LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI METRO

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 2015

2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI METRO

Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

1

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB JALAN SUTAN SJAHRIR, KOTA METRO, Telp. ( 0725 ) 41833, Fax. (0725) 41833 Web.site :www.pn.metro.go.id Kota Metro

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tahun 2015 dapat terselesaikan. Memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2014 dan Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor W9.U/45/OT.01.2/I/2015 tanggal Januari 2015 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumentasi Penetapan Kinerja Tahun 2015 serta dokumen Perjanjian kinerja 2015. Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun 2015 dan sebagai bahan informasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dijadikan bahan evaluasi, dan guna perencanaan penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang. Dalam penyajian laporan ini kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik menyangkut materi maupun sistematikanya. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini bermanfaat. Metro, 19 Januari 2016 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro,

Marolop Simamora, S.H.,M.H. NIP. 196206121992121001


2

2015


RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF Pengadilan Negeri Metro Kelas I B memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas Rencana Strategis 2015-2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Kelas Metro IB didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra tersebut secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Pengadilan Negeri Metro Kelas I B telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015. Kedelapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 8

target

kinerja. Pada tahun anggaran 2015 pagu anggaran DIPA Pengadilan Negeri Metro kelas I B untuk DIPA 01 sebesar Rp. 5.644.359.000 ( lima miliyar enem ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) Sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp. 29.150.000 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ditetapkan

delapan sasaran strategis yang

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015,

keseluruhannya berhasil

dilaksanakan dengan baik yaitu rata-rata mencapai 95 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

3

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB N SASARAN O STRATEGIS I

INDIKATOR KINERJA a

b Meningkatnya 1 penyelesaian perkara

c d

e

N SASARAN O STRATEGIS II Peningkatan 2 aksepbilitas putusan Hakim

N SASARAN O STRATEGIS III

INDIKATOR KINERJA Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

INDIKATOR KINERJA

a

b Peningkatan efektifitas 3 pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

c

d

e

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara


TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

100%

100.00%

100.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

20% 30% 0%

80% 70% 0%

100% 80% 0%

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

2015


N SASARAN O STRATEGIS IV

Peningkatan aksesibilitas masyarakat 4 terhadap peradilan (acces to justice)

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara a prodeo yang diselesaikan Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik b perhatian Masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

N SASARAN O STRATEGIS V Meningkatnya kepatuhan 5 terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

N SASARAN O STRATEGIS VI

Meningkatnya 6 kualitas pengawasan

N O

INDIKATOR KINERJA Persentase pengaduan a masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan b eksternal yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS VII Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan

INDIKATOR KINERJA Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan


TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

0%

0%

0%

100%

82.00%

82.00%

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

100%

100%

100%

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

100%

99.07%

99.14%

5

2015


N O

SASARAN STRATEGIS VIII Peningkatan Pembinaan administrasi dan 8 pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan

INDIKATOR KINERJA Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran


TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

100%

99.07%

99.14%

6

2015


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................2 RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................2 DAFTAR TABEL..........................................................................................................2 DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................2 DAFTAR ISI ................................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................1 A. LATAR BELAKANG .......................................................................................... 1 B. STRATEGIC ISSUE ........................................................................................... 4 C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .......................................................................... 5 D. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................ 9 E.

SISTEMATIKA PENYAJIAN. ........................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................12 A. RENCANA STRATEGIS 2015– 2019 .............................................................. 12 1.

Visi dan Misi.............................................................................................12

2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .........................................................14

3.

Program Utama dan Indikator Kinerja Utama.........................................15

B. RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA............................................ 19 1.

Rencana Kinerja .......................................................................................19

2.

Perjanjian Kinerja.....................................................................................21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................ 25 A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI METRO ....................................... 25 -

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 29 Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara ................................29 Sasaran Strategis II : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim .................. 41


7

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Sasaran Strategis III : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ............................................................................................................ 43 Sasaran Strategis IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat atas Peradilan . 44 Sasaran Strategis V : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .........................................................................................................................46 Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Kualitas Pengawasan............................47 Sasaran Strategis VII : Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan .........................................................................................................49 Sasaran Strategis VIII : Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Peradilan ............................................50 B. REALISASI ANGGARAN ....................................................................................51 BAB IV PENUTUP ....................................................................................................63 A. KESIMPULAN ................................................................................................... 63

1.

Keberhasilan ............................................................................................64

2.

Ketidakberhasilan ....................................................................................65

3.

Kendala ....................................................................................................65

4.

Langkah Strategis Tahun 2016.................................................................66

B. SARAN ............................................................................................................. 67

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. IndikatorKinerjaUtama 3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019 4. Rencana kinerja 2015 5. Penetapan Kinerja 2015 6. Pengukuran Kinerja 2015 7. SK Tim Penyusun 8. Pernyataan Telah Direview Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

8

2015


DAFTAR TABEL Table 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .........................................12 Table 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 2015.........................17 Table 3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Metro ............................................18 Table 4 Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Metro ........................................20 Table 5 Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara ...........................24 Table 6 Sasaran Strategis I Indikator 1 ...................................................................25 Table 7 Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2015..............................27 Table 8 Sasaran Strategis I Indikator 2 ...................................................................28 Table 9 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2015 ...............................................29 Table 10 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2014 .............................................29 Table 11 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2013 ............................................. 30 Table 12 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2015 ........................................... 30 Table 13 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2014 ........................................... 31 Table 14 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2013 ........................................... 31 Table 15 Perbandingan Perkara Tipikor Tahun 2015 ............................................. 31 Table 16 Perbandingan Perkara Tipikor Tahun 2014 .............................................32 Table 17 Perbandingan Perkara Tipikor Tahun 2013 .............................................32 Table 18 Sasaran Strategis II : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim .......... 41 Table 19 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Metro yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2015 .....................................................................................43 Table 20 Sasaran Strategis III : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara .............44 Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

9

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Table 21 Indikator 1 Sasaran Strategis III ...............................................................45 Table 22 Indikator 2 Sasaran Strategis III ...............................................................47 Table 23 Indikator 3 Sasaran Strategis III ...............................................................49 Table 24 Sasaran Strategis IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan.................................................................................................................51 Table 25 Indikator Kinerja Sasaran Stategis V........................................................53 Table 26 Indikator Kinerja a Sasaran Strategis V ...................................................54 Table 27 Data Pengaduan Pengadilan Negeri Metro Tahun 2013-2015 ...............55 Table 28 Indikator b Sasaran Strategis V................................................................56 Table 29 Monitoring Penyelesaian Temuan BPK ...................................................57 Table 30 Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI .....................................................58 Table 31 Indikator Kinerja a Sasaran Strategis VI ..................................................59 Table 32 Indikator Kinerja b Sasaran Strategis VI ..................................................59 Tabel 33 Diklat Teknis Non Yudisial Tahun 2014 ................................................... 60 Table 34 Indikator Kinerja c Sasaran Strategis VI...................................................61 Table 35 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ....62 Table 36 Indikator Kinerja d Sasaran Strategis VI ..................................................62 Table 37 Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik....................................63 Table 38 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran ...............................................64 Table 39 Rincian Anggaran perJenis Belanja per 31 Desember 2015 ....................65 Table 40 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2015 .........................65 Table 41 Realisasi Anggaran Per Eselon I Tahun Anggaran 2015 ..........................66


10

2015


DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perkara Perdata Tahun 2015.............................................................................................................27 Grafik 2 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Tahun 2015.............................................................................................................29 Grafik 3 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana....................37 Grafik 4 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Perdata ..................37 Grafik 5 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara ...............................38 Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6 (enam) Bulan ...............................................................40 Grafik 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi ..............................................................................................43 Grafik 8 Indikator 1 Sasaran Strategis III ................................................................46 Grafik 9 Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang Dipublikasikan ................52 Grafik 10 Data Pengaduan Pengadilan Negeri Metro Tahun 2012-2014 ..............55


11

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB BAB I

A.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG.

