Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

pengantar Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai lembaga pemerintah tingkat eselon I wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu, dengan berakhirnya tahun 2012, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun LAKIP Tahun 2012 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2012. Selain sebagai media untuk menyajikan pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2012, LAKIP juga merupakan piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya selama 1 (satu) tahun. Proses penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pengukuran kinerja dalam LAKIP Direktorat Jenderal Cipta Karya mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 sehingga laporan ini dapat mencerminkan sasaran pencapaian yang konsisten selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, LAKIP Tahun 2012 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP-LAKIP tahun sebelumnya dan berikutnya. Penyusunan LAKIP Tahun 2012 juga sudah memperhatikan perubahan struktur output dan penganggaran terbaru. Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 yang merupakan sebagian dari tugas yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta, 2012 Direktur Jenderal Cipta Karya

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc NIP. 110025718 Direktorat Jenderal Cipta Karya

i


DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR FOTO DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I

i ii iii iv v vi

PENDAHULUAN 1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1.2. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 1.3. RENCANA STRATEGIS

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2.2. PERJANJIAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 3.3. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN 3.4. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA 3.5. PENGHARGAAN PIHAK KE-3 KEPADA UNIT ORGANISASI ESELON I BAB IV PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN

I-1 I - 10 I - 17 II - 1 II - 16 III - 1 III - 1 III - 63 III - 83 III - 91 IV - 1

I II III IV V VI VII

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (PK) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) FORMULIR PENGUKURAN KINERJA FOTO KEGIATAN PETA KEGIATAN PIAGAM/PENGHARGAAN ANALISIS ANGGARAN BERDASARKAN PMK 249/2011

Direktorat Jenderal Cipta Karya

ii


DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 1.6 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 Rencana dan Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 Klasifikasi Golongan PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya Klasifikasi Pendidikan PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya Persebaran PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya Berdasarkan Kondisi PNS Daerah (Satker dan Dinas) dan PNS Pusat Persebaran PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 Target RPJMN 2010-2014 (Prioritas Bidang Kesehatan) Direktorat Jenderal Cipta Karya Target RPJMN 2010-2014 (Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan) Direktorat Jenderal Cipta Karya Target RPJMN 2010-2014 (Prioritas Bidang Infrastruktur) Direktorat Jenderal Cipta Karya Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 Realisasi Sambungan Rumah (SR) Tahun 2012 Pembandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Direktorat Jenderal Cipta Karya Pembandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Renstra 2010-2014 Direktorat Jenderal Cipta Karya Pembandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target RPJMN 2010-2014 Direktorat Jenderal Cipta Karya Hasil Evaluasi dan Analisis Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Rincian Perhitungan dan Analisis Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya

vii vii I-9 I-9 I-9 I-9 II - 1 II - 4 II - 6 II - 7 II - 7 III - 1 III - 3 III - 15 III - 16 III - 17 III - 22

III - 23

iii


DAFTAR FOTO Foto 3.1. Foto 3.2. Foto 3.3. Foto 3.4. Foto 3.5. Foto 3.6. Foto 3.7. Foto 3.8.

Pembangunan SPAM IKK Air Naningan, Kecamatan Air Naningan, Provinsi Lampung Pembangunan Prasanana dan Sarana Air Limbah Skala Kawasan RSH Kecamatan Mandau, Provinsi Riau Bantuan Program PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Revitalisasi Kawasan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Pembangunan Hidran Umum dan Talud Desa Batumbulan Baru, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi NAD Penghargaan Ganesha Prajamanggala Bakti Utama dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Ikut Menyemarakkan MDGs Award 2012


III - 4 III - 8 III - 10 III - 11 III - 12 III - 14 III - 26 III - 26

iv


DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I FORMULIR PENETAPAN KINERJA (PK) LAMPIRAN II FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) LAMPIRAN III FORMULIR PENGUKURAN KINERJA LAMPIRAN IV FOTO KEGIATAN LAMPIRAN V LAMPIRAN VI

PETA KEGIATAN PIAGAM/PENGHARGAAN

LAMPIRAN VII ANALISIS ANGGARAN BERDASARKAN PMK 249/2011


v


RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa melalui peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal, 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja 3. meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengurangan luas kawasan kumuh, peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman Untuk mewujudkan 3 (tiga) strategic goals tersebut, pembangunan bidang Cipta Karya diwujudkan dengan dua pendekatan, yaitu: 1. pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas) bidang permukiman 2. pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur bidang permukiman Selama tahun 2010-2014, ketiga strategic goals tersebut diwujudkan dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang terbagi menjadi 6 (enam) kegiatan yaitu: 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman dengan unit pelaksana kerja Direktorat Pengembangan Permukiman 2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara dengan unit pelaksana kerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drianse) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan dengan unit pelaksana kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan unit pelaksana kerja Direktorat Pengembangan Air Minum 5. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman dengan unit pelaksana kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I, sert Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II 6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman dengan unit pelaksana kerja Direktorat Bina Program


vi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 7. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan dengan unit pelaksana Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Adapun hasil evaluasi kinerja masing-masing kegiatan tersebut pada tahun 2012 secara ringkas adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 SASARAN 1 Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU

URAIAN SATUAN

2

REALISASI

TARGET 3

Peningkatan jumlah pelayanan air minum

4

%

Liter/det

5,634

6,396

5 113.53

IKK

186

192

103.23

Kawasan

276

331

119.93

IKK

186

192

103.23

Desa

2,192

2,312

105.47

Kawasan

222

244

109.91

Kawasan

231

736

318.61

Kab/Kota

143

138

96.50

Output penting : -

Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi Output penting : -

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site

Kawasan

136

635

466.91

-

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/Kota

49

46

93.88

-

Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Kab/Kota

94

92

97.87

-

Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

Kawasan

95

101

106.32

PDAM

124

124

100.00

PDAM

124

124

100.00

48

53

110.42

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Output penting : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan

Pembangunan Rusunawa

Twin Blok

Output penting : -

Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan

Twin Blok

48

53

110.42

Kawasan

374

374

100.00

Output penting : -

Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

Kawasan

374

374

100.00

-

Jumlah Kab/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

Kab/Kota

44

44

100.00

Desa

13,599

16,517

121.46

Kel/Desa

10,999

10,925

99.33

2,600

5,592

215.08

Meningkatnya kualitas infrastruktur Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan permukiman perdesaan/kumuh/ Output penting : nelayan dengan pola Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) pemberdayaan masyarakat Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Desa

Sumber: LAKIP Eselon II dan UKM di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011

Tabel 1.2 Rencana dan Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 (x Rp.1.000,-) KEUANGAN KEGIATAN/OUTPUT Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman I. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman II. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara III. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan IV. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum V. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman

RENCANA (PK)

REALISASI

12.829.999.930

12.710.911.569

3.100.278.998

3.920.673.811

2.787.656.716

2.708.105.432

2.883.945.502

2.202.398.572

3.514.723.385

3.442.663.419

220.894.612

157.421.904


vii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 KEUANGAN KEGIATAN/OUTPUT

RENCANA (PK)

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I 15.003.000 Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II 11.719.000 VI. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data 255.778.715 Informasi dan Evaluasi Kinerja VII. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan 40.000.000 Persampahan Sumber: LAKIP Eselon II dan UKM di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011

REALISASI 13.333.609 10.873.922 218.129.095 37.311.805

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya selama tahun 2012 adalah: 1. PERENCANAAN  Walaupun pada beberapa output pencapaiannya telah melebihi 100% dari target Renstra 2010-2014, namun APBN masih terus dianggarkan pada output-output tersebut dikarenakan adanya kebijakan nasional seperti MDG’s dan SPM. Hal ini menyebabkan pencapaian Renstra 2010-2014 tidak merata (dalam arti, ada output yang pencapaiannya masih dibawah 100%, namun juga terdapat output yang pencapaiannya diatas 100%).  Terkait poin diatas, adanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya ad-hoc (seperti direktif presiden, MP3EI, MP3KI), menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pengganggaran. Pada akhirnya, ini kemudian menyebabkan banyak kegiatan yang sudah diusulkan dalam RPIJM TA 2012 tidak dapat terakomodasi seluruhnya di APBN DJCK TA 2012. Berdasarkan data, total usulan kegiatan RPIJM TA 2012 yang terakomodasi oleh APBN DJCK TA 2012 mencapai 77,6%.  Proses pelelangan masih mengalami kendala seperti keterlambatan proses lelang, adanya sanggahan termasuk juga untuk paket-paket yang bernilai besar, keterlambatan pembentukan Pokja, proses penetapan pemenang oleh ULP yang cukup lama.  Perbedaan data yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang menyebabkan tidak optimalnya capaian yang dihasilkan.  Readiness criteria belum sepenuhnya dipenuhi (MOU, Lahan, DED, DDUB).  Habisnya masa berlaku Keppres RI No 69 Tahun 2000 tenang Agenda Habitat, menjadikan kendala dalam pengalokasian anggaran dari Ditjen. Anggaran  Belum optimalnya koordinasi antar Kementerian/ Lembaga serta Dinas SKPD terkait di daerah dalam pelaksanaan program (terdapat pelaksanaan kegiatan di lokasi yang juga mendapat program yang serupa dari Kementerian/Lembaga lain)  Indikator kinerja sebagaimana terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) yang dimiliki Ditjen Cipta Karya belum sepenuhnya mengacu pada kriteria SMART (Spesicif, Measurable, Achievable, Relevant, Time).  Dokumen RPIJM belum sepenuhnya menjabarkan keterpaduan antar sektor dan antar wilayah di Kab/Kota


viii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012  Penerapan Green Building, Climate Change serta peran Gender pada pelaksanaan kegiatan belum diakomodasikan secara optimal 2. PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN  Sistem pemrograman mulai dari Konreg, trilateral meeting, Musrenbang, sampai dengan menjadi DIPA belum konsisten  Masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah (DDUB)  Terdapat loan yang belum efektif/diblokir 3. PELAKSANAAN  Masih ditemui kualitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi, standar dan waktu pekerjaan.  Terdapat pembatalan dan keterlambatan pekerjaan di lapangan yang disebabkan oleh masalah teknis (perubahan desain, lokasi yang sulit dijangkau) dan masalah non teknis (pengaruh pasang surut air laut).  Ketidakpastian status lahan akibat terjadinya okupansi lahan atau sengketa lahan serta kepemilikan lahan oleh instansi lain yang berakibat dipindahkannya lokasi kegiatan (kegiatan tidak sesuai dengan rencan awal)  Pemenuhan DDUB sulit terpantau karena belum ada mekanisme pemantauan yang komprehensif untuk pemenuhan DDUB. 4. PASCA PELAKSANAAN  Terdapat permasalahan dalam serah terima asset dimana daerah menolak serah terima kelola asset karena keterbatasan APBD untuk operasi pemeliharaan. Hal ini menyebabkan pembentukan unit pengelola  Terdapat prasarana infrastruktur yang mangkrak (3R) dikarenakan ketidaksiapan pasca pengolahan (hasil produksi pengolahan sampah 3R banyak yang menumpuk di hangar karena tidak terserap/tidak terjual langsung, sementara produksi harus tetap jalan sehingga mau tidak mau ongkos produksi harus tetap dikeluarkan)  Infrastruktur Cipta Karya belum termanfaatkan karena belum dipenuhinya tanggung jawab Pemda (SR, listrik, dan lain-lain). Terhadap kendala tersebut di atas, beberapa rencana tindak yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di antaranya adalah sebagai berikut: 1. PERENCANAAN  Terhadap sisa tahun pelaksanaan Renstra 2010-2014, perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya difokuskan pada upaya pemenuhan capaian-capaian output Renstra yang masih dibawah 100%.  Penyaringan yang lebih ketat terhadap Readiness Criteria dan memastikan kembali komitmen pemerintah daerah terhadap kesiapan Readiness Criteria. Apabila komitmen pemda tiba-tiba berubah di tengah jalan, maka dimungkinkan pemberian sangsi penganggaran ke kab/kota bersangkutan  Persiapan pelelangan secara lebih matang lagi  Pengembangan basis data pembangunan bidang Cipta Karya, khususnya yang terkait dengan Kementerian lain  Penguatan peran pelaksana di daerah (Satker, Pemda, Satgas) melalui diseminasi dan koordinasi yang intensif sehingga mampu mengantisipasi Direktorat Jenderal Cipta Karya

ix

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 bergesernya pengganggaran akibat adanya kebijakan-kebijakan adhoc, yang pada akhirnya mampu meminimalkan kegiatan-kegiatan RPIJM yang tidak terakomodasi dalam APBN  Mengingat sisa tahun pelaksanaan Renstra 2010-2014, akan sulit melakukan penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan criteria SMART. Oleh karena itu, mengantisipasi penyusunan Renstra 2015-2019, maka disusun catalog indikator kinerja bidang Cipta Karya yang memenuhi kriteria SMART  Penguatan inovasi-inovasi yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya khususnya yang terkait dengan climate change maupun green building.  Melakukan sosialisasi dengan pemda terkait jenis infrastruktur yang akan dibangun sehingga infrastruktur terbangun akan lebih mudah diterima 2. PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN  Mencari alternatif mekanisme penganggaran PHLN terutama terkait penerbitan NOL sehingga hal ini tidak menghambat pelaksanan kegiatan. Selain itu perlu juga meyakinkan donor dengan sistem pelelangan yang dimiliki oleh Cipta Karya (e-procurement PU) sehingga akan memudahkan dalam monitoring kemajuan pelaksanaan.  Mencermati penyusunan RKA-KL agar tidak terdapat banyak revisi terkait dengan re-alokasi dana, perubahan akun, dan sebagainya  Konsisten dalam penyusunan program, mulai dari Konreg, trilateral meeting, Musrenbang, sampai dengan menjadi RKAKL/DIPA.  Menyusun prioritas pendanaan bagi output-output Renstra dalam upaya pemenuhan target Renstra 2010-2014, dimana prioritas diberikan kepada output yang capaiannya belum 100% 3. PELAKSANAAN  Rencana pemaketan dilakukan secara cermat dari awal dengan tidak memecah paket  Penguatan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan  Mempercepat proses pelelangan.  Perencanaan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan (misalnya, kondisi wilayah geografis, kapasitas SDM didaerah dan sebagainya) 4. PASCA PELAKSANAAN  Melakukan percepatan surat pernyataan mengenai serah terima kelola ataupun serah terima aset untuk infrastruktur yang sudah dibangun.  Meningkatkan monitoring/evaluasi pasca pelaksanaan, agar outcome dapat tercapai.  Standar monitoring dan evaluasi pelaksanan pembangunan sektor sebagai acuan internal DJCK yang diakui bersama  Memastikan sejak awal perencanaan adanya surat pernyataan kesanggupan pengelolaan infrastruktur terbangun dari Bupati/Walikota dilengkapi dengan dokumen APBD untuk memastikan kesanggupan daerah untuk alokasi pendanaan operasi dan pemeliharaan sarana yang direncanakan


x

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Hal-hal yang memerlukan perhatian untuk peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut: 1. Pengembangan basis data Data yang akurat dan terkini dapat memberikan dasar penyusunan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Koordinasi dengan BPS Pusat maupun BPS di tingkat Kota/Kabupaten sebagai salah satu sumber data yang akurat di Indonesia perlu dilakukan. Sementara itu sistem manajamen data dan informasi juga perlu terus disempurnakan. 2. Percepatan Proses Pengadaan Penyebab terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan adalah terkait dengan proses pengadaan penyedia jasa konsultansi atau konstruksi. Oleh karena itu, pada tahun anggaran yang akan datang, perlu dipercepat mulainya proses pengadaan penyedia jasa untuk menghindari tidak terlaksananya kegiatan. 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Daerah Keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan permukiman sangat ditentukan oleh kemampuan instansi-instansi terkait dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Pokjanis yang telah terbentuk pada saat penyusunan SPPIP dan RPKPP diharapkan selanjutnya dapat lebih berperan dan menjalankan fungsi koordinasi antar dinas teknis yang terlibat di dalamnya, sehingga tujuan pengembangan permukiman nasional dapat dicapai. 4. Persiapan Organisasi Pelaksana di Daerah Mengingat beberapa komponen kegiatan di Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan melalui mekanisme SKPA, pembentukan dan penetapan organisasi pelaksana di Daerah perlu disiapkan sejak awal tahun anggaran. Hal ini untuk menghindari keterlambatan penyerapan dana SKPA. 5. Peningkatan Kualitas Manajemen Kegiatan Penyiapan rencana penyerapan anggaran (Kurva S) pada tahap persiapan dan pengawasan secara ketat pada tahap pelaksanaan dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan dan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. 6. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain Sebagai contoh bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penilaian Adipura sebagai trigger perubahan kepedulian pimpinan kabupaten/kota terhadap sanitasi 7. Pembinaan Teknik Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, perlu ditingkatkan kualitas pembinaan dan pelatihan sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan dan tupoksi masing-masing. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, skill, dan kinerja pegawai yang pada akhirnya menunjang peningkatan kualitas kinerja institusi.


xi


PENDAHULUAN

BAB

I

1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI a. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Pasal 538, tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah:

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, serta bangunan gedung dan rumah negara. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta fasilitasi kegiatan strategis nasional, termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

b. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum pasal 540 perangkat institusi/unit kerja yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, meliputi: Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-1


1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Cipta Karya didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Bagian Kepegawaian dan Ortala, yang terdiri dari:  Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian  Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional  Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana b. Bagian Keuangan, yang terdiri dari:  Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan  Sub Bagian Anggaran Pembiayaan  Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yang terdiri dari:  Sub Bagian Perundang-undangan  Sub Bagian Bantuan Hukum  Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi d. Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara, yang terdiri dari:  Sub Bagian Rumah Tangga  Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I  Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. DIREKTORAT BINA PROGRAM

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, yang terdiri dari:  Seksi Rencana dan Kebijakan  Seksi Rencana Jangka Menengah b. Sub Direktorat Program dan Anggaran, yang terdiri dari:  Seksi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman  Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman c. Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri, yang terdiri dari:  Seksi Multilateral  Seksi Bilateral d. Sub Direktorat Data dan Informasi, yang terdiri dari:  Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi  Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik e. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, yang terdiri dari:  Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman  Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman f. Sub Bagian Tata Usaha

3. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Permukiman didukung oleh organisasi yang terdiri dari:


I-2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis, yang terdiri dari:  Seksi Perencanaan  Seksi Evaluasi dan Pelaporan b. Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan, yang terdiri dari:  Seksi Wilayah I  Seksi Wilayah II c. Sub Direktorat Peningkatan Permukiman Wilayah I, yang terdiri dari:  Seksi Sumatera  Seksi Jawa d. Sub Direktorat Peningkatan Permukiman Wilayah II, yang terdiri dari:  Seksi Kalimantan/Sulawesi  Seksi Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua e. Sub Direktorat Pengembangan Permukiman Baru, yang terdiri dari:  Seksi Wilayah I  Seksi Wilayah II f. Sub Bagian Tata Usaha

4. DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis, yang terdiri dari:  Seksi Perencanaan  Seksi Pemantauan dan Evaluasi b. Sub Direktorat Pengelolaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, yang terdiri dari:  Seksi Gedung Negara  Seksi Rumah Negara c. Sub Direktorat Wilayah I, yang terdiri dari:  Seksi Wilayah I A  Seksi Wilayah I B d. Sub Direktorat Wilayah II, yang terdiri dari:  Seksi Wilayah II A  Seksi Wilayah II B e. Sub Direktorat Pengaturan dan Kelembagaan, yang terdiri dari:  Seksi Pengaturan  Seksi Pembinaan Kelembagaan f. Sub Bagian Tata Usaha

5. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis, yang terdiri dari:  Seksi Perencanaan  Seksi Monitoring dan Evaluasi


I-3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 b. Sub Direktorat Air Limbah, yang terdiri dari:  Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Wilayah I  Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Wilayah II c. Sub Direktorat Drainase, yang terdiri dari:  Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Wilayah I  Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Wilayah II d. Sub Direktorat Persampahan, yang terdiri dari:  Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Wilayah I  Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Wilayah II e. Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, terdiri dari:  Seksi Pengaturan  Seksi Pembinaan Kelembagaan f. Sub Bagian Tata Usaha

6. DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Air Minum didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis, yang terdiri dari:  Seksi Perencanaan  Seksi Pemantauan dan Evaluasi b. Sub Direktorat Wilayah I, yang terdiri dari:  Seksi Wilayah I A  Seksi Wilayah I B c. Sub Direktorat Wilayah II, yang terdiri dari:  Seksi Wilayah II A  Seksi Wilayah II B d. Sub Direktorat Investasi, yang terdiri dari:  Seksi Wilayah I  Seksi Wilayah II e. Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, terdiri dari:  Seksi Pengaturan  Seksi Pembinaan Kelembagaan f. Sub Bagian Tata Usaha

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Selain unit kerja di atas, di tahun 2012 Direktorat Jenderal Cipta Karya juga dibantu oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) serta Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I dan II dengan organisasi sebagai berikut:

1. BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BPPSPAM sebagaimana diatur dalam Pasal 43 PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan badan non-struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum. BPPSPAM terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan susunan: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota b. 4 (empat) orang Anggota, yang terdiri dari:  2 (dua) orang dari unsur pemerintah yang terkait dengan pengembangan SPAM  1 (satu) orang dari unsur penyelenggara  2 (dua) orang dari unsur masyarakat dari kalangan profesi penyelenggaraan SPAM dan dari kalangan masyarakat pelanggan Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM, dibentuk Sekretariat BPPSPAM yang bertugas membantu menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengembangan SPAM. Sekretariat BPPSPAM secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua BPPSPAM dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum. Sekretariat BPPSPAM dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pembinaan teknis Sekretariat BPPSPAM dilakukan oleh BPPSPAM dan pembinaan administratif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Bagian Umum dan Informasi  Subbag Tata Usaha  Subbag Informasi dan Tatalaksana  Subbag Keuangan b. Bidang Kajian Kebijakan dan Program c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan d. Bidang Analisis Keuangan, Investasi, dan Promosi e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. BALAI PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH I Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pembinaan Tehnik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Seksi Air Minum b. Seksi Sanitasi c. Subbag Tata Usaha d. Kelompok Jabatan Fungsional

3. BALAI PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH II

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Seksi Teknik Air Minum b. Seksi Teknik Sanitasi c. Subbag Tata Usaha d. Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-5


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

DIREKTORAT BINA PROGRAM

SUBBAG TU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN SUBBAG TU

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SUBBAG TU

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM DAN PER-UU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM SUBBAG TU

BAGIAN UMUM DAN PBMN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP SUBBAG TU

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SUB DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS




SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

SUB DIREKTORAT INVESTASI

SUB DIREKTORAT AIR LIMBAH

SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

SUB DIREKTORAT PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL I

SUB DIREKTORAT WILAYAH I

SUB DIREKTORAT WILAYAH I

SUB DIREKTORAT DRAINASE

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

SUB DIREKTORAT PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL II

SUB DIREKTORAT WILAYAH II

SUB DIREKTORAT WILAYAH II

SUB DIREKTORAT PERSAMPAHAN

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

SUB DIREKTORAT PENGATURAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


I-6


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA Masyarakat Pelanggan

ANGGOTA Penyelenggara

ANGGOTA Profesi

KABAG TATA USAHA

SEKRETARIS

KABAG UMUM DAN INFORMASI

KABAG INFORMASI DAN TATA LAKSANA

KABAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN

KEPALA BIDANG ANALISA KEUANGAN, INVESTASI DAN PROMOSI



I-7


STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH I / II SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

KEPALA BALAI / KEPALA SATKER


KA. SUB. BAG. TATA USAHA

KA. UR. UMUM DAN KEUANGAN

KA. UR. KEPEGAWAIAN

KA. SIE AIR MINUM

KA. SIE SANITASI

KA. SUBSIE AIR MINUM

KA. SUBSIE SANITASI

BENDAHARA PENGELUARAN

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PEMUNGUT PNBP

BENDAHARA PENERIMAAN


PANITIA POKJA/ PENGADAAN BARANG JASA

I-8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh 2.240 orang pegawai yang tersebar baik di pusat, daerah maupun di satker dengan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2., Tabel 1.3. dan Tabel 1.4. berikut: Tabel 1.3. Klasifikasi Golongan PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya No. Golongan Jumlah 1. IV 141 orang 2. III 1.355 orang 3. II 679 orang 4. I 65 orang Total 2.240 orang Tabel 1.4. Klasifikasi Pendidikan PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya No. Pendidikan Jumlah 1. S3 5 orang 2. S2 247 orang 3 S1 950 orang 4. D III 150 orang 5. SMA 759 orang 6. SMP 67 orang 7. SD 62 orang Total 2.240 orang Tabel 1.5. Persebaran PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya Berdasarkan Kondisi PNS Daerah (Satker dan Dinas) dan PNS Pusat No. Unit Kerja Jumlah 1. Pusat 1.125 orang 2. Satker 1.036 orang 3. Dinas 79 orang Total 2.240 orang Tabel 1.6. Persebaran PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya No. Unit Kerja Jumlah 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 172 orang 2. Direktorat Bina Program 166 orang 3. Direktorat PBL 177 orang 4. Direktorat Pengembangan Permukiman 168 orang 5. Direktorat Pengembangan PLP 160 orang 6. Direktorat Pengembangan Air Minum 174 orang 7. BPPSPAM 40 orang 8. Balai Wilayah I 47 orang 9. Balai Wilayah II 21 orang Total 1.125 orang


I-9


1.2. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

Lingkungan strategis pembangunan bidang Cipta Karya dipengaruhi oleh tantangan dan isu-isu penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Cipta Karya selama tahun 2010-2014. Tantangan serta isu-isu tersebut meliputi:

a. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

Tantangan pembangunan sub bidang ke-Cipta Karya-an: 1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai. 2. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dalam provinsi. 3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis. 4. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan. 5. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum. 6. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum. 7. Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumahakibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya. 8. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan. 9. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas. 10. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global. 11. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman. Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 12. Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. 13. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan. 14. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya. Isu strategis bidang ke-Cipta Karya-an: 1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah  Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.  Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk nasional.  Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. 2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi  Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.  Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 54.000 hektar. 3. Kota sebagai engine of growth  Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota atau 9% dari total jumlah daerah otonom mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.  Sementara kota-kota besar saja yang hanya berjumlah 14 kota atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah otonom mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional. 4. Desentralisasi  Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa.  Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.  Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar dan metropolitan. 5. Kerusakan lingkungan hidup  Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah, dan di atas tanah kawasan perkotaan. 6. Daya saing kota dan demokratisasi  Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.  Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju era competitive advantages.


I-11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 7. Perubahan iklim dan bencana alam  Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.  Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan. 8. Modal sosial  Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial.  Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan. 9. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional) Dasar Hukum:  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 363/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum Indikator Keberhasilan: Indikator Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat diukur dari 2 (dua) hal yaitu: Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan yaitu kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anakanak dan kaum difable mempunyai kesetaraan dan keadilan di dalam kesempatan untuk mendapatkan akses, ikut terlibat dalam partisipasi, memiliki kontrol/pengawasan dan menerima manfaat hasil pembangunan. 10. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 MP3EI merupakan dokumen kerja yang berisikan arah pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakukan peraturan-peraturan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasa investasi. (Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025). Dasar Hukum:  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-12








Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Tim Kerja pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025

11. MDGs (Millenium Development Goals) Millenium Development Goals merupakan agenda masyarakat internasional dalam pencapaian pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan perbaikan kondisi kehidupan global yang mempunyai milestone pada tahun 2015, yang dideklarasikan oleh para pemimpin dunia pada bulan September 2000 pada Konferensi Tingkat Tinggi Millenium, dengan menetapkan 8 (delapan) butir sasaran utama yang akan dicapai pada tahun target 2015 dengan tolak ukur kondisi tahun 1990. Tujuan MDGs: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8. Membangun kemitraan global dalam pembangunan Ruang Lingkup Cipta Karya di dalam MDGs: Tujuan 7 : Memastikan kelestarian lingkungan hidup Target 10 : Penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 Target 11 : Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020


I-13


b. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

1. Tantangan pembangunan perkotaan ke depan: a. Kota-kota, khususnya kota besar dan metropolitan, perlu meningkatkan daya saing di tingkat internasional, karena persaingan global saat ini menuntut kota agar mampu berperan sebagai tempat beraktivitas yang kompetitif dan bertaraf internasional, dimana sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaannya. b. Kota-kota, khususnya yang terkena dampak langsung perubahan iklim, perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam upaya antisipasi dampak perubahan iklim, yang perlu diarusutamakan dalam seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan perkotaan. c. Kota-kota perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk penyelenggaraan pengelolaan perkotaan pada era desentralisasi dan demokratisasi tata pemerintahan melalui penguatan kerjasama antarkotamaupun antara kota dengan daerah di sekitarnya. 2. Tantangan pembangunan perdesaan (di daerah tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil): a. Masih rendahnya kapasitas dan pelibatan masyarakat serta kelembagaan perdesaan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan desanya. b. Masih rendahnya kesempatan kerja dan upah kerja di perdesaan. c. Masih rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan dasar maupun untuk peningkatan kemampuan dan keterampilannya dalam mengembangkan usaha ekonomi dan kewirausahaan. d. Belum optimalnya penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraanmasyarakat perdesaan. 3. Tantangan pengembangan ekonomi lokal dan daerah ke depan adalah kesenjangan antardaerah, pengangguran di perdesaan, globalisasi dan daya saing, serta lingkungan dan bencana alam. Dengan demikian, peningkatan daya saing ekonomi daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya saing nasional. 4. Tantangan pengembangan kawasan strategis dalam konteks KAPET, KPBPB dan KEK ke depannya adalah membangun kebijakan dan strategi yang komprehensif sehingga pengembangan kebijakan antar kawasan dapat sinergi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta bersinergi dengan konsep koridor ekonomi nasional yang telah ditetapkan. 5. Tantangan pengembangan kawasan perbatasan adalah belum optimalnya upaya fasilitasi dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan terutama untuk memenuhi kebutuhan penanganan permasalahan di kecamatan perbatasan yang sangat bervariasi sesuai karakteristiknya masing-masing.


