Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………… RINGKASAN KSEKUTIF…………………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………..

ii

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………………..

vii viii

BAB I

PENDAHULUAN ..………………………………………………………….. A. Gambaran Umum.…………………………………...................... B. Maksud dan Tujuan..………………………………………………….. C. Sistematika Penyajian………………………………………………….

BAB II

RENCANA STRATEGIS dan PENETAPAN KINERJA...……. A. Rencana Strategis 2011 – 2015.…………………………………… 1. Isu Strategis........................................................ 2. Visi dan Misi........................................................ 3. Maksud dan Tujuan.............................................. B. Penetapan Kinerja………………………………………………………. 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran ………………… 2. Rencana Kerja tahun 2013……………………………………

BAB III

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………. A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja……....………… B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………….……………. C. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM….……. D. Evaluasi terhadap penetapan kinerja tahun 2012.…………. E. Akuntabilitas Keuangan………………………………………………. 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah…….……… 2. Anggaran dan Realisasi Belanja……………………………... PENUTUP .........……………………………………………………………. A. Keberhasilan………………………………………………………………. B. Permasalahan ……………………………………………………………. C. Upaya Pemecahan Masalah.………………………………………….

LAMPIRAN-LAMPIRAN I. II.

Alur Perencanaan Tahun 2012 Penetapan Kinerja Tahun 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

1 1 8 9 10 10 11 12 13 13 18 25 25 28 47 49 53 53 55 60 60 61 63

BAB I PENDAHULUAN

1.

Gambaran Umum

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Tugas pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan yang meliputi pengembangan kawasan, pengembangan perumahan, penataan ruang, penataan dan pengendalian bangunan, permukiman, pelayanan kebersihan, dan pengelolaan sampah serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dalam pelaksanaan tugas pokok di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dinas Pemahan, Penataan ruang dan Kebersihan, terdiri atas : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu : 1.Bidang pengembangan Kawasan, membawahkan ; 1)

Seksi Pengembangan Kawasan Khusus

2)

Seksi Kerjasama pengembangan Kawasan

2.Bidang pengembangan Perumahan, membawahkan : 1)

Seksi Pengembangan Perumahan

2)

Seksi Pembinaan Perumahan


2

3)

Seksi Pengembangan Fasilitas Umum

3.Bidang Penataan Ruang, membawahkan : 1)

Seksi Perencanaan Tata Ruang

2)

Seksi pemanfaatan Ruang

3)

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.Bidang penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan : 1)

Seksi Pembangunan Bangunan Gedung

2)

Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung

3)

Seksi Pengendalian Bangunan

5.Bidang Permukiman, membawahkan : 1)

Seksi Pembangunan

2)

Seksi Pembinaan Teknis

3)

Seksi Pengembangan Teknologi Dan Industri

6.Bidang Kebersihan, membawahkan;

4.

1)

Seksi Pelayanan Kebersihan

2)

Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan

3)

Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu : 1. UPTD Pemadam Kebakaran sebanyak 3 (tiga) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha . 2. UPTD Pertamanan dan Pemakaman sebanyak 1 (satu) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 3. UPTD Pengangkutan Sampah sebanyak 4 (empat) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi : (a).

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

(b).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

(c).

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;


3

(d).

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan terdiri atas : 1.

Kepala Dinas (Eselonering II b)

1 orang

2.

Sekretaris (Eselonering III a)

1 orang

3.

Kepala Bidang (Eselonering III b)

6 orang

4.

Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)

3 orang

5.

Kepala Seksi (Eselonering IV a)

17 orang

6.

Kepala UPTD (Eselonering IV a)

8 orang

7.

Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)

8 orang

8.

Kelompok Jabatan Fungsional

0 orang

9.

Pelaksana (Staf) 

PNS (Pegawai Negeri Sipil)



TKK (Tenaga Kontrak Kerja)

285 orang 14 orang Jumlah

299

orang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2012 meliputi program / kegiatan yaitu :


4

Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD : a.

Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.

Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor (Sewa Repeater)

3.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12. Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran 13. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14. Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas kegiatan :

1.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor


5

c.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur,terdiri atas kegiatan :

1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

d.

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

terdiri atas kegiatan : 1.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2.

Penyusunan Produk hukum Bidang Keciptakaryaan

e.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Program dan Kegiatan Urusan : f.

Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1.

Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Pendataan Perumahan terorganisir dalam Bentuk Peta Digital)

2.

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

3.

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan (Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan)

4.

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu

5.

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

6.

Penyusunan Data Bangunan Pemerintah

g.

Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1.

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

2.

Penetapan

Kebijakan

dan

Strategi

Penyelenggaraan

Keserasian

Kawasan dan Hunian Berimbang (Penyusunan CAP-RPP)


6

3.

Penetapan

Kebijakan

dan

Strategi

Penyelenggaraan

Keserasian

Kawasan dan Hunian Berimbang (Pelaksanaan RPKPP) 4. 5.

Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Penataan Sarana Sanitasi (Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin) (Pendamping DAK dan BOP)

h.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1.

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

i.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya

Kebakaran, terdiri atas kegiatan : 1.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

2.

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

3.

Pengadaan Sarana Prasarana Damkar Slang dan HT

4.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

5.

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

6.

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

7.

Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)

8.

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Gedung

Diklat

Damkar

(Pendamping RPIJM Pemerintah Pusat) j.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan:

1.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

k.

Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :

1.

Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang

2.

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

3.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan


7

4.

Penyusunan

Rencana

Teknis

Ruang

Kawasan

(Perencanaan

Keterpaduan Blok Plan di Desa Cincin Kec. Soreang 5.

Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang

l.

Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :

1.

Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria (Perencanaan Kawasan Ibukota Cicalengka)

2.

Penyusunan Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang KBT)

3.

Survey dan Pemetaan

4.

Penyusunan Kajian (Kajian Tegalluar Pembuatan Danau Embungembung)

Pemanfaatan

Pemanfaatan

Ruang

Ruang (Kajian

m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang,

terdiri

atas

kegiatan : 1.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

n.

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen o.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan 2. Peningkatan

Operasi

dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan. 3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

p. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan :


8

1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH 2. Penyusunan Program pengembangan RTH 3. Penataan RTH dalam dukungan Program Penataan RTH (Si Jalak Harupat dan Jl. Al Fathu pendampingan Program pemerintahan Pusat/Propinsi) 4. Pemeliharaan RTH q.

Program

peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa, terdiri atas kegiatan : ‘1.

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Rumah

Sehat

Sederhana

(Pendamping Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)/PNPM Perkotaan

2.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, dalam rangka pelaksanaan misi dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2012. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 2. Memberikan

gambaran

keberhasilan/kegagalan,

tingkat

pencapaian

hambatan/kendala,

kinerja

permasalahan

Dinas, yang

dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. 3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan.


9

3. Sistematika Laporan Sistematika

Pelaporan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintahan (LAKIP) ini sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Berisi

Gambaran

Umum,

Maksud

dan

Tujuan

Pelaporan

serta

Sistematika Penyajian. Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Berisi Rencana Strategis, Penetapan Kinerja tahun 2011 - 2015 dan Perencanaan Anggaran Bab III Akuntabilitas Kinerja Berisi Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Evaluasi Kinerja

Berdasarkan Capaian Target SPM

dan Akuntabilitas Keuangan Bab IV Penutup Berisi Keberhasilan, Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Lampiran-lampiran a.

Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani

b.

Alur Perencanaan 2012

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA


10

A.

RENCANA STRATEGIS Tahun 2011 - 2015 1.

Isu Strategis

Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tugas Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, diantaranya : 1) Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang dan infrastruktur wilayah; 2) Derajat Permukiman Sehat masyarakat masih rendah; 3) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 4) Belum optimalnya capaian respon time penanggulangan kebakaran; 5) Belum optimalnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di Bidang perumahan dan pemukiman; 6) Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik; 7) Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana dasar wilayah; 8) Belum optimalnya ketersediaan permukiman dan perumahan yang layak; 9) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai;

2.

10)

Pola penggunaan lahan berkembang pesat;

11)

Tingginya tingkat alih fungsi lahan;

12)

Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.

Visi dan Misi Berdasarkan

potensi,

permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi dan


11

misi Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2011 - 2015, visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah :

” Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2015

”

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi. 2. Meningkatkan

kualitas

sarana

dan

prasarana

dasar

lingkungan

permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan. 3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan

permukiman,

bangunan

gedung

serta

sarana

prasarana

kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman.

5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum / air bersih, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat.


12

6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta. 7. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.

3. Maksud dan Tujuan 

Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut : a. Sebagai acuan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dan Stakeholder dalam menentukan prioritas program 5 (lima) tahun ke depan (2011 – 2015) debagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan). b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama 4 (empat) tahun ke depan.



Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, program yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan di Kabupaten Bandung. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur. 2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. 4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase permukiman.


13

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh. 6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. 7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari. B.

PENETAPAN KINERJA 1.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk periode tahun 2011 – 2015. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur

(measuable), dapat dicapai (attainable),

nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Penetapan Kinerja berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 sesuai RPJMD tahun 2011 - 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3.1 PENATAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN TAHUN 2012


14

Sasaran Strategis

Penanggung jawab

Indikator Kinerja Utama

Sumber data

Ket

Kualitas Ke-Tata Ruang-an Jumlah bangunan ber-IMB

∑ Bangunan ber-IMB

Jumlah bangunan Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)

Bidang P2B

Persentase Bangunan ber-IMB

∑ Bangunan ber-IMB ∑ Bangunan di Kab. Bandung

Kualitas Ke-Tata Ruang-an Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) Luas wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah Persentase RTH per Satuan luas wilayah

Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih)

∑ Bangunan di Kab. Bandung

Kualitas Perumahan

Permukiman

Jumlah penduduk akses air bersih

yang

∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola ∑ Wil ber HPL/HGB ∑ Luas Wilayah ∑ Ruang dikelola ∑ Wilayah

Terbuka

Hijau

yang

dan

mendapat

Jumlah rumah tangga Persentase mempunyai bersih

- Bidang Penataan Ruang - UPTD Pemakaman dan Pertamanan

penduduk yang akses air minum/air

∑ penduduk yang mendapat akses air bersih Bidang Permukiman

∑ rumah tangga ∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga

Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)

Kualitas Perumahan

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan

Kualitas Lingkungan Hidup

Jumlah sanitasi

Permukiman

rumah

tinggal

dan berakses

Jumlah rumah tangga Persentase bersanitasi

rumah

tinggal

∑ rumah tinggal berakses sanitasi - Bidang Permukiman - Bidang Kebersihan

∑ rumah tangga ∑ rumah tinggal berakses sanitasi ∑ rumah tangga

Jumlah volume sampah tertangani/terangkut (m3/hr)

yang

∑ Volume sampah terangkut

Jumlah volume dihasilkan (m3/hr)

yang

∑ Volume sampah yang dihasilkan

sampah

Persentase penanganan sampah

∑ Volume sampah Terangkut ∑ Volume sampah yg dihasilkan

Kualitas Lingkungan Hidup


15

Jumlah TPSS (unit)

∑ TPSS yg ada

Jumlah Daya Tampung TPS (m3)

∑ Penduduk x 2,5 l/o/h

Jumlah Penduduk (jiwa)

∑ Penduduk

Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk (%) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan kebakaran Jumlah (Unit)

mobil

Bidang Kebersihan

∑ Daya Tampung TPSS ∑ Penduduk

bencana

pemadam

kebakaran

∑ mobil pemadam kebakaran

Jumlah penduduk (Jiwa)

∑ penduduk

Luas wilayah (KM2) Jumlah kejadian kebakaran (kali) Persentase Tingkat Pelayanan Kebakaran Bandung (%)

Cakupan di Kab.

UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III

∑ Luas wilayah ∑ kejadian kebakaran dalam 1 tahun Jangkauan luas WMK Luas wilayah Kab. Bandung

Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (%) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)

Kualitas Perumahan

Permukiman

dan

Luas area permukiman (Ha) Total luas area permukiman (Ha) Persentase luas permukiman yang tertata (%)

Bidang Pengembangan Perumahan

Luas kawasan kumuh (Ha)

∑ total luas permukiman ∑ Luas permukiman ∑ total luas permukiman ∑ Luas kawasan kumuh

Luas wilayah (Ha)

Bidang Kawasan

Persentase kawasan kumuh (%) Permukiman layak rumah layak huni

∑ Luas permukiman

huni

∑ Wilayah ∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah

dan

Luas permukiman layak huni (Ha)

∑ Luas permukiman layak huni

Luas wilayah (Ha)

∑ Luas wilayah

Persentase kawasan permukiman layak huni (%) Jumlah rumah layak huni (unit)

Bidang Pengembangan Perumahan

∑ Luas permukiman layak huni ∑ Luas wilayah ∑ Rumah layak huni

Jumlah rumah tangga (unit)

∑ Rumah tangga

Rasio rumah layak huni (%)

∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga

Kualitas Perumahan

Permukiman

dan

Jumlah Tempat Pemakaman Umum Luas Tempat Pemakaman Umum Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum

UPTD Pemakaman dan Pertamanan

∑ Tempat Pemakaman Umum ∑ Luas Tempat Pemakaman Umum ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum


16

Jumlah Tempat Umum (TPBU)

Pemakaman Bukan

∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

luas Tempat Pemakaman Bukan Umum

∑ Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (M2)

Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

Jumlah Tempat Pemakaman

∑ Tempat Pemakaman

Jumlah luas Tempat Pemakaman

∑ Luas Tempat Pemakaman Umum (M2) ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

Jumlah Daya Pemakaman

∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

tampung

Tempat

Jumlah Penduduk

∑ Penduduk

Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk

∑ Daya Pemakaman ∑ Penduduk

Sumber :

tampung

Tempat

Rencana Strategis Dinas tahun 2011 – 2015 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dan RPJMD Kab. Bandung tahun 2010 – 2015

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, diuraikan dalam matriks tabel berikut : Tabel 3.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Renstra SKPD Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang implementatif

1. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Misi 4 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan

2. Mewujudkan RTH yang fungsional, indah, teduh dan lestari

1.

