LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI IA PEKANBARU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI IA PEKANBARU

1

Kata Pengantar

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahserta

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

PelaporanKinerja Instansi Pemerintah. LKjIPini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru atas pencapaian output/suboutput penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 – 2019. Beberapa

program

yang

telah

dilaksanakan

melalui

kegiatan-kegiatan

tersebut

dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rangka mewujudkan good governance.Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 22 Pebruari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

H.A.S PUDJOHARSOYO, SH., M.Hum NIP. 19600822 198512 1 001

i

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015

Ringkasan Eksekutif

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan

negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan

kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seiring dengan upaya merealisasikan good governance,Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015– 2019. Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUD BADAN PERADILAN YANG AGUNG DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU” Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut: 1. Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aflikasi SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 2. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu 3. Meningkatkan kualitas dan kridibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia. 4. Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) ii


Dalam

rangka

melaksanakan

kekuasaan

kehakiman

yang

merdeka

melalui

penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hUkum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah Pertama

: Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

Kedua

: Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan

Ketiga

: Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Peningkatan Penyelesaian

perkara; Kedua adalah Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim;Ketiga adalah Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara; Keempat adalah Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); Kelima adalah Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; Keenam adalah Peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan; dan Ketujuh adalah Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan. Ketujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015, terdapat 1 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Sasaran Strategis 5. Sedangkan Sasaran Strategis 2, 3, 4, 6 dan 7 sudah diatas 94%. Dan Sasaran Strategis 1 masih dibawah 100%. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebesar 94,9%. Rincian capaian kinerja masing-masing indicator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN No .

Sasaran Strategis

Capaian( % )

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

79,4%

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

95,67 %

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

99,79 %

perkara 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

94,4 %

(acces to justice) 5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

100 %

6.

Peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan

99,88 % iii


Peradilan 7.

Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan

95,25 %

keuangan di lingkungan Peradilan Rata-rata capaian kinerja keseluruhan

94,9 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2015 adalah sebesar79,4%. Rincian capaian kinerja sasarans trategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya penyelesaian perkara No

Indikator Kinerja

Target

. a.

Persentase

Realisas

Capaian

i

(%)

mediasi

yang 100%

100%

100%

Persentase

mediasi

yang 2%

0,39%

19,5%

diselesaikan

menjadi

akte

99,52%

99,52%

82,53%

82,53%

81,3%

81,3%

18,7%

93,5%

diselesaikan b.

perdamaian c.

Persentase

sisa

diselesaikan

perkara

(perdata,

yang 100%

pidana,

tipikordan PHI) d.

Persentase diselesaikan

perkara (perdata,

yang 100% pidana,

tipikordan PHI) e.

Persentase

perkara

yang 100%

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa) f.

Persentase

perkara

yang 20%

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari5 bulan (pidana biasa) Rata-rata capaiankinerjapadaSasaranStrategis I

79,4 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2015 adalah sebesar95,67%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut : iv


SASARAN STRATEGIS II Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim No

Indikator Kinerja

Target

. a.

Persentase perkara yang tidak

80%

Realisas

Capaian

i

(%)

76,54%

95,67%

mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II

95,67 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2015 adalah sebesar 99,79%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS III Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara No

Indikator Kinerja

Target

. a.

Persentase berkas yang diajukan 100% banding,

kasasi

dan

PK

Realisas

Capaian

i

(%)

98,94%

98,94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

yang

disampaikan secara lengkap b.

Persentase berkas yang diregister 100% dan siap didistribusikan ke Majelis

c.

Persentase pemberitahuan

penyampaian 100% relaas

putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak d.

Prosentase penyitaan tepat waktu 100% dan tempat

e.

Ratio

Majelis

Hakim

terhadap 100%

perkara Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III

99,79 %

v


Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2015 adalah sebesar94,4%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS IV Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) No

Indikator Kinerja

Target

. a.

Persentase perkara prodeo yang 100 %

Realisas

Capaian

i

(%)

-

-

diselesaikan b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c.

PN.Pekanbaru tidak memiliki zetting plaat

Persentase (amar) putusan perkara 100%

94,4%

94,4%

yang dapat diakses secara on line Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

94,4 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis V pada Tahun 2015 adalah sebesar100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS V Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan No

Indikator Kinerja

Target

. a.

Persentase permohonan eksekusi 100 %

Realisas

Capaian

i

(%)

100 %

100 %

atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V

100 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis VI pada Tahun 2015 adalah sebesar 99,88 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

vi


SASARAN STRATEGIS VI Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan No

Indikator Kinerja

Target

. 1.

Persentase pengadaan sarana dan 100 % prasarana

guna

Realisas

Capaian

i

(%)

100 %

99,88 %

menunjang

operasional peradilan Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI

99,88 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis VII pada Tahun 2015 adalah sebesar 95,25 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS VII Meningkatnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan No .

Indikator Kinerja

Target

1.

Persentase pembinaan 100 % administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran

Realisas i

Capaian (%)

100 %

95,25 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII

95,25 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (Dipa 01 dan Dipa 03)

: Rp. 14.088.680.000

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015

: Rp. 13.419.574.999

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 - 2019.

vii

DAFTAR ISI HALAMAN Kata Pengantar .......................................................................................... i Ringkasan Eksekutif..................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Latar Belakang ............................................................................... B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .................................................... 2 1. Tugas ...................................................................................... 2. Fungsi ..................................................................................... 3 C. Struktur Organisasi .......................................................................... 4 D. Sistematika Penyajian ...................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................... 9 A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................................. 1. Visi dan Misi .............................................................................. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ......................................................... 10 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................................. 13 B. Rencana Kinerja Tahun 2015 .............................................................. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 19 A. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 .......................................................... B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ............................................................. 22 C. Akuntabilitas Keuangan .................................................................... 57

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 62 A. Kesimpulan ................................................................................... B. Saran-Saran ..................................................................................

LAMPIRAN ..............................................................................................

i

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1. GAMBARAN UMUM

P

Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas

pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya : 1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan. 2. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan. 3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi(batas yang tidak dapat dilampaui) 4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan 5. Walaupun ada diskresi,putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum. Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya , maka di Pengadilan Negeri Pekanbaru program prioritas antara lain : 1. Program Keterbukaan Informasi Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

sudah

ada

Web

Site

dengan

alamat 1


www.pn.pekanbaru.go.id. Disamping itu pada Pengadilan Negeri Pekanbaru juga sudah ada SMS Gate Way . Selain itu dengan program penelusuran perkara (SIPP) telah ada CTS3 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan Pada program ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan meskipun sarananya masih terbatas, yang berada dibawah tanggung jawab Kepaniteraan Hukum

2. PERMASALAHAN UTAMA Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 1. Mutasi atau Promosi staf ke luar Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak diimbangi dengan mutasi staf ke Pengadilan Negeri Pekanbaru 2. Tenaga Sumber daya manusia (SDM) , khususnya menyangkut pegawai/staf yang berkaitan dengan IT tidak ada , sehingga untuk penyelesaian tugas-tugas berkaitan dengan IT menggunakan tenaga honorer 3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pekanbaru, khususnya menyangkut Belanja Modal seperti Penambahan Daya Listrik tidak mencukupi.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

P

engadilan Negeri Pekanbarudidirikan pada tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.J.K.2/44/21 tanggal 23 Februari Tahun 1959.

1. TUGAS Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pekanbaru berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.Dalam pelaksanaan tugasnya, PengadiLan Negeri Pekanbaru terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2


2. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas tersebutPengadilan NegeriPekanbaru menyelenggarakan fungsi utama yaitu: 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Fungsi nasehat a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun2004). b. Melakukan

pengawasan

terhadap

para

narapidana

yang

ada

dirutan/lembaga

pemasyarakatan di wilayah hukumnya. 3) Fungsi Administratif Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum,keuangan dan kepegawaian serta lainnyauntuk mendukung pelaksanaan tugas pokokteknis peradilan dan administrasi peradilan. 4) Fungsi lain Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili danmemutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugasdan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

D Secara

garis

alam melaksanakan tugas dan fungsinya, telahdisusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. besar

struktur

organisasi

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

sebagai

berikut

3

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KETUA WAKIL KETUA HAKIM PANITERA/SEKRETARIS WAKIL PANITERA

PANMUD PERDATA

PANMUD PIDANA

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD

SUB BAG

HUKUM

KEPEGAWAIAN

SUB BAG UMUM

SUB BAG KEUANGAN

KELOMPOK PANITERA PENGGANTI

4

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas,dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbarudipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yangmembawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan KetuaPengadilan. Dibawah struktur jabatan

Ketua

terdapatjabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yangberada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris yang membawahi dua bagian yaitu fungsional danstruktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana,Panitera Muda Perdata dan Panitera MudaHukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tigaKepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, dan Kasubbag Umum. Yang masing-masing membawahi

staf.

Sedangkan

Panitera

Pengganti

mempunyai

garis

koordinasi

denganPanitera/Sekretaris. Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan). 2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. 3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi,maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan

dan

kebenaran

berita

acara

persidangan

serta

menandatanganinya,

mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya. 4. Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagai Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan. 5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi 5

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum. 8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara,

dan tugas lainnya yang

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa. 9. Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip danpembinaan administrasi Kepegawaian,Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 10.Kasub Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan pegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dll.

6

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 11.Kasub Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12.Kasub Umum adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara. 13.Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi. 14.Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihakpihak terkait.

D. Sistematika Penyajian

P

ada sadarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015 adalah sebagai berikut :

7

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF(EXECUTIVE SUMMARY) Bab I

PENDAHULUAN Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tentang LKjIP, yang berisikanantara lain : a. Latar Belakang (Gambaran Umum dan Permasalahan Utama) b. Tugas dan Fungsi c. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru d. Sistematika Penyajian.

Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain : a. Rencana Strategis 2015 – 2019 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok) b. Rencana Kinerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikantentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja(Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja) b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikanpencapaian sasaran-sasaran organisasi denganpengungkapan dan penyajian dari hasilpengukuran kinerja c. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV

PENUTUP yang terdiri dari : a. Kesimpulan b. Saran-saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Matriks Renstra 2015 – 2019 4. Rencana Kinerja Tahun 2015 5. Penetapan Kinerja Tahun 2015 6.Pengukuran Kinerja Tahun 2015 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) 8


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 – 2019

R

encana strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi dan Misi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUD BADAN PERADILAN YANG AGUNG DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU” Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru, adalah sebagai berikut : 1. Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

9

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 2. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu 3. Meningkatkan kualitas dan kridibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia. 4. Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI)

2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru memenuhi butir 1 dan 2 di atas b. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan 7. Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tahun 2015 - 2019

10

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut : N o

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

1.

Peningkatan

a. Persentase mediasi yang

penyelesaian

diselesaikan (perdata)

Penjelasan Perbandingan perkara

antara

yang

jumlah

diselesaikan

secara mediasi dengan jumlah

perkara

perkara yang masuk (perkara gugatan perdata) b. Persentase mediasi yang

Perbandingan

diselesaikan menjadi akte

mediasi

yang

perdamaian (perdata)

perdamaian

antara

jumlah

menjadi dengan

akte jumlah

perkara yang dimediasi c. Persentase sisaperkara

Perbandingan sisa perkara yang

yangdiselesaikan (perdata,

diselesaikan dengan sisa perkara

pidana, tipikor, PHI)

yang harus diselesaikan

d. Persentase perkara

Perbandingan

perkara dengan

yang


diselesaikan

perkara


yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)

e. Persentase perkara yang

Perbandingan

perkara dalam

yang

diselesaikan dalam jangka

diselesaikan

jangka

waktu maksimal 5 bulan

waktu maksimal 5 bulan dengan

(pidana biasa)

perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

f. Persentase perkara yang

Perbandingan

perkara dalam

yang


diselesaikan

jangka

waktu lebih dari5 bulan

waktu lebih dari 5 bulan dengan

(pidana biasa)

perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

2.

Peningkatan


Perbandingan jumlah putusan

aksepbilitas

mengajukan upaya hukum

yang tidak mengajukan upaya

putusan Hakim

Banding, Kasasi dan Peninjauan

hukum dengan jumlah putusan

Kembali

11


N o

Sasaran

3.

Peningkatan

Indikator Kinerja Utama a. Persentase berkas yang

Penjelasan Perbandingan

antara

berkas

efektifitas

diajukan banding dan kasasi

yang diajukan Banding, Kasasi

pengelolaan

dan PK yang disampaikan

dan PK yang lengkap (terdiri

penyelesaianperk

secara lengkap

dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan

ara

Banding, Kasasi dan PK b. Persentase berkas yang

Perbandingan

antara

diregister dan siap

berkas

didistribusikan ke Majelis

didistribusikan

jumlah

perkara

yang

ke

majelis

dengan jumlah berkas perkara yang diterima c. Persentase penyampaian

Perbandingan

antara

relas

pemberitahuan relaas putusan

putusan yang disampaikan ke

tepat waktu, tempat dan para

para pihak tepat waktu dengan

pihak

jumlah putusan.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan

antara

pelaksanaan

penyitaan

waktu

tempat

dan

tepat dengan

jumlah permohonan penyitaan e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan Hakim

ratio

Majelis

dibandingkan

dengan

perkara masuk 4.

Peningkatan aksesibilitas

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

masyarakat terhadap

Perbandingan yang

perkara

diselesaikan

prodeo dengan

perkara predeo yang masuk b. Persentase perkara yang

Perbandingan

perkara

yang

peradilan (acces

dapat diselesaikan dengan

dibawa ke lokasi zetting plaat

to

cara zetting plaat

dengan jumlah perkara yang diselesaikan

justice)

secara

zetting

plaat Perbandinganantara

amar

perkara yang dapat diakses

putusan

yang

secara on line

dipublikasikan

c. Persentase (amar) putusan

perkara di

wibe

site

dengan jumlah putusan perkara, 5.

Peningkatan

Persentase permohonan eksekusi

Perbandingan antara jumlah

kepatuhan

atas putusan perkara perdata

permohonan eksekusi perkara

terhadap

yang berkekuatan hukum tetap

perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan 12


N o

Sasaran putusan


Penjelasan

yang ditindaklanjuti

eksekusi perkara perdata

Peningkatan

Persentase pengadaan sarana

Perbandingan antara dana yang

sarana dan

dan prasarana guna menunjang

dianggarkan untuk peningkatan

prasarana di

operasional peradilan (laporan

sarana dan prasarana dengan

lingkungan

penyerapan anggaran belanja

kebutuhan operasional kantor

peradilan

modal)

Peningkatan

Persentase pembinaan


pembinaan

administrasi dan pengelolaan

dianggarkan dengan kebutuhan

administrasi dan

keuangan guna menunjang

operasional kantor

pengelolaan

operasional perkantoran

keuangan di

(laporan penyerapan anggaran)

pengadilan 6.

7.

lingkungan peradilan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun programdan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi pekanbaru mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen PeradilanUmum. Program dan Kegiatan tersebut untukmencapaisasaran strategis: a. Peningkatan penyelesaian perkara b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim c. Peningkatan efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

13

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan Pokok :Pembinaan Administrasi dan PengelolaanKeuangan Badan Urusan Administrasi Program dan Kegiatan tersebut untukmencapaisasaran strategis: a. Peningkatan kualitas pengawasan b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Program dan Kegiatan tersebut untukmencapaisasaran strategis: a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2015

R

encana Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Pekanbaru memuat angka target kinerjatahun 2015 untuk seluruh indikator kinerja yangada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angkatarget kinerja ini akan menjadi komitmen yangharus dicapai dalam

periode tahun 2015. Selainitu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadidasar bagi penetapan kesepakatan tentangkinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi(performance agreement) atau lebih dikenalsebagai Penetapan Kinerja.

TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2015 No 1.

Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja Utama a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Target 100%

(perdata) b. Persentase mediasi yang diselesaikan

2%

menjadi akte perdamaian (perdata) c. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan

100%

(perdata, pidana, tipikor, PHI)

14

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 No

Sasaran Strategis


Target

d. Persentase perkara yangdiselesaikan

100%

(perdata, pidana, tipikor, PHI) e. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa)

f. Persentase perkara yang diselesaikan

20%

dalam jangka waktu lebih dari5 bulan (pidana biasa) 2.

3.

Peningkatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan

aksepbilitas putusan

upaya hukum Banding, Kasasi dan

Hakim

Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas

a. Persentase berkas yang diajukan banding

pengelolaan

dan kasasi dan PK yang disampaikan

penyelesaianperkara

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan

80%

100%

100%

siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan

100%

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan

100%

tempat

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

a. Persentase

perkara

prodeo

yang

100%

perkara

yang

dapat

PN.Pekanbarut

diselesaikan b. Persentase

diselesaikan dengan cara zetting plaat

idakmemiliki Zetting Plaat

c. Persentase (amar) putusan perkara yang

100%

dapat diakses secara on line 5.

6.

Peningkatan kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas

terhadap putusan

putusan perkara perdata yang berkekuatan

pengadilan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

Peningkatan sarana dan

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

100 %

100%

15


Sasaran Strategis


prasarana di lingkungan

guna menunjang operasional peradilan

peradilan

(laporan penyerapan anggaran belanja

Target

modal) 7.

Peningkatan

Persentase pembinaan administrasi dan

pembinaan administrasi

pengelolaan keuangan guna menunjang

dan pengelolaan

operasional perkantoran (laporan

keuangan di lingkungan

penyerapan anggaran)

100%

peradilan

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015

P

enetapan kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan RencanaKinerja Tahun 2014 yang disusun pada awal tahun2014.

TABEL PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2015 No

Sasaran Strategis


Target

. 1.

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

100%

(perdata) b. Persentase mediasi yang diselesaikan

2%

menjadi akte perdamaian (perdata) c. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan

100%

(perdata, pidana, tipikor, PHI) d. Persentase perkara yangdiselesaikan

100%

(perdata, pidana, tipikor, PHI) e. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa)

16


Sasaran Strategis


Target

.

f. Persentase perkara yang diselesaikan

20%

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan (pidana biasa) 2.

3.

Peningkatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan


upaya hukum Banding, Kasasi dan

Hakim

Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas

a. Persentase berkas yang diajukan banding

pengelolaan

dan kasasi dan PK yang disampaikan

penyelesaianperkara

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan

80%

100%

100%

siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan

100%

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan

100%

tempat

4.



100%

a. Persentase

perkara

prodeo

yang

100%

perkara

yang

dapat

PN.Pekanbarut

diselesaikan b. Persentase

diselesaikan dengan cara zetting plaat

idakmemiliki Zetting Plaat


100%

dapat diakses secara on line 5.

6.

Peningkatan kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas

terhadap putusan

putusan perkara perdata yang berkekuatan

pengadilan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

Peningkatan sarana dan

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

prasarana di lingkungan

guna menunjang operasional peradilan

peradilan

(laporan penyerapan anggaran belanja

100 %

100%

modal) 7.

Peningkatan


pembinaan administrasi


100%

17


Sasaran Strategis


Target

. dan pengelolaan

operasional perkantoran (laporan

keuangan di lingkungan

penyerapan anggaran)

peradilan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (Dipa 01 dan Dipa 03)

: Rp. 14.088.680.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

: Rp. 13.419.574.999 (95,25%)

13.148.668.799,-13.148.668.799,-

18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

L

aporanKinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian = Realisasix 100 % Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.Rincian tingkat capaian kinerja masing-masingindikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

19

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

TABEL HASIL PENGUKURANKINERJA TAHUN 2015

No.

Sasaran


Target

Realisasi

Strategis 1.

Penyelesaian Perkara

Capaian (%)


100%

100%

100%

2%

0,39%

19,5%

100%

99,52%

99,52%

100%

82,53%

82,53%

100%

81,3%

81,3%

20%

18,7%

93,5%

80%

76,54%

95,67%

100%

98,94%

98,94%

100%

100%

100%

diselesaikan (perdata) b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (perdata) c. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan (perdata, pidana, tipikor, PHI) d. Persentase perkara yangdiselesaikan (perdata, pidana, tipikor, PHI) e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa)

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan (pidana biasa) 2.

Peningkatan


aksepbilitas


putusan Hakim

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan

a. Persentase berkas yang

efektifitas


pengelolaan


perkara

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap

20

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 No.

Sasaran


Target

Realisasi

Strategis

Capaian (%)

didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.


a. Persentase

perkara

prodeo

yang diselesaikan b. Persentase dapat

perkara

diselesaikan

yang

PN.PEKANBARU TIDAK MEMILIKI

dengan

ZETTING PLAAT

cara zetting plaat c. Persentase

(amar)

putusan

100%

94,4%

94,4%

100 %

100 %

100 %

100%

99,88 %

99,88 %

100%

95,19 %

95,19 %

perkara yang dapat diakses secara on line 5.

Meningkatnya


kepatuhan

atas putusan perkara perdata

terhadap

yang berkekuatan hukum tetap

putusan


pengadilan

6.

7.

Peningkatan


Sarana dan

dan prasarana guna menunjang

Prasarana di


Lingkungan


Peradilan

modal)

Meningkatnya


kualitas


pengawasan

keuangan guna menunjang operasional perkantoran (laporan penyerapan anggaran)

21


B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

A

nalisAkuntabilitas Kinerja diperlukan untukmendapatkan umpan balik gunamelakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerjatahun berikutnya.

Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru 2015-2019.Keberhasilan sasaranini dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerjayang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator KinerjaSasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara”pada tahun 2015 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini: TabelSasaran I: Peningkatan Penyelesaian Perkara No.

a.

Indikator Kinerja

Persentase mediasi yang

Realisasi

Target

Capaian Th. 2015

Th. 2013

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

100%

100%

100%

100%

100%

1%

1,23%

0,39%

2%

19,5%

100%

100%

99,52%

100%

99,52%

63%

65%

82,53%

100%

82,53%

90%

95%

81,3%

100%

81,3%

20%

20%

18,7%

20%

93,5%

diselesaikan b.

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d.

Persentase perkara yang diselesaikan

e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

f.

Persentase perkara yang

22

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

Th. 2014

Th. 2015

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari5 bulan Rata-rata capaian Th. 2015

79,4%

ata Capaian Th. 2014 98% Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja I.a : Persentase Mediasi yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang masuk (perkara gugatan perdata), difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Mediasi yang Diselesaikan” pada tahun 2015 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini : Tabel Indikator Kinerja I.a No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Persentase

mediasi

100%

Th. 2014 100%

Th. 2015 100%

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

100%

100%

yang diselesaikan

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2015 sebanyak 256 perkara, yang keseluruhannya merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2015. Sedangkan jumlah mediasi yang diproses pada tahun 2015 sebanyak 256 mediasi, yang keseluruhannya juga merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2015 dan telah diajukan mediasi. Sedangkan sisa perkara 2014, yaitu sebanyak 110 perkara telah diproses mediasi pada tahun 2014. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Mediasi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015.

23

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Tabel Mediasi Tahun 2015

Jumlah Perkara Jenis Perkara

Perdata Gugatan

Mediasi yang Diproses Diajukan

Tidak

2015

Mediasi Sisa

Masuk

2014

2015

110

256

Diproses Akta

2015

Damai 256

1

Gagal 255

Mediasi

-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2015 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Indikator Kinerja I.b : Persentase Mediasi yang Diselesaikan Menjadi Akte Perdamaian Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagaiPerbandingan antara jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian dengan jumlah perkara yang dimediasi, difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 2%.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Mediasi yang Diselesaikan Menjadi Akte Perdamaian” pada tahun 2015 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

24

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Tabel Indikator Kinerja I.b

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

Th. 2014

1%

1,23%

Th. 2015 0,39%

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

2%

19,5%

Jumlah mediasi yang diproses dalam tahun 2015 sebanyak 256 mediasi, dimana yang diproses menjadi akta damai hanya 1 perkara. Tabel Mediasi Tahun 2015

Jumlah Perkara Jenis Perkara

Perdata Gugatan

Mediasi yang Diproses Diajukan

Tidak

2015

Mediasi Sisa

Masuk

2014

2015

110

256

2015

Diproses Akta Damai

256

1

Gagal 255

Mediasi

-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 0,39%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 19,5%.

Jika diamati, capaian pada indikator kinerja ini dalam 3 tahun terakhir adalah 0,39%1,23%, yang berarti selama 3 tahun ini pada Pengadilan Negeri Pekanbaruhanya 1-5 perkara yang proses mediasi menjadi akta damai, dengan kata yang dominan mempengaruhi keberhasilan suatu mediasiadalah niat baik dari kedua belah pihak yang berperkara, sehingga harus diakui bahwa indikator kinerja ini sangat dipengaruhi faktor eksternal.

25


Indikator Kinerja I.c :Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar 100 %.Untuk tahun 2013 dan 2014 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini: Tabel Indikator Kinerja I.c : No.

a.

Indikator Kinerja

Persentase sisa

Realisasi

Target

Capaian Th. 2015

Th. 2013

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

100%

100%

99,52%

100%

99,52%

perkara yang diselesaikan Sisa perkara pada akhir Desember2014 yang menjadi saldo awal perkara pada awal Januari 2015 berjumlah 415 perkara, yang terdiri dari 110 perkara perdata, 257 perkara pidana, 22 perkara tipikor dan 26 perkara PHI. Pada tahun 2015sebesar 413 perkara yang telah putus. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015: Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun 2015 Jenis Perkara

Sisa Perkara 2014

Sisa Perkara 2014 DiselesaikanTahun 2015

Perkara Perdata

110

109

Perkara Pidana

257

256

Perkara Tipikor

22

22

Perkara PHI

26

26

415

413

Jumlah

26

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasiindikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 99,52%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99,52%.

Persentase sisa perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan PHI yang masing‐masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 99,52 %. Hal ini disebabkan karena 2 perkara tahun 2014 belum putuspada tahun 2015.

Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara yangDiselesaikan Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk), difungsikan sebagai berikut:

Targetpenyelesaian perkara pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100 %.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2015ditampilkan pada table berikut ini: Tabel Indikator Kinerja I.d : No.

a.

Indikator Kinerja

Persentase Perkara

Realisasi

Target

Capaian Th. 2015

Th. 2013

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

63%

65%

82,53%

100%

82,53%

yang Diselesaikan

Penyelesaian Perkara Perdata Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2014 yang menjadi saldo awal perkara perdata tahun 2015 berjumlah 113 perkara. Selama tahun 2015 perkara perdata masuk berjumlah 437

27

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 38 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak 550 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 450 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 100 perkara.Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015: Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2015 Jenis Perkara

Perdata Gugatan

Sisa

Masuk

2014

2015

Jml perkara

Jml perkara

Sisa

yang harus

yang telah

2015

diselesaikan

diselesaikan

110

256

22

366

276

90

3

181

16

184

174

10

113

437

38

550

450

100

Perdata Permohonan Jumlah

Dicabut

PenyelesaianPerkara Pidana (Pidana Biasa dan Pidana Singkat) Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2014 yang menjadi saldo awal perkara pidana tahun 2015 berjumlah 257 perkara. Selama tahun 2015 perkara pidana masuk berjumlah 1155 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak 1.412 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 1.169 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 243 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015: Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2015 Jenis Perkara

Pidana Biasa Pidana Singkat Jumlah

Sisa

Masuk

Jml perkara

Jml perkara

Sisa

2014

2015

yang harus

yang telah

2015

257 0 257

1155 0 1155

diselesaikan

diselesaikan

1412

1169

243

0

0

0

1412

1169

243

PenyelesaianPerkaraTipikor Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2014 yang menjadi saldo awal perkara tipikor tahun 2015 berjumlah 22 perkara. Selama tahun 2015perkara tipikor masuk berjumlah 88 perkara, perkara tipikoryang harus diselesaikansebanyak 110 perkara, dan perkara yang harus diselesaikansebanyak 84 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 26 28

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015: Tabel Keadaan Perkara Tipikor Tahun 2015 Jenis

Sisa

Masuk

Jml perkara yang

Jml c

Sisa

Perkara

2014

2015

harus diselesaikan

Tipikor

22

88

110

84

26

Jumlah

22

88

110

84

26

2015

Penyelesaian Perkara PHI Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2014 yang menjadi saldo awal perkara PHI tahun 2015 berjumlah 26 perkara. Selama tahun 2015 perkara PHI yang masuk berjumlah 68 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 8 perkara, perkara yang harus diselesaikansebanyak 94 perkara, dan perkara yang telah diselesaikansebanyak 78 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 16perkara.Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015: Tabel Keadaan Perkara PHI Tahun 2015 Jenis Perkara

Sisa

Masuk

2014

2015

Dicabut

Jml perkara

Jml perkara

Sisa

yang harus

yang telah

2015

diselesaikan

diselesaikan

PHI

26

68

8

94

78

16

Jumlah

26

68

8

94

78

16

Penyelesaian Perkara Keseluruhan Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Pekanbaru secara keseluruhan pada tahun 2015, meliputi penyelesaian perkara perdata, pidana, tipikor dan PHI. Jumlah perkara tahun2014 yang masih berjalan di tahun 2015sebanyak415 perkara. total perkara yang didaftarkan selama tahun 2015 sebanyak1.567 perkara, 1.607perkara diputus, dan 1.252 berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2015, sisa perkara yang belum putus sebanyak 375 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkarapada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015:

29

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Tabel Keadaan Perkara Tahun 2015 Jenis

Sisa 2014

Perkara

Masuk

Dicabut

Jml perkara

2015

yang harus diselesaik an

Jml

Sisa

perkara

2015

yang telah diselesaik an

Perdata

113

437

38

550

450

100

Pidana

257

1155

-

1412

1169

243

Tipikor

22

88

-

110

84

26

PHI

26

68

8

86

78

8

418

1748

46

2158

1781

377

Jumlah

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2015 adalah sebesar 82,53%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian untuk penyelesaian perkara adalah sebesar 82,53%.

Indikator Kinerja I.e : Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan (Pidana Biasa) Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara), difungsikan sebagai berikut:

30

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Targetindikator kinerja ini pada Tahun 2015,sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100%.Untuk tahun 2015 sebanyak 1412 perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal5 bulan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut: Tabel Indikator Kinerja I.e : No.

a.

Indikator Kinerja

Realisasi


Target

Capaian Th. 2015

Th. 2013

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

90%

95%

81,3%

100%

81,3%

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 5 bulan diterapkan khusus untuk penyelesaianperkara pidana biasa.Sedangkan ketentuan penyelesaian perkara adalah sampai dengan penyelesaian minutasi berkas perkara. PenyelesaianPerkara Pidana Biasa dalam jangka waktu ≤ 5 bulan Sisa

perkara

pidana

biasa

tahun

2014

sebanyak

257perkara.

Selama

tahun

2015terdaftarperkara sebanyak1.155perkara dan telah diputus sebanyak sebanyak 1.169 perkara, sedangkan sisa perkara yang belum selesai sebanyak 243perkara. Jumlah perkara pidana biasa yang ditargetkan penyelesaiannya dalam jangka waktu ≤ 5 bulan adalah sebanyak 1.169 perkara dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkarapidana biasa pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015: Sisa 2014

Masuk

257

Pada

tahun

Putus

Sisa

2015

Jml perkara yang harus diselesaikan

2015

2015

1155

1412

1169

243

2015,

dari

1.412

perkara

yang

ditargetkan,

sebanyak

1.148

perkaradiselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana biasa yang diselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun 2015:

31


Jml perkara yang

Perkara selesai

Perkara Selesai

harus diselesaikan

≤5 Bulan

>5 Bulan

1148

264

1412

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana biasadalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada tahun 2015adalah sebesar 81,3 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian penyelesaian perkara pidana biasa dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada tahun 2015adalah sebesar81,3%.

Indikator Kinerja I.f : Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Lebih dari5Bulan (Pidana Biasa) Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan,difungsikan sebagai berikut:

Targetindikator kinerja ini pada Tahun 2015,sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 2%.Untuk tahun 2015 sebanyak 1.159 perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dan sebanyak 10 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan” pada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut:

32

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Tabel Indikator Kinerja I.f : No.

a.

Indikator Kinerja


Realisasi

Target

Capaian Th. 2015

Th. 2013

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

20%

20%

18,7%

20%

93,5%

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari5 bulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa tingkat penyelesaian perkara pidana biasa dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang ditangani Pengadilan Negeri Pekanbarupada tahun 2015 yaitu dari 1.412 perkara yang ditargetkan, sebanyak 1.148 perkaradiselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan dan 264 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana biasa yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun 2015: Jumlah Perkara yang

Perkara selesai

Perkara Selesai

Ditargetkan

≤5 Bulan

>5 Bulan

1412

1148

264

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasipenyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari5 bulan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun 2015 adalah sebesar 18,7%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun 2015 adalah sebesar 93,5%.

33


SASARAN II :PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim” meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini: TABEL SASARAN II : PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

1.


80%

Th. 2014 85%

Th. 2015 76,54%

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

80%

95,67%

mengajukan upaya hukum Rata-rata Capaian Th. 2015

95,67%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja II : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut:

Dari jumlah1.607 putusan pada tahun 2015, yang tidak diajukan upaya hukum (putusan yang diterima) adalah sebanyak 1.372 putusan, yaitu 189 putusan perkara perdata dan 1.108 putusan perkara pidana,45 putusan perkara tipikor dan 30 putusan perkara PHI, sedangkan 187 putusan diajukan Banding, 170 putusan diajukan Kasasi dan 20 putusan diajukan Peninjauan Kembali seperti ditampilkan pada table berikut:

34

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Jenis Perkara

Jumlah

Jumlah Putusan

Jumlah

Jumlah

Jumlah Pengajuan

Putusan

yang Diterima

Pengajuan

Pengajuan

Peninjauan Kembali

Banding

Kasasi

Perkara Perdata

276

189

87

61

10

Perkara Pidana

1169

1108

61

34

3

Perkara Tipikor

84

45

39

27

6

Perkara PHI

78

30

0

48

1

1607

1372

187

170

20

Jumlah

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja inipada tahun 2015 adalah sebesar 76,54%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai95,67 %.

SASARAN III : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Indikator kinerja yang ditetapkan

untuk

mengukur

keberhasilan

sasaran

“Peningkatan

Efektifitas

PengelolaanPenyelesaian Perkara” meliputi 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi

dan

Capaian

Indikator

Kinerja

Sasaran

“Peningkatan

Efektifitas

PengelolaanPenyelesaian Perkara” pada tahun 2015 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

35

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Tabel Sasaran III: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

N

Indikator Kinerja

o. a.

Persentase berkas yang diajukan

Realisasi Th. 2015

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

Th. 2013

Th. 2014

100%

100%

98,94%

100%

98,94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap b.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Rata-rata Capaian Th. 2015

99,79


Indikator Kinerja III.a : Persentase Berkas yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap” pada tahun 2015 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

36

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Tabel Indikator Kinerja III.a No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Persentase berkas

Th. 2014

100%

100%

Th. 2015

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

98,94%

100%

98,94%

yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Berkas perkara banding yang telah dikirim kepengadilan tingkat banding selama tahun 2015 adalah sebanyak 194 berkas perkara, yang terdiri dari 99 berkas banding perdata, 59 berkas banding pidana dan 36 berkas banding tipikor. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding, keseluruhannyayaitu sebanyak 194 berkas banding dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015:

TABEL UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2015

Jenis Perkara

Sisa

Masuk

Cabut

Kirim

Sisa

2014

2015

2015

2015

2015

Perdata

52

87

1

99

39

Pidana

0

61

2

59

4

Tipikor

0

39

3

36

2

PHI

0

0

0

0

0

52

187

6

194

45

Jumlah

Berkas perkarakasasiyang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2015 adalah sebanyak162 berkas perkara, yang terdiri dari 79 berkas kasasi perdata,33 berkas kasasi pidana, 15 berkas kasasi tipikor dan 35 berkas kasasi PHI. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI,keseluruhannya yaitu sebanyak 162 berkas kasasi dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015:

37

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2015

Jenis Perkara

Sisa

Masuk

Cabut

Kirim

Sisa

2014

2015

2015

2015

2015

Perdata

50

61

9

79

23

Pidana

0

34

1

33

8

Tipikor

0

27

0

15

12

PHI

1

48

3

35

11

51

170

13

162

54

Jumlah

Berkas perkaraPeninjauan Kembaliyang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2015 adalah sebanyak 17 berkas perkara, yang terdiri dari 9 berkas Peninjauan Kembali perdata, 2 berkas Peninjauan Kembali pidana dan 6 berkas Peninjauan Kembalitipikor.Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI,keseluruhannya yaitu sebanyak 17 berkas Peninjauan Kembali dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015:

TABEL UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2015

Jenis Perkara

Sisa

Masuk

Cabut

Kirim

Sisa

2014

2015

2015

2015

2015

Perdata

7

10

1

9

7

Pidana

0

3

0

2

1

Tipikor

0

6

0

6

0

PHI

0

1

0

0

1

Jumlah

7

20

1

17

9

Berkas banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru berjumlah 194 berkas, seluruh berkas banding tersebut telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh pengadilan tingkat banding. Untuk kasasi ke Mahkamah Agung RI, selama tahun 2015telah diajukan sebanyak 162 berkas kasasi, dan seluruh berkas kasasijuga telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Agung tersebut.Sedangkan untuk upaya hukum Peninjauan Kembalike Mahkamah 38

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Agung RI, selama tahun 2015 telah diajukan sebanyak 17 berkas Peninjauan Kembali, dan seluruh berkas Peninjauan Kembali juga telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Agung RI. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015:

TABEL UPAYA HUKUM KESELURUHAN TAHUN 2015

Upaya Hukum

Sisa

Masuk

Cabut

Kirim

Sisa

2014

2015

2015

2015

2015

Banding

52

187

6

194

45

Kasasi

51

170

13

162

54

PK

7

20

1

17

9

110

377

20

373

108

Jumlah

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasiatas indikator kinerja inipada tahun 2015 adalah sebesar 98,94 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai98,94 %.

Indikator Kinerja III.b : Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas perkara yang didistribusikan ke Hakim/Majelis dengan jumlah berkas perkara yang diterima Kepaniteraan, difungsikan sebagai berikut:

39


Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100 %.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis” pada tahun 2015pada table berikut ini: TABEL INDIKATOR KINERJA II.b : N

Indikator Kinerja

o. a.

Realisasi Th. 2013

Persentase berkas yang

Th. 2014

100%

100%

Th. 2015 100%

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

100%

100%

diregister dan siap didistribusikan ke Hakim/Majelis

Selama tahun 2015,total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru berjumlah 32.435 perkara, yang terdiri dari 437 perkara perdata, 31.826 perkara pidana,16 berkas pra peradilan88 perkara tipikor dan 68 berkas PHI. Seluruh berkas perkara tersebut yaitu sebanyak 32.435berkas perkara, telah didistribusikan kepada Hakim/Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim/Majelis untuk memeriksa perkara bersangkutan. TABEL PERKARA PERDATA TAHUN 2015 Jenis Perkara

Masuk

Sudah Dibagi

Belum Dibagi

2014 Perdata Gugatan

256

256

-

Perdata Permohonan

181

181

-

Jumlah

437

437

-

40

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 TABEL PERKARA PIDANA TAHUN 2015 Jenis Perkara

Masuk

Sudah Dibagi

Belum Dibagi

1155

1155

-

-

-

-

30671

30671

-

31826

31826

-

2014 Pidana Biasa Pidana Singkat Pidana Cepat/ Ringan/ Lalulintas Jumlah

TABEL PERKARA PRA PERADILAN TAHUN 2015 Jenis Perkara

Masuk

Sudah Dibagi

Belum Dibagi

2014 Pra Peradilan

16

16

-

Jumlah

16

16

-

TABEL PERKARA TIPIKOR TAHUN 2015 Jenis Perkara

Masuk

Sudah Dibagi

Belum Dibagi

2014 Tipikor

88

88

-

Jumlah

88

88

-

TABEL PERKARA PHI TAHUN 2015 Jenis Perkara

Masuk

Sudah Dibagi

Belum Dibagi

2015 PHI

68

68

-

Jumlah

68

68

-

41

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 PenyelesaianKeseluruhanberkas yang telah diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

TABEL PERKARA TAHUN 2015 Jenis Perkara

Masuk

Sudah Dibagi

Belum Dibagi

2014 Perkara Perdata

437

437

-

Perkara Pidana

3.1826

3.1826

-

Pra Peradilan

16

16

Tipikor

88

88

PHI

68

68

-

32.435

32.435

-

Jumlah

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja inipada tahun 2015 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian indikator kinerja ini adalah100 %.

Indikator Kinerja III.c : Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

42

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusanyang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah berkas putusan, difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100 %.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak” pada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA II.c : N

Indikator Kinerja

o. a.

Realisasi Th. 2013

Persentase penyampaian

100%

Th. 2014 100%

Th. 2015 100%

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

100%

100%

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di persidangan, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut. Jenis Perkara

Jumlah

Kehadiran Para Pihak saat Putusan

Perkara Diputus

Hadir

Salah Satu

Seluruhnya

Seluruhnya

tidak hadir

tidak hadir

Perdata Gugatan

276

276

-

-

Pidana Biasa

1169

1169

-

-

Pra Peradilan

16

16

-

-

1461

1461

-

-

Jumlah

43

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Jenis Perkara

Putusan yang

Pelaksanaan Relaas oleh Jurusita

harus diberitahukan

tepat waktu,

terlambat, salah

tidak

tempat, dan para

tempat, salah

dijalankan

pihak

para pihak

276

276

-

-

Pidana Biasa

-

-

-

-

Pra Peradilan

-

-

-

-

276

276

-

-

Perdata Gugatan

Jumlah

Selama tahun 2015, terdapat 276 putusan perkara perdata gugatan, 1169 putusan perkara pidana biasa, dan 16 putusan pra peradilan. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan, 276 putusan perdata gugatan harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita. Dari 276 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak. Rinciannya sebagaimana disajikan pada table di atas: Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015capaian indikator kinerja ini adalah100 %.

Indikator Kinerja III.d :Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

44

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan, difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100 %.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat” pada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini: TABEL INDIKATOR KINERJA III.d : No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Prosentase penyitaan

100%

Th. 2014 100%

Th. 2015 100%

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

100%

100%

tepat waktu dan tempat

Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepatwaktu dan tempat adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan.Permohonan penyitaan sebanyak 1060 (Seribu enam puluh)

permohonan dilaksanakan penyitaan secara tepat waktu dan tempat sebanyak 1060

(Seribu enam puluh) permohonan, dengan kata lain bahwa pada tahun 2015 permohonan penyitaan untuk perkara pidana mencapai targetsebesar 100%.

Jenis Perkara

Jumlah Perkara Permohonan Penyitaan

Pidana Biasa

1549

Jumlah

1549

Pada tahun 2015 jumlah permohonan penyitaan 1060 yang masuk pada tahun 2015 telah dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat. Rinciannya sebagaimana disajikan pada table di atas: Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

45



Indikator Kinerja III.e : PersentaseRatio Majelis Hakim terhadap perkara Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Ratio penanganan perkara tahun berjalan (Jumlah Perkara Masuk yang diperiksa secara majelis dibandingkan dibagijumlah majelis yang ada) dengan Ratio Penanganan Perkara yang ditetapkan. Ratio penanganan perkara yang ideal ditetapkan sebesar 100%, difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100 %.Realisasi dan capaian indikator kinerja “Ratio Hakim/Majelis Hakim terhadap perkara” pada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini: TABEL INDIKATOR KINERJA III.e : No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Ratio Hakim/Majelis

100%

Th. 2014 100%

Th. 2015 100%

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

100%

100%

Hakim terhadap perkara

Dari seluruh perkara yang didaftarkan selama tahun 2015, sebanyak 2.146 perkara diperiksa secara majelis. Rasio penanganan perkara perdata secara majelis sebesar 48,1(1 majelis menangani 48 perkara per tahun), rasio penanganan perkara pidana secara majelis sebesar 128,4 (1 majelis menangani 195 perkara per tahun),rasio penanganan perkara tipikor secara majelis sebesar 10 (1 majelis menangani 10 perkara per tahun), sedangkan rasio

46

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 penanganan perkara tipikor secara majelis sebesar 8,5 (1 majelis menangani 8-9 perkara per tahun). Tabel berikut menggambarkan rasio penanganan perkara tahun 2015 adalah : Jenis Perkara

Perkara yang diperiksa

Jumlah Majelis

Ratio Penanganan Perkara

secara Majelis Perdata

530

11

48,1

Pidana

1.412

11

128,4

tipikor

110

11

10

PHI

94

11

8,5

2.146

Rata-rata

195

Jumlah

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara ratio Majelis Hakim sebanyak 11 majelis terhadap perkara yang masuk sebanyak 2.146 perkara, sehingga didapat ratio majelis hakim terhadap perkara masuk adalah 1 :195. Secara keseluruhan rasio penanganan perkara pada tahun 2015yaitu 1 majelis menangani 195 perkara per tahun. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasiRatio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %, Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 didapat capaian kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah100 %.

SASARAN IV :PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Aksepbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to Justice)” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum. Realisasi

dan

Capaian

Indikator

Kinerja

Sasaran

ini

pada

tahun

2015

serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL SASARAN IV: PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) N o.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

Th. 2014

Th. 2015

Target

Capaian

Th. 2015

Th.

47

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 2015 a.

Persentase perkara prodeo

0%

0%

0%

100%

0%

diselesaikan

b.


PN.PEKANBARU TIDAK MEMILIKI ZETTING PLAAT

dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c.

Persentase (amar) putusan

75%

90%

94,4%

100%

94,4%

perkara yang dapat diakses secara on line Rata-rata Capaian Th. 2015

94,4%

Adapun analisis Indikator pada sasaran IV tersebut :

Indikator Kinerja IV.a : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandinganantara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk, difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2015 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini: TABEL INDIKATOR KINERJA IV.a : No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Persentase perkara

Th. 2014

0%

0%

Th. 2015 -

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

100%

-

prodeo diselesaikan

Pada

tahun 2015

tidak ada

perkara

Prodeo/bantuan

hukum

bagi

masyarakat

miskin/kurang mampu yang masuk ke bagian perdataPengadilan Negeri Pekanbaru. sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja inipada tahun 2015 adalah sebesar 0%, hal ini disebabkan karenapada tahun 2015 tidak ada perkara Prodeo/bantuan hukum

48

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang masuk ke bagian perdataPengadilan Negeri Pekanbaru.


Indikator Kinerja IV.b : Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandinganantara jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaatdengan jumlah perkarayang diselesaikan secara zetting plaat, difungsikan sebagai berikut:

Pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki zetting plaat. TABEL INDIKATOR KINERJA IV.b : No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.


Th. 2014

Th. 2015

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

PN.PEKANBARU TIDAK MEMILIKI ZETTING PLAAT

dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

49

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki bangunan zetting plaat, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja inipada tahun 2015 adalah sebesar 0%, hal ini disebabkan karenapada tahun 2015 Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki bangunan zetting plaat.


Indikator Kinerja IV.c :Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandinganantara amar putusan perkara yang dipublikasikan di wibe site dengan jumlah putusan perkara, difungsikan sebagai berikut:

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2015 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

50

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 TABEL INDIKATOR KINERJA IV.c :

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Persentase (amar)

Th. 2014

75%

Th. 2015

90%

94,4%

Target

Capaian

Th. 2015

Th. 2015

100%

94,4%

putusan perkara yang dapat diakses secara on line

Pada tahun 2015, dari total 1.607 putusan perkara, sebanyak 1.517 putusan perkara yangdipublikasikan dan dapat diakses secara online dan sebanyak 90 perkara tidak dipublikasikan yang terdiri dari perkara asusila dan perkara perceraian, seperti diperlihatkan pada table berikut:

TABEL PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKANTAHUN 2015 Jenis Perkara

Perkara Selesai

Putusan yang

Sisa yang tidak

dipublikasikan

dipublikasikan

Perdata Gugatan

276

192

84

Pidana Biasa

1169

1163

6

Tipikor

84

84

0

PHI

78

78

0

1607

1517

90

Jumlah

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja inipada tahun 2015 adalah sebesar 94,77 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai 100 %.

51


SASARAN V : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi 1 (satu) indikatorkinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini: TABEL SASARAN V : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Persentase permohonan

100 %

Target

Capaian

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

Th. 2015

100 %

100 %

100 %

100 %

eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


Indikator Kinerja V: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini:

52

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 TABEL INDIKATOR KINERJA V : No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.


100 %

Target

Capaian

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

Th. 2015

100 %

100 %

100 %

100 %

eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Dari 3 permohonan eksekusi, yaitu 61 permohonan eksekusi sisa tahun 2014 ditambah 68 permohonan

eksekusi

pada

tahun

2015,

terdiri

dari

5

permohonan

eksekusi

yang

telahditindaklanjuti dan 62 permohonan eksekusiyang masih dalam proses eksekusi. Rinciannya ditampilkan pada table di bawah ini: Jenis

Sisa

Masuk

Proses

Selesai

Cabut

Sisa

2014

2015

2015

2015

2015

2015

Eksekusi Putusan

16

29

29

4

1

24

Eksekusi Hak

38

36

36

0

1

35

Eksekusi Fidusia

-

-

-

-

-

-

Eksekusi Risalah

2

3

3

1

0

2

56

68

68

5

2

61

Tanggungan

Lelang Jumlah

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai 100 %.

53


SASARAN VI :PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN PERADILAN Indikator Kinerja VI : Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (belanja modal) Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional perkantoran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan tahun 2015 yang terdiri dari : Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini: TABEL INDIKATOR KINERJA VI : No.

Indikator Kinerja

Realisasi Th. 2013

a.

Persentase pengadaan

100 %

Target

Capaian

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

Th. 2015

100 %

99,88 %

100 %

99,88 %

sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2015 tersedia anggaran belanja modal untuk pengadaan server sebesar Rp.40.000.000,- dan anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 39.950.000, sehingga sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah

Rp. 50.000,-. seperti

diperlihatkan pada table berikut: No.

URAIAN

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi

% Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran (Rp.)

Anggaran

(Rp.)

54


1.

Pengadaan Server

40.000.000,-

39.950.000,-

99,88 %

50.000,-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 99,88 %. Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai 99,88 %.

SASARAN VII :PENINGKATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PERADILAN Indikator Kinerja VII :Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran (laporan penyerapan anggaran) Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan operasional kantor Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan tahun 2015 yang terdiri dari Dipa 01. Target indikator kinerja ini pada Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2015 ditampilkan pada table berikut ini: TABEL INDIKATOR KINERJA VII : N

Indikator Kinerja

o. a.

Realisasi Th. 2013


100 %

Target

Capaian

Th. 2014

Th. 2015

Th. 2015

Th. 2015

100 %

95,25 %

100 %

95,25 %

administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang

55

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 operasional perkantoran

Pagu AnggaranDIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun 2015pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekanbaru sebesar Rp. 13.815.515.000,-(tiga belas milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah)meliputiProgram Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknislainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pengadaan sarana dan prasarana kantor.dantelah terealisasi sebesar

Rp.13.148.668.799,- sehingga sisa anggaran sebesarRp.

666.846.201,- seperti diperlihatkan pada tabeldibawah ini. Pagu AnggaranDIPA (03) Dirjen Badan peradilan Umum Mahkamah Agung Tahun 2015pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekanbaru sebesar Rp. 273.165.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) meliputiProgram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03) . Anggaran tersebut ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dn telah terealisasi sebesar

Rp.

270.906.200,- sehingga sisa anggaran sebesarRp. 2.258.800,. sepertidiperlihatkan pada tabel dibawah ini.

N

Program

o. 1.

Pagu Anggaran

Realisasi

% Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran (Rp.)

Anggaran

(Rp.)

13.815.515.000,-

13.148.668.799,-

95,17 %

666.846.201,-

273.165.000,-

270.906.200,-

99,17 %

2.258.800,-

14.088.680.000,-

13.419.574.999,-

95,25%

669.105.001,-

(Rp.) Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknislainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)

2.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03) JUMLAH

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 95,25 %. Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai 95,25 %.

56


C. AkuntabilitasKeuangan Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Pekanbarumendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp.14.088.680.000,- (empat belas milyar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),dengan rincian Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut : 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran Dipa 01sebesar Rp. 13.815.515.000,-(tiga belas milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah), yang meliputi : a. Belanja Pegawai

: Rp. 12.370.772.000,-(Dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

b. Belanja Barang

: Rp. 1.404.743.000,-(Satumilyar empat ratus empat juta tujuh ratus empat puluh

c. Belanja Modal

tiga rupiah)

: Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar TermOf Reference (TOR)dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan AdministrasiTahun 2015 No.

Jenis Belanja

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran 1.

Belanja

12.370.772.000,-

11.843.246.653,-

95,74 %

527.525.347,-

Pegawai

57


2.

Belanja Barang

1.404.743.000,-

1.265.472.146,-

90,09 %

139.270.854,-

3.

Belanja Modal

40.000.000,-

39.950.000,-

99,88 %

50.000,-

13.815.515.000,-

13.148.668.799,-

95,17 %

TOTAL

666.846.201,-

Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal Dipa 01 Badan Urusan Administrasi :

Tabel Rincian Belanja Pegawai DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI KODE NO.

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

AKUN I

PAGU JENIS BELANJA Pembayaran Gaji dan

51

Tunjangan

Rp

12,370,772,000

Rp

11,843,246,653

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

3,424,129,000

Rp

3,333,275,760

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp

76,000

Rp

48,395

3

511121

Belanja Tunj. Suami/istri PNS

Rp

257,837,000

Rp

257,836,674

4

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

Rp

86,768,000

Rp

86,767,629

5

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

Rp

39,000,000

Rp

33,800,000

6

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

Rp

4,041,510,000

Rp

4,041,510,000

7

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

Rp

1,087,096,000

Rp

719,136,595

8

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

Rp

186,979,000

Rp

183,473,600

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

Rp

587,172,000

Rp

547,573,000

10

511151

Belanja Tunj. Umum PNS

Rp

44,005,000

Rp

23,625,000

11

511157

Rp

272,700,000

Rp

272,700,000

12

511158

Rp

2,343,500,000

Rp

2,343,500,000

Rp

12,370,772,000

Rp

11,843,246,653

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc

Total Belanja Pegawai

95.74

97.35

63.68

100.00

100.00

86.67

100.00

66.15

98.13

93.26

53.69

100.00

100.00

95.74

58

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 Tabel Rincian Belanja Barang DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI KODE NO.

52

1

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

AKUN I

PAGU JENIS BELANJA

521211

Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional

Rp

348,687,000

Rp

321,294,061

Rp

51,907,000

Rp

38,120,200

Rp

138,800,000

Rp

138,800,000

2

521219

3

522141

Belanja Sewa

Rp

100,000,000

Rp

100,000,000

4

524111

Belanja Perjalanan Biasa

Rp

52,340,000

Rp

40,013,861

5

524114

Rp

5,640,000

Rp

4,360,000

Rp

1,056,056,000

Rp

944,178,085

Rp

487,330,000

Rp

455,730,726

Rp

3,600,000

Rp

-

Rp

29,981,000

Rp

22,498,110

Rp

58,200,000

Rp

52,200,000

II

52

Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dlm Kota Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoraan

6

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

7

521113

8

521114

9

521115

10

522111

Belanja Langganan Listrik

Rp

166,440,000

Rp

160,408,294

11

522112

Belanja Langganan Telepon

Rp

2,040,000

Rp

1,129,640

12

522111

Rp

124,145,000

Rp

100,959,650

13

523111

Rp

173,320,000

Rp

149,096,665

14

523133

Rp

11,000,000

Rp

2,155,000

Rp

1,404,743,000

Rp

1,265,472,146

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Jaringan

Total Belanja Barang

92.14

73.44

100.00

100.00

76.45

77.30

89.41

93.52

-

75.04

89.69

96.38

55.37

81.32

86.02

19.59

90.09

Tabel Rincian Belanja Modal DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI KODE NO.

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

AKUN 1

PAGU JENIS BELANJA

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

40,000,000

Rp

39,950,000

99.88

59


Total Belanja Modal

2.

Rp

40,000,000

Rp

39,950,000

99.88

DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 273.165.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima riburupiah).Belanja barang pada DIPA (03) BadanPeradilan Umum ditujukan untuk menunjangkegiatan operasional persidangan peradilan. Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2015

No.

Jenis Belanja

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran 1.

Belanja Barang TOTAL

273.165.000,-

270.906.200,-

99,17 %

2.258.800,-

273.165.000,-

270.906.200,-

99,17 %

2.258.800,-

Tabel Rincian Belanja Barang DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

KODE NO.

52

1 II

522151

52

1

2

3 III

1

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

AKUN I

PAGU JENIS BELANJA

521211

521219

524111

52

521211

Belanja Barang Non

Rp

28,800,000

Rp

28,800,000

Rp

28,800,000

Rp

28,800,000

Rp

46,773,000

Rp

44,540,000

Rp

135,000

Rp

-

Lainnya

Rp

44,738,000

Rp

44,540,000

Belanja Perjalanan Biasa

Rp

1,900,000

Rp

-

Rp

197,592,000

Rp

197,566,200

Rp

197,592,000

Rp

197,566,200

Operasional Belanja Jasa Profesi Belanja Barang Non Operasional

Belanja bahan

100.00

100.00

95.23 -

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan

99.56 -

99.99

99.99

60


Total Belanja Barang

Rp

273,165,000

Rp

270,906,200

99.17

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua)program kerja yaitu : 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : 

Program Peningkatan manajemen peradilan Umum Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2015

No.

Program

Pagu Anggaran

Realisasi

% Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran (Rp.)

Anggaran

(Rp.)

13.775.515.000,-

13.108.718.799,-

95,16 %

666.796.201,-

40.000.000,-

39.950.000,-

99,88 %

50.000,-

273.165.000,-

270.906.200,-

99,17 %

2.258.800,-

14.088.680.000,-

13.419.574.999,-

95,25%

669.105.001,-

(Rp.) 1.

(DIPA 01) Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknislainnya Mahkamah Agung

2.

(DIPA 01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3.

(DIPA 03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum JUMLAH

BAB IV PENUTUP

61


A. Kesimpulan

L

encapaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun anggaran

2015. Berbagaicapaian strategis tersebut tercermin dalamcapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupunanalisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2015 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah terlaksanadengan baiksebagaimana mestinya dan hasilcapaian kinerja sasaran yang ditetapkan secaraumum dapat memenuhi target dan sesuai denganrencana yang telah ditetapkan.Hal ini dapat

dilihat

dari

berbagai

aspek

yang

telahdilaksanakan

berkaitan

dengan

pengelolaanadministrasi perkara dan administrasi umum. Namundemikian masih terdapat beberapa kendala yangberhubungan dengan masih kurangnya sumberdaya manusiadan sarana prasarana.

B. Saran-Saran Untuk mengatasi kendala-kendala dalampelaksanaan tugas dan menunjang peningkatankinerja di PengadilanNegeri Pekanbaru maka diperlukan : 1. Penambahan sumber daya manusia yang ahlidan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan karena banyaknya pegawai yang mutasi atau promosi jabatan keluardari Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tidak diimbangi dengan mutasi pegawai yang masukke Pengadilan Negeri Pekanbaru. 2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanjamodal (penambahan daya listrik, perangkat IT dan alat pengolah data dan mobeilair)dalam upaya pemenuhan kebutuhansarana danprasarana.

62


LAMPIRAN-LAMPIRAN

63


LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

64

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KETUA WAKIL KETUA HAKIM PANITERA/SEKRETARIS WAKIL PANITERA

PANMUD

PANMUD

PERDATA

PIDANA

PANMUD HUKUM

WAKIL SEKRETARIS

SUB BAG

SUB BAG

SUB BAG

KEPEGAWAIAN

UMUM

KEUANGAN

KELOMPOK FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI

20

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

0

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU No

SASARAN

1.

Peningkatan penyelesaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Persentase mediasi yang diselesaikan (perdata)

PENANGGUNG JAWAB

PENJELASAN Perbandingan antara jumlah perkara yang

diselesaikan

secara

mediasi

dengan jumlah perkara yang masuk

perkara

SUMBER DATA

Hakim Mediasi dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

(perkara gugatan perdata) b. Persentase mediasi yang

Perbandingan antara jumlah mediasi

diselesaikan menjadi akte

yang menjadi akte perdamaian dengan

perdamaian (perdata)

jumlah perkara yang dimediasi

c. Persentase sisaperkara

Perbandingan

sisa

perkara

yang


diselesaikan dengan sisa perkara yang


harus diselesaikan

d. Persentase perkara

Hakim Majelis dan Panitera

Perbandingan perkara yang diselesaikan


dengan perkara yang akan diselesaikan


(saldo awaldan perkara yang masuk)


Hakim Mediasi dan Panitera







dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

waktu maksimal 5 bulan

dengan perkara yang harus diselesaikan

(pidana biasa)

dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar



sisa perkara)

f. Persentase perkara yang



dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

waktu lebih dari5 bulan

dengan perkara yang harus diselesaikan

(pidana biasa)

dalam waktu kurang dari 5 bulan



0

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 SASARAN

2.

Peningkatan


Perbandingan

aksepbilitas

tidak mengajukan upaya

tidak mengajukan upaya hukum dengan

putusan

hukum Banding, Kasasi dan

jumlah putusan

Hakim

Peninjauan Kembali

Peningkatan

f. Persentase berkas yang

3.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUNG JAWAB

No

PENJELASAN

Perbandingan

jumlah

putusan

yang

Hakim Majelis

antara

berkas

diajukan banding dan

diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

pengelolaan

kasasi dan PK yang

lengkap (terdiri dari bundel A dan B)

penyelesaian

disampaikan secara

dengan jumlah berkas yang diajukan

perkara

lengkap

Banding, Kasasi dan PK Perbandingan

antara

jumlah


yang

efektifitas

g. Persentase berkas yang

SUMBER DATA

Kepaniteraan


berkas

diregister dan siap

perkara yang didistribusikan ke majelis

didistribusikan ke Majelis

dengan jumlah berkas perkara yang

Kepaniteraan


diterima h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak i. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Kepaniteraan dan Juru Sita

dengan jumlah putusan. Perbandingan

antara

pelaksanaan

penyitaan tepat waktu dan tempat

Kepaniteraan dan Juru Sita

dengan jumlah permohonan penyitaan j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan

ratio

Majelis

Hakim

dibandingkan dengan perkara masuk

Kepaniteraan


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 No 4.

SASARAN


Peningkatan

d. Persentase perkara prodeo

aksesibilitas

yang diselesaikan

masyarakat terhadap


perkara

prodeo

yang

diselesaikan dengan perkara predeo

Majelis Hakim dan Panitera

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan perkara yang dibawa ke

peradilan

dapat diselesaikan dengan

lokasi

(acces to

cara zetting plaat

perkara

zetting plaat dengan jumlah yang

diselesaikan

secara

Majelis Hakim dan Panitera


zetting plaat f. Persentase (amar) putusan

6.

Perbandingan yang masuk

justice)

5.

PENANGGUNG JAWAB

PENJELASAN

Perbandinganantara

amar

putusan

perkara yang dapat diakses

perkara yang dipublikasikan di wibe site

secara on line

dengan jumlah putusan perkara,

Peningkatan


kepatuhan

eksekusi atas putusan perkara

Perbandingan antara jumlah

terhadap

perdata yang berkekuatan

permohonan eksekusi perkara perdata

putusan

hukum tetap yang

yang ditindaklanjuti dengan jumlah

pengadilan

ditindaklanjuti

permohonan eksekusi perkara perdata

Peningkatan



sarana dan

dan prasarana guna

dianggarkan untuk peningkatan sarana

prasarana di

menunjang operasional

dan prasarana dengan kebutuhan

lingkungan

peradilan (laporan

operasional kantor

peradilan


Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan & Panitera

Panitera/Sekretaris


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

modal) 7.

Peningkatan



Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. 2


SASARAN


PENJELASAN

pembinaan


dianggarkan dengan kebutuhan

administrasi

keuangan guna menunjang

operasional kantor

dan

operasional perkantoran

pengelolaan

(laporan penyerapan

keuangan di

anggaran)

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA


3

LAMPIRAN 3 :RENCANA KINERJA TAHUN 2015

0


TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2015 No 1.



Target

a. Persentase mediasi yang diselesaikan (perdata)

100%

b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi

2%

akte perdamaian (perdata) c. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan

100%

(perdata, pidana, tipikor, PHI) d. Persentase perkara yangdiselesaikan (perdata,

100%

pidana, tipikor, PHI) e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

100%

jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa)

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

20%

jangka waktu lebih dari5 bulan (pidana biasa) 2.

Peningkatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya


hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

80%

Hakim 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaianperkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding dan

100%

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap

100%

didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas

100%

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

4.



100%


100%

d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

PN.Pekan barutidak memiliki Zetting Plaat

1


Sasaran Strategis


Target

f. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat

100%

diakses secara on line 5.

6.

7.

Peningkatan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

kepatuhan terhadap

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

putusan pengadilan


Peningkatan sarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna

dan prasarana di

menunjang operasional peradilan (laporan


penyerapan anggaran belanja modal)

Peningkatan


pembinaan


administrasi dan

operasional perkantoran (laporan penyerapan

pengelolaan

anggaran)

100 %

100%

100%

keuangan di lingkungan peradilan

2

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 20102014 MATRIKS RENCAMATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

LAMPIRAN 4 : MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

21

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

NO

SASARAN STRATEGIS a.

b.

Peningkatan 1

c.

penyelesaian perkara

d.

e.

f.

2

TARGET KINERJA

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang diselesaikan (perdata) Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (perdata) Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata, pidana, tipikor, PHI) Persentase

perkara

yang

diselesaikan

(perdata,

pidana, tipikor, PHI) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan (pidana biasa)

Peningkatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

aksepbilitas Putusan


2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

2%

2%

2%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

80%

80%

80%

80%

80%

KET

Hakim

21


a. Peningkatan efektifitas 3

b.

pengelolaan penyelesaian

c.

perkara

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase

berkas

yang

diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis Persentase

penyampaian

pemberitahuan

relaas

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

100%

100%

e.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

100%

100%

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas 4

masyarakat terhadap

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan

PN.Pekanbaru tidak memiliki Zetting Plaat

cara zetting plaat

peradilan (acces to justice)

5

6

c.

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line

Meningkatnya

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

kepatuhan terhadap

perdata

putusan pengadilan.

ditindaklanjuti

Peningkatan

Prosentase pengadaan sarana dan prasarana guna

dan

Sarana

Prasarana

di

yang

berkekuatan

menunjang operasional peradilan

hukum

tetap

yang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lingkungan peradilan 22

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 7

Peningkatan

Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan

Pembinaan

Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran

administrasi

dan

pengelolaan keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

di

Lingkungan Peradilan

23

LAMPIRAN 5 : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

24


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2015 No 1.


Indikator Kinerja Utama a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Target 100%

(perdata) b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi

2%

akte perdamaian (perdata) c. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan

100%

(perdata, pidana, tipikor, PHI) d. Persentase perkara yangdiselesaikan (perdata,

100%

pidana, tipikor, PHI) e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

100%

jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa)

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

20%

jangka waktu lebih dari 5 bulan (pidana biasa) 2.

Peningkatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

aksepbilitas

hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

80%

putusan Hakim 3.

Peningkatan

a. Persentase berkas yang diajukan banding dan

efektifitas

kasasi dan PK yang disampaikan secara

pengelolaan

lengkap

penyelesaianperkar a

b. Persentase berkas yang diregister dan siap

100%

100%

didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan

100%

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat


100%


100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

PN.Pekanbarut idakmemiliki 25


Sasaran Strategis


terhadap peradilan (acces to justice) 5.

Target Zetting Plaat


100%

dapat diakses secara on line

Peningkatan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

kepatuhan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

terhadap putusan


100 %

pengadilan 6.

Peningkatan sarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna

dan prasarana di

menunjang operasional peradilan (laporan

lingkungan

penyerapan anggaran belanja modal)

100%

peradilan 7.

Peningkatan


pembinaan


administrasi dan

operasional perkantoran (laporan penyerapan

pengelolaan

anggaran)

100%

keuangan di lingkungan peradilan

26


LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

27


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

N

Sasaran

o.

Strategis

1.

Penyelesaian Perkara


Target

Realisasi

Capaian (%)


100%

100%

100%

2%

0,39%

19,5%

100%

99,52%

99,52%

100%

82,53%

82,53%

100%

81,3%

81,3%

20%

18,7%

93,5%

80%

76,54%

95,67%

100%

98,94%

98,94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

diselesaikan (perdata) b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (perdata) c. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan (perdata, pidana, tipikor, PHI) d. Persentase perkara yangdiselesaikan (perdata, pidana, tipikor, PHI) e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa)

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari5 bulan (pidana biasa) 2.

Peningkatan


aksepbilitas


putusan Hakim


3.

Peningkatan

a. Persentase berkas yang

efektifitas


pengelolaan


perkara

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan 28

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 N

Sasaran

o.

Strategis


Target

Realisasi

Capaian (%)

tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.


a. Persentase

perkara

prodeo

yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat

PN.PEKANBARU TIDAK MEMILIKI

diselesaikan dengan cara

ZETTING PLAAT

zetting plaat c. Persentase

(amar)

putusan

100%

94,4%

94,4%

100 %

100 %

100 %

100%

99,88 %

99,88 %

100%

95,19 %

95,19 %

perkara yang dapat diakses secara on line 5.

Meningkatnya


kepatuhan

atas putusan perkara perdata yang

terhadap

berkekuatan hukum tetap yang

putusan

ditindaklanjuti

pengadilan 6.

7.

Peningkatan

Persentase pengadaan sarana dan

Sarana dan

prasarana guna menunjang

Prasarana di


Lingkungan


Peradilan

modal)

Meningkatnya


kualitas


pengawasan

keuangan guna menunjang operasional perkantoran (laporan penyerapan anggaran)

29


LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUNAN LkjIP

30


PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU Jl. Teratai No.85 Pekanbaru Fax. (0761) 22573 - Telepon (0761) 24953 P E K A N B A R U 28127 Website : http://pn-pekanbaru.go.id email : [email protected]

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR : W4.U1/ /KP.04.05/I/2016 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PEKANBARUTAHUN 2015 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Menimbang :

a. Bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 5161/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : W4.U/12652/OT.01.2/XII/2015tanggal 30 Desember 2015 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menunjuk pejabat – pejabat yang bertugas menyelesaikan laporan tersebut. b. Bahwa pejabat – pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut MEMUTUSKAN Menetapkan :

Kesatu

:

Kedua

:

Ketiga

:

Membentuk TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 05 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

H.A.S. PUDJOHARSOYO,SH.M.Hum NIP. 19600822 198512 1 001 31

LKjIP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU | TAHUN 2015 LAMPIRAN

:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR : W4.U1/ /KP.04.5/I/2016 TANGGAL:5 JANUARI 2016

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO

NAMA/NIP

1.

H.A.S.PUDJOHARSOYO, SH.M.Hum NIP. 196008221985121001

2.

TAVIP DWIYATMIKO, SH, MH NIP. 196411101987021001

3.

YURNIDA, SE

JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KEDUDUKAN DALAM TEAM PELINDUNG / PENASEHAT

PANITERA

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS

KOORDINATOR ADM UMUM

NIP. 196209301989032001 4.

SAHAT U.M.H, SH,MH NIP.196401061996031001

WAPAN

KOORDINATOR ADM PERKARA

5.

AMIRIN, SH NIP. 196304041985031010

PANMUD HUKUM

KOORDINATOR

6.

DEWI MUSTIKA INDAH,S.Kom NIP.198203312006042001

KASUBBAG.PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

SEKRETARIS

YUDHA SEPTIAN PRATAMA ,SH

STAFBAG.PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

ANGGOTA

7.

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

H.A.S. PUDJOHARSOYO,SH.M.Hum NIP. 19600822 198512 1 001

32

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI IA PEKANBARU

Recommend Documents