I-14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 6. Tantangan yang mendesak untuk diselesaikan pada kawasan rawan bencana: a. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana pemerintah daerah dan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan penanggulangan bencana. b. Dengan memperhatikan ancaman bencana yang masih akan terus terjadi maka kapasitas tanggap darurat yang meliputi penanganan korban bencana, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan masih perlu untuk ditingkatkan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas. c. Keterbatasan sumber daya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, menyebabkan terhambatnya proses pemulihan wilayah pasca bencana yang memerlukan dukungan percepatan berbagai pemangku kepentingan. d. Koordinasi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan, komitmen alokasi anggaran, serta tata kelola dan manajemen aset. 7. Tantangan pada bidang bangunan gedung: a. Masih kurang ditegakkannya aturan keselamatan bangunan gedung b. Masih lemahnya penyelenggaraan pengaturan bangunan gedung c. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan bangunan gedung d. Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi efektif dengan baik e. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung 8. Tantangan pada bidang pengelolaan rumah negara: a. Masih banyaknya asset negara berupa tanah dan bangunan gedung yang belum teradministrasikan dengan baik b. Masih banyaknya bangunan gedung/gedung negara yang belum memenuhi persyaratan untuk mencapai kelaikan bangunan gedung c. Masih adanya penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang kurang tertib 9. Tantangan pada bidang penataan lingkungan permukiman: a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan ruang terbuka hijau (open public space) serta sarana dan prasarana lingkungan yang layak b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan antisipasi pencegahan bahaya kebakaran berskala lingkungan c. Menurunnya fungsi kawasan dan terjadinya degradasi kawasan kegiatan ekonomi di perkotaan serta kawasan tradisional/bersejarah 10. Tantangan bidang administrasi dan pemerintahan: a. Masih perlu ditingkatkannya transparansi dan pengembangan sistem informasi bidang penataan bangunan dan lingkungan b. Masih perlunya peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan permukiman c. Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung di daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 d. Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi e. Masih perlu didorong pengembangan teknologi dan mutu pelaksanaan bidang penataan bangunan dan lingkungan f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penataan bangunan dan lingkungan yang tersedia 11. Tantangan bidang penyehatan lingkungan permukiman: Kondisi wilayah geografis Indonesia yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk merupakan sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur permukiman. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya pencapaian target MDG’s pada tahun 2015 yakni untuk mengurangi separuh penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Untuk itu dibutuhkan peningkatan pelayanan sanitasi layak, aman, terjangkau dan didukung oleh sarana dan prasarana dasar serta utilitas yang memadai. 12. Tantangan dalam Agenda Reformasi Birokrasi Agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Gencarnya keinginan untuk melakukan perubahan sistem menjadikan Agenda Reformasi Birokrasi ikut mempengaruhi rencana strategis organisasi ke depan. 13. Tantangan dalam Laporan Keuangan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05?2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka setiap Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Pemerintah Pusat mentargetkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2012 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 14. Tantangan dalam Infrastruktur Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Cipta Karya rencananya akan mendapatkan bantuan modul peralatan Small Scale Water Treatment Plant Emergency Relief (SSWTP-ER) dari Pemerintah Spayol untuk mendukung tugas pokok penanganan tanggap darurat. Dengan adanya rencana itu, akan dibangun beberapa gudang/depo di 4 (empat) provinsi dengan tujuan dapat menampung/menyimpan peralatan tanggap darurat sehingga dapat didistribusikan ke daerah bencana secara cepat dan tepat sasaran dengan waktu tempuh lebih singkap daripada gudang terpusat di Jakarta. 15. Tantangan dalam Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi Seiring dengan perkembangan kota maka diperlukan pula sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran aktivitas atau kegiatan masyarakat dalam suatu wilayah. Tak terkecuali sarana dan prasarana bidang Cipta Karya seperti perumahan, sarana dan prasarana air minum, serta sarana dan prasarana sanitasi. Pengelola sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 tersebut berbeda-beda di setiap daerah. Sarana dan prasarana tersebut semakin berkembang baik dari segi kuantitas maupun teknologi mengikuti perkembangan penduduk maupun perkembangan kegiatan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pengelola tiap prasarana tersebut juga dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berkemampuan cukup. Di sinilah dibutuhkan balai teknik air minum dan sanitasi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Diharapkan melalui kegiatan bintek sumber daya manusia di kedua bidang tersebut terus berkembang sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi pengelola air minum dan sanitasi. 16. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan Bina Program: a. Mempertegas peran Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Pembina sektor-sektor bidang Cipta Karya sesuai dengan azas desentralisasi b. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pembinaan, perencanaan, dan pemrograman pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya bidang Cipta Karya melalui proses pendampingan dalam penyusunan strategi pengembangan kabupaten/ kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota c. Pengembangan kebijakan dan strategi, menentukan prioritas strategi nasional dan menghindari tumpang tindih penganggaran melalui pemrograman dan penganggaran yang SMART (specific, manageable,

accountable, relevan, timebound)

d. Penguasaan teknologi, data dan informasi, peraturan perundangundangan, Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) untuk menjawab tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an baik secara sektoral, maupun lintas sektoral secara mendalam dan menyeluruh serta dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat e. Membangun network, aliansi strategis, dan meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral, instansi, serta mengkomunikasikan program-program pembangunan bidang Cipta Karya baik di lingkungan pusat/daerah 17. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.

1.3. RENCANA STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun Rencana Strategis yang dirancang dan digunakan sebagai acuan awal dalam menuju sasaran yang akan dicapai. Penyusunan Rencana Strategis sepenuhnya mempertimbangkan tuntutan lingkungan strategis yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Rencana Strategis yang dimaksud pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya selama 5 (lima) tahun mendatang dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam LAKIP 2012 ini, digunakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 yang telah mengalami revisi. Namun demikian pada bab evaluasi, dibahas juga pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap Renstra 2010-2014. Rumusan yang konstruktif dan terpadu ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kondisi yang mempengaruhi serta tantangan yang dihadapi. Untuk itu telah dirumuskan langkah-langkah perencanaan dalam bentuk Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, serta Program Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS VISI Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan Adapun makna dari visi tersebut adalah:  Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.  Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.  Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya.  Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

MISI

1. Meningkatkan pembangunan infarstruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah. 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.


I-18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung. 4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan good governance.

TUJUAN Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan meliputi: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah

SASARAN Adapun sasaran berdasarkan tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai meliputi: 1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan. 4. Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman

b. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Kebijakan penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan tidak hanya agar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya saja tetapi juga disesuaikan dengan beberapa dokumen kebijakan dan strategi nasional seperti RPIJM Kabupaten/Kota, Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan (KSNP-Kota), Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNPDirektorat Jenderal Cipta Karya

I-19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 SPP), serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah permukiman (KSNP-SPALP). Kebijakan-kebijakan penyelenggaraan Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebut difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. AIR MINUM

1. Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM) dengan melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu restrukturisasi utang pokok dan peningkatan manajemen melalui penetapan tarif yang wajar serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%). 2. Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih professional dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan. 3. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, di samping mendorong pemerintah provinsi/ kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air minum. 4. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum. 5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan aktif dalam memberikan pelayanan air minum.

2. AIR LIMBAH

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang dikelola BUMD maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat. 2. Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dan pemerintah. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah. 4. Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah.

3. PERSAMPAHAN DAN DRAINASE

1. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase. 2. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase. 3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation maupun dalam pengelolaan TPA.


I-20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 4. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam pengelolaan persampahan. 5. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase. 6. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

4. BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

1. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung. 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung. 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional.

PROGRAM

Selama kurun waktu 2010-2014, seluruh kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dituangkan dalam satu program pelaksanaan yaitu:

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

KEGIATAN

Kegiatan Prioritas untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman beserta output dan targetnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 adalah merupakan prioritas Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi: 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman. 2. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman. 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan. Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 5. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman. 6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 7. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Terlaksananya pembinaan kemampuan pemda/PDAM Terlaksananya pembangunan rusunawa Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan

OUTCOME

1. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, yang diukur dari indikator kinerja outcome: a. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman. b. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan. c. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase. d. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum. e. Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman f. Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi, serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman g. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK 2. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani. 3. Terlaksananya pembangunan rusunawa, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah rusunawa terbangun. 4. Menurunnya kesenjangan antar wilayah, yang diukur dari indikator kinerja outcome: 1. Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani. 2. Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk 5. Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: 1. Jumlah desa tertinggal yang ditangani Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 2. Jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat 6. Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya. 7. Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi, yang diukur dari indikator kinerja outcome: 1. Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah 2. Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani 8. Berkurangnya potensi timbunan sampah, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan persampahan. 9. Terlaksananya pembinaan kemampuan pemda/PDAM, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kabupaten/kota PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan. 10. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM. 11. Tersedianya infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak.

c. KEBIJAKAN BARU

Kebijakan Pro-Rakyat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster IV) Di samping Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan (KSNP-Kota), pada tahun 2011 terdapat kebijakan yang berpengaruh pada Direktorat Pengembangan Permukiman, yaitu dalam penanggulangan kemiskinan. Keppres Nomor 10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro Rakyat mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai coordinator Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. Sebagai anggota Pokja tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPS, Bappenas, dan BPN. Rumah tangga di kawasan perkotaan yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin menjadi sasaran penerima manfaat program ini. Kementerian PU membangun lingkungan fisik dari permukiman di mana penerima manfaat tinggal, yaitu umumnya di kawasan maupun kantongkantong permukiman kumuh di perkotaan. Sedangkan kementerian lain dalam Pokja tersebut diharapkan juga berkontribusi dalam membangun aspek sosial (pendidikan, kesehatan) dan aspek ekonomi. Sehingga masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat dapat mengalami peningkatan taraf kehidupan dalam berbagai aspek, meliputi fisik, sosial, dan ekonominya. Karena tujuan dari program ini selaras dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat, maka Direktorat Pengembangan Permukiman menjadi bagian dari pelaksanaan program ini dan terwujudnya tujuan yang dicita-citakannya. Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Sementara itu, kawasan perdesaan dengan luas kurang lebih 80% dari keseluruhan wilayah Indonesia, dihuni oleh 135 juta jiwa atau 57 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia (2009). Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan, kurangnya lapangan pekerjaan formal, serta rendahnya tingkat upah pekerja di perdesaan memicu urbanisasi dari desa ke kota, sehingga diperkirakan pada tahun 2015 jumlah penduduk yang tinggal di perdesaan hanya 43,95%. Secara administratif banyaknya desa dari tahun ke tahun selalu berubah seiring terjadinya pemekaran atau perubahan status dari desa ke kelurahan. Jumlah desa dan kelurahan telah meningkat dari 65.198 desa dan 7.878 kelurahan pada tahun 2007 menjadi 67.172 desa dan 8.072 kelurahan pada tahun 2010. Penanganan kemiskinan di perdesaan yang merupakan program lintas bidang yang merupakan salah satu program prioritas nasional. Kesejahteraan masyarakat perdesaan yang 16,56% masih dalam kondisi miskin (tahun 2010) dan masih belum memadainya ketersediaan berbagai sarana dan prasarana dasar. Peningkatan pelayanan dasar ini menjadi perhatian utama di samping meningkatkan keberdayaan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pembangunan perdesaan memerlukan keterlibatan berbagai sektor dan kepedulian yang besar dari pemerintah daerah. Mendukung kluster IV program penanggulangan kemiskinan khususnya bagi masyarakat perdesaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaaan, maka pada tahun 2012 dilakukan re-alokasi yang cukup besar, dengan menambah jumlah desa sasaran PPIP melalui penghematan belanja bahan dalam anggaran Direktorat Pengembangan Permukiman TA 2012.


I-24


RENCANA KINERJA BAB TAHUNAN DAN II PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1. RENCANA KINERJ A TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran NO

: Direktorat Jenderal Cipta Karya : 2012

SASARAN

1 2 01 Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU 3 Peningkatan jumlah pelayanan air minum

URAIAN SATUAN

TARGET

4 Liter/det

5 -

IKK

186

Kawasan

276

Output penting : -


-


-


-


Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

IKK

186

Desa

2,365

Kawasan

260

Kawasan

222

Kab/Kota

143

Output penting : -


Kawasan

128

-


Kab/Kota

49

-


Kab/Kota

94

-


Kawasan

94

PDAM

97

PDAM

97

Twin Blok

48

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Output penting : 03 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang


Pembangunan Rusunawa Output penting : -



Twin Blok

48

Kawasan

245 245

Output penting : -


Kawasan

-


Kab/Kota

04 Meningkatnya kualitas infrastruktur Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan permukiman perdesaan/kumuh/ Output penting : nelayan dengan pola Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) pemberdayaan masyarakat Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

16,548

Kel/Desa

10,948

Desa

Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut: 1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. IKU : Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Target : 186 IKK


37

Desa

II-1

5,600

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 1. Indikator Output : Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Target : 276 kawasan 2. Indikator Output : Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Target : 186 IKK 3. Indikator Output : Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Target : 2.635 desa 4. Indikator Output : Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Target : 260 kawasan b. IKU Target 1. Indikator Output Target 2. Indikator Output Target 3. Indikator Output Target 4. Indikator Output Target c. IKU Target Indikator Output Target

: Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi : 222 kawasan 142 kabupaten/kota : Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site : 128 kawasan : Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan : 49 kabupaten/kota : Jumlah Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah : 94 kabupaten/kota : Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R : 94 kawasan : : : :

Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM 97 PDAM Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan 97 PDAM

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. IKU : Pembangunan Rusunawa Target : 48 twinblock Indikator Output : Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya Target : 48 twinblock


II-2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 b. IKU

: Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Target : 245 kawasan 1. Indikator Output : Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya Target : 245 kawasan 2. Indikator Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/ Bersejarah Target : 44 kabupaten/kota

3. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. IKU : Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan Target : 16.548 desa 1. Indikator Output : Jumlah Kelurahan/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) Target : 10.948 kelurahan/desa 2. Indikator Output : Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman Target : 5.600 desa

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Di dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:


II-3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Tabel 2.2. PENETAPAN KINERJ A Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran NO


SASARAN



URAIAN SATUAN

TARGET

4 Liter/det

5 5,634

IKK

186

Kawasan

276

Output penting : -


-


-


-



IKK

186

Desa

2,192

Kawasan

222

Kawasan

231

Kab/Kota

143

Output penting : -


Kawasan

136

-


Kab/Kota

49

-


Kab/Kota

94

-


Kawasan

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM

95

PDAM

124

PDAM

124

Output penting : 03 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang



Twin Blok

48

Output penting : -



Twin Blok

48

Kawasan

374 374

Output penting :

04 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

-


Kawasan

-


Kab/Kota

Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan

13,599

Kel/Desa

10,999

Output penting : -

Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM)

-

Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Jumlah Anggaran : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Desa

: Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi : 231 kawasan 143 kabupaten/kota Direktorat Jenderal Cipta Karya

2,600

: Rp 12.829.999.930

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. IKU : Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Target : 5.634 liter/detik 186 IKK 1. Indikator Output : Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Target : 276 kawasan 2. Indikator Output : Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Target : 186 IKK 3. Indikator Output : Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Target : 510 desa (reguler) 1.682 desa (Pamsimas) 4. Indikator Output : Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Target : 222 kawasan b. IKU Target

44

Desa

II-4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 1. Indikator Output Target 2. Indikator Output Target 3. Indikator Output Target 4. Indikator Output Target c. IKU Target Indikator Output Target 2. Sasaran : Meningkatnya Ruang Sasaran ini diukur dengan a. IKU Target Indikator Output Target b. IKU Target 1. Indikator Output Target 2. Indikator Output Target

: Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site : 136 kawasan : Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan : 49 kabupaten/kota : Jumlah Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah : 94 kabupaten/kota : Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R : 95 kawasan : : : :

Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM 124 PDAM Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan 124 PDAM

Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan indikator kinerja sebagai berikut: : Pembangunan Rusunawa : 48 twinblock : Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya : 48 twinblock : Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan : 374 kawasan : Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya : 374 kawasan : Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/ Bersejarah : 44 kabupaten/kota

3. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. IKU : Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan Target : 13.599 desa


II-5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 1. Indikator Output Target 2. Indikator Output Target

: Jumlah Kelurahan/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) : 10.999 kelurahan/desa : Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman : 2.600 desa

Dari Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan pada beberapa output. Hal ini terjadi karena target pada Rencana Kinerja Tahunan menggunakan target tahunan yang ada pada Review Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, sedangkan pada Penetapan Kinerja menggunakan target yang ada pada DIPA. Selain itu, pada Bulan Oktober 2012 terdapat kebijakan Kementerian Keuangan untuk melakukan penghematan anggaran terhadap belanja barang dan modal masing-masing satuan kerja. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan alokasi pada APBN 2012 yang dilakukan melalui perubahan/revisi terhadap alokasi APBN pada masing-masing satuan kerja baik di pusat maupun di daerah. Tetapi perubahan anggaran ini tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pada target output. Selain target yang terdapat di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga melaksanakan target yang ada di dalam RPJMN sebagai berikut: Tabel 2.3 Target RPJMN 2010-2014 (Prioritas Bidang Kesehatan) Direktorat Jenderal Cipta Karya

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1.063 kawasan dan 4.650 desa

Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan

387 *) Kawasan *) bukan target kumulatif

Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase)

RENCANA (RPJMN) 2010 159 kws dan 1.472 desa 94

2011 179 kws dan 1.165 desa 107

2012 195 kws dan 500 desa 122


2013 247 kws dan 1000 desa 137

2014 263 kws dan 700 desa 138

II-6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Tabel 2.4 Target RPJMN 2010-2014 (Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan) Direktorat Jenderal Cipta Karya SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/ Lingkungan Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)

Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial

237 kecamatan (RISE)

1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman

Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP) 210 kab/kota (SANIMAS)

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

INDIKATOR

4.650 desa (PAMSIMAS)

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem on-site (kab/kota) Jumlah desa yang terfasilitasi

RENCANA (RPJMN) 2010 8.500 kel/ desa di 1.094 kec.

2011 7.482 kel/desa di 805 kec.

2012 4.968 kel/desa di 460 kec.

2013 552 kel/desa di 460 kec.

2014 482 kel/desa di 460 kec.

237

237

237

237

237

3.900

2.450

1.237

1.237

1.226

30 kab/kota system on-site

35 kab/kota system onsite

40 kab/kota system onsite



1.472

1.165

500

700

813

Tabel 2.5 Target RPJMN 2010-2014 (Prioritas Bidang Infrastruktur) Direktorat Jenderal Cipta Karya SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

SASARAN

INDIKATOR

26.700 unit (270 twin block) *)

Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya

RENCANA (RPJMN) 2010 3.960

2011 7.041

2012 7.041

2013 5.200

2014 3.458

*) Target RPJMN pada saat itu adalah 270 TB, namun terjadi perkembangan adanya Directive Presiden/Kontrak Kerja Menteri Pekerjaan Umum yang menetapkan jumlah target menjadi 250 TB dengan mempertimbangkan aspek lahan di daerah dan penyediaan Rusunawa oleh Kemenpera.


II-7


AKUNTABILITAS BAB KINERJA III 3.1. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 SASARAN 1 Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan


URAIAN SATUAN

2 Peningkatan jumlah pelayanan air minum

TARGET 3

REALISASI 4

%

Liter/det

5,634

6,396

5 113.53

IKK

186

192

103.23

Kawasan

276

331

119.93

IKK

186

192

103.23

Desa

2,192

2,312

105.47

Kawasan

222

244

109.91

Kawasan

231

736

318.61

Kab/Kota

143

138

96.50

Output penting : -


-


-


-




Kawasan

136

635

466.91

-


Kab/Kota

49

46

93.88

-


Kab/Kota

94

92

97.87

-


Kawasan

95

101

106.32

PDAM

124

124

100.00

PDAM

124

124

100.00

48

53

110.42

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Output penting : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang



Twin Blok

Output penting : -



Twin Blok

48

53

110.42

Kawasan

374

374

100.00

Output penting : -


Kawasan

374

374

100.00

-


Kab/Kota

44

44

100.00

Desa

13,599

16,517

121.46

Kel/Desa

10,999

10,925

99.33

2,600

5,592

215.08

Meningkatnya kualitas infrastruktur Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan permukiman perdesaan/kumuh/ Output penting : nelayan dengan pola Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) pemberdayaan masyarakat Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor: 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor: 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing IKU dengan target dan realisasinya dijabarkan sebagai berikut: a. Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Pada IKU Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum terdapat target sebesar 5.634 liter/detik dan 186 IKK. Target ini dapat terealisasi sebesar 6.396 liter/detik (113,53%) dan 192 IKK (103,23%). b. Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Pada IKU Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi terdapat target sebesar 231 kawasan dan 143 kabupaten/kota. Target ini dapat terealisasi sebesar 239 kawasan (103,46%) dan 138 kabupaten/kota (96,50%). Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 c. Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM Pada IKU Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM terdapat target sebesar 124 PDAM. Target ini dapat terealisasi sebesar 124 kawasan (100%). d. Pembangunan Rusunawa Pada IKU Pembangunan Rusunawa terdapat target sebesar 48 twinblock. Target ini dapat terealisasi sebesar 53 twinblock (110,42%) e. Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Pada IKU Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan terdapat target sebesar 374 kawasan. Target ini dapat terealisasi sebesar 411 kawasan (109,89%). f. Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan Pada IKU Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/ Nelayan terdapat target sebesar 13.599 desa. Target ini dapat terealisasi sebesar 16.517 desa (121,46%). Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja disajikan uraian mengenai pencapaian IKU dan output penting, pencapaian sasaran serta uraian keberhasilan, kegagalan, hambatan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Pada IKU Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum terdapat target sebesar 5.634 liter/detik dan 186 IKK. Target ini dapat terealisasi sebesar 6.396 liter/detik (113,53%) dan 192 IKK (103,23%). Capaian dari IKU dapat meningkat karena pada semester 2 tahun 2012 telah dilakukan optimalisasi kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja dengan mengalokasikan dana APBN-P. IKU ini didukung oleh beberapa output penting sebagai berikut: 1. SPAM di kawasan MBR Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum dengan target sebesar 276 kawasan dan tercapai sebesar 331 kawasan (119,93%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 268.872 orang. Capaian dari target ini dapat melebihi 100% karena dalam pelaksanaannya mengalami perubahan/revisi dengan penghematan dari belanja barang dan pemanfaatan sisa lelang pada belanja modal yang kemudian disesuaikan melalui APBN-P untuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan SPAM IKK (MBR). 2. SPAM di Ibu Kota Kecamatan Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum dengan target sebesar 186 IKK dan tercapai sebesar 192 IKK (103,23%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 575.243 orang. Capaian dari target ini dapat melebihi 100% karena untuk memenuhi target di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 3. SPAM Perdesaan Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum dengan target sebesar 2.192 desa dan tercapai sebesar 2.312 desa (105,48%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 503.761 orang. Capaian dari target ini dapat melebihi 100% karena untuk memenuhi desa sulit air, pulau terpencil/terluar, desa pesisir, sinergi dengan dukungan pada program pro-rakyat (lokasi Kementerian PDT dan KKP). 4. SPAM Kawasan Khusus Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum dengan target sebesar 222 kawasan dan tercapai sebesar 244 kawasan (109,91%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 247.990 orang. Capaian dari target ini dapat melebihi 100% karena untuk memenuhi kebutuhan SPAM di kawasan perbatasan, kabupaten pemekaran, dan untuk mendukung kerjasama Kementerian PU-KKP untuk SPAM pelabuhan perikanan. Realisasi Sambungan Rumah (SR) pada TA 2012 adalah sebanyak 270.786 unit dengan rincian per output sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Realisasi Sambungan Rumah (SR) Tahun 2012 NO OUTPUT Sambungan Rumah (SR) 1 SPAM Terfasilitasi 12.035 2 SPAM di Kawasan MBR 75.627 3 SPAM di Ibukota Kecamatan (IKK) 64.147 4 SPAM Perdesaan 80.067 5 SPAM Kawasan Khusus 36.410 6 SPAM Regional 2.500 TOTAL 270.786 Sumber : Direktorat Pengembangan Air Minum, 2013

Realisasi Sambungan Rumah (SR) tersebut merupakan lanjutan pengembangan SPAM dari 15% kapasitas terbangun pada TA 2011 (5.745 L/det), 35% kapasitas terbangun TA 2011, dan 15% kapasitas yang terbangun pada TA 2012 (6.381 L/det). Dengan terbangunnya 270.786 unit SR pada TA 2012 maka dapat diperkirakan jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 1.353.930 jiwa. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan ini adalah dapat semakin terlayani kebutuhannya akan air bersih terutama pada kawasan rawan air atau kawasan yang belum memiliki sistem penyediaan air minum.


III-3


Foto 3.1. Outcome: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Indikator outcome: Peningkatan jumlah pelayanan air minum KEGIATAN: Pembangunan SPAM IKK Air Naningan, Kecamatan Air Naningan, Provinsi Lampung MANFAAT: Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di ibu kota kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum KEGIATAN INI DISELENGGARAKAN UNTUK MENDUKUNG SASARAN: meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

b. Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Pada IKU Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi terdapat target sebesar 231 kawasan dan 143 kabupaten/kota. Target ini dapat terealisasi sebesar 239 kawasan (103,46%) dan 138 kabupaten/kota (96,50%). IKU ini didukung oleh beberapa output penting sebagai berikut: 1. Infrastruktur Air Limbah Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site dengan target sebesar 136 kawasan dan tercapai sebesar 134 kawasan (98,53%) serta 501 kawasan USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 16.410 orang. Pada output ini terdapat target outcome berupa Potensi Jumlah Cakupan Pelayanan (Jiwa) Sistem Air Limbah sebesar 1.589.300 jiwa dan dapat tercapai sebesar 1.589.995 jiwa (100,44%). Pencapaian output Infrastruktur Air Limbah tidak dapat tercapai 100% karena terdapat beberapa permasalahan yaitu:  Ada 1 (satu) paket kegiatan di kawasan Malkon Temon di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlaksana karena permasalahan lahan  Ada 1 paket kegiatan MSMHP di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan lamanya proses lelang sesuai prosedur ADB Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Untuk mengejar ketertinggalan sanitasi, pada output ini dilakukan rekayasa teknik antara lain melalui Instalasi MCK++ Limbah Rumah Tangga untuk Memasak. Di dalam Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat), masyarakat diajak untuk memanfaatkan potensi limbah rumahtangga menjadi biogas sebagai bahan alternatif energi pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Biogas adalah energi gas yang dihasilkan dari limbah makhluk hidup seperti limbah kotoran manusia, limbah kotoran ternak, maupun limbah organik lainnya. Pemanfaatan limbah untuk biogas ini diperoleh dari Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dilengkap reaktor biodigester dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi tepat guna. Selain aspek biaya yang murah, konstruksi yang kuat serta keamanan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi, biaya operasional IPAL ini juga rendah (seminimal mungkin menggunakan energi listrik) serta dapat dimanfaatkan dengan mudah (siapapun dapat mengoperasikan dan memeliharanya). Untuk penggunaan material bahan bangunan, diupayakan untuk menggunakan material yang banyak tersedia di sekitar lokasi pembangunan. Awalnya limbah yang akan diolah harus diencerkan terlebih dahulu kemudian limbah tersebut disalurkan ke dalam reaktor. Dari reaksi yang terjadi, dihasilkan gas yang ditampung ke dalam sebuah wadah penampung gas yang kemudian dijadikan energi. Energi yang dihasilkan oleh rekator tersebut berupa bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk kompor gas serta penerangan. 2. Infrastruktur Drainase Perkotaan Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan dengan target sebesar 49 kabupaten/kota dan tercapai sebesar 46 kabupaten/kota (93,88%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 17.843 orang. Pada output ini terdapat target outcome berupa Potensi Luas Kawasan Tergenang di Perkotaan sebesar 2.013 Ha dan terealisasi sebesar 1.249 Ha (62,05%). Pencapaian output Infrastruktur Drainase Perkotaan tidak tercapai 100% karena ada 3 (tiga) paket kegiatan yang pembangunan fisiknya tidak terlaksana, yaitu:  Pembangunan Stasiun Pompa Hailai Marina Ancol di Provinsi DKI Jakarta karena paket mengalami sanggah banding dan pengaduan sehingga dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Jenderal. Dari hasil pemeriksaan direkomendasikan agar paket ditangguhkan karena memerlukan review desain secara komprehensif sehingga konsekuensinya pekerjaan tidak dapat dilaksanakan (paket supervisi direvisi menjadi paket review desain dan dilaksanakan).  Pembangunan Saluran Drainase Banyu Urip Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur yang tertunda sehingga tidak dapat dilanjutkan karena permasalahan pembebasan lahan.  Pembangunan Saluran Drainase Muara Tanggikiki di Provinsi Gorontalo mengalami putus kontrak karena terdapat kendala teknis dan non-teknis dari kontraktor. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Untuk mengejar ketertinggalan sanitasi, pada output ini dilakukan rekayasa teknik antara lain melalui penggunaan Beton Pracetak untuk Konstruksi Drainase. Beton pracetak atau pre-cast merupakan bahan beton yang idbuat di pabrik atau dicetak di lokasi kegiatan dengan mutu dan standar yang ditentukan. Keuntungan penggunaan beton pracetak selain memudahkan pada saat konstruksi, memiliki jaminan mutu dari pabrik/supplier dan pekerjaan relative cepat serta rapi. Saat ini beton pracetak banyak digunakan untuk konstruksi saluran drainase dan bangunan pelengkap berupa: gorong-gorong, box culvert, dan jenis lainnya. Saat ini pembangunan drainase skala besar banyak menggunakan beton pracetak seperti dalam pembangunan drainase Banyu Urip di Kota Surabaya. Tujuan pembangunan drainase Banyu Urip adalah untuk mengatasi genangan air hujan di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tandes, dan sebagian Kecamatan Wonokromo. Manfaat dari kegiatan ini adalah tertanganinya genangan seluas ± 346 Ha dengan tinggi genangan 30-70 cm dan lama genangan sampai dengan 6 jam serta termanfaatkannya penutup saluran Banyu Urip sebagai badan jalan yang digunakan sebagai prasarana transportasi darat Banyu Urip-Balong yang telah memperhitungkan beban jalan. Selain itu, rekayasa teknik juga dilakukan dengan pembuatan Kolam Retensi dan Rumah Pompa. Pembuatan rumah pompa dan kolem retensi sebagai prasarana drainase dalam skala besar dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air. Di Kota Semarang, pembangunan kolam retensi dan stasiun pompa dilatarbelakangi banjir besar yang melanda Kota Semarang. Lingkup kegiatan ini meliputi pembangunan pompa drainase, pintu air, saringan sampah, dan kolam retensi seluas 6,8 Ha ini memiliki kapasitas tampungan air rencana 170.000 m³. Dengan Semarang Pumping Station dan Retading Pond diharapkan dapat menanggulangi genangan, dan banjir yang diperkirakan sekitar 45 Ha yang selama ini menggenangi kelompok masyarakat Semarang Utara dan Semarang Kota yang terdiri dari pemilik rumah pengasapan ikan, penghuni bantaran sungai pertemuan antara Kali Asin dan Kali Semarang, pemilik perahu penangkap ikan di Kali Semarang. Rekayasa teknik juga dilakukan dengan pembuatan Pompa Drainase. Pompa drainase adalah pompa yang berfungsi memindahkan air ke dalam badan air penerima sehingga dibutuhkan pada daerah pasang surut datau daerah muara sungai dan atau elevasi saluran lebih rendah dari badan penerima air (daerah cekungan). Salah satu contoh pembangunan pompa drainase adalah pompa Kenjeran di Kota Surabaya. Pompa submersible axial flow dengan kapasitas pompa 7,5 m³/detik dapat menanggulangi genangan ± 24,86 Ha dengan tinggi gengangan 10-3- cm dan lamanya genangan sampai 6 jam. Pompa Kenjeran di Kota Surabaya dibangun untuk mengatasi genangan air hujan yang diakibatkan genangan tersebut tidak dapat mengalir ke laut Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 karena bersamaan dengan air laut pasang di kawasan permukiman pada sub-sistem drainase Kenjeran-I. 3. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan target sebesar 94 kabupaten/kota dan tercapai sebesar 92 Kabupaten/kota (97,87%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 21.057 orang Pencapaian output Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah tidak tercapai 100% karena:  Pembangunan TPA di Kabupaten Aceh Tenggara terkendala karena pemerintah daerah meminta agar lokasi TPA dipindahkan ke lokasi yang berbeda sehingga tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Pagu dana yang telah dialokasikan untuk paket kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan geotekstil.  Pembangunan TPA di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlaksana karena permasalahan perijinan lahan serta adanya masalah penolakan oleh warga sekitar. 4. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R dengan target sebesar 95 kawasan dan tercapai sebesar 105 kawasan (110,53%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 7.180 orang. Pencapaian output Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R di atas 100% karena pada Satker PPLP Strategis awalnya tidak ada kegiatan 3R, namun di pertengahan tahun direvisi menjadi pembangunan 3R sesuai dengan kebutuhan. Pada output ini dilakukan rekayasa teknik untuk mengejar ketertinggalan sanitasi melalui beberapa cara sebagai berikut:  Instalasi Pengolahan Sampah (IPS) adalah instansi yang menggunakan sampah organik untuk menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti LPG. Bahan bakar yang dimaksud berupa biogas yang diperoleh dari proses penguraian secara anaerobik dari berbagai macam limbah organik. IPS skala lingkungan yang tengah diujicoba berlokasi di Kompleks PLN Duren Tiga Jakarta Selatan serta di Pamulang, Tangerang Selatan. IPS ini dinamakan SIKIPAS (Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anareobik Sampah). Dari 1 unit prototipe SIKIPAS dapat diolah sampah organik dengan kapasitas 2 m³/hari (kapasitas pelayanan sekitar 4.000 jiwa atau 800 KK), dengan menghasilkan biogas sebesar 150 m³ dalam 6 minggu. Nilai energi dari biogas tersebut mampu menyediakan energi listrik untuk 1 rumah selama 2 minggu. Selain itu, akan dihasilkan pula kompos padat sebanyak 1 m³ dan kompos cair sebanyak 200 liter dari 2 m³ sampah organik terolah. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi sampah dari sumbernya. SIKIPAS di Duren Tiga ini diharapkan akan menjadi prototipe untuk pengujian lapangan yang Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-7




akan diterapkan di seluruh Indonesia di masa yang akan datang. Diharapkan lengkap ini dapat meringankan beban TPA kita yang sudah semakin terbatas kapasitasnya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah merupakan infrastruktur yang berperan dalam mengolah sampah. Pada umumnya di Indonesia, TPA sampah menggunakan proses pengurugan yang terdiri dari proses lahan urug terkontrol (controlled landfill) untuk penerapan di kota kecil dan kota sedang serta lahan urug saniter (sanitary landfill) untuk penerapan di kota besar dan kota metropolitan. Proses perencanaan dan pembangunan pada umumnya telah mematuhi prosedur konstruksi yang benar yaitu sebagai lahan urug saniter. Namun seringkali prosedur pengoperasian dan pemeliharaan belum dilaksanakan dengan baik sehingga seringkali TPA sampah yang seharusnya mengoperasikan proses lahan urug umumnya dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (open dumping), dari hampir 500 kota di seluruh Indonesia, hanya 8 buah TPA sampah yang mengoperasikan proses pembuangan terbuka. Salah satu pemikiran untuk meningkatkan kinerja TPA sampah adalah mengintensifkan pengolahan air lindi. Selama ini, pengolahan air lindi belum memperoleh perhatian yang memadai, meskipun air lindi merupakan pencemar berbentuk fluida yang justru memiliki daya jangkau pencemaran yang lebih luas ketimbang sampah itu sendiri.