Meningkatnya kinerja penataan ruang


17

Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran Misi 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, ruang publik, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan

1. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air limbah 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Meningkatnya kualitas jasa pelayanan prasarana air bersih) 2. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya kualitas jasa pelayanan persampahan)

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan

Misi 3 : Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyarakat

1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya

Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta

1. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur

1.

1.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya prasarana dan sarana permukiman)


18

Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran

2.

Rencana Kerja tahun 2013 Implementasi dari program yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari beberapa dasar hukum yang melandasinya serta beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka

melaksanakan kebijakan Pemerintah

Kabupaten Bandung. Adapun beberapa dasar hukum yang melandasi program dan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012, diantaranya : 1.

Rencana Pembangunan Daerah Tahunan Kabupaten Bandung.

2.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015.

3.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2011 tanggal 23 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

4.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan

Daerah

Kabupaten

Bandung

(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D); 5.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah

Kabupaten

Bandung

Tahun

Anggaran 2012;


19

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 9.

Keputusan

Bupati

Bandung

Nomor

954/Kep.68/Dispertasih/2012

tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 10. Keputusan

Bupati

Bandung

Nomor

954/Kep.171/Dispertasih/2012

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.68/Dispertasih/2012 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah

pada

Dinas

Perumahan,

Penataan

Ruang

dan

Kebersihan

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 12 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012; 13 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tanggal 23 Nopember 2012 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012 meliputi program / kegiatan yaitu : Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD : Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS


20

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 11. Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran 12. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 13. Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas kegiatan : 1. Pengadaan mobil jabatan 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

terdiri

atas kegiatan : 1. Kajian Data Potensi Pendapatan


21

2. Evaluasi dan Kajian Tupoksi 3. Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Program dan Kegiatan Urusan : Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) 2. Koordinasi

penyelenggaraan

pengembangan

perumahan

(Verifikasi

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan) 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang 3. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin 4. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK) 5. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP) 6. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan :


22

1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran, terdiri atas kegiatan : 1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran 2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 6. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan : 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Program Pengembangan Data/Informasi 1. Penyusunan Kajian keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung 2. Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Komersil di Kabupaten Bandung 3. Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung 4. Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis WEB di Kabupaten Bandung 5. Penataan dan Pengendalian Bangunan 6. Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan Upakarti 7. Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung


23

8. Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo) Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Survey dan Pemetaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan ruang 2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunana Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan 3. Peningkatan

Operasi

dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan. 4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik


24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH 2. Penataan RTH 3. Pemeliharaan RTH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


25

A.

Kerangka Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja Tahun 2012 Kerangka

Pengukuran

Capaian

dan

Evaluasi

Kinerja Kegiatan

Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Sumber data

Target tahun 2012

Ket

Kualitas Ke-Tata Ruang-an

Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)

Jumlah bangunan ber-IMB

∑ Bangunan ber-IMB

3.900

Jumlah bangunan

∑ Bangunan di Kab. Bandung

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

∑ Bangunan ber-IMB ∑ Bangunan di Kab. Bandung

1.594.191 0,24

Kualitas Ke-Tata Ruang-an Luas (Ha)

Ruang

Terbuka

Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah

∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

Luas wilayah ber HPL/HGB

∑ Wil ber HPL/HGB

Luas wilayah

∑ Luas Wilayah

Persentase RTH Satuan luas wilayah Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih)

Hijau

176.793,46

per

∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola ∑ Luas Wilayah Kualitas Permukiman dan Perumahan

Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih Jumlah rumah tangga

∑ penduduk yang akses air bersih ∑ rumah tangga

Persentase penduduk yang mempunyai akses air minum/air bersih

∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga

Tingkat pelayanan bersih perpipaan kawasan perkotaan Tingkat pelayanan bersih perpipaan kawasan perdesaan

Jumlah rumah berakses sanitasi Jumlah rumah tangga

46.187,94

mendapat

942.244 999.082 95,071

air di air di

Kualitas Permukiman dan Perumahan tinggal ∑ rumah tinggal berakses 1.010.452 sanitasi ∑ rumah tangga 999.082


26

setempat (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman) Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan)

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Jumlah volume sampah yang tertangani/terangkut (m3/hr) Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3/hr) Persentase sampah

penanganan

Jumlah TPSS (unit) Jumlah Daya Tampung TPS (m3) Jumlah Penduduk (jiwa)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulanga n bahaya kebakaran

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

∑ rumah tinggal berakses sanitasi ∑ rumah tangga

101,983

Kualitas Lingkungan Hidup ∑ Volume sampah Terangkut

714

∑ Penduduk x 2,5 l/o/h

4.871

∑ Volume sampah Terangkut ∑ Volume sampah yg dihasilkan Kualitas Lingkungan Hidup ∑ TPSS yg ada ∑ Penduduk x 2,5 l/o/h

14,66

∑ Penduduk

41 144 3.418.174

Rasio Daya Tampung TPS ∑ Daya Tampung TPSS 0,0042 terhadap Jumlah penduduk ∑ Penduduk (%) Cakupan pelayanan bencana kebakaran Jumlah mobil pemadam ∑ mobil pemadam kebakaran 10 kebakaran (Unit) Jumlah penduduk (Jiwa) ∑ penduduk 3.418.174 2 Luas wilayah (KM ) ∑ Luas wilayah 1762.39 Jumlah kejadian kebakaran ∑ kejadian kebakaran dalam 1 165 (kali) tahun Persentase tingkat Jangkauan luas WMK 40,09 cakupan pelayanan Luas wilayah Kab. Bandung kebakaran di Kabupaten Bandung (%) Tingkat waktu tanggap 45 (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (%) Kualitas Permukiman dan Perumahan Luas area permukiman (Ha) ∑ Luas permukiman 8044,39 Total luas area permukiman ∑ total luas permukiman 14297,34 (Ha) Persentase luas ∑ Luas permukiman 56


27

(Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)

permukiman yang tertata (%) Luas kawasan kumuh (Ha) Luas wilayah (Ha) Persentase kawasan kumuh (%) Luas permukiman layak huni (Ha) Luas wilayah (Ha)

∑ total luas permukiman

∑ Wilayah

14297,34

Persentase permukiman (%)

∑ Luas permukiman layak huni ∑ Wilayah

1 : 0,05

Jumlah (unit)

kawasan layak huni

rumah

layak

huni

Jumlah rumah tangga (unit) Persentase rumah layak huni (%)

∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah ∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah ∑ Luas permukiman layak huni

∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga ∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga

70.718

707.351,01 885.674 1 : 80

Rasio Tempat Pemakaman Umum Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)

∑ Tempat Pemakaman Umum

Luas Tempat Pemakaman Umum (m2) Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (m2) Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (buah) luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (m2) Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (m2) Jumlah Tempat Pemakaman

∑ Luas Tempat Pemakaman Umum ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (M2) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Tempat Pemakaman

Jumlah luas Pemakaman (m2)

∑ Luas Tempat Pemakaman Umum (M2) ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

Tempat

Jumlah Daya tampung Tempat Pemakaman (buah)

138 291.309 50.550 9 328.627 57.509,73

267 762.658

133.465,17


28

Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk Sumber :

B.