Gedung Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang baru mulai dibangun tahun 2004 dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. SYAMSIDAR SURYA MANDIRI dengan Nomor : W6.DC.PL.03.01 – 49 tanggal 20 Juli 2004 dengan Biaya Rp. 1.04 milyard dan selesai sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : W6.DC.PL.03.01 – 89 tanggal 18 Mei 2005. Sedangkan Pembangunan Ruangan Sidang dan untuk ruangan Pegawai dengan luas + 307 M2 dibangun oleh CV. SINAR KARYA dengan Kontrak Nomor : W6.DC.PL.03.01 – 28 tanggal 18 Agustus 2005, dengan harga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) yang telah diselesaikan pembangunannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : W6.DC.PL.03.01 – 399 tanggal 07 Juli 2006. Berkenaan dengan hal tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, dengan dihadiri oleh Walikota Metro beserta MUSPIDA PLUS Kota Metro pada tanggal 19 Juni 2007, dan dari hasil dari kunjungan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB pada saat itu untuk menempati Gedung baru Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tersebut. Berdasarkan kunjungan kerja Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut serta sambil menunggu hasil konsultasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Propinsi Lampung, sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Metro, tertanggal 03 Juli 2007, Nomor : W9-U2/246/UM.01.10/VII/2007, maka Gedung Baru Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, telah ditempati

sejak tanggal

19 November 2007 sampai dengan sekarang. Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

12

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Pengadilan Negeri Metro Kelas IB mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 3 (tiga) buah yaitu : 1.

Ruang Sidang Garuda merupakan ruang sidang utama yang digunakan baik dalam perkara pidana maupun perdata.

2.

Ruang Sidang Cakra merupakan ruang sidang yang digunakan baik dalam perkara pidana maupun perdata.

3.

Ruang Sidang Anak dipergunakan untuk menyidang perkara anak.

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan

Korupsi.

Setiap

Instansi

Pemerintah

diwajibkan

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP)

yang bertujuan untuk

mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil,

yang

merupakan

salah

satu

instrumen

untuk

mewujudkan

instansi

pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance Accountability Report). Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

13

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Kekuasaan Kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan Lingkungan

yang

berada

Peradilan

dibawahnya Agama,

dalam

Lingkungan

Lingkungan Peradilan

Peradilan Militer,

Umum,

Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Hal ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Untuk itulah Pengadilan Negeri Metro Kelas I B menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.


14

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Visi Pengadilan Negeri Metro Kelas I B mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI METRO YANG AGUNG ”

(Gedung Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, Jalan Sutan Sjahrir, Kota Metro).

B.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (STRATEGIC ISSUE).

Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan hukum, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dalam melaksanakan tugasnya, baik

tugas-tugas

yang

bersifat

teknis

maupun

administrasi

berkewajiban

melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik


15

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Metro

Kelas I B yaitu terkait dengan akses publik

sehingga sehingga

memunculkan pertanyaan : 1.

Apakah

pejabat

di peradilan

telah

transparan dan akuntabel dalam

melaksanakan kinerjanya? 2.

Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik?

3.

Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan? Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Metro Kelas I B

membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

sebagaimana disebutkan dalam tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

tahun

2015

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan lingkungan peradilan

umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Pengadilan Negeri Metro Kelas IB bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

16

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas I B serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan

oleh

undang-undang

dibedakan

menurut

jenisnya

kedalam

administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 67 yaitu : 1.

Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).

2.

Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3.

Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak

dan saksi,

maka Hakim bertanggungjawab

atas

pembuatan

kebenaran

Berita

serta

dan

Acara

Persidangan

menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani Putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum,

perdata dan

pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya. Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

17

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 4.

Panitera

adalah

menyelenggarakan

administrasi

dibidang

teknis

peradilan(administrasi perkara) dan administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku. 5.

Wakil

Panitera

adalah

membantu

panitera

didalam membina

dan

mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara. 6.

Panitera

Muda

menyelenggarakan

Perdata

adalah

membantu

segala urusan keperdataan ,

panitera

dalam

mulai dari menerima

gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugaslain berdasarkan peraturan yang berlaku. 7.

Panitera

Muda

Pidana

adalah

membantu

panitera

dalam

menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana , banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku. 8.

Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.

9.

Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaiandan Organisasi Tata Laksana, Umum dan Keuangan, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Kelas I B Metro.

10.

Sub Bagian Kepegawaian dan organisasi Tata Laksana adalah mengkoordinasikan

urusan

kepangkatan,

kenaikan gaji berkala,

kartu

pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.


18

2015


Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bagian

Keuangan

adalah

melaksanakan,

mengkoordinasikan

urusan

keuangan, kecuali keuangan perkara. Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

12.

Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

13.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,

dikeluarkan

dari tahanan

atau

dirubah

jenis

penahanannya,

mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi. 14.

Juru Sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relaas panggilan sidang, dll.


19

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB D. STRUKTUR ORGANISASI.

KETUA

MAJELIS HAKIM

WAKIL KETUA

PANITERA

SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

STAFF

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA HUKUM .

KA. SUB. BAG PTIP

KA. SUB. BAG KEPEGAWAIAN

KA. SUB. BAG UMUM & KEU

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

KELOMPOK JABATAN FUNGSIOPNAL 1. PANITIRA PENGGANTI 2. JURU SITA/ SITA PENGGANTI 3. PRANATA PERADILAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIOPNAL 1. FUNGSIONAL ARSIPARIS 2. FUNGSIONAL PUSTAKAWA N 3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 4. FUNGSIONAL BENDAHARA

Keterangan Garis : : Garis Komando : Garis koordinasi Dasar: PERMA RI NO. 7 TAHUN 2015


20

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB E.

SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar. Ikhtisar Eksekutif. BAB I

Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan

kepada

aspek

strategis

organisasi

serta

permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut : A. Latar Belakang. B. Permasalahan Yang Dihadapi (Strategic Issue). C. Tugas Pokok dan Fungsi. D. Struktur Organisasi. E. Sistematika Penyajian. BAB II

Perencanaan

dan

Perjanjian

Kinerja,

pada

bab

ini diuraikan

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan penjelasan sebagai berikut : A. Rencana Strategis. B. Tujuan Strategis. C. Sasaran Strategis dan. D. Indikator Kinerja Utama. E. Rencana Kinerja. F. Perjanjian Kinerja. Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

21

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB BAB III

Akuntabilitas

Kinerja,

menguraikan

tentang

capaian

kinerja

Pengadilan Negeri Klas IB Metro Klas IB yang terdiri dari : A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. B. Realisasi Anggaran. BAB IV

Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, dengan urutan isi sebagai berikut : A. Kesimpulan. B. Saran.

Lampiran-Lampiran yang terdiri dari : 1.

Struktur Organisasi.

2.

Rencana Strategis.

3.

Matriks Rencana Strategis.

4.

Indikator Kinerja Utama.

5.

Pengukuran Kinerja.

6.

Perjanjian Kinerja.


22

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB BAB II

A.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

RENCANA STRATEGIS 2015-2019.

Tahun 2015 adalah tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun 2015-2019, merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja lembaga peradilan yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun 2015-2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi : 1.

VISI DAN MISI.

1.1. VISI. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sejalan dengan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : "MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI METRO YANG AGUNG" 1.2. MISI. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai Visi tersebut,

Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, menetapkan

Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1.

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Metro.

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.


23

2015


Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan Transparasi di Pengadilan Negeri Metro. Selanjutnya demi terselenggaranya Visi dan Misi tersebut, Mahkamah

Agung telah menerbitkan Cetak Biru pembaharuan Peradilan, dan dari Cetak Biru tersebut telah disusun program Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu : Renstra I

: tahun 2010 sampai dengan 2014;

Renstra II


Renstra III


Renstra IV


Renstra V


Yang kemudian berpijak pada 7 (tujuh) area yaitu : 1.

Area Organisasi dan Kepemimpinan ;

2.

Area Kebijakan ;

3.

Area Proses Berperkara ;

4.

Area Sumber Daya Manusia ;

5.

Area Kepuasan Pencari Keadailan ;

6.

Area Keterjangkauan ;

7.

Area Kepercayaan Publik ; Upaya untuk mencapai Visi dan Misi yang Agung tersebut jelaslah bukan

suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi badan peradilan dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.

2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS. Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan Visi

yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

24

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB strategis, Pengadilan Negeri Metro Kelas I B akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan. 2.1. Tujuan Strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut : 1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ;

2.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Metro Kelas I B memenuhi butir

1 dan 2 diatas. 2.2. Sasaran Strategis. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Metro Kelas I B adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya penyelesaian perkara ;

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim ;

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan ;

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan ;

7.

Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan ;

8.

Peningkatan

pembinaan

administrasi

dan

pengelolaan

keuangan

di

lingkungan peradilan ;


25

2015


PROGRAM UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Program Utama. Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Metro Kelas I B mengusulkan program sebagai berikut : 1.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis : -

Peningkatan Kualitas Pengawasan. Kegiatan

pokok

untuk

mencapai

sasaran

peningkatan

kualitas

pengawasan adalah : 

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas ;



Menindaklanjuti temuan

hasil pemeriksaan eksternal secara

berkualitas ; -

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

-



Pelaksanaan bimbingan teknis yudisial ;



Pelaksanaan bimbingan teknis non yudisial ;



Pengikutsertaan diklat kepemimpinan untuk jabatan structural

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan akesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah : 

Persentase

proses

penyelesaian

perkara

yang

dapat

dipublikasikan. Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

26

2015


Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis : -

Peningkatan Penyelesaian Perkara. 

Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata ;



Penyelesaian sisa perkara Pidana dan Perdata ;



Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata dalam waktu paling lama enam bulan.

-

Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim. 

-

Persentase penurunan upaya hukum kasasi Pidana dan Perdata.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara. 

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap ;



Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ;

 2.1

Persentase rasio majelis hakim terhadap perkara.

Indikator Kinerja Utama. Ketiga tujuan dan delapan sasaran strategis dalam Renstra 2015 – 2019

merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena dalam tujuan terdapat uraian berupa sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri. Pada tahun 2015 ini Pengadilan Negeri Metro Kelas I B telah melaksanakan rekomendasi dari Badan Pengawas Nomor : 67/BP/OT.01.2/01/2015 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 26 Januari 2015 untuk melakukan reviu dokumen renstra tahun 2015-2019 dan Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

27

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB menaggapi surat teguran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 262/DJU/OT01.1/3/2015 tanggal 12 Maret 2015 dan pada akhirnya terbentuk output indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut : 3.2. Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS a b

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

2

aksepbilitas putusan Hakim

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

c

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d

Persentase perkara yang diselesaikan

e

Peningkatan

Persentase mediasi yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi a

b 3

dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap

Peningkatan efektifitas

didistribusikan ke Majelis

pengelolaan

Persentase penyampaian

penyelesaian perkara

c

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara


28

2015


a

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang

b Peningkatan 4

dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

aksesibilitas masyarakat

Persentase (amar)

terhadap peradilan

putusan perkara (yang

(acces to justice)

menarik perhatian c

masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Meningkatnya 5

kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan a

6

masyarakat yang

Meningkatnya kualitas

ditindaklanjuti

pengawasan

Persentase temuan hasil b

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

7

8

Peningkatan Sarana

Prosentase Pengadaan sarana

dan Prasarana di

dan prasarana guna menunjang

Lingkungan peradilan

operasional peradilan

Peningkatan Pembinaan

Prosentase Pembinaan

administrasi dan

administrasi dan Pengelolaan

pengelolaan keuangan

Keuangan Guna Menunjang

di Lingkungan Peradilan

Operasional Perkantoran


29

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB B. 1.

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA. Rencana Kinerja. Pengadilan Negeri Metro Kelas I B menetapkan 8 (delapan) sasaran,

kedelapan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 indikator kinerja yang perbaiki target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun 2014 ini disusun berdasarkan PERMEN PAN No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut : Tabel 2. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B 2015. N

SASARAN

O

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA a b

1


Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang

c d e

diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

TARGET 100% 100%

100% 100% 100%

Persentase penurunan upaya hukum (tidak

2

Peningkatan

diajukan) :

aksepbilitas putusan

- Banding

20%

Hakim

- Kasasi

30%

- Peninjauan Kembali

0%

Persentase berkas yang diajukan a

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Peningkatan efektifitas 3

pengelolaan penyelesaian perkara

100%

Persentase berkas yang diregister

b

c

dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat


100%

100%

30

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu

d

100%

dan tempat e

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang

a

100% 0%

diselesaikan Persentase perkara yang dapat

Peningkatan aksesibilitas 4

b

diselesaikan dengan cara zetting plaat

masyarakat terhadap

TIDAK ADA ZETTING PLATS DI PN. METRO

peradilan (acces to

Persentase (amar) putusan perkara

justice)

(yang menarik perhatian masyarakat) c

yang dapat diakses secara on line

100%

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya 5

Persentase permohonan eksekusi atas

kepatuhan terhadap

putusan perkara perdata yang berkekuatan

putusan pengadilan

hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan

a 6

Meningkatnya

100%

masyarakat yang ditindaklanjuti

kualitas pengawasan

Persentase temuan hasil pemeriksaan b

7

100%

eksternal yang ditindaklanjuti

Peningkatan Sarana


dan Prasarana di




100%

100%

Peningkatan Pembinaan 8

administrasi dan pengelolaan keuangan

Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang

di Lingkungan

100%


Peradilan


31

2015


Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Tahun 2015 ini,

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Perjanjian Kinerja awal tahun 2014, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis tahun 2015 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2015. Namun, dengan selesainya hasil review Renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Metro Kelas I B yang terakhir disusun pertengahan tahun 2015, maka Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Tahun 2015 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun 2015. Dalam Perjanjian sasaran kinerja 2014 dilakukan sinkronisasi berdasarkan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Metro Kelas I B pada tahun 2015 serta target yang ada pada RKT 2015 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :


32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Metro Negeri Kelas I B.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA a b

1


Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang

c d e

diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan

TARGET

100% 100% 100%

lainnya Mahkamah Agung

- Banding

20%

- Kasasi

30%

- Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas 3

pengelolaan penyelesaian

0%

Persentase berkas yang diajukan a

perkara

CreatedbyPengadilan Negeri Metro Kelas IB

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

diajukan) : aksepbilitas putusan Hakim

kasasi dan PK yang disampaikan

(Rp)

100%

Persentase penurunan upaya hukum (tidak

2

ANGGARAN

100%

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Peningkatan

PROGRAM

100%

secara lengkap

33

5.176.679.000

2015


b

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

Persentase penyampaian c

pemberitahuan relaas putusan tepat

100%

waktu, tempat dan para pihak d

Prosentase penyitaan tepat waktu dan

100%

tempat e a

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang

1 : 20 0%

diselesaikan Persentase perkara yang dapat Peningkatan aksesibilitas 4

b

masyarakat terhadap

diselesaikan dengan cara zetting plaat


peradilan (acces to justice) Persentase (amar) putusan perkara c

(yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line

100%

dalam waktu maksimal 1 hari kerja


34

Program peningkatan manajemen peradilan umum

21.000.000

2015


sejak diputus

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan 5

pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

Persentase pengaduan 6

Meningkatnya kualitas pengawasan

a

b

masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan

100%

100%

eksternal yang ditindaklanjuti

7

Peningkatan Sarana dan


Prasarana di Lingkungan


peradilan


100%

Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan 8

keuangan di Lingkungan Peradilan


Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang

100%


35

2015

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan 2015, 8 (delapan) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2015 sebagai berikut : Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun 2015. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 4. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