Foto 3.2. Outcome: Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Indikator outcome: Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi KEGIATAN: Pembangunan Prasanana dan Sarana Air Limbah Skala Kawasan RSH Kecamatan Mandau, Provinsi Riau MANFAAT: Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah limbah agar tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan. KEGIATAN INI DISELENGGARAKAN UNTUK MENDUKUNG SASARAN: meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan


III-8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Beberapa TPA sampah yang mengoperasikan proses lahan urug telah berhasil mengkonversi sampah menjadi gas metana untuk kemudian ditangkap dan dimanfaatkan sebagai sumber energi (energi hijau). TPA Sampah Temesi di Kabupaten Gianyar telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan telah terdaftar pada

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)

untuk memperolah pencatatan terkait penjualan emisi karbon melalui mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism/CDM). Pada output Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah serta Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R terdapat target outcome berupa Potensi Jumlah Cakupan Pelayanan (Jiwa) Persampahan sebesar 11.198.000 jiwa dan terelaisasi sebesar 10.158.026 jiwa (90,71%). Sebagian besar masalah yang terjadi terkait dengan lahan, oleh karena itu, ke depan perlu dipastikan kembali komitmen pemerintah daerah dengan kondisi eksisting lahan di lokasi yang akan dibangun. Apabila komitmen pemerintah daerah tiba-tiba berubah di tengah jalan maka dimungkinkan pemberian sanksi penganggaran ke kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, Satker provinsi yang bersangkutan perlu melakukan penelitian terhadap kesiapan lahan di lapangan. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan sanitasi dan berkurangnya potensi timbulan sampah sehingga konsisi lingkungan menjadi lebih sehat karena polutan semakin berkurang dan genangan juga semakin berkurang. c. Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM Pada IKU Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM terdapat target sebesar 124 PDAM. Target ini dapat terealisasi sebesar 124 kawasan (100%). IKU ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Penyelenggara SPAM terfasilitasi dengan indikator kinerja Jumlah Penyelenggara SPAM yang Terfasilitasi dengan target sebesar 124 PDAM dan tercapai sebesar 124 PDAM (100%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 92.662 orang. Capaian IKU ini dapat mencapai target (100%) karena sesuai bantek penyehatan PDAM tahun 2011-2012 yang dialokasikan di pusat – subdit PPK. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan ini adalah kemampuan pemda/PDAM yang semakin meningkat terutama pada PDAM dengan kondisi kurang sehat/sakit menjadi PDAM sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


III-9


Foto 3.3. Outcome: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Indikator outcome: Peningkatan jumlah pelayanan air minum KEGIATAN: Bantuan Program PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur MANFAAT: Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum pada PDAM dengan kondisi tidak sehat (kurang sehat dan sakit) KEGIATAN INI DISELENGGARAKAN UNTUK MENDUKUNG SASARAN: meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

d. Pembangunan Rusunawa Pada IKU Pembangunan Rusunawa terdapat target sebesar 48 twinblock. Target ini dapat terealisasi sebesar 53 twinblock (110,42%). IKU ini didukung oleh 1 (satu output) yaitu Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya dengan indikator kinerja Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun beserta Infrastruktur Pendukungnya dengan target sebesar 48 twinblock dan tercapai sebesar 53 twinblock (110,42%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 13.250 orang. Capaian dari target IKU ini dapat melebihi 100% karena ada penambahan capaian dari target tahun 2011. Pada PK Direktorat Pengembangan Permukiman Tahun 2011, target output Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya adalah 70 twinblock yang dilaksanakan secara multiyears TA 2011-2012. Berdasarkan LAKIP Direktorat Pengembangan Permukiman Tahun 2011, capaian output Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya adalah 65 twinblock karena terdapat 5 twinblock yang mengalami kendala dalam proses pra-pembangunan sehingga belum bisa masuk dalam capaian output tahun 2011. Namun proses pembangunan rusunawa tersebut tetap dilaksanakan dan pekerjaan telah selesai pada tahun 2012. Berikut adalah lokasi dan permasalahan di 5 twinblock tersebut: Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 1. Rusunawa Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebanyak 3 twinblock, terkendala pada proses pematangan lahan dan perubahan site-plan oleh pemerintah daerah seingga SPMK dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2012. 2. Rusunawa Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 twinblock terjadi perpindahan lokasi ke Kota Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dikarenakan pemerintah Kota Cirebon tidak dapat memenuhi penyediaan lahan tepat pada waktunya. Hal ini menyebabkan adanya addendum pada proses lelang sehinga SPMK baru dapat dilaksanakan tanggal 27 Maret 2012.

Foto 3.4. Outcome: Terlaksananya pembangunan rusunawa Indikator outcome: Jumlah rusunawa yang dibangun

KEGIATAN: Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta MANFAAT: Membangun rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengurangi area kumuh di perkotaan KEGIATAN INI DISELENGGARAKAN UNTUK MENDUKUNG SASARAN: meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2012, capaian output Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya ditambahkan 5 twinblock sehingga total capaian sebanyak 53 twinblock. e. Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Pada IKU Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan terdapat target sebesar 374 kawasan. Target ini dapat terealisasi sebesar 411 kawasan (109,89%).


III-11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 IKU ini didukung oleh beberapa output penting sebagai berikut: 1. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya dengan target sebesar 374 kawasan dan tercapai sebesar 411 kawasan (109,89%). Pencapaian target output ini dapat melebihi 100% karena di beberapa daerah terjadi pemecahan kawasan karena adanya kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. 2. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Mendapatkan Pengembangan bangunan Gedung Negara/Bersejarah dengan target sebesar 44 kabupaten/kota dan tercapai sebesar 44 kabupaten/kota (100%). Kegiatan pada 2 (dua) output tersebut di atas dapat menyerap tenaga kerja sebesar 2.591 tenaga kerja yang berperan serta dalam kegiatankegiatan revitalisasi kawasan. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas kawasan dan berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan yang dilakukan melalui pembangunan hunian vertikal di kawasan-kawasan kumuh berat dan revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan terutama pada kawasan yang mengalami degradasi lingkungan.

Foto 3.5. Outcome: Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Indikator outcome: Jumlah kawasan permukiman dan penataan bangunan yang direvitalisasi KEGIATAN: PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR REVITALISASI KAWASAN TEMBILAHAN, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU MANFAAT: MENATA PLAZA/AREA TERBUKA AGAR LEBIH NYAMAN DIPERGUNAKAN UNTUK AREA REKREASI WARGA MASYARAKAT. KEGIATAN INI DISELENGGARAKAN UNTUK MENDUKUNG SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG


III-12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 f. Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan Pada IKU Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/ Nelayan terdapat target sebesar 13.599 desa. Target ini dapat terealisasi sebesar 16.517 desa (121,46%). Dalam pelaksanaannya, IKU ini dilaksanakan melalui 2 (dua) output, yaitu: 1. Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah desa tertinggal terbangun infrastruktur permukiman dengan target sebesar 2.600 desa dan tercapai sebesar 5.592 desa (215,08%). Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 182.384 orang. Pencapaian output yang melebihi 100% kareena selain desa sasaran 2012, terdapat 2.400 desa APBN-P lanjutan TA 2011. Sejumlah 32 desa tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan desa sasaran TA 2012 terdapat beberapa desa yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu: 1. APBN Reg-1 (1 Desa, Kab. Keerom, Papua) Rp 250 Juta 2. APBN Reg-2 (1 Desa, Kab. Pidie Jaya, NAD) Rp 250 Juta 3. APBN-P (5 Desa) Rp 1,250 Milyar  2 Desa, Kab. Pasaman, Sumatera Barat  1 Desa, Kab. Lahat, Sumatera Selatan  2 Desa, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Selain itu, terdapat 7 desa yang meluncur ke TA. 2013 total Rp 1,125 Milyar, yaitu : 1 desa di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan 6 desa di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. 2. Keswadayaan Masyarakat (P2KP) Output ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) dengan target sebesar 10.999 kelurahan dan tercapai sebesar 10.925 kelurahan (99,33%) yang meliputi 1.816.323 KK. Pencapaian target output Keswadayaan Masyarakat sebesar 99,33%. Di dalam Penetapan Kinerja disebutkan bahwa output Keswadayaan Masyarakat (P2KP) mempunyai target 10.999 kel/desa. Target tersebut terdiri dari 10.923 kel/desa P2KP dan 76 kel/desa JRF. Output tersebut terealisasi sebesar 10.925 kel/desa yang merupakan kel/desa P2KP. Sedangkan 76 kel/desa JRF belum dapat dimasukkan ke dalam realisasi karena baru akan selesai pada Bulan Maret 2013. Kegiatan pada output ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 129.152 orang yang berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti penyediaan sarana dan prasarana air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, irigasi, jalan da jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.


III-13


Foto 3.6. Outcome: Meningkatkan jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan Indikator outcome: Jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan permukiman infrastruktur KEGIATAN: permukiman PEMBANGUNAN HIDRAN UMUM DAN TALUD DESA BATUMBULAN BARU, perdesaan/kumuh/ KECAMATAN BABUSSALAM, KABUPATEN ACEH TENGGARA, PROVINSI NAD nelayan MANFAAT: PEMBANGUNAN HIDRAN UMUM UNTUK MENYEDIAKAN AIR BERSIH BAGI WARGA MASYARAKAT YANG TIDAK MEMPUNYAI SUMUR. KEGIATAN INI DISELENGGARAKAN UNTUK MENDUKUNG SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan ini adalah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman baik yang ada di perdesaan, kawasan kumuh, dan kawasan nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat termasuk kawasan rawan bencana, desa potensial, dan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.


III-14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Berikut ini disajikan pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya. Tabel 3.3 Pembandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Direktorat Jenderal Cipta Karya REALISASI


2011


% (NAIK/TURUN) 2012 6396 naik 11,33%

Liter/det

5745

IKK

186

192 naik 3,23%

Kawasan

355

331 turun 6,76%

IKK

178

192 naik 7,87%

Desa

1811

2312 naik 27,66%

Output penting : -


-


-


-



Kawasan

65

244 naik 275,38%

Kawasan

203

736 naik 262,56%

Kab/Kota

156

138 turun 11,54% 635 naik 3,99%

Output penting : -


Kawasan

129

-


Kab/Kota

58

-


Kab/Kota

98

92 turun 6,12%

-


Kawasan

74

101 naik 11,89%

PDAM

103

124 naik 20,39%

PDAM

103 65

124 naik 20,39%

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM

46 turun 20,69%

Output penting : -



Twin Blok

53 turun 18,46%

Output penting : -



Twin Blok

53 turun 18,46%

Kawasan

65 134

374 naik 179,10% 374 naik 179,10%

Output penting : -


Kawasan

134

-


Kab/Kota

322


44 turun 86,34%

Desa

16792

16517 turun 1,20%

Kel/Desa

10930 5862

10925 turun 0,05%

Output penting : -

Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM)

-

Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Desa

5592 turun 4,61%

Sumber : LAKIP Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 dan 2012

Seperti terlihat pada Tabel 3.2 di atas terjadi kenaikan dan penurunan capaian target yang cukup bervariasi pada beberapa output. Selain itu, terdapat juga output yang capaian targetnya tetap. Kenaikan/penurunan ini disebabkan antara lain oleh: 1. Terjadi kenaikan capaian pada beberapa output antara lain disebabkan oleh: a. Pada output Infrastruktur Perdesaan terjadi kenaikan capaian karena setiap tahun jumlah desa sasaran bertambah sesuai dengan prioritas pembangunan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. b. Adanya pemecahan jumlah kawasan yang terjadi karena kebutuhan daerah akan adanya sarana dan prasarana lingkungan permukiman. 2. Terjadi penurunan capaian pada beberapa output antara lain disebabkan oleh: a. Adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan penghematan anggaran terhadap belanja barang dan modal di masingmasing satuan kerja. Hal ini berpengaruh terhadap capaian output.


III-15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 b. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana pembangunan fisiknya seperti Pembangunan Stasiun Pompa Hailai Marina Ancol di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini disajikan pembandingan capaian indikator kinerja dengan target Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014. Tabel 3.4 Pembandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Renstra 2010-2014 Direktorat Jenderal Cipta Karya TARGET RENSTRA 2010-2014

INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU Peningkatan jumlah pelayanan air minum

Liter/det

REALISASI 2010

2011

2012

TOTAL

DEVIASI

6,396 14,717

lebih 6618

8,099

2,576

5,745

IKK

857

170

186

192

548

kurang 309

Kawasan

569

71

355

331

757

lebih 188

IKK

836

170

178

192

540

kurang296

4,768

2,807

1,811

2,312

6,930

lebih 2162

Kawasan

145

19

65

244

328

kurang 183

Kawasan

554

93

203

736

Kab/Kota

605

87

156

138

381

kurang 224

- Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site

Kawasan

265

37

129

635

801

lebih 536

- Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/Kota

164

25

58

46

129

kurang 35

- Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Kab/Kota

315

62

98

92

252

kurang 63

- Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

Kawasan

252

56

74

101

231

kurang 17

PDAM

294

87

103

124

314

lebih 20

PDAM

294

87

314

lebih 20

250

40

103 65

124

Twin Blok

53

158

kurang 92

Output penting : - Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum - Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum - Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Desa

- Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

1,032 lebih 478

Output penting :

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Output penting : - Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan Pembangunan Rusunawa Output penting : - Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

Twin Blok

250

40

158

kurang 92

303

137

65 134

53

Kawasan

374

645

lebih 342

- Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

Kawasan

303

137

134

374

645

lebih-342

- Jumlah Kab/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

Kab/Kota

159

44

322

44

410

lebih 251

Desa

37,920

14,848

16,792 16,517

48,157

Kel/Desa

23,999

10,948

Desa

13,190

3,900

10,930 10,925 32,803 5,862 5,592 15,354

Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Output penting :


lebih 10311

Output penting : - Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) - Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

lebih 8878 lebih2164

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 dan LAKIP Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010, 2011 dan 2012

Pada Tabel 3.3 di atas dapat dilihat pencapaian target Renstra pada tahun ketiga yaitu tahun 2012. Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa kondisi sebagai berikut: 1. Output yang telah tercapai 100% pada tahun 2012 Pada output yang telah tercapai 100% pada tahun 2012 maka dapat dikatakan bahwa secara kuantitatif target Renstra telah tercapai sehingga perlu dilakukan review terhadap capaian output ini. Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui apakah secara kualitatif capaian tersebut telah memenuhi tujuan dan sasaran kegiatan. 2. Output yang telah mencapai 60% target pada tahun 2012 Pada output yang di tahun ketiga (2012) dapat tercapai lebih dari 60%, apabila di kemudian hari tidak terdapat kebijakan yang berubah secara signifikan maka output ini dapat diprediksi akan tercapai target lima tahunannya. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 3. Output yang belum mencapai 60% target pada tahun 2012 Pada output yang di tahun ketiga (2012) belum mencapai 60% perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pada tahun 2013 ini. Apabila tidak dilakukan percepatan kemungkinan target Renstra pada output tersebut tidak akan tercapai. Berikut ini disajikan pembandingan capaian indikator kinerja dengan target RPJMN. Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Dalam rencana aksi bidang kesehatan disebutkan bahwa tema prioritas bidang kesehatan adalah penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut: Tabel 3.5 Pembandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target RPJMN 2010-2014 Direktorat Jenderal Cipta Karya Capaian No. 1

Program/Kegiatan/Indikator Output

SATUAN OUTPUT

2010

2011

2012

2010-2012

2

3

4

5

6

7=(4+5+6)

3

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

1

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraaan Dalam Pengembangan Permukiman Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan PISEW/RISE-prioritas 4)

2

Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman (pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan PPIP-prioritas 4)

Desa

Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya (penanganan kumuh-prioritas 6)

unit / twin block

RENCANA

2013

2014

RPJMN 2010-2014

RENSTRA 2010-2014

9

10

11

12

237

237

237

237

100%

79

-

185

237

3,900

5,862

5,592

15,354

116%

6,640

1,000

8,803

13,190

40

65

53

158

63%

67

25

26700 unit ≈ 272 twin block

250

Kawasan/Desa 260 kawasan / 2.807 desa

598 kawasan / 772 kawasan/ 1.630 Kawasan/ 1.811 desa 2.314 desa 6.932 desa

787 kawasan / 44 kawasan / 1.063 kawasan 569 kws MBR, 4.768 1.685 desa 1.622 desa / 4.650 desa desa,145 kws khusus

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraaan Dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan P2KP-prioritas 4)

4

DIPA

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola investasi, Penyelenggaraan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum (akses air minum-prioritas 3)

3

Kecamatan

% Terhadap Renstra 8=(7:12)

Desa

10,948

10,948

10,948

10,948

10,948

10,948

21,948

10,948

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraaan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) Serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi, al. air limbah, persampahan, dan drainase (akses sanitasi-prioritas 3)

Kawasan

163

240

253

656

245

207

598 drainase 164 kab/kota, TPA 315 kab/kota, 3R 252 kawasan

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem on-site kab/kota (akses sanitasiprioritas 4)

Kab/Kota

26

118

635

779

829

400

210

Sumber : RPJMN 2010-2014 dan LAKIP Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010, 2011 dan 2012

Dalam rencana aksi bidang penanggulangan kemiskinan disebutkan bahwa tema prioritas bidang penanggulangan kemiskinan adalah penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-17

1,389

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Dalam rencana aksi bidang infrastruktur disebutkan bahwa tema prioritas bidang infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman dilakukan 3 (tiga) kegiatan besar yaitu RISE, PPIP, dan Rusunawa. Pada kegiatan RISE, antara target dan realisasi adalah sama yaitu 237 kecamatan. Kegiatan ini akan terus dilakukan pada kecamatan yang sama hanya saja berbeda lokasi desa sasarannya. Apabila tidak ada kebijakan yang berubah secara signifikan, target ini akan tercapai pada tahun 2014. Pada kegiatan PPIP, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebesar 15.354 desa, sudah melebihi target pada RPJMN 2010-2014 sebesar 8.803 desa. Pada tahun 2013 dan 2014 direncanakan masih akan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk semakin memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur yang diharapkan pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Pada kegiatan Rusunawa, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebesar 158 twinblock. Apabila tidak ada kebijakan yang berubah secara signifikan, target ini akan tercapai pada tahun 2014. Pada kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, realisasi sampai dengan tahun 2012 sudah melebihi target tahun 2012 yang ada di dalam RPJMN bahkan sudah melebihi target sampai dengan tahun 2014. Namun sampai dengan tahun 2014 direncanakan tetap akan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk semakin meningkatkan kualitas air minum dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada kegiatan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman, realisasi sampai dengan tahun 2013 sudah melebihi target tahun 2013 yang ada di dalam RPJMN bahkan sudah melebihi target sampai dengan tahun 2014. Namun sampai dengan tahun 2014 direncanakan tetap akan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pada kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan realisasi sampai dengan tahun 2012 belum dapat memenuhi target yang ada pada RPJMN. Oleh karena itu, pada tahun 2013 sudah direncanakan kegiatan untuk memenuhi target yang ada di RPJMN dan diharapkan pada tahun 2014 target akan tercapai seluruhnya. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-18


3.2. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN

Di dalam subbab evaluasi dan analisis anggaran disajikan rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per output dan per kegiatan baik yang berasal dari DIPA maupun PHLN dan analisa tingkat pencapaiannya.

a. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN 1. KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Pada tahun 2012, Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman didukung oleh dana sebesar Rp 3.100.279.000.000,00 yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 2.296.305.000.000,00 dan PHLN sebesar Rp 803.974.000.000,00. Dalam perjalanan tahun 2012, terjadi penambahan alokasi dana yang cukup besar pada APBN-P yaitu sebesar Rp 947.923.165.000,00 menjadi Rp 4.048.202.165.000,00. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.920.673.811.000,00 (126,47%) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 3.208.244.305.000,00 dan PHLN sebesar 712.429.506.000,00 dan realisasi fisik sebesar 144,06%.

2. KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pada tahun 2012, Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara didukung oleh dana sebesar Rp 2.787.656.716.000,00. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.708.105.424.000,00 (97,15%) dan realisasi fisik sebesar 102,37%. Pada kegiatan ini terdapat tidak terserap sebesar Rp 79.551.284.000,00 yang mencakup: dana penghematan sebesar Rp 31.326.599.000,00, batal lelang sebesar Rp 4.195.750.000,00, gagal leang dari dana SKPA sebesar Rp 4.000.000.000, dan dana swakelola.

3. KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH, DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI PERSAMPAHAN Pada tahun 2012, Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan didukung oleh dana sebesar Rp 2.735.467.892.000,00 yang terdiri dari Rp 2.277.127.502.000,00 dan PHLN sebesar Rp 458.340.390.000,00. Selain itu, di luar DIPA Direktorat Pengembangan PLP yaitu pada DIPA Satker PIP di 34 kabupaten/kota di 5 (lima) provinsi terdapat dana PLN sebesar Rp 148.477.610.000,00 yang digunakan untuk mendanai Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat – Urban Sanitation and Rural Infrastructure Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 (SPBM-USRI). Dalam perjalanan tahun 2012 terjadi revisi DIPA sehingga alokasi dana untuk Direktorat PLP menjadi sebesar Rp 2.609.422.469.000,00 yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 2.163.944.870.000,00 dan PHLN sebesar Rp 445.477.599.000,00. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.202.398.572.000,00 (75,68%) dan realisasi fisik sebesar 100,80%.

4. KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, DAN PENYELENGGARAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pada tahun 2012, Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh dana sebesar Rp 3.534.218.109.000,00. Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan/revisi dengan penghematan dari belanja barang dan pemanfaatan sisa lelang pada belanja modal yang kemudian disesuaikan melalui APBN-P untuk kegiatan Optimalisasi pemanfaatan SPAM IKK sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp 3.517.469.898.000,00. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.442.663.419.000,00 (71,72%) dan realisasi fisik sebesar 108,12%.

5. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Pada awal tahun 2012, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh dana sebesar Rp 220.894.612.000,00. Dalam perjalanan tahun 2012 mengalami beberapa perubahan khususnya dalam alokasi dana melalui APBN-P sehingga total dana yang ada pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi sebesar Rp 173.650.273.000,00. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 157.421.904.000,00 (71,72%) dan realisasi fisik sebesar 98,32%.

b. BALAI

PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH I

Pada awal tahun 2012, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I didukung oleh dana sebesar Rp 15.003.000.000,00. Dalam perjalananan tahun 2012 mengalami perubahan dana karena ada revisi sehingga alokasi dana menjadi sebesar Rp 14.615.840.000,00. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.333.609.000,00 (88,87%) dan realisasi fisik sebesar 108,17%.


III-20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 c. BALAI

PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH II

Pada awal tahun 2012, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II didukung oleh dana sebesar Rp 11.719.000.000,00. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.874.212.000,00 (92,79%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

6. KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN

Pada tahun 2012, Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman didukung oleh dana sebesar Rp 255.778.715.000,00. Dalam perjalanan tahun 2012 mengalami perubahan dana karena ada revisi sehingga alokasi dana menjadi sebesar Rp 231.678.995.000,00. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 218.129.095.000,00 (85,28%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

7. KEGIATAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, SANITASI, DAN PERSAMPAHAN

Pada tahun 2012, Kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan didukung oleh dana sebesar Rp 40.000.000.000,00. Namun dalam perjalanan tahun 2012 terjadi perubahan dana menjadi sebesar Rp 37.892.934.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan pemotongan untuk penghematan biaya perjalanan dinas dan pemblokiran dana pada belanja model untuk pembelian kendaraan roda empat. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 37.022.056.000,00 (92,56%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

b. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN Evaluasi dan analisis anggaran akan disajikan dengan menggunakan rumus yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Di dalam peraturan ini, evaluasi kinerja diuraikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu: 1. Aspek Implementasi Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran (output). Data yang diperlukan dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi adalah: pagu anggaran, target volume keluaran (output), target indikator kinerja keluaran (output), rencana penarikan (penyerapan) dana, realisasi anggaran, realisasi volume keluaran (output) dan realisasi indikator kinerja keluaran (output). Indikator yang diukur dalam aspek implementasi meliputi: Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 a. Penyerapan anggaran b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi c. Pencapaian keluaran (output) d. Efisiensi 2. Aspek Manfaat Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran (output) yang telah dicapai. Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek manfaat meliputi: target indikator kinerja utama (IKU) dan realisasi indikator kinerja utama (IKU). Berikut ini akan disajikan evaluasi dan analisis anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan peraturan tersebut. Menurut peraturan tersebut, nilai akhir evaluasi dari setiap Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UKM) diperoleh dari rata-rata penjumlahan aspek manfaat dan aspek implementasi. Namun dalam penerapannya di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan sedikit perubahan dari peraturan tersebut. Jika semula pada peraturan tersebut, intepretasi atas nilai sangat baik adalah 90% < nilai = 100%, maka pada penilaian yang diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan penambahan ambang batas dari intepretasi atas nilai sangat baik menjadi >100%. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya capaian-capaian baik output maupun outcome yang pencapaiannya di atas 100%. Dengan menggunakan rentang penilaian sebagaimana terdapat pada peraturan tersebut, diperoleh nilai akhir evaluasi*) sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6 berikut ini: Tabel 3.6 Hasil Evaluasi dan Analisis Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

NO 1. 2. 3. 4. 5.

DIREKTORAT Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

NILAI 141.76 106.86 106.05 100.95 100.12

KETERANGAN Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

6. 7. 8. 9.

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II BPPSPAM Direktorat Bina Program Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya

100.11 97.43 96.45 91.84

Sangat Baik Sangat baik Sangat Baik Sangat Baik

Sumber : Hasil olahan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan LAKIP Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya


III-22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 *) Hasil perhitungan dan analisa setiap aspek evaluasi pada masing-masing Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilihat pada Lampiran VII. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara umum nilai evaluasi anggaran dari setiap Eselon II dan UKM adalah sangat baik, dimana Direktorat Pengembangan Permukiman memiliki nilai paling tinggi yaitu 140,69 dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki nilai paling rendah yaitu 91,48. Beberapa catatan yang perlu disampaikan terhadap hasil evaluasi anggaran ini adalah bahwa: Tabel 3.7 Rincian Perhitungan dan Analisis Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

NO.

DIREKTORAT

ASPEK IMPLEMENTASI P

K

PK

NE

NILAI ASPEK ASPEK MANFAAT IMPLEMENTASI CH (I)

NILAI ASPEK EVALUASI ( NK )

1.

Direktorat Pengembangan 96,85 92.00 148,03 106,78 152,09 121,07 141,10 Permukiman 2. Direktorat Pengembangan Air Minum 97,90 95,16 106,77 72,64 113,26 94,04 106,86 3. Direktorat Pengembangan PLP 80,51 54,67 146,32 114,50 102,00 114,15 106,05 4. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I 91,23 224,03 97,70 69,80 95,39 112,08 100,95 5. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 97,15 75,60 102,29 70,36 106,27 87,80 100,12 6. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II 95,92 131,83 100,00 82,24 100,00 100,32 100,11 7. BPPSPAM 98,47 90,89 100,00 79,29 100,00 92,27 97,43 8. Direktorat Bina Program 94,15 58,01 100,00 91,43 100,00 89,34 96,45 9. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 94,29 75,23 96,99 36,63 100,00 75,50 91,84 Sumber : Hasil olahan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan LAKIP Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Dari hasil evaluasi anggaran ini diperoleh beberapa catatan sebagai berikut: 1. Nilai akhir evaluasi dipengaruhi beberapa hal, antara lain: a. Ketercapaian indikator outcome Pada Direktorat Pengembangan Permukiman dan Direktorat Pengembangan Air Minum, nilai akhir evaluasi sangat dipengaruhi oleh ketercapaian indikator outcome yang melebihi 100%. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 b. Ketercapaiam indikator output Pada Direktorat Pengembangan PLP, nilai akhir evaluasi sangat dipengaruhi oleh ketercapaian indikator output yang melebihi 100%. c. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi Pada Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I nilai akhir evaluasi cukup tinggi dikarenakan faktor konsistensi antara perencanaan dan implementasi yang cukup besar yaitu 224,03 (dapat dilihat hasil perhitungan dan analisa pada Lampiran VII). Nilai ini dikarenakan ratarata hampir setiap bulan, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I dapat merealisasikan anggarannya melebihi rencana penyerapannya. Hal ini dapat dilihat khususnya pada Bulan Maret dan April, dimana prosentase penyerapan anggaran sangat besar yaitu sebesar 527,75% (Maret) dan 354% (April). 2. Efisiensi anggaran Terdapat beberapa kesimpulan terkait efisiensi anggaran sebagai berikut: a. Efisiensi anggaran tertinggi ada pada Direktorat Pengembangan Permukiman dengan nilai 101,56 sementara Seditjen memiliki efisiensi terendah dengan nilai 36,36. b. Berdasarkan analisa, efisiensi terbaik justru berasal dari Direktorat Air Minum. Hal ini dikarenakan direktorat tersebut dapat memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan output diatas 100% (lihat hasil perhitungan pada lampiran). Tercatat, bahwa dengan menggunakan 85,92% anggaran di Direktorat Air Minum, terdapat enam 0utput yang pencapaiannya melebihi 100%. 3. Pencapaian Keluaran (Output) Pencapaian Keluaran terbaik ada pada Direktorat Pengembangan Permukiman sebesar 144,06%. Hal ini dikarenakan adanya realisasi output PPIP sebesar 215,07% . Sementara Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki pencapaian keluaran sebesar 96,99%, dikarenakan terdapat output yang pencapaiannya hanya 33% yaitu output Laporan Penyelenggaraan Habitat. Hal ini terjadi karena dikarenakan ada 2 (dua) output yang pencapaiannya di bawah 100% yaitu Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatan (88,89%) serta Infrastruktur Tanggap Darurat/Cadangan Mendesak (96%). Output Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatan tidak tercapai 100% karena terdapat 1 (satu) paket kegiatan yaitu rehabilitasi gedung kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal dalam lelang, sudah dilakukan lelang sebanyak 3 (tiga) kali namun gagal dalam evaluasi. Output Infrastruktur Tanggap Darurat/Cadangan Mendesak tidak dapat tercapai 100% karena terdapat 1 paket kegiatan yaitu pengadaan Photo Voltage yang tidak dapat dilaksanakan karena putus kontrak.


III-24


3.3. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PENINGKATAN KINERJA

PERHATIAN

UNTUK

1. Pengembangan basis data Data yang akurat dan terkini dapat memberikan dasar penyusunan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Koordinasi dengan BPS Pusat maupun BPS di tingkat Kota/Kabupaten sebagai salah satu sumber data yang akurat di Indonesia perlu dilakukan. Sementara itu sistem manajamen data dan informasi juga perlu terus disempurnakan. 2. Percepatan Proses Pengadaan Penyebab terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan adalah terkait dengan proses pengadaan penyedia jasa konsultansi atau konstruksi. Oleh karena itu, pada tahun anggaran yang akan datang, perlu dipercepat mulainya proses pengadaan penyedia jasa untuk menghindari tidak terlaksananya kegiatan. 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Daerah Keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan permukiman sangat ditentukan oleh kemampuan instansi-instansi terkait dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Pokjanis yang telah terbentuk pada saat penyusunan SPPIP dan RPKPP diharapkan selanjutnya dapat lebih berperan dan menjalankan fungsi koordinasi antar dinas teknis yang terlibat di dalamnya, sehingga tujuan pengembangan permukiman nasional dapat dicapai. 4. Persiapan Organisasi Pelaksana di Daerah Mengingat beberapa komponen kegiatan di Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan melalui mekanisme SKPA, pembentukan dan penetapan organisasi pelaksana di Daerah perlu disiapkan sejak awal tahun anggaran. Hal ini untuk menghindari keterlambatan penyerapan dana SKPA. 5. Peningkatan Kualitas Manajemen Kegiatan Penyiapan rencana penyerapan anggaran (Kurva S) pada tahap persiapan dan pengawasan secara ketat pada tahap pelaksanaan dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan dan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. 6. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain Sebagai contoh bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penilaian Adipura sebagai trigger perubahan kepedulian pimpinan kabupaten/kota terhadap sanitasi 7. Pembinaan Teknik Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, perlu ditingkatkan kualitas pembinaan dan pelatihan sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan dan tupoksi masing-masing. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, skill, dan kinerja pegawai yang pada akhirnya menunjang peningkatan kualitas kinerja institusi.


III-25


3.4. PENGHARGAAN PIHAK KE-3 KEPADA UNIT ORGANISASI ESELON I 1.

Penghargaan Ganesha Prajamanggala Bakti Utama dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Direktur Jenderal Cipta Karya (2007-2012), Budi Yuwono menerima Penghargaan Ganesha Prajamanggala Bakti Utama dari Institut Teknologi Bandung (ITB) karena baktinya di bidang sanitasi. Penghargaan tersebut diberikan saat sidang terbuka ITB dalam rangka Peringatan 92 tahun Pendidikan Teknik di Indonesia, Selasa, 3 Juli 2012 di Bandung, Jawa Barat. Foto 3.7. Sumber : http://ciptakarya.pu.go.id

2.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Ikut Menyemarakkan MDGs Award 2012 Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum turut serta menyemarakkan Millennium Development Goals (MDGs) Award 2012. Acara yang berlangsung selama 2 (dua) hari di Balai Kartini, Jakarta ini dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, pada Hari Selasa, 31 Juli 2012. Foto 3.8.

Sumber : http://ciptakarya.pu.go.id

Dalam MDGs Award 2012, Direktorat Jenderal Cipta Karya turut serta dalam pameran yang menampilkan beberapa kebijakan dan juga dukungan infrastruktur dalam pencapaian target MDGs 2015. Beberapa kebijakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya antara lain peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on-site maupun off-site di perkotaan dan perdesaan, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di bidang air limbah, pengembangan perangkat peraturan perundangan dan sebagainya. Dukungan infrastruktur yang dipamerkan antara lain, PAMSIMAS Sumberagung Kudus, SPAM melalui Pipa Bawah Laut Giliketapang, Probolinggo, SPAM Pengolahan Air Laut Pulau Mandangin, Kab. Sampang, SPAM Tenaga Surya Gunung Kidul, IKK Grogol Jawa Tengah, IKK Dimembe Sulut, IKK Cipute Jawa Barat dan IKK Kayangan NTB. Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, MDGs award ini merupakan ajang Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memperkenalkan keterlibatan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam pencapaian MDGs 2015, yaitu dalam bidang sanitasi dan air minum. Target Direktorat Jenderal dalam bidang sanitasi adalah 62,7% dan dalam bidang air minum adalah 68,87%. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-26


BAB

PENUTUP IV

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2012 tidak sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Dari alokasi dana sebagaimana tertera pada Penetapan Kinerja (PK) sebesar Rp 12.829.999.930.000,00 pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 12.710.911.569.000,00 (99,07%) dengan tingkat capaian fisik sebesar 106,87%. Adapun rincian capaian baik keuangan maupun fisik pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman dengan kinerja fisik 144,06% dan kinerja keuangan 96,85%. 2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara dengan kinerja fisik 102,37% dan kinerja keuangan 97,15%. 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan dengan kinerja fisik 100,80% dan kinerja keuangan 75,68%. 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kinerja fisik 108,12% dan kinerja keuangan 97,41%. 5. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan pencapaian fisik 98,32%, dan pencapaian kinerja keuangan 90,65% 6. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I dengan pencapaian fisik 108,17%, dan pencapaian kinerja keuangan 91,23% 7. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II dengan pencapaian fisik 100%, dan pencapaian kinerja keuangan 94,08% 8. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman dengan kinerja fisik 100% dan kinerja keuangan 94,15%. 9. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan dengan kinerja fisik 100% dan kinerja keuangan 98,47%.


IV-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang diuraikan sebagai berikut: 1. Pengembangan basis data Data yang akurat dan terkini dapat memberikan dasar penyusunan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Koordinasi dengan BPS Pusat maupun BPS di tingkat Kota/Kabupaten sebagai salah satu sumber data yang akurat di Indonesia perlu dilakukan. Sementara itu sistem manajamen data dan informasi juga perlu terus disempurnakan. 2. Percepatan Proses Pengadaan Penyebab terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan adalah terkait dengan proses pengadaan penyedia jasa konsultansi atau konstruksi. Oleh karena itu, pada tahun anggaran yang akan datang, perlu dipercepat mulainya proses pengadaan penyedia jasa untuk menghindari tidak terlaksananya kegiatan. 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Daerah Keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan permukiman sangat ditentukan oleh kemampuan instansi-instansi terkait dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Pokjanis yang telah terbentuk pada saat penyusunan SPPIP dan RPKPP diharapkan selanjutnya dapat lebih berperan dan menjalankan fungsi koordinasi antar dinas teknis yang terlibat di dalamnya, sehingga tujuan pengembangan permukiman nasional dapat dicapai. 4. Persiapan Organisasi Pelaksana di Daerah Mengingat beberapa komponen kegiatan di Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan melalui mekanisme SKPA, pembentukan dan penetapan organisasi pelaksana di Daerah perlu disiapkan sejak awal tahun anggaran. Hal ini untuk menghindari keterlambatan penyerapan dana SKPA. 5. Peningkatan Kualitas Manajemen Kegiatan Penyiapan rencana penyerapan anggaran (Kurva S) pada tahap persiapan dan pengawasan secara ketat pada tahap pelaksanaan dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan dan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. 6. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain Sebagai contoh bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penilaian Adipura sebagai trigger perubahan kepedulian pimpinan kabupaten/kota terhadap sanitasi 7. Pembinaan Teknik Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, perlu ditingkatkan kualitas pembinaan dan pelatihan sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan dan tupoksi masing-masing. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, skill, dan kinerja pegawai yang pada akhirnya menunjang peningkatan kualitas kinerja institusi.


IV-2



L.I -1



L.I-2


RENCANA KINERJ A TAHUNAN Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran NO


SASARAN


URAIAN


SATUAN

TARGET

4 Liter/det

5 -

IKK

186

Kawasan

276

IKK

186

Output penting : -


-


-


-



Desa

2,365

Kawasan

260

Kawasan

222

Kab/Kota

143

Output penting : -


Kawasan

128

-


Kab/Kota

49

-


Kab/Kota

94

-


Kawasan

94

PDAM

97

PDAM

97

Twin Blok

48



Pembangunan Rusunawa Output penting : -



Twin Blok

48

Kawasan

245 245

Output penting : -


Kawasan

-


Kab/Kota


37

Desa

16,548

Kel/Desa

10,948

Desa


5,600

L.II - 1


Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran NO


SASARAN

1 01 Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

URAIAN


SATUAN

2

TARGET 3


REALISASI 4

%

Liter/det

5,634

6,396

5 113.53

IKK

186

192

103.23

Kawasan

276

331

119.93

IKK

186

192

103.23

Desa

2,192

2,312

105.47

Kawasan

222

244

109.91

Kawasan

231

736

318.61

Kab/Kota

143

138

96.50

Output penting : -


-


-


-




Kawasan

136

635

466.91

-


Kab/Kota

49

46

93.88

-


Kab/Kota

94

92

97.87

-


Kawasan

95

101

106.32

PDAM

124

124

100.00

PDAM

124

124

100.00

48

53

110.42




Twin Blok

Output penting : -



Twin Blok

48

53

110.42

Kawasan

374

411

109.89

Output penting : -


Kawasan

374

411

109.89

-


Kab/Kota

44

44

100.00

Desa

13,599

16,517

121.46

Kel/Desa

10,999

10,925

99.33

2,600

5,592

215.08


Desa


L.III - 1


INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH)

0%

50%

KEGIATAN: Peningkatan Jalan dan Saluran Pucel 1 (PKA-P-05)

KEGIATAN: Penyediaan PSD Kawasan Kumuh

LOKASI: Kawasan Pucel, Provinsi Jawa Tengah

LOKASI: Kawasan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

KOORDINAT: Latitude 6° 41' 43,65" Longitude 111° 14' 3,17"

KOORDINAT: Latitude 4 47° 24' 8'' Longitude 123 ° 09' 96''

MANFAAT: Meningkatkan kualitas jalan dari jalan tanah ke jalan dengan paving block agar jalan semakin nyaman dilalui.

MANFAAT: Memperbaiki jalan/jembatan kayu agar lebih nyaman dilalui.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG


100%

0%

50%

100% Direktorat Jenderal Cipta Karya

L.IV.1 - 1


INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH) KEGIATAN: Penyediaan Infrastruktur

KEGIATAN: Peningkatan Permukiman Kumuh

LOKASI: Kawasan Karang Rejo, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur

LOKASI: Kelurahan Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY

0%

0%

KOORDINAT: Latitude 03° 18' 25'' Longitude 117° 34' 54''

KOORDINAT: Latitude 07 ° 57' 80'' Longitude 110 ° 37' 02''

MANFAAT: Memperbaiki kondisi jalan lingkungan yang sudah rusak agar dapat dilalui dengan nyaman.

MANFAAT: Memperbaiki kondisi jalan lingkungan yang sudah rusak agar dapat dilalui dengan nyaman.

50%

50%



100%


L.IV.1 - 2


INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN RSH YANG MENINGKAT KUALITASNYA) KEGIATAN: Peningkatan Jalan Lingkungan

0%

50%

LOKASI: Jl. Cimalaya Raya, Perumnas Suradita, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

KEGIATAN: Pembangunan Jalan Poros Kawasan RSH

0%



MANFAAT: Meningkatkan kualitas jalan lingkungan yang sudah rusak agar dapat dilalui dengan nyaman.

MANFAAT: Meningkatkan kualitas jalan lingkungan yang sudah rusak agar dapat dilalui dengan nyaman.

50%


100%

LOKASI: Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD



L.IV.1 - 3


RUSUNAWA BESERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA KEGIATAN: Pembangunan Rusunawa

KEGIATAN: Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

LOKASI: Kawasan Keudah, Kota Banda Aceh, Provinsi NAD

LOKASI: Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta

0%

0%


KOORDINAT: Latitude 5° 33' 42,05'' Longitude 95° 18' 41,18'' MANFAAT: Membangun rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengurangi area kumuh di perkotaan

50%

50%

MANFAAT: Membangun rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengurangi area kumuh di perkotaan Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG


100%


L.IV.1 - 4


INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN POTENSIAL YANG MENINGKAT KUALITASNYA

0%

50%

100%

KEGIATAN: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan Potensial Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan

KEGIATAN: Pembangunan Jalan Jerambah Beton, Jalan Beton Paket III

LOKASI: Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat

LOKASI: Kecamatan Kuala, Provinsi Jambi

KOORDINAT: Latitude 00° 13' 84'' Longitude 100 ° 26' 15''


MANFAAT: Membangun talud di sepanjang sungai agar jalan di tepi sungai tidak longsor dan membahayakan pengguna jalan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

0%

MANFAAT: Membangun jembatan beton untuk mengganti jembatan kayu agar lebih aman dalam menyeberangi sungai.

50%

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

100%


L.IV.1 - 5


INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BENCANA

0%

50%

100%

KEGIATAN: Pembangunan Talud

KEGIATAN: Pembangunan Jalan dan Saluran

LOKASI: Kawasan Imogiri, Kecamatan Wukirsari Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI. Yogyakarta

LOKASI: Kawasan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Jawa Barat



MANFAAT: Membangun talud di sekitar permukiman agar tanah tidak mudah longsor dan membahayakan penduduk.

MANFAAT: Meningkatkan kualitas jalan sehingga lebih nyaman dan aman dilewati.

50%



100%


0%

L.IV.1 - 6


INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR KEGIATAN: Peningkatan Jalan Poros Desa Kawasan Pulau Kecil Terluar LOKASI: Desa Padang, Kecamatan P. Mayakarimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

0%

50%

KOORDINAT: Latitude -001° 39' 43'' Longitude 108° 53' 46'' MANFAAT: Meningkatkan kualitas jalan agar kondisinya lebih baik sehingga dapat membuka akses ke desa. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

0%

50%

100%

KEGIATAN LOKASI

100%

: Pembangunan Jalan Poros Desa dan Saluran : Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku KOORDINAT : Latitude -008° 05' 28" Longitude +127° 10' 52" MANFAAT : Meningkatkan kualitas jalan agar lebih nyaman dilewati. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Direktorat Jenderal Cipta Karya

L.IV.1 - 7


INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI DAN SOSIAL (RISE) )

50%

100% KEGIATAN LOKASI

0%

0%

100%

KEGIATAN LOKASI

: Masalle 32. Pembangunan Posyandu Anggrek : Desa Tongkonan Basse, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan KOORDINAT : Latitude -003° 17' 53" Longitude +119° 46' 07" MANFAAT : Membangun posyandu sebagai sarana kesehatan terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

50%

: Rehap Polindes : Desa Melas, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara KOORDINAT : Latitude 03° 10' 4'' Longitude 098° 31' 0'' MANFAAT : Membangun polindes sebagai sarana kesehatan di perdesaan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


L.IV.1 - 8


INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI DAN SOSIAL (RISE) ) KEGIATAN: Pembangunan Jalan Tanah Puru Paket II

KEGIATAN: Pembangunan Tambatan Perahu Tumbali

LOKASI: Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung

LOKASI: Dusun Tumbali, Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

0%

0%



MANFAAT: Memperbaiki kualitas jalan yang rusak agar lebih baik sehingga nyaman dilalui para pengendara kendaraan.

MANFAAT: Membangun tambatan perahu untuk mewadahi kebutuhan penduduk yang menggunakan transportasi sungai.


50%

100%

50%

100%



L.IV.1 - 9


INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) )

0%

KEGIATAN: MCK 2 (dua) unit

KEGIATAN: Pembangunan Jalan

LOKASI: Dusun Simpang Tiga Desa Pl. Tongah, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

LOKASI: Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

0%

KOORDINAT: Latitude -06 ° 30' 14'' Longitude 111 ° 02' 30''

KOORDINAT: Latitude -000° 19' 31" Longitude +103° 09' 00"

50%

MANFAAT: Membangun MCK umum untuk mewadahi kebutuhan masyarakat akan adanya MCK.

50%


100%

MANFAAT: Memperbaiki kualitas jalan dari jalan berbatu ke jalan aspal agar lebih nyaman dilewati oleh pengendara. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


L.IV.1 -10


INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) ) KEGIATAN: Pembangunan Drainase, Talud, Jembatan, dan MCK

KEGIATAN: Pembangunan jalan aspal (lapen)

LOKASI: Desa Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

LOKASI: Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

0%

0%

KOORDINAT: Latitude 04 ° 19' 47'' Longitude 105 ° 00' 48''

KOORDINAT: Latitude -007° 54' 0'' Longitude 112 ° 08' 19''

MANFAAT: Membangun toilet umum di pasar untuk mewadahi kebutuhan akan toilet pengunjung pasar.

MANFAAT: Meningkatkan kualitas jalan agar semakin nyaman dilalui pengguna jalan.


50%

50%


100%


L.IV.1 - 11


BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA (AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN) KEGIATAN: Pembangunan Aksesibilitas Bangunan dan Lingkungan LOKASI: Puskesmas Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

0%

0%

KOORDINAT: Latitude -003° 19' 07'' Longitude +114° 34' 45''

50% KEGIATAN LOKASI KOORDINAT MANFAAT

: : : :

100%

Aksesibilitas Bangunan Gedung Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Latitude -004° 06' 46" Longitude +120° 01' 38" Membuat toilet bagi diffable agar para diffable dapat menggunakan toilet sesuai dengan kondisi mereka. (diffable : penyandang cacat, wanita hamil, anak-anak, dan lansia). Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN DAN PENATAAN RUANG

MANFAAT: Membuat ramp dilengkapi guiding block agar para diffable dapat dengan mudah memasuki gedung puskemas. (diffable : penyandang cacat, wanita hamil, anak-anak, dan lansia).

50%

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN DAN PENATAAN RUANG


L.IV.2 - 1


BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA (AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN) KEGIATAN: Aksesibilitas Bangunan Gedung LOKASI: Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB KOORDINAT: Latitude -008° 39' 38'' Longitude 116° 31' 24'' MANFAAT: Pembuatan ramp dan guiding block untuk para diffable agar dapat menuju gedung dengan lebih mudah. (diffable : penyandang cacat, wanita hamil, anak-anak, dan lansia)

0%

0%

100%



100%

50%

: : : :

Aksesibilitas Bangunan Gedung Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Latitude 01 ° 30' 58'' Longitude 102° 07' 08'' Membuat toilet bagi diffable agar para diffable dapat menggunakan toilet sesuai dengan kondisi mereka. (diffable : penyandang cacat, wanita hamil, anak-anak, dan lansia) Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN DAN PENATAAN RUANG Direktorat Jenderal Cipta Karya

L.IV.2 - 2


BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA (PIP2B)

KEGIATAN: Pembangunan Penunjang Gedung PIP2B LOKASI: Provinsi Papua

KEGIATAN: Pengadaan Meubelair Gedung PIP2B

0%

0%

LOKASI: Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan



MANFAAT: Merapikan tempat parkir kendaraan dengan pemasangan paving block.

MANFAAT: Pengadaan meubelair untuk mendukung kinerja PIP2B.

50%

50%



100%


L.IV.2 - 3


SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SARANA DAN PRASARANA REVITALISASI KAWASAN (PRK))

KEGIATAN: Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan LOKASI: Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

0%

0%

KOORDINAT: Latitude +001° 29' 37" Longitude +124° 50' 37"


: : : :

100%

Pembangunan PSD Revitalisasi Kawasan Kawasan Peunayong, Provinsi NAD Latitude 05° 33' 37'' Longitude 095 ° 19' 09'' Menata jalur pedestrian agar lebih nyaman dilewati oleh para pejalan kaki. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN DAN PENATAAN RUANG

MANFAAT: Menata jalur pedestrian agar lebih nyaman dilewati oleh para pejalan kaki.

50%



L.IV.2 - 4



0%

50%

KEGIATAN: Pembangunan PSD Revitalisasi Kawasan

KEGIATAN: Pembangunan PSD Revitalisasi Kawasan

LOKASI: Kawasan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

LOKASI: Kawasan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat



MANFAAT: Menata plaza/area terbuka agar lebih nyaman dipergunakan untuk area rekreasi warga masyarakat.

MANFAAT: Membangun area berjualan dan menata kawasan agar pengunjung/peziarah di Kawasan Situ Panjalu semakin nyaman.



100%

0%

50%


L.IV.2 - 5


SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SARANA DAN PRASARANA PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH))

) KEGIATAN: Pembangunan PSD Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) LOKASI: Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

KEGIATAN: Pembangunan RTH

0%

0%

LOKASI: Kawasan Taman Agro, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan



MANFAAT: Menata sarana prasarana di ruang terbuka hijau agar lebih nyaman dipergunakan sebagai ruang bersama.

MANFAAT: Menata jalur pedestrian di area terbuka hijau agar lebih nyaman dilewati oleh para pejalan kaki.

50%

50%



100%


L.IV.2 - 6



)

'

0%

50%

KEGIATAN: Pembangunan PSD Ruang Terbuka Hijau (RTH)

KEGIATAN: Pembangunan PSD Ruang Terbuka Hijau (RTH)

LOKASI: Kawasan Selagalas, Kota Mataram, Provinsi NTB

LOKASI: Kawasan Ngalau, Provinsi Sumatera Barat

KOORDINAT: Latitude -008° 34' 41'' Longitude 116° 8' 44''


MANFAAT: Membangun gedung pertemuan di area terbuka hijau yang dapat dipergunakan sebagai ruang pertemuan warga masyarakat.

MANFAAT: Membangun area istirahat (gazebo dan tempat) duduk agar pengunjung semakin nyaman.



100%

0%

50%


L.IV.2 - 7


SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SARANA DAN PRASARANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH)

) KEGIATAN: Pembangunan PSD Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah LOKASI: Kawasan Ulakan Tapakis, Provinsi Sumatera Barat

KEGIATAN: Pembangunan PSD Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah

0%

0%

LOKASI: Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali


KOORDINAT: Latitude -008° 21' 47 Longitude +115° 08' 03"

MANFAAT: Membangun gapura selamat datang sebagai penanda/ identitas kawasasan tradisional.

MANFAAT: Membangun jalur pedestrian agar dapat dilewati para pejalan kaki dengan nyaman.

50%

50%



100%


L.IV.2 - 8


SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SARANA DAN PRASARANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH)

)

0%

50%

KEGIATAN: Pembangunan PSD Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah

KEGIATAN: Pembangunan PSD Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah Goa Maria Sandurun

LOKASI: Provinsi Maluku Utara

LOKASI: Kabupaten Keerom, Provinsi Papua



MANFAAT: Membangun gedung pertemuan untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan warga masyarakat.

MANFAAT: Membangun talud di sekitar tempat ziarah Goa Maria untuk melindungi goa dari longsoran bukit di belakangnya.



100%

0%

50%


L.IV.2 - 9


KESWADAYAAN MASYARAKAT (P2KP) KEGIATAN: Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

KEGIATAN: Pembangunan Hidran Umum dan Talud

LOKASI: Kelurahan Malango, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

LOKASI: Desa Batumbulan Baru, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi NAD

0%

0%

KOORDINAT: Latitude - 02° 58' 30'' Longitude 119° 54' 70'' MANFAAT: Peningkatan kualitas jalan lingkungan dari jalan berbatu menjadi jalan rabat beton agar pemakai jalan semakin nyaman berkendara. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


50%

100%

50%

100%

MANFAAT: Pembangunan hidran umum untuk menyediakan air bersih bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai sumur. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


L.IV.2 - 10


KESWADAYAAN MASYARAKAT (P2KP) KEGIATAN: P2KP Paud, Drainase LKM Tagarso

KEGIATAN: Pembangunan Posyandu, Betonisasi Jalan dan Kirmir

LOKASI: Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

LOKASI: Desa Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat



50%

MANFAAT: Membangun PAUD sebagai sarana belajar dan bermain bagi anak-anak balita.

MANFAAT: Membangun Posyandu sebagai sarana kesehatan bagi masyarakat terutama ibu hamil dan anak-anak.

100%



0%


0%

50%

100%

L.IV.2 - 11


KESWADAYAAN MASYARAKAT (BLM FISIK REGULER) KEGIATAN: Bantuan Langsung Masyarakat LOKASI: Desa Selo Martani, Kabupaten Sleman, Provinsi DI. Yogyakarta

50%


100%

Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan Ngadi, Kabupaten Tual, Provinsi Maluku Latitude 132° 45' 14'' Longitude 005° 34' 63'' Membangun sumur umum untuk penyediaan air bersih bagi warga masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

0%

50%

: : : :

KOORDINAT: Latitude -007° 53' 55'' Longitude 110° 40' 28'' MANFAAT: Membangun jamban rumah tangga untuk mewadahi kebutuhan MCK di rumah yang belum memiliki jamban layak pakai. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


L.IV.2 - 12


KESWADAYAAN MASYARAKAT (BLM FISIK REGULER) KEGIATAN: Bantuan Langsung Masyarakat

KEGIATAN: Bantuan Langsung Masyarakat

LOKASI: Desa Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta

LOKASI: Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta, Provinsi DI. Yogyakarta

0%

0%


KOORDINAT: Latitude -007° 46' 95' Longitude 110° 23' 33''

MANFAAT: Meningkatkan kualitas jalan tanah yang becek agar lebih baik sehingga lebih nyaman dan aman dilalui.

MANFAAT: Memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni agar menjadi lebih baik dan sehat sehingga lebih layak huni.

50%

50%



100%


L.IV.2 - 13


KESWADAYAAN MASYARAKAT (JRF) KEGIATAN: Bantuan Dana Rumah Program Rekompak JRF

KEGIATAN: Bantuan Dana Lingkungan Pembangunan Rumah Tradisional

LOKASI: Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

LOKASI: Desa Jiwo Wetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

MANFAAT: Membangun kembali rumah warga yang terkena bencana gempa bumi DIY Jateng tahun 2006 agar korban bencana gempa bumi dapat hidup dengan layak.

0%

50%

0%

50%


MANFAAT: Membangun kembali rumah tradisional yang rusak akibat bencana gempa bumi agar dapat dihuni dengan layak dan nilai tradisional rumah adat tetap terjaga. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

100%


L.IV.2 - 14


KESWADAYAAN MASYARAKAT (JRF) KEGIATAN: Bantuan Dana Lingkungan Program Rekompak JRF

KEGIATAN: Bantuan Dana Lingkungan Program Rekompak JRF

LOKASI: Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

LOKASI: Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

0%

0%

MANFAAT: Memperbaiki jembatan yang rusak karena gempa bumi DIY Jateng tahun 2006 agar aman dilalui Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/ KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MANFAAT: Membangun MCK umum untuk mewadahi aktivitas mandi cuci kakus bagi warga masyarakat

50%

50%

100%

100%



L.IV.2 - 15


INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH (IPLT)

0%

50%

KEGIATAN: Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan

KEGIATAN: Pembangunan PS Air Limbah Sistem Terpusat Kawasan Rusunawa

LOKASI: Kota Dumai, Provinsi Riau

LOKASI: Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

KOORDINAT: Latitude 01*39.802 Longitude 101*28.380

KOORDINAT: Latitude 3.256944444 Longitude 188.9547222

MANFAAT: Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah limbah agar tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan.


Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN


0%

50%

100%


L.IV.3 - 1


INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH (IPLT) KEGIATAN: Pembangunan IPAL Skala Kawasan

KEGIATAN: Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan

LOKASI: Kawasan Kayu Tiga, Kota Ambon, Provinsi Maluku

LOKASI: RSH Kecamatan Mandau, Provinsi Riau

0%

0%

KOORDINAT: Latitude S 003 41.903 Longitude E 128 11.852




50%

50%



100%


L.IV.3 - 2


INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH (IPAL) KEGIATAN: Rehabilitasi IPLT

0%

LOKASI: Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah KOORDINAT: Latitude -0.86848 Longitude 119.89681

50%

MANFAAT: Membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah agar tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN

100%

0% KEGIATAN: Pembangunan IPAL Komunal LOKASI: Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan KOORDINAT: Latitude 02° 29' 55'' Longitude 103° 26' 17'' MANFAAT: Membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah agar tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN Direktorat Jenderal Cipta Karya

50%

100%

L.IV.3 - 3


INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN KEGIATAN: Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase

0%

LOKASI: Kota Jayapura, Provinsi Papua

50%

KOORDINAT: Latitude -2.599000 Longitude 140.636733

50%

MANFAAT: Membangun saluran drainase untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan sehingga tidak menyebabkan genangan Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN

100%


100%

: : : :

Pembangunan Saluran Drainase Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau Latitude 00.90926 Longitude 104.49027 Membangun saluran drainase untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan sehingga tidak menyebabkan genangan Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN


L.IV.3 - 4


INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN KEGIATAN: Drainase Kota Banda Aceh Zona 5 LOKASI: Kota Banda Aceh, Provinsi NAD

KEGIATAN: Pembangunan Drainase Primer

0%

0%

LOKASI: Kawasan Antang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan



MANFAAT: Membangun saluran drainase untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan sehingga tidak menyebabkan genangan.

MANFAAT: Membangun saluran drainase untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan sehingga tidak menyebabkan genangan.

50%

50%



100%


L.IV.3 - 5


INFRASTRUKTUR TPA

0%

50%

KEGIATAN: Peningkatan Kinerja TPA Kalianda

KEGIATAN: Pembangunan TPA Sampah Kota Ternate Tahap II

LOKASI: Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

LOKASI: Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

KOORDINAT: Latitude S 05°40,548 Longitude E 105°37,12


MANFAAT: Membangun infrastruktur TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah agar sampah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan.




100%

0%

50%


L.IV.3 - 6


INFRASTRUKTUR TPA KEGIATAN: Peningkatan Kinerja TPA Karanganyar ' LOKASI: Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN: Pembangunan TPA Sampah Prabumulih

0%

0%

LOKASI: Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan





50%

50%



100%


L.IV.3 - 7


INFRASTRUKTUR TPST/3R

'

0%

50%

KEGIATAN: Pembangunan PS Persampahan 3R Skala Kawasan

KEGIATAN: Lanjutan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R

LOKASI: Kawasan Sengkidu, Provinsi Bali

LOKASI: Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah

KOORDINAT: Latitude 8° 29' 55.43" Longitude 115° 33' 19.65"

KOORDINAT: Latitude 002*08,11 Longitude 113*48,43

MANFAAT: Membangun infrastruktur TPST/3R sebagai tempat mendaur ulang sampah agar sampah dapat dipergunakan kembali/bermanfaat.

MANFAAT: Membangun infrastruktur TPST/3R sebagai tempat mendaur ulang sampah agar sampah dapat dipergunakan kembali/bermanfaat.



100%

0%

50%


L.IV.3 - 8


INFRASTRUKTUR TPST/3R

'

KEGIATAN: Pembangunan PS Persampahan 3R Skala Kawasan

KEGIATAN: Pembangunan PS Terpadu 3R

LOKASI: Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

LOKASI: Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

0%

0%



MANFAAT: Membangun infrastruktur TPST/3R sebagai tempat mendaur ulang sampah agar sampah dapat dipergunakan kembali/bermanfaat

MANFAAT: Membangun infrastruktur TPST/3R sebagai tempat mendaur ulang sampah agar sampah dapat dipergunakan kembali/bermanfaat

50%

50%



100%


L.IV.3 - 9


PENYELENGGARAAN SPAM TERFASILITASI

0%

50%

KEGIATAN: Bantuan Program PDAM

KEGIATAN: Bantuan Program PDAM

LOKASI: Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

LOKASI: PDAM Way Rilau, Provinsi Lampung



MANFAAT: Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum pada PDAM dengan kondisi tidak sehat (kurang sehat dan sakit)

MANFAAT: Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum pada PDAM dengan kondisi tidak sehat (kurang sehat dan sakit)



0%

100%

50%


L.IV.4 - 1


SPAM MBR KEGIATAN: Pembangunan SPAM Kawasan MBR IKK Biromaru

KEGIATAN: Pemasangan Pipa PVC RRJ dan Accesories, Pembatas Jembatan Pipa, Crossing Jalan

LOKASI: Kabupaten Sigi, Provinsi NAD

LOKASI: Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

0%

0%



MANFAAT: Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Ibu Kota Kecamatan Bimomaru

MANFAAT: Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Cikedal

50%

50%



100%


L.IV.4 - 2


SPAM MBR (KAWASAN KUMUH/NELAYAN) KEGIATAN: SPAM di Kawasan MBR

0%

LOKASI: Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara

50%


50%

MANFAAT: Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh/ nelayan Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN

100%

0%

100%

KEGIATAN LOKASI

: Penyediaan P/S Air Minum Perdesaan : Desa Burung Mandi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung KOORDINAT : Latitude -002° 44' 30" Longitude +108° 14' 23" MANFAAT : Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh/ nelayan Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN Direktorat Jenderal Cipta Karya

L.IV.4 - 3


SPAM MBR (OPTIMALISASI IKK)

0%

50%

KEGIATAN: Optimalisasi IKK

KEGIATAN: SPAM di Kawasan MBR IKK Ciwidey

LOKASI: Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

LOKASI: Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa barat



MANFAAT: Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi program IKK

MANFAAT: Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi program IKK



0%

50%

100%


L.IV.4 - 4


PENGEMBANGAN SPAM IKK

0%

50%

KEGIATAN: Pembangunan SPAM IKK Air Naningan

KEGIATAN: SPAM IKK

LOKASI: Kecamatan Air Naningan Provinsi Lampung

LOKASI: Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat



MANFAAT: Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di ibu kota kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum

MANFAAT: Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di ibu kota kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum



100%

0%

50%


L.IV.4 - 5


SPAM PERDESAAN (PRO RAKYAT) KEGIATAN: Pembangunan SPAM Desa

KEGIATAN: Pembangunan SPAM Perdesaan Pro Rakyat

LOKASI: Desa Tobil, Kecamatan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah

LOKASI: Dusun Sumberan, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI. Yogyakarta

0%

0%



MANFAAT: Menyediakan air minum di desa miskin, rawan air, pesisir, dan desa terpencil melalui pola pemberdayaan masyarakat



50%

100%

50%

100%



L.IV.4 - 6


SPAM PERDESAAN (PDT) ) KEGIATAN: SPAM Perdesaan

KEGIATAN: Pengadaan dan Pemasangan HU kapasitas 2 m³, Pemasangan Pipa HDPE dan Accessories

LOKASI: Desa Penang, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

LOKASI: Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

0%

0%






50%

100%

50%

100%



L.IV.4 - 7


SPAM PERDESAAN (ESDM) )

'

0%

50%

KEGIATAN: SPAM Perdesaan Mendukung ESDM

KEGIATAN: SPAM Perdesaan

LOKASI: Desa Gunung Endut, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

LOKASI: Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur







0%

50%

100%


L.IV.4 - 8


SPAM PERDESAAN (RAWAN AIR/PESISIR/TERPENCIL) ) KEGIATAN: SPAM Perdesaan

KEGIATAN: Pembangunan SPAM Perdesaan (KP AM 12-01)

LOKASI: Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepuluan Riau

LOKASI: Dusun Kaliapak, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

0%

0%





50%

50%



100%


L.IV.4 - 9


SPAM PERDESAAN (PAMSIMAS) ) KEGIATAN: Sumur Bor Dangkal 1 Unit

KEGIATAN: Pembangunan sarana air minum

LOKASI: Desa Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

LOKASI: Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

0%

0%



MANFAAT: Menyediakan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

MANFAAT: Menyediakan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

50%

50%



100%


L.IV.4 - 10


SPAM KAWASAN KHUSUS (KAPET) )

0%

50%

KEGIATAN: SPAM Desa Lengkap dengan Broncaptering Sistem Grafitasi

KEGIATAN: Pembangunan SPAM

LOKASI: Desa Binjai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

LOKASI: Desa Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku



MANFAAT: Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di kawasan khusus (KAPET)

MANFAAT: Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di kawasan khusus (KAPET)



100%

0%

50%


L.IV.4 - 11


SPAM KAWASAN KHUSUS (PPI) ) KEGIATAN: Pengadaan dan Pemasangan HU, Pemasangan Pipa PVC RRJ dan Accounting, Crosing Jalan

50%

LOKASI: TPI Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

0%


0%

100%

KEGIATAN LOKASI

: SPAM Khusus (PPI) : PPI Prigi, PPN Prigi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur KOORDINAT : Latitude 08° 17' 14'' Longitude 111 ° 43' 96'' MANFAAT : Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di kawasan khusus (PPI) Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN

MANFAAT: Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di kawasan khusus (PPI)

50%



L.IV.4 - 12


SPAM KAWASAN KHUSUS (PPI) )

0%

50%

KEGIATAN: Pengadaan/Pemasangan Perpipaan HDPE Diameter 10 - 50 mm

KEGIATAN: SPAM di Kawasan Pelabuhan Perikanan

LOKASI: PPI Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

LOKASI: PPI Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau







100%

0%

50%


L.IV.4 - 13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 OUTPUT LAPORAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN SUBOUTPUT STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)

(STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)) 110

RI AU 1. K ab . In drag iri H ulu 2. K ab . R oka n H ilir

BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Be lit ung T imu r 2. K ab . Ba ng ka 3. K ab . Ba ng ka B arat

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Lin gga 2. K ab . Ka rim un

120 KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Be ng kayan g 2. K ab . Sa mb as

130

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ko taw a ring in T im ur 2. K ab . Ba rit o Se lata n

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ota Bo nta ng 2. K ab . Be ra u

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . Ba njar 2. K ab . H ulu Sun ga i Ut ara

140 SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . Po lew ali Ma nd ar

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Bo ne

10

10

100

SU LAW E SI T E NG AH 1. K ab . T oli-toli 2. K ab . D on gga la

SU MAT E RA U T AR A 1. K ota Sib olga 2. K ab . Ka ro 3. K ota Pe ma tan gsia nta r

GOR ON T ALO 1. K ab . Po hu wa to 2. K ab . Go ro nta lo U ta ra

2

SU LAW E SI U T AR A 1. K ota T om oh on 2. K ab . M in ah asa selat an 3. K ab . M in ah asa 4. K ota Ko tam ob ag u

2 3 2

4

MAL U KU U TA R A 1. K ab . H alm ahe a Selat an 2. K ab . H alm ahe ra U ta ra

2

0

2

0

2 2

2

2

2

2

2

3

AC EH 1. K ota Sa ba ng 2. K ota Su bu lu ssala m

1

1 1

BAN T EN 1. K ota T an ge ra ng

4

SU MAT E RA BA RA T 1. K ota So lok 2. K ota Sa wa hlun to

1

2

1

4

3

DI Y 1. K ab . Ku lonp ro go

1 4

4 1

3 3

2

2

BEN GKU L U 1. K ab . Be ng kulu U t ara

PAPU A 1. K ab . M im ika 2. K ab . M erau ke 3. K ab . N ab ire

-10

-10

JAMB I 1. K ab . T an jung Jab un g B arat 2. K ab . Ba tan gh ari

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ota La ha t

LAM PU N G 1. K ab . La m pun g T e nga h 2. K ab . T ula ng Baw an g 3. K ab . La m pun g T im ur 4. K ab . W ay Kan an

JAW A B AR AT 1. K ab . Ka ra w ang 2. K ab . Be kasi 3. K ab . Bo go r 4. K ota T asikm alaya

100

JAW A T E NG AH 1. K ota Su ra karta 2. K ab . Se ma rang 3. K ab . Ke nd al 4. K ota Pe kalon ga n

JAW A T I MU R 1. K ab . La m ong an 2. K ota M alan g 3. K ota Ke diri

110

BAL I 1. K ab . Ba ng li 2. K ab . Je mb ra na 3. K ab . Bu lelen g

NU SA T EN GGA RA BAR A T 1. K ota Bim a 2. K ab . Lo m bok T eng ah

120

NU SA T EN GGA RA T IM UR 1. K ab . T imo r T eng ah U tara 2. K ab . Su mb a T im ur

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko na we 2. K ab . Bo mb an a 3. K ab . Ko laka 4. K ab . M una

MAL U KU 1. K ota T ua l

130


PAPU A BAR AT 1. K ab . So ro ng 2. K ab . F ak-fa k

140

L.V.1 - 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 OUTPUT LAPORAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN SUBOUTPUTLAPORAN RENCANA PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

(RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP))

AC EH 1. K ota La ng sa

110

SU MATE RA U T AR A 1. K ab . T ap an uli Se la tan 2. K ab . D eli Se rd an g

120

140

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M ajen e

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ota T araka n

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Bin tan

130

10

10

100

1

2

1

1

0

0

1 1 1

1 2

5

1

1 3

4 3

-10

-10

BEN GKU L U 1. K ab . M uko-m uko

100

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ota Lu bu k Lin gga u 2. K ota Prab um ulih

BAN TEN 1. K ab . Pa nd egla ng

110

JAW A B AR AT 1. K ab . Ba nd ung 2. K ota Su kab um i 3. K ota C ima hi

JAW A T E NG AH 1. K ab . Kla ten 2. K ab . Su koh arjo 3. K ab . Ku du s 4. K ab . Je para

JAW A TI MU R 1. K ab . Sid oarjo 2. K ab . Jo mb ang 3. K ab . Gresik

120

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Taka lar 2. K ab . M aros 3. K ab . Ba rru 4. K ab . Sid ra p 5. K ota Pa re -pare

MAL U KU 1. K ab . M aluku T en gah

PAPU A BAR AT 1. K ota So ro ng

130


140

L.V.1 - 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 OUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN SUBOUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

(INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH)

SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . T ap an uli Se la tan 2. K ota M eda n 3. K ota T eb ing Tin ggi

110

RI AU 1. K ab . Ka mp ar 2. K ab . Be ng kalis 3. K ab Pe la law an 4. K ab . Ku an sin g 5. K ab . Ke pu la ua n M eran ti 6. K ota Pe kan baru 7. K ota D um ai

AC EH 1. K ab . Ace h T e ng ah 2. K ab . Ace h B arat 3. K ota Lh okse um aw e

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Bin tan 2. K ab . An am ba s 3. K ota Ba tam 4. K ota T an jung Pin ang

130 GORONT ALO 1. Kab. Gorontalo 2. Kab. Pohuw ato 3. Kab. Gorontalo Utara

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju 2. K ab . Po lew ali Ma nd ar 3. K ab . M ajen e (2 Kw sn)

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ab . Pa ser 2. K ota Sa ma rin da 3. K ota Taraka n

SULAWESI TENGAH 1. Kab. Banggai 2. Kab. Morowali 3. Kab. Parigi Moutong

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Po ntia nak 2. K ab . Sin tan g 3. K ab . La nd ak 4. K ota Po ntia nak

3

120

4

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko laka 2. K ab . M una 3. K ab . Bu ton 4. K ab . Ko na we 5. K ab . Ko laka Ut ara 6. K ab . Bu ton U ta ra 7. K ota Ke nd ari 8. K ota Ba u-ba u 9. K ota Ke nd ari

140 1. K ab . Bo laan g M on go ndo w (2 Kw sn ) 2. K ab . Bo laan g M on go ndo w Se la tan (3 K wsn ) 3. K ab . Bo laan g M on go ndo w T im u r (1 Kw sn) 4. K ab . M in ah asa (2 Kw sn ) 5. K ab . M in ah asa Sela tan (2 K wsn ) 6. K ab . M in ah asa U tara (1 Kw sn) 7. K ota Bitu ng (1 K wsn ) 8. K ota Ko tam ob ag u B arat (7 Kw sn ) 9. K ota Ko tam ob ag u T im ur (5 K wsn ) 10. Ko ta K ota mo ba gu U tara (3 Kw sn) 11. Ko ta M an ad o (3 Kw sn)

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ko taw a ring in B arat 2. K ab . Ko taw a ring in T im ur 3. K ota Pa lang karaya

10

10

100

MAL U KU U TA R A 1. K ab . H alm ahe ra U ta ra (4 K wsn )

3

MAL U KU 1. K ota T ua l 2. K ota Am bo n

3

7

3

4

6

0

0

4

4


3

5

1

3

2

SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . 50 Ko ta 2. K ab . Pa sam an Ba ra t 3. K ab . Pa da ng Pariam an 4. K ota Pa yaku mb uh

2 6

4

3

3

9

3 BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Ba ng ka 2. K ota Pa ng kalpina ng

5 JAMB I 1. K ab . T an jabt im (2 Kw sn) 2. K ota Ja mb i 3. K ab . Bu ng o

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . Tan ah La ut 2. K ab . Tan ah Bu mb u

2 6

2

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Go wa 2. K ab . M aros 3. K ota M akas ar

5 4

5

BEN GKU L U 1. K ota Be ng kulu (3 Kw sn)

4

3

PAPU A 1. K ota M erau ke 2. K ab . Ya pen

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . M ura E nim 2. K ab . La ha t 3. K ab . OK U Sela tan 4. K ota Pa lem ban g (2 Kw sn)

LAM PU N G 1. K ab . La m pun g T e nga h 2. K ab . T ula ngb aw an g 3. K ab . T an gg am us 4. K ota Ba nd ar La mp un g (2 Kw sn)

100

BAN T EN 1. K ab . Le ba k 2. K ota C ile go n

JAW A B AR AT 1. K ab . Bo go r 2. K ab . Ba nd ung 3. K ota Ba njar 4. K ota Bo go r 5. K ota Be kasi 6. K ota D ep ok

110

JAW A T E NG AH 1. K ab . C ila cap 2. K ab . Blo ra 3. K ab . Pa ti 4. K ota T eg al 5. K ota Se ma rang

DI Y 1. K ab . Ku lonp ro go 2. K ab . Gu nun gkid ul 3. K ota Yo gyaka rta

120

JAW A T I MU R 1. K ab . Tulu nga gu ng 2. K ab . Blita r 3. K ab . Bo jone go ro 4. K ab . Prob oling go 5. K ota Su ra ba ya

BAL I 1. K ab . T ab an an 2. K ab . Ba du ng 3. K ab . Klu ngku ng 4. K ota D en pasa r

NT B 1. K ab . Lo m bok T im ur 2. K ab . Su mb aw a 3. K ota M ata ra m

-10

-10

4

NT T 1. K ab . F lores Tim ur 2. K ab . Sikka 3. K ab . Su mb a T im ur 4. K ota Ku pa ng

130


140

L.V.1 - 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN OUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN SUBOUTPUT INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN RSH YANG MENINGKAT KUALITASNYA (INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN RSH YANG MENINGKAT KUALITASNYA) 110

RI AU 1. K ab . Ka mp ar (2 Kw sn) 2. K ab . In drag iri H ulu 3. K ota Pe kan baru (2 Kw sn )

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Sa ng gau 2. K ab . Ke tap an g 3. K ab . La nd ak 4. K ab . Ku bu R aya 5. K ota Po ntia nak (2 Kw sn )

120 KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ab . Pe na je m Pase r U tara 2. K ota Ba likp ap an 3. K ota Bo nta ng

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ko taw a ring in B arat 2. K ab . Ka pu as 3. K ota Pa lang karaya

130

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju (4 Kw sn) 2. K ab . Po lma n

140 SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko na we 2. K ab . Bu ton 3. K ota Ke nd ari

SU LAW E SI T E N GAH 1. K ab . Ba ng gai 2. K ab . T ojo U na-U na

SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . D eli Se rd an g 2. K ab . Sa mo sir

GOR ON T ALO 1. K ab . Bo ne Bo la ng o 2. K ota Go ro nta lo (2 Kw sn)

10

10

100

SU LAW E SI U T AR A 1. K ab . M in ah asa 2. K ab . M in ah asa U tara (2 Kw sn) 3. K ota M ana do (4 K wsn ) 4. K ota Bitu ng

KEPU L AU AN R IAU 1. K ota Ba tam (2 Kw sn)

2 2

MAL U KU U TA R A 1. K ota T ido re Ke pula uan

2

3

3

5

MAL U KU 1. K ab . M aluku T en gah 2. K ab . M aluku T en gga ra B arat

1

5

0

0

6 2 AC EH 1. K ab . Ace h B esa r 2. K ab . Ace h J aya

2

2

3

3 2

5

2

5 1 SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . D ha rm asra ya 2. K ota Pa ria ma n

BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Ba ng ka 2. K ab . Ba ng ka T e nga h

4

JAMB I 1. K ab . M eran gin 2. K ota Ja mb i (2 Kw sn)

2 3

3

2

3

2

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . Ba njar 2. K ota Ba njarba ru

SU LAW E SI S ELA TAN 1. K ab . M aros 2. K ota M akas ar (2 K wsn )

3 3

4 2

2

2

PAPU A 1. K ab . Ja ya pu ra 2. K ab . M im ika

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab upa ten M usi R aw as 2. K ota Pa lem ban g (2 Kw sn) 3. K ota Pa ga r Alam 4. K ota Lu bu klin gg au

LAM PU N G 1. K ab . La m pun g S elat an (2 Kw sn) 2. K ab . W ay Kan an 3. K ota Ba nd ar La mp un g

100

-10

-10

BEN GKU L U 1. K ab . Be ng kulu Selat an

PAPU A BAR AT 1. K ab . M ano kw ari 2. K ab . R aja Am pat

BAN TEN 1. K ab . T an ge ra ng 2. K ota Se ra ng (2 K wsn )

JAW A B AR AT 1. K ab . Bo go r 2. K ab . T asikm alaya 3. K ab . Ku ning an

110

JAW A T E NG AH 1. K ab . Pu rb aling ga 2. K ab . Blo ra 3. K ota se ma ra ng

DI Y 1. K ab . Ba ntu l 2. K ab . Sle ma n 3. K ab . Ku lonp ro go

120

JAW A T I MU R 1. K ab . Sid oarjo (2 Kw sn) 2. K ab . Gresik (2 Kw sn)

BAL I 1. K ab . T ab an an 2. K ab . Bu lelen g

NT B 1. K ab . Lo m bok Barat 2. K ota m ata ra m

NT T 1. K ab . F lores Tim ur 2. K ab . Su mb a B arat D aya

130


140

L.V.1 - 4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 SEBARAN INFRASTRUKTUR LOKASI OUTPUT RUSUNAWA TAHUN 2012 RUSUNAWAPETA BESERTA PENDUKUNGNYA

NA D Ban da Aceh (2 T B )

110

SU MAT E RA U T AR A Med an (2 T B)

KEPU L AU AN R IAU Bata m (2 T B )

120

KAL IMA NT A N BAR AT Pon tian ak (2 T B)

KAL IMA NT A N TI MU R Balikpa pa n (1 TB) Ta ra kan (1 TB )

SU LAW E SI TE NG GAR A Bau Ba u (1 TB) Ken dari (2 T B)

130

140

130

140

SU LAW E SI U T AR A Bitun g (2 T B)

10

10

100

2 2

2

2

0

0

2 2

3

5 11 2

12 1

2

-10

-10

JAW A B AR AT Cim ah i (2 T B) Suka bu mi (1 TB ) Cireb on (2 T B)

100

JAW A TE NG AH Pem ala ng (1 T B) Klate n (2 T B) De ma k (2 T B ) Cilaca p (2 T B) Te ga l (2 T B) Re mb an g (1 T B) Sem aran g (1 T B)

DI Y Slem an (2 T B )

110

JAW A T I MU R Jom ban g (2 T B) Lam on ga n (1 TB) Mojo kerto (2 T B ) Sidoa rjo (2 TB ) Gre sik (2 TB ) Surab aya (2 T B) Ked iri (1 T B)

NU SA T EN GGA RA BAR A T Mat aram (2 T B)

120

NU SA TEN GGA RA T IM UR Kup ang (1 T B )


L.V.1 - 5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 OUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN SUBOUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN POTENSIAL YANG MENINGKAT KUALITASNYA

INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN POTENSIAL YANG MENINGKAT KUALITASNYA 110

RI AU 1. K ab . Ka mp ar 2. K ab . Pe lalaw an (2 K wsn )

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ota Sin gkaw a ng 2. K ab . Ke tap an g 3. K ab . Ku bu R aya

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Bin tan (2 K wsn ) 2. K ab . Lin gga

120 KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ko taw a ring in B arat 2. K ab . Ka ting an 3. K ab . Pu lang Pisa u

130

AC EH 1. K ab . Ace h B esa r 2. K ab . Ace h T a mia ng

GOR ON TALO 1. K ab . Go ro nta lo 2. K ab . Bo alem o 3. K ab . Bo ne Bo la ng o

SU LAW E SI TE NG AH 1. K ab . D on gga la 2. K ab . Pa rig i Mo un ton g 3. K ab . T ojo U na-U na

KAL IMA NTA N TI MU R 1. K ab . Be ra u (2 Kw sn) 2. K ab . Ku tai T im ur (2 Kws n) 3. K ab . Pe na je m Pase r U tara

140 1. K ab .Bo la an g M on gon do w (3 Kw sn ) 2. K ab .Bo la an g M on gon do w Selat an (1 Kw sn ) 3. K ab .Bo la an g M on gon do w Tim ur (4 Kw sn) 4. K ab .Bo la an g M on gon do w Ut ara (3 Kw sn) 5. K ab .Min aha sa (4 Kw sn) 6. K ab .Min aha sa Selat an (1 1 Kw sn) 7. K ab .Min aha sa Ut ara (3 Kw sn) 8. K ota Ko tam ob ag u (4 Kw sn) 9. K ota Ko tam ob ag u S elat an (1 0 K wsn ) 10. Ko ta K ota mo ba gu T im u r (6 Kw sn) 11. Ko ta K ota mo ba gu U tara (5 Kw sn)

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju 2. K ab . M am asa 3. K ab . M ajen e

BAN KA BEL IT U NG 1. K ab . Ba ng ka (2 Kw sn) 2. K ab . Ba ng ka S elata n

10

10

100

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko laka 2. K ab . Ko na we Se la ta n 3. K ab . Bo mb an a

2 3

4

3

12

3

0

0

3

PAPU A 1. K ota Ja ya pu ra (2 K wsn ) 2. K ab . N ab ire (2 Kw sn ) 3. K ab . M im ika

PAPU A BAR AT 1. K ab . M ano kw ari 2. K ab . R aja Am pat 3. K ab . Ka ima na

5

3

2

3

3

3 3 SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . La ng kat 2. K ab . D eli Se rd an g 3. K ab . Ba tub ara 4. K ab . M eda n U t ara

2

3

4

2

2

3

3

4 KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . Ba rit o Ku ala 2. K ab . T ab alon g

4 SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . Pe sisir S elat an 2. K ab . Ag am

0 3

3 2

JAMB I 1. K ab . Ba tan gh ari 2. K ab . M uaro Jam bi 3. K ab . Bu ng o

2

4

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Je nep on to 2. K ab . Sin ja i 3. K ab . Lu w u 4. K ab . Bo ne

3 2

MAL U KU 1. K ab . M aluku T en gah 2. K ab . Se ra m Ba gian Ba ra t

3

4

-10

-10

BEN GKU L U 1. K ab . Be ng kulu Ut ara 2. K ab . M uko-M uko 3. K ab . Be ng kulu Te ng ah

MAL U KU U TA R A 1. K ab . H alm ahe ra S elata n 2. K ab . H alm ahe ra T im ur

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . M usi R aw as 2. K ab . OK U Tim ur 3. K ota Pa ga r Alam 4. K ab . M uara Be liti

LAM PU N G 1. K ab . La m pun g S elat an 2. K ab . Pe saw aran 3. K ab . Pring sew u (2 Kw sn)

100

BAN T EN 1. K ab . Le ba k 2. K ab . T an ge ra ng 3. K ab . Se ra ng

JAW A B AR AT 1. K ab . Su kab um i 2. K ab . C ire bo n 3. K ab . Ka ra w ang

110

JAW A T E NG AH 1. K ab . C ila cap 2. K ab . Pe kalon ga n

DI Y 1. K ab . Ba ntu l 2. K ab . Gu nun g Kidul

120

JAW A T I MU R 1. K ab . Po no ro go 2. K ab . M alan g 3. K ab . Ba nyuw a ngi

BAL I 1. K ab . Ba ng li 2. K ab . Bu lelen g

NT B 1. K ab . Lo m bok T im ur 2. K ab . Su mb aw a 3. K ab . Su mb aw a Barat 4. K ab . Lo m bok Ut ara

NT T 1. K ab . Ku pa ng 2. K ab . Be lu 3. K ab . Su mb a B arat

130


140

L.V.1 - 6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN OUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN SUBOUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BENCANA INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BENCANA 110

120

130

140

10

10

100

PAPU A BAR AT 1. K ab . T elu k W an dam a (4 Kw sn )

SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . T ap an uli Se la tan (3 K wsn )

3

0

0

3 4

5

-10

-10

SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . So lok 2. K ab . Ag am 3. K ota Pa ria ma n

100

DI Y 1. K ab . Ba ntu l (2 K wsn ) 2. K ab . Gu nun g Kidul 3. K ab . Sle ma n (2 Kw sn)

110

120

130


140

L.V.1 - 7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN OUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN SUBOUTPUT INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERBATASAN PULAU KECIL TERLUAR INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI PERBATASAN DANDAN PULAU KECIL TERLUAR 100

110

10

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Sa mb as 2. K ab . Sin tan g 3. K ab . Ka pu as 4. K ab . Be ng kayan g 5. K ab . Ka yong U ta ra

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ab . Be ra u 2. K ab . N un ukan

130

SU LAW E SI U T AR A 1. K ab . Ke p. San gihe (2 K wsn ) 2. K ab . Ke p. Sitaro (2 Kw sn )

140

PAPU A BAR AT 1. K ab . R aja Am pat (2 K wsn )

MAL U KU U TA R A 1. K ab . H alsel 2. K ab . P. Mo rota i (3 Kw sn)

10

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Ka rim un 2. K ab . N atu na

120

2

2 4

5

0

0

5

2

2

1 1

4

-10

-10

NT T 1. K ab . Ku pa ng 2. K ab .Be lu 3. K ab . Alo r 4. K ab . R ote N da o

LAM PU N G 1. K ab . La m pun g S elat an

100

110

120

MAL U KU 1. M alu ku B arat Da ya (2 Kw sn)

PAPU A 1. K ab . Ke erom

130


140

L.V.1 - 8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI DAN SOSIAL (RISE) OUTPUT RISE / PISEW )

110

SU MAT E RA U T AR A Lab uh an Bat u (4 K ec) Sima lu ng un (2 0 K ec) Da iri (5 K ec) Karo (8 Kec) Lan gka t (9 K ec) Lab uh an Bat u U ta ra (5 Ke c) Lab uh an Bat u S elata n (2 Kec)

BAN GKA BE LIT U N G Ban gka (6 Ke c) Belitun g (4 Kec) Ban gka Sela tan (7 Ke c)

KAL IMA NT A N BAR AT Lan da k (6 Ke c) Sinta ng (4 Ke c) Kap uas H ulu (9 Kec)

120

KAL IMA NT A N SEL ATAN Ta na h L aut (4 Ke c) Ban ja r (6 Ke c) Hu lu Su ng ai Se lata n (4 Kec) Hu lu Su ng ai T en ga h (4 K ec) Ta ba lo ng (1 0 K ec)

130

140

130

140

10

10

100

SU LAW E SI B AR AT Mam u ju (1 0 Kec) Mam u ju U tara (8 Ke c)

53

0

0

19

17 17 28

18

27 29

29

-10

-10

JAMB I Mera ngin (1 2 K ec) Mua ro Ja mb i (5 Ke c)

100

NU SA T EN GGA RA BAR A T Lom bo k T imu r (5 Ke c) Sum ba wa (10 Kec) Bima (1 0 K ec) Sum ba wa Ba ra t (4 Kec)

BEN GKU L U Re ja ng Le bo ng (5 Ke c) Kau r (5 Kec) Muk om uko (1 0 K ec) Leb on g (7 K ec)

110

SU LAW E SI S ELA T AN Jene po nto (5 Ke c) Sinjai (8 K ec) Bon e (12 Ke c) Enreka ng (4 Ke c)

120


L.V.1 - 9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 OUTPUT PPIP

INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) )

110

Prov. S um at era U ta ra (19 9) Re gula r 1 (54 D esa ) Re gula r 2 (26 D esa ) APBN -P (1 19 De sa)

Prov. K alima nt an Barat (13 7) Re gula r 1 (24 D esa ) Re gula r 2 (20 D esa ) APBN -P (9 3 D esa )

Prov. K alima nt an Tim ur (1 08) Re gula r 1 (22 D esa ) Re gula r 2 (16 D esa ) APBN -P (7 0 D esa )

Prov. K alima nt an Te ng ah (11 5) Re gula r 1 (24 D esa ) Re gula r 2 (4 De sa) APBN -P (8 7 D esa )

Prov. N A D (107 ) Re gula r 1 (30 D esa ) Re gula r 2 (16 D esa ) APBN -P (6 1 D esa )

120

Prov. K ep ulau an Ria u (5 7) Re gula r 1 (27 D esa ) Re gula r 2 (12 D esa ) APBN -P (1 8 D esa )

Prov. G oron talo (72 ) Re gula r 1 (24 D esa ) Re gula r 2 (10 D esa ) APBN -P (3 8 D esa )

Prov. S ulaw es i Barat (66 ) Re gula r 1 (18 D esa ) Re gula r 2 (10 D esa ) APBN -P (3 8 D esa )

Prov. K alima nt an Sela tan (49 ) Re gula r 1 (24 D esa ) Re gula r 2 (14 D esa ) APBN -P (1 1 D esa )

107

130

140 Prov. S ulaw es i Ut ara (1 82 ) Re gula r 1 (24 D esa ) Re gula r 2 (56 D esa ) APBN -P (1 02 De sa)

Prov. M alu ku U ta ra (9 3) Re gula r 1 (30 D esa ) Re gula r 2 (0 De sa) APBN -P (6 3 D esa )

10

10

100

Prov. M alu ku (9 3) Re gula r 1 (36 D esa ) Re gula r 2 (12 D esa ) APBN -P (4 5 D esa )

Prov. S ulaw es i Te ng ah (23 2) Re gula r 1 (36 D esa ) Re gula r 2 (58 D esa ) APBN -P (1 38 De sa)

Prov. P ap ua Bara t (98 ) Re gula r 1 (30 D esa ) Re gula r 2 (6 De sa) APBN -P (6 2 D esa )

57

199 Prov. P ap ua (135 ) Re gula r 1 (24 D esa ) Re gula r 2 (13 D esa ) APBN -P (9 8 D esa )

108 72

182

93

0

0

47 Prov. R iau (47 ) Re gula r 1 (0 De sa) Re gula r 2 (22 D esa ) APBN -P (2 5 D esa )

137 293 98

49

Prov. S um at era B arat (293 ) Re gula r 1 (48 D esa ) Re gula r 2 (12 D esa ) APBN -P (2 33 De sa)

115

232

45 49

78

66

93

34 Prov. B an gka Belitu ng (45 ) Re gula r 1 (24 D esa ) Re gula r 2 (6 De sa) APBN -P (1 5 D esa )

204 Prov. J am bi (49 ) Re gula r 1 (0 De sa) Re gula r 2 (10 D esa ) APBN -P (3 9 D esa )

76

107 304

135

Prov. B ali (10 2) Re gula r 1 (30 D esa ) Re gula r 2 (18 D esa ) APBN -P (5 4 D esa )

285 609 622 102

220

96

Prov. S ulaw es i Te ng gara (10 7) Re gula r 1 (36 D esa ) Re gula r 2 (11 D esa ) APBN -P (6 0 D esa )

Prov. S um at era S elata n (7 8) Re gula r 1 (0 De sa) Re gula r 2 (20 D esa ) APBN -P (5 8 D esa )

Prov. L am pu ng (20 4) Re gula r 1 (0 De sa) Re gula r 2 (85 D esa ) APBN -P (1 19 De sa)

Prov. B an ten (76 ) Re gula r 1 (12 D esa ) Re gula r 2 (10 D esa ) APBN -P (5 4 D esa )

100

Prov. J aw a B arat (285 ) Re gula r 1 (72 D esa ) Re gula r 2 (45 D esa ) APBN -P (1 68 De sa)

110

Prov. J aw a T e nga h (6 09 ) Re gula r 1 (10 2 D e sa) Re gula r 2 (14 8 D e sa) APBN -P (3 59 De sa)

Prov. D I Yo gyaka rt a (8 6) Re gula r 1 (21 D esa ) Re gula r 2 (65 D esa ) APBN -P (0 D esa)

120

Prov. J aw a T im ur (62 2) Re gula r 1 (96 D esa ) Re gula r 2 (14 2 D e sa) APBN -P (3 84 De sa)

Prov. N T B (96) Re gula r 1 (30 D esa ) Re gula r 2 (18 D esa ) APBN -P (4 8 D esa )

Prov. N T T (2 20) Re gula r 1 (36 D esa ) Re gula r 2 (46 D esa ) APBN -P (1 38 De sa)

-10

-10

86 Prov. B en gkulu (34 ) Re gula r 1 (18 D esa ) Re gula r 2 (4 De sa) APBN -P (1 2 D esa )

Prov. S ulaw es i Sela tan (30 4) Re gula r 1 (48 D esa ) Re gula r 2 (65 D esa ) APBN -P (1 91 De sa)

130


140

L.V.1 - 10


PERATURAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (DRAFT NSPK DAERAH BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RANPERDA BANGUNAN GEDUNG)) PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT PERATURAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (NSPK) TAHUN 2012 110

RI AU 1. K ab . R oka n H u lu 2. K ab . In drag iri H ulu

SU MATE RA U T AR A 1. ka b. Se rd ang Be da gai 2. K ab . La bu ha n Ba tu Se la tan

120

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ka pu as

130

140

10

10

100

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ab . Be ra u 2. K ab . Bu lung an

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . ko tab aru

2 2

2

0

0

1

4

2

1 2

2

2

2

1 7 1

-10

-10

BEN GKU L U 1. K ab . Be ng kulu Selat an 2. K ab . R ejan g L eb on g 3. K ab . Ka ur 4. K ab . Le bo ng

SU MATE RA SE LATAN 1. K ab . Og an Kom e ring U lu T im ur 2. K ab . Em pa t L aw an g

LAM PU N G 1. K ab . T ula ng Baw an g 2. K ab . M esuji

100

BAN T EN 1. K ota T an ge ra ng

JAW A B AR AT 1. K ota Ba njar 2. K ab . Su kab um i 3. K ab . C ianju r 4. K ab . M ajalen gka 5. K ab . In dram ayu 6. K ota C ima hi 7. K ota Be kasi

110

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . T aka lar 2. K ab . Lu w u U ta ra

JAW A T E NG AH 1. K ota T eg al

120

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . W ak ato bi 2. K ab . Ko laka Ut ara

PAPU A 1. K ab . Ja ya wijaya 2. K ab . M im ika

130


140

L.V.2 - 1


BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA (AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN)

PETA SEBARAN LOKASI SUB OUTPUT AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2012

NA D 1. K ota Ba nd a A ceh

110

SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . Ag am

JAMB I 1. K ab . Bu ng o

120

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Ka rim un

SU MATE RA SE LAT AN 1. K ota Pa lem ban g

130

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ota Po ntia nak 2. K ota Sin gkaw a ng

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ba rit o T imu r

140

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ota Ba njarm asin

SU LAW E SI S ELA TAN 1. K ab . Ba rru 2. K ab . W ajo 3. K ota M akas ar

10

10

100

1 1

0

0

2 1

1

1

1 1

1

3

1

1

1 3 3 1

1

1

-10

-10

BAN T EN 1. K ab . Pa nd egla ng

BEN GKU L U 1. K ab . Se lum a

100

JAW A T E NG AH 1. K ab . Se ma rang 2. K ab . Ke nd al 3. K ota Pe kalon ga n

JAW A B AR AT 1. K ab . Bo go r 2. K ab . C ire bo n 3. K ota D ep ok

110

BAL I 1. K ab . Je mb ra na

NT B 1. K ab . Lo m bok T im ur

120

NT T 1. K ab . En de

MAL U KU 1. K ab . M aluku Ten gga ra

PAPU A 1. K ota Ja ya pu ra

130


140

L.V.2 - 2


BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA (PIP2B)

PETA SEBARAN LOKASI SUB OUTPUT PIP2B TAHUN 2012 110

RI AU 1. K ota Pe kan baru


BAN GKA BE LIT U N G 1. K ota Pa ng kal Pin ang

1

120

KEPU L AU AN R IAU 1. K ota T an jung Pin ang

130

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ota Ba njarba ru

SU LAW E SI B AR AT 1. K ota M am uju

SU LAW E SI T E NG AH 1. K ota Pa lu

140

SU LAW E SI U T AR A 1. K ota M ana do

MAL U KU U TA R A 1. K ota T erna te

10

10

100

1

1 1

0

0

1

1 1

0

1

1 1

1

1 1

1

1

SU MAT E RA BA RA T 1. K ota Pa da ng

1 1 1

1

-10

-10

1

BEN GKU L U 1. K ota Be ng kulu


BAN T EN 1. K ota Se ra ng

100

JAW A B AR AT 1. K ota Ba nd ung

JAW A T E NG AH 1. K ota Se ma rang

110

DI Y 1. K ota Yo gyaka rta

JAW A TI MU R 1. K ota Su ra ba ya

120

NT T 1. K ota Ku pa ng

MAL U KU 1. K ota Am bo n


130


140

L.V.2 - 3



PETA SEBARAN LOKASI SUB OUTPUT SARANA DAN PRASARANA REVITALISASI KAWASAN TAHUN 2012 110

NA D 1. K ota Ba nd a A ceh (2 Kw sn) 2. K ota Lh okse um aw e

RI AU 1. K ab . In drag iri H ilir

SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . La ng kat

120 KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Lin gga 2. K ota Ba tam

KAL IMA NTA N BAR AT 1. K ab . Ke tap an g 2. K ab . Se kad au

130

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju 2. K ab . M am asa

SU LAW E SI T E NG AH 1. K ab . Po so

140



PAPU A 1. K ab . M im ika 2. K ota Ja ya pu ra

10

10

100

3 2

1

1

0

0

1 2 1 1

1 2 1 8

2 1

1 6 3 1 2 3

-10

-10

SU MAT E RA BA RA T 1. K ota Pa da ng


100

LAM PU N G 1. K ab . T ula ng Baw an g

BANTEN 1. Kab. Serang

110

JAW A B AR AT 1. K ab . Ku ning an 2. K ab . C ire bo n 3. K ab . C iam is (2 Kw sn ) 4. K ab . Ka ra w ang 5. K ota T asikm alaya

JAW A T E NG AH 1. K ab . Se ma rang (2 K wsn ) 2. K ota Se ma rang

120

DI Y 1. K ab . Ku lonp ro go

BALI 1. Kab. Badung 2. Kab. Klungkung

NT B 1. K ab . Lo m bok Barat 2. K ab . Su mb aw a 3. K ota M ata ra m

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko laka (2 Kw sn) 2. K ota Ke nd ari (3 Kw sn ) 3. K ota Ba u-ba u (3 Kw sn)

130


140

L.V.2 - 4



PETA SEBARAN LOKASI SUB OUTPUT SARANA DAN PRASARANA PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAHUN 2012 110 KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Ka yong U ta ra 2. K ota Po ntia nak

SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . Sijun jung 2. K ab . Tan ah D ata r 3. K ota Pa yaku mb uh

120 KAL IMA NT A N SEL AT AN Kab . Ba njar Kota Ba njarm asin (3 Kw sn )

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ka ting an

130

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju Ut ara 2. K ab . M ajen e

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Sid end re ng R ap pan g 2. K ab . Pin ra ng 3. K ab . M aros 4. K ota M akas ar (2 K wsn )

2

SU LAW E SI TE NG AH 1. K ab . Pa rig i Mo uto ng

140 GOR ON TALO 1. K ab . Bo ne Bo la ng o 2. K ab . Go ro nta lo U ta ra


10

10

100

1

0

0

2 3 1

1 2 4

2

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . Og an Kom e ring U lu 2. K ota Lu bu k Lin gga u

4

5

2

1

1 3

1 1 3

1

4

-10

-10


100


JAW A B AR AT 1. K ab . Ba nd ung 2. K ab . Ku ning an 3. K ota Ba nd ung

JAW A T E NG AH 1. K ota Se ma rang

110

DI Y 1. K ab . Sle ma n

BAL I 1. K ab . Je mb ra na 2. K ab . Gian yar 3. K ota D en pasa r

NT B 1. K ab . Lo m bok T im ur 2. K ota M ata ra m (3 Kw sn )

120

NT T 1. K ab . T imo r T eng ah Se la tan

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko laka 2. K ota ke nda ri 3. K ota Ba u-ba u (2 Kw sn)

130


PAPU A 1. K ab . M erau ke 2. K ab . N ab ire

140

L.V.2 - 5


KESWADAYAAN MASYARAKAT P2KP (WILAYAH BARAT)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT KESWADAYAAN MASYARAKAT (P2KP) WILAYAH BARAT TAHUN 2012

RIAU (124) Kab. Bengkalis (15) Kab. Indragiri Hilir (6) Kab. Kuantan Singingi (13) Kota Pekanbaru (58) Kota Dumai (32)

110

JAMBI (80) Kota Jambi (61) Kota Sungai Penuh (19)

KEPULAU AN R IAU (109) Kab. Bintan (5) Kab. Karimun (22) Kota Batam (64) Kota Tanjung Pinang (18)

120

BANGKA BELIT UNG (85) Kab. Bangka (13) Kab. Belitung (12) Kab. Bangka Barat (7) Kab. Belitung Timur (17) Kota Pangkal Pinang (36)

SUMATERA SELATAN (307) Kab. Ogan Komering Ulu (25) Kab. Ogan Komering Ilir (25) Kab. Muara Enim (7) Kota Palembang (106) Kota Pagar Alam (35) Kota Lubuk Linggau (72) Kota Prabumulih (37)

130

LAMPUNG (153) Kab. Lampung Utara (13) Kab. Pringsewu (20) Kota Bandar Lampung (98) Kota Metro (22)

JAWA BARAT (1699) Kab. Bogor (185) Kab. Sukabumi (58) Kab. Cianjur (25) Kab. Bandung (171) Kab. Garut (71) Kab. Tasikmalaya (35) Kab. Ciamis (29) Kab. Kuningan (41) Kab. Cirebon (195) Kab. Majalengka (57) Kab. Sumedang (38) Kab. Indramayu (51) Kab. Subang (23)

Kab. Purwakarta (48) Kab. Karawang (67) Kab. Bekasi (60) Kab. Bandung Barat (44) Kota Bogor (68) Kota Sukabumi (33) Kota Bandung (151) Kota Cirebon (22) Kota Bekasi (56) Kota Depok (63) Kota Cimahi (15) Kota Tasikmalaya (69) Kota Banjar (24)

408 109

140 JAWA TENGAH (2003) Kab. Cilacap (15) Kab. Banyumas (85) Kab. Purbalingga (44) Kab. Banjarnegara (13) Kab. Kebumen (54) Kab. Purworejo (27) Kab. Wonosobo (20) Kab. Magelang (27) Kab. Boyolali (61) Kab. Klaten (212) Kab. Sukoharjo (83) Kab. Wonogiri (26) Kab. Karanganyar (51) Kab. Sragen (16) Kab. Grobogan (17) Kab. Blora (45) Kab. Rembang (54) Kab. Pati (101)

Kab. Kudus (86) Kab. Jepara (86) Kab. Demak (19) Kab. Semarang (31) Kab. Temanggung (41) Kab. Kendal (57) Kab. Batang (39) Kab. Pekalongan (119) Kab. Pemalang (76) Kab. Tegal (116) Kab. Brebes (38) Kota Magelang (17) Kota Surakarta (51) Kota Salatiga (22) Kota Semarang (177) Kota Pekalongan (47) Kota Tegal (27)

10

10

100

0

0

611

124 371 80 85 307 131

153

266 372 169 9

200 3

SUMATERA UTARA (611) Kab. Langkat (25) Kab. Karo (22) Kab. Deli Serdang (101) Kab. Simalungun (17) Kab. Asahan (25) Kab. Labuan Batu (19) Kab. Dairi (11) Kota Medan (149) Kota Pematang Siantar (43) Kota Sibolga (17) Kota Tanjung Balai (31) Kota Binjai (37) Kota Tebing Tinggi (35) Kota Padang Sidempuan (79)

NAD (408) Kab. Aceh Selatan (15) Kab. Aceh T enggara (27) Kab. Aceh T engah (15) Kab. Aceh Barat (20) Kab. Aceh Besar (12) Kab. Pidie (15) Kab. Aceh T amiang (5) Kota Banda Aceh (89) Kota Sabang (18) Kota Lhokseumawe (68) Kota Langsa (51) Kota Subulussalam (73)

100

SUMATERA BARAT (371) Kab. Sawahluntosinjunjung (9) Kab. Padang Pariaman (10) Kab. Agam (7) Kab. Lima Puluh Koto (7) Kota Padang (104) Kota Solok (13) Kota Sawah Lunto (37) Kota Padang Panjang (16) Kota Bukittingi (24) Kota Payakumbuh (73) Kota Pariaman (71)

110

186 5

BENGKULU (131) Kab. Bengkulu Selatan (22) Kab. Rejang Lebong (53) Kota Bengkulu (67)

BANTEN (372) Kab. Pandeglang (13) Kab. Lebak (15) Kab. Tangerang (96) Kota Tangerang (104) Kota Cilegon (43) Kota Serang (66) Kota Tangerang Selatan (35)

120

DKI JAKART A (266) Kab. Kepulauan Seribu (6) Kota Jakarta Pusat (44) Kota Jakarta U tara (34) Kota Jakarta Barat (56) Kota Jakarta Selatan (67) Kota Jakarta T imur (65)

D.I. YOGYAKART A (178) Kab. Kulon Progo (8) Kab. Bantul (50) Kab. Sleman (75) Kota Yogyakarta (45)

JAWA TIMUR (1865) Kab. Pacitan (25) Kab. Ponorogo (37) Kab. Trenggalek (13) Kab. Tulungagung (81) Kab. Blitar (37) Kab. Kediri (46) Kab. Malang (98) Kab. Lumajang (12) Kab. Jember (37) Kab. Banyuwangi (45) Kab. Bondow oso (11) Kab. Situbondo (30) Kab. Probolinggo (47) Kab. Pasuruan (91) Kab. Sidoarjo (291) Kab. Mojokerto (100) Kab. Jombang (113) Kab. Nganjuk (50)

130


Kab. Madiun (14) Kab. Magetan (42) Kab. Bojonegoro (18) Kab. Tuban (17) Kab. Lamongan (37) Kab. Gresik (103) Kab. Bangkalan (13) Kab. Pamekasan (18) Kab. Sumenep (23) Kota Kediri (46) Kota Blitar (21) Kota Malang (57) Kota Probolinggo (29) Kota Pasuruan (34) Kota Mojokerto (18) Kota Madiun (27) Kota Surabaya (160) Kota Batu (24)

-10

-10

178

140

L.V.2 - 6


KESWADAYAAN MASYARAKAT P2KP (WILAYAH TIMUR)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT KESWADAYAAN MASYARAKAT (P2KP) WILAYAH TIMUR TAHUN 2012 110 KALIMAN TAN TENGAH (38) Kab. Kotawaringin Timur (8) Kota Palangkaraya (30)

KALIMAN TAN BARAT (88) Kab. Sambas (18) Kab. Ketapang (9) Kab. Bengkayang (6) Kota Pontianak (29) Kota Singkawang (26)

120 KALIMAN TAN TIMUR (173) Kab. Paser (14) Kab. Kutai Kertanegara (21) Kab. Berau (6) Kab. Bulungan (3) Kab. Nunukan (8) Kab. Malinau (6) Kota Balikpapan (27) Kota Samarinda (53) Kota Tarakan (20) Kota Bontang (15)

KALIMAN TAN SELATAN (235) Kab. Tanah Laut (20) Kab. Kotabaru (21) Kab. Banjar (25) Kab. Barito Kuala (9) Kab. Hulu Sungai Selatan (18) Kab. Hulu Sungai Tengah (18) Kab. Hulu Sungai Utara (29) Kab. Tabalong (25) Kota Banjarmasin (50) Kota Banjar Baru (20)

130 SULAWESI SELATAN (321) Kab. Selayar (3) Kab. Bulukumba (9) Kab. Bantaeng (9) Kab. Gowa (14) Kab. Sinjai (6) Kab. Bone (8) Kab. Maros (7) Kab. Wajo (16) Kab. Sidendreng Rappang (12) Kab. Pinrang (6) Kab. Toraja Utara (18) Kota Makasar (143) Kota Pare-Pare (22) Kota Palopo (48)

SULAWESI BARAT (13) Kab. Polewali Mandar (9) Kab. Majene (4)

SULAWESI TENGAH (55) Kab. Poso (4) Kab. Toli-Toli (8) Kota Palu (43)

140 GORONT ALO (72) Kab. Gorontalo (23) Kota Gorontalo (49)

SULAWESI UTARA (297) Kab. Minahasa (43) Kab. Kepulauan Sangihe (22) Kab. Minahasa Utara (9) Kota Manado (87) Kota Bitung (69) Kota Tomohon (35) Kota Kotamobagu (32)

10

10

100

173 297

146

0

0

72 88

38

32

55 13 235 84 127 321

130

39

124

189

-10

-10

BALI (130) Kab. Badung (11) Kab. Gianyar (17) Kab. Klungkung (30) Kab. Buleleng (29) Kota Denpasar (43)

100

NTB (189) Kab. Lombok Barat (18) Kab. Lombok T engah (23) Kab. Lombok T imur (44) Kab. Sumbaw a (16) Kota Mataram (50) Kota Bima (38)

110

NTT (124) Kab. Timor T engah Selatan (13) Kab. Belu (4) Kab. Sikka (7) Kab. Ende (5) Kab. Ngada (17) Kab. Manggarai (11) Kab. Sumba T imur (7) Kab. Sumba Barat (11) Kota Kupang (49)

SULAWESI TENGGAR A (127) Kab. Kolaka (14) Kab. Muna (8) Kota Kendari (64) Kota Bau-Bau (41)

120

MALUKU (84) Kab. Maluku Tengah (5) Kota Ambon (50) Kota Tual (29)

MALUKU UTARA (146) Kota Ternate (74) Kota Tidore Kepulauan (72)

PAPUA BARAT (32) Kab. Manokwari (10) Kota Sorong (22)

130


PAPUA (39) Kota Jayapura (39)

140

L.V.2 - 7


INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 OUTPUT INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH, SUB OUTPUT INFRASTRUKTUR AIRTERPUSAT LIMBAH DENGAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SKALASISTEM KOTA TERPUSAT SKALA KOTA 110

SU MAT E RA U T AR A 1. K ota M eda n (5 Kw sn)

120

130

140

130

140


KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ota Ba njarm asin (4 Kw sn)

10

10

100

1

1

0

0

3

1 1 1 2 3

-10

-10

JABOD ET A BEK 1. Ja karta Se la ta n

100

JAW A B AR AT 1. K ota Ba nd ung

JAW A T E NG AH 1. K ota Su ra karta

110

DI Y 1. K ab . Ba ntu l (2 K wsn )

BAL I 1. K ota Ba du ng 2. K ota D en pasa r

120


L.V.3 - 1


INFRASTRUKTUR AIRTAHUN LIMBAH PETA SEBARAN LOKASI 2012 OUTPUT INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH, SUB OUTPUT INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN KOMUNAL INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL NA D 1. K ab . Ace h B esa r 2. K ab . Pid ie 3. K ab . Bireu en

110 RI AU 1. K ab . Be ng kalis 2. K ota Pe kan baru

SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . T ob a S am osir (2 K wsn ) 2. K ota T an jung Ba lai (2 K wsn ) 3. K ota M eda n (3 Kw sn) 4. K ota Pe ma tan g Siant ar

120

BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Be lit ung 2. K ab . Ba ng ka T e nga h

130 KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ota Po ntia nak 2. K ota Sin gkaw a ng

KEPU L AU AN R IAU 1. K ota T an jung pina ng (2 K wsn )

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ko taw a ring in B arat 2. K ab . Ko taw a ring in T im ur 3. K ota Pa lang karaya

140 KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ota Ba likp ap an (2 Kw sn ) 2. K ota Sa ma rin da (2 Kw sn )

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ota Ba njarm asin 2. K ab . Ba njar 3. K ab . H ulu Sun ga i Sela tan 4. K ab . Ba rit o Ku ala (2 Kw sn ) 5. K ab . T an ah Bu mb u 6. K ab . Ko tab aru 7. K ab . T an ah laut 8. K ota T ab alon g

10

10

100

3 SU LAW E SI T E NG AH 1. K ota Pa lu (2 Kw sn)

2

8 0


1

4

0

MAL U KU 1. K ota Am bo n (2 Kw sn)

2

0

2 7 3

1

2 SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . Pe sisir S elat an 2. K ab . T an ah D ata r 3. K ota Pa da ng 4. K ota So lok 5. K ab . Sijun jung 6. K ota Pa yaku mb uh 7. K ota Pa ria ma n

9

1 2

1 4

2

5 2

2

6 6 3

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . M usi Ba nyu asin

2 4

-10

-10

3

LAM PU N G 1. K ota Ba nd ar La mp un g (2 Kw sn) PAPU A 1. K ab . Ja ya pu ra 2. K ota Ja ya pu ra BAN T EN 1. K ab . T an ge ra ng (1 Kw sn ) 2. K ab . Se ra ng (3 K wsn )

JABOD ET A BEK 1. K ota Ja karta Ut ara 2. K ab . Be kasi d an T ang eran g (5 Kw sn)

100

JAW A B AR AT 1. K ab . Su me da ng 2. K ab . In dram ayu 3. K ota Bo go r (2 Kw sn) 4. K ota C ire bo n 5. K ota Be kasi

JAW A T E NG AH 1. K ab . Ke bu me n 2. K ab . Bo yolali 3. K ota Teg al

110

JAW A T I MU R 1. K ab . Po no ro go 2. K ab . N ga wi

BAL I 1. K ab . T ab an an 2. K ab . Klu ngku ng 3. K ab . Bu lelen g

120

NT B 1. K ab . Lo m bok T eng ah 2. K ota M ata ra m 3. K ab . Lo m bok Ut ara 4. K ab . Su mb aw a Barat

SU LAW E SI S ELA TAN 1. K ab . Ba rru 2. K ab . So pp eng 3. K ab . Pin ra ng (2 Kw sn ) 4. K ota M akas ar

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ota Ke nd ari (2 Kw sn ) 2. K ota ba u-ba u (2 Kw sn) 3. K ab . Ko na we Se la ta n

130


140

L.V.3 - 2


INFRASTRUKTUR AIRTAHUN LIMBAH PETA SEBARAN LOKASI 2012 OUTPUT INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH (SANIMAS / USRI) SANIMAS/USRI 100

110

120

10

140

130

140

PR OV. SU LAW E SI UT AR A (2 6) 1. K ota M ana do (26)

10

PR OV S UL AW ES I S ELA TA N (4 0) 1. K ota M akas ar (40)

130

26

0

0

PR OV. JAW A TE NG AH (24 2) 1. K ab . C ila cap (4) 2. K ab . Ba nyum a s (10) 3. K ab . Pu rb aling ga (2 1) 4. K ab . Ke bu me n (18 ) 5. K ab . Pu rw o re jo (6) 6. K ab . Kla ten (5) 7. K ab . Su koh arjo (3) 8. K ab . Srag en (3) 9. K ab . Blo ra (3) 10. Ka b. R e mb an g (23 ) 11. Ka b. K ud us (15 ) 12. Ka b. J epa ra (41 ) 13. Ka b. B re be s (6) 14. Ko ta M ag elan g (6 ) 15. Ko ta S uraka rt a (9) 16. Ko ta S em aran g (3 1) 17. Ko ta P eka lo ng an (2 4) 18. Ko ta T e ga l (1 4)

100

242 46

PR OV. DI Y (46 ) 1. K ab . Ba ntu l (23) 2. K ab . Sle ma n (23 )

110

151

-10

-10

40

PR OV. JAW A TI MU R (151 ) 1. K ab . Blita r (6 ) 2. K ab . M alan g (12 ) 3. K ab . Jo mb ang (31 ) 4. K ab . Bo jone go ro (6) 5. K ab . Gresik (1 8) 6. K ota Ke diri (1 9) 7. K ota Blita r (8 ) 8. K ota M alan g (24 ) 9. K ota Prob oling go (5 ) 10. Ko ta P asu ru an (6) 11. Ko ta S urab aya (1 4) 12. Ko ta B atu (2)

120


L.V.3 - 3


INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN TAHUN 2012

AC EH 1. K ota Ba nd a A ceh

110

RI AU 1. K ota Pe kan baru

120

KEPU L AU AN R IAU 1. K ota Ba tam

BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Ba ng ka B arat

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ota Po ntia nak

130

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ota Pa lang karaya

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ota Ba njarm asin 2. K ota Ba njarba ru

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju

140 SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Lu w u 2. K ota M akas ar 3. K ota Pa lopo

SU LAW E SI T E NG AH 1. K ota Pa lu

10

10

100

GOR ON T ALO 1. K ota Go ro nta lo 2 1

MAL U KU U TA R A 1. K ab . T ido re Ke pula uan

1

MAL U KU 1. K ota Am bo n

1

1

0

0

1

2

1

1

2

SU MAT E RA BA RA T 1. K ota Pa da ng 2. K ota Pa yaku mb uh

1

1

1

2

2

1

1 1 3

JAMB I 1. K ab . Ba tan gh ari 2. K ota Ja mb i

1

1 3


3 1

5 2

1

1 SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ota M uara En im 2. K ota Pa lem ban g

-10

-10

1

2

LAM PU N G 1. K ab . La m pun g U ta ra 2. K ota Ba nd ar La mp un g


JABOD ET A BEK 1. Ja karta U tara

100

JAW A B AR AT 1. K ab . Su ba ng 2. K ota Be kasi 3. K ota D ep ok

JAW A T E NG AH 1. K ota Se ma rang 2. K ab . Ke bu me n 3. K ota pe kalo nga n

DI Y 1. K ab . Sle ma n

110

JAW A T I MU R 1. K ab . Po no ro go 2. K ab . N ga wi 3. K ab . Gresik 4. K ota M alan g 5. K ota Su ra ba ya

BAL I 1. K ab . Ba du ng 2. K ota D en pasa r

120

NTB 1. K ota M ata ra m

NT T 1. K ab . Su mb a T im ur

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ota Ke nd ari

PAPU A BAR AT 1. K ab . M ano kw ari

130



140

L.V.3 - 4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 INFRASTRUKTUR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH OUTPUT INFRASTRUKTUR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPAS) NA D 1. K ab . Ace h S elat an 2. K ab . Ace h T e ng gara 3. K ab . Ace h B arat D aya

110 BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Be lit ung 2. K ab . Ba ng ka S elata n 3. K ab . Ba ng ka T e nga h 4. K ab . Ba ng ka B arat

RI AU 1. K ab . Pe lalaw an 2. K ab . In drag iri H ulu 3. K ab . Ku an tan Sing ingi

120 KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Sa mb as

130 KAL IMA NTA N SEL AT AN 1. K ab . Ko tab aru 2. K ab . Ba rit o Ku ala 3. K ab . T ap in 4. K ab . T ab alon g

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ko taw a ring in T im ur 2. K ota Pa lang karaya

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ab . Be ra u 2. K ab . N un ukan 3. K ota Ba likp ap an 4. K ota Sa ma rin da

140 SU LAW E SI T E NG AH 1. K ab . Pa rig i Mo uto ng

GOR ON T ALO 1. K ab . Po hu wa to 2. K ab . Go ro nta lo U ta ra

10

10

100

SU LAW E SI U T AR A 1. K ab . M in ah asa T eng ga ra 2. K ab . Bo olan g M on go ndo w U tara 3. K ota Bitu ng

MAL U KU U TA R A 1. K ab . H alm ahe ra B arat 2. K ota T erna te 3. K ota T ido re Ke pula uan

4 1

4

3

2

3

MAL U KU 1. K ab . M aluku T en gga ra 2. K ab . Bu ru 3. K ota Am bo n

3

0

0

3

1 1

2

4

1

4 SU MAT E RA BA RA T 1. K ota Pa da ng

5

2

4

3

3

3 3

JAMB I 1. K ab . M uaro Jam bi

KEPU L AU AN R IAU 1. K ota T an jung Pin ang

2

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M ajen e 2. K ab . M am asa

2

BEN GKU L U 1. K ab . Ka ur

4 3 1

1 2

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . M usi Ba nyu asin 2. K ab . Ba nyua sin 3. K ab . Og an Ilir 4. K ota Lu bu k Lin gga u 5. K ota Prab um ulih

2

1

PAPU A 1. K ab . M erau ke 2. K ab . M im ika

-10

-10

2

PAPU A BAR AT 1. K ab . M ano kw ari 2. K ab . R aja Am pat 3. K ab . T elu k Bint uni 4. K ab . T elu k W on dam a

LAM PU N G 1. K ab . La m pun g B arat 2. K ab . W ay Kan an

BAN T EN 1. K ota Se ra ng 2. K ota T an ge ra ng Sela tan

100

JAW A B AR AT 1. K ab . Ba nd ung 2. K ab . In dram ayu 3. K ab . Su ba ng 4. K ab . Ba nd ung Ba ra t

JAW A T E NG AH 1. K ab . C ila cap 2. K ab . Ka ra ng an ya r 3. K ab . T em an gg ung

DI Y 1. K ab . Gu nun g Kidul

110

JAW A T I MU R 1. K ota Blita r 2. K ab . T ub an

BAL I 1. K ab . Gian yar 2. K ota D en pasa r

120

NT B 1. K ab . D om pu

NT T 1. K ab . Su mb a T im ur 2. K ab . Su mb a B arat D aya

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Sin ja i 2. K ab . Ba rru 3. K ota Pa re -pare

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko laka 2. K ota Ke nd ari

130


140

L.V.3 - 5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2012 INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R OUTPUT INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU (3R) SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . Ka ro 2. K ab . D eli Se rd an g 3. K ab . T ob a S am osir 4. K ota M eda n 5. K ota T an jung Ba lai

110

RI AU 1. K ab . In drag iri H ulu (2 Kw sn ) 2. K ota Pe kan baru

120

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Lin gga 2. K ab . Ke pu la ua n A nam ba s 3. K ota Ba tam 4. K ota T an jung pina ng

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ota Po ntia nak 2. K ota Sin gkaw a ng (2 Kw sn)

130

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ota Ba likp ap an (2 Kw sn ) 2. K ota Bo nta ng (2 K wsn )

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . Ba njar 2. K ab . Ba rit o Ku ala 3. K ab . T an ah Bu mb u 4. K ota Ba njarm asin 5. K ota Ba njarba ru

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju (2 Kw sn) 2. K ab . M ajen e 3. K ab . Po lew ali Ma nd ar 4. K ab . M am uju Ut ara

140 SU LAW E SI T E NG AH 1. K ab . T ojo U na-U na

10

10

100

SU LAW E SI U T AR A 1. K el. S iau Ta gu land an g B ia ro 2. K ota Bitu ng 3. ka b. Bo la an g M on gon do w Selat an 4. K ota M ana do


1

4

MAL U KU 1. K ab . Bu rru

5

MAL U KU U TA R A 1. K ab . H alm ahe ra S elata n 4

1

4

0

0

3 4 9 2

1 1

SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . So lok 2. K ab . T an ah D ata r 3. K ab . Ag am 4. K ab . Pa sam an 5. K ab . Pe sisir S elat an 6. K ota Pa da ng 7. K ota So lok 8. K ab . Sijun jung 9. K ota Pa yaku mb uh

4 5

6

1

1

2 4 BAN GKA BE LIT U N G 1. K ota Pa ng kalpina ng

2

7 7 5

6

JAMB I 1. K ab . Ba tan gh ari 2. K ota jam bi

1

1

2

-10

-10

BEN GKU L U 1. K ab . Le bo ng

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ota Ba u-ba u 2. K ota Ke nd ari

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . Og an Kom e ring Ilir 2. K ab . Og an Ilir 3. K ab . Em pa t L aw an g 4. K ota Pa lem ban g (2 Kw sn) 5. K ota Lu bu k Lin gga u

100

LAM PU N G 1. K ab . T ula ng Baw an g 2. K ab . T an gg am us

JAW A B AR AT 1. K ab . Bo go r 2. K ab . Ku ning an 3. K ab . M ajalen gka 4. K ab . Su me da ng 5. K ab . In dram ayu 6. K ota Bo go r 7. K ab . C ire bo n

JAW A T E NG AH 1. K ab . C ila cap 2. ka b. Pu rb alingg a 3. ka b. Ku dus 4. ka b. T em an ggu ng 5. ka b. Pe kalon gan 6. ka b. Pe ma la ng 7. ko ta Pe kalon gan

110

DI Y 1. K ab . Sle ma n 2. K ab . Ba ntu l 3. K ab . Sle ma n 4. K ab . Ku lonp ro go 5. K ab . Gu nun gkid ul 6. P ro v. D IY

JAW A T I MU R 1. K ab . Po no ro go 2. K ab . Prob oling go 3. K ab . Jo mb ang 4. K ab . N ga wi 5. K ab . M alan g (3 Kw sn) 6. K ab . N gresik

120

BAL I 1. K ab . Ka ra ng ase m

NT B 1. K ab . Lo m bok Barat 2. K ota M ata ra m

NT T 1. K ota En de

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ota M akas ar (4 K wsn )

130


140

L.V.3 - 6


PENYELENGGARA SPAM TERFASILITASI

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM TERFASILITASI (PDAM) TAHUN 2012

SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . La ng kat 2. K ab . Sim alun gu n 3. K ab . La bu ha n Ba tu 4. K ota Pe ma tan g Siant ar 5. K ota Sib olga

110 KEPU L AU AN R IAU 1. K ota T an jung Pin ang

RI AU 1. K ab . In drag iri H ulu 2. K ab . Be ng kalis 3. K ab . In drag iri H ilir

120

130

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ka pu as 2. K ab . Ba rit o Se lata n 3. K ab . Ka ting an 4. K ab . La m and au 5. K ab . Gu nun g Ma s 6. K ab . Ba rit o T imu r

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Ke tap an g 2. K ab . Sin tan g 3. K ab . Ka pu as H ulu

BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Be lit ung 2. K ab . Be lit ung T imu r

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ab . Be ra u 2. K ab . Ku tai B arat 3. K ab . Pe na ja m Pase r U tara

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Je nep on to 2. K ab . Sin ja i 3. K ab . Sid ra p 4. K ab . Bo ne 5. K ab . Ba rru 6. K ab . W ajo

140 SU LAW E SI T E NG AH 1. K ab . D on gga la 2. K ota Pa lu

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am asa 2. K ab . Po lew ali Ma nd ar

10

10

100

GOR ON T ALO 1. K ab . Go ro nta lo

SU LAW E SI U T AR A 1. K ab . Ke pu la ua n S ang ihe 2. K ab . Ke pu la ua n T a la ud 3. K ota Bitu ng 4. K ota T om oh on

4 1

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko laka 2. K ab . M una

5

3

1

1

4

MAL U KU U TA R A 1. K ota T ido re Ke pula uan

3

0

0

3

5 6

3 NA D 1. K ab . Ace h 2. K ab . Ace h 3. K ab . Ace h 4. K ab . Ace h

T im ur T e ng ah U ta ra T a mia ng

2

2

3

4 2

2

SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . So lok 2. K ab . Sijun jung 3. K ab . T an ah D ata r 4. K ab . Ag am 5. K ota Sa wa hlun to

2

6

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . T an ah La ut 2. K ab . T an ah Bu mb u

3

1 3

5 1

5 5

2

JAMB I 1. K ab . Sa ro lang un 2. K ab . Ke rin ci 3. K ab . Bu ng o

-10

-10

2

2

BEN GKU L U 1. K ab . Ke pa hian g 2. K ota Be ng kulu

PAPU A 1. K ab . Ja ya wijaya 2. K ab . Ja ya pu ra

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . Og an Kom e ring U lu 2. K ab . Og an Kom e ring U lu T im ur 3. K ota Lu bu k Lin gga u 4. K ota Prab um ulih

100

LAM PU N G 1. K ab . La m pun g B arat 2. K ota Ba nd ar La mp un g 3. K ab . T ula ng Baw an g

BAN TEN 1. K ab . Le ba k

110

JAW A B AR AT 1. K ab . Su kab um i 2. K ab . C ianju r 3. K ab . C ire bo n

JAW A T E NG AH 1. K ab . Ba njarne ga ra 2. K ab . Grob og an 3. K ab . Blo ra 4. K ab . Pe kalon ga n 5. K ota Su ra karta

DI Y 1. K ab . Gu nun g Kidul

120

JAW A T I MU R 1. K ab . Blita r 2. K ab . Ke diri 3. K ab . Bo jone go ro 4. K ab . T ub an 5. K ab . Su me ne p

NT T 1. K ab . T imo r T eng ah Se la tan 2. K ab . Be lu 3. K ab . F lores 4. K ab . Sikka 5. K ab . R ote N da o

NT B 1. K ab . D om pu 2. K ab . Bim a

MAL U KU 1. K ab . Ke p. Aru 2. K ota Am bo n 3. K ab . M aluku T en gga ra

130


140

L.V.4 - 1


SPAM REGIONAL

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM REGIONAL TAHUN 2012 110

120

130

140

130

140

10

10

100

0

0

1 1

1

-10

-10

JAW A T E NG AH Kaw asa n S law i

100

110

BAL I Kaw asa n B ad ung

NU SA T EN GGA RA T IM UR Kaw asa n K up ang

120


L.V.4 - 2


SPAM DI KAWASAN MBR (RSH/RUSUNAWA)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM MBR SUB OUTPUT SPAM DI KAWASAN RSH / RUSUNAWA TAHUN 2012 100

110

10

KAL IMA NT A N TE N GAH Kab . Ko ta wa rin gin B arat Kab . Ba rit o U ta ra

130

140 PAPU A Kota Ja ya pu ra

SU LAW E SI S ELA T AN Kota M aka sar

10

SU MAT E RA BA RA T Kab . Pa da ng Pariam an Kab . Pa sam an Ba ra t

120

0

0

2

2

1

1

5

8

11

10

-10

-10

LAM PU N G Kab . L am pun g Te ng ah Kab . L am pun g Barat Kab . T ula ng Baw an g (3 Kw sn) Kab . Pe saw ara n (2 Kw sn) Kab . Pring sew u

100

BAN T EN Kab . L eba k (7 K wsn ) Kab . Pa nd egla ng Kab . L eba k Kab . Se rang (2 K wsn )

110

NT B Kab . L om bok Bara t (2 K wsn ) Kab . L om bok T eng ah (3 kw sn) Kab . Su m baw a Kab . D om pu Kab . Bim a Kab . Su m baw a Barat Kab . L om bok Ut ara

SU LAW E SI T E NG GAR A Kab . Ko laka (2 Kw sn ) Kab . Ko na we Kab . Bo m ban a Kab . Ko laka U tara

120

130


140

L.V.4 - 3


SPAM DI KAWASAN MBR (KAWASAN KUMUH/NELAYAN) PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM MBR SUB OUTPUT SPAM DI KAWASAN KUMUH / NELAYAN TAHUN 2012 SU MAT E RA U T AR A Kab . L ang kat Kab . D eli Se rdan g Kab . Se rdan g B ed aga i Kab . Pa da ng La wa s U tara Kab . L abu ha n B atu U tara Kota Pe m ata ng Sian tar

110

120

KAL IMA NT A N TE N GAH Kab . Ka pu as Kab . Su kam an a Kab . L am and au Kab . Gu nu ng Ma s

KEPU L AU AN R IAU Kab . N at una (2 K wsn )

KAL IMA NT A N TI MU R Kab . Ku ta i Barat

SU LAW E SI T E NG AH Kab . Ba ng gai Kab . Po so (2 Kw sn)

130

SU LAW E SI U T AR A Kab . Bo laan g Mo ngo nd ow

140

MAL U KU U TA R A Kab . H alm ah era B arat Kab . H alm ah era S elat an (2 Kw sn) Kab . Ke pu la ua n S ula Kota T ido re Ke pu la ua n (2 Kw sn)

10

10

100

2

6 1 6

1

0

0

4

3

8 4

4

-10

-10

BAN GKA BE LIT U N G Kab . Ba ng ka (3 Kw sn) Kab . Be lit un g Kab . Ba ng ka T e nga h (2 Kw sn) Kab . Ba ng ka B arat Kab . Be lit un g T im ur

100

MAL U KU Kab . M aluku T en ga h Kab . M aluku T en gg ara Kab . Se ram Ba gian Ba ra t Kota Am b on

110

120

PAPU A Kab . M ap pi Kota Ja ya pu ra (3 K wsn )

130


140

L.V.4 - 4


SPAM DI KAWASAN MBR (OPTIMALISASI IKK)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM MBR SUB OUTPUT OPTIMALISASI SPAM IKK TAHUN 2012 110 KAL IMA NT A N BAR AT Kab . Sin tan g Kab . Ka pu as H u lu Kab . L and ak Kab . Ku bu R aya (2 Kw sn) Kab . Sa m bas Kab . Sa ng gau Kab . Ka yon g U ta ra

RI AU Kab . In drag iri H ulu (4 K wsn ) Kab . Ku an tan Sin ging i (3 Kw sn) Kab . Sia k Kota D um ai Kab . In drad iri H ilir (2 Kw sn)

120

KAL IMA NTA N TI MU R Kab . Pa ser Kab . Be rau Kab . Ku ta i Barat Kab . Ku ta i Tim ur (2 Kw sn) Kab . N un uka n

KAL IMA NT A N SEL AT AN Kab . Ko ta baru Kab . T an ah La ut Kab . H ulu Sun ga i U tara Kab . Ba lang an Kab . T ap in (2 Kw sn)

130

SU LAW E SI B AR AT Kab . M am uju (3 Ka wa san ) Kab . M am asa Kab . Po lew ali M and ar

140

GOR ON T ALO Kab . Go ro nt alo (4 Kaw a san) Kab . Go ro nt alo U ta ra Kab . Bo alem o Kab . Bo ne Bo la ng o (2 Kaw as an) Kab . Po bu wa to (5 Ka wa san )

SU LAW E SI T E NG AH Kab . Ba ng gai Kab . D on gg ala Kab . Sig i Kab . M orow ali Kab . T oli-toli Kab . Ba ng gai Kep ulau an

SU MAT E RA U T AR A Kab . T ap an uli U tara (2 Kw sn) Kab . T ap an uli T en gah Kab . L ang kat

SU LAW E SI U T AR A Kab . Ke p. San gih e Kab . M inah asa Se la tan Kota T om oh on

10

10

100

MAL U KU Kab . Se ram Ba gian Ba ra t

PAPU A BAR AT Kab . So rong (2 K wsn ) Kab . M an okw ari (2 Kw sn ) Kab . F ak-fa k (3 Kw sn) Kab . So rong Se lata n Kab . R aja Am pa t kab. Ka im an a

3

5

7

11

13

3

0 NA D Kab . Ace h Selat an Kab . Ace h Ut ara Kota Su bu lu ssala m

10

6

5

0

PAPU A Kab . Ja ya w ija ya

8

2 7

JAMB I Kab . M eran gin (2 Kw sn) Kab . Ba ta ngh ari Kab . M ua ro Jam bi Kab . Bu ng o

5

5

1 1

4

25

KAL IMA NT A N TE N GAH Kab . Ko tim Kab . Se ruyan

BEN GKU L U Kab . Be ng kulu Sela tan Kab . R eja ng Leb on g Kab . Ka ur (2 Kw sn) Kab . M uko -m uko

SU LAW E SI T E NG GAR A Kab . W a kato bi (2 K ws n) Kab . Ko laka U tara (2 Kw sn)

9 10 12

18 7

SU MAT E RA SE LAT AN Kab . Og an kom ering U lu (2 Kws n) Kab . Og an kom ering Ilir (2 Kw sn ) Kab . M usi B anyu asin Kab . Ba nyu asin Kab . Og an kom ering U lu T imu r Kota L ubu k Lin gg au

BAN GKA BE LIT U N G Kab . Ba ng ka Kab . Ba ng ka T e nga h (3 Kw sn) Kab . Ba ng ka S elat an Kab . Ba ng ka B arat Kab . Be lit un g T im ur

100

7

-10

-10

7

8

JAW A B AR AT Kab . Su kab um i (2 K wsn ) Kab . Su ba ng (2 Kw sn ) Kab . Ba nd ung Kab . C iam is Kab . M ajale ngka Kab . In dram ayu Kota Bo go r

JAW A T E NG AH Kab . C ila cap Kab . Ba nyu ma s Kab . Bo yolali Kab . Kla ten Kab . W o nog iri Kab . Ka rang an ya r (2 K wsn ) Kab . Sra gen Kab . Je para Kab . Ba ta ng

110

DI Y Kab . Ku lon Prog o (3 Kw sn) Kab . Ba nt ul (2 K wsn ) Kab . Gu nu ng Kidu l (6 Kw sn) Kab . Sle ma n

JAW A T I MU R Kab . Blita r Kab . M alan g (2 Kw sn) Kab . Ba ng kalan Kab . Ba nyu wa ngi Kab . M ad iu n Kab . Su m ene p Kab . Pa citan (3 K wsn ) Kab . Ke diri Kab . Pro boling go (3 K wsn ) Kab . T ren gga lek (4 Kw sn)

120

BAL I Kab . Ba du ng (2 Kw sn ) Kab . Je mb ra na Kab . T ab an an Kab . Gia nyar Kab . Klu ngk ung Kab . Ka rang ase m

NT T Kab . F lores Tim ur Kab . Su m ba Tim ur (2 Kw sn) Kab . M an gga ra i Ba ra t Kab . Su m ba Barat D aya Kab . Su m ba Te ng ah Kab . M an gga ra i T imu r

SU LAW E SI S ELA T AN Kab . T aka lar (2 K wsn ) Kab . Go wa (3 K wsn ) Kab . L uw u (3 Kw sn) Kab . W a jo Kab . So pp eng Kab . Pin ra ng (4 K wsn ) Kab . Bu luku mb a (2 Kw sn) Kab . Sid ra p (2 Kw sn) Kab . En rekan g Kab . Je nep on to Kab . L uw u U ta ra Kab . Sin ja i Kab . Bo ne (3 K wsn )

130


140

L.V.4 - 5


SPAM DI LOKASI KAWASAN MBR (OPTIMALISASI PETA SEBARAN OUTPUT SPAM DI IBUKOTA KECAMATAN (IKK) TAHUNIKK) 2012 NA D 1. K ab . Ace h S elat an 2. K ab . Ace h B esa r 3. K ab . Bireu en 4. K ab . Ace h B arat D aya 5. K ab . Ga yo L ues 6. K ota Ba nd a A ceh

110 SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . D eli Se rd an g (2 IKK ) 2. K ab . La bu ha n Ba tu U tara

RI AU 1. K ab . R oka n H u lu

120

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Sin tan g 2. K ab . Ka pu as H ulu 3. K ab . M elaw i 4. K ab . Ku bu R aya

130

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ab . N un ukan 2. K ab . Ku tai B arat 3. K ab . Ku tai T im ur

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ko taw a ring in T im ur (2 I KK)

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Bin tan 2. K ab . N atu na 3. K ab . Lin gga

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju 2. K ab . M am asa 3. K ab . Po lew ali Ma nd ar

SU LAW E SI U T AR A 1. K ab . M in ah asa 2. K ab . M in ah asa U tara (2 IKK )

SU LAW E SI T E NG AH 1. K ab . M orow ali 2. K ab . Tojo U na-U na

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . Ba rit o Ku ala

140 MALUKU 1. Kab. Maluku Tengah 2. Kab. Maluku Tenggara Barat (2 IKK) 3. Kab. Buru Selatan

GOR ON T ALO 1. K ab . Bo ne Bo la ng o

10

10

100

MAL U KU U TA R A 1. K ab . H alm ahe ra T im ur

PAPU A 1. K ab . Bia k N um for

6 3

BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Ba ng ka

PAPU A BAR AT Kab . F ak-fa k

3

1

3

1

3

0

0

1 4 2

SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . Pe sisir S elat an 2. K ab . 50 Ko to

2

2

4 1

1

3

4

4

1

2 5

JAMB I 1. K ab . M eran gin 2. K ab . Sa ro lang un 3. K ab . Ba tan gh ari 4. K ab . T an jung Jab un g T im ur

16

7 2

11 2

2

1

LAM PU N G 1. K ab . Tan gg am us (3 IKK ) 2. K ab . Pe saw aran 3. K ab . Tula ng Baw an g B arat (2 IK K)

100

JAW A B AR AT 1. K ab . Bo go r (2 IKK ) 2. K ab . Su kab um i (2 IK K) 3. K ab . C ianju r (2 IK K) 4. K ab . Ba nd ung 5. K ab . Ga ru t (2 IKK ) 6. K ab . T asikm alaya 7. K ab . C ire bo n 8. K ab . In dram ayu 9. K ab . Su ba ng 10. Ka b. P urw akarta 11. Ka b. B eka si 12. Ka b. B an dun g B arat

JAW A T E NG AH 1. K ab . Ba nyum a s 2. K ab . Pu rb aling ga 3. K ab . Srag en 4. K ab . Je para 5. K ab . Se ma rang 6. K ab . T em an gg ung 7. K ab . Ke nd al

110


JAW A TI MU R 1. K ab . Pa citan 2. K ab . Pa citan 3. K ab . T ulu nga gu ng 4. K ab . M alan g 5. K ab . Ba nyuw a ngi 6. K ab . Situ bo ndo 7. K ab . M ojoke rt o 8. K ab . Jo mb ang 9. K ab . M age ta n 10. Ka b. B ojon eg oro 11. Ka b. T u ba n

120

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko laka (2 IK K) 2. K ab . M una 3. K ab . Ko laka Ut ara 4. K ota Ba u-ba u

BAL I 1. K ab . Ka ra ng ase m (2 IKK )

NT B 1. K ab . Su mb aw a Barat

NT T 1. K ab . F lores Tim ur 2. K ab . Su mb a T im ur

-10

-10

1

2

BEN GKU L U 1. K ab . R ejan g L eb on g 2. K ab . Le bo ng

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . M usi R aw as (2 IK K) 2. K ab . Og an Ilir (2 IKK )

5

BAN T EN 1. K ab . Se ra ng (2 I KK)

6

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Je nep on to 2. K ab . M aros 3. K ab . Bo ne (2 IK K) 4. K ab . T an a T o ra ja

130


140

L.V.4 - 6


SPAM DI IBUKOTA KECAMATAN (IKK)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM DI IBUKOTA KECAMATAN (IKK) TAHUN 2012 110 SU MAT E RA U T AR A 1. K ab . D eli Se rd an g (2 IKK ) 2. K ab . La bu ha n Ba tu U tara

RI AU 1. K ab . R oka n H u lu

120

KAL IMA NT A N BAR AT 1. K ab . Sin tan g 2. K ab . Ka pu as H ulu 3. K ab . M elaw i 4. K ab . Ku bu R aya

130

KAL IMA NT A N TI MU R 1. K ab . N un ukan 2. K ab . Ku tai B arat 3. K ab . Ku tai T im ur

KAL IMA NT A N TE N GAH 1. K ab . Ko taw a ring in T im ur (2 I KK)

KEPU L AU AN R IAU 1. K ab . Bin tan 2. K ab . N atu na 3. K ab . Lin gga

SU LAW E SI B AR AT 1. K ab . M am uju 2. K ab . M am asa 3. K ab . Po lew ali Ma nd ar

SU LAW E SI U T AR A 1. K ab . M in ah asa 2. K ab . M in ah asa U tara (2 IKK )

SU LAW E SI T E NG AH 1. K ab . M orow ali 2. K ab . Tojo U na-U na

KAL IMA NT A N SEL AT AN 1. K ab . Ba rit o Ku ala

140 MALUKU 1. Kab. Maluku Tengah 2. Kab. Maluku Tenggara Barat (2 IKK) 3. Kab. Buru Selatan

GOR ON T ALO 1. K ab . Bo ne Bo la ng o

10

10

100 NA D 1. K ab . Ace h S elat an 2. K ab . Ace h B esa r 3. K ab . Bireu en 4. K ab . Ace h B arat D aya 5. K ab . Ga yo L ues 6. K ota Ba nd a A ceh

MAL U KU U TA R A 1. K ab . H alm ahe ra T im ur

PAPU A 1. K ab . Bia k N um for

6 3

BAN GKA BE LIT U N G 1. K ab . Ba ng ka

PAPU A BAR AT Kab . F ak-fa k

3

1

3

1

3

0

0

1 4 2 2

2

4 SU MAT E RA BA RA T 1. K ab . Pe sisir S elat an 2. K ab . 50 Ko to

1

1

3

4

4

1

2 5

JAMB I 1. K ab . M eran gin 2. K ab . Sa ro lang un 3. K ab . Ba tan gh ari 4. K ab . T an jung Jab un g T im ur

16

7 2

11 2

2

1

LAM PU N G 1. K ab . Tan gg am us (3 IKK ) 2. K ab . Pe saw aran 3. K ab . Tula ng Baw an g B arat (2 IK K)

100

JAW A B AR AT 1. K ab . Bo go r (2 IKK ) 2. K ab . Su kab um i (2 IK K) 3. K ab . C ianju r (2 IK K) 4. K ab . Ba nd ung 5. K ab . Ga ru t (2 IKK ) 6. K ab . T asikm alaya 7. K ab . C ire bo n 8. K ab . In dram ayu 9. K ab . Su ba ng 10. Ka b. P urw akarta 11. Ka b. B eka si 12. Ka b. B an dun g B arat

JAW A T E NG AH 1. K ab . Ba nyum a s 2. K ab . Pu rb aling ga 3. K ab . Srag en 4. K ab . Je para 5. K ab . Se ma rang 6. K ab . T em an gg ung 7. K ab . Ke nd al

110


JAW A TI MU R 1. K ab . Pa citan 2. K ab . Pa citan 3. K ab . T ulu nga gu ng 4. K ab . M alan g 5. K ab . Ba nyuw a ngi 6. K ab . Situ bo ndo 7. K ab . M ojoke rt o 8. K ab . Jo mb ang 9. K ab . M age ta n 10. Ka b. B ojon eg oro 11. Ka b. T u ba n

120

SU LAW E SI T E NG GAR A 1. K ab . Ko laka (2 IK K) 2. K ab . M una 3. K ab . Ko laka Ut ara 4. K ota Ba u-ba u

BAL I 1. K ab . Ka ra ng ase m (2 IKK )

NT B 1. K ab . Su mb aw a Barat

NT T 1. K ab . F lores Tim ur 2. K ab . Su mb a T im ur

130


-10

-10

1

2

BEN GKU L U 1. K ab . R ejan g L eb on g 2. K ab . Le bo ng

SU MAT E RA SE LAT AN 1. K ab . M usi R aw as (2 IK K) 2. K ab . Og an Ilir (2 IKK )

5

BAN T EN 1. K ab . Se ra ng (2 I KK)

6

SU LAW E SI S ELA T AN 1. K ab . Je nep on to 2. K ab . M aros 3. K ab . Bo ne (2 IK K) 4. K ab . T an a T o ra ja

140

L.V.4 - 7


SPAM PERDESAAN (PRO RAKYAT)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM PERDESAAN SUBOUTPUT SPAM PERDESAAN PRO RAKYAT TAHUN 2012 110

120

KAL IMA NT A N TI MU R Kab . N un uka n Kab . M alina u Kab . Ku ta i Barat

KAL IMA NT A N TE N GAH Kab . Se ruyan (2 D esa )

KAL IMA NT A N BAR AT Kab .Ka pua s H ulu (2 D esa ) Kab .Sa mb as (2 D esa) Kab .Sa ngg au (2 D esa ) Kab .Sint ang (2 D e sa) Kab .Be ngka yan g (2 De sa) Kab . M elaw i Kab . Po nt ia na k Kab . Ka yon g U ta ra

130

GOR ON T ALO Kab . Go ro nt alo Kab . Bo alem o (2 D esa )

SU LAW E SI T E NG AH Kab . Ba ng gai Kab . Po so Kab . D on gg ala Kab . T oli-toli (2 De sa) Kab . Bu ol Kab . M orow ali Kab . Ba ng gai Kep ulau an Kab . Pa rig i Mo uto ng Kab . T ojo U na-u na Kab . Sig i

SU LAW E SI U T AR A Kab . Ke pu la ua n S ang ihe (2 D esa ) Kab . M inah asa U tara Kab . Ke pu la ua n T a la ud (2 D esa )

140

PAPU A Kab . M erau ke (2 De sa) Kab . Ja ya w ija ya Kab . Sa rmi Kab . Ke erom Kab . Ya hu kim o Kab . Asm a t Kab . Su piori Kab . M am be ra mo T en ga h Kab . L ann y Jaya

10

10

100

3 4

5

0

0

13 11 2 4

13 8

5

10

5 5 3

-10

-10

BAN T EN Kab . Se rang Kab . L eba k (2 D e sa) Kab . Pa nd egla ng (2 D esa )

100

JAW A T E NG AH Kab . M ag elan g Kab . Kla ten Kab . Blo ra Kab . T em an gg un g Kab . Bre bes

DI Y Kab . Gu nu ngkid ul (3 D e sa)

110

SU LAW E SI B AR AT Kab . M am uju uta ra Kab . M am asa Kab . Po lew ali M and ar Kab . M ajen e

SU LAW E SI S ELA T AN Kab . Se layar (2 De sa) Kab . Je nep on to Kab . Pa ng kep (2 D esa ) Kab . Go wa Kab . T ora ja U tara (2 D esa )

120

SU LAW E SI T E NG GAR A Kab . Bu to n (2 De sa) Kab . Bo m ban a Kab . Ko laka U tara Kab . Bu to n U ta ra

MAL U KU Kab . M aluku T en ga h (6 De sa) Kab . M aluku T en gg ara B arat (2 D esa ) Kab . Bu ru Kab . Se ram Ba gian T imu r (3 D esa ) Kab . Se ram Ba gian Ba ra t

130


140

L.V.4 - 8


SPAM PERDESAAN (PDT)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM PERDESAAN SUBOUTPUT SPAM PERDESAAN PDT TAHUN 2012 110

120

130

140

130

140

10

10

100

0

0

5

5 13

8

-10

-10

LAM PU N G Lam pu ng U tara Lam pu ng Ba ra t (2 De sa) W ay Ka na n Pesa wa ra n

100

JAW A T I MU R Kab Bo ndo w oso Kab . Pa m ekasa n (4 D esa)

110

NTT Kab . Ku pa ng (2 D esa ) Kab . T imo r T eng ah Se la ta n Kab .Be lu Kab . T imo r T eng ah U tara Kab . Alo r (2 D esa ) Kab . N ga da Kab . M an gga ra i (3 D esa ) Kab . Su m ba Tim ur Kab . R ot e N da o

NT B Kab . L om bok Bara t Kab . L om bok T eng ah Kab . L om bok T im ur (2 D esa) Kab . Su m baw a Kab . D om pu Kab . Bim a Kab . L om bok Ut ara

120


L.V.4 - 9


SPAM PERDESAAN (ESDM)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM PERDESAAN SUBOUTPUT SPAM PERDESAAN MENDUKUNG ESDM TAHUN 2012 110

120

130

140

10

10

100

0

0

1

0

2

1

4 1

-10

-10

LAM PU N G Lam pu ng T en gah

100

JAW A T I MU R Kab . Ke diri Kab . T ulu nga gu ng Kab . N ga wi (2 D esa)

110

NT B Kab . Su m baw a

SU LAW E SI S ELA T AN Kab . Go wa

120

SU LAW E SI T E NG GAR A Kab . M un a (2 De sa)

130


140

L.V.4 - 10


SPAM PERDESAAN (PAMSIMAS)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM PERDESAAN SUB OUTPUT PAMSIMAS TAHUN 2012 110

SU MAT E RA BA RA T (2 22 ) Re gula r (1 48 D esa) HI D (7 4 D es a)

RI AU (112 ) Re gula r (1 02 D esa) HI D (1 0 D es a)

120

SU MAT E RA SE LAT AN (1 17) Re gula r (9 3 D e sa) HI D (2 4 D es a)

KAL IMA NT A N SEL AT AN (13 6) Re gula r (9 6 D e sa) HI D (4 0 D es a)

130

SU LAW E SI B AR AT (48 ) Re gula r (4 2 D e sa) HI D (6 D esa )

SU LAW E SI T E NG AH (99) Re gula r (8 8 D e sa) HI D (1 1 D es a)

140 MAL U KU U TA R A (24 ) Re gula r (2 4 D e sa) HI D (0 D esa )

GOR ON T ALO (3 8) Re gula r (3 0 D e sa) HI D (8 D esa )

10

10

100

24

0

0

38 112 222 7

99

136 117

48

20 85

31 65 555

131

-10

-10

BAN T EN (31 ) Re gula r (2 7 D e sa) HI D (4 D esa )

100

JAW A T E NG AH (555 ) Re gula r (3 81 D esa) HI D (1 74 De sa)

JAW A B AR AT (65 ) Re gula r (5 9 D e sa) HI D (6 D esa )

110

NU SA T EN GGA RA T IM UR (13 1) Re gula r (9 1 D e sa) HI D (4 0 D es a)

120

SU LAW E SI S ELA T AN (85) Re gula r (6 2 D e sa) HI D (2 3 D es a)

MAL U KU (20) Re gula r (1 5 D e sa) HI D (5 D esa )

PAPU A BAR AT (7 ) Re gula r (5 D esa ) HI D (2 D esa )

130


140

L.V.4 - 11


SPAM KAWASAN KHUSUS (KAPET)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM KHUSUS SUB OUTPUT SPAM DI KAPET TAHUN 2012 (KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU) 100

110

120

130

140

130

140

10

10

SU LAW E SI U T AR A Kab . M inah asa U tara

1

0

0

1

1

-10

-10

MAL U KU Kab . Se ram Ba gian T imu r

BAL I Kab . Ba du ng

100

110

120


L.V.4 - 12


SPAM KAWASAN KHUSUS (PEMEKARAN)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM KHUSUS SUB OUTPUT SPAM DI KAWASAN PEMEKARAN TAHUN 2012

NA D Kota L hokse um aw e

SU MATE RA U T AR A Kab . T ob a S am osir Kab . Pa da ng La wa s U tara

110

120

130

SU LAW E SI T E NG AH Kota D on gg ala Kab . T ojo U na-U na

BAN GKA BE LIT U N G Kab . Ba ng ka S elat an Kab . Ba ng ka B arat (2 Kw sn )

SU LAW E SI U T AR A Kab . Bo laan g Mo ngo nd ow Kota Ko ta mo bag u

140

MAL U KU U TA R A Kab . H alm ah era T im ur Kab . Pu lau Mo ro tai (6 Kw sn)

10

10

100

1

2

2

7

0

0

2 3 2

1

-10

-10

MAL U KU Kab . M aluku Ba ra t D a ya Kota T ua l

NTB Kab . L om bok Ut ara

100

110

120

130


140

L.V.4 - 13


SPAM KAWASAN KHUSUS (PERBATASAN)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM KHUSUS SUB OUTPUT SPAM DI KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

NA D Kab . Sim eu lu

110

120

130

KAL IMA NT A N BAR AT Kab . Sin tan g (2 Kw sn) Kab . Be ng kayan g

140

SU LAW E SI U T AR A Kab . Ke p. San gih e Kab . Ke p. Sita ro

10

10

100

1

0

0

2 3

1

2

-10

-10

NT T Kab . Be lu (2 Kw sn)

100

110

120

MAL U KU Kab . M aluku Ba ra t D a ya

130


140

L.V.4 - 14


SPAM KAWASAN KHUSUS (PPI)

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM KHUSUS SUB OUTPUT SPAM DI KAWASAN PPI TAHUN 2012

NAD (9 Kwsn) Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Pidie Kab. Simeulue Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kota Sabang Kota Lhokseumawe

110

SUMUT (7 Kwsn) Kab. Tapanuli T engah Kab. Deli Serdang Kota Sibolga Kab. Nias Selatan Kab. Serdang Bedagai Kab. Batu Bara (2 Kwsn)

9

KALBAR (11 Kwsn) Kab. Sambas (3 Kwsn) Kab. Pontianak (3 Kwsn) Kab. Ketapang (2 Kwsn) Kab. Bengkayang (3 Kwsn)

120

KALSEL (4 Kwsn) Kab. Tanah Laut Kab. Kotabaru Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Bumbu

KALTIM (7 Kwsn) Kab. Paser Kab. Berau Kota Balikpapan (2 Kwsn) Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang

130

SULAWESI BARAT (3 Kwsn) Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Kab. Majene

SULAWESI TENGAH (3 Kwsn) Kab. Banggai Kab. Donggala (2 Kwsn)

140

GORONT ALO (10 Kwsn) Kab. Gorontalo (2 Kwsn) Kab. Boalemo (2 Kwsn) Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato (4 Kw sn) Kab. Gorontalo Utara

SULAWESI UTARA (9 Kwsn) Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe (2 Kwsn) Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Bolaang Mongondow Selatan (2 Kwsn)

10

10

100

MALUKU UTARA (5 Kwsn) Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Barat (2 Kwsn) Kab. Halmahera Selatan Kota Tidore Kepulauan

KEPULAU AN R IAU (3 Kwsn) Kab. Bintan Kab. Kepulauan Anambas Kota Batam

3 MALUKU (3 Kwsn) Kab. Maluku Tengah (3 Kwsn)

7

10

3

9

PAPUA BARAT (3 Kwsn) Kab. Fak-fak Kab. Sorong Selatan Kab. Kaimana

5

0

0

7 RIAU (3 Kwsn) Kab. Bengkalis Kab. Meranti Kota Dumai

11 6 3

SUMBAR (6 Kwsn) Kota Solok Kab. Pesisir Selatan (2 Kwsn) Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman

1

3

3 6 4

4

BANTEN (8 Kwsn) Kab. Pandeglang (2 Kwsn) Kab. Serang (5 Kwsn)

JAMBI (1 Kwsn) Kab. Muaro Jambi

3

3 15

5

2

KALTENG (3 Kwsn) Kab. Kobar Kab.Kapuas Kab. Seruyan

8

BENGKULU (4 Kwsn) Kab. Bengkulu Selatan Kab. Kaur Kab. Muko-muko Kota Bengkulu

11 6 4

10 5

8

BABEL (6 Kwsn) Kab. Belitung Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah (2 Kwsn) Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur

JAWA BARAT (11 Kwsn) Kab. Sukabumi kab. Ciamis Kab. Cirebon (2 Kwsn) Kab. Indramayu Kab. Cirebon Kab. Subang (2 Kwsn) Kab. Karawang (2 Kwsn) Kab. Bekasi

100

JAWA TENGAH (6 Kwsn) Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Rembang Kab. rembang Kab. Cilacap Kab. Jepara

DIY (4 Kwsn) Kab. Gunungkidul Kab. Bantul (3 Kwsn)

110

JAWA TIMUR (10 Kwsn) Kab. Trenggalek Kab. Situbondo (2 Kwsn) Kab. Lamongan (4 Kw sn) Kota Probolinggo Kab. Pacitan Kab. Banyuwangi

BALI (5 Kwsn) Kab. Badung (2 Kwsn) Kab. Klungkung Kab. Karangasem Kab. Buleleng

NTB (6 Kwsn) Kab. Lombok T imur (2 Kw sn) Kab. Sumbaw a Kab. Dompu (2 Kwsn) Kab. Bima

120

NTT (8 Kwsn) Kab.Sikka Kab.Ngada (2 Kwsn) Kab.Manggarai Barat Kota Kupang (2 Kwsn) Kab.Rote Ndao Kab.Sumba T imur

SULAWESI SELATAN (15 Kwsn) Kab. Selaya Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Sinjai Kab. Bone Kab. Soppeng Kab. Maros Kab. Pangkep Kab. Barru Kota Parepare Kab. Luwu Kota Palopo Kab. Gowa Kota Makassar (2 Kwsn)

PAPUA (2 Kwsn) Kab. Biak Numfor Kota Jayapura

-10

-10

6

SULAWESI TENGGAR A (5 Kwsn) Kab. Kolaka Kab. Buton Kab. Kolaka Utara Kab. Buton Utara (2 Kwsn)

130


140

L.V.4 - 15



L.VI - 1



L.VI - 2



L.VI - 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI Akumulasi realisasi anggaran (RA) 3,920,673,811

Satker PENYERAPAN ANGGARAN Pengembangan Permukiman KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

Rencana Penyerapan Dana (RPD) 1,742,609,138 33,156,902,006 129,716,457,884 200,694,875,784 301,604,637,784 230,057,572,001 333,075,421,367 274,645,337,867 343,960,648,170 425,556,773,920 627,804,143,449 200,213,620,632

Bulan januari februari maret april mei juni juli agustus september oktober nopember desember

PENCAPAIAN KELUARAN (output) IKK

indikator kinerja keluaran (output) target output (TKK)

1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan NSPK 3. Laporan Pembinaan 4. Laporan Pengawasan 5.Rusunawa 6. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan 7. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan 8. RISE 9. Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Akumulasi pagu anggaran (PA) 4,048,202,165

96.85

Rencana Realisasi Anggaran Penyerapan Dana Realisasi Anggaran (RA) Kumulatif (RAK) kumulatif (RPDK) 1,742,609,138 34,899,511,144 30,186,770,000 30,186,770,000 164,615,969,028 94,447,565,000 124,634,335,000 365,310,844,812 197,940,324,000 322,574,659,000 666,915,482,596 404,838,100,000 727,412,759,000 896,973,054,597 265,160,271,000 992,573,030,000 1,230,048,475,964 314,891,024,000 1,307,464,054,000 1,504,693,813,831 340,559,496,000 1,648,023,550,000 1,848,654,462,001 196,641,342,000 1,844,664,892,000 2,274,211,235,921 333,828,571,000 2,178,493,463,000 2,902,015,379,370 608,207,638,000 2,786,701,101,000 3,102,229,000,002 1,133,972,710,000 3,920,673,811,000

Realisasi output (RKK)

12 1 99 32 48 174 137 237 2600

EFISIENSI

12 3 99 30 53 245 236 237 5592

target (TVK)

1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan NSPK 3. Laporan Pembinaan 4. Laporan Pengawasan 5.Rusunawa 6. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan 7. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan 8. RISE 9. Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K)

Tingkat penyerapan tiap bulan 0.00 86.50 75.71 88.30 109.07 110.66 106.29 109.53 99.78 95.79 96.03 126.38

92.00

Pencapaian keluaran

RKK / TKK 1.00 3.00 1.00 0.94 1.10 1.41 1.72 1.00 2.15

Volume Keluaran

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Penyerapan Anggaran (P)

148.03

Anggaran

realisasi (RVK)

12 1 99 32 48 174 137 237 2600

12 3 99 30 53 245 236 237 5592

Pagu per Outout (PAK) 50,963,710 32,792,100 92,834,670 1,550,000 653,287,900 351,403,805 246,481,202 531,388,948 1,135,810,624

Realisasi per Output (RAK) 47,271,241 29,234,384 85,380,060 1,214,128 642,987,624 325,504,356 261,576,615 528,011,135 1,995,984,296

RAK/RVK 3,939,270 9,744,795 862,425 40,471 12,131,842 1,328,589 1,108,375 2,227,895 356,936

PAK/TVK

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)

4,246,976 32,792,100 937,724 48,438 13,610,165 2,019,562 1,799,133 2,242,147 436,850

[ 1- (RAK/RVK)/(PAK/TVK) ]*100 EFISIENSI

0.93 0.30 0.92 0.84 0.89 0.66 0.62 0.99 0.82

7.25 70.28 8.03 16.45 10.86 34.21 38.39 0.64 18.29

22.71

NILAI EFISIENSI

106.78

ASPEK MANFAAT CAPAIAN HASIL (outcome)

Direktorat Pengembangan Permukiman

Direktorat Pengembangan Permukiman

P

Outcome - Jumlah kawasan kumuh perkotaan yang ditangani - Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk - Jumlah desa tertinggal yang terlayani ASPEK IMPLEMENTASI K 96.85 92.00

PK

NE 148.03

106.78

target outcome

realisasi outcome

realisasi / target

capaian hasil

101 137 34 2600

151

1.50 1.44 1.00 2.15

152.09

197 34 5592

ASPEK MANFAAT NILAI ASPEK IMPLEMENTASI NILAI ASPEK EVALUASI CH (I) ( NK ) 152.09 121.07 141.76


L.VII - 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI Akumulasi realisasi anggaran (RA) 2.708.105.432

Direktorat PENYERAPAN ANGGARAN Penataan Bangunan dan Lingkungan KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI januari februari maret april mei juni juli agustus september oktober nopember desember

IKK


1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan NSPK 3. Laporan Pembinaan 4. Laporan Pengawasan 5. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya 6. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman 7. Keswadayaan Masyarakat (PNPM-P2KP) 8. laporan secara elektronik (e-monitoring) EFISIENSI

12 43 33 37 44 374 10999 1

2.787.656.716

97,15 Realisasi Anggaran (RA) 30.286 89.118 190.390 341.698 467.844 586.652 712.747 824.522 1.000.606 1.135.771 1.311.318

Realisasi output (RKK) 12 43 36 37 44 411 10925 1

RKK / TKK

target (TVK)

1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan NSPK 3. Laporan Pembinaan 4. Laporan Pengawasan 5. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya 6. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman 7. Keswadayaan Masyarakat (PNPM-P2KP) 8. laporan secara elektronik (e-monitoring)

realisasi (RVK)

12 43 33 37 44 374 10999 1

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) 30.286 119.404 309.794 651.491 1.119.335 1.705.987 2.418.735 3.243.257 4.243.863 5.379.634 6.690.952

0,00 74,54 71,84 76,97 86,29 88,97 87,34 85,22 83,39 83,41 83,72 85,53

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K) 75,60

102,29

Anggaran Realisasi per Output (RAK) 29.984.497 28.303.003 16.875.750 15.362.725 107.915.789 90.493.923 7.689.161 7.798.658 121.106.000 107.304.029 478.369.492 458.808.384 2.024.695.453 1.999.056.474 1.020.574 978.236

Pagu per Outout (PAK)

12 43 36 37 44 411 10925 1

Tingkat penyerapan tiap bulan

Pencapaian keluaran 1,00 1,00 1,09 1,00 1,00 1,10 0,99 1,00

Volume Keluaran

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA


Rencana Rencana Penyerapan Dana Penyerapan Dana (RPD) kumulatif (RPDK) 7.353 7.353 33.274 40.628 125.590 166.218 236.248 402.466 352.544 755.010 503.134 1.258.144 695.019 1.953.162 884.903 2.838.065 1.051.175 3.889.240 1.198.428 5.087.668 1.338.289 6.425.957 1.397.370 7.823.328

bulan

PENCAPAIAN KELUARAN (output)

Akumulasi pagu anggaran (PA)

RAK/RVK

PAK/TVK

2.358.584 357.273 2.513.720 210.775 2.438.728 1.116.322 182.980 978.236

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)

2.498.708 392.459 3.270.175 207.815 2.752.409 1.279.063 184.080 1.020.574


0,94 0,91 0,77 1,01 0,89 0,87 0,99 0,96

5,61 8,97 23,13 -1,42 11,40 12,72 0,60 4,15

8,14

NILAI EFISIENSI

70,36


Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

P

Outcome

target outcome

Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan jumlah kawasan yang meningkat fungsinya PRK RTH Tradisional jumlah kelurahan / desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang lebih berdaya melalui pemberdayaan masyarakat

ASPEK IMPLEMENTASI K 97,15 75,60

PK

NE 102,29

70,36

realisasi outcome

realisasi / target

31

31

1,00

153 77 77 42

153

52

1,00 1,13 1,08 1,24

10.999

10.925

0,99

81.688.165

81.688.165

1,00

87 83

capaian hasil

106,27

ASPEK MANFAAT NILAI ASPEK IMPLEMENTASI NILAI ASPEK EVALUASI CH (I) ( NK ) 106,27 87,80 100,12


L.VII - 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI Akumulasi realisasi anggaran (RA) 2,202,398,563

Direktorat PENYERAPAN ANGGARAN Pengembangan PLP KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI januari februari maret april mei juni juli agustus september oktober nopember desember

IKK


2,735,467,892

1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan NSPK 3. Laporan Pembinaan 4. Laporan Pengawasan 5. Infrastruktur Air Limbah 6. Infrastruktur Drainase Perkotaan 7. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 8. Infrastruktur TPAT / 3R EFISIENSI

12 6 261 90 136 49

Realisasi output (RKK) 12 6 261 95 635 46

94 95

92 101

80.51 Realisasi Anggaran (RA) 64,460 194,424 316,611 532,055 698,928 866,905 1,019,110 1,129,595 1,332,856 1,612,537 1,893,805

Tingkat penyerapan tiap bulan 0.00 46.70 56.19 56.96 61.51 62.25 62.70 62.51 61.33 61.02 61.76 63.09


54.67

Pencapaian keluaran 1.00 1.00 1.00 1.06 4.67 0.94

146.32

0.98 1.06 Anggaran

12 6 261 90 136 49

12 6 261 95 635 46

29,425,408 3,800,000 232,306,365 31,060,773 418,947,421 1,277,880,626

Realisasi per Output (RAK) 28,823,834 3,311,311 185,529,337 23,719,420 563,562,525 792,723,486

94 95

92 101

672,487,303 69,559,996

546,790,515 57,938,135

target (TVK)

1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan NSPK 3. Laporan Pembinaan 4. Laporan Pengawasan 5. Infrastruktur Air Limbah 6. Infrastruktur Drainase Perkotaan 7. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 8. Infrastruktur TPAT / 3R

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) 64,460 258,884 575,495 1,107,550 1,806,478 2,673,383 3,692,493 4,822,088 6,154,944 7,767,481 9,661,287

RKK / TKK

Volume Keluaran

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH, DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI PERSAMPAHAN


Rencana Rencana Penyerapan Dana Penyerapan Dana (RPD) kumulatif (RPDK) 4,026 4,026 134,006 138,031 322,729 460,760 549,655 1,010,415 790,212 1,800,627 1,101,367 2,901,994 1,361,696 4,263,689 1,643,091 5,906,780 1,955,328 7,862,109 2,225,107 10,087,216 2,490,059 12,577,275 2,735,468 15,312,743

bulan



realisasi (RVK)


RAK/RVK

PAK/TVK

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)

[ 1- (RAK/RVK)/(PAK/TVK) ]*100 EFISIENSI (%)

2,401,986 551,885 710,840 249,678 887,500 17,233,119

2,452,117 633,333 890,063 345,120 3,080,496 26,079,196

0.98 0.87 0.80 0.72 0.29 0.66

2.04 12.86 20.14 27.65 71.19 33.92

5,943,375 573,645

7,154,120 732,210

0.83 0.78

16.92 21.66

25.80

NILAI EFISIENSI

114.50


Direktorat

Outcome

target outcome

jumlah Kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase

Pengembangan PLP

jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek pengelolaan persampahan potensi cakupan pelayanan (jiwa) sistem air limbah potensi luas kawasan tergenang di perkotaan potensi jumlah cakupan pelayanan (jiwa) persampahan

Direktorat Pengembangan PLP

P

ASPEK IMPLEMENTASI K 80.51 54.67

PK

NE 146.32

realisasi outcome

realisasi / target

106

108

1.02

55

58

1.05

1,414,300 42,900 11,198,000

1,589,995

1.12 1.00 0.91

capaian hasil

102.00 42,697 10,158,026

ASPEK MANFAAT NILAI ASPEK IMPLEMENTASI NILAI ASPEK EVALUASI CH (I) ( NK ) 114.50 102.00 114.15 106.05


L.VII - 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI Direktorat

PENYERAPAN ANGGARAN

Pengembangan Air Minum KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

bulan januari februari maret april mei juni juli agustus september oktober nopember desember


EFISIENSI

Akumulasi realisasi anggaran (RA) 3,443,572,391

Rencana Penyerapan Rencana Penyerapan Dana (RPD) Dana kumulatif (RPDK) 3,582,000 27,212,000 150,000,000 249,591,000 408,407,000 340,866,000 341,579,000 381,745,000 462,819,000 355,861,000 352,624,000 374,378,000

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, DAN PENYELENGGRAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Akumulasi pagu Penyerapan Anggaran anggaran (PA) (P) 3,517,496,898 97.90 Realisasi Anggaran (RA)

3,582,000 30,794,000 180,794,000 430,385,000 838,792,000 1,179,658,000 1,521,237,000 1,902,982,000 2,365,801,000 2,721,662,000 3,074,286,000 3,448,664,000

34,377,000 197,366,000 266,918,000 357,329,000 307,724,000 396,188,000 276,952,000 379,585,000 397,303,000 363,730,000 466,100,391

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK)


34,377,000 231,743,000 498,661,000 855,990,000 1,163,714,000 1,559,902,000 1,836,854,000 2,216,439,000 2,613,742,000 2,977,472,000 3,443,572,391

indikator kinerja keluaran (output) RKK / TKK Pencapaian keluaran IKK target output (TKK) Realisasi output (RKK) 1. Layanan Perkantoran 12 12 1.00 2. Peraturan NSPK 5 5 1.00 3. Laporan Pembinaan 192 225 1.17 4. Laporan Pengawasan 187 218 1.17 5. Penyelenggara SPAM Terfasilitasi 124 124 1.00 106.77 6. SPAM Di Kawasan MBR 276 331 1.20 7. SPAM Kawasan Khusus 222 244 1.10 8. SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK) 186 192 1.03 9. SPAM Perdesaan 2192 2212 1.01 9. SPAM regional 3 3 1.00 2192 2212 Volume Anggaran Keluaran Realisasi per Output target (TVK) realisasi (RVK) Pagu per Outout (PAK) (RAK) 1. Layanan Perkantoran 12 12 39,242,864 39,252,001 2. Peraturan NSPK 5 5 2,164,000 1,845,156 3. Laporan Pembinaan 192 225 105,960,435 92,610,866 4. Laporan Pengawasan 187 218 111,587,628 106,733,065 5. Penyelenggara SPAM Terfasilitasi 124 124 180,311,402 168,733,065 6. SPAM Di Kawasan MBR 276 331 438,036,208 489,446,591 7. SPAM Kawasan Khusus 222 244 417,381,477 449,134,380 8. SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK) 186 192 1,038,088,247 1,036,440,823 9. SPAM Perdesaan 2192 2212 1,015,388,698 904,743,134 9. SPAM regional 3 3 186,057,150 182,029,349 1,015,388,698 904,743,134

0.00 111.64 128.18 115.86 102.05 98.65 102.54 96.53 93.69 96.03 96.85 99.85

RAK/RVK


95.16

PAK/TVK

3,271,000 369,031 411,604 489,601 1,360,751 1,478,691 1,840,715 5,398,129 409,016 60,676,450

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)

3,270,239 432,800 551,877 596,725 1,454,124 1,587,088 1,880,097 5,581,120 463,225 62,019,050


1.00 0.85 0.75 0.82 0.94 0.93 0.98 0.97 0.88 0.98

-0.02 14.73 25.42 17.95 6.42 6.83 2.09 3.28 11.70 2.16

9.06


Direktorat Pengembangan Air Minum

Direktorat Pengembangan Air Minum

P

Outcome

target outcome

meningkatnya cakupan pelayanan SPAM (l/detik) ASPEK IMPLEMENTASI K 97.90 95.16

PK

NE 106.77

realisasi outcome 5634

72.64

6,381

realisasi / target 1.13

capaian hasil 113.26

ASPEK MANFAAT NILAI ASPEK IMPLEMENTASI NILAI ASPEK EVALUASI CH (I) ( NK ) 113.26 94.04 106.86


L.VII - 4

NILAI EFISIENSI

72.64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI Direktorat PENYERAPAN ANGGARAN Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI


januari februari maret april mei juni juli agustus september oktober nopember desember

118.439.266

94,29


Realisasi Anggaran (RA) 15.429 25.019 32.928 44.886 61.595 73.263 88.660 100.262 118.289 138.080 168.862

Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi

13 10

16 10

1,23 1,00

Laporan Penyelenggaraan Habitat

15 14 6

17 15 2

1,13 1,07 0,33

Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Layanan Publik (PNBP)

9 12

9 12

1,00 1,00

Laporan infrastruktur Tanggap darurat / Kebutuhan mendesak

25

24

0,96

EFISIENSI

target (TVK)

96,99

Anggaran

realisasi (RVK)


Realisasi per Output (RAK) 60.037.320

Layanan Perkantoran

12

12

61.834.706

Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi

13 10

16 10

12.247.797 8.123.870

11.782.092

Laporan Penyelenggaraan Habitat

15 14 6

17 15 2

9.423.321 8.678.902 5.911.910

Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Layanan Publik (PNBP)

9 12

9 12

Laporan infrastruktur Tanggap darurat / Kebutuhan mendesak

25

24

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

0,00 84,78 93,96 89,86 86,43 86,32 82,66 80,25 76,77 74,33 73,46 73,94


1,00

Volume Keluaran


Pencapaian keluaran

Layanan Perkantoran

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) 15.429 40.449 73.376 118.262 179.858 253.121 341.781 442.043 560.332 698.411 867.273

RKK / TKK

Realisasi output (RKK) 12 12

IKK

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA


Rencana Rencana Penyerapan Dana Penyerapan Dana (RPD) kumulatif (RPDK) 3.967 3.967 14.233 18.200 24.849 43.049 38.608 81.657 55.178 136.835 71.531 208.366 97.845 306.211 119.710 425.921 149.858 575.779 178.038 753.817 196.859 950.676 222.238 1.172.914

bulan


Akumulasi realisasi anggaran (RA) 111.678.509

RAK/RVK

PAK/TVK

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)


5.003.110

5.152.892

0,97

2,91

7.717.504

736.381 771.750

942.138 812.387

0,78 0,95

21,84 5,00

9.236.847 8.153.281 4.640.891

543.344 543.552 2.320.446

628.221 619.922 985.318

0,86 0,88 2,36

13,51 12,32 -135,50

12.000.000 218.760

9.892.988 217.586

1.099.221 18.132

1.333.333 18.230

0,82 0,99

17,56 0,54

55.211.007

45.743.394

1.905.975

2.208.440

0,86

13,70

NILAI EFISIENSI

-5,35


Direktorat Outcome Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya terselenggaranya administrasi dan pelayanan manajemen dalam mendukung penyelenggaraan pengembangan permukiman

Direktorat Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya

P


PK

NE 96,99

target outcome 12 1440 27 3 9 22

realisasi outcome

realisasi / target

capaian hasil

12

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100,00

1440 27 3 9 22

ASPEK MANFAAT NILAI ASPEK IMPLEMENTASI NILAI ASPEK EVALUASI CH (I) ( NK ) 36,63 100,00 75,50 91,84


L.VII - 5

36,63

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI PENYERAPAN ANGGARAN

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (BALAI TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH I)

Akumulasi Akumulasi pagu Penyerapan Anggaran Direktorat realisasi anggaran anggaran (PA) (P) (RA) Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 13.333.609 14.615.840 91,23

KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI



Rencana Rencana Penyerapan Dana Penyerapan Dana (RPD) kumulatif (RPDK) 101.740 101.740 287.816 389.556 478.654 868.210 755.273 1.623.483 736.841 2.360.324 1.012.266 3.372.590 1.356.542 4.729.132 1.328.196 6.057.328 1.918.213 7.975.541 1.858.593 9.834.134 2.165.053 11.999.187 2.616.653 14.615.840


Layanan Perkantoran Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Layanan Publik (PNBP)

EFISIENSI

317.122 368.033 3.896.797 1.165.102 966.724 851.389 1.136.360 1.615.310 543.805 1.100.840 862.661 509.466

4 12 69

Layanan Perkantoran Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Layanan Publik (PNBP) Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi

224,03

97,70

1,00 1,00 0,91 Anggaran

12

12

3.815.220


4 12 76

4 12 69

2.200.000 97.240 8.503.380

1.744.169 85.737 7.591.531

target (TVK)


Pencapaian keluaran 1,00

Volume Keluaran

Realisasi Tingkat penyerapan tiap Anggaran bulan Kumulatif (RAK) 317.122 311,70 685.155 175,88 4.581.952 527,75 5.747.054 354,00 6.713.778 284,44 7.565.167 224,31 8.701.527 184,00 10.316.837 170,32 10.860.642 136,17 11.961.482 121,63 12.824.143 106,88 13.333.609 91,23

RKK / TKK

Realisasi output (RKK) 12 12 4 12 76

Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi

Realisasi Anggaran (RA)

realisasi (RVK)


RAK/RVK

PAK/TVK

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)


326.014

317.935

1,03

-2,54

436.042 7.145 110.022

550.000 8.103 111.887

0,79 0,88 0,98

20,72 11,83 1,67

7,92



Direktorat Balai I

P


PK

NE 97,70

target outcome 76 42

realisasi outcome

realisasi / target

capaian hasil

69

0,91 1,00

95,39

42



L.VII - 6

NILAI EFISIENSI

69,80

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI PENYERAPAN ANGGARAN

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (BALAI TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH II)

Akumulasi Akumulasi pagu Penyerapan Anggaran Direktorat realisasi anggaran anggaran (PA) (P) (RA) Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 18.709.697 19.506.400 95,92

KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI



Rencana Rencana Penyerapan Dana Penyerapan Dana (RPD) kumulatif (RPDK) 80.000 80.000 185.000 265.000 390.000 655.000 827.500 1.482.500 1.302.600 2.785.100 1.650.100 4.435.200 2.812.925 7.248.125 4.176.130 11.424.255 5.382.130 16.806.385 7.598.930 24.405.315 10.243.935 34.649.250 10.981.468 45.630.718


Layanan Perkantoran Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Layanan Publik (PNBP)

EFISIENSI

453.031 580.822 1.460.009 1.986.312 3.335.606 3.952.946 4.719.957 5.076.857 6.119.056 7.204.316 10.154.533

Layanan Perkantoran Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Layanan Publik (PNBP) Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi

0,00 170,96 157,84 168,22 160,86 176,22 162,37 144,33 128,32 113,44 100,69 98,71


131,83

Pencapaian keluaran

3 12 31

1,00 1,00 1,00

100,00

Anggaran

12

12

11.558.300


3 12 31

3 12 31

2.014.000 80.000 5.854.100

1.990.203 45.152 5.800.420

target (TVK)


1,00

Volume Keluaran

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) 453.031 1.033.853 2.493.862 4.480.174 7.815.780 11.768.726 16.488.683 21.565.540 27.684.596 34.888.912 45.043.445

RKK / TKK

Realisasi output (RKK) 12 12 3 12 31

Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi

Realisasi Anggaran (RA)

realisasi (RVK)


RAK/RVK

PAK/TVK

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)


906.160

963.192

0,94

5,92

663.401 3.763 187.110

671.333 6.667 188.842

0,99 0,56 0,99

1,18 43,56 0,92

12,89



Direktorat balai II

P


PK

NE 100,00

target outcome 12 25 31 3

realisasi outcome

realisasi / target

capaian hasil

12

1,00 1,00 1,00 1,00

100,00

25 31 3



L.VII - 7

NILAI EFISIENSI

82,24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI Direktorat PENYERAPAN ANGGARAN Bina Program KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

218.129.095



Akumulasi realisasi anggaran (RA)

Rencana Rencana Penyerapan Dana Penyerapan Dana (RPD) kumulatif (RPDK) 1.085 1.085 3.789 4.874 11.569 16.443 24.734 41.177 43.201 84.378 64.851 149.229 86.522 235.751 107.970 343.721 131.271 474.992 159.076 634.068 186.889 820.957 211.982 1.032.939

Realisasi Anggaran (RA) 6.354 21.100 32.612 44.507 66.747 84.346 98.819 122.561 141.912 178.566

indikator kinerja keluaran (output) target output Realisasi output (TKK) (RKK) 1. Layanan Perkantoran 12 12 2. Jakstra 8 8 3. PA 47 47 4. KLN 11 11 5. EK 10 10 6. DI 7 7 7. Randal 2 2

1. Layanan Perkantoran 2. Jakstra 3. PA 4. KLN 5. EK 6. DI 7. Randal

target (TVK)

0,00 0,00 38,64 66,67 71,19 70,08 72,67 74,38 74,63 75,24 75,39 77,21


100,00

Anggaran

realisasi (RVK) 12 8 47 11 10 7 95


Pencapaian keluaran 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Volume Keluaran

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) 6.354 27.454 60.066 104.573 171.320 255.666 354.485 477.046 618.958 797.524

RKK / TKK

IKK

EFISIENSI

PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN

Akumulasi pagu anggaran Penyerapan Anggaran penghematan (P) (PA) 231.678.995 94,15


12 8 47 11 10 7 104 250.778.715

16.222.776 11.951.000 52.804.662 11.996.000 12.000.000 13.601.200 128.823.987 247.399.625

Realisasi per Output (RAK) 14.799.689 10.421.117 34.291.187 10.001.222 10.505.644 11.659.978 118.422.572 210.101.409

RAK/RVK

PAK/TVK

1.233.307 1.302.640 729.600 909.202 1.050.564 1.665.711 1.138.679

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)

1.351.898 1.493.875 1.123.503 1.090.545 1.200.000 1.943.029 1.356.042


0,91 0,87 0,65 0,83 0,88 0,86 0,84

8,77 12,80 35,06 16,63 12,45 14,27 16,03

16,57

NILAI EFISIENSI

91,43


Direktorat

Direktorat Bina Program

Outcome

target outcome

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman

Bina Program

P


PK

NE 100,00

1

realisasi outcome

realisasi / target

1

1,00

capaian hasil



100,00

L.VII - 8

cat : pagu peroutput

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ASPEK IMPLEMENTASI PENYERAPAN ANGGARAN BPPSPAM KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

Rencana Rencana Penyerapan Dana Penyerapan Dana (RPD) kumulatif (RPDK) 346.570 346.570 2.530.049 2.876.619 5.814.403 8.691.022 3.286.514 11.977.536 2.430.663 14.408.199 4.782.532 19.190.731 2.500.062 21.690.793 4.480.113 26.170.906 4.160.032 30.330.938 3.336.402 33.667.340 2.452.623 36.119.963 1.772.976 37.892.939



DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, SANITASI DAN PERSAMPAHAN

Akumulasi Akumulasi pagu Penyerapan Anggaran realisasi anggaran anggaran (PA) (P) (RA) 37.311.805 37.892.934 98,47

Direktorat

indikator kinerja keluaran (output) target output IKK (TKK) layanan kantor Laporan Penyelenggaraan SPAM Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan NSPK Laporan Kajian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi laporan pendampingan KPS / Promosi Investasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

EFISIENSI

Realisasi Anggaran (RA) 215.054 1.897.561 5.835.380 3.246.442 2.065.732 5.101.254 3.121.249 3.880.542 3.374.027 3.830.170 2.363.448 2.380.942

1,00 1,00 1,00

5 10 1

layanan kantor Laporan Penyelenggaraan SPAM Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan NSPK Laporan Kajian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi laporan pendampingan KPS / Promosi Investasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

100,00

Anggaran

12 20 17

12 20 17

2.650.000 15.700.000 12.850.000

Realisasi per Output (RAK) 2.474.340 14.510.430 11.967.682

5 10 1

5 10 1

2.850.000 5.250.000 700.000

2.689.545 4.845.833 448.650

target (TVK)

62,05 73,44 91,45 93,46 92,03 95,68 99,04 96,91 94,75 96,73 96,71 98,47


1,00 1,00 1,00

Volume Keluaran


Pencapaian keluaran

RKK / TKK

Realisasi output (RKK) 12 12 20 20 17 17 5 10 1

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) 215.054 2.112.615 7.947.995 11.194.437 13.260.169 18.361.423 21.482.672 25.363.214 28.737.241 32.567.411 34.930.859 37.311.801

realisasi (RVK)


RAK/RVK

PAK/TVK

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)


206.195 725.521 703.981

220.833 785.000 755.882

0,93 0,92 0,93

6,63 7,58 6,87

537.909 484.583 448.650

570.000 525.000 700.000

0,94 0,92 0,64

5,63 7,70 35,91

11,72


Direktorat

Direktorat BPPSPAM

Outcome

target outcome

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK bidang permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman yang berkelanjutan

BPPSPAM

P


PK

NE 100,00

65

realisasi outcome

realisasi / target

65

1,00

capaian hasil



100,00

L.VII - 9

NILAI EFISIENSI

79,29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun pengantar

Recommend Documents