∑ Penduduk ∑ Daya tampung Pemakaman ∑ Penduduk

3.855.918 23,67

Tempat

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012 berdasarkan urusan yang terdiri dari Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Penataan Ruang dan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Sasaran :

Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang

(Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan optimalisasi penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelajutan di

Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian kinerja dari

sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:  Persentase Bangunan Yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan Setiap individu/badan usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang akan mendirikan

bangunan,

mengubah

fungsi

banguanan

dan

mengubah

bangunan harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku yaitu wajib Memiliki Iizin yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Nomer 33 tahun 2010. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam

kegiatan

instrumen

dalam

pengaturan melakukan

bangunan, IMB merupakan kegiatan

pengawasan

dan

salah

satu

pengendalian

pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga


29

dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB sehingga terselenggaranya tertib bangunan di 31 kecamatan dalam bentuk pemberian data rekomendasi penertiban IMB sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomer 16 tahun 2009 tentang Tata Bangunan. Sesuai dengan Rekomendasi Teknis (Rentek), dalam pengurusan Izin Mendirikan

Bangunan

di

wilayah

Kabupaten

Bandung

yang

meliputi

penegakan ketertiban serta pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : tahun 2012 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 21.045 unit, tahun 2011 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 4754 unit dan tahun 2010 sebanyak 3514 unit. Kondisi diatas menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini Bidang P2B yang membawahi indikator dan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja dan target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2010

2011

2012

1.

Jumlah bangunan ber IMB (> 250 m)

3.514

4.754

21.045

2.

Jumlah Bangunan

1.148.437

819.319

865.623

3.

Persentase IMB

0,30 %

0,58 %

2,43 %

Sumber :

Bangunan

ber-

BPS tahun 2011 dan Bidang P2B Dinas Perumahan, Penataan

Ruang dan

Kebersihan Kab. Bandung

Oleh sebab itu, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah merumuskan strategi dan kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana


30

Strategis (Renstra Dinas tahun 2011 – 2015) yang akan menjadi acuan di dalam menyusun program/kegiatan dinas.

Sasaran :

Meningkatnya Peran Rencana Tata Ruang Dalam Pelaksanaan

Pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pengendalian tata ruang di wilayah Kabupaten Bandung dimana salah satunya adalah penyediaan ataupun pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) yang dapat meningkatkan

kualitas

menyeimbangkan

lingkungan

menggambarkan

pembangunan-pembangunan

yang

ada

serta di

dapat wilayah

Kabupaten Bandung sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelajutan di Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:  Persentase Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (Open Spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologi, social, ekonomi dan arsitektur) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan

kehidupan

perkotaan

tetapi

juga dapat menjadi nilai

kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan

ruang

terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30 % dimana 10 % diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi,


31

seperti rumah atau pabrik) dan 20 % adalah RTH publik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Uraian

1.

Luas Ruang Terbuka Hijau

2.

Luas Wilayah Perkotaan

3.

Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah

Sumber:

2010

2011

2012

27,327

28,827

33,000

24150,49

24150,49

24150,49

0,113

0,119

0,137

UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung

Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari ruang-ruang suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung dari ruang tersebut. Tahun 2012 luas RTH sebesar 33,00 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 2 Ha, Hutan Kota Komplek Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha, TPU Perkotaan 16,5 Ha, RTH Jalan Raya 3,7 Ha dan Taman Cingcin 0,5 Ha. Tahun 2011 luas RTH sebesar 28,827 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 2 Ha, Hutan Hutan Kota Komplek Pemda Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha. Tahun 2010 luas RTH sebesar 27,327 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 0,5 Ha, Hutan Hutan Kota Komplek Pemda Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha.

Sasaran :

Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih

(Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Prasarana Air Bersih)


32

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum/air

bersih yang masih rendah sehingga dapat terpenuhinya

kebutuhan masyarakat terhadap air minum/air bersih yang memenuhi standar kesehatan, dimana tingkat kehilangan air rata-rata masih tinggi, tidak sesuainya antara supply dan demand serta daya dukung air baku yang semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik serta kualitas dan kuantitas air baku yang tidak memenuhi standar air baku yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Kemenkes RI). Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Persentase rumah tangga berakses air bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta swadaya masyarakat. PDAM

melayani

penyediaan

air

bersih

perkotaan

sedangkan

Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perdesaan tersebut, sumber air baku yang digunakan berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, sistem pengaliran yang digunakan adalah secara gravitasi. Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui : pembangunan sumur dalam, sumur

dangkal

serta

pembangunan

terminal

air.

Pengelolaan

dan

pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh Bumdes atau BPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Perumahan, Penataan

Ruang

dan

Kebersihan

kota/desa/kelurahan/kecamatan

di

belum

Kab.

menjangkau

Bandung.

Oleh

seluruh karenanya

pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.


33

Proyeksi Peningkatan Pelayanan Tahun 2011 – 2015 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perkotaan % Pddk % Layanan 8,28 16,59 8,90 18,70 9,56 20,09 12,64 26,58 16,16 34,00 19,41 40,85

Perdesaan % Pddk % Layanan 9,96 13,38 10,40 15,98 11,14 18,08 11,88 20,18 12,62 22,28 13,36 24,38

Sumber : Evaluasi Kinerja SPAM di Kab. Bandung, Bidang Permukiman Dispertasih

Pada tahun 2012 pembangunan sistem penyediaan air bersih berlokasi di Kec. Kertasari Ds. Cibeureum, Kec. Rancabali Ds. Alamendah, Kec. Pacet Ds. Cikitu, Kec. Ciwidey Ds. Sukawening dan Kec. Soreang Ds. Panyirapan serta IKK Kutawaringin dan bantuan stimulan pipa yang diberikan ke desa (Ds. Cipaku, Karang Tunggal, Tangsimekar

Kec. Paseh, Ds. Ciluluk Kec.

Cikancung, Ds. Loa Kec. Pacet, Ds. Babakan Kec. Ciparay, Ds. Sukapura, Ds. Tarumajaya Kec. Kertasari, Ds. Sukamaju, Warjabakti, Cipinang, Mekarsari Kec. Cimaung, Ds. Lamajang Kec. Pangalengan, Ds. Bandasari Kec. Cangkuang, Ds. Panundaan dan Panyocokan Kec. Ciwidey) dari Program Lingkungan Sehat Perumahan pada Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin. Tahun 2011 berlokasi di 5 kecamatan/5 desa yang meliputi Kec. Pangalengan Ds. Margamulya, Kec. Cimaung Ds. Mekarsari, Kec. Banjaran Ds. Banjaran, Kec. Arjasari Ds. Mekarjaya dan Kec. Cipinang Ds. Babakan serta adanya kegiatan IKK Ciwidey meliputi Kec. Ciwidey Ds. Ciwidey, Kec. Pasirjambu Ds. Mekarmaju dan Ds. Pasirjambu dari Dinas Permukiman dan Perumahan Propinsi Jawa Barat dan luncuran program P2TPD 2 di Kec. Cimaung Ds. Campaka Mulya dan Ds. Pasirhuni yang merupakan Bantuan dari Bank Dunia.

Tahun 2010 konstruksi fisik APBD tersebar di 29 desa (16 desa

sistem perpipaan+ 3 desa sumur dalam + 10 desa sumur dangkal dan bak penampung). Konstruksi fisik DAK tersebar di 3 desa dengan sistem perpipaan serta Proyek P2TPD 2 paket dari Bank Dunia. Tahun 2009 konstruksi fisik APBD tersebar di 29 desa (16 desa sistem perpipaan+ 3 desa sumur dalam + 10 desa sumur dangkal dan bak penampung).


34

Konstruksi fisik DAK tersebar di 3 desa dengan sistem perpipaan serta Proyek P2TPD 2 paket dari Bank Dunia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2010

2011

2012

1.

Jumlah rumah tinggal yang mendapatkan akses air bersih

763.184

615.705

620.379

2.

Jumlah rumah tangga

831.988

859.101

865.623

3.

Persentase rumah tangga berakses air bersih Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan (%) Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan (%)

91,73

71,67

71,67

8,64

8,71

9,98

9,96

10,13

10,55

4.

5.

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, RPIJM dan RIS-PAM Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Cakupan pelayanan air bersih perpipaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan adalah 9,98 % dan tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan adalah 10,55 % terhadap total jumlah penduduk Kab. Bandung. Sehingga prosentase cakupan air bersih sebesar 20,53 % sedangkan untuk persentase rumah tangga berakses air bersih di Kabupaten Bandung adalah 71,67 %.

Capaian kinerja Persentase rumah tangga berakses air bersih tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kinerja Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin.


35

Sasaran :

Meningkatkan Ketersediaan Sistem Air Limbah Setempat

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar dari Pemerintah

bagi penyediaan

sanitasi dan pengelolaan limbah yang aman, layak dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Terbatasnya pengetahuan dan perilaku higienis masyarakat serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya sanitasi masih sangat rendah, 80 % sumber pencemaran yang masuk Sungai Citarum berasal dari limbah domestik sehingga sangat diperlukan sistem penanganan air limbah setempat yang memadai untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Grafik Penggunaan Sarana Sanitasi (sumber : Dinkes Kab. Bandung)

 Persentase rumah tinggal bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar/tinja)


36

Pada saat ini Kab. Bandung telah memiliki 2 buah instalasi pengolahan air limbah (IPAL Soreang dan IPLT Cibeet) serta IPLT Bojongsoang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai memdapat respon yang baik dari masyarakat maupun pemerintah. Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kab. Bandung selama kurun waktu 2010 – 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2010

2011

2012

1.

Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja Jumlah rumah tangga Persentase

440.000

450.651

460.750

831.988 52,89

859.101 52,46

865.623 53,23

2. 3.

Sumber :

BPS Kab. Bandung, Bidang P2PL Dinkes Kab. Bandung dan Bidang Permukiman Dispertasih Kab. Bandung

Target kinerja sasaran sebesar 101,983 % (RPJMD 2011 – 2015 Kabupaten Bandung) dan terealisasi pada tahun 2012 adalah 53, 23% di hitung dari jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar di wilayah Kabupaten Bandung karena minimnya lumpur tinja yang akan diolah. Aspek penilaian Air limbah permukiman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/2010 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dan Tersediannya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.


37

Citarum

Capaian

kinerja

tersebut

sangat

dipengaruhi

oleh

tingkat

kinerja

Penyediaan Sarana Sanitasi di mana merupakan program dan kegiatan yang secara berkelanjutan setiap tahun.

Sasaran :

Terwujudnya Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih Dari Sampah

(Meningkatkan Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan yang semakin hari semakin meningkat di wilayah Kabupaten Bandung.

Rendahnya

langsung

terhadap

tingkat pelayanan kualitas

lingkungan

tersebut berdampak dan

sanitasi

secara

masyarakat.

Pembuangan sampah ke sungai dan tempat-tempat lainnya yang kerap ditemukan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, kenyamanan dan estetika.


38



Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kab. Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang

cukup

rumit

dalam

penyelesaiannya

adalah

pengadaan

dan

pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPAS) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPAS selain dapat menampung

timbulan

sampah

yang

dihasilkan

juga

harus

dapat

meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 (satu) buah TPAS yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Ciparay. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 2012 No

Uraian

2010

2011 MoU

TPA

1.

Jumlah volume tertangani (m3)

sampah

yang

572*

612*

947

716*

2.

Jumlah volume dihasilkan (m3)

sampah

yang

6.656

6.828

6.936

6.936

3.

Persentase penanganan sampah (%)

8,59

8,96

13,65

10,32

Catatan : * volume sampah yang masuk ke TPA Babakan Sumber : Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung



Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per Satuan Penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kab. Bandung pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 42 buah (berlokasi di pasar dan pabrik) dengan daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 252 m3 sedangkan tahun 2010 sebanyak 23 buah (berlokasi di pasar dan pabrik) dengan daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 138 m3..


39

No

Uraian

2010

2011

2012

1.

Jumlah TPSS (unit)

23

42

42

2.

Jumlah daya tampung TPS (m 3 )

138

252

252

3.


3.215.548

3.299.988

3.351.048

Sumber :

Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung



Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk

Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA Babakan Kec. Ciparay Kabupaten Bandung. Pengangkutan Sampah di wilayah Kabupaten Bandung terbagi

4

wilayah

yaitu

Pengangkutan

Sampah

Wilayah

Soreang,

Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay dan Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek. Berikut data mengenai

perbandingan

truk

pengangkut

sampah

terhadap

jumlah

penduduk Kab. Bandung. No

Uraian

2010

2011

2012

1.

Jumlah truk pengangkut sampah (unit)

57

60

70

2.

Jumlah daya tampung truk (m3)

362

376

616

3.


3.215.548

3.299.988

3.351.048

Sumber : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan sasaran ini adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang berkelanjutan setiap tahunnya. Tahun

2012

mempunyai

Bidang program

Kebersihan dan

dan

kegiatan

UPTD sebagai

Pengangkutan berikut

:

Sampah Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang meliputi kegiatan


40

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan

Persampahan

serta Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengurangi timbulan sampah yang semakin hari semakin tinggi masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Babakan. Volume produksi sampah tahun 2012 sebesar 6.936 m3/hari, tahun 2011 sebesar 6.828 m3/hari sehingga setiap tahun Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan khususnya Bidang Kebersihan Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan melakukan sosialisasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Sedangkan tahun 2010 Program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat mengurangi timbulan sampah yang semakin hari semakin tinggi masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah

(TPA)

Babakan

sebesar

6.656

m3/hari

atau

pelayanan

pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung rata-rata mencapai 560 m3/hari. Aspek penilaian Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/2010 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dan Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan.


41

Sasaran :

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran



Persentase

cakupan

pelayanan

bencana

kebakaran

dan

Persentase Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran

dan

capaian

respon

time rate

daerah

layanan

Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: No

Uraian

2010

2011

2012

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah mobil pemadam kebakaran (unit) Jumlah penduduk (jiwa) Luas wilayah (Ha) Jumlah Kejadian Kebakaran (kali) Rasio cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) Rasio Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)

7 3.215.548 176.238,67 168 30

7 3.299.988 176.238,67 192 30

7 3.351.048 176.238,67 220 48

23

25

27

6.

Sumber :

UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung

Cakupan pelayanan bencana kebakaran yaitu setiap peristiwa yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian material maupun

korban

jiwa,

cakupan

pelayanan

bencana

kebakaran

mencerminkan berapa persen luas wilayah yang dapat terlayani dalam penanggulangan kebakaran. Sedangkan Capaian Respon Time Rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu kurang dari/ sama dengan 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Sesuai dengan target kinerja Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 40 % dan realisasi sebesar 48 % serta Meningkatnya


42

Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 30 % dan realisasi sebesar 27 %. Sedangkan tahun 2010 untuk Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran terealisasi sebesar 30 % dan realisasi 30 % untuk Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) target 30 % realisasi 23 %. Kondisi diatas menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III yang membawahi indikator dan program/kegiatan ditetapkan

yang

menunjang

dimana masih

pencapaian

terdapat kesenjangan

target

yang

telah

antara sarana dan

peralatan Unit Pemadam Kebakaran dan meningkatnya kesenjangan dalam system penanggulangan oleh Unit Pemadam Kebakaran Kab. Bandung (Respon time yang tinggi, tumpulnya efektifitas pemadaman dsb) serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran serta faktor penyebabnya. Jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi dimana kondisi saat ini bahwa Luas wilayah Kab. Bandung 176.238,67 Ha dengan 31 kecamatan dilayani oleh 3 pos pemadam kebakaran wilayah I Soreang Wilayah II Ciparay dan wilayah III Cicalengka dan 7 mobil pemadam kebakaran dimana jumlah kejadian kebakaran tahun 2010 sebanyak 168 kali kejadian dan tahun 2011 sebanyak 192 kejadian sedangkan tahun 2012 sebanyak 220 kali kejadian.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

(Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.

I ndikator

dan

capaian

kinerja

dari

sasaran

ini

dapat

digambarkan sebagai berikut: 

Persentase Luas Permukiman Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat


43

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2010

2011

2012

1.

Luas area tertata (Ha)

permukiman

11.649,05

12.469,50

12.508,50

2.

Total luas area permukiman (Ha)

14.297,30

14.297,30

14.297,30

3.

Persentase luas permukiman yang tertata

81,84

87,22

87,49

Sumber :

Bidang Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung

 Persentase Kawasan Kumuh Permukiman dan perumahan layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap masyarakat dengan memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

1.

Luas kawasan kumuh (Ha)

2.

Luas wilayah (Ha)

3.

Persentase kawasan kumuh (%)

Sumber :

2010

2011

2012

-

-

595,7

14.297,30

14.297,30

14.297,30

-

-

4,167

Bidang Kawasan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.


44

Target kinerja kawasan kumuh adalah 10 % di tahun 2014 (Berdasarkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan sampai saat ini peraturan yang ada adalah Peraturan Bupati No. 14 tahun 2010 tentang RP4D yang merupakan hasil survai tahun 2008 tidak dijelaskan angkaangka kawasan kumuh. Sedangkan sebesar 4,167 % di tahun 2012 yang di ukur dari kegiatan Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang (Pelaksanaan RPKPP) sebagai tindak lanjut dari program Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) sehingga adanya kesesuaian rencana pembangunan sesuai dengan RTRW, RP4D dan RPKPP di tahun 2012 dengan kegiatan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan hunian berimbang (Penyusunan CAP-RPP dan RPKPP). Aspek penilaian Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan pada yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/2010 yang mengacu pada 1 aspek penilaian yaitu : Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.



Rasio Tempat Pemakaman Umum

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penataan Prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan dan pemukiman dan Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomer 6 tahun 2012 tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga dapat meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini

dapat digambarkan sebagai berikut:


45

No

Uraian

2010

2011

2012

1.

Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)

133

138

156

2.

Luas Tempat Pemakaman Umum (m2)

289.529

291.170

310.395

3.

Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH)

60.077

60.418

64.407

4.

Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

9

9

9

5.

Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

328.627

328.627

328.627

6.

Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

68.190

68.190

68.190

7.

Jumlah Tempat Pemakaman

142

147

165

8.

Jumlah luas Pemakaman

Tempat

618.156

619.797

639.022

9.

Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman Jumlah Penduduk

128.267

128.608

132.597

3.215.548

3.299.988

3.351.048

1:

1 : 18,31

1 : 19,22

10. 11.

Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan penduduk

Sumber :

UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung

Melalui Program pengelolaan areal pemakaman di kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk areal pemakaman yang sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah dan dikelola oleh UPTD Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Tahun 2012 jumlah lokasi TPU sebanyak 156 lokasi, tahun 2011 jumlah lokasi TPU sebanyak 138 lokasi, tahun 2010 jumlah lokasi TPU sebanyak 133 lokasi. Sedangkan sampai dengan tahun 2012 jumlah TPBU sebanyak 9 lokasi yang dikelola oleh yayasan-yayasan.


46

Persentase Rumah Layak Huni



Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesame warga masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2010

2011

2012

1.

Jumlah rumah layak huni

707.600

711.486

713.351

2.

Jumlah rumah tangga

831.988

831.988

831.988

3.

Persentase huni

85 %

85,52 %

85,74 %

Sumber :

rumah

layak

Bidang Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung

Pencapaian ketersediaan rumah layak huni adalah dengan dilaksanakanya rehabilitas rumah dan prasarana dasar lingkungan yang tidak layak huni. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) periode tahun 2006 – 2009 telah dibangun sebanyak 2150 unit atau 43 % dari rencana sebanyak 5000 unit di tahun 2010. Tahun 2012 konstruksi rehab RTLH sebanyak 1100 unit penataan PSU sebanyak 10 paket, tahun 2011 konstruksi rehab RTLH sebanyak 205 unit penataan PSU sebanyak 20 paket, tahun 2010 pengadaan konstruksi rehab RTLH sebanyak 616 unit penataan PSU sebanyak 3 paket. Pencapaian layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah dengan dilaksanakanya pembangunan perumahan baik oleh pihak swasta ataupun pemerintah seperti Rusunawa. Tahun 2011 Kemenpera membangun rusunawa sebanyak 1 twin blok di Ds. Cangkuang Kec. Rancaekek, tahun 2010 Kementerian Pekerjaan Umum membangun rusunawa

sebanyak 3

twin blok di Ds. Baleendah Kec. Baleendah, dan tahun 2009 Kemenpera membangun rusunawa

sebanyak 1 twin blok di Ds. Baleendah Kec.

Baleendah.


47

Oleh sebab itu, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah merumuskan strategi dan kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra Dinas tahun 2011 – 2015) yang akan menjadi acuan di dalam menyusun program/kegiatan dinas.

C.

Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran (Rp)

1. Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang

- Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk perencanaan ruang

35,25%

0

- Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang

100 %

- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

(Tidak ada kegiatan

35,25%

- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

0,11 %

- Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang

100 %

- Terlayaninya masyarakat pengurusan IMB

32 %

dalam

tahun 2012)


800.000.000,00

137.745.000,00

48

2. Meningkatnya - Tersedianya pedoman harga standar prasarana bangunan dan lingkungan pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya

100 %

67.500.000,00

pelayanan

40%

3.207.125.000,00

- Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

30%

- Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

58 %

- Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK

35 %

4. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60%

20,70 %

5.603.526.490,00

5. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat

- Tersedianya sistem air setempat yang memadai

limbah

54 %

2.101.270.000,00

- Tersediannya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

1,5%

70.000.000,00

6. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

- Tersedianya fasilitas sampah di perkotan

pengurangan

2,2 %

200.000.000,00

- Tersedianya sistem sampah di pekotaan

penanganan

13,26 %

7. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.

- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

0,74 %

1.050.000.000,00

- Cakupan ketersediaan rumah layak

89,99 % (*)

8.258.150.000,00

3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

- Meningkatnya cakupan bencana kebakaran


49

huni - Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

5,22 % (*)

- Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

20,29 % (*)

Sumber : Standar Pelayanan Minimal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan DPA-DPPA tahun 2012

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan

d.

Evaluasi Terhadap Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: :

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 2012

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

31,27 %

1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

650.000.000,(700.000.000,-)

1. Meningkatnya kinerja penataan ruang

-

-

0,1 %

Anggaran (Rp)

300.000.000,(1.120.001.500,-) 93.522.500,(178.522.500,-) 1.394.902.500,-

2. Meningkatnnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya

-

Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan

100 %

Program Pengembangan Perumahan

40.000.000,(67.500.000,-)

-

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB

32 %

Program Lingkungan Sehat Perumahan

137.745.000,-

3. Meningkatnya

-

Meningkatnya cakupan

30 %

Peningkatan Kesiagaan

2.997.650.000,-


50

pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

-

-

-


-


-


-

7. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

-

-

-

-

pelayanan bencana kebakaran Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60 % (perkotaan+perdesaan)

dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

(3.207.125.000,-)

31 %

Lingkungan Perumahan

Sehat

4.591.801.490,(5.603.526.490,-)

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

51,01 %


Sehat

1.665.276.000,(2.101.270.000,-)

1%

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

0,6 %

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

40 %

58 %

35 %

13.729.680.300,(14.951.931.300,-)

11,36 %

0,37 %

Pengembangan Perumahan

18.033.921.750,(375.000.000,-)

0,65 % (89,99 %) 0,39 % (5,22 %)


51

Penetapan Kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah berdasarkan Target Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2012 dari 3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu SPM Perumahan

yang ditetapkan

oleh

Peraturan

Menteri

Negara

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomer : 22/PERMEN/M/2008, SPM Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2008

dan SPM

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/2010. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012 Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Realisasi

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB

24,76 %

1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

664.923.500,-

1. Meningkatnya kinerja penataan ruang

-

-

5. Meningkatnnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

-

-

-

-

-

0,137 %

Realisasi (Rp)

1.021.217.500,177.708.000,1.368.819.930,-

100 %

Program Pengembangan Perumahan

67.455.000,-

32 %

Program Lingkungan Sehat Perumahan

137.745.000,-

Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

35 %

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

3.152.509.900,-

Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

58,8 %

46 %


52

-

Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK

33 %


-

Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60 % (perkotaan+perdesaan)

20,53 %


Sehat

4.856.311.200,-


-

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

51,12%


Sehat

2.081.599.600,-

0,012 %

Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Kinerja


-

2,86 %

Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Kinerja

10.Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

-

-

-

-

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

14.281.619.585,-

10,76 %

0,37 %

Pengembangan Perumahan

89,99 %(*)

366.095.000,-

8.188.742.500,-

5,22 % (*)


53

D.

Akuntabilitas Keuangan 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggungjawab Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berupa Hasil Retribusi Daerah, terdiri atas : 1. Retribusi Pelayanan Persampahan 2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 3. Retribusi Sewa Rumah Susun Sewa 4. Retribusi Penyedotan Tinja 5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Gambaran rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No.

Jenis Pendapatan

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Capaian

1.

Retribusi Persampahan

Pelayanan

2.076.480.000,00

2.094.002.001,00

100,84

2.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

30.000.000,00

9.585.000,00

31,95

3.

Retribusi Sewa

Susun

211.536.000,00

147.230.000,00

69,60

4.

Retribusi Penyedotan Tinja

47.421.000,00

22.102.500,00

46,61

5.

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

5.195.043.000,00

6.506.083.426,00

121,59

7.716.331.290,00

8.779.002.927,00

113,77

Rumah

Jumlah


54

Berdasarkan tabel di atas retribusi yang tidak mencapai target adalah : a)

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dimana target yang tercapai 31,95 %, yang menjadi faktor penyebab adalah adanya Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang menghilangkan beberapa potensi pendapatan pemakaman karena tidak sesuai dengan UU nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah yang tidak memperbolehkan pengenaan retribusi terhadap : Retribusi izin penyediaan tanah cadangan, Retribusi izin penyediaan tanah TPBU, Retribusi izin pengadaan tempat penitipan mayat dan Retribusi izin pengadaan krematorium sehingga target tersebut tidak tercapai dari target Rp. 30.000.000,00 terealisasi Rp. 9.585.000.000,00

b)

Retribusi Sewa Rumah Susun Sewa Balegede Kec. Baleendah, dimana target

yang

tercapai

sebesar

69,60

%

yang

menjadi

faktor

penyebabnya adalah : 1. Pada saat penentuan target pendapatan pada awalnya diperkiraakan berasal dari pengelolaan Rusunawa Balegede dan Rusunawa PU di Baleendah. Namun untuk Rusunawa PU sampai saat ini belum ada serah terima pengelolaan dari kementerian PU ke pemerintah Kab. Bandung sehingga sampai saat ini Rusunawa PU di Baleendah belum dihuni 2. Untuk

penghunian

kamar

yang

ditempati

sifatnya

fluktuatif

(keluar/masuk) sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan. Maka target tersebut tidak tercapai dari target Rp. 211.536.000,00 terealisasi Rp. 147.230.000,00.


55

c)

Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai 46,61 %, yang menjadi faktor penyebab adalah : 1. Kendaraan truk tinja sebagian tidak dapat beroperasi dikarenakan rusak berat dan adanya persaingan dengan pihak swasta yang melakukan usaha penyedotan tinja 2. Fasilitas IPLT belum mendukung/masih memerlukan perbaikan untuk dapat beroperasi dengan baik 3. Daya jangkau pelayanan kurang maksimal karena semua kendaraan disimpan di pool kantor UPTD Persampahan di Citaliktik sehingga konsumen yang berada di daerah timur (Kec. Cileunyi, Rancaekek, Majalaya dan lain-lain tidak terlayani) Maka

kontribusi

terhadap

PAD

tidak

tercapai

dari

target

Rp.

47.421.000,00 terealisasi Rp. 22.102.500,00.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu : a.

Belanja Tidak Langsung, meliputi :

Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.861.916.064,50 dan terealisasi sebesar Rp. 15.036.328.372,00 atau 94,80 %, terdiri atas :  Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 13.031.797.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.446.037.372,00 atau 95,51 %,  Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.444.302.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.315.067.000,00 atau 94,71 %,  Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 385.816.564,50,00 dan terealisasi sebesar Rp. 275.224.000,00 atau 71,33 %


56

b. Belanja

Langsung

sebesar Rp. 53.560.738.540,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 48.981.654.715,00 atau 91,45 %, terdiri dari : 1) Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD sebesar Rp. 2.994.647.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.909.195.079,00 atau 97,14 %, terdiri atas : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 422.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 387.030.000,00 atau 91,67 %. - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.317.212.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.275.122.679,00 atau 98,18 %. - Belanja Modal sebesar Rp. 255.245.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 247.042.400,00 atau 96,78 %. 2) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 50.566.091.040,00 dan

terealisasi

sebesar Rp. 45.933.144.636,00 atau 90,83 %, terdiri

atas : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.767.296.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.661.702.000,00 atau 97,19 %. - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.361.369.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.611.152.966,00 atau 95,11 %. - Belanja Modal sebesar Rp. 31.437.425.690,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.799.604.670,00 atau 88,42 %. Sehingga pencapaian

kinerja

keuangan

belanja

total

dalah

rencana

sebesar Rp. 69.422.654.604,50 terealisasi sebesar Rp. 64.017.983.087,00 atau pencapaian 92.21 %.

Rekapitulasi Pagu Anggaran serta Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :


57


58


59


60

BAB IV PENUTUP 1. Keberhasilan Dalam tahun anggaran 2012, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran yang direncanakan, dan bila ditinjau dari segi pembiayaan / belanja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya terdiri dari : 

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.861.916.064,50 dan terealisasi sebesar Rp. 15.036.328.372,00 atau 94,80 %.



Belanja

Langsung

sebesar Rp. 53.560.738.540,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 48.981.654.715,00 atau 91,45 %. Sehingga

pencapaian

69.422.654.604,50

kinerja terealisasi

keuangan

dari

rencana

sebesar

sebesar

Rp.

64.017.983.087,00

Rp. atau

pencapaian 92.21 %.

Adapun pencapaian kinerja pada tahun 2012 berdasarkan adalah sebagai berikut : 1. Cakupan pelayanan air bersih pedesaan sampai dengan tahun 2012 mencapai 10,55 % terhadap daerah pelayanan 2. Penambahan sistem air limbah setempat (komunal) yang memadai di 10 lokasi dengan persentase 53,23 % 3. Cakupan pelayanan sampah di perkotaan sebesar 10,32 %. 4. Rekomendasi Teknis (Rentek) IMB di Kabupaten/Kota sebesar 21.045 unit. 5. Luas RTH sebesar 33,00 Ha dari Luas wilayah Kab. Bandung 6. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sebesar 35 %. 7. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 40 %. (Jangkauan luas WMK/ Luas wilayah Kab. Bandung) 8. Persentase luas permukiman yang tertata sebesar 87,48 %


61

9. Persentase kawasan kumuh sebesar 4,167 % 10. Persentase Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk sebesar 4,02 % 11. Persentase rumah layak huni sebesar 82,41 % 12. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni tahun 2012 mencapai 1.100 unit

2. Permasalahan Secara umum seluruh sasaran kegiatan belum mencapai 100 %, tetapi bila dikaitkan dengan sasaran yang diharapkan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :  Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum (perpipaan dan non perpipaan) masih rendah  tahun 2012 : 20,53 %;  Tidak semua desa memiliki sumber mata air;  Jarak mata air ke daerah pelayanan relatif jauh;  Belum optimalnya pemanfaatan dari jaringan yang telah terbangun oleh para pengelola air bersih desa;  Keterbatasan dana untuk pengembangan (mengandalkan pendanaan dari pemerintah/Pemerintah Daerah), operasional dan pemeliharaan SPAM karena besarnya biaya yang diperlukan untuk pengembangan SPAM;  Masyarakat Kabupaten Bandung belum semua memiliki sarana air limbah yang memadai;  Masih

rendahnya

komunitas/kawasan/kota

penanganan (sistem

sistem off-site

air

limbah

sanitation)

di

skala

Kabupaten

Bandung;  Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penanganan sampah dan saat ini Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan memiliki armada truk sebanyak 70 unit, 1 diantaranya dalam kondisi rusak berat;


62

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah;  Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung dalam melakukan pengurusan IMB;  Jumlah mobil pemadam kebakaran masih kurang guna mencapai target capaian SPM (Standar pelayanan minimal);  Jumlah SDM petugas damkar yang tersertifikasi masih sangat kurang guna mencapai target capaian SPM;  Status kelembagaan pemadam kebakaran yang saat ini masih lemah dengan terbagi menjadi 3 UPTD (eselon 4), dibandingkan dengan tugas dan kewenangan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;  Belum terimplementasinya RISPK rencana induk sistem proteksi kebakaran yang telah dimiliki oleh Kabupaten Bandung;  Jumlah kenaikan rumah layak huni dan permukiman layak huni masih sangat kecil;  Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal karena Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum semua mendapat persetujuan dari Propinsi.

3. Upaya Pemecahan Masalah Sehingga beberapa upaya yang harus dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang diantaranya :


63

 Meningkatkan

prosentase

cakupan

pelayanan

air

bersih

pedesaan

sehingga prosentase cakupan pelayanan meningkat sesuai sasaran MDG’s, SPM dan Indikator Kinerja Tahun 2013, dengan mengajukan proposal bantuan pembangunan ke Pemerintah Pusat dan Pihak swasta;  Untuk desa yang tidak memiliki mata air dibangun sumur dalam atau sumur dangkal;  Dilakukan pengambilan mata air dari desa lain;  Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku potensial bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keinginan untuk mengelola dengan baik;  Meningkatkan kapasitas pengelolaan SPAM Perdesaan dan melakukan bimbingan teknis bagi pengelola SPAM Perdesaan agar lebih profesional;  Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Soreang dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Ds. Cibeet Kecamatan Ibun;  Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk menunjang fasilitas pengurangan dan penanganan sampah di perkotaan dan

mengoptimalkan

penggunaannya

melalui

penjadualan

ulang

pengangkutan;  Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah melalui

Kegiatan

Sosialisasi

Kebijakan

Pengelolaan

Persampahan

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan sistem 3 R, maka diharapkan jumlah timbulan sampah akan berkurang sampah bisa berkurang dari sumbernya;  Meningkatkan melakukan

partisipasi

pengurusan

masyarakat IMB

melalui

Kabupaten sosialisasi

Bandung dan


dalam

melakukan

64

panggilan/pemberitahuan/teguran-teguran

kepada

masyarakat

yang

sedang membangun sebagai bahan potensi IMB;  Perlunya penambahan mobil pemadam kebakaran secara rutin setiap tahun guna meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran;  Perlunya penambahan SDM petugas damkar mengacu pada jumlah mobil damkar yang dimiliki, dengan standar 1 mobil damkar di butuhkan 6 org petugas;  Perlunya peningkatan status kelembagaan Instansi Damkar menjadi

institusi yang mandiri (satuan atau kantor) guna meningkatkan peran serta pelayanan penanggulangan kebakaran ;  Perlunya implementasi RISPK dengan pembuatan Peraturan Bupati tentang RISPK yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan program dan kegiatan di RPJMD Kabupaten Bandung;  Rehabilitasi RTLH dan penanganan kawasan kumuh agar dilaksanakan berkelanjutan pada setiap tahun;  Mendorong pihak propinsi agar Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) memperoleh rekomendasi gubernur yang selanjutnya akan segera diproses ke BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional).


65

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

Recommend Documents