N O

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan b menjadi akte perdamaian Persentase sisa c perkara yang diselesaikan Persentase perkara d yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan e dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a

1

2


Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim


CAPAIAN

TARGET

REALISASI

100%

100.00%

100.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20% 30% 0%

80% 70% 0%

100% 80% 0%

KINERJA

36

2015


3

4

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6


Persentase berkas yang diajukan kasasi a dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan b siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan c relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan d tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim e terhadap perkara Persentase perkara a prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat b diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian c masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan a masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan b eksternal yang ditindaklanjuti


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%


100%

82.00%

82.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

37

2015


7

8

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan

Akuntabilitas pelaksanaan

suatu

Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

100%

99.07%

99.07%

Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran

100%

99.07%

99.07%

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan

sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan

suatu

metode

untuk

menilai kemajuan

yang

telah

dicapai

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah

ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Realisasi Tingkat capaian kinerja =

X 100 % Rencana


38

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2014 secara umum Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2015. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum mencapai 100%. Pengadilan telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.


39

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Metro Kelas I B telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara . Sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan

penyelesaian

perkara

ini diukur

berdasarkan 5

(lima)

indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun 2015 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut : Tabel 5. Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

CAPAIAN

(%)

2014 (%)

2013 (%)

Persentase a

mediasi yang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

diselesaikan Persentase b

mediasi yang


40

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa c

perkara yang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

diselesaikan Persentase d

perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan

e

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Kelima indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Analisis kelima indikator kinerja sasaran strategis pertama ini sebagai berikut : a.

Persentase mediasi yang diselesaikan. Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2015, yang harus diselesaikan pada tahun 2016,

Indikator

kinerja

ini

dipergunakan

untuk

mengukur

tingkat

penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang selesai di tahun 2015, yaitu Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi. Jumlah perkara perdata yang masuk pada Tahun 2015 adalah sebanyak 48 perkara, dan yang dimediasi adalah keseluruhannnya. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 100 %. Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

41

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tabel 6. Sasaran Strategis I Indikator 1. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

CAPAIAN

(%)

2014(%)

2013 (%)

100%

100.00%

100.00%

Persentase a

mediasi yang

100%

100%

diselesaikan

-

Persentase sisa perkara pidana tahun 2014 yang diselesaikan 100% sejumlah 18 perkara dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.

-

Persentase sisa perkara perdata tahun 2014 yang diselesaikan 100% sejumlah 18 perkara dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%. Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2013

sampai dengan tahun 2015 selalu mencapai 100%. Keberhasilan ini dapat dijelaskan bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada triwulan ke empat pada

tahun

sebelumnya

harus

diselesaikan

pada

triwulan

pertama tahun

berikutnya karena terikat SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan untuk Perkara Pidana dan Perdata (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014). Perbandingan data capaian kinerja tahun 2013 dan 2014 didapat dari Laporan Tahunan tahun 2013 dan 2014. Perbandingan data penyelesaian sisa perkara tahun 2013 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2012 sebanyak 12 perkara, penyelesaian sisa perkara tahun 2014 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2013 sebanyak 18 Perkara, dan penyelesaian sisa perkara tahun 2015 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2014 sebanyak 18 Perkara. Capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 100%. Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

42

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100%, keberhasilan ini menunjukan bahwa sistem kinerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2014 yang tidak selesai di tahun 2015. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang bulanan

yang

dipimpin

oleh

diadakan setiap bulan dalam rapat

Ketua/Wakil

Ketua

dan

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Metro Klas I B yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu. Grafik 1 Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata Tahun 2015

100% 80%

60%

Pidana

40%

Perdata

20%

0% 2013

2014

2015

Table 7 Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2015 Perkara Perkara Pidana Target

Sisa 2014 18 Perkara 98 %

Realisasi

98.21%

Capaian

98.85%

Masuk 2015 165 Perkara


Jumlah 183 Perkara

Putus 2015 174 Perkara

Sisa 2015 9 Perkara

43

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Perkara

Sisa 2014

Perkara Perdata Target

10 Perkara

Realisasi

98.21%

Capaian

98.85%

Masuk 2015 46 Perkara

Jumlah 56 Perkara

Putus 2015 43 Perkara

Sisa 2015 13 Perkara

98%

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2015 diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerjanya sebesar 100% untuk tahun 2015-2019 sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Ke Dua Pengadilan Negeri Kelas I B Metro. b.

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian. Yaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 46 perkara dan jumlah perkara yang berhasil mediasi (menghasilkan akte perdamaian) adalah 47 perkara. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian adalah 48 : (47 + 1) yakni 99.9 %. Tabel 8. Sasaran Strategis I Indikator 2.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

CAPAIAN

(%)

2014 (%)

2013 (%)

100%

100%

100%

Persentase mediasi yang b

diselesaikan

100%

100%

menjadi akte perdamaian


44

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Persentase Perkara yang diselesaikan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata : -

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana ditargetkan 98% (177 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 183 perkara, direalisasikan 98,21% (174 perkara), maka capaian kinerja 98.85%.

-

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara perdata ditargetkan 97% (22perkara) dari total perkara perdata yang harus diselesaikan 31 perkara, direalisasikan 97.10% (16 perkara), maka capaian kinerja 97.40%. Grafik 2 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata Tahun 2015 100%

98,85% 98,21% 98%

97,40% 97,10% 97%

Target

Realisasi Capaian

80% Perkara Pidana

Perkara Perdata

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2013 dan 2014 : -

Perkara Pidana. Table 9 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2015

Perkara Pidana

Sisa 2014 18 perkara

Masuk 2015 165 perkara

Jumlah 183 perkara

Putus Sisa 2015 2015 174 9 perkara perkara

Target

Realisasi

98%

98,21%

Capaian (% ) 98,85%

Table 10 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2014 Perkara Pidana

Sisa 2013 18 Perkara


Jumlah 154 perkara


Putus 2014 136 perkara


Target

Realisasi

98%

98.10%

Capaian (% ) 98.95%

45

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Table 11 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2013 Perkara Pidana



Jumlah 166 perkara

Putus Sisa Target 2013 2013 154 12 perkara 97% Perkara

Realisasi 98.47%

Capaian (% ) 99,95%

Persentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah perbandingan perkara yang putus sebanyak

174 perkara dengan perkara yang

masuk tahun 2015 dan sisa tahun 2014 sebanyak 183 perkara dengan target 98.10% (134 perkara), maka capaian kinerja 98.85%. Persentase target perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 98.10%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebesar 98.85% dengan perhitungan : Realisasi Tingkat capaian kinerja = (

) X 100 % Rencana

-

Perkara Perdata Table 12 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2015 Perkara Perdata



Jumlah 31 perkara


Sisa 2015 7 perkara

Target

Realisasi

97%

97.10%

Capaian (% ) 97.40%

Table 13 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2014 Perkara Perdata

Sisa 2013 3 perkara


Jumlah 48 perkara



Target

Realisasi

97%

98,10%

Capaian (% ) 98.95%

Table 14 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2013 Perkara Perdata

Sisa 2012 5 perkara


Jumlah 45 perkara


Putus Sisa 2013 2013 42 3 perkara Perkara

Target

Realisasi

98%

98,79%

Capaian (% ) 99,20%

46

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Persentase realisasi perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah perbandingan perkara yang putus sebanyak 22 perkara dengan perkara yang masuk tahun 2015 dan sisa tahun 2014 sebanyak 31 perkara dengan Target 97 % (22 perkara) dengan perhitungan : Persentase target perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 97%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebesar 97.40%. c.

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Yaitu Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 100 % karena semua sisa perkara tahun sebelumnya selalu diusahakan segera diselesaikan di tahun selanjutnya. Tabel 15. Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

CAPAIAN

(%)

2014 (%)

2013 (%)

100%

100%

100%

Persentase sisa c

perkara yang

100%

100%

diselesaikan

d.

Persentase perkara yang diselesaikan. Yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang putus perdata 22, pidana 174 sehingga berjumlah 196

perkara. Sementara

saldo awal jumlah perkara pada tahun 2015 adalah 196perkara (22 perdata, 174 pidana). Jumlah perkara yang masuk tahun 2015 adalah 196 (22 perdata, 174 pidana). Sehingga Persentase perkara yang diselesaikan adalah 196 : (22+174) yakni 92.02%. Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

47

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tabel 16. Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

CAPAIAN

(%)

2014 (%)

2013 (%)

302,76%

100%

100%

Persentase d

perkara yang

100%

100%

diselesaikan

e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu

maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yang putus lebih dari 6 bulan adalah 2 perkara. sementara yang putus 174 perkara. Sehingga persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah (174 – 174 ) : 2 yakni 0 %. Tabel 17. Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

CAPAIAN

(%)

2014 (%)

2013 (%)

100%

100%

100%

Persentase perkara yang diselesaikan e

dalam jangka

100%

100%

waktu maksimal 6 bulan


48

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut : 

PERDATA Tabel 18. Jumlah perkara perdata tahun 2015 PERDATA Sisa Masuk Putus Sisa Mediasi

2015 10 22 21 7 3

Tabel 19. Jumlah Perkara Perdata Yang Putus Lebih Dari 6 Bulan Tahun 2015 PERKARA YANG PUTUS LEBIH DARI 6 BULAN

2013 2014 2015

1 3 2

25 20 15 2015

10

5 0 Sisa



Masuk

Putus

Sisa

Berhasil Mediasi

PIDANA Tabel 20. Jumlah perkara pidana tahun 2015 Pidana Sisa Masuk Putus Sisa


2015 9 165 174 18

49

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tabel 21. Jumlah Perkara Pidana Tahun 2015 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2015

Pidana

Sisa

Masuk

Putus

Sisa

Jenis Perkara Pidana Yang Masuk di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Pada tahun 2015 adalah terperinci sebagai berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pencurian Narkotika Penggelapan Penganiayaan Keasusilaan Penipuan Perjudian Laka lantas Perbuatan tidak menyenangkan Senjata Api Senjata Tajam Hak Cipta Uang Palsu Minyak dan Gas Bumi Pemerasan Penadahan Kekerasan dan Pengeroyokan Pembunuhan Satwa yang dilindungi


33 63 14 3 8 4 23 3 1 1 6 0 0 1 1 2 2 2 1

50

2015


70 60 50 40 30 20 10 0


Perkara Pidana Jumlah Perkara

51

2015


Sasaran Strategis II : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim. Sasaran

Peningkatan

meningkatkan

kepercayaan

aksepbilitas masyarakat

putusan kepada

hakim Hukum

adalah melalui

untuk tindakan

Penegakan hukum di bidang peradilan. Indikator yang digunakan adala Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) banding, Kasasi dan peninjauan Kembali. Dengan tidak diajukannya upaya hukum oleh masyarakat pencari keadilan berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui aksepbilitas putusan Hakim berarti masyarakat langsung dapat menerima putusan Hakim di tingkat pertama. Table 22. Sasaran Strategis II : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

NO

2



SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

STRATEGIS

KINERJA

2015

2015

2015


Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

20% 30% 0%

80% 70% 0%

100% 80% 0%

PERDATA Tabel 23. Jumlah Perkara Perdata Yang Melakukan Upaya Hukum

Tahun 2015

Banding

Kasasi

Peninjauan kembali

Masuk

-

-

-

Putus

-

-

-


52

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 

PIDANA Tabel 24. Jumlah Perkara Pidana Yang Melakukan Upaya Hukum

a.

Tahun 2015

Banding

Kasasi

Peninjauan kembali

Masuk

4

5

-

Putus

4

1

-

Persentase Penurunan upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Banding. Yaitu membandingkan Jumlah perkara yang tidak banding dari perkara

yang sudah putus selama tahun berjalan. Perkara yang Putus selama Tahun 2015 adalah perkara yang putus perdata 22, pidana 174 sehingga berjumlah 196 perkara. Jumlah Perkara yang melakukan banding adalah 4 perkara perdata, 5 perkara pidana sehingga berjumlah 170 perkara. sehingga Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Banding sebesar (170 + 4) : 1 yaitu 2.30 %. b.

Persentase Penurunan upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Kasasi. Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang

melakukan upaya banding. Perkara yang melakukan kasasi adalah 1 perkara perdata, 3 perkara pidana yaitu berjumlah 174 Perkara. Jumlah perkara yang melakukan Kasasi adalah 5 perkara, sehingga Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar (169+5) : 2 yakni 2.87 %. c.

Persentase Penurunan upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Peninjauan Kembali. Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak melakukan peninjauan

kembali dari perkara yang melakukan upaya kasasi. Perkara yang melakukan peninjauan kembali adalah 0 perdata, 0 pidana yakni berjumlah 0 perkara. Jumlah Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

53

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB perkara yang melakukan kasasi adalah 0 perkara. Sehingga persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) peninjaun kembali adalah (0) : 0 yakni 0 %.

Sasaran Strategis III : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara . Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah : a.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

e.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa rata-rata Pengadilan Negeri

Kelas I B Metro

mampu Menyelesaikan Administrasi Penyelesaian Serta

Pemberkasan Perkara Pidana sebanyak 90%. Tabel 25. Analisa Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

NO

3

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

STRATEGIS

KINERJA

2015

2015

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%


a

b

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap


54

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB didistribusikan ke Majelis

c

d

e

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sasaran Strategis IV : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Sasaran Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan dapat diukur menjadi 3 indikator : a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan adalah Prosentase Proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Metro Kelas I B selain memberikan

batuan

berupa

membayar ahli Pengacara untuk

menyelesaian

Perkara-Perkara bagi masyarakat yang kurang Mampu (prodeo), Pengadilan Negeri Metro Kelas I B juga menyediakan Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM) yang mampu membantu dan melayani Masyarakat

Pencari Keadilan. Untuk

menunjang hal tersebut, didalam POS Bakum menyediakan 2 ahli yang secara bergantian selalu hadir di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B untuk membantu Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

55

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB masyarakat pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan. Sehingga Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2015 adalah berkisar 0 %. b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. Sampai saat ini, tidak ada Zetting Plaat di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

c.

Persentase

(amar)

putusan

perkara

(yang

menarik

perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Ukuran capaian indikator kinerja

Access To Justicea dalah Prosentase

proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasiyang dapat diakses langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semua masyarakat pencari keadilan yang hadir. Setiap masyarakat yang hadir langsung disuguhkan oleh layar informasi masing- masing perkara. Namun untuk dapat dipublikasikan di website hal ini masih proses, karena sehubungan dengan server yang masih terbatas sehingga tidak semua informasi mampu diakses di website. Namun seiring tahun, perbaikan terus dilakukan demi tercapainya transparansi informasi bagi seluruh Masyarakat pencari keadilan. Sehingga Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah berkisar 82 %. Tabel 26. Analisa Kinerja Acces to Justice

NO

4

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

STRATEGIS

KINERJA

2015

2015

2015

0%

0%

0%


a

b

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara



56

2015


c

zetting plaat Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%

82.00%

82.00%

Sasaran Strategis V : Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Ukuran capaian indikator kinerja Kepatuhan terhadap putusan Hakim adalah Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Jumlah eksekusi yang masuk tahun 2015 adalah 0 perkara. Sementara jumlah yang sudah ditindak lanjuti adalah 0 perkara sehingga Persentase Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Hakim adalah sebesar 100 %. Tabel 27. Analisis Kinerja Peningkatan kepatuhan Terhadap putusan pengadilan

NO

5

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

STRATEGIS

KINERJA

2015

2015

2015


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%


57

2015


Sasaran Strategis VI : Meningkatnya kualitas pengawasan. Ukuran capaian indikator kinerja Kualitas Pengawasan Pengadilan Negeri Kelas I B Metro adalah : a.

Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti.

b.

Prosentase temuan yang ditindak lanjuti. Aspek pengawasan merupakan aspek yang cukup menjadi perhatian

khusus bagi Pengadilan Negeri Metro Kelas I B. Setiap surat pengaduan yang masuk melalui Meja Pengaduan selalu di administrasikan dan ditindaklanjuti. Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B yang dibantu oleh Wakil Ketua meliputi : 1.

Semua tingkah laku para Hakim, Panitera /Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.

2.

Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim pengawas masing-masing bidang, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala dapat ditemukan lebih dini dan segera diselesaikan.

3.

Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan evaluasi

terhadap seluruh

pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera/Sekretaris, para pejabat struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.


58

2015


Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B juga mengevaluasi kepada Panitera Pengganti apakah semua perkara ditanganinya yang telah inkrah sudah diminutasi.

5.

Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera Muda dan Ka.Sub.Bag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing- masing. Untuk pengawasan secara fungsional Pengadilan Negeri Metro Kelas I B

dibawah

pengawasan

Pengadilan

Tinggi

Tanjungkarang

untuk

wilayah,

sedangkan ditingkat pusat adalah pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Pelaksanaan Pengawasan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B telah dibuat berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sebagai berikut : 1.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

2.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tentang Susunan Majelis Hakim.

3.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.


59

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tabel 28. Analisis Kinerja Kualitas Pengawasan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

a 6

Meningkatnya kualitas pengawasan b

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sasaran Strategis VII : Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan.

Ukuran capaian indikator kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Metro Kelas I B adalah : Prosentase

pengadaan Sarana dan Prasarana

guna menunjang operasional

peradilan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

antara

lain yaitu : Dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan pencapaian realisasi sebesar Rp. 39.657.000,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indicator input 99.14%.


60

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tabel 29. Analisis Peningkatan Sarana dan Prasarana

NO

7

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan

INDIKATOR KINERJA Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

100%

99.07%

99.14%

Sasaran Strategis VIII : Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Peradilan. Ukuran capaian indikator kinerja Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B adalah : Persentase Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan guna menunjang operasional peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

2.

DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera

pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.828.336.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja Pegawai Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

DIPA (01) Badan Urusan 61

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Administrasi,

sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp.

5.176.679.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Tabel 30. Analisis Peningkatan Sarana dan Prasarana

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

8

Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan


C.

REALISASI ANGGARAN.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

100%

99.07%

99.14%

Jumlah Anggaran Kegiatan DIPA 01 Tahun 2015

:

Rp. 5.644.359.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh simbilan rupiah). Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan DIPA 01 Tahun 2015

:

Rp.5.542.995,856,- (lima miliyar lima ratus enpat puluh dua sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan lima enam rupiah). Jumlah Anggaran Kegiatan DIPA 03 Tahun 2015

:

Rp. 29.150.000,- (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).


62

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan DIPA 03 Tahun 2015

:

Rp. 28.812.000,- (dua puluh delapan rjuta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

2.

DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera

pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.828.336.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja Pegawai Administrasi,

DIPA (01) Badan Urusan

sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp.

5.176.679.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).


63

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB I.

Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi. Tabel 31. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

NO.

KEGIATAN

PAGU AWAL (Rp.)

PAGU REVISI (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

1

Belanja Pegawai

4.836.497.000

5.157.204.000

5.071.680.426

98.33

2

Belanja Barang

447.155.000

433.058.430

96.85

3

Belanja Modal

40.000.000

40.000.000

39.657.000

99.14

5.323.652.000

5.644.359.000

JUMLAH

447.155.000

5.544.395.856

98.23

Pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari 2 program : 1.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

II. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Tabel 32. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum

NO.

KEGIATAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

1

Belanja Barang

29.150.000

28.812.000

98

JUMLAH

29.150.000

98 28.812.000


64


Pagu DIPA (03) Badan urusan Administrasi digunakan

untuk Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 maka dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung antara lain yaitu : Pembayaran

Gaji

/Honor/Tunjangan,dan

penyelenggaraan

operasional

perkantoran dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 5.604.359.000,sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.5.503.338.856,- Sisa anggaran -Rp.101.020.144,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input100% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 98.22 %. b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung antara lain yaitu : Dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan pencapaian realisasi sebesar Rp. 39.657.000,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indicator input 99.14%.

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Dana yang tersedia sebesar Rp. 29.150.000,- sedangkan realisasi anggaran

sebesar Rp. 28.812.000,- Sisa anggaran sebesar Rp. 328.000,- telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 98.84 %. 

Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara. Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri

Metro Kelas I B juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 65

2015

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri. 

Uang Panjar Biaya Perkara. Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan

gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staadblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari : 1)

Biaya Perkara

2)

Biaya Eksekusi

3)

Biaya Konsinyasi

4)

Titipan Pidana

5)

Lain-lain


66

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Masing-masing saldo biaya perkara pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dijelaskan sebagai berikut :


67

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2015 (dalam satuan rupiah) K/L Provinsi/DI Satuan Kerja No.

1

: (005) Mahkamah Agung : (1200) Lampung : Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

Periode

Januari

Uraian

Saldo Akhir

23.778.050.00

1.250.000.00

2.389.000.00

22.639.050.00

Biaya Eksekusi

8.601.000.00

0.00

76.000.00

8.525.00.00

Biaya Konsinyasi

0.00

0.00

0.00

0.00

Titipan Pidana

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.379.05000

1.250.000.00

2.465.000.00

31.164.050.00

Biaya Perkara

22.639.050.00

1.918.000.00

5.023.500.00

19.533.550.00

Biaya Eksekusi

8.525.000.00

0.00

1.134.000.00

8.525.000.00

Biaya Konsinyasi

0.00

0.00

0.00

0.00

Titipan Pidana

0.00

0.00

0.00

0.00

Lain-lain

0.00

0.00

0.00

0.00

31.164.050.00

1.918000.00

6.157.500.00

28.058.550.00

Jumlah

Februari

Saldo Awal

Biaya Perkara

Lain-lain

2

Keadaan Keuangan Penerimaan Pengeluaran

Jumlah


68

2015


No.

Periode

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

Uraian Biaya Perkara Biaya Eksekusi Biaya Konsinyasi Titipan Pidana Lain-lain Jumlah Biaya Perkara Biaya Eksekusi Biaya Konsinyasi Titipan Pidana Lain-lain Jumlah Biaya Perkara Biaya Eksekusi Biaya Konsinyasi Titipan Pidana Lain-lain Jumlah Biaya Perkara Biaya Eksekusi Biaya Konsinyasi Titipan Pidana Lain-lain Jumlah


Saldo Awal


19.533.550.00 8.525.000.00 0.00 0.00 0.00 28.058.550.00 23.702.550.00 12.885.000.00 0.00 0.00 0.00 36.587.550.00 24.511.550.00 11.434.000.00 0.00 0.00 0.00 35.945.550.00 28.133.550.00 7.934.000.00 0.00 0.00 0.00 36.067.550.00

9.212.000.00 7.500.000.00 0.00 0.00 0.00 16.712.000.00 9.220.000.00 532.015..000.00 0.00 0.00 0.00 541.235.000.00 7.176.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.176.000.00 2.312.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.312.000.00

69

5.043.000.00 3.140.000.00 0.00 0.00 0.00 8.183.000.00 8.411.000.00 533.466.000.00 0.00 0.00 0.00 541.877.000.00 3.554.000.00 3.500.000.00 0.00 0.00 0.00 7.054.000.00 3.881.000.00 6.909.000.00 0.00 0.00 0.00 10.790.000.00

Saldo Akhir 23.702.550.00 12.885.000.00 0.00 0.00 0.00 36.587.550.00 24.511.550.00 11.434.000.00 0.00 0.00 0.00 35.945.550.00 28.133.550.00 7.934.000.00 0.00 0.00 0.00 36067.550.00 26.564.550.00 1.025.000.00 0.00 0.00 0.00 27.589.550.00

2015


No.

Periode

Uraian Biaya Perkara

7

Juli

Agustus

4.897.500.00

34.384.550.00

1.025.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1.025.000.00 0.00

Titipan Pidana

0.00

0.00

0.00

0.00

Lain-lain

0.00

0.00

0.00

0.00

27.589.000.00

7.280.000.00

4.897.500.00

35.409.550.00

Biaya Perkara

29.487.000.00

2.766.000.00

4.143.000.00

28.110.000.00

Biaya Eksekusi

1.025.000.00

0.00

1.025.000.00

0.00

Biaya Konsinyasi

0.00

0.00

0.00

0.00

Titipan Pidana

0.00

0.00

0.00

0.00

Biaya Eksekusi Biaya Konsinyasi

0.00

0.00

0.00

0.00

30.512.000.00

2.766.000.00

5.168.000.00

28.110.000.00

28.110.000.00

3.526.000.00

5.401.000.00

26.235.000.00

Biaya Eksekusi

0.00

0.00

0.00

0.00

Biaya Konsinyasi

0.00

0.00

0.00

0.00

Titipan Pidana

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 28.110.000.00

0.00 3.526.000.00

0.00 5.401.000.00

0.00 26.235.000.00

Jumlah Biaya Perkara

September

Saldo Akhir

7.280.000.00

Lain-lain

9

Saldo Awal 26.564.000.00

Jumlah

8


Lain-lain Jumlah


70

2015


No.

Periode

Uraian Biaya Perkara

10

Oktober

6.738.000.00

24.218.000.00

Biaya Eksekusi Biaya Konsinyasi

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Titipan Pidana

0.00

0.00

0.00

0.00

Lain-lain

0.00

0.00

0.00

0.00

26.235.000.00

4.722.000.00

6.738.000.00

24.218.000.00

24.218.000.00

4.275.000.00

3.945.000.00

24.548.000.00

Biaya Eksekusi

0.00

7.290.000.00

176.000.00

7.114.000.00

Biaya Konsinyasi

0.00

0.00

0.00

0.00

Titipan Pidana

0.00

0.00

0.00

0.00

Lain-lain

0.00

0.00

0.00

0.00

24.218.000.00

11.565.000.00

4.121.000.00

31.662.000.00

Biaya Perkara

24.548.000.00

5.174.000.00

2.071.000.00

27.651.000.00

Biaya Eksekusi

7.114.000.00

0.00

95.000.00

7.019.000.00

Biaya Konsinyasi

0.00

0.00

0.00

0.00

Titipan Pidana

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 31.692.000.00

0.00 5.174.000.00

0.00 2.166.000.00

0.00 34.670.000.00

Jumlah

12

Desember

Saldo Akhir

4.722.000.00

Biaya Perkara

November

Saldo Awal 26.235.000.00

Jumlah

11


Lain-lain Jumlah


71

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB III.

Program Utama Dan Kegiatan Pokok. Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Negeri Metro Kelas I B untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas

masyarakat

terhadap

peradilan.

Kegiatan

Pokok

yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1.

Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata.

2.

Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata.

3.

Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

5. b.

Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B. Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

72

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB c.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan (ATK sidang dan konsumsi tahanan) serta Dana Bantuan Hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dan juga biaya penyelesaian perkara PHI.


73

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB BAB IV

A.

PENUTUP.

KESIMPULAN.

Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sebagai tombak Mahkamah Agung RI dalam tekhnis yusdisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri, adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di bidang hukum yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Tahun 2015 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan Akuntabilitas ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Metro Kelas I B. Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.


74

2015


Keberhasilan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B pada tahun 2015 telah memenuhi target dalam uraian sebagai berikut :

-

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik.

-

Proses penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dan proses penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.

-

Penyampaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan didistribusikan ke Majelis Hakim sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memeperhatikan pola Bindalmin (Buku II).

-

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat sudah tercapai.

-

Pengaduan masyarakat yang masuk dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B telah ditindaklanjuti.

-

Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun 2015 ini telah mulai terealisasi.


75

2015


Ketidakberhasilan.

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam 2 (dua) indikator sasaran kinerja yakni :

-

Dalam sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim, dengan indikator sasaran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi hanya terealisasi dengan rata-rata 10% sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 30%.

-

Dalam sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dalam indikator sasaran persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan sebesar 83,87% sehingga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

3.

Kendala. Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Pengadilan Negeri Kelas I B Metro ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain jumlah peralatan komputer yang ada tidak mampu mengikuti Perkembangan Program terbaru, staff terutama tenaga operator komputer yang ada pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B masih kurang dikarenakan semakin bertambahnya jumlah Sistem Informasi yang harus digunakan dalam rangka keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


76

2015


Langkah Strategis Tahun 2016.

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Metro akan menempuh langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dengan cara sebagai berikut :

a.

Menetapkan target persentase penyelesaian perkara masuk pidana sebesar 95%, dan perdata 85%.

b.

Menetapkan perbandingan rasio Majelis Hakim terhadap perkara sebesar 1:18.

c.

Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan eksternal.

d.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat yang menunjang kinerja pegawai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) peradilan.

e.

Meningkatkan anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pelayanan peradilan.

f.

Menurunkan

target

indikator sasaran persentase perkara yang tidak

mengajukan upayan hukum kasasi dari target 30% menjadi target 0,5%.


77

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB B.

SARAN-SARAN. Dalam

melaksanakan

sesuatu

pekerjaan,

tentunya

terdapat

juga

pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Metro Kelas I B. Berikut ini beberapa saran diungkapkan dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang : 1.

Perlu

peningkatan

komitmen

bersama

untuk

menerapkan

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Metro Negeri Kelas I B sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara. 2.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing- masing instansi.

3.

Dalam

menetapkan

target

pada

rencana

kinerja

tahunan

harus

membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100%. 4.

Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan

Kinerja

Instansi Pemerintah

(LKJIP),

merupakan instrument

objektif yang tidak berpihak. 5.

Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari


78

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB kesempurnaan

instrument

lainnya

(renstra,

indikator

kinerja

utama,

penetapan kinerja dan evaluasi LKJIP) yang harus optimal. 6.

Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP).

7.

Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem KIP pada Mahkamah Agung mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja, LKJIP, antara lain : a.

Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.

b.

Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

8.

Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 2019.

9.

Capaian sasaran dalam LKJIP Tahun 2015 ini sebagai masukan dalam proses

pengambilan

keputusan guna meningkatkan kinerja

Pengadilan

Negeri Kelas I B masa mendatang. 10.

Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data

kinerja

sehingga

indikator

keberhasilan

yang

diperoleh

dapat

menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. 11.

Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.


79

2015


BAB V

LAMPIRAN - LAMPIRAN.


80

2015


LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI.


81

2015


STRUKTUR ORGANISASI. KETUA

MAJELIS HAKIM

WAKIL KETUA

PANITERA

SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

STAFF

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA HUKUM .

KA. SUB. BAG PTIP

KA. SUB. BAG KEPEGAWAIAN

KA. SUB. BAG UMUM & KEU

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

KELOMPOK JABATAN FUNGSIOPNAL 1. PANITIRA PENGGANTI 2. JURU SITA/ SITA PENGGANTI 3. PRANATA PERADILAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIOPNAL 1. FUNGSIONAL ARSIPARIS 2. FUNGSIONAL PUSTAKAWA N 3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 4. FUNGSIONAL BENDAHARA

Keterangan Garis : : Garis Komando : Garis koordinasi

Dasar: PERMA RI NO. 7 TAHUN 2015


82

2015


LAMPIRAN 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA.


83

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B SASARAN NO

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS a

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan

b Meningkatnya 1


c

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d

Persentase perkara yang diselesaikan

e

Peningkatan 2

aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a

b 3

menjadi akte perdamaian

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap

Peningkatan efektifitas

didistribusikan ke Majelis

pengelolaan

Persentase penyampaian


c

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

a

aksesibilitas masyarakat

prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang

Peningkatan 4

Persentase perkara

b

dapat diselesaikan

terhadap peradilan

dengan cara zetting plaat

(acces to justice)

Persentase (amar) c

putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat


84

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya 5

kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan a

6

masyarakat yang

Meningkatnya kualitas

ditindaklanjuti

pengawasan

Persentase temuan hasil b

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

7

8

Peningkatan Sarana


dan Prasarana di




Peningkatan Pembinaan

Prosentase Pembinaan

administrasi dan

administrasi dan Pengelolaan

pengelolaan keuangan

Keuangan Guna Menunjang

di Lingkungan Peradilan



85

2015


LAMPIRAN 3. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019.


86

2015


LAMPIRAN 4. RENCANA KINERJA TAHUN 2015.


87

2015


RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran NO

: Pengadilan Negeri Metro Kelas I B : 2015

SASARAN STRATEGIS


1


c d e

2


Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

a

3


b

c

d e Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB


Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim

TARGET 100% 100% 100% 100% 100%

20% 30% 10%

100%

100%

100%

100% 100% 88

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB terhadap perkara

a

4


5


6


7


8



b

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase (amar) putusan erkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu aksimal 1 hari kerja sejak diputus

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan a masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil b pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89

2015


LAMPIRAN 5. PENETAPAN KINERJA 2015.


90

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KELAS IB METRO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: RENO SUGIARTO, S.H.,M.H.

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: MAROLOP SIMAMORA, SH.MH.

Jabatan

: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


91

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Metro, 19 Januari 2016 Pihak Kedua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro,

Pihak Pertama Sekretaris,


Reno Sugiarto, S.H.,M.H. NIP. 197104181997031001.


92

2015


PENETAPAN KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran NO

: Pengadilan Negeri Kelas I B Metro : 2015

SASARAN STRATEGIS


1


c d e

2


b 3

c

d e 4

Peningkatan


100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

a



TARGET

a

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo

20% 30% 10%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 93

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5

6



7


8


yang diselesaikan b

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

Persentase (amar) putusan erkara (yang menarik perhatian masyarakat) c yang dapat diakses secara on line dalam waktu aksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan a masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil b pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran


100%

100%

100%

100%

100%

100%

Metro, 19 Januari 2016 Pihak Kedua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro,

Pihak Pertama Sekretaris,


Reno Sugiarto, S.H.,M.H. NIP. 197104181997031001. 94


2015


.

LAMPIRAN 6. PENGUKURAN KINERJA 2015 .


95

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN PENGADILAN NEGERI KELAS IB METRO NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan b menjadi akte perdamaian Persentase sisa c perkara yang diselesaikan Persentase perkara d yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan e dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK a yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang b diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas c putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan d tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim e terhadap perkara Persentase perkara a prodeo yang diselesaikan Persentase perkara b yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase (amar) putusan perkara (yang c menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line a

1

2

3

4






TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100.00%

100.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20% 30% 0%

80% 70% 0%

100% 80% 0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%


100%

82.00%

82.00%

96

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5

6

7

8

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan a masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil b pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

100%

99.07%

99.07%


100%

99.07%

99.07%


97

2015


LAMPIRAN 7. SK TIM PENYUSUNAN LAKIP.


98

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB NOMOR : W9-U2/ /OT.01.1/I/2016. TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel ;

b.

Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengendalian capaian kenerja di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, perlu adanya Penyusun Laporan Kinerja pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

c.

Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

: 1. 2. 3.

4.

Memperhatikan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Parbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah. Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah. Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 355A/- SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 Nopember Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 99

2015

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 2014 tentang Penyampaian LAKIP tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahuin 2015.

Menetapkan Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN : : Menunjuk nama-nama Pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : METRO Pada tanggal : 19 Januari 2016. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro,

Marolop Simamora, S.H.,M.H. NIP. 196206121992121001.

LAM PIRAN NOM OR

: KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB M ETRO : W9-U2/ /OT.01.1/1/2016.


100

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB TANGGAL

: 19 Januari 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI KELAS IB METRO WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IB METRO

NO

NAMA / NIP

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM TEAM

1

Drs. Asmar Josen, SH.MH. Nip. 196512061993031007

Panitera

Penanggungjawab

2

Reno Sugiarto, SH.MH. Nip. 197104181997031001

Sekretaris

Koordinator

3

Drs. Agus Sukarno Nip. 196508151992031006

Pan.Mud.Pidana

Anggota

4

Drs. Sumargono Nip. 196012261985031001

Pan.Mud.Perdata

Anggota

5

Katino Nip. 196405251983031001

Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan

Anggota

6

Tugiman, SH. Nip. 196708171990031009

Ka.Sub.Bag. PTIP

Anggota

7

Sugeng Budiarto Nip. 198406132006031001

Staf Umum dan Keuangan

Anggota

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro,

Marolop Simamora, SH.MH. NIP. 196206121992121001.


101

2015


LAMPIRAN 8. PERNYATAAN SETELAH DI RIVIEW.

PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

102

2015


Jln. Sutan Sjahrir, Kota Metro Telp. (0725) 41624 – 41833 ; Fax. (0725) 41624 – 41833 Website : www.pn-metro.go.id Email : PN.KLASIB.METRO @GMAIL.COM

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW

Kami telah

mereviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

Reviu

bertujuan

untuk

memberikan

keyakinan

mengenai

akurasi,

keandalan, dan bahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. Metro, 19 Januari 2016 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro

Marolop Simamora, SH.MH. NIP. 196620612 199212 1 001

PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

103

2015


Jln. Sutan Sjahrir, Kota Metro Telp. (0725) 41624 – 41833 ; Fax. (0725) 41624 – 41833 Website : www.pn-metro.go.id Email : PN.KLAS [email protected]

FORMULIR REVIEW LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B TAHUN 2015 No 1

Pernyataan Format

Checklist

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data

√

penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

√

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang

√

memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang

√

mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan

√

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

V


104

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 2

Mekanisme Penyusunan

1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki

√

tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah

√

didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data

√

dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

√

4. Telah

ditetapkan

penanggung

jawab

pengumpulan data/informasi di setiap unit

√

kerja 5. Data/informasi

kinerja

yang

disampaikan

√

dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 3

Substansi

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

√

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.

√

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis

√

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai

√

4. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target

√

indikator kinerja tujuan/sasaran dalam

√

perjanjian kinerja 5. IKU dalam LKj

telah sesuai

dengan

√

dokumen IKU yang ditetapkan Createdby Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

105

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka

√

terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan

√

sebagainya yang bermanfaat 8. IKU

dan

IK

telah

cukup

mengukur

√

9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang

√

tujuan/sasaran

memadai 10. IKU dan IK telah SMART

Metro, 19 Januari 2016 Hakim Pengawas Internal

Marolop Simamora, SH.MH. NIP. 19620612 199212 1 001


106

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI METRO

Recommend Documents