LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO Jl. GRILIYA NO 7A Telp. (0281)636366 Fax.(0281)643289 Website : www.pa-purwokerto.go.id E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Pengadilan Agama Purwokerto, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah pertangungjawban instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini merupakan wujud nyata dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Purwokerto merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik. Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Pengadilan Agama Purwokerto ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto. Purwokerto, 12 Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Drs. H. ARIFIN, M.H. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

2 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

EXECUTIVE SUMMARY TA PE

Tersusunnya

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Pengadilan Agama Purwokerto pertanggung

jawaban

Tahun 2015

lembaga

peradilan

merupakan dalam

suatu bentuk

memberikan

laporan

akuntabilitas kinerja lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Akuntabilitas

merupakan bagian dari

Kinerja

informasi

melaksanakan rencana strategis dokumen evaluasi

dalam

pelaksanaan berbagai

Instansi

mendapatkan

Pengadilan Agama Purwokerto,

(LAKIP)

kinerja

dalam

pengukuran

Pengadilan

program

Pemerintah

dan

Agama

Purwokerto adalah

umpan balik peningkatan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh

dengan berorentasi kepada hasil yang

dicapai melalui visi dan misi, tujuan

sasaran

strategis.Tuntutan adanya

Laporan Akuntabilitas Kinerja kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden Nomor

7

tahun

1999

tentang

Akuntabilitas

Pemerintah,sedangkan informasi yang diharapkan dari yaitu

dapat

mendorongInstansi

tugas

umum

Pemerintah

kinerja

Instansi

laporan

tersebut

Pemerintah untuk menyekenggarakan

dan Pembangunan sehingga beroperasi secara

efisien, efektif dan responsif terhadapmasyarakat, menjadi masukan

dan

umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan maupun pelaksanaan anggaran diin formasikan sebagai Laporan Pencapaian Hasil LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

ii


Kinerja

Pengadilan

pencapaian

kinerja

Agama Purwokerto Tahun 2015. Adapun pengukuran dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang

diinginkan,realisasi,dan pencapaian target. Pencapaian yang belum sesuai dengan target diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diijinkan. Namun

dengan

Purwokerto akan selalu

kondisi yang ada saat ini Pengadilan Agama berusaha meningkatkan

kinerja Sumber Daya Manusia lembaga

sehingga

dapat

kualitas

dan

meningkatkan

kuantitas kinerja

secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi

masyarakat pencari keadilan.


iii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………… EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ………………….. DAFTAR ISI .......................................................................................... BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum ………………………………………………………….. B. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………… ………………… C. Potensi dan permasalahan ……………………...................................

i ii iv 1 4 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019........................................................ 1. Visi dan Misi ................................................................................ 2. Tujuan dan program dan kegiatan pokok..................................... B. Indikator Kinerja Utama…….. ........................................................... C. Rencana Kinerja Tahun 2015……………………………………........ D. Penetapan Kinerja Tahun 2015………………………….……………

9 9 9 13 15 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja ............................................................................ B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................................................. C. Akuntabilitas Keuangan …………………………………………………

19 20 26

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................................... B. Saran - Saran .....................................................................................

28 28

BAB V LAMPIRAN 1 Indikator kinerja Utama 2. Matrik Restra 2015-2019 3. Rencana Kinerja Tahun 2014 dan 2015 4. Penetapan Kinerja Tahun 2014 6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah


iv


BAB I – PENDAHULUAN

KONDISI UMUM Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara ; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang` diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 7. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan lima quick wins dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yaitu Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan

Teknologi Informasi; PNBP (Pen gelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja). Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Purwokerto selaku institusi peradilan dari 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI selama 6 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

tahun 2015 serta langkah-langkah kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2015. A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; 4. Undang-Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 11. Undang-undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 19. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung; 21. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 22. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (disempurnakan melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 dalam klausul menimbang bagian b; 23. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

13

Tahun

2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; 25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa “Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, sehingga susunan organisasi Pengadilan Agama Purwokerto masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama. 8 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Pengadilan Agama Dibantu Oleh Seorang Wakil Panitera dan Beberapa Orang Panitera Muda, Beberapa Orang Panitera Pengganti dan Beberapa Orang Juru Sita”. Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

disebutkan

bahwa

“Panitera

Pengadilan

Merangkap

Sekretaris

Pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagaimana pada Lampiran I.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang :

-

- Perkawinan

- Zakat

- Waris

- Infaq

- Wasiat

- Shadaqah

- Hibah

- Ekonomi Syari’ah

Wakaf Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama

Purwokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :


1) Fungsi Mengadili (judicial power) Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009). 2) Fungsi Memberikan Hukum

Keterangan,

Pertimbangan

dan

Nasehat

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut Pengadilan Agama dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang – Undang. 1)

Fungsi Administratif Yakni

menyelenggarakan

administrasi

umum,

keuangan,

dan

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990) 2)

Fungsi Lainnya : a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya.

(Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

KMA/004/SK/II/1991). b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN C.1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Purwokerto mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai 10 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Purwokerto Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan

2.

Pengadilan Agama selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama bidang perdata agama. 3. Purwokerto

sebagai

tempat

berdirinya

Pengadilan

Agama

Purwokerto merupakan Ibu Kota Kabupaten Banyumas yang merupakan pusat administrasi dan merupakan barometer kemajuan bagi kota kota se eks Karesedinan Banyumas. 4. Pengadilan Agama Purwokerto membawahi 16 Kecamatan dari 27 Kecamatan dalam wilayah Kabupatrn Banyumas, sedangkan 11 Kecamatan lainnya merupakan wilayah hokum Pengadilan Agama Banyumas. 5. Pengadilan Agama Purwokerto memiliki Bangunan Gedung Kantor yang sudah prototipe yang terletak di jalan Protokol dengan luas bangunan 1200 m2 diatas tanah seluas 4200 m2 C.2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dirinci dalam beberpa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat

pencari

keadilan

di

wilayah

hukum

Pengadilan Agama Purwokerto.  2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

Pengadilan Agama Purwokerto belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan 



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan  kemampuan

kerja

yang

dibutuhkan

di

Pengadilan

Agama

Purwokerto. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 



Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja 



Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis 11 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015



teknologi informasi  4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 



Belum maksimalnya penggunaan teknologi minformasi dalam manajemen perkara 

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima Pengadilan Purwokerto dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan 

C.3. Peluang (Opportunities)

Berikut

adalah

peluang-peluang

yang

dimiliki

Pengadilan

Agama

Purwokerto untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan  

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara  2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 



Adanya website Pengadilan Agama Purwokerto yang memberikan

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja 



Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang 


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Purwokerto berupa internet, website Pengadilan Agama Purwokerto, penggunaan aplikasi SIADPA, aplikasi Tabayun Online,

Sms

Gateway

dan

aplikasi

aplikasi

di

bidang

Kesekretariatan.  12 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

C.4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Purwokerto yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan  

pengadilan  2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 



Personil di Pengadilan Agama Purwokerto belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Purwokerto 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 



Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Letak Pengadilan Agama Purwokerto yang cukup jauh, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang membutuhkan waktu lebih lama 


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan 


BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS. Rencana

Strategis

Pengadilan

Agama

Purwokerto

Tahun

2015-2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Purwokerto diselaraskan dengan arah

kebijakan

dan

program

Mahkamah

Agung

yang

disesuaikan

dengan

pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Adapun visi dari Pengadilan Agama Purwokerto, adalah: “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Purwokerto 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Purwokerto 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Informasi 5. Meningkatkan integritas dan wibawa Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut : 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 2. Meningkatnya pelayanan pemberian ketera ngan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, Hisab Rukyat, Pembinaan hukum agama dan penyuluhan hukum 14 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme 4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia aparatur peradilan 5. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana,rumah tangga kantor yang tepat dan memadai 6. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut : 1. Terdaftarnya perkara tingkat pertama secara cepat dan tertib 2. Terwujudnya transparansi peradilan 3. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana 4. Terbitnya putusan perkara tingkat I secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable) 5. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam perkembangan hukum agama 6. Terwujudnya jadual waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah qiblat dengan tepat dan benar serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal) 7. Dilayaninya mahasiswa yang hendak melakukan penelitian 8. Diterimanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan secara tetib 9. Meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai,kesejahteraan pegawai dan penyelesaian admistrasi kepegawaian 10. Meningkatnya kualitas Hakim dalam penguasaan substansi hukum formil dan materiil 11. Meningkatnya kualitas Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti sebagai supporting unit Hakim 12. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang teknologi informasi 15 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

13. Meningktnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan keuangan 14. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan barang milik negara 15. Meningkatnya

tertib

administrasi

persuratan,

pendayagunaan

barang,

perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor 16. Meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya 17. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yaitu : 1. Pengarsipan Berkas Perkara 2. Penyelesaian Perkara Perdata Prodeo b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis terlaksananya pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi, berupa kegiatan gaji dan operasional c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan 16 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama berupa pengadaan jaringan instalasi dan perangkat pengolah data dan komunikasi.


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA`PURWOKERTO Pengadilan Agama Purwokerto telah meriviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: W11A22/2405/OT.01.1/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NO

1.

2.

PENANG GUNG JAWAB

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jml perkara mediasi menjadi akta perdamaian X 100%

b. Presentase sisa perkara yang diselesaikanpermohonan gugatan

Jml sisa perkara yang diselesaikan X100%

c.

Jml perkara yang diselesaikan X100%

Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

Presentase yang diselesaikanpermohonangugatan

PENJELASAN

Jumlah perkara yang dimediasi

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Jumlah perkara yang harus diselesaikan

Hakim mediasi/ medoiator panitera/ sekretaris

Laporan bulanan dan laporan tahunan

Majelis halim dan panitera/ sekretaris








Majelis Hakim




(saldo awal dan perkara yang masuk)

d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X100%

e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan X100%

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

Jml. Putusan yg tidak mengajukan upaya hukum X100%

Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan

SUMBER DATA

Jumlah putusan

 Banding  Kasasi  peninjauan kembali 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Ratio majelis hakim terhadap perkara

Perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara


4.

5.

6.

Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadp peradilan (acces to justice)

b. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan x100%

a. presentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan X 100%

b. Presentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Jml. Yang mendapat bantuan hukum X 100%

c.

Jml amar perkara yang website X 100%

Presentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Jml responden yang disurvey

Jml. Perkara prodeo

Jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum

Jumlah putusan

Ketua pengadilan dan pansek

Laporan hasil survey independ en





Kepanitera an/kesekre tariatan








Catatan: amar putusan perkara yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (public)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100%

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100%

b. presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Jml temuan eksternal yang ditndaklanjuti X 100%

Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata

Jumlah pengaduan yang diterima

Jml temuan eksternal


C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2015 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai berikut:

NO.

1

SASARAN

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

50 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan

80 %

d. Persentase Perkara yang diselesiakan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

75 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 10 % Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum ; 2

Penyelesaian Eksepbilitas Putusan Hakim

 Banding 100 %  Kasasi 100 %  Peninjauan Kembali 100 %

3

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase diselesaikan

4

Peningkatan Eksebilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)

perkara

prodeo

1 : 250 yang

99 %

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100 %

c. Penyelesaian perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan


95 % 5

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

6

100 % 100 %

Meningkatnya Kualitas Pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100 %


D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Purwokerto, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Purwokerto, sebagai berikut:

NO.

1

SASARAN

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

50 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan

80 %

d. Persentase Perkara yang diselesiakan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

75 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 10 % Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum ; 2

Penyelesaian Eksepbilitas Putusan Hakim

 Banding 100 %  Kasasi 100 %  Peninjauan Kembali 100 %

3

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase

perkara

prodeo

1 : 250 yang

99 %


diselesaikan

4

Peningkatan Eksebilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100 %

c. Penyelesaian perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan

95 % 5

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 6

100 %

100 %

Meningkatnya Kualitas Pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100 %


BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 15 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

- Meningkatnya penyelesaian perkara

- Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

efektifitas Ratio Majelis Hakim terhadap - Peningkatan pengelolaan perkara

penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

50%

24,86%

75,14

100%

100

80%

84,20%

105,25

75%

95,15%

126,86

10%

4,84%

5,16

100% 100% 100%

99,64% 99,81% 100%

99,64 99,81 100

100%

1:250

1:493

197,2

99%

100%

101%


peradilan justice)

(acces to

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang secara on dapat diakses line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

- Meningkatnya

kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- Meningkatnya kualitas

pengawasan

c. Persentase perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

94,66%

94,66

95%

94,93%

99,92

100%

0%

-

100%

100%

100

100%

100%

100

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2015 Pengadilan Agama Purwokerto telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

PENINGKATAN UPAYA PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu : a. Persentase mediasi yang diproses di targetkan 50% dari jumlah perkara yang diupayakan mediasi ( 338 perkara) berhasil di mediasi ( 127 perkara ); b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditarget 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2014 (801 perkara) dapat terselesaikan semua di tahun 2014; c. Persentase perkara yang diselesaikan/diputus ditargetkan 80% dari jumlah perkara diterima tahun 2015 ( 3138 perkara) ditambah sisa perkara tahun 2014 (.801 perkara) terselesaikan (3317 perkara); d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) bulan diluar sisa perkara ditarget 75% tercapai 2.394 perkara. e. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan diluar sisa perkara ditarget 10% tercapai 122 perkara. 25 LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

Target

a.

Persentase mediasi yang diselesaikan.

b.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

c. d. e.

Realisasi

50%

%

24,86%

75,14

100%

100%

100

80%

84,20%

105,25

75%

95,15%

126,86

10%

4,84%

5,16

Berikut perbandingan indikator kinerja peningkatan penyelesaian perkara dari tahun 2013 :

2015

Selesai

Mediasi

338

127

75,14

348

113

65

372

140

37,6

2.

Sisa perkara

801

801

100

818

818

100

883

883

100

3.

Perkara selesai

4.

Perkara

%

Selesai

Terima

1.

%

Terima

Selesai

Indikator Kinerja

2013

Terima

No

2014

%

3939

3317

105,25

4014

3213

100,5

3890

3072

78,9

selesai

2516

2394

128,86

4014

2995

74,6

3890

2804

72

selesai

2516

122

5.16

4014

218

4,6

3890

268

6,9

kurang dari 5 bulan 5.

Perkara lebih dari 5 bulan


PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, yang kemudian dibagi menjadi 3 sub indikator yaitu : a. Tidak Banding di targetkan 100 % (3317 perkara) dan terealisasi 99,64% atau sebanyak (3305 perkara) tidak mengajukan banding dan hanya (12 perkara) yang mengajukan banding. b. Tidak Kasasi di targetkan 100 % (3317 perkara) dan terealisasi 99,81 % atau sebanyak (3311 perkara) tidak mengajukan kasasi dan hanya (6 perkara) yang mengajukan kasasi. c. Tidak Peninjauan Kembali di targetkan 100 % (3317 perkara) dan terealisasi 100 % atau seluruh perkara yang diputus tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding

100%

99,64%

99,64

- Kasasi

100%

99,81%

99,81

- Peninjauan Kembali

100%

100%

100


Berikut perbandingan indikator kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim dari tahun 2013 :

2015 No

2014

2013

Indikator Kinerja Jml Perkara

%

Jml Perkara

%

Jml Perkara

%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Perkara Ditangani

2 2015

4014

3890

- Tidak Banding

3305

99,64

3191

99,32

3879

99,72

- Tidak Kasasi

3311

99,81

3209

99,88

3883

99,82

3317

100

4014

100

3890

100

- TidakPeninjauan Kembali

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara. Pengadilan Agama Purwokerto menargetkan rasio majelis hakim dengan jumlah perkara setidaknya 1:250 akan tetapi sampai akhir tahun 2015 tercapai 1:493. Artinya satu majelis hakim menangani 493 perkara dalam satu tahun.


No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

a.

1 : 250

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1 : 493

97,2%

Berikut perbandingan indikator ratio Majelis Hakim terhadap perkara dari tahun 2013 :

No

Indikator Kinerja

2015

2014

2013

Ratio majelis hakim

1. - Jumlah Majelis Hakim - Perkara Ditangani - Ratio

8 3939

8 4014

8 3890

1 : 493

1 : 502

1 : 486

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan/diputus di targetkan 99% dari jumlah perkara yang diajukan tahun 2015 secara prodeo sebanyak 80 perkara, dan berhasil di putus seluruhnya 80 perkara ; b. Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara onlin dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus ditarget 100% sudah bisa terlaksana; c. Persentase

perkara

yang

telah

selesai

dan

telah

diarsipkan/minutasi

ditargetkan 95 % dari jumlah perkara yang diputus tahun 2015 (3317 perkara) berhasil terarsipkan ( 3149 perkara);


No. a.

b.

c.

Indikator Kinerja Persentase perkara terselesaikan

Target

prodeo

Realisasi

%

yang

Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari Persentase perkara yang telah selesai dan telah diarsipkan/minutasi

99%

101%

101%

100%

100%

100

95%

96,28%

101,3

Berikut perbandingan indikator kinerja peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dari tahun 2013 : 2014

Realisasi

80

%

Perkara

80

Realisasi

Persentase perkara prodeo yang

%

2013

Perkara

1.

Indikator Kinerja

Perkara

No

Realisa si

2015

%

86

82

95,3

56

60

107

1

1

100

1

1

terselesaikan

Persentase amar putusan yang menarik perhatian

2.

1

masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari

1

100

100

Persentase perkara 2958

95

3072

3053

101,3

3213

3149

yang telah selesai dan telah diarsipkan/minutasi

3317

3.

96,3


MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Tahun 2015 ditargetkan 100% Sampai akhir tahun 2015 ada 2 permohonan eksekusi.dan berhasil diputus seluruhnya;

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan mempunyai 2 (dua) indikator,

yaitu

pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuti

dan

hasil

pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti. Sebagai instansi pelayan publik pastilah menuntut Pengadilan Agama memberikan pelayanan terbaik terhadap pencari keadilan sehingga jika ada pengaduan dari masyarakat pasti akan langsung ditindaklanjuti agar masyarakat selalu mendapat pelayanan yang prima. Begitupun jika ada pengawasan dari pihak yang berkompeten dan terdapat temuan yang berkaitan dengan kinerja maka sudah barang tentu temuan tersebut akan langsung ditindaklanjuti agar terwujud akuntabilitas lembaga yang baik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2015, telah merealisasikan sejumlah pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pengadilan Agama Purwokerto tahun anggaran 2015. Realisasi anggaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut :


NO

a

PROGRAM

PAGU

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya

5.040.669.000,-

REALISASI

%

4.905.278.551,- 97,31

Mahkamah Agung b

Program

Peningkatan

Sarana

dan

415.000.000,-

414.361.250,-

37.960.000,-

37.960.000,-

99,84

Prasaran Mahkamah Agung

c

Program Peradilan

Peningkatan

Manajemen

100


BAB IV – PENUTUP

A.

KESIMPULAN Secara

umum

pelaksanaan

kinerja

Pengadilan

Agama

Purwokerto sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil realisasi kinerja rata-rata diatas 90.%, hanya penyelesaian perkara yang diupayakan mediasi dan ratio majelis hakim terhadap perkara yang masih harus terus diperjuangkan. Pembinaan dan pengawasan juga sudah berjalan baik . B.

SARAN Kebutuhan akan penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya program kerja Pengadilan Agama Purwokerto. Begitu juga penambahan anggaran baik operasional maupun anggaran belanja modal serta anggaran untuk pokok bagi pelaksanaan core bisnis Pengadilan Agama Purwokerto yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan cepat dan biaya murah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purwokerto selama tahun 2015. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur Pejabat Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purwokerto kepada publik.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin.


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

Recommend Documents