMA tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan melakukan rapat pembahasan reviu terhadap IKU dengan hasil Keputusan Panitera/Sekretaris Nomor : W22-A/ 573.a/SK/OT.01.2/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014. Pada tahun 2014, perkara yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan berjumlah 130 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 130 perkara. Jadi, besarnya persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu sebesar (100%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : Tabel 3.6 Gambaran Penyelesaian Perkara dalam Jangka Waktu Penyelesaian Periode 2007 s.d 2014 Jangka Waktu Penyelesaian Tahun 1 bln 2 bln 3 bln 4 bln 5 bln 6 bln >6 bln 1 0 2007 38 32 3 1 1 0 1 2008 85 25 4 7 3 2009 2010

40 32

31 59

20 30


0 12

0 7

0 8

0 2 33


Tahun 2011 2012 2013 2014

1 bln 78 77 74 83

Jangka Waktu Penyelesaian 2 bln 3 bln 4 bln 5 bln 2 28 14 4 1 24 11 5 1 48 18 5 0 38 9 3

6 bln 1 1 0 1

>6 bln 0 1 1 0

Gambaran kinerja Penyelesaian Perkara dalam waktu maksimal 3 bulan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2007 s.d 2014, yaitu dengan membandingkan perkara yang diselesaikan dalam waktu tiga bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara awal) adalah : a. Tahun 2007 = 73 : 75 (97,33 %) jumlah Hakim 11 orang b. Tahun 2008 = 114 : 122 (93,44 %) jumlah Hakim 11 orang c. Tahun 2009 = 91 : 107 (85,05 %) jumlah Hakim 14 orang d. Tahun 2010 = 121 : 150 (80,67%) jumlah Hakim 19 orang e. Tahun 2011 = 120 : 113 (106,19 %) jumlah Hakim 20 orang f. Tahun 2012 = 112 : 129 (86,82 %) jumlah Hakim 16 orang g. Tahun 2013 = 140 : 135 (103,70 %) jumlah Hakim 22 orang h. Tahun 2014 = 130 : 130 (100 %) jumlah Hakim 22 orang Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan pada tahun 2014 sebesar (100%). Indikator 3 ini diakomodir oleh Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada kegiatan Penyelesaian Putusan dengan

anggaran

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).


34


Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

menggambarkan

tingkat

akseptabilitas masyarakat terhadap hasil putusan hakim. Semakin tinggi tingkat akseptabilitas putusan hakim artinya tingkat kepuasan dan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan hakim meningkat. Pada sasaran ini ditandai dengan 5 (lima) indikator bersifat out come. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : N o 4 5 6 7 8

Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang tidak naik Banding Persentase Putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi Persentase penurunan upaya hukum Banding Persentase penurunan upaya hukum Kasasi Persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)

Capaian (%) 2012 2011

Target 2014 (%)

Realisasi 2014 (%)

Capaian 2014 (%)

2013

98

99,04

101,06

103.04

-128.57

66.67

0

46

32,31

129,76

42,18

10

44,09

47,33

100

103,70

103,70

95,35

85,84

124,67

59,81

100

93,18

93,18

121,30

47,89

110,13

80,3

100

-100

-100

158,33

-100

175

66,67

Rata-rata capaian

65,54

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi : bimbingan dalam penanganan perkara, simulasi dan eksaminasi, DDTK maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali. 1. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 4, yaitu Persentase Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan Banding Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak mengajukan banding merupakan perbandingan antara selisih jumlah Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

35

2010


perkara putus di tingkat pertama dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus ditingkat pertama tersebut. Pada tahun 2014, putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding berjumlah 130 perkara. Sedangkan jumlah perkara putus pada pengadilan tingkat pertama sebanyak 13.527 perkara, sehingga jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding sejumlah 13.397 perkara atau sebesar (99,04%) artinya hanya 0,96% dari jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding. Sedangkan target pada tahun 2014 yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2014 sebesar 98%, sehingga jika dikalkulasi capaiannya sebesar (101, 06%). Sementara di tahun 2013, persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan sejumlah 12.356 perkara (98,92%) dengan capaian sebesar (103,04%). Keadaan perkara di tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan di tingkat banding, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.7 Keadaan Perkara Tingkat Pertama (Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram) Periode 2007 s.d 2014 Tahun

Sisa Tahun lalu

Masuk ybs

Jumlah

Putus

Sisa Akhir

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

551 642 789 922 900 1.191 1.469 1.341

3.484 4.392 7.054 6.109 7.961 9.895 12.363 13.634

4.035 5.034 7.843 7.031 8.861 11.086 13.832 14.975

3.393 4.248 6.921 6.131 7.670 9.617 12.491 13.527

642 786 922 900 1.191 1.469 1.341 1.448

Sumber : Laporan Tahunan PTA Mataram Tahun 2007 sampai dengan 2014


36


Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tabel 3.8 Keadaan Perkara Pada Tingkat Banding ( Pengadilan Tinggi Agama Mataram) Periode 2007 s.d 2014 Sisa Tahun Masuk ybs Jumlah Putus lalu 9 8 5 21 21 7 16 4

75 122 107 150 113 129 135 130

84 130 112 171 134 136 151 134

76 125 91 150 127 120 147 134

Sisa Akhir 8 5 21 21 7 16 4 0

Sumber : Laporan Tahunan PTA Mataram Tahun 2007 sampai dengan 2014

Gambaran persentase perkara yang tidak diajukan banding tahun 2007 s.d 2014 dengan membandingkan perkara putus di tingkat pertama dengan perkara yang diajukan banding, sebagai berikut : a.

Tahun 2007 = (3.393 – 75) : 3.393 x 100% = (97,76 %)

b.

Tahun 2008 = (4.248 – 122) : 4.248 x 100% = (97,06 %)

c.

Tahun 2009 = (6.921 – 107) : 6.921 x 100% = (98,69 %)

d.

Tahun 2010 = (6.131 – 150) : 6.131 x 100% = (97,55 %)

e.

Tahun 2011 = (7.670 – 113) : 7.670 x 100% = (98,34 %)

f.

Tahun 2012 = (9.617 – 129 : 9.617 x 100% = (98,75 %)

g.

Tahun 2013 = (12.491 – 135) : 12.491 x 100% = (98,92 %)

h.

Tahun 2014 = (13.527 – 130) : 13.527 x 100% = (99,04 %) Dilihat dari persentase perkara yang tidak diajukan banding, pada

tahun 2014 semakin meningkat

dibanding tahun 2013, ini dapat

disimpulkan bahwa adanya peningkatan kepuasan pencari keadilan atas putusan hakim. Namun untuk capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan sebesar (1,98%), jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2014. Hal ini disebabkan penerimaan perkara pada tahun 2014 semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.


37


Secara sederhana dapat divisualisasikan dengan grafik berikut : Grafik 3.4 Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan Banding Selama Periode 2007 s.d 2014 99.50 99.00 98.50 98.00 97.50 97.00 96.50 96.00

98.75

98.69

98.92

99.04

98.34 97.76

97.55 97.06

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% perkara yang tidak diajukan banding

Grafik 3.5 Jumlah Perkara Yang Diterima Di Pengadilan Tingkat Pertama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram Selama Periode 2007 s.d 2014 13634

14000

12363

12000 9895

10000 7054

8000 6000 4000

3484

7961 6109

4392

2000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% perkara yang diajukan banding

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya persentase perkara yang tidak diajukan banding sepanjang tahun 2014 sebesar (99,04%), sehingga

capaiannya terhadap target 2014 yang

tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun ini sebesar (101,06%).


38


2.

Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 5, yaitu : Persentase Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak diajukan Kasasi Persentase putusan pengadilan tingkat banding

yang tidak

diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi terhadap jumlah perkara banding yang diputus. Hingga tahun 2014, jumlah putusan tingkat banding yang diajukan kasasi sebanyak 88 putusan. Sedangkan jumlah perkara putus pada pengadilan tingkat banding sebanyak 130 perkara, maka besarnya persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi pada tahun 2014 ini, yaitu ((130 – 88) : 130) x 100% = 32,31%. Untuk capaian target 2014 adalah membandingkan antara realisasi dari besarnya persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2014, yaitu 32,31% : 46% = 70,24%. Sementara di tahun 2013, realisasinya sebesar (42,18%) dan capaiannya terhadap target 2013 sebesar (91,7%). Keadaan perkara di tingkat banding dan diajukan kasasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dapat dilihat pada tabel 3.8. Tabel 3.9 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK Periode 2007 s.d 2014 Jumlah Perkara Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Tahun Banding Kasasi PK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

76 125 91 150 127 120 147 130

72 102 66 79 71 108 85 88


12 4 12 16 4 12 5 15 39


Tabel 3.10 Persentase Putusan Banding Yang Tidak Diajukan Kasasi Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkara Yang Tidak Diajukan Kasasi (%) 5,26 18,40 27,47 47,33 44,09 10 42,18 32,31

Berdasarkan data tersebut, perhitungan persentase

realisasi

kinerja terhadap putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2007 s.d 2014, sebagai berikut : a.

Tahun 2007 = (76 – 72) : 76 x 100% = (5,26%)

b.

Tahun 2008 = (125 – 102) : 125 x 100% = (18,40 %)

c.

Tahun 2009 = (91 – 66) : 91 x 100% = (27,47 %)

d.

Tahun 2010 = (150 – 79) : 150 x 100% = (47,33 %)

e.

Tahun 2011 = (127 – 71) : 127 x 100% = (44,09 %)

f.

Tahun 2012 = (120 – 108) : 120 x 100% = (10 %)

g.

Tahun 2013 = (147 – 85) : 147 x 100% = (42,18 %)

h.

Tahun 2013 = (130 – 88) : 130 x 100% = (32,31 %) Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa persentase

putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi pada tahun 2014 sebesar (32,13%). Hal ini berarti jika dibandingkan terhadap target 2014

sebesar (46%) untuk indikator tersebut di atas, yaitu

capaian 2014 sebesar (70,24%).


40


3. Penjelasan Sasaran Strategis 2 pada Indikator 6, yaitu Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding Ukuran indikator kinerja penurunan upaya hukum banding adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding pada tahun sebelumnya dengan jumlah penurunan upaya hukum banding tahun berjalan terhadap upaya hukum banding tahun sebelumnya. Semakin rendah perkara yang diajukan banding menunjukkan kinerja penurunan upaya hukum semakin baik. Jumlah perkara yang diajukan banding dari tahun 2007 sampai dengan 2014 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.11 Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding Capaian Kinerja (%)

Tahun

Jumlah Perkara Yang Diajukan Banding

2007

75

2008

122

37,33

2009

107

112,3

2010

150

59,81

2011

113

124,67

2012

129

85,84

2013

135

95,35

2014

130

103,70

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja untuk indicator penurunan upaya hukum banding pada tahun 2014 =(135 - (130 - 135)) : 135 x 100%=(103,70%). Selanjutnya dalam Penetapan Kinerja 2014 ditargetkan minimal 100%. Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja jika capaiannya minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2014 = 103,70% : 100% = (103,70%).


41


Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum Banding dari tahun 2008 s.d 2014, sebagai berikut : a. Tahun 2008 = (75 – (122 – 75)) : 75 x 100% = (37,33%) b. Tahun 2009 = (122 – (107 – 122)) : 122 x 100% = (112,3%) c. Tahun 2010 = (107 – (150 – 107)) : 107 x 100% = (59,81%) d. Tahun 2011 = (150 – (113 – 150)) : 150 x 100% = (124,67%) e. Tahun 2012 = (113 – (129 – 113)) : 113 x 100% = (85,84%) f. Tahun 2013 = (129 – (135 – 129)) : 129 x 100% = (95,35%) g. Tahun 2014 = (135 – (130 – 135)) : 135 x 100% = (103,70%) Dari tabel tersebut bahwa persentase penurunan upaya hukum banding dari tahun ke tahun menunjukkan trend fluktuasi. Persentase tertinggi dalam 7 tahun terakhir pada tahun 2011. Uraian realisasi kinerja tersebut dapat divisualisasikan dengan grafik berikut : Grafik 3.6 Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding Periode 2008 S.D 2014 140.00

124.67 112.30

120.00 100.00

85.84

80.00 60.00 40.00

95.35

103.70

59.81 37.33

20.00 0.00 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

% Penurunan Upaya Hukum Banding

Dari perhitungan diatas untuk tahun 2014, capaian kinerja dalam penurunan upaya hukum banding yang dilakukan sebesar (103,70%).


42


4. Penjelasan Sasaran Staretgis 2 pada Indikator 7, yaitu Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum banding adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum kasasi pada tahun sebelumnya dengan jumlah penurunan upaya hukum kasasi tahun berjalan terhadap upaya hukum kasasi tahun sebelumnya. Jumlah perkara yang diajukan kasasi dari tahun 2007 sampai dengan 2014 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun

Tabel 3.12 Persentaase Penurunan Upaya Hukum Kasasi Capaian penurunan upaya Jumlah Perkara Yang hukum kasasi Diajukan Kasasi (%)

2007

72

2008

102

58,33

2009

66

135,29

2010

79

80,3

2011

71

110,13

2012

108

47,89

2013

85

121,3

2014

88

93,18

Berdasarkan data tersebut,

realisasi kinerja dalam penurunan

upaya hukum kasasi pada tahun 2014 = (85 - (88 - 85)) : 85 x 100% = (93,18%). Selanjutnya dalam Penetapan Kinerja 2014 ditargetkan minimal 100%.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja jika

capaiannya minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2014 = 93,18% : 100% = (93,18%). Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum Kasasi dari tahun 2008 s.d 2013 sebagaimana ditunjukkan pada grafik tersebut, sebagai berikut : a.

Tahun 2008 = (72 – (102 – 72)) : 72 x 100% = (58,33%)


43


b.

Tahun 2009 = (102 – (66– 102)) : 102 x 100% = (135,29%)

c.

Tahun 2010 = (66 – (79 – 66)) : 66 x 100% = (80,30%)

d.

Tahun 2011 = (79– (71 – 79)) : 79 x 100% = (110,13%)

e.

Tahun 2012 = (71 – (108 – 71)) : 71 x 100% = (47,89%)

f.

Tahun 2013 = (108 - (85 - 108)) : 108 x 100% = (121,3%)

g.

Tahun 2014 = (85 - (88 - 85)) : 88 x 100% = (93,18%) Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja jika

capaiannya minimal mencapai 100%. Dari perhitungan diatas untuk tahun 2014, capaian kinerja dalam penurunan upaya hukum kasasi yang dilakukan sebesar (93,18%). 5. Penjelasan Sasaran Strategis 2 pada Indikator 8, yaitu Persentase Penurunan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum banding adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun sebelumnya dengan jumlah penurunan upaya hukum peninjauan kembali tahun berjalan terhadap upaya hukum peninjauan kembali tahun sebelumnya. Jumlah perkara yang diajukan peninjauan kembali dari tahun 2007 sampai dengan 2014 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.13 Persentaase Penurunan Upaya Hukum PK Capaian penurunan Jumlah Perkara Yang Tahun upaya hukum PK Diajukan PK (%) 2007

12

2008

4

166,67

2009

12

-100*

2010

16

66,67

2011

4

175


44


Tahun

Jumlah Perkara Yang Diajukan PK

Capaian penurunan upaya hukum PK (%)

2012

12

-100*

2013

5

158,33

2014

15

-100*

*menunjukkan perkara yang diajukan PK lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sehingga penurunan upaya hukum PK dibawah target

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja dalam penurunan upaya hukum PK

pada tahun 2014 = (5 - (15 - 5)) : 5 x 100% = (-100%).

Selanjutnya dalam Penetapan Kinerja 2014 ditargetkan minimal 100%. Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja jika capaiannya minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2014 = -100% : 100% = (100%). Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum PK dari tahun 2008 s.d 2014, sebagai berikut : a. Tahun 2008 = (12 – (4 – 12)) :12 x 100% = (166,67%) b. Tahun 2009 = (4– (12– 4)) : 4 x 100% = (-100% ) c. Tahun 2010 = (12 – (16 – 12)) : 12 x 100% = (66,67%) d. Tahun 2011 = (16– (4– 16)) : 16 x 100% = (175% ) e. Tahun 2012 = (4 – (12 –4)) : 4 x 100% = (-100%) f. Tahun 2013 = (12 - (5 - 12)) : 12 x 100% = (158,33%) g. Tahun 2014 = = (5 - (15 - 5)) : 5 x 100% = (-100%) Dari perhitungan diatas untuk tahun 2014, capaian kinerja dalam penurunan upaya hukum PK yang dilakukan sebesar (-100%).


45


Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Mataram direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu, (1). persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, dan (2). persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Indikator tersebut menunjukan outcome dari kegiatan bimbingan dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

2013

Capaian (%) 2012 2011

2010

79,55

84,7

NA

NA

NA

100

100

NA

NA

NA

Target 2014 (%)

Realisasi 2014 (%)

Capaian 2014 (%)

100

79,55

100

100

Rata-rata capaian

89,77


46


1. Penjelasan Sasaran Strategis 3 pada Indikator 9, yaitu Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan disampaikan secara lengkap Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap adalah merupakan nilai rata-rata persentase berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap dan persentase berkas perkara PK yang disampaikan secara lengkap. Dari laporan tahunan pada tahun 2014 tercatat jumlah berkas perkara kasasi yang diajukan sebanyak 88 perkara, sedangkan jumlah berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 70 perkara. Besarnya realisasi persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2014 adalah sebesar (79,55%). Untuk perkara Peninjauan Kembali (PK), pada tahun 2014 jumlah berkas perkara yang diajukan 15 perkara dan jumlah berkas perkara yang disampaikan secara lengkap untuk tahun 2014 sejumlah 15 perkara. sehingga persentase berkas yang diajukan PK pada tahun 2014 sebesar (100%). Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 ini disimpulkan adalah rata-rata dari persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan persentase berkas perkara yang diajukan PK , yaitu (79,55% + 100%) : 2 x 100% = (89,77%). Sedangkan capaian 2014 adalah 89,77% : 100% = (89,77%). 2.

Penjelasan Sasaran Strategis 3 pada Indikator 10, yaitu Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebesar (100%), dengan jumlah berkas perkara yang diregister tahun 2014

adalah sebanyak 130 perkara dan jumlah perkara yang

didistribuskan ke majelis adalah sebanyak 130 perkara.


47


Pada tahun 2014, jumlah perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebanyak 130. perkara, sehingga persentasi pencapaiannya juga (100%). Dengan demikian terlihat kinerja pada indikator ini dapat dipertahankan.

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice) Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

menggambarkan

penyediaan

ruang/akses kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pencari keadilan akan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line

Target 2014 (%)

Realisasi 2014 (%)

Capaian 2014 (%)

100

100

100

Rata-rata capaian

1.

2013

Capaian (%) 2012 2011

2010

60,54

86,66

3,33

100

100

Penjelasan Sasaran Strategis 4 pada Indikator 10, yaitu Persentase Putusan Perkara yang dpaat diakses secara Online Berikut adalah tabel jumlah putusan tingkat banding yang dipublikasikan di direktori putusan, dari periode tahun 2008 s.d 2014, sebagai berikut : dengan alamat : http://putusan.mahkamahagung.go.id


48


Tahun

Perkara Putus

Putusan yang dipublikasikan

Realisasi (%)

2008

125

8 putusan

6,4

2009

91

5 putusan

5,49

2010

150

5 putusan

3,33

2011

127

127 putusan

100

2012

120

104 putusan

86,66

2013

147

89 putusan

60,54

2014

134

134 putusan

100

Dari tabel di atas, persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dari tahun 2008 s.d 2014, sebagai berikut : a. tahun 2008, putusan yang dipublikasikan sebanyak 8 putusan, yang ditargetkan 100 % berjumlah 125 putusan, maka capaiannya (6,4%) b. tahun 2009, putusan yang dipublikasikan 5 putusan, ditargetkan 100 % berjumlah 91 putusan, maka capaiannya (5,49%) c. tahun 2010, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 5 putusan, usulan yang ditargetkan 100 % berjumlah 150 putusan (3,33%) d. tahun 2011, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 127 putusan, ditargetkan 100 % berjumlah 127 putusan (100%). e. tahun 2012,

jumlah putusan

sebanyak 104 yang dipublikasikan,

sedangkan targetnya 100 % berjumlah 120 putusan, maka realisasinya (86,66%) f. tahun 2013, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 89 putusan, sedangkan targetnya 100 % ( berjumlah 147 putusan), maka realisasinya sebesar (60,54%) g. tahun 2014,

jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 134

putusan, sedangkan targetnya 100 % (berjumlah 134 putusan), maka realisasinya sebesar (100%). Sedangkan target 2014 sebesar (100%), maka capaiannya sebesar (100%).


49


Indikator Kinerja Utama merupakan upaya Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam meningkatkan pelayanan publik, adapun Upaya-upaya Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk meningkatkan dan mendukung Indikator kinerja penyediaan informasi di pengadilan. Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang dapat diakses publik. Kehadiran teknologi di ranah hukum diharapkan mampu membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual. Penerapan teknologi dalam proses pencatatan registrasi perkara, pengetikan naskah putusan, dan pengiriman berkas perkara, upaya tersebut antara lain :

a. Kinerja Meja Informasi. Dalam perkembangannya, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengintegrasikan teknologi informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sebagai realisasinya, sejak 2010 Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuka meja informasi, yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan. Selama setahun terakhir, upaya membuka meja informasi di pengadilan tingkat terus dikembangkan. Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara melalui Portal Layanan Informasi Perkara dibangun Dirjen Badilag secara online dengan alamat infoperkara.badilag.net Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain: 1. memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;


50


2. memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan; 3. menekan biaya, karena situs web Pengadilan Tinggi Agama Mataram bisa diakses darimana saja. Rincian lengkap pengunjung meja informasi Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan tujuan, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.14 Jumlah Pengunjung Meja Informasi Berdasarkan Tujuan Jumlah No. Tujuan % Pengunjung 1 Menanyakan perkembangan 28 15,22 perkara 2 Mengadukan masalah 57 30,98 3

Menanyakan informasi lain Jumlah

99

53,8

184

Informasi yang paling sering dicari oleh pengguna meja informasi adalah tentang perkembangan perkara (15,22%). Selebihnya tentang pengaduan masalah (30,98%) dan menanyakan informasi lain (53,8%). Pengembangan meja informasi bukan hanya di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tetapi juga di lingkungan pengadilan agama di bawahnya. Sejak tahun 2013, meja informasi telah dikembangkan pada 18 satuan kerja (satker) Peradilan Agama di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali termasuk Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

b. Kinerja Penyediaan web site. Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat meperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan lingkungan pengadilan di bawahnya. Dalam kaitannya dengan akses publik terhadap informasi pengadilan melalui situs web, sepanjang tahun 2014, situs web Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikunjungi lebih dari Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

47.613

kunjungan. 51


Sedangkan pada tahun 2013 website Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikunjungi

sekitar

70.000 pengunjung. Adapun informasi

yang

disediakan di layanan meja

informasi

adalah

ini

informasi

perkara melalui Portal Layanan

Informasi

Perkara

dibangun

Dirjen Badilag secara online dengan alamat infoperkara.badilag.net Kesimpulan capaian kinerja dalam meningkatkan aksessibilitas terhadap peradilan (access to justice) dengan indikator banyaknya putusan pengadilan tingkat banding yang dapat diakses secara online, yaitu sebesar (100%).

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut.


52


Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti/di eksekusi

Target 2014 (%)

Realisasi 2014 (%)

Capaian 2014 (%)

100

100

100

Rata-rata capaian

1.

2013

Capaian (%) 2012 2011

2010

71,25

NA

NA

NA

100

Penjelasan Sasaran Strategis 5 pada Indikator 11, yaitu : Persentase Putusan Pengadilan

perkara

berkekuatan

hokum

tetap

yang

ditindaklanjuti/dieksekusi Persentase putusan pengadilan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil

ditindaklanjuti. Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2014 sebanyak 44 perkara, dan ditindaklanjuti sejumlah 44 perkara. Maka dapat disimpulkan besarnya persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar (100% ). Sementara jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2013 sebanyak 80 perkara, dengan yang berhasil ditindaklanjuti sejumlah 57 perkara. Berdasarkan

data

tersebut

dapat

disimpulkan

besarnya

persentase

permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar (100% ).


53


Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Temuan yang ditindaklanjuti

2013

Capaian (%) 2012 2011

2010

91,67

91,34

66,67

NA

NA

100

71,43

NA

NA

NA

Target 2014 (%)

Realisasi 2014 (%)

Capaian 2014 (%)

100

100

100

100

Rata-rata capaian

95,84

1. Penjelasan Sasaran Strategis 6 pada Indikator 12, yaitu Presentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 menargetkan 100%. Jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram sepanjang

Januari – Desember 2014 sebanyak 12

pengaduan. Dari penerimaan pengaduan sebanyak 12 pengaduan pada tahun 2014 tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerbitkan Surat Tugas (ST) sebanyak 5 surat tugas yang tujuannya untuk memeriksa satuan kerja yang memiliki permasalahan/temuan. Tim yang telah ditunjuk berdasarkan surat tugas tersebut melaksanakan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor, selanjutnya hasil kegiatan tersebut dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 5 LHP. LHP tersebut disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.


54


Realisasi dari indikator adalah sebanyak 2 (dua) telah diperiksa oleh Tim Pengawas PTA Mataram, kemudian sejumlah 9 (sembilan) pengaduan ditindaklanjuti melalui surat yang disampaikan kepada pengadilan agama yang mewilayahi asal pengaduan, dan sebanyak 1 (satu) diantaranya masih dalam proses telaah. Diantara pengaduan tersebut, ada 1 (satu) pengaduan telah dicabut oleh pelapor sendiri, dan 1 (satu) pengaduan masih dalam proses telaah, sebab dalam proses pemeriksaannya pelapor tidak hadir walaupun telah dipanggil untuk menghadap. Jika dikalkulasi dari 12 pengaduan, sebanyak 1 pengaduan masih dalam proses, maka persentase temuan yang ditindaklanjuti sebanyak = ( 11 : 12 )x 100% = 91,67%. Sehingga capaian indikator ini terhadap target 2014 sebesar 100% adalah (91.67%) : (100%) = (91,67%). Rincian tindak lanjut sebagai berikut: 1. Pengaduan tidak layak diproses

: - pengaduan

2. Pengaduan layak diproses sejumlah : 12 pengaduan, yang terdiri dari : a. Masih proses telaah

= 1 pengaduan

b. Diperiksa Tim Pengawas PTA Mataram

= 2 pengaduan

c. Dijawab dengan surat

= 9 pengaduan

d. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Pertama

= - pengaduan

e. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris)

= - pengaduan

Dari uraian di atas, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sejumlah 12 pengaduan yang dapat diperinci: a. Melalui pemeriksaan Tim Pengawas PTA Mataram : 2 pengaduan b. Dijawab dengan surat : 9 pengaduan Terdapat penurunan surat pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram jika dibandingkan dengan pengaduan yang masuk tahun 2013. Pada tahun 2013 pengaduan yang masuk sebanyak 23 pengaduan. Ini berarti tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap


55


peradilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat disimpulkan semakin meningkat. Tahun 2014, jumlah aparat peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dijatuhi hukuman berjumlah 4 orang, sedangkan pada tahun 2013, aparat peradilan yang terkena hukuman disiplin yaitu sebanyak 4 orang juga. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 adalah kurangnya anggaran yang memadai agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, maka langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah tim pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadakan telaah yang matang terhadap masalahmasalah yang kerap kali temukan sepanjang pelaksanaan tugas. Disamping itu, perlu dilakukan pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan diseluruh lingkungan peradilan untuk melakukan pengawasan melekat pada satker yang bersangkutan agar terwujud tertib administrasi dalam tertib register, tertib laporan dan tertib arsip. 2. Penjelasan Sasaran Strategis 6 pada Indikator 13, yaitu Presentase Temuan Yang Ditindaklanjuti Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2014 ini digambarkan sebagai berikut : a) Hasil temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti 1). Pengawasan Internal di Pengadilan Tinggi Agama Mataram Pengawasan internal dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang (HATIBINWASBID) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/210/PS.01/SK/II/2014 tanggal 7 Februari 2014. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penyelengaraan manajemen


56


peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Ruang lingkupnya meliputi bidang perkara banding, bidang pengawasan pelaksanaan sita dan eksekusi yang dilaksanakan peradilan agama di tingkat pertama dan bidang kesekretariatan. Pemeriksaan dijadwalkan pada triwulan I terhadap pelaksaanaan tugas dan fungsi tahun sebelumnya, selanjutnya pada triwulan IV dijadualkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pemeriksaan,

apakah

hasil

pemeriksaan

tersebut

telah

ditindaklanjuti. Hubungan logis antara output dan outcome dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Output Kegiatan

Outcome Kegiatan

Outcome Sasaran

Melakukan

Temuan-temuan

Tindak lanjut

Binwas

Dari Binwas

Dari Binwas

Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil temuan hasil pengawasan dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak berkompeten. Hasil Pemeriksaan pada tahun 2014 ini dapat disimpulkan pelaksanaan manajemen peradilan sudah baik, hanya perlu penyempurnaan dan peningkatan dalam tertib administrasi, dan monitoring serta evaluasi terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti 100% 2). Pengawasan Internal pada Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram Pengawasan internal pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

57


W22-A/349/PS.01/SK/II/2014 tanggal 7 Februari 2014. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penyelengaraan manajemen peradilan yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pemeriksaan dijadualkan pada triwulan I terhadap pelaksaanaan tugas dan fungsi tahun sebelumnya, selanjutnya pada triwulan IV dijadualkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pemeriksaan,

apakah

hasil

pemeriksaan

tersebut

telah

ditindaklanjuti.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tabel 3.15 Data Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Reguler Tahun 2014 Nama Satuan Kerja PA. Mataram PA. Praya PA. Selong PA. Girimenang PA. Sumbawa Besar PA. Dompu PA. Bima PA Taliwang PA. Denpasar PA. Badung PA. Singaraja PA. Negara PA. Badung PA. Tabanan PA. Karangasem PA. Klungkung PA. BAngli

b) Hasil temuan oleh BPK yang ditindaklanjuti Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibeberapa Pengadilan di wilayah PTA Mataram (PA. Bima, PA, Mataram, dan PA. Girimenang) dilaporkan sejumlah 11 (sebelas) temuan. Selanjutnya Pengadilan Agama tersebut di atas telah menindaklanjuti sesuai petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar (100%) capaian. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

58


Untuk temuan yang berkaitan dengan

penggunaan biaya

proses yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012, telah ditindaklanjuti oleh pengadilan agama (PA) tersebut dengan mengembalikan biaya proses tersebut kepada bendahara biaya proses di PA setempat. Sedangkan temuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan sisa panjar biaya perkara, apabila telah cukup atau melampaui 6 bulan Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Petunjuk Pelaksanaannya, maka biaya tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Berdasarkan hasil informasi dan monitoring pada pengadilan agama tersebut telah ditindaklanjuti. Sasaran ini diakomodir oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada kegiatan, antara lain : a). Pembinaan dan Konsultasi b). Pengawasan dan Pemeriksaan c). Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan Adapun anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 512.418.000,- (Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Mataram ditargetkan 100 % berjumlah 110 dari tenaga teknis yang diusulkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Yustisial, Pola Bindalmin dan Kejurusitaan. Sedangkan non teknis yudisial ditargetkan 100 % Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

59


berjumlah 40 peserta untuk mengikuti Sosialisasi PP No. 42 Tahun 2011 Tentang SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase SDM yang mengikuti diklat teknis yudisial Prosentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial

2013

Capaian (%) 2012 2011

2010

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Target 2014 (%)

Realisasi 2014 (%)

Capaian 2014 (%)

100

100

100

100

Rata-rata capaian

100

Pada sasaran ketujuh dengan Persentase sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis baik teknis yudisial maupun non teknis, dengan penjelasan sebagai berikut : a). Bimbingan teknis peradilan total peserta tercatat mencapai 110 orang dari target 110 orang (100 %), sehingga yang tercapai adalah (110 : 110) x 100 % = (100 %). b). Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial yang menjadi target pada tahun 2014 adalah 40 orang, terealisasi sebanyak 40 orang, maka persentase capaian adalah (40 : 40)x 100 % = (100 %). Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stake holder sebagai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan atas tingkat kebutuhan kinerjanya. Untuk itu, untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

60


dilaporkan beberapa indikator kinerja sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Indikator kinerja difokuskan pada : meningkatkan kualitas Hakim, Panitera/Panitera Penganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Indikator kinerja yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun setidaknya hal ini telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram ke depan. Bahwa untuk terselenggarakannya kekuasaan kehakiman yang profesional maka dilaksanakannya Bimbingan Teknis mengenai penanganan dan penyelesaian perkara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan pegawai, staf merupakan faktor terpenting disamping faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan suatu lembaga yaitu teknologi, manajemen dan finansial. 1. Penjelasan Sasaran Strategis 7 pada Indikator 14, yaitu Persentase SDM yang mengikuti diklat teknis yudisial Bintek untuk tenaga yudisial yang dilakukan adalah Bimbingan teknis penanganan dan penyelesaian perkara total peserta tercatat mencapai 110 orang dari target 110 orang (100 %). Jenis-jenis program rutin dan khusus yang

diselenggarakan

pada

tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: a. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Yustisi al

bagi

Hakim Pengadilan Agama sewilayah Tinggi

Agama

Pengadilan Mataram

ditargetkan pada tahun ini Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

61


sebanyak 36 orang, terealisasi sebanyak 36 orang b. Bimbingan Teknis Pola Bindalmin bagi Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2014 ditargetkan 36 orang, terealisasi sebanyak 36 orang. c. Bimbingan Teknis Kejurusitaan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2014 ditargetkan 38 orang, terealisasi sebanyak 38 orang. Bahwa peningkatan integritas moral, profesionalisme, kemampuan, keahlian dan ketrampilan aparat penegak hukum khususnya Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan baik fungsional, teknis maupun struktural. Dalam melakukan tugas utamanya unsur memeriksa dan memutus perkara, seorang hakim dituntut memiliki integritas moral dan karakter yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki kemampuan administrasi, komunikasi dan cakap dalam memutus, memiliki nalar yang baik dan visi yang luas, jadi Hakim memiliki kepribadian pengetahuan dan keahlian. Dalam memutus perkara hakim tidak semata-mata memaksa diri pada bunyi pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku, tetapi pada keahlian dan independensi hakim. Pembuatan putusan merupakan proses pengelolaan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif satu prosedur hukum dan pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam hal tertentu hakim dituntut untuk melakukan “penemuan Hukum”, yaitu dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian juga halnya dengan jabatan lain dilingkungan sebagai unit pelaksana teknis kekuasaan kehakiman, seperti panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan tenaga administrasi/staf lainnya, telah ditingkatkan integritas moral, pengetahuan dan ketrampilannya Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

62


dalam mendukung penyelesaian perkara atau sengketa di Pengadilan. 2. Penjelasan Sasaran Strategis 7 pada Indikator 15, yaitu Persentase SDM yang mengikuti diklat non teknis yudisial Pada sasaran ini dengan indikator presentase SDM non teknis yudisial yang sudah mendapatkan bimbingan t eknis/sosialisasi, yaitu dengan total peserta bimbingan teknis/sosialisasi mencapai

40

tahun orang.

kegiatan

2014 Semua

bimbingan

teknis/sosialisasi yang ditargetkan dapat direalisasikan seluruhnya. Maka dapat disimpulkan bahwa presentase sumber daya manusia non teknis yudisial terealisasi = (40 : 40) x 100% = (100%). Sasaran ini diakomodir oleh Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada kegiatan Bimbingan Penanganan dan Penyelesaian Perkara. Adapun anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 421.945.000,- (Empat ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratuas Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

KINERJA LAINNYA Selain capaian-capaian kinerja yang telah diuraikan di atas, beberapa prestasi atas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2013 dan 2014 yang telah diraih sebagaimana uraian berikut : 1.

Dalam rangka transparansi manajemen kinerja (aksesibilitas terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja), Pengadilan Tinggi


63


Agama Mataram mendapat predikat “Sangat Baik “, berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 258/BP/OT.01.2/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang menyatakan bahwa “Pengadilan Tinggi Agama Mataram memperoleh nilai sebesar 76,44 (A) atau Sangat Baik”, atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Permeintah (LAKIP) Pengadilan Tingg Agama Mataram Tahun 2012. Nilai tersebut dirincikan sebagai berikut : No.

Komponen Manajemen

Target Bobot

Capaian Bobot

Kinerja

(%)

(%)

1

Perencanaan Kinerja

35

26,19

2

Pengukuran Kinerja

20

15,50

3

Pelaporan Kinerja

15

12,25

4

Evaluasi Kinerja

10

7,5

5

Pencapaian Kinerja

20

15

100

76,44

Jumlah

Sedangkan penilaian atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2013 mendapatkan predikat Sangat Baik juga dengan nilai sebesar 77,49 (A). Jika dibandingkan dengan nilai LAKIP Tahun 2012, nilai LAKIP Tahun 2013 naik sebanyak 1 (satu) poin. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

64


2. Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapatkan Piagam Penghargaan dari A.N. Menteri Keuangan Kepala Kanwil XIV DJKN Denpasar atas pelaksanaan “Rekonsiliasi Barang Milik Negara Tingkat Wilayah Semester 2 dan Tahunan Tahun Anggaran 2012 Tepat Waktu yang dilaksanakan dari tanggal 21 s.d 25 Januari 2013”.

3. Piagam Penghargaan juga didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dari

Kementrian

Keuangan

Republik

Indonesia

Direktorat

Jenderal

Perbendaraan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi

NTB,

yang menyatakan bahwa

:

“sebagai UAPPA

–W

yang melakukan Rekonsiliasi yang Cepat dan Akurat selama Tahun Anggaran 2013”. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

65


4. Piagam Penghargaan dengan Nomor

:

328/DjA/HM.00/SRTF/IX/2014 diberikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh Direktorat

Jenderal

Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.,

dalam rangka

memperingati

25

Undang-Undang

Tahun

Nomor

7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam

piagam

penghargaan dinyatakan

tersebut bahwa

:

“PTA

Mataram sebagai Peringkat Sepuluh

Besar”,

Dalam

Bidang Implementasi dan Pengelolaan Website Tingkat MS. Aceh/PTA Tahun 2014.


66


C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN a. Pengelolaan Anggaran DIPA 01 dan 04 Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 5. Pagu DIPA 01 Tahun 2014 sebesar Rp. 17.614.002.000,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ribu Rupiah Rupiah). 6. Pagu DIPA 04 Tahun 2014 sebesar Rp. 422.945.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) 3. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2014 untuk DIPA 01 sebesar Rp. 17.583.529.217,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar (99,83%). 4. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2014 untuk DIPA 04 sebesar Rp. 422.586.300,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar (99,92%). Adapun secara rinci realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.16 Realisasi Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Per Januari sampai Desember 2014 Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Pagu (Rp.) 15.768.565.000,2.268.382.000,-

Realisasi (Rp.) 15.742.252.827,2.263.862.690,-

0,-

0,-


Capaian (%) 99,83 99,80 -

67


Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2014 DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya URAIAN NO

001

PAGU

REALISASI

% REALISASI

% SISA

SISA

Pembayaran Gaji dan Tunjangan -

Belanja gaji Pokok PNS

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

49,000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

262,439,000

-

Belanja Tunj.Anak PNS

67,545,000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

37,440,000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS

9,272,505,000

-

Belanja Tunj. PPH PNS

1,985,187,000

-

Belanja Tunj. Beras PNS

153,821,000

-

Belanja Uang Makan PNS

373,645,000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS

-

Belanja Tunjangan Kemahalan

-

Belanja Uang Lembur Jumlah Belanja Pegawai


3,164,077,000

67,000,000 356,400,000 28,457,000 15,768,565,000

3,144,826,500 48,163

99.39%

19,250,500

0.61%

98.29%

837

1.71%

100.00%

440

0.00%

67,544,876

100.00%

124

0.00%

37,440,000

100.00%

-

0.00%

9,272,505,000

100.00%

-

0.00%

1,978,279,928

99.65%

262,438,560

153,820,800

6,907,072

0.35%

100.00%

200

0.00%

373,497,000

99.96%

148,000

0.04%

66,995,000

99.99%

5,000

0.01%

100.00%

-

0.00%

28,457,000

100.00%

-

0.00%

15,742,252,827

99.83%

356,400,000

68

26,312,173

0.17%


URAIAN

NO

002

PAGU

REALISASI

% REALISASI

% SISA

SISA

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Belanja Barang Operasional -

Operasional Perkantoran

-

Jasa Pos/Giro

22,200,000

-

Perawatan Sarana Gedung

20,000,000

-

Perawatan Inventaris

27,220,000

-

Langganan Daya dan Jasa

129,000,000

-

Perawatan Kendaraan Roda 4

204,900,000

-

Perawatan Rumah Dinas

25,852,000

Jumlah Belanja Barang Operasional

514,480,000

943,652,000

514,197,749

99.95%

282,251

0.05%

20,530,775

92.48%

1,669,225

7.52%

20,000,000

100.00%

-

0.00%

27,220,000

100.00%

-

0.00%

127,779,647

99.05%

1,220,353

0.95%

99.99%

12,031

0.01%

204,887,969 25,852,000

100.00%

-

940,468,140

99.66%

3,183,860

0.00% 0.34%

Belanja Barang Non Operasional 011 012

013

-

Rapat Koordinasi Tk Wilayah

-

Rapat Kerja Bagian

-

59,744,300

99.97%

15,700

0.03%

1,485,000

1,480,000

99.66%

5,000

0.34%

Pembinaan/Konsultasi

274,518,000

274,442,350

99.97%

75,650

0.03%

-

Pengawasan dan Pemeriksaan

205,995,000

99.94%

115,000

0.06%

-

Monev Kesekrtariatan

-

Pembinaan Penyusunan Program Anggaran


59,760,000

205,880,000

31,905,000

31,616,800

99.10%

114,287,000

114,286,400

100.00%

69

288,200

0.90% 600

0.00%


URAIAN

NO

PAGU

014

-

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

10,830,000

015

-

Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Misi/Tamu

15,000,000

016

-

Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan

11,875,000

017

-

32,000,000

018

-

Pengadaan Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Satpam/Sopir/Cleaning Service

13,380,000

REALISASI 10,825,000

% REALISASI

% SISA

SISA

99.95%

5,000

0.05%

14,992,500

99.95%

7,500

0.05%

11,425,000

96.21%

450,000

3.79%

32,000,000

100.00%

-

0.00%

13,380,000

100.00%

-

0.00%

019

-

Perawatan Kendaraan Roda 2

17,560,000

17,559,600

100.00%

400

0.00%

020

-

Rekonsiliasi Tk Wilayah

13,190,000

13,183,200

99.95%

6,800

0.05%

021

-

Perawatan Gedung Kantor

99,993,100

99.99%

6,900

0.01%

900,808,250

99.89%

Jumlah Belanja Barang Non Operasional Jumlah Keseluruhan

100,000,000 901,785,000 17,614,002,000

17,583,529,217

99.83%

976,750

0.11%

30,472,783

0.17%

DIPA 04 (BADAN PERADILAN AGAMA) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama NO

URAIAN

PAGU

001

Penyelesaian Administrasi Perkara -

Penyelesaian Administrasi Perkara

-

REALISASI

% REALISASI

% SISA

SISA

500,000

500,000

100.00%

-

0.00%

Bimbingan Teknis Hakim

119,540,000

119,538,700

100.00%

1,300

0.00%

Bimbingan Teknis Panitera Pengganti

106,715,000

106,714,500

100.00%

500

0.00%


70


NO

URAIAN -

002

PAGU Bimbingan Teknis Jurisita Pengganti Monitoring Kepaniteraan oleh Pansek, Wapan, Panmud

REALISASI

107,045,000 88,645,000

% REALISASI

106,843,900 88,489,200

% SISA

SISA

99.81%

201,100

0.19%

99.82%

155,800

0.18%

Jumlah Penyelesaian Perkaran yang kurang dari 3 bulan -

Penyelesaian Putusan Jumlah Belanja Barang Non Operasional

500,000

500,000

100.00%

422,945,000

422,586,300

99.92%

358,700

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2014 No. 1 2 3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah


Realisasi Anggaran % (Rp). 422.586.300,99,92

Pagu Anggaran (Rp.) 422.945.000,17.614.002.000,-

17583.529.217,-

99,83

0

0

-

18.036.947.000,-

18.006.115.517,-

99,88

71

0.00% 0.08%


b. Pengelolaan Keuangan Perkara Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan membukukan ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara menurut jenisnya (KII-PA1), selanjutnya dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA3) dan Buku Biaya Kepaniteraan berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2014, sebagai berikut : Penerimaan : 1. Sisa akhir tahun 2013

= Rp

2. Penerimaan tahun 2014

= Rp 19.500.000,- +

Jumlah

44.000,-

= Rp 19.544.000,-

Pengeluaran : 1. Materai

= Rp

804.000,-

2. Redaksi

= Rp

670.000,-

3. Leges

= Rp.

-,-

4. Biaya Administrasi lainnya

= Rp 18.070.000,-

5. Pengembalian sisa panjar

= Rp.

Jumlah pengeluaran Saldo

+

= Rp 19.544.000,= Rp

-,-

Laporan keuangan perkara setiap bulan pelaporannya melalui SMS Gateway yang terdiri dari Keuangan Perkara, Perkara Prodeo, dan Sidang Keliling bagi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.


72



73

PENUTUP

Bab IV Penutup

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014 ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2014 sebagai tahun kelima Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2010 – 2014 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2014 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan) beberapa tahun sebelumnya dari core business (tugas utama) Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam bidang teknis yudisial. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan suatu perwujudan tranpsaransi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014. Sebagai kawal depan (Voor Post) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Mataram

bersama dengan jajarannya di bawahnya bertekad

mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Menganalisis kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan. Secara umum, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan tiga program yang harus diwujudkan selama tahun 2014.


73

Bab IV Penutup

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen AKIP adaalah : 1.

Perencanaan Kinerja Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan menetapkan indikator yang bersifat Outcome.

2. Pengukuran Kinerja Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan pada mekanisme pengumpulan data kinerja dengan membuat form monitoring dan evaluasi (monev) atau rencana aksi setelah penetapan kinerja/kontrak kinerja ditandatangani. 3. Pelaporan Kinerja Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan bulanan perkara tepat pada waktunya untuk menyusun LAKIP tahunan. 4. Evaluasi Kinerja Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. 5. Capaian Kinerja Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali di tahun 2015. Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja 2014. Dari tujuh sasaran strategis dengan keseluruhan 16 IKU, sebanyak empat sasaran sasaran strategis dan sebelas IKU telah memenuhi target. Rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Sasaran 1 Sasaran 2

Tabel 4.1 Pencapaian IKU Jumlah Jumlah IKU IKU

Tercapai

Capaian Sasaran (%)

3 5

3 2

100 40


74

Bab IV Penutup

Sasaran

Jumlah

Jumlah IKU

IKU

Tercapai

Capaian Sasaran (%)

Sasaran 3 2 1 50 Sasaran 4 1 1 100 Sasaran 5 1 1 100 Sasaran 6 2 1 50 Sasaran 7 2 2 100 Total 16 11 Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1.

Tindak lanjut hasil pengawasan dalam optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak masih perlu ditingkatkan;

2.

Pelaksanaan kebijakan/Standar Operating Proedure (SOP), terutama dalam pengelolaan biaya proses dan sisa panjar biaya perkara;

3. Pengembangan pelaporan bulanan perkara yang tepat waktu, efektif dan efisien perlu ditingkatkan; 4. Metode pengumpulan data kinerja dengan menyusun dan mengevalusi rencana aksi dari penetapan kinerja yang telah ditetapkan masih perlu ditingkatkan secara sistematis. Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain : 1.

Menyempurnakan pengawasan

metodologi

termasuk

perencanaan

pemantauan

tindak

dan

pelaksanaan

lanjut

secara

berkesinambungan; 2. Membangun suatu sistem informasi pelaporan perkara bulanan dan tahunan yang terintegrasi dengan SIADPTA/SIADPA di lingkungan dengan jajaran di bawahnya. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun. Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. ---oOo--Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2014

75

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Recommend Documents