Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011

PENGANTAR Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No PER/29/M.PAN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga pemerintah tingkat eselon I wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu, dengan berakhirnya tahun 2011, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun LAKIP Tahun 2011 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2011. Selain sebagai media untuk menyajikan pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2011, LAKIP juga merupakan piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya selama 1 (satu) tahun. Proses penyusunan LAKIP mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010 – 2014 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Pengukuran kinerja dalam LAKIP Direktorat Jenderal Cipta Karya mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 sehingga laporan ini dapat mencerminkan sasaran pencapaian yang konsisten selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, LAKIP Tahun 2011 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP-LAKIP tahun berikutnya. Selain itu, penyusunan LAKIP Tahun 2011 juga sudah memperhatikan perubahan struktur output dan penganggaran terbaru. Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 yang merupakan sebagian dari tugas yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Direktorat Jenderal Cipta Karya

i


DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I

BAB II

i ii iii v vi viii ix

PENDAHULUAN 1.1. TUGAS DAN FUNGSI 1.2. STRUKTUR ORGANISASI 1.3. LINGKUNGAN STRATEGIS

I-1 I-1 I-9

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS 2.1.1. VISI 2.1.2. MISI 2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN 2.1.4. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 2.2. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA 2.2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

II - 1 II - 1 II - 2 II - 2 II - 3 II - 6 II - 6 II - 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGUKURAN KINERJA PADA TAHUN BERSANGKUTAN 3.2. PERBANDINGAN DATA KINERJA DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 3.3. EVALUASI KINERJA 3.4. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 3.5. ASPEK KEUANGAN 3.6. PRESTASI DITJEN CIPTA KARYA LAINNYA 3.7. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA BAB IV PENUTUP

III - 1 III - 16 III - 22 III - 37 III - 59 III - 63 III - 65 IV - 1

LAMPIRAN


ii


DAFTAR TABEL Tabel 1 Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3.

Tabel 3.4.

Tabel 3.5.

Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 3.9.

Tabel 3.10. Tabel 3.11. Tabel 3.12. Tabel 3.13. Tabel 3.14. Tabel 3.15. Tabel 3.16.

Capaian Kinerja Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 Klasifikasi Golongan PNS Ditjen Cipta Karya Klasifikasi Pendidikan PNS Ditjen Cipta Karya Persebaran PNS Ditjen Cipta Karya Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 dengan Tahun 2010 Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembagan Permukiman Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya (Seditjen) Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya (Balai Wilayah I) Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya (Balai Wilayah II) Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Tahun 2011 Pencapaian Sasaran Pertama Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Pencapaian Sasaran Kedua Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Pencapaian Sasaran Ketiga Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Pencapaian Sasaran Keempat Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Pencapaian IKU Outcome Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Perbandingan Anggaran Ditjen Cipta Karya Berdasarkan PK, LAKIP, E-Mon, SAI


x I-8 I-9 I-9 III - 20 III - 22 III - 25

III - 28

III - 30

III - 31 III - 32 III - 33 III -3 4

III - 36 III - 38 III - 39 III - 40 III - 40 III - 49 III - 61

iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Tabel 3.17. Tabel 3.18. Tabel 3.19.

Penghargaan PKPD Sub Bidang Cipta (Penyelenggaraan Permukiman) Realisasi Pelaksanaan Inpres No 14 Tahun 2011 Pencapaian Pelaksanaan Inpres No 3 Tahun 2011

Karya


III - 64 III - 64 III - 65

iv


DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1. Gambar 3.2.

Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan

III - 18 III - 18


v


DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1. Grafik 3.2. Grafik 3.3. Grafik 3.4. Grafik 3.5. Grafik 3.6. Grafik 3.7. Grafik 3.8. Grafik 3.9. Grafik 3.10. Grafik 3.11. Grafik 3.12. Grafik 3.13. Grafik 3.14. Grafik 3.15. Grafik 3.16. Grafik 3.17. Grafik 3.18. Grafik 3.19. Grafik 3.20. Grafik 3.21. Grafik 3.22.

Grafik 3.23.

Komposisi Anggaran Ditjen Cipta Karya Rincian Anggaran Per Kegiatan/UKM Komposisi Anggaran Masing-Masing Kegiatan Pencapaian Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Pencapaian Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Pencapaian Output Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman Trend Pencapaian Outcome Kegiatan Bangkim terhadap Renstra CK 2010-2014 Trend Pencapaian Output Kegiatan Bangkim terhadap Renstra CK 2010-2014 Trend Pencapaian Outcome Kegiatan PBL terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Output Kegiatan PBL terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Outcome Kegiatan PLP terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Output Kegiatan PLP terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Outcome Kegiatan AM terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Output Kegiatan AM terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Outcome Kegiatan Manajemen terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Output Kegiatan Manajemen terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Outcome Kegiatan Bina Program Terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Output Kegiatan Bina Program terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Outcome Kegiatan BPPSPAM terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Trend Pencapaian Output Kegiatan BPPSPAM terhadap Renstra Ditjen CK 2010-2014 Tingkat Efisiensi Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Tahun 2011 Tingkat Efisiensi Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Tahun 2011 Tingkat Efisiensi Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan Tahun 2011


III - 17 III - 17 III - 19 III - 24 III - 24 III - 26 III - 42 III - 42 III - 43 III - 43 III - 44 III - 44 III - 45 III - 45 III - 46 III - 47 III - 47 III - 48 III - 48 III - 49 III - 53 III - 54

III - 55

vi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Grafik 3.24.

Grafik 3.25. Grafik 3.26. Grafik 3.27. Grafik 3.28.

Grafik 3.29. Grafik 3.30. Grafik 3.31. Grafik 3.32. Grafik 3.33. Grafik 3.34. Grafik 3.35.

Tingkat Efisiensi Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2011 Tingkat Efisiensi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 (Seditjen) Tingkat Efisiensi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 (Balai Wilayah I) Tingkat Efisiensi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 (Balai Wilayah II) Tingkat Efisiensi Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Tahun 2011 Tingkat Efisiensi Kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Tahun 2011 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Dana Tidak Terserap Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Pertama Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Kedua Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Ketiga Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Keempat Ditjen Cipta Karya Tahun 2011


III - 56

III - 56 III - 57 III - 57 III - 58

III - 59 III - 59 III - 60 III - 62 III - 62 III - 62 III - 63

vii


DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I Pernyataan Penetapan Kinerja dan Penetapan Kinerja LAMPIRAN II Rencana Kinerja Tahunan LAMPIRAN III Pengukuran Kinerja LAMPIRAN IV Foto-foto Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya LAMPIRAN V Peta Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya LAMPIRAN VI Piagam Penghargaan Direktorat Jenderal Cipta Karya


viii


RINGKASAN EKSEKUTIF Tahun 2011 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Cipta Karya 2010-2014 dimana pada tahun ini anggaran telah bertambah jika dibandingkan dengan Tahun 2010, yang tentunya membawa konsekuensi bertambahnya output dan outcome yang dihasilkan. Dalam memaksimalkan upaya pencapaian outcome di akhir tahun 2014, pada tahun 2011 dibentuk Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi sebagai pusat pembelajaran yang profesional dalam terciptanya aparatur yang handal dalam bidang air minum dan sanitasi dan bergabungnya BPPSPAM dalam lingkup organisasi Ditjen Cipta Karya. Di tahun 2011 ini, perencanaan strategis Balai Pembinaan Tehnik Air Minum dan Sanitasi masih menginduk kepada perencanaan strategis kegiatan Dukungan Pelayanan Manajemen yang selama ini menjadi lingkup tugas Seditjen. Sementara perencanaan BPPSPAM dalam Renstra Cipta Karya berada pada kegiatan Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Sanitasi. Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa melalui peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal, 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja 3. meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengurangan luas kawasan kumuh, peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman Untuk mewujudkan 3 (tiga) strategic goals tersebut, pembangunan bidang Cipta Karya diwujudkan dengan dua pendekatan, yaitu: 1. pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas turbinwas bidang permukiman 2. pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur bidang permukiman Selama tahun 2010-2014, ketiga strategic goals tersebut diwujudkan dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang terbagi menjadi enam kegiatan yaitu: 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman dengan unit pelaksana kerja Direktorat Pengembangan Permukiman 2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara dengan unit pelaksana kerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan dengan unit pelaksana kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman


ix

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan unit pelaksana kerja Direktorat Pengembangan Air Minum 5. Pelayanan Manajemen dengan unit pelaksana kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya 6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja dengan unit pelaksana kerja Direktorat Bina Program 7. Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Sanitasi. Adapun hasil evaluasi kinerja masing-masing kegiatan tersebut pada tahun 2011 secara ringkas adalah sebagai berikut: Tabel 1 Capaian Kinerja Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011

(x Rp.1.000,-)

Sasaran Renstra Kegiatan/Output Satuan Rencana Realisasi (PK) 1 2 3 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman I. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Layanan Perkantoran Bln 12 12 Peraturan Pengembangan Permukiman Laporan Pembinaan Bidang Pengembangan Permukiman Laporan Pengawasan Bidang Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Keuangan Rencana Realisasi (PK) 5 6 13.122.124.540 12.481.656.826 4.082.248.064 3.985.565.050 53.817.785

40.945.339

NSPK

2

1

29.400.000

29.425.443

Lap

129

125

107.503.746

101.939.022

Lap

32

32

1.600.000

1.312.391

Kwsn

259

398

752.355.272

807.166.076

TB

70

65

988.750.000

763.163.048

Kwsn

102

203

395.332.718

472.943.540

Kec

237

237

525.800.000

543.477.605

Desa

2.000*)

5.862

1.227.688.543

1.224.474.010

*) Terdapat tambahan target output di luar Penetapan Kinerja sebanyak 1.987 desa (RIS PNPM) II. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan 2.459.199.349 2.786.670.374 Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Layanan Perkantoran Bln 12 12 27.513.950 25.525.495 Peraturan Penataan Bangunan NSPK 8 8 5.200.000 4.611.979 dan Lingkungan Laporan Pembinaan Pelaksanaan Lap 402 403 341.836.326 344.608.963 Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Laporan Pengawasan Pelaksanaan Lap 68 69 11.828.924 9.363.724 Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Kab/Kota 49 134 241.222.383 205.843.593 Sarana dan Prasarana Lingkungan Kwsn 232 322 327.015.950 354.855.712


x

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Kegiatan/Output

Satuan

Sasaran Renstra Rencana Realisasi (PK) 3 4

1 2 Permukiman Keswadayaan Masyarakat Kel 10.948 10.930 III. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Layanan Perkantoran Bln 12 12 NSPK 4 4 Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Lap 207 279 Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Laporan Pengawasan Pelaksanaan Lap 113 118 Penyehatan Lingkungan Permukiman Infrastruktur Air Limbah Kwsn 142 129 Infrastruktur Drainase Perkotaan Kab/Kota 54 58 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Kab/Kota 91 98 Akhir Sampah Infrastruktur Tempat Pengