LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2010
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2011
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kuasa dan dengan izinNya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010. LAKIP PPATK Tahun 2010 disusun sebagai perwujudan kewajiban PPATK dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LAKIP PPATK tahun 2010 melaporkan realisasi, hambatan dan upaya solusi yang dilaksanakan oleh PPATK dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2010. Disamping itu, LAKIP PPATK tahun 2010 juga melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran PPATK tahun 2010 yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh negara dan masayarakat. Kami berharap, LAKIP PPATK tahun 2010 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta,
Maret 2011
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M Kepala PPATK
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL IKHTISAR EKSEKUTIF BAB
I. PENDAHULUAN A.
Latar Belakang……………………………………………………………..
1
B.
Tugas dan Kewenangan……………………………………………………
2
C.
Struktur Organisasi ………………………………………………………..
4
D.
Perubahan Peran PPATK berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010…………………………………….
6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2010 A.
Visi PPATK………………………………………………………………...
8
B.
Misi PPATK..................................................................................................
8
C.
Tujuan………………………………………………………………………
9
D.
Sasaran Strategis…………………………………………………………...
9
E.
Program Kebijakan dan Kegiatan………………………………………….
10
F.
Rencana Kinerja Tahunan PPATK 2010......................................................
11
G.
Penetapan Kinerja…………………………………………………………
13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA PPATK A.
Metodologi Pengukuran Kinerja...................................................................
17
B.
Capaian Kinerja ............................................................................................
17
C.
Realisasi Keuangan/APBN PPATK Tahun 2010.........................................
55
BAB IV. PENUTUP.......................................................................................................
59
LAMPIRAN.......................................................................................................................
60
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan PPATK ..............................................................
11
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2010....................................................................
14
Tabel 3.1
19
Tabel 3.2
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Peningkatan Kepatuhan dan Kewajiban Pelaporan.................................................................................... PJK Pelapor dan Jumlah LTKM Kumulatif .................................................
Tabel 3.3
PJK Pelapor dan Jumlah LTKT Kumulatif s.d 31 Desember 2010..............
21
Tabel 3.4
Penerimaan LPUT ........................................................................................
22
Tabel 3.5
Jumlah Rekapitulasi Penerimaan LTKM dan LTKT tahun 2010................
23
Tabel 3.6
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Peningkatan Efektivitas Hasil Analisis.......................................................................................................... Analisis Awal LTKM......................................................................
26
32
Tabel 3.9
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Peningkatan Peran Dan Fungsi PPPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas TPPU................................. Penyampaian Hasil Analisis.........................................................................
Tabel 3.10
Pertukaran Informasi.....................................................................................
38
Tabel 3.11
Pemberian Keterangan Ahli..........................................................................
43
Tabel 3.12
47
Tabel 3.14
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Peningkatan Peranan Teknologi Dan Informasi Dalam Mendukung Kinerja PPATK..................................... Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Manajemen Internal PPATK......................................................................... Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Penguatan Institusi.........................
Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan....
55
Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik……..
56
Tabel 3.7 Tabel 3.8
Tabel 3.13
20
27
37
50 52
IKHTISAR EKSEKUTIF PPATK merupakan suatu Financial Intellegence Unit (FIU) dan berfungsi sebagai focal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang–Undang No. 8 Tahun 2010, PPATK
memegang
peranan
kunci
dalam
mekanisme
pencegahan
dan
pemberantasan TPPU di Indonesia. PPATK memiliki visi “Menjadi Lembaga Independen yang bergerak di bidang Intelijen Keuangan, yang handal dan terpercaya, baik di dalam maupun di luar negeri“ sedangkan misi PPATK adalah “Menyediakan informasi intelijen di bidang Keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan dapat dipercaya”. Selain itu PPATK juga telah merumuskan tujuan pembangunan pada sektor pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pembiayaan terorisme dalam jangka menengah (2007–2010). Untuk dapat merealisasikan visi, misi, dan tujuan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pembiayaan terorisme, PPATK telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis PPATK tahun 2006-2010 , yaitu: Sasaran 1 : Peningkatan Kepatuhan Kewajiban Pelaporan. Indikator utama sasaran 1 adalah : (1) Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Penerimaan Laporan LTKM, LTKT, dan LPUT serta (2) Terlaksananya audit kepatuhan kepada pihak pelapor. Terkait dengan verifikasi kelengkapan LTKM, LTKT dan LPUT, pada tahun 2010 PPATK telah memverifikasi sebanyak 17.348 (100%) LTKM, 1.461.883 (100%) LTKT, dan 1.608 (100%) LPUT yang dikirimkan kepada PPATK dari pihak pelapor. Dalam pelaksanaan audit kepatuhan kepada pihak pelapor, selama Tahun 2010 PPATK mentargetkan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan audit kepatuhan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Bank dan Non Bank.
Penentuan PJK yang akan diaudit menggunakan metode audit berbasis risiko (risk based audit). Pada tahun 2010, PPATK telah melakukan audit kepatuhan terhadap 74 PJK dari berbagai industri atau sebesar 98,67% dari target.
Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Hasil Analisis Indikator utama sasaran “ Peningkatan Efektivitas Hasil Analisis” terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PP TPPU (pihak pelapor) sebagai target yang ingin dicapai adalah (1) tersusunnya hasil analisis, (2) tersusunnya hasil riset tipologi TPPU, dan (3) tersusunnya hasil riset analisis strategis Untuk mengukur kinerja sasaran Peningkatan Efektivitas Hasil Analisis, PPATK telah merumuskan dan menetapkan beberapa indikator beserta target yang ingin dicapai, diantaranya : (1) tersusunnya hasil analisis, (2) tersusunnya hasil riset tipologi TPPU dan (3) tersusunnya hasil riset analisis strategis. Pada tahun 2010 PPATK merencanakan 584 hasil analisis (HA), 5 laporan tipologi dan 18 laporan analisis strategis. Sampai dengan akhir tahun 2010, PPATK telah merealisasikan ketiga kegiatan dimaksud yang melebihi target yaitu (1) hasil analisis (HA) sebanyak 767 HA (131%), (2) 6 laporan tipologi (120 %) yang di menghasilkan hasil analisis (HA) sebanyak 767 HA (131%), 6 laporan (120%) yang didokumentasikan menjadi 2 buku yang dikeluarkan secara semesteran dan 19 laporan analisis strategis atau 105% dari target yang telah direncanakan.
Sasaran 3 : Peningkatan Peran Dan Fungsi PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas TPPU PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia, maka peran tersebut perlu di wujudkan antara lain dalam bentuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri serta penguatan hukum dan perundang-undangan. Untuk mengukur kinerja sasaran Peningkatan Peran Dan Fungsi PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas TPPU, PPATK telah merumuskan dan menetapkan beberapa indikator beserta target yang ingin
dicapai, diantaranya: (1) Tersusunnya laporan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan Rencana implementasi Stranas 2010, (2) Tersusunnya
laporan
pelaksanaan
Strategi
Nasional,
implementasi
rekomendasi hasil Mutual Evaluation Report, dan kebijakan NPO, (3) Terselenggaranya asistensi/koordinasi penanganan TPPU dengan aparat penegak hukum, (4) Terciptanya kemampuan FIU yang diberi bantuan serta meningkatnya kredibilitas PPATK di dunia internasional, (5) Penyempurnaan RUU TPPU dan tersusunnya draft peraturan pelaksanaan UU TPPU yang komprehensif, (6) Tersusunnya draft naskah akademis RUU Perampasan Aset dan draf RUU Perampasan Aset. Pada tahun 2010 PPATK telah melaksanakan pertemuan dalam tingkat domestik terkait TPPU dan pendanaan terorisme yang menghasilkan 2 dokumen atau 200% melebihi dari target. Realisasi 2 dokumen tersebut terdiri dari laporan perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan penyusunan rencana implementasi Stranas 2010. Disamping itu PPATK telah melaksanakan penyusunan
Laporan
Pelaksanaan
Strategi
Nasional,
Implementasi
Rekomendasi hasil Mutual Evaluation Report, dan kebijakan NPO yang dituangkan dalam 4 dokumen (400% dari target). Dokumen laporan dimaksud adalah : (1) Evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional tahun 2009 , (2) Rencana kegiatan Strategi Nasional tahun 2010, (3) Tindak lanjut dan perkembangan implementasi pelaksanaan rekomendasi Mutual Evaluation Report
yang
dilaksanakan di masing-masing instansi terkait, (4) Penyusunan pedoman Non Profit Organization (NPO Domestic Review). Dalam rangka membantu penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam menangani tindak pidana pencucian uang pada khususnya, PPATK telah memberikan asistensi kepada 7 Kepolisian Daerah dan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut mencapai 140%. Dalam rangka ikut berperan aktif di dunia internasional untuk mengembangkan rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme, PPATK telah memberikan bantuan teknis pada FIU kepada Solomon Island. Pada tanggal 22 Oktober 2010 RUU PP-TPPU telah disahkan dan diundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
Untuk mendukung pelaksanaan UU PP TPPU, PPATK telah menyusun draft peraturan pelaksanaan UU TPPU yang komprehensif sebanyak 7 naskah. Berdasarkan program Strategi Nasional (STRANAS) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2007-2011 No.5, yang diresmikan secara langsung oleh Presiden RI tanggal 17 April 2007, mengamanatkan bahwa perlunya penyusunan RUU tentang Perampasan Aset di Bidang Tindak Pidana. Pada tahun 2010, PPATK dan bekerjsama dengan instansi terkait, telah menyusun naskah akademis dan draft RUU tentang Perampasan Aset di Bidang Tindang Pidana.
Sasaran 4 : Peningkatan Peranan Teknologi Dan Informasi Dalam Mendukung Kinerja PPATK Untuk mengukur kinerja sasaran 4 tersebut, PPATK telah merumuskan dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang telah ditetapkan, diantaranya: Penyempurnaan sistem keamanan TI PPATK sesuai dengan standar keamanan TI dan Pengembangan Aplikasi LTKM, LTKT dan LPUT yang terintegrasi. Dalam rangka menjamin sistem keamanan TI, pada Tahun 2010 PPATK telah menyusun 4 dokumen standar keamanan TI atau 80% dari target. Dalam rangka mendukung kinerja PPATK yang berbasis teknologi informasi, PPATK telah mengembangkan 3 (tiga) aplikasi atau 100% dari target, yaitu: Aplikasi GRIPS LTKM, Aplikasi GRIPS LTKT, dan Aplikasi GRIPS LPUT.
Sasaran 5 : Penyediaan Dan Pengembangan Manajemen Internal Sebagai suatu organisasi yang mempunyai tugas pengumpulan dan analisis data-data transaksi keuangan, PPATK juga mengolah database yang bersifat online dengan PJK. Database dan program-program aplikasinya merupakan satu kesatuan sistem yang diolah di pusat pengolahan data dengan komputer. Agar suatu sistem tetap dapat berjalan dengan baik dalam situasi dan kondisi darurat maka diperlukan backup sistem yang handal atau sering disebut dengan istilah Data Recovery Centre (DRC).
Sampai dengan akhir tahun 2010, proses pembangunan Gedung DRC dan Arsip PPATK baru mencapai 91,4%. Menurut pendapat dari pihak Pelaksana Konstruksi, hal tersebut disebabkan antara lain kondisi cuaca dalam masa pembangunan gedung yang ekstrem seperti hujan yang terus menerus dan kabut tebal yang mengakibatkan berkurangnya jarak pandang, sehingga menghambat
proses
pembangunan.
Namun
demikian,
PPATK telah
melakukan upaya penyelesaian dalam bentuk pengawasan dan akan bertekad terus melaksanakan penyelesaian pembangunan tersebut pada tahun 2011.
Sasaran 6 : Penguatan Institusi Untuk mengukur kinerja sasaran 6 tersebut, PPATK telah merumuskan dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang telah ditetapkan, diantaranya: (1) Tersusunnya peraturan tentang sistem pola karir, pedoman standar kompetensi pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan peraturan kepegawaian lainnya, (2) Tersusunnya Laporan Keuangan PPATK tahun 2010 dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran PPATK, (3) Tersusunnya pedoman Manajemen Risiko., (4) Tersedianya Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/atau whistleblowing system (WBS) Pada tahun 2010 PPATK telah tersusun : (1) peraturan tentang sistem pola karir, pedoman standar kompetensi pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan peraturan kepegawaian lainnya, (2) Laporan Keuangan PPATK tahun 2010 dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran PPATK, (3) Tersedianya Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/atau whistleblowing system (WBS). Pedoman manajemen risiko belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses finalisasi pada akhir tahun 2010.
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan perekonomian suatu negara serta bersifat lintas batas (borderless). Keberadaan Financial Intelligence Unit (FIU) perlu dibangun, diperkuat dan diberdayakan di setiap negara dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU, sebagai upaya untuk mengefektifkan strategi anti pencucian
uang,
diperlukan
adanya
dukungan
dan
koordinasi
yang
berkesinambungan dari semua pihak yang terkait, terutama dari sisi finansial dan penegakan hukum. Untuk menghubungkan kedua sisi yang berbeda area tersebut, diperlukan adanya satu central agency yang berfungsi untuk menerima, menganalisis semua informasi terkait keuangan dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Central agency ini kemudian memiliki nama generik yaitu FIU yang diharapkan ada di setiap negara. Egmont Group, sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang penanggulangan pencucian uang, menjadi forum FIU dari berbagai negara yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan kerjasama dan berbagi informasi yang berguna untuk mendeteksi dan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Hasil kerja Egmont Group adalah kajian mengenai pentingnya
pendirian FIU di setiap negara sebagai badan khusus untuk menangani pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Semakin banyak jumlah FIU semakin besar peluang untuk dapat mencegah dan memberantas pencucian uang secara efektif. Financial Actions Task Force on Money Laundering
(FATF)
mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan untuk semua industri keuangan dan institusi bisnis lain yang berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang. Rekomendasi tersebut menetapkan kerangka dasar bagi upaya-upaya anti pencucian uang (the basic framework for anti-money laundering efforts), yang dirancang untuk dapat diaplikasikan secara universal. Rekomendasi tersebut meliputi criminal justice system dan penegakan hukum (law enforcement), sistem keuangan (financial system) dan peraturannya, serta kerjasama 1
internasional (international cooperations). Salah satu upaya pemenuhan rekomendasi FATF tersebut adalah pembentukan PPATK yang merupakan suatu lembaga FIU permanen dan berfungsi sebagai focal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF tersebut pada saat ini telah diterima sebagai standar internasional, yang sekalipun disebut sebagai rekomendasi (recommendations) tetapi setiap negara yang menjadi anggota FATF harus taat pada standar tersebut. Hanya dengan kerjasama internasional dan berpegang pada kesamaan standar yang berlaku secara internasional, maka upaya pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik pencucian uang yang telah bersifat transnasional (transnational crime) dan yang telah menjadi kegiatan kejahatan lintas batas negara (cross border crime) akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. PPATK memegang peranan kunci dalam mekanisme pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. UU TPPU mengamanatkan pembentukan PPATK sebagai badan khusus di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tugas dan wewenang PPATK diatur secara jelas dalam UU TPPU tersebut dan Keppres Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dengan demikian, maka efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sangat menentukan keberhasilan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, independensi menjadi syarat penting bagi PPATK agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efektif sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia dapat berhasil dengan baik.
B.
Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, kedudukan, tugas, dan kewenangan PPATK diatur sebagaimana berikut : 1.
Kedudukan Menurut pasal 18 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2
No. 25 Tahun 2003, PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. PPATK dipimpin oleh Kepala PPATK dan dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala serta bertanggung jawab kepada Presiden. 2.
Tugas Menurut pasal 26 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, PPATK memiliki tugas : a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi
yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh
Penyedia Jasa Keuangan; c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan; d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang
tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang; e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan
tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; f.
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana pencucian uang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia; h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi
keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
3
i.
memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3.
Wewenang Menurut pasal 27 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, PPATK mempunyai wewenang: a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; b. meminta
informasi
mengenai
perkembangan
penyidikan
atau
penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum; c. melakukan audit terhadap Penyedia
Jasa Keuangan mengenai
kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; d. memberikan pengecualian terhadap kewajiban pelaporan mengenai
transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh Penyedia Jasa Keuangan.
C.
Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut PPATK memiliki susunan organisasi, sesuai Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagai berikut: a. Kepala; b. Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis, dan Kerjasama Antar Lembaga; c. Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan; d. Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi; e. Wakil Kepala Bidang Administrasi. Masing-masing Wakil Kepala PPATK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa direktur setingkat pejabat eselon II. Sesuai Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Organisasi dan
4
Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, masing-masing Wakil Kepala dalam membantu Kepala PPATK memiliki tugas sebagai berikut : 1.
Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga, mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan analisis atas laporan
transaksi keuangan
dari
Penyedia
Jasa
Keuangan,
melaksanakan penelitian dan pengembangan tipologi serta melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik nasional maupun internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga terdiri dari Direktorat Riset dan Analisis, dan Direktorat Kerjasama Lembaga. 2.
Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan, mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam merumuskan peraturan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakaan pengawasan atas kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya. Bidang Hukum dan Kepatuhan terdiri dari Direktorat Hukum dan Regulasi, dan Direktorat Pengawasan Kepatuhan.
3.
Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi, mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan pengembangan teknologi yang terkait dengan teknik, metode dan alat untuk melakukan analisis laporan transaksi keuangan, serta manajemen sistem informasi untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bidang Teknologi Informasi terdiri dari Direktorat Pengembangan Aplikasi sistem dan Direktorat Operasi Sistem.
4.
Wakil Kepala Bidang Administrasi, mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pengamanan serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Bidang Administrasi terdiri dari Direktorat Keuangan, Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Umum, dan juga secara administrasi membawahi Direktorat Audit Internal.
5
D.
Perubahan Peran PPATK berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 Penanganan tindak pidana pencucian uang yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti Penyedia Jasa Keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawasan dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam kegiatan analisis, dan Penegak Hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena Peraturan Perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya
pemberian
sanksi, belum dimanfaatkannya
pergeseran
beban
pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya. Serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari pelaksanaan Undang-Undang ini. Berdasarkan
kondisi
tersebut
serta
memperhatikan
pemenuhan
kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, Pemerintah Republik
Indonesia
bersama-sama
dengan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
memandang perlu menyusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu pada tanggal 29 Oktober 2010, Presiden Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan undang-undang tersebut, tugas, fungsi dan wewenang PPATK sebagai Focal Point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. 6
Tugas PPATK berdasarkan Pasal 39 Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK 3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor 4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya Sedangkan kewenangan PPATK menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: 1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; 2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; 3. Mengkoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait; 4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan TPPU; 5. Mewakili Pemerintah RI dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU 6. Menyelenggarakan program diklat anti pencucian uang; 7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberanatasan TPPU.
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2010 A.
Visi ”Menjadi Lembaga Independen yang bergerak di bidang Intelijen Keuangan, yang handal dan terpercaya, baik di dalam maupun di luar negeri”.
Harapan untuk menjadikan PPATK sebagai lembaga pemerintah yang independen dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut : a.
Tuntutan yuridis pembentukan PPATK Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 bahwa, PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan PPATK sebagai lembaga pemerintah yang independen.
b.
Tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) Mengacu pada model Financial Inteligent Unit (FIU) yang ada di dunia, maka status FIU sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas FIU serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasian data dan informasi intelijen yang dimiliki.
B.
Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, PPATK telah menetapkan misi yaitu “Menyediakan informasi intelijen di bidang Keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang
dan
pembiayaan
terorisme,
serta
mendukung
terciptanya sistem keuangan yang stabil dan dapat dipercaya”. 8
C.
Tujuan Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Visi dan Misi tersebut di atas, maka PPATK merumuskan tujuan pembangunan pada sektor pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam jangka menengah (2007 – 2010) adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya (predicate crime);
2.
Meningkatnya peran PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia;
3.
Meningkatnya partisipasi aktif Penyedia Jasa Keuangan dan Reporting Parties dalam mencegah dan memberantas TPPU;
4.
Meningkatnya kualitas hasil analisis dan layanan kepada stakeholder melalui pemanfaatan teknologi informasi;
5.
Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan berkualitas;
6.
Membentuk suatu lembaga intelijen keuangan (FIU) yang efektif dan modern.
D.
Sasaran Strategis Untuk dapat merealisasikan visi, misi, dan tujuan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pembiayaan terorisme, dalam rencana strategis PPATK tahun 2006 – 2010 telah ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu: a.
Meningkatnya kepatuhan kewajiban pelaporan;
b.
Meningkatnya efektivitas hasil analisis;
c.
Meningkatnya
peran
dan
fungsi
PPATK
dalam
mencegah
dan
memberantas TPPU; d.
Meningkatnya peranan teknologi dan informasi dalam mendukung kinerja PPATK;
e.
Menyediakan dan mengembangkan manajemen internal PPATK;
f.
Memperkuat institusi.
9
E.
Program Kebijakan dan Kegiatan Berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2010, PPATK memiliki program dan kegiatan pokok sebagai berikut: 1.
Program : Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan. Kegiatan Pokok terdiri dari : a. Pengembangan Sistem Analisis dan Kajian terhadap Tipologi TPPU; b. Sosialisasi dan Penyamaan Pemahaman kepada Aparat Penegak Hukum, PJK, dan Masyarakat tentang TPPU; c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PPATK; d. Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; e. Pengawasan Pelaksanaan Kepatuhan PJK dalam Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang; f. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komputerisasi Pengolahan Data; g. Penyempurnaan Peraturan Perundangan, Penelaahan, dan Pemberian Nasehat Hukum di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang; h. Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2.
Program : Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Kegiatan Pokok terdiri dari : a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Administrasi Kepegawaian; b. Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan; c. Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaaan Milik Negara; d. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas.
Program dan kegiatan tersebut di atas selanjutnya diimplementasikan oleh PPATK untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis PPATK 2006 - 2010.
10
F.
Rencana Kinerja Tahunan PPATK 2010
Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan PPATK No
Uraian Sasaran
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
1.a.
Meningkatnya kepatuhan kewajiban
1.1
pelaporan
Persentase verifikasi
Target Tahun 2010 (4)
terlaksananya kelengkapan
kegiatan penerimaan
(1). 95 % dari LTKM diterima
laporan LTKM, LTKT, dan LPUT (2). 95 % dari LTKT diterima (3). 95 % dari LPUT diterima 1.2
Tersedianya data LTKM, LTKT dan
12 laporan
LPUT Manual 1.3
Terlaksananya jumlah pelaksanaan audit
75 PJK
kepatuhan terhadap pihak pelapor 1.4
Terselenggaranya
kegiatan
15 kegiatan
sosialisasi/workshop/diseminasi/ seminar/publiksi
tentang
kewajiban
pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan 2.b.
Meningkatnya efektivitas hasil analisis
2.1
Tersusunnya tabulasi data LTKM
15.600 LTKM
berdasarkan analisis awal
3.c.
Meningkatnya peran dan fungsi PPATK
2.2
Tersusunnya hasil analisis
2.3
Tersusunnya hasil riset tipologi TPPU
5 laporan
2.4
Tersusunnya lap statistik LTKM
14 laporan
2.5
Tersusunnya hasil riset analisis strategis.
18 laporan
2.6
Penyelidikan dugaan TPPU
100 kasus
3.1
Tersusunnya
dalam mencegah dan memberantas TPPU
laporan
584 Hasil Analisis
hasil
evaluasi
1 dokumen
perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan Rencana implementasi Stranas 2010 3.2
Tersusunnya laporan pelaksanaan Strategi
1 dokumen
Nasional, implementasi rekomendasi hasil Mutual Evaluation Report, dan kebijakan NPO 3.3
Terselenggaranya penandatanganan naskah
6 dokumen
MoU dengan FIU negara lain maupun lembaga terkait di dalam negeri 3.4
Terselenggaranya
asistensi/koordinasi
5 kegiatan
penanganan TPPU dengan aparat penegak hukum.
11
No
Uraian Sasaran
Target
Indikator Kinerja
Tahun 2010 (1)
(2)
(3) 3.5
(4)
Tersampaikannya HA atas inquiry ke
200 dokumen
penyidik 3.6
Terjalinnya kerjasama yang lebih erat
18 kegiatan
dengan organisasi internasional di bidang TPPU dan terpenuhinya iuran keanggotaan APG dan Egmont Group sebagai bentuk komitmen PPATK/Indonesia 3.7
Terciptanya kemampuan FIU yang diberi
1 kegiatan
bantuan serta meningkatnya kredibilitas PPATK di dunia internasional 3.8
Penyempurnaan
RUU
TPPU
dan
7 naskah
tersusunnya draft peraturan pelaksanaan UU TPPU yang komprehensif 3.9
Tersusunnya draft naskah akademis RUU Perampasan
Aset
dan
draf
2 naskah
RUU
Perampasan Aset 3.10
Tersusunnya laporan hukum
kepada
bantuan teknis apgakum
8 dokumen
dalam
penyelesaian perkara dan tersampaikannya BAP ahli 3.11
Terselenggaranya sosialisasi agar tercapai
9 kegiatan
persamaan persepsi dalam membangun rezim anti pencucian uang 3.12
Penyempurnaan modul sosialisasi terkait
10 dokumen
rezim anti pencucian uang, kelembagaan PPATK,
UU
TPPU
dan
Pendanaan
Terorisme 4.d.
Meningkatnya peranan teknologi dan
4.1
Penyempurnaan sistem keamanan TI
informasi dalam mendukung kinerja
PPATK sesuai dengan standar keamanan
PPATK
TI 4.2
Tersedianya sistem DRC PPATK dan
5 dokumen
3 paket
pengembangan perangkat lunak sistem DRC 4.3
Pengembangan Aplikasi STR (suspicious
3 aplikasi
transaction report), CTR (cash transaction report), dan CBCC (cross border cash carrying) yang terintegrasi 4.4
Terintegrasinya
database
STR, CTR,
1 database
CBCC 5.e.
Menyediakan dan mengembangkan manajemen internal PPATK
5.1.
Terwujudnya pembangunan gedung DRC: a. Tanah b. Bangunan
a.
-
c. Mesin dan Peralatan
b.
2.200 m2
12
No
Uraian Sasaran
Target
Indikator Kinerja
Tahun 2010 (1)
6.
(2)
Memperkuat institusi
(3)
6.1
(4)
d. Perlengkapan sarana Gedung
c.
17 unit
e. Meubelair Gedung DRC
d.
1 paket
e.
74 unit
Tersusunnya peraturan tentang sistem pola
4 peraturan
karir, pedoman standar kompetensi pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan peraturan kepegawaian lainnya 6.2
Tersusunnya Laporan Keuangan PPATK
2 Dokumen
tahun 2010 dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran PPATK 6.3
Tersusunnya pedoman Manajemen Risiko.
1 set pedoman
6.4
Tersedianya Sistem Pelaporan Pelanggaran
100 % pelaporan
(SPP)/ atau whistleblowing system (WBS)
pelanggaran ditindak lanjuti
G.
Penetapan Kinerja Dalam DIPA PPATK tahun 2010 nomor SP: 0001/078-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, PPATK memperoleh pagu anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 113.912.908.000,- (Seratus tigabelas miliar sembilanratus duabelas juta sembilanratus delapan ribu rupiah). Sebagaimana tahun sebelumnya, anggaran PPATK tahun 2010 dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) program, yaitu : (1) Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan (Kode : 01.01.24) dengan anggaran sebesar Rp. 60.707.500.000,- merupakan program teknis PPATK, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut : (2) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Kode : 01.01.09) dengan anggaran sebesar Rp.53.205.408.000,- merupakan program penunjang, terdiri 12 (duabelas) kegiatan sebagai berikut :
13
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2010 No
Uraian Sasaran
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
f. 1.
Meningkatnya
1.1
Target
Program
Tahun 2010
Anggaran
(4)
Persentase
terlaksananya
kepatuhan kewajiban
kegiatan
verifikasi
pelaporan
kelengkapan
(1). 95 % dari LTKM diterima
penerimaan
laporan LTKM, LTKT, dan (2). 95 % dari LTKT diterima
LPUT
(3). 95 % dari LPUT diterima 1.2
Tersedianya data
LTKM,
Stabilisasi 12 laporan
LTKT dan LPUT Manual 1.3
Terlaksananya
jumlah
75 PJK
Ekonomi dan Sektor
1,791,000,000
Keuangan
pelaksanaan audit kepatuhan terhadap pihak pelapor 1.4
Terselenggaranya
kegiatan
15 kegiatan
sosialisasi/workshop/disemi nasi/
seminar/publiksi
tentang kewajiban pelaporan bagi
Penyedia
Jasa
Keuangan g. 2.
Meningkatnya
2.1
efektivitas hasil analisis
Tersusunnya tabulasi data
15.600 LTKM
LTKM berdasarkan analisis awal 2.2
Tersusunnya hasil analisis
2.3
Tersusunnya hasil riset
584 Hasil Analisis
Stabilisasi 5 laporan
tipologi TPPU 2.4
Tersusunnya lap statistik
14 laporan
dan Sektor
2,300,000,000
Keuangan
LTKM 2.5
Ekonomi
Tersusunnya hasil riset
18 laporan
analisis strategis.
h. 3.
Meningkatnya peran dan
2.6
Penyelidikan dugaan TPPU
100 kasus
3.1
Tersusunnya
1 dokumen
laporan
hasil
8
fungsi PPATK dalam
evaluasi
perkembangan
,
mencegah dan
pelaksanaan
Stranas
4
memberantas TPPU
dan Rencana implementasi
2009
3.2
9
Stabilisasi
Stranas 2010
8
Ekonomi
Tersusunnya
laporan
pelaksanaan
Strategi
Nasional,
implementasi
rekomendasi
hasil
Evaluation
Report,
1 dokumen
,
dan Sektor
0
Keuangan
0
Mutual
0
dan
, 0
kebijakan NPO
14
No
Uraian Sasaran
Target
Indikator Kinerja
Program
Anggaran
Tahun 2010 (1)
(2)
(3) 3.3
(4)
Terselenggaranya
6 dokumen
penandatanganan
0
naskah
0
MoU dengan FIU negara lain
9,827,000,000
maupun lembaga terkait di dalam negeri 3.4
Terselenggaranya
5 kegiatan
asistensi/koordinasi penanganan TPPU dengan aparat penegak hukum. 3.5
Tersampaikannya
HA atas
200 dokumen
inquiry ke penyidik 3.6
Terjalinnya kerjasama yang
18 kegiatan
lebih erat dengan organisasi internasional di bidang TPPU dan
terpenuhinya
keanggotaan Egmont
iuran
APG
Group
bentuk
dan sebagai
komitmen
PPATK/Indonesia 3.7
Terciptanya kemampuan FIU
1 kegiatan
yang diberi bantuan serta meningkatnya PPATK
kredibilitas di
dunia
internasional 3.8
Penyempurnaan RUU TPPU dan
tersusunnya
7 naskah
draft
peraturan pelaksanaan UU TPPU yang komprehensif 3.9
Tersusunnya
draft
naskah
2 naskah
akademis RUU Perampasan Aset
dan
draf
RUU
Perampasan Aset 3.10
Tersusunnya
laporan
8 dokumen
bantuan teknis hukum kepada apgakum dalam penyelesaian perkara dan tersampaikannya BAP ahli 3.11
Terselenggaranya sosialisasi agar
tercapai
9 kegiatan
persamaan
persepsi dalam membangun rezim anti pencucian uang 3.12
Penyempurnaan
modul
10 dokumen
sosialisasi terkait rezim anti pencucian
uang,
15
No
Uraian Sasaran
Target
Indikator Kinerja
Program
Anggaran
Tahun 2010 (1)
(2)
(3)
(4)
kelembagaan PPATK, UU TPPU
dan
Pendanaan
Terorisme i. 4.
Meningkatnya peranan
4.1
Penyempurnaan
sistem 5 dokumen
teknologi dan informasi
keamanan TI PPATK sesuai
dalam mendukung
dengan standar keamanan TI
kinerja PPATK
4.2
Tersedianya
sistem
DRC 3 paket
PPATK dan pengembangan
4.3
perangkat lunak sistem DRC
Stabilisasi
Pengembangan
Ekonomi
Aplikasi 3 aplikasi
STR (suspicious transaction
dan Sektor
report),
Keuangan
CTR
transaction
(cash
report),
15,000,000,000
dan
CBCC (cross border cash carrying) yang terintegrasi 4.4
Terintegrasinya
database 1 database
STR, CTR, CBCC j. 5.
Menyediakan dan
5.1.
Terwujudnya pembangunan
mengembangkan
gedung DRC:
manajemen internal
a. Tanah
PPATK
b. Bangunan
a.
-
c. Mesin dan Peralatan
b.
2.200 m2
d. Perlengkapan sarana
c.
17 unit
Gedung
d.
1 paket
e.
74 unit
Penerapan Kepemerinta
27,289,500,00
han Yang
0
Baik
e. Meubelair Gedung DRC
6.
Memperkuat institusi
6.1
Tersusunnya peraturan
4 peraturan
tentang sistem pola karir, pedoman standar kompetensi pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan peraturan kepegawaian lainnya 6.2
Tersusunnya Keuangan
Laporan PPATK
2 Dokumen
tahun
2010 dan Laporan Evaluasi
6.3
Penerapan Kepemerinta
Rencana Kerja dan Anggaran
han Yang
PPATK
Baik
Tersusunnya
53,205,408,000
pedoman 1 set pedoman
Manajemen Risiko. 6.4
Tersedianya Pelaporan (SPP)/
Sistem 100 % pelaporan Pelanggaran pelanggaran ditindak
atau whistleblowing lanjuti
system (WBS)
16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PPATK A.
Metodologi Pengukuran Kinerja Program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPATK pada tahun 2010 merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra PPATK Tahun 2007-2010, Rencana Kinerja Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2010. Metode atau cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan PPATK dalam mencapai sasaran tersebut adalah dengan membandingkan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berdasarkan pembandingan capaian ini dapat diperoleh informasi tentang pencapaian, hambatan, dan penanganan hambatan dari masing-masing sasaran sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihakpihak eksternal dan internal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
B.
Capaian Kinerja Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing kegiatan untuk tahun 2010, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan PPATK dalam mencapai sasaran-sasaran strategisnya selama tahun 2010, berikut ini diuraikan analisis capaian kinerja PPATK tahun 2010 berdasarkan masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: a.
Peningkatan kepatuhan kewajiban pelaporan;
b.
Peningkatan efektivitas hasil analisis;
c.
Peningkatan peran dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU;
d.
Peningkatan peranan teknologi dan informasi dalam mendukung kinerja PPATK;
e.
Penyediaan dan pengembangan manajemen internal;
f.
Penguatan institusi. 17
Sasaran 1 : PENINGKATAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN
Salah satu kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU) pasal 27 ayat 1 huruf C adalah PPATK dapat melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan. Transaksitransaksi
yang
dilaporkan
adalah
transaksi
keuangan
yang
bersifat
mencurigakan maupun transaksi keuangan yang melibatkan uang tunai dalam jumlah tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tersebut di atas telah diganti dengan Undang – Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada 22 Oktober 2010. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini selanjutnya menjadi dasar acuan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK dalam fungsinya melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Menurut pasal 39 huruf C dan pasal 43 UU PP TPPU, pada dasarnya juga mengatur tentang kewenangan PPATK untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Penjabaran lebih lanjut antara lain adalah kewenangan PPATK untuk melakukan audit kepatuhan dan audit khusus. Untuk mengukur kinerja sasaran 1 tersebut, PPATK telah merumuskan dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang telah ditetapkan. Berikut ini capaian kinerja selama tahun 2010 terkait dengan pencapain sasaran strategis peningkatan kepatuhan kewajiban pelaporan.
18
Tabel 3.1 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Peningkatan Kepatuhan dan Kewajiban Pelaporan
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Persentase
terlaksananya
kegiatan verifikasi kelengkapan penerimaan
laporan
(1). 95 % dari
(1). 100% dari
LTKM diterima
LTKM diterima
(2). 95 % dari
(2). 100% dari
LTKT diterima
LTKT diterima
(3). 95 % dari
(3). 100% dari LPUT diterima
(1). 105 %
LTKM,
LTKT, dan LPUT
(2). 105%
(3). 105%
LPUT diterima 2
Tersedianya data LTKM, LTKT
12 laporan
100%
75 PJK
74 PJK
98,67%
15 kegiatan
52 Pelatihan
347%
12 laporan
dan LPUT Manual
3
Terlaksananya pelaksanaan
jumlah audit
kepatuhan
terhadap pihak pelapor 4
Terselenggaranya
kegiatan
sosialisasi/workshop/diseminasi/ seminar/publiksi kewajiban
pelaporan
tentang bagi
Penyedia Jasa Keuangan
1. Persentase Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Penerimaan Laporan LTKM, LTKT, dan LPUT Menurut Pasal 23 ayat (1) UU PP TPPU, disebutkan bahwa pihak pelapor memiliki kewajiban untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai senilai Rp 500.000.000 ke atas serta Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas senilai Rp 100.000.000 ke atas atau dalam jumlah ekuivalen mata uang asing kepada PPATK. Berdasarkan atas Penerimaan LTKM, LTKT dan
19
LPUT, PPATK melaksanakan verifikasi terkait dengan substansi, kesesuaian format dan batas waktu penyampaian. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap aspek-aspek tersebut, selanjutnya PPATK mengirimkan feedback kepada masing-masing PJK agar melengkapi laporannya dan menyampaikan kembali kepada PPATK. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, secara kumulatif PPATK telah menerima 63.924 LTKM dan 8.631.423 LTKT dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.2 PJK Pelapor dan Jumlah LTKM Kumulatif
Jenis Pelapor
Jumlah Pelapor 31-12-2009
Jumlah LTKM Per31-12-2009
Jumlah Pelapor 31-12-2010
Jumlah LTKM 31-12-2010
4 65 26 13 16 19 143
8,460 9,345 6,960 2,210 895 79 27,949
4 69 26 11 17 24 151
11,096 12,332 8,614 2,615 1,365 287 36,309
50 5 49 1 23 31 2 161
794 19 14,813 1 851 2,132 17 18,627 46,576
58 4 59 1 23 34 4 183
1,059 29 22,122 1 1,435 2,939 30 27,615 63,924
Bank Bank milik negara Bank swasta BPD Bank Asing Bank campuran BPR Sub Total STR Bank Non Bank Perusahaan Efek Manajer Investasi Pedagang valas Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan Asuransi Perusahaan Pengiriman Uang Sub Total STR Non Bank TOTAL STR
Target prosentase kegiatan verifikasi kelengkapan LTKM tahun 2010 sebesar 95% dari total LTKM yang diterima PPATK, Pada tahun 2010 PPATK telah memverifikasi sebanyak 17.348 LTKM dari total 17.348 (63.924-46.576) LTKM yang dikirimkan kepada PPATK atau terealisasi sebanyak 100% pelaksanaan verifikasi kelengkapan LTKM di tahun 2010.
20
Tabel 3.3 PJK Pelapor dan Jumlah LTKT Kumulatif s.d 31 Desember 2010:
PJK Pelapor
Jumlah PJK Per-31 Des 2010
Jumlah CTR Per-31 des 2010
1
Bank Umum
138
789,587
2
BPR
106
1,819
3
PVA
95
9,839
4
Asuransi
10
149
5 6 7
Pembiayaan Perusahaan efek Money Remittance
4 4 3
19 44
CTR by TRACES
7,376,313
CTR by Disket TOTAL
346
360
453,307 8,631,423
Target prosentase kegiatan verifikasi kelengkapan LTKT tahun 2010 sebesar 95% dari total LTKT yang diterima PPATK, pada tahun 2010 PPATK telah memverifikasi sebanyak 1.461.883 LTKT dari total 1.461.883 LTKT yang dikirimkan kepada PPATK atau terealisasi sebesar 100% pelaksanaan verifikasi kelengkapan LTKT. Kegiatan verifikasi tersebut sudah termasuk verifikasi kelengkapan pelaporan LTKM dan LTKT yang diterima secara manual dan online. Target prosentase terlaksananya verifikasi kelengkapan LPUT pada tahun 2010 sebesar 95 % dari total LPUT yang diterima oleh PPATK. Sampai dengan 31 Desember 2010, PPATK telah menerima 1.608 LPUT dan seluruhnya telah dilakukan verifikasi atau terealisasi sebesar 108% dari target tahun 2010 yaitu sebanyak 1.500 LPUT. Secara umum LPUT yang dikirimkan kepada PPATK telah sesuai dengan format pengiriman LPUT dan rincian jumlah LPUT secara kumulatif dapat disampaikan sebagai berikut :
21
Tabel 3.4 Penerimaan LPUT KETERANGAN
CBCC Per-31 Des 2009
CBCC Per-31 Des 2010
Jumlah Pelabuhan yang sudah melaporkan
9
9
Batam
2,002
2,683
Jakarta
1,935
2,866
Bandung
1
3
Tanjung Balai Karimun/Tanjung Pinang
97
97
Denpasar
49
50
Dumai
1
1
Teluk Bayur (Sumbar)
7
7
Teluk Nibung (Sumut)
1
1
Medan
-
3
4093
5,711
Jumlah laporan
2. Tersedianya Data LTKM, LTKT dan LPUT Manual Sebagai salah satu hasil dari kegiatan penerimaan dan verifikasi LTKM, LTKT dan LPUT manual yang dikirimkan kepada PPATK adalah tersedianya rekapitulasi data LTKM, LTKT dan LPUT manual. Data LTKM, LTKT dan LPUT manual tersebut kemudian akan digabungkan kedalam buletin statistik bulanan PPATK, buletin Statistik tersebut nantinya akan menginformasikan beberapa informasi antara lain tentang data jumlah hasil analisis, data jumlah LTKM, LTKT dan LPUT, data jumlah audit kepatuhan dan, data jumlah saksi ahli dari PPATK. Pada tahun 2010 PPATK mentargetkan tersedianya 12 data LTKM, LTKT dan LPUT manual dimana target tersebut disesuaikan dengan frekuensitas data jumlah LTKM, LTKT dan LPUT manual yang dihitung per-bulan berjalan untuk kemudian data tersebut dikompilasi kedalam buletin statistik bulanan PPATK. Realisasi indikator kinerja Tersedianya data LTKM, LTKT dan LPUT manual adalah sebesar 100 % atau telah disediakannya 12 data LTKM, LTKT dan LPUT bulanan yang selanjutnya akan dikompilasi kedalam buletin statistik PPATK.
22
Tabel 3.5 Jumlah Rekapitulasi Penerimaan LTKM dan LTKT tahun 2010 Jumlah LTKT
Jumlah Rekapitulasi LTKM s.d Periode
Jumlah Rekapitulasi LTKT s.d Periode
NO
Periode
Jumlah LTKM
1
Januari 2010
1.336
86.327
47.912
7.259.619
2
Februari 2010
1.128
50.011
49.040
7.309.630
3
Maret 2010
1.516
82.301
50.556
7.391.931
4
April 2010
1.436
63.668
51.992
7.455.599
5
Mei 2010
1.433
66.661
53.425
7.522.260
6
Juni 2010
1.834
183.706
55.259
7.706.089
7
Juli 2010
1.421
105.277
56.680
7.811.366
8
Agustus 2010
1.579
342.287
58.259
8.153.653
9
September 2010 Oktober 2010 November 2010 Desember 2010
1.123 1.433 1.382 1.727
1.998* 1.695* 351.211 122.866
59.382 60.815 62.197 63.924
8.155.651 8.157.346 8.508.557 8.631.423
10 11 12
Keterangan : (*) Pada Periode Bulan September dan Oktober 2010, aplikasi pelaporan online Traces mengalami permasalahan sehingga data informasi tidak dapat diakses. Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk perhitungan statistik LTKT pada periode bulan September dan Oktober 2010 dihitung hanya pelaporan online 3. Audit Kepatuhan Terhadap Penyedia Jasa keuangan (PJK) Selama Tahun 2010 PPATK mentargetkan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan audit kepatuhan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Bank dan Non Bank yang ditentukan berdasarkan pada skala risiko, skala aset dan Dana Pihak Ketiga, jangka waktu pengulangan audit serta kualitas pelaporan yang dikirimkan kepada PPATK. Dalam Realisasinya PPATK telah melakukan audit kepatuhan terhadap 74 PJK dari berbagai industri atau sebesar 98,67% dari target. Pencapaian realisasi yang lebih rendah dari target yang direncanakan antara lain disebabkan: a. Adanya Pengesahan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) pada tanggal 22 Oktober 2010 yang berakibat secara langsung terhadap kegiatan audit kepatuhan khususnya berkaitan dengan permasalahan pengalihan 23
kewenangan pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1). Menurut UU PP TPPU, kewenangan audit kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tidak lagi dilaksanakan oleh PPATK melainkan akan dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur yaitu Bank Indonesia untuk Perbankan, PVA, Money Remittance dan Bapepam-LK untuk industri Asuransi, Perusahaan Efek, Pembiayaan, dsb. Dalam hal pelaksanaan kegiatan audit kepatuhan untuk industri perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia akan berdampak terhadap perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan audit kepatuhan PPATK. b. Peraturan Pelaksanaan UU PP TPPU tentang kewenangan PPATK masih dalam proses penyusunan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah, PPATK merubah objek audit kepatuhan yang semula industri perbankan menjadi industri Non Bank khususnya dengan menambah pelaksanaan audit pada industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan juga PPATK melakukan kegiatan joint audit dengan Bank Indonesia untuk kegiatan audit kepatuhan terhadap Pedagang Valuta Asing sekaligus untuk transfer knowledge kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur PVA yaitu Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia.
4. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan kepada PJK/Asosiasi dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam
meningkatkan
kewenangannya
dalam
koordinasi
serta
pencegahan tindak
pemahaman pidana
LPP
terhadap
pencucian uang
dan
meningkatkan pemahaman PJK mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan tata cara pelaporan
LTKM dan LTKT. Pada tahun 2010
PPATK telah mentargetkan akan melaksanakan 15 kegiatan pelatihan sedangkan realisasinya adalah terlaksananya 52 (lima puluh dua) kegiatan sosialisasi dan pelatihan baik atas undangan PJK/ Asosiasi/ Lembaga Pengawas dan Pengatur ataupun atas inisiasi PPATK sendiri. Realisasi tersebut ternyata melebihi target sebesar 347% dari target. Besarnya realisasi dimaksud antara lain disebabkan meningkatnya permintaan pelatihan dari pihak pelapor. Dengan meningkatnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan dimaksud, ternyata dapat meningkatkan jumlah
24
PJK pelapor dan meminimalkan kesalahan pelaporan, serta menurunnya jumlah feedback atas kesalahan penyampaian pelaporan oleh pihak pelapor.
Sasaran 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS HASIL ANALISIS Dalam kerangka pelaksanaan Fungsi PPATK sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK
melakukan
analisis
terhadap
Laporan
Transaksi
Keuangan
Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PP TPPU (Pihak Pelapor). Tujuan dilakukannya analisis adalah meneliti laporan atau informasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang diterima apakah terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana (TP) lainnya termasuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat TPPU atau TP lainnya serta keberadaan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil TP tersebut. Hasil analisis juga diperlukan untuk mengetahui tipologi TPPU atau TP lainnya, penyusunan analisis strategis dan penyampaian informasi yang berguna bagi instansi lain untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU Pelaksanaan
tugas
analisis
oleh
PPATK
dilakukan
dengan
memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada baik dikelola secara internal (swadaya) ataupun informasi lainnya yang dapat diperoleh PPATK melalui mekanisme kerjasama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengukur kinerja sasaran tersebut, telah dilakukan perumusan dan penetapan indikator kinerja berikut target dan realisasinya yang dapat digambarkan sebagai berikut:
25
Tabel 3.6 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Peningkatan Efektivitas Hasil Analisis No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Tersusunnya tabulasi data LTKM berdasarkan analisis awal Tersusunnya hasil analisis
15.600 LTKM
24.015 LTKM
153 %
584 Hasil Analisis
767 Hasil Analisis
131%
5 laporan
6 laporan
120%
14 laporan
14 laporan
100%
18 laporan
19 laporan
105%
100 kasus
0 kasus
0%
2 3 4 5 6
Tersusunnya hasil riset tipologi TPPU Tersusunnya laporan statistik LTKM Tersusunnya hasil riset analisis strategis. Penyelidikan dugaan TPPU
1. Tersusunnya Tabulasi Data LTKM Berdasarkan Analisis Awal Dalam rangka melaksanakan kegiatan analisis terhadap LTKM yang telah diterima, terlebih dahulu dilakukan proses analisis awal untuk menentukan skala prioritas (High, Medium, Low). Skala prioritas diperoleh berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang tertuang dalam LTKM atas parameter yang telah ditentukan. Apabila LTKM setelah dilakukan analisis awal mengindikasikan skala prioritas high dan berdasarkan hasil assessment pejabat yang berwenang, maka LTKM tersebut dilakukan analisis lebih lanjut oleh para analis PPATK. Pada tahun 2010 PPATK merencanakan melakukan analisis awal terhadap LTKM yang diterima sehingga menghasilkan tabulasi sebanyak 15.600 tabulasi. Pencapaian realisasi atas kegiatan ini adalah dihasilkannya 24.015 tabulasi berdasarkan data LTKM yang telah diinput ke dalam database (Tabel 3.5) atau 153% dari target yang telah direncanakan.
26
Tabel 3.7 Analisis Awal LTKM Tahun s.d 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah LTKM yang ditabulasi Per Tahun Kumulatif 5,801 4,602 10,403 10,533 20,936 13,825 34,761 24,015 58,776
Peringkat LTKM Kumulatif High Medium Low 95 53 5,653 1,131 1,009 8,263 3,221 5,086 12,629 6,467 9,287 19,007 9,307 17,542 31,927
Pencapaian realisasi melebihi target yang direncanakan, antara lain dikarenakan tersedianya dukungan teknologi informasi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan komitmen pimpinan.
2. Tersusunnya Hasil Analisis Berdasarkan Hasil Analisis awal atas LTKM yang berkategori high, para analis PPATK melakukan analisis lebih lanjut atas LTKM tersebut. Pada tahun 2010 PPATK merencanakan 584 hasil analisis, sedangkan realisasi penyelesaian hasil analisis adalah 767 hasil analisis atau 131% dari target yang direncanakan. Rincian hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut : a. 319 hasil analisis yang diteruskan ke aparat penegak hukum b. 153 hasil analisis yang disampaikan ke instansi/lembaga yang memiliki MoU dengan PPATK c. 30 hasil analisis yang disampaikan ke FIU negara lain. d. 265 hasil analisis yang belum ditemukan indikasi Tindak Pidana Tercapainya hasil analisis dari target yang telah direncanakan dikarenakan kemampuan sumber daya manusia analis yang semakin meningkat yang didukung oleh kegiatan training, workshop dan diskusi-diskusi sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan waktu yang efektif dan efisien, ketersediaan dukungan teknologi informasi yang semakin mempercepat dalam proses analisis serta meningkatnya kerjasama yang semakin baik dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam hal pertukaran informasi, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran pihak pelapor dalam memenuhi kewajiban pelaporan.
27
3. Tersusunnya Hasil Riset Tipologi Selain melakukan kegiatan analisis, PPATK juga melakukan kegiatan riset yang menghasilkan hasil riset tipologi. Laporan tipologi sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang karena pemahaman tersebut dapat menjadi alat peringatan dini (early warning system) bagi komunitas industri jasa keuangan serta komunitas penegak hukum. Dengan demikian semua pihak yang terkait dapat mencermatinya dan menjadi lebih berhati - hati dalam melakukan transaksi, sehingga dapat menciptakan sistem keamanan di lingkungan komunitasnya yang bebas dari segala jenis kejahatan pencucian uang. Pada tahun 2010 PPATK merencanakan menyusun 5 laporan tipologi dan realisasi laporan tipologi adalah sebanyak 6 laporan yang didokumentasikan menjadi 2 buku yang dikeluarkan secara semesteran atau 120% dari target yang telah direncanakan. Laporan hasil riset tipologi berdasarkan jenis industri pihak pelapor adalah sebagai berikut: a. Perbankan: i. PNS dan Rekanan menggunakan rekening “Joint Account“ yang diduga untuk menampung dana suap. ii. PNS
menggunakan SDB (Safe Deposit Box) di Bank sebagai Sarana
Penyimpanan dana yang diduga dari tindak pidana iii. Penerimaan Travel Cheque (TC) yang diduga merupakan sarana suap bagi Politically Exposed Person (PEP). iv. Penyalahgunaan dana operasional perusahaan oleh pejabat terkait dengan menggunakan rekening kartu kredit untuk menampung hasil tindak pidana. b. Pasar Modal: i. Penggunaan Profil Nasabah High Risk Country untuk melakukan Manipulasi Pasar dan Pencucian Uang. ii. Penggunaan rekening Efek Margin (transaksi margin trading/perdagangan efek margin) untuk melakukan Pencucian Uang. c. Asuransi. i. Pembelian polis Unit Links oleh PEP yg diikuti dengan pencairan polis sebelum jatuh tempo. 28
ii. Pembelian polis Unit Links oleh anak dari PEP yg diikuti dengan pembayaran premi tambahan dalam jumlah besar dan diikuti pencairan premi tambahan tersebut dalam waktu singkat. d. Pedagang Valuta Asing. i. Penjualan valas dengan perantara orang lain (pihak ketiga) atas perintah dari PEP tanpa menggunakan surat kuasa. ii. Pembelian valas dengan perantara orang lain (pihak ketiga) atas perintah dari PEP tanpa menggunakan surat kuasa. iii. Penjualan valas dengan perantara orang lain (pihak ketiga) untuk disumbangkan kepada Partai Politik peserta Pemilu. e. Lembaga Pembiayaan i. Penggunaan pihak ketiga sebagai pihak pembayar cicilan leasing secara sekaligus yang nilai nominalnya besar ii. Penggunaan pihak ketiga sebagai pihak pembayar uang muka (down payment) yang nilai nominalnya besar.
4. Tersusunnya Laporan Statistik LTKM Selain menyusun laporan tipologi dan laporan analisis strategis, kegiatan riset juga melakukan penyusunan laporan statistik dimana pada tahun 2010 PPATK merencanakan 14 laporan statistik berupa 12 laporan statistik bulanan dan 2 laporan statistik bulanan, pada tahun ini seluruh target
tersebut telah dapat
direalisasikan. Laporan statistik merupakan salah satu sumber bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam tatanan sosial, kelembagaan dan bermasyarakat khususnya dalam ruang lingkup PPATK sebagai lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta memberikan gambaran performance PPATK yang akurat kepada pemangku kepentingan PPATK.
5. Tersusunnya Hasil Riset Analisis Strategis Selain untuk penyusunan laporan tipologi, hasil analisis juga digunakan untuk penyusunan analisis strategis. Analisis strategis menjadi kegiatan yang perlu disusun mengingat dalam perkembangannya, modus pencucian uang semakin hari 29
semakin kompleks dan canggih seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaku TPPU tersebut semakin mengkhawatirkan dewasa ini, maka diperlukan suatu kegiatan analisis strategis untuk mengetahui bagaimana suatu tindak pidana atau TPPU terjadi dan upaya pencegahan yang diperlukan untuk meminimalisasi tindak pidana tersebut. Analisis Strategis adalah proses untuk mengembangkan pengetahuan (strategic intelligence) untuk digunakan dalam membentuk pola kerja FIU di masa yang akan datang. Karakteristik utama dari strategic intelligence adalah tidak berhubungan dengan kasus perorangan, tetapi lebih kepada isu-isu baru dan trend (kecenderungan). PPATK pada tahun 2010 merencanakan 18 laporan analisis strategis dimana target tersebut dapat direalisasikan sebanyak 19 laporan analisis strategis atau 105% dari target yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil riset analisis strategis, dapat digambarkan kecenderungan (trend) sebagai berikut: a) Trend Meningkat Trend tindak pidana korupsi tetap menunjukan peningkatan secara signifikan dibandingkan tindak pidana lainnya. Di samping meningkat, korupsi dan penipuan merupakan tindak pidana yang paling sering dilaporkan oleh PPATK. Tindak pidana narkotika dan penyuapan juga cenderung meningkat namun tidak sering terjadi apabila dibandingkan dengan korupsi dan penipuan. b) Trend yang Berkelanjutan Berdasarkan atas peningkatan jumlah hasil analisis yang dilaporkan maka tindak korupsi, penipuan, narkotika dan penyuapan diperkirakan akan masih tetap banyak dilakukan. Pada tindak pidana korupsi modus oparandi yang berkelanjutan adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh PEP dengan melibatkan pihak ketiga dan penyalahgunaan APBN/PBD oleh bendahara/pemegang kas di instansi-instansi pemerintah. Selain itu, trend lainnya yang masih berlanjut ditemukan oleh PPATK adalah cuckoo smurfing. Dengan modus ini, pelaku tindak pidana menggunakan money remmitance untuk sarana pencucian uang hasil tindak pidana psikotropika.
30
c) Trend menurun Sama dengan trend periode sebelumnya, tahun 2010 belum dapat diidentifikasi trend tindak pidana yang menurun. d) Trend Baru Muncul Terdapat temuan baru berupa pemberian dana oleh pihak ketiga kepada petugas suatu instansi pemerintah ditransaksikan melalui rekening milik pribadi, istri, anak ataupun pihak kerabat lainnya dari pegawai dimaksud. Patut diduga hal ini merupakan indikasi terjadinya gratifikasi. Tercapainya hasil riset dari target yang telah direncanakan dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang memadai serta kemampuan dari peneliti yang semakin meningkat dengan didukung oleh training, workshop dan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian di PPATK. Selain hal-hal tersebut di atas, kemampuan peneliti dalam mengeksplorasi data semakin baik, sehingga mempermudah dan mempercepat dalam penyelesaian riset yang dilakukan. Hal ini didukung dengan kemampuan mengolah data secara mandiri oleh SDM di PPATK serta rasa keingintahuan dari peneliti yang tinggi terhadap permasalahanpermasalahan yang ada berkaitan dengan TPPU sehingga membuat banyaknya riset yang bisa dilakukan. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 1.800.000.000,00 digunakan sebesar Rp 1.328.115.025,00 atau sebesar 73,78 %. Dengan tingkat capaian output maupun outcome yang rata-rata 100% dapat dikatakan bahwa sudah terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.
6. Penyelidikan dugaan TPPU Pada tahun 2010 PPATK merencanakan 100 kasus penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perencanaan kegiatan penyelidikan tersebut
didasarkan
atas
Rancangan
Undang
Undang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PP TPPU) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR pada tahun 2008. Dalam perkembangan pembahasan dengan DPR, klausula penyelidikan pada RUU PP TPPU ternyata diubah substansinya menjadi kewenangan pemeriksaan. Dengan disahkannya RUU PP TPPU menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai 31
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) pada tanggal 22 Oktober 2010, maka PPATK mendapat amanah untuk melakukan kegiatan pemeriksaan. Dengan demikian kegiatan penyelidikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan. Selain itu pelaksanaan kewenangan pemeriksaan harus didasarkan pada Peraturan Pelaksanaan UU PP TPPU yang masih dalam proses penyelesaian.
Sasaran 3 : PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PPATK DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TPPU PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia, maka peran tersebut perlu diwujudkan antara lain dalam bentuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri serta penguatan hukum dan perundangundangan. Berkenaan dengan hal tersebut sasaran PPATK adalah peningkatan peran dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU. Untuk mengukur kinerja sasaran tersebut, PPATK telah merumuskan dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai. Berikut ini capaian kinerja selama tahun 2010 terkait dengan pencapain sasaran strategis peningkatan peran dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU.
Tabel 3.8 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Peningkatan Peran Dan Fungsi PPPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas TPPU Capaian
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 dokumen
2 dokumen *
200%
1 dokumen
4 dokumen *
400%
1
2
Tersusunnya laporan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan Rencana implementasi Stranas 2010 Tersusunnya laporan pelaksanaan Strategi Nasional,
(%)
32
Capaian
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6 dokumen
11 dokumen
183,3%
5 kegiatan
7 kegiatan
140%
200 dokumen
140 dokumen
70%
18 kegiatan
13 kegiatan
72%
1 kegiatan
1 kegiatan *
100%
7 naskah
7 naskah
100 %
2 naskah
2 naskah
100%
8 dokumen
24 dokumen
300%
9 kegiatan
12 kegiatan
133 %
10 dokumen
7 dokumen
70%
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
implementasi rekomendasi hasil Mutual Evaluation Report, dan kebijakan NPO Terselenggaranya penandatanganan naskah MoU dengan FIU negara lain maupun lembaga terkait di dalam negeri Terselenggaranya asistensi/koordinasi penanganan TPPU dengan aparat penegak hukum. Tersampaikannya HA atas inquiry ke penyidik Terjalinnya kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional di bidang TPPU dan terpenuhinya iuran keanggotaan APG dan Egmont Group sebagai bentuk komitmen PPATK/Indonesia Terciptanya kemampuan FIU yang diberi bantuan serta meningkatnya kredibilitas PPATK di dunia internasional Penyempurnaan RUU TPPU dan tersusunnya draft peraturan pelaksanaan UU TPPU yang komprehensif Tersusunnya draft naskah akademis RUU Perampasan Aset dan draft RUU Perampasan Aset Tersusunnya laporan bantuan teknis hukum kepada apgakum dalam penyelesaian perkara dan tersampaikannya BAP ahli Terselenggaranya sosialisasi agar tercapai persamaan persepsi dalam membangun rezim anti pencucian uang Penyempurnaan modul sosialisasi terkait rezim anti
(%)
33
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Capaian (%) (5)
pencucian uang, kelembagaan PPATK, UU TPPU dan Pendanaan Terorisme
1. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Stranas 2009 dan Rencana Implementasi Stranas 2010 Implementasi rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia memerlukan strategi nasional sebagai pedoman penegakan hukum di bidang TPPU dan pendanaan terorisme. Dengan tersusunnya Stranas tersebut diharapkan instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang TPPU dan pendanaan terorisme dapat memiliki acuan serta arah kebijakan dan strategi masing–masing instansi dalam mengimplementasikannya serta koordinasi dan kerjasama antar instansi. Pada tahun 2010, PPATK merencanakan untuk melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan Rencana implementasi Stranas 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPATK telah melaksanakan pertemuan dalam tingkat domestik terkait TPPU dan pendanaan terorisme yang menghasilkan 2 dokumen atau 200% melebihi dari target. Realisasi 2 dokumen tersebut terdiri dari laporan perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan penyusunan rencana implementasi Stranas 2010. Secara umum Stranas yang telah disusun mengatur tentang hal – hal sebagai berikut : a. Pembuatan Single Identity Number (nomor identitas tunggal); b. Penyelesaian
Pembahasan
RUU
TPPU,
Peraturan
Pelaksana
dan
Implementasinya; c. Pengelolaan Database Secara Elektronis dan Ketersambungan (Connectivity) Database yang Dimiliki oleh Beberapa Instansi Terkait; d. Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan; e. Pengefektifan Penerapan Penyitaan Aset (Asset Forfeiture) dan Pengembalian Aset (Asset Recovery); f. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Kampanye Publik; 34
g. Peningkatan Kerjasama Internasional; h. Penguatan Pengaturan Tentang Alternative Remittance System dan Wire Transfer; i. Penanganan sektor Non Profit Organisations (NPO).
2. Tersusunnya
Laporan
Pelaksanaan
Strategi
Nasional,
Implementasi
Rekomendasi Hasil Mutual Evaluation Report, dan Kebijakan NPO Pada tahun 2010, PPATK merencanakan untuk melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional, Implementasi Rekomendasi hasil Mutual Evaluation Report, dan kebijakan NPO. Sampai dengan akhir tahun
2010
kegiatan dimaksud telah terealisasi 4 dokumen atau 400% dari target. Dokumen laporan dimaksud adalah : a. Evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional tahun 2009 b. Rencana kegiatan Strategi Nasional tahun 2010 c. Tindak lanjut dan perkembangan implementasi pelaksanaan rekomendasi Mutual
Evaluation Report
yang dilaksanakan di masing-masing instansi
terkait d. Penyusunan pedoman Non Profit Organization (NPO Domestic Review)
3. Terselenggaranya Penandatanganan Naskah Mou Dengan FIU Negara Lain Maupun Lembaga Terkait Di Dalam Negeri Pada
tahun
2010,
PPATK
merencanakan
kerjasama
dalam
bentuk
penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU dengan instansi domestik yaitu 3 MoU dan 3 MoU lainnya dengan instansi luar negeri. Secara umum kegiatan MoU dimaksudkan untuk melaksanakan kerjasama dalam hal pertukaran informasi, pelatihan, audit kepatuhan, penelitian, penanganan kasus hukum di bidang TPPU dan Pendanaan Terorisme. Realisasi dari kegiatan penandatanganan MoU telah tercapai melebihi target yang direncanakan yaitu 7 MoU dengan instansi domestik dan 4 MoU dengan instansi luar negeri. Pelaksanaan penandatanganan MoU dengan instansi domestik yaitu : a. Bank Indonesia b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) c. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) 35
d. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) e. Setjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) f. Universitas Mataram g. Universitas Syiah Kuala NAD
Pelaksanaan penandatanganan MoU dengan instansi luar negeri yaitu : a. Solomon Islands Financial Intelligence Unit b. Qatar Financial Information Unit c. UAE Financial Intelligence Unit d. The State Bank of Vietnam
4. Terselenggaranya Asistensi/Koordinasi Penanganan TPPU Dengan Aparat Penegak Hukum PPATK selalu berupaya untuk membantu aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam menangani tindak pidana pencucian uang pada khususnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPATK telah merencanakan beberapa kegiatan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme baik secara nasional maupun internasional. Pada tahun 2010, PPATK merencanakan untuk memberikan asistensi kepada 7 Kepolisian Daerah dan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut mencapai 140% atau terlaksana melebihi dari target yang direncanakan. Adapun kegiatan asistensi yang telah dilaksanakan selama tahun 2010 meliputi : a.
Polda Sumatera Utara,
b.
Polda Sulawesi Selatan,
c.
Polda Aceh,
d.
Polda Kalimantan Timur,
e.
Polda Nusa Tenggara Barat,
f.
Polda Jambi
g.
Polda Surabaya.
Melalui kegiatan asistensi ini, PPATK bertujuan untuk menjelaskan mekanisme permintaan informasi kepada PPATK serta membantu pihak Polda dalam hal penanganan kasus, khususnya untuk kasus-kasus terkait TPPU dan Pendanaan
Terorisme. Terlaksananya
kegiatan asistensi ke Polda-Polda 36
dikarenakan meningkatnya permintaan dari Polda-Polda kepada PPATK untuk memperdalam pengetahuan para aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang TPPU dan Pendanaan Terorisme. Namun, terdapat pula kendala yang dihadapi yaitu dalam berkoordinasi dengan penyidik yang langsung menangani Hasil Analisis PPATK di Polda dikarenakan adanya kebijakan rotasi terhadap penyidik di internal Polri. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang baik dengan penyidik lama dan penyidik baru yang menangani Hasil Analisis PPATK tersebut.
5. Tersampaikannya HA atas Inquiry Ke Penyidik Pada tahun 2010, PPATK merencanakan 200 pertukaran informasi dengan instansi domestik dan Financial Intellegence Unit (FIU). Realisasi kegiatan tersebut terkait dengan pertukaran informasi intelijen keuangan dengan instansi domestik dan luar negeri sebesar 140 pertukaran informasi atau 70% dari target. Adapun jumlah permintaan informasi (inquiry) yang ditindaklanjuti kepada penyidik dalam negeri dari Bulan Januari - Desember 2010 adalah sebanyak 91 Hasil Analisis. Tabel 3.9 Penyampaian Hasil Analisis
Sedangkan pertukaran informasi yang dilakukan dengan FIU negara lain diantaranya adalah menerima permintaan informasi (incoming mutual request) sebanyak 49 kali, mengirimkan permintaan informasi (outgoing mutual request) sebanyak 5 kali, menerima informasi spontan (incoming sponteneous information) sebanyak 11 kali, dan mengirimkan informasi spontan (outgoing spontaneous 37
information) sebanyak 1 kali. Dari Bulan Januari - Desember 2010, jumlah permintaan informasi (inquiry) yang ditindaklanjuti dengan pihak FIU adalah 49 kali, sedangkan hingga akhir tahun 2010, jumlah kumulatif pertukaran informasi dengan pihak FIU adalah 406 kali. Pertukaran informasi tersebut dilaksanakan dengan FIU-FIU negara lain, seperti Australia, Amerika Serikat, Slovakia, Venezuela, Luxemburg, Brunei Darussalam, Malaysia, Jepang, Bahrain, Albania, Belgium, Singapura, Mauritius, dan lain-lain. Tabel 3.10 Pertukaran Informasi Type of exchange
Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
8
14
29
26
42
18
21
5
163
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
0
17
22
16
22
29
43
49
198
Spontaneous Incoming Information
0
0
4
2
2
5
13
11
37
Spontaneous Outgoing Information
0
2
0
1
1
0
3
1
8
TOTAL
8
33
55
45
67
52
80
66
406
Belum tercapainya realisasi kegiatan pertukaran informasi dengan instansi domestik dan FIU luar negeri disebabkan antara lain karena permintaan informasi yang diterima oleh PPATK sesuai dengan kebutuhan permintaan informasi dari apgakum maupun instansi terkait lainnya dimana hal tersebut berbeda-beda dan jika informasi yang diminta memerlukan adanya koordinasi dengan pihak PJK maka hal itu membutuhkan waktu dalam pemenuhan permintaan informasi tersebut. Solusi dari kendala di atas adalah instansi yang meminta informasi keuangan kepada PPATK agar dapat memberikan informasi pendukung yang 38
lengkap sesuai dengan format permintaan informasi yang telah disosialisasikan kepada penyidik. Hal ini dimaksudkan agar proses permintaan informasi kepada PJK dapat lebih mudah dan cepat dan PPATK dapat segera memberikan jawaban atas permintaan informasi kepada instansi peminta.
6. Terjalinnya Kerjasama yang Lebih Erat Dengan Organisasi Internasional di Bidang TPPU dan Terpenuhinya Iuran Keanggotaan APG dan Egmont Group Sebagai Bentuk Komitmen PPATK/Indonesia Sebagai bagian dari masyarakat internasional di bidang anti pencucian uang, PPATK mewakili Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota APG dan Egmont Group. Keanggotaan PPATK pada organisasi tersebut merupakan bentuk komitmen PPATK/Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme. Pada tahun 2010, PPATK merencanakan 18 kegiatan terkait dengan terjalinnya kerjasama yang erat dengan organisasi internasional di bidang TPPU dan Pendanaan Terorisme. Realisasi dari kegiatan tersebut selama tahunb 2010 adalah 11 frekuensi kegiatan atau 61% dari target. Rincian realisasi kegiatan tersebut adalah yaitu a. 2 kali pertemuan FATF yang diselenggarakan di Abu Dhabi-Uni Emirat Arab dan Paris-Perancis, b. 1 kali pertemuan Tahunan Egmont Group yang diselenggarakan di CartagenaColombia, c. 1 kali pertemuan Tahunan APG yang diselenggarakan di Singapura, d. 1 kali pertemuan APG Typologies Workshop yang diselenggarakan di DhakaBangladesh, e. 2 kali pertemuan Egmont Working Group yang diselenggarakan di Mauritius dan Moldova, f. 1 kali pertemuan SOMTC yang diselenggarakan di Manila-Filipina, g. 1 kali pertemuan Interpol yang diselenggarakan di Doha, Qatar, dan h. 2 kali pertemuan PBB yang diselenggarakan di Wina-Austria dan SalvadorBrazil. Pencapaian realisasi sebesar 61% dari kegiatan tersebut antara lain disebabkan PPATK tidak menghadiri pertemuan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas
39
pokok dan fungsi PPATK yang diselenggarakan oleh pihak organisasi internasional. 7. Terciptanya Kemampuan FIU yang Diberi Bantuan Serta Meningkatnya Kredibilitas PPATK di Dunia Internasional PPATK ikut berperan aktif di dunia internasional dengan memberikan dukungan dan bantuan kepada suatu negara sebagai upaya untuk mengembangkan rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme negara tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan koordinasi dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta untuk memberikan citra positif di dunia internasional mengenai komitmen Indonesia/PPATK dalam upaya turut membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di dunia internasional. Pada tahun 2010, PPATK merencanakan 1 kegiatan terkait dengan terciptanya kemampuan FIU yang diberi bantuan serta meningkatnya kredibilitas PPATK di dunia internasional yaitu bantuan teknis pada FIU kepada Solomon Island untuk menjadi anggota Egmont Group. Sampai dengan akhir tahun 2010 kegiatan tersebut telah terealisasi sepenuhnya.
8. Penyempurnaan RUU TPPU dan tersusunnya draft peraturan pelaksanaan UU TPPU yang komprehensif Tahun 2010 merupakan tahun terakhir Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PP-TPPU) berada di lembaga legislatif. Pada tanggal 22 Oktober 2010 RUU PP-TPPU telah disahkan dan diundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pada tahun 2010 PPATK merencanakan kegiatan Penyempurnaan RUU TPPU dan tersusunnya draft peraturan pelaksanaan UU TPPU yang komprehensif sebanyak 7 naskah. Sampai dengan akhir tahun 2010 kegiatan tersebut telah terealisasi sepenuhnya dengan rincian sebagai berikut : a. Dokumen finalisasi RUU TPPU; b. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pihak Pelapor (amanat Pasal 17 ayat 2 UU TPPU);
40
c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK (amanat Pasal 46 UU TPPU); d. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK (amanat Pasal 58 ayat (2) UU TPPU); e. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK (amanat Pasal 60 UU TPPU); f. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia (amanat Pasal 62 ayat (3) UU TPPU); g. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (amanat Pasal 92 ayat (2) UU TPPU). Kendala yang ditemui di dalam Penyempurnaan RUU TPPU dan tersusunnya draft peraturan pelaksanaan UU TPPU antara lain: a. Adanya perbedaan persepsi antar instansi terkait di dalam penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan; b. Birokrasi yang relatif cukup panjang yang menyebabkan pengesahan peraturan pelaksana UU No.8 Tahun 2010 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan; Adapun penyelesaian terhadap kendala antara lain: a. Perlunya penyamaan persepsi antar instansi terkait di dalam penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan; b. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempercepat pengesahan peraturan perundang-undangan dimaksud.
9. Tersusunnya draft naskah akademis RUU Perampasan Aset dan draf RUU Perampasan Aset Berdasarkan program Strategi Nasional (STRANAS) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2007-2011 No.5, yang diresmikan secara langsung oleh Presiden RI tanggal 17 April 2007, mengamanatkan bahwa perlunya penyusunan RUU tentang Perampasan Aset di Bidang Tindak Pidana. Penyusunan RUU Perampasan Aset ini juga merupakan tindak lanjut dari ratifikasi konvensi internasional yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu: Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convension Against Corruption/UNCAC, 2003) yang telah 41
diratifikasi dengan UU No.7/2006 dan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes/UN-CATOC) telah diratifikasi dengan UU No.5/2009. Bagi PPATK penyusunan RUU tersebut sejalan dengan rekomendasi ke-3 Financial Action Task Force (FATF) atau Revised 40+9 Recommendations, yang merupakan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 2010 PPATK merencanakan kegiatan terkait dengan penyusunan naskah akademis RUU Perampasan Aset dan draft RUU Perampasan Aset sebanyak 2 dokumen. Kegiatan tersebut telah terealisasi sepenuhnya atau 100% dari target. Pelaksanaan realisasi tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan penyusunan naskah akademis dan draft RUU tentang Perampasan Aset di Bidang Tindak Pidana. Pada akhir tahun 2010 RUU Perampasan Aset berhasil tercantum dalam Prolegnas sebagai RUU Prioritas Tahun 2011 dan diharapkan dapat disahkan pada akhir tahun 2011. Secara umum kendala yang dihadapi dalam penyusunan RUU yang dimaksud antara lain adalah adanya perbedaan persepsi antar instansi terkait dengan perampasan aset tindak pidana. Adapun solusi yang dilakukan adalah mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan penyamaan persepsi terkait perampasan aset.
10. Tersusunnya Laporan Bantuan Teknis Hukum Kepada Apgakum Dalam Penyelesaian Perkara Dan Tersampaikannya BAP Ahli Kegiatan pemberian pendapat dan bantuan hukum bertujuan untuk memberikan bantuan hukum berupa pelaksanaan diskusi ataupun pemberian pendapat hukum secara tertulis, akan interpretasi suatu pasal yang terdapat dalam UU TPPU dan pelaksanaanya di lapangan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus TPPU, sedangkan pemberian keterangan ahli bertujuan untuk membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang di tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan. Pada tahun 2010, PPATK telah merencanakan untuk melakukan kegiatan pemberian pendapat hukum dan bantuan teknis hukum kepada aparat penegak hukum serta pemberian keterangan ahli di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 42
sebanyak 8 (delapan) dokumen. Kegiatan dimaksud telah terealisasi sesuai dengan rencana bahkan melebih dari target yang direncanakan yaitu 24 dokumen atau 300 % dari target. Realisasi kegiatan pemberian keterangan ahli yang melebihi target disebabkan antara lain meningkatnya penggunaan UU TPPU sebagai dasar hukum pengenaan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan ini sebagai dampak dari serangkaian kegiatan PPATK antara lain sosialisasi, asistensi, bantuan hukum dan koordinasi dengan aparat penegak hukum Adapun rincian pemberian keterangan ahli terkait tindak pidana pencucian uang baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan adalah sebagai berikut: Tabel 3.11 Pemberian Keterangan Ahli No. 1.
Tersangka/Terdakwa Adiyansyah Bin Iwansyah
TAHUN
Tindak Pidana Asal
2010
Penggelapan, Penipuan dan atau Pemalsuan
2.
Asep Tatang Suryata H dkk
2010
Perbankan
3.
Cahyono Syam Sasongko
2010
Korupsi, Penggelapan, dan atau Perbankan
4.
Fransiskus Januarta dan Jeffry
2010
Pencurian dan atau Pemalsuan
5.
Gayus
2010
Korupsi
2010
Korupsi
Halomoan
P
Tambunan, Andi Kosasih dkk 6.
Haposan Hutagalung SH dan Lambertus P Ama
7.
Haryanto
2010
Perbankan
8.
Herysawati Bakri
2010
Korupsi, Perbankan, Penggelapan
9.
Jodi Haryanto
2010
Pemalsuan Surat, Penggelapan
10.
Joko Suripto
2010
Pencurian, Penipuan, dan atau Penggelapan
11.
Jumratul Adawiyah
2010
Perbankan
12.
Lambertus P Ama, dkk
2010
Korupsi
13.
Lilik Siswanto, dkk
2010
Perbankan 43
No.
Tersangka/Terdakwa
TAHUN
Tindak Pidana Asal
14.
Lihan bin H Bahri
2010
Perbankan
15.
Lista Adriani
2010
Korupsi, Perbankan, Penggelapan
16.
M Jafar
2010
Psikotropika
17.
Riska Mawarsari
2010
Penipuan
18.
Rizal Nuraref Meido
2010
Perbankan, Pencurian
19.
Robert Tantular, dkk
2010
Perbankan
20.
Sugianto
2010
Pencurian
21.
Umar Sugianto dan edi als
2010
Penipuan, Penggelapan, Tindak
Albert Wijaya
Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
22.
Tarmuji, Frinaldi, dkk
2010
Penipuan
23.
Thomas Tansah
2010
Penipuan Dan Atau Penggelapan
24.
Wahyu Saifitri Rupaat
2010
Penggelapan Dan Perbankan
Adapun kendala di dalam pemberian bantuan teknis hukum serta keterangan ahli antara lain: 1. Seringkali penyidik belum memberikan laporan kemajuan atau resume dari suatu perkara sehingga PPATK belum dapat menindaklanjuti permintaan keterangan ahli; 2. Kurangnya pemahaman dari penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang; 3. Adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum di bidang tindak pidana pencucian uang Adapun penyelesaian atas kendala dimaksud antara lain: 1. Dilaksanakannya koordinasi secara intensif kepada penyidik yang meminta keterangan ahli; 2. Dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang;
44
11. Terselenggaranya Sosialisasi Agar Tercapai Persamaan Persepsi Dalam Membangun Rezim Anti Pencucian Uang Sosialisasi rezim anti pencucian uang terus menerus diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia. Penentuan kota-kota tujuan sosialisasi dilihat dari kebutuhan informasi umum akan rezim anti pencucian uang dan implementasi UU TPPU. Tujuan dari kegiatan ini untuk memperoleh persamaan persepsi akan UU TPPU baik di kalangan aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan, new reporting parties, akademisi dan masyarakat umum. Pada tahun 2010, PPATK telah merencanakan kegiatan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan, pihak pelapor baru (new reporting parties), akademisi dan masyarakat sebanyak 6 (enam) kegiatan. Kegiatan tersebut terealisasi sebanyak 6 (enam) kegiatan atau 100% dari target. Rincian realisasi dimaksud adalah sosialisasi kepada Apgakum, PJK, PJB, Akademisi, dan masyarakat di 6 kota yaitu : a. Semarang; b. Gorontalo; c. Banjarmasin; d. Palembang; e. Banda Aceh; f. Jakarta. Secara umum kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya waktu pelaksanaan sehingga peserta belum sepenuhnya memahami materi sosialisasi. Adapun penyelesaian dari kendala yang dihadapi adalah penambahan waktu sosialisasi dan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
12. Penyempurnaan Modul Sosialisasi Terkait Rezim Anti Pencucian Uang, Kelembagaan PPATK, UU TPPU dan Pendanaan Terorisme Dalam rangka standarisasi materi dan pelaksanaan sosialisasi rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK menyusun modul sosialisasi terkait rezim anti pencucian uang, kelembagaan PPATK, UU TPPU dan Pendanaan Terorisme. Selain itu modul dimaksud juga berguna bagi bahan pelatihan bagi Apgakum, PJK, PJB, Akademisi, dan masyarakat. Pada tahun 2010, PPATK telah merencanakan untuk penyusunan dan penyempurnaan modul sosialisasi terkait rezim anti pencucian uang, kelembagaan 45
PPATK, UU TPPU dan Pendanaan Terorisme sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Sampai dengan akhir tahun 2010 kegiatan tersebut terlaksana sebanyak 7 (tujuh) dokumen. Rincian realisasi kegiatan tersebut adalah tersedianya modul yang terdiri dari : a. Silabus Program Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia. b. Modul I: Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia c. Modul II: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme d. Modul III: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Industri Perbankan e. Modul IV: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Industri Pasar Modal f. Modul V: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Industri Lembaga Keuangan Non Bank g. Modul VI: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Kendala yang ditemui di dalam penyusunan dimaksud adalah: a. Adanya penggabungan beberapa modul berdasarkan industri pihak pelapor. b. Terdapat kesulitan dalam melaksanakan harmonisasi materi modul terkait pihak pelapor baru yang disebabkan belum adanya peraturan atau pedoman yang mendukung terkait materi dimaksud. Penyelesaian yang dilakukan atas kendala yang dihadapi adalah membuat rancangan peraturan terkait dengan kewajiban pelaporan bagi penyedia barang dan jasa.
Sasaran 4 : PENINGKATAN PERANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KINERJA PPATK Penerimaan laporan yang diterima dari PJK terkait LTKM dan LTKT semakin meningkat setiap tahunnya, laporan – laporan tersebut harus ditindak lanjuti sesuai UU TPPU. Untuk menunjang pengolahan laporan – laporan dimaksud, perlu didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Jaringan teknologi informasi yang dapat membantu dan memudahkan pengelolaan laporan terutama kegiatan analisis atas transaksi keuangan mencurigakan. Selain 46
itu proses pengolahan/analisis laporan - laporan tersebut dengan menggunakan dukungan teknologi informasi harus mampu beroperasi secara berkelanjutan baik pada situasi normal ataupun darurat. Untuk mengukur kinerja sasaran 4 tersebut, PPATK telah merumuskan dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang telah ditetapkan. Berikut ini capaian kinerja selama tahun 2010 terkait dengan pencapain sasaran strategis peningkatan perananan teknologi dan informasi dalam mendukung kinerja PPATK. Menurut UU dibidang TPPU, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Berdasarkan kewenangan tersebut PPATK menjabarkannya dalam bentuk sasaran strategis PPATK dimana salah satunya adalah Peningkatan peranan teknologi dan informasi dalam mendukung kinerja PPATK. Indikator kinerja sasaran strategis bidang teknologi informasi (TI) PPATK adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Peningkatan Peranan Teknologi Dan Informasi Dalam Mendukung Kinerja PPATK No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Penyempurnaan sistem keamanan TI 5 dokumen
4 dokumen
80
Tersedianya sistem DRC PPATK dan 3 paket
3
100
pengembangan
aplikasi,
PPATK
sesuai
dengan
standar
keamanan TI 2
perangkat
lunak
sistem DRC
paket,
database, hardware
3
Pengembangan
Aplikasi
STR 3 aplikasi
3
aplikasi,
(suspicious transaction report), CTR
STR,
(cash transaction report), dan CBCC
dan CBCC
100
CTR
(cross border cash carrying) yang terintegrasi
47
4
Terintegrasinya database STR, CTR, 1 database
1 database,
CBCC
db GRIPS
80
1. Penyempurnaan Sistem Keamanan TI PPATK Sesuai Dengan Standar Keamanan TI Dalam rangka menjamin sistem keamanan TI, pada Tahun 2010 PPATK merencanakan kegiatan terkait dengan penyempurnaan sistem keamanan TI PPATK sesuai dengan standar keamanan TI sebanyak 5 dokumen. Sampai dengan akhir tahun 2010 realisasi dari kegiatan tersebut adalah tersedianya 4 dokumen atau 80% dari target. Rincian dari realisasi kegiatan ini adalah tersusunnya : a. SPO Pengelolaan Akun, b. SPO Permintaan Aplikasi, c. SPO Permintaan Akses Fisik dan Logical, dan d. SPO Permintaan Pemulihan Data. Belum terealisasinya kegiatan dimaksud antara lain dikarenakan terdapat kekeliruan perencanaan tentang Standar Prosedur Operasi (SPO) Pemberitahuan Kehilangan Data/Perangkat karena sebagian besar tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang TI yang seharusnya pengelolaan mengenai kehilangan data / perangkat merupakan cakupan tugas keamanan informasi. Solusi terhadap kendala tersebut adalah pembatalan terhadap penyusunan SPO dimaksud.
2. Tersedianya sistem DRC PPATK dan pengembangan perangkat lunak sistem DRC Pada tahun 2010, PPATK merencanakan pembuatan sistem aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi dan memiliki ketersediaan data yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan mekanisme replikasi data yang di akomodasi dalam penyediaan system DRC yang memiliki arsitektur sistem dengan reliabilitas tinggi untuk menunjang proses analisis dan pelaporan. Terkait dengan kegiatan tersebut PPATK merencanakan 3 paket kegiatan, sedangkan realisasinya adalah 100%. Rincian dari realisasi kegiatan tersebut adalah aplikasi, database dan perangkat keras pendukung DRC.
48
3. Pengembangan Aplikasi STR (suspicious transaction report), CTR (cash transaction report), dan CBCC (cross border cash carrying) yang terintegrasi Dalam rangka mendukung kinerja PPATK yang berbasis teknologi informasi yang bertugas untuk menerima pelaporan dari reporting parties, maka dibuatlah suatu sistem pelaporan terintegrasi yang digunakan untuk menampung data yang akan diolah menjadi informasi lanjutan untuk digunakan oleh penyidik dari Polri, Kejaksaan dan KPK. Aplikasi tersebut dibuat untuk mengoptimalisasi sistem pelaporan dari pihak pelapor (reporting parties) kepada pihak PPATK. Pada tahun 2010 terkait dengan kegiatan Pengembangan Aplikasi STR (suspicious transaction report), CTR (cash transaction report), dan CBCC (cross border cash carrying) yang terintegrasi direncanakan sebanyak 3 (tiga) aplikasi. Realisasi dari kegiatan tersebut adalah tersedianya 3 (tiga) aplikasi sesuai dengan yang direncanakan atau 100% dari target. Rincian dari realisasi kegiatan ini adalah: a. Aplikasi GRIPS STR, b. Aplikasi GRIPS CTR, c. Aplikasi GRIPS CBCC Aplikasi STR digunakan untuk pelaporan STR (laporan transaksi keuangan mencurigakan) oleh PJK yang disertai dengan modul analisis dan pengolahan laporan secara internal di PPATK, sedangkan aplikasi CTR digunakan untuk pelaporan CTR (laporan transaksi keuangan tunai) oleh PJK, sedangkan CBCC adalah aplikasi pelaporan CBCC (laporan pembawaan uang tunai lintas batas) yang digunakan oleh ditjen Bea Cukai. Khusus untuk aplikasi GRIPS STR, telah dilakukan sosialisasi kepada PJK sebanyak 2 sesi di Bandung dan Bali dengan jumlah peserta sekitar 600 orang.
4. Terintegrasinya Database STR, CTR, CBCC Dalam rangka mempercepat proses penyelesaian analisis STR, CTR dan CBCC diperlukan adanya database yang terstruktur dan terintegrasi. Terkait dengan kegiatan
dimaksud, PPATK pada tahun 2010 merencanakan 1 (satu)
database dan realisasi adalah sebanyak 1 (satu) database atau 80% dari target. Belum tercapainya kegiatan tersebut sebagaimana yang direncanakan antara lain disebabkan integrasi terkait perubahan kompleksitas aplikasi sesuai dengan 49
mekanisme kerja, sehingga memerlukan penyesuaian yang membutuhkan waktu relatif lama. Solusi terhadap kendala dimaksud antara lain adalah migrasi database lama ke database baru memerlukan tambahan berbagai konversi indikator mekanisme kerja/workflow pada database yang terintegrasi.
Sasaran 5 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN INTERNAL Sebagai suatu organisasi yang mempunyai tugas pengumpulan dan analisis data-data transaksi keuangan, PPATK juga mengolah database yang bersifat online dengan PJK. Database dan program-program aplikasinya merupakan satu kesatuan sistem yang diolah di pusat pengolahan data dengan komputer. Agar suatu sistem tetap dapat berjalan dengan baik dalam situasi dan kondisi darurat maka diperlukan backup sistem yang handal atau sering disebut dengan istilah Data Recovery Centre (DRC). Untuk mengukur kinerja sasaran 5 tersebut, PPATK telah merumuskan dan menetapkan indicator kinerja beserta target yang telah ditetapkan. Berikut ini capaian kinerja selama tahun 2010 terkait dengan pencapain sasaran strategis penyediaan dan pengembangan manajemen internal PPATK.
Tabel 3.13 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Manajemen Internal PPATK No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
% Capaian (5)
Terwujudnya pembangunan gedung DRC: a. Tanah
a. -
a. 5.648 m2
a.
b. Bangunan
b. 2.200 m2
b. 2.800 m2
b. 91,4%
c. Mesin dan Peralatan
c. 17 unit
c. 17 unit
c. 100%
d. Perlengkapan sarana Gedung
d. 1 paket
d. 1 paket
d. 100%
e. Meubelair Gedung DRC
e. 74 unit
e. -
e. 0 %
50
PPATK merencanakan pengadaan lahan untuk DRC dan gudang arsip seluas +2.000 m2. Kegiatan pengadaan lahan tersebut telah dilaksanakan. Lahan yang digunakan oleh PPATK untuk DRC dan gudang arsip tersebut diperoleh dari tanah eks-BPPN yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Tanah gedung DRC dan Arsip PPATK diperoleh dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK-69/KM.6/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Properti EksBPPN Berupa Tanah yang terletak di Jawa Barat kepada PPATK seluas 5.648 m2. Berdasarkan keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Serah Terima dokumen antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kepala PPATK pada tanggal 26 Mei 2010. Selanjutnya dilakukan proses seleksi / pelelangan umum untuk menentukan
Konsultan
Perencana
Konstruksi,
konsultan
Manajemen
Konstruksi, dan Pelaksana Konstruksi mulai bulan Juni tahun 2010. Proses pembangunan gedung DRC dan Arsip PPATK dimulai pada tanggal 22 September 2010 dan direncanakan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2010. Sampai dengan akhir tahun 2010, proses pembangunan Gedung DRC dan Arsip PPATK baru mencapai 91,4%. Menurut pendapat dari pihak Pelaksana Konstruksi, hal tersebut disebabkan antara lain kondisi cuaca dalam masa pembangunan gedung yang ekstrem seperti hujan yang terus menerus dan kabut tebal yang mengakibatkan berkurangnya jarak pandang, sehingga menghambat proses pembangunan. Namun demikian, PPATK telah melakukan upaya penyelesaian dalam bentuk pengawasan dan akan bertekad terus melaksanakan penyelesaian pembangunan tersebut pada tahun 2011. Berkenaan dengan pembangunan Gedung DRC dan Arsip PPATK, maka dilakukan juga pengadaan mesin dan peralatan, pengadaan perlengkapan kantor, dan pengadaan meubelair. Realisasi pengadaan tersebut telah terlaksana 100% kecuali pelaksanaan pengadaan meubelair. Belum terlaksananya pengadaan meubelair dimaksud dikarenakan belum selesainya pembangunan Gedung DRC dan Arsip PPATK. Namun demikian, PPATK berencana melaksanakan pengadaan meubelair Gedung DRC dan Arsip PPATK pada tahun anggaran 2011.
51
Sasaran 6 : PENGUATAN INSTITUSI Untuk menjadi lembaga independen yang handal dan terpercaya dalam bidang intelejen keuangan, PPATK wajib menerapkan good governance dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Untuk mengukur kinerja sasaran 6 tersebut, PPATK telah merumuskan dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang telah ditetapkan. Berikut ini capaian kinerja selama tahun 2010 terkait dengan pencapaian sasaran strategis penguatan institusi
Tabel 3.14 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Penguatan Institusi No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Tersusunnya peraturan tentang sistem pola karir, pedoman standar kompetensi pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan peraturan kepegawaian lainnya Tersusunnya Laporan Keuangan PPATK tahun 2010 dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran PPATK Tersusunnya pedoman Manajemen Risiko. Tersedianya Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/ atau whistleblowing system (WBS)
2
3 4
4 peraturan
% Capaian (5)
3 peraturan
75
2 Dokumen
2 Dokumen
100%
1 set pedoman
1 set draft pedoman 100 %
85 %
100 % pelaporan pelanggaran ditindak lanjuti
100 %
1. Tersusunnya Peraturan Tentang Sistem Pola Karir, Pedoman Standar Kompetensi
Pegawai,
Penilaian
Kinerja
Pegawai
dan
Peraturan
Kepegawaian Lainnya. Hingga awal tahun 2010, PPATK mengajukan rancangan Undang – undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada pemerintah namun sampai dengan pertengahan tahun 2010 rancangan undang– 52
undang tersebut belum disahkan oleh pemerintah. Undang–undang tersebut akan membawa perubahan yang besar bagi organisasi dan ketatalaksanaan di PPATK karena dalam undang–undang tersebut mengamanatkan beberapa kewenangan yang mendorong bagi perubahan organisasi dan tata laksana. Kewenangan tersebut antara lain adalah kewenangan Kepala PPATK sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang akan membawa perubahan terhadap Manajemen dan Sumber Daya Manusia. PPATK menyadari bahwa sumber daya manusia yang handal dan kompeten merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seluruh instansi pemerintah, oleh karena itu PPATK perlu menyusun peraturan-peraturan kepegawaian. Dari 4 peraturan yang ditargetkan, hanya 3 peraturan yang terealisasi atau 75 % dari target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena PPATK masih menunggu penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan. 2. Tersusunnya Laporan Keuangan PPATK tahun 2010 dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran PPATK Laporan Keuangan PPATK merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan anggaran PPATK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Keuangan dimaksud mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Selama ini PPATK selalu berupaya untuk melaksanakan anggaran sesuai prinsip sederhana, hemat dan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Atas upaya tersebut maka sejak tahun 2006 hingga tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan PPATK pada tahun-tahun tersebut. Laporan Keuangan PPATK tahun 2010 saat ini telah selesai disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, serta dalam proses pemeriksaan oleh BPK. Berdasarkan pelaksanaan anggaran yang selalu diupayakan dengan prinsipprinsip pelaksanaan anggaran yaitu sederhana, hemat dan secara efektif dan efisien maka diharapkan opini BPK atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2010 adalah WTP. 53
3. Tersusunnya Pedoman Manajemen Risiko Manajemen Risiko pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses organisasi dan perubahan proses manajemen. Manajemen Risiko tidak berdiri sendiri atau terpisah dari kegiatan dan proses utama dari organisasi dan membantu manajemen untuk menyeimbangkan biaya operasional dan ekonomi untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Penekanan pada perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam Manajemen Risiko melalui penentuan tujuan kinerja organisasi, pengukuran, reviu dan modifikasi
terhadap proses, sistem, sumber daya,
kapabilitas serta keahlian dan keterampilan merupakan suatu kebutuhan penting yang harus selalu dilaksanakan. Dengan demikian PPATK harus bertujuan untuk mencapai kinerja pada tingkatan yang tertinggi sesuai kerangka kerja manajemen risiko dan pengambilan keputusan penting (critical decision making) yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2010 PPATK telah merencanakan untuk mengimplementasikan manajemen risiko dengan disusunnya 1 set pedoman manajemen risiko PPATK. Sampai dengan akhir tahun 2010 telah tersusun draft Pedoman Manajemen Risiko atau tercapai 85% dari target. PPATK belum berhasil mengimplementasikan manajemen risiko hal ini disebabkan pedoman manajemen risiko yang masih dalam proses finalisasi legal drafting untuk dijadikan Peraturan Kepala PPATK. Selanjutnya pada tahun 2011 PPATK akan mengimplementasikan manajemen risiko.
4. Tersusunnya
pedoman
Sistem
Pelaporan
Pelanggaran
(SPP)
atau
whistleblowing system (WBS). Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau whistleblowing system (WBS) merupakan suatu sistem yang efektif mencegah dan memberantas praktik pelanggaran atau penyimpangan dan atau praktik yang bertentangan dengan good governance dan pengendalian intern. PPATK memiliki dan mengutamakan komitmen terhadap transparansi, integritas dan akuntabilitas. Namun demikian, dalam pelaksanaan operasional sehari-hari PPATK mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran, penyalahgunaan, dan atau malapraktik yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi PPATK. Melalui SPP/WBS 54
diharapkan sebagai salah satu metoda deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Pada tahun 2010 PPATK merencanakan untuk menindaklanjuti atau memproses seluruh pelaporan pelanggaran (100%) yang dilaporkan kepada pengelola pelaporan pelanggaran (SPP)/ atau whistleblowing system (WBS). Kegiatan ini telah terealisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, selama tahun 2010 PPATK telah menerima 3 pelaporan pelanggaran yang telah ditindaklanjuti hingga menghasilkan Laporan Hasil Permintaan Keterangan atas pelaporan pelanggaran tersebut serta melakukan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi yang terdapat pada laporan dimaksud.
C. Realisasi Keuangan/APBN PPATK Tahun 2010 Realisasi anggaran belanja PPATK hingga tanggal 31 Desember 2010 telah dipertanggungjawabkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, yaitu mencapai Rp.64.163.331.917,- atau sebesar 56,33% dari total pagu. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari : 1. Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan (Kode : 01.01.24), terealisir Rp. 37.493.997.396,- dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan KODE
KEGIATAN
Anggaran
6801
Pengembangan sistem analisis dan kajian terhadap tipologi TPPU Sosialisasi dan penyamaan pemahaman kepada Apgakum, PJK, dan masyarakat tentang TPPU Penyediaan sarana dan prasarana kantor PPATK Pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional di bidang
6802
6803
6804
1,800,000,000
Realisasi (Rp.). 1,328,115,025
% 73.78%
1,329,000,000
796,183,045
59.91%
27,289,500,000
23,875,170,969
87.49%
5,111,000,000
2,791,989,519
54.63%
55
KODE
6805
6806
6807
6809
KEGIATAN pencucian uang Pengawasan pelaksanaan kepatuhan PJK dalam pelaporan TPPU Pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi pengolahan data Penyempurnaan peraturan perundangan, penelaahan dan pemberian nasehat hukum di bidang TPPU Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Jumlah
Anggaran
Realisasi (Rp.).
%
1,791,000,000
840,258,090
46.92%
15,000,000,000
7,037,872,868
46.92%
3,387,000,000
824,407,880
24.34%
5,000,000,000
0
0.00%
60,707,500,000
37,493,997,396
61.76%
2. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Kode : 01.01.09) terealisir Rp. 26.669.334.521,- dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik KODE
KEGIATAN
Anggaran
Realisasi (Rp.).
%
0001
Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Pelayanan Publik atau Birokrasi Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja Perencanaan / penyusunan / pengembangan program dan sistem prosedur Sistem Pengelolaan
24,104,168,000
15,059,545,193
62.48%
15,342,691,000
5,737,496,573
37.40%
3,355,209,000
1,165,347,619
34.73%
1,153,500,000
410,410,000
35.58%
3,925,840,000
1,470,102,217
37.45%
250,000,000
192,995,446
77.20%
75,000,000
0
0.00%
1,190,000,000
721,326,557
60.62%
0002
0003 0024
0051 0052 0073
0076
56
KODE
0081 0092
0095
0107
KEGIATAN
Anggaran
Realisasi (Rp.).
%
2,040,000,000
907,905,800
44.51%
Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas kementerian/lembaga Penyelenggaraan/peningka tan akuntansi pemerintah dan kekayaan milik negara
851,000,000
480,851,726
56.50%
843,000,000
475,931,051
56.46%
Pengadaan buku-buku dan bahan cetakan
75,000,000
47,342,339
63.12%
Jumlah
53,205,408,000
26,669,254,521
50.13%
Administrasi Keuangan Pengadaan Kendaraan
Realisasi anggaran PPATK hingga tanggal 31 Desember 2010 mencapai 56,33% dari total pagu. Rendahnya tingkat realisasi anggaran PPATK tahun 2010 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : a. Selama ini anggaran PPATK selalu diupayakan untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan anggaran, antara lain hemat, tidak mewah, efisien, efektif, dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta tugas pokok dan fungsi PPATK . Sehubungan dengan upaya tersebut, maka terjadi beberapa penghematan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2010, terutama dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas. b. Beberapa rencana kegiatan tahun 2010 belum dapat dilaksanakan, terutama kegiatan-kegiatan yang terkait dengan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU). UU Nomor 8 tahun 2010 baru diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Saat ini PPATK masih dalam tahap penyusunan perangkat hukum sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan UU tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2010 belum seluruh rencana kegiatan yang didasarkan atas UU tersebut dapat direalisasikan, antara lain kegiatan Pemeriksaan terkait TPPU (sebelumnya diusulkan kegiatan Penyelidikan TPPU), penyusunan
57
peraturan-peraturan pelaksanaan, serta sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan UU PP TPPU. c. Hingga akhir tahun 2010, PPATK belum memiliki Pegawai Tetap. Pengalihan status Pegawai Dipekerjakan dari beberapa instansi lain menjadi Pegawai Tetap PPATK hingga saat ini masih dalam proses, sehingga selama tahun 2010 PPATK tidak melaksanakan pembayaran gaji Pegawai Tetap. Hal ini berakibat masih rendahnya realisasi Belanja Pegawai Tahun 2010. d. Sebagian besar aset PPATK merupakan aset baru yang masih dapat berfungsi secara optimal, sehingga belum memerlukan pemeliharaan yang sifatnya berkala. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk aset PPATK yang memiliki frekuensi tingkat pemakaian tinggi seperti pemeliharaan kendaraan operasional, server, dan gedung. Hal ini berdampak pada penghematan anggaran Belanja Pemeliharaan, karena anggaran yang dialokasikan berdasarkan Standar Biaya Umum tidak semuanya terealisasi.
58
BAB IV PENUTUP PPATK sebagai lembaga independen dan focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU tersebut bertujuan untuk mendukung upaya-upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kejahatan, khususnya TPPU.. Secara umum kinerja PPATK pada tahun 2010 dapat dinyatakan berhasil, hal ini tercermin dari pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Beberapa kegiatan pokok yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU antara lain kegiatan analisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berprioritas tinggi dan menghasilkan 767 hasil analisis, kegiatan audit kepatuhan kepada 74 Penyedia Jasa Keuangan, penandatangan MoU dengan 11 instansi yang terdiri dari 7 Instansi dalam negeri dan 4 dengan FIU negara lain, asistensi hukum di bidang TPPU terhadap Aparat Penegak Hukum, Regulator, Penyedia Jasa Keuangan, Profesi, masyarakat dan Pemberian keterangan ahli di bidang TPPU serta sosialisasi rezim anti pencucian uang di Indonesia kepada aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan, dan new reporting parties. Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan bahwa rezim anti pencucian uang dapat berjalan lebih baik dan efektif serta dapat mendukung upaya-upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kejahatan dibidang pencucian uang di Indonesia.
59
Lampiran I Pengukuran Kinerja Pusat Pelaopran Dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2010 No
Uraian Sasaran
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
1.k.
Meningkatnya kepatuhan
1.1
kewajiban pelaporan
Persentase
terlaksananya
kegiatan
verifikasi kelengkapan penerimaan
Target
Realisasi
Tahun 2010
Tahun 2010
(4)
(5)
%
(6)
(1). 95 % dari
(1). 100% dari
LTKM diterima
LTKM diterima
(2). 95 % dari
(2). 100% dari
LTKT diterima
LTKT diterima
(3). 95 % dari
(3). 100% dari LPUT diterima
(1). 105
laporan LTKM, LTKT, dan LPUT (2). 105
(3). 105
LPUT diterima 1.2
Tersedianya data LTKM, LTKT dan
12 laporan
100
75 PJK
74 PJK
98,67
15 kegiatan
52 Pelatihan
347
15.600 LTKM
24.015 LTKM
153
584 Hasil Analisis
767 Hasil Analisis
131
12 laporan
LPUT Manual 1.3
Terlaksananya jumlah pelaksanaan audit
kepatuhan
terhadap
pihak
pelapor 1.4
Terselenggaranya
kegiatan
sosialisasi/workshop/diseminasi/ seminar/publiksi tentang kewajiban pelaporan
bagi
Penyedia
Jasa
Keuangan 2.l.
Meningkatnya efektivitas hasil
2.1
analisis
Tersusunnya tabulasi data LTKM berdasarkan analisis awal
2.2
Tersusunnya hasil analisis
2.3
Tersusunnya hasil riset tipologi TPPU
5 laporan
6 laporan
120
2.4
Tersusunnya lap statistik LTKM
14 laporan
14 laporan
100
2.5
Tersusunnya hasil riset analisis
18 laporan
19 laporan
105
strategis.
3.m.
Meningkatnya peran dan
2.6
Penyelidikan dugaan TPPU
100 kasus
0 kasus
0
3.1
Tersusunnya laporan hasil evaluasi
1 dokumen
2 dokumen *
200
1 dokumen
4 dokumen *
400
6 dokumen
11 dokumen
183,3
fungsi PPATK dalam
perkembangan pelaksanaan Stranas
mencegah dan memberantas
2009
TPPU
Stranas 2010 3.2
dan
Rencana
Tersusunnya Strategi
laporan
Nasional,
implementasi
pelaksanaan implementasi
rekomendasi hasil Mutual Evaluation Report, dan kebijakan NPO 3.3
Terselenggaranya
penandatanganan
naskah MoU dengan FIU negara lain
60
No
(1)
Uraian Sasaran
Indikator Kinerja
(2)
Target
Realisasi
Tahun 2010
Tahun 2010
(4)
(5)
(6)
5 kegiatan
7 kegiatan
140
200 dokumen
140 dokumen
70
18 kegiatan
13 kegiatan
72
1 kegiatan
1 kegiatan
100
7 naskah
7 naskah
100
2 naskah
2 naskah
100
8 dokumen
24 dokumen
300
9 kegiatan
12 kegiatan
133
10 dokumen
7 dokumen
70%
(3)
%
maupun lembaga terkait di dalam negeri 3.4
Terselenggaranya asistensi/koordinasi penanganan TPPU
dengan aparat
penegak hukum. 3.5
Tersampaikannya HA atas inquiry ke penyidik
3.6
Terjalinnya kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional di bidang TPPU dan terpenuhinya iuran keanggotaan APG dan Egmont Group sebagai
bentuk
komitmen
PPATK/Indonesia 3.7
Terciptanya kemampuan FIU yang diberi bantuan serta meningkatnya kredibilitas
PPATK
di
dunia
internasional 3.8
Penyempurnaan
RUU
tersusunnya
draft
pelaksanaan
UU
TPPU
dan
peraturan TPPU
yang
komprehensif 3.9
Tersusunnya draft naskah akademis RUU Perampasan Aset dan draf RUU Perampasan Aset
3.10
Tersusunnya laporan bantuan teknis hukum
kepada
penyelesaian
apgakum perkara
dalam dan
tersampaikannya BAP ahli 3.11
Terselenggaranya
sosialisasi
agar
tercapai persamaan persepsi dalam membangun rezim anti pencucian uang 3.12
Penyempurnaan
modul
sosialisasi
terkait rezim anti pencucian uang, kelembagaan PPATK, UU TPPU dan Pendanaan Terorisme 4.n.
Meningkatnya peranan
4.1
Penyempurnaan sistem keamanan TI 5 dokumen
4 dokumen
80
Tersedianya sistem DRC PPATK dan 3 paket
3 paket, aplikasi,
100
pengembangan
database,
teknologi dan informasi dalam
PPATK
mendukung kinerja PPATK
keamanan TI 4.2
sesuai
dengan
perangkat
standar
lunak
sistem DRC 4.3
Pengembangan
hardware Aplikasi
STR 3 aplikasi
3 aplikasi, STR,
61
100
No
(1)
Uraian Sasaran
Indikator Kinerja
(2)
Target
Realisasi
Tahun 2010
Tahun 2010
(4)
(5)
(3) (suspicious transaction report), CTR
%
(6)
CTR dan CBCC
(cash transaction report), dan CBCC (cross border cash carrying) yang terintegrasi 4.4
5.o.
6.
Menyediakan dan
5.1.
Terintegrasinya database STR, CTR, 1 database
1
CBCC
GRIPS
DRC:
internal PPATK
a. Tanah
6.1
db
80
Terwujudnya pembangunan gedung
mengembangkan manajemen
Memperkuat institusi
database,
f.
a. 5.648 m2
2
a.
2
b. Bangunan
g.
2.200 m
b. 2.800 m
b. 91,4%
c. Mesin dan Peralatan
h.
17 unit
c. 17 unit
c. 100%
d. Perlengkapan sarana Gedung
i.
1 paket
d. 1 paket
d. 100%
e. Meubelair Gedung DRC
j.
74 unit
e. -
e. 0 %
Tersusunnya peraturan tentang sistem
4 peraturan
3 peraturan
75
pola karir, pedoman standar kompetensi pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan peraturan kepegawaian lainnya 6.2
Tersusunnya
Laporan
Keuangan
2 Dokumen
2 Dokumen
100
1 set draft pedoman
85
100 %
100
PPATK tahun 2010 dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran PPATK 6.3
Tersusunnya
pedoman
Manajemen 1 set pedoman
Risiko. 6.4
Tersedianya
Sistem
Pelaporan 100 % pelaporan
Pelanggaran
(SPP)/
atau pelanggaran
whistleblowing system (WBS)
ditindak lanjuti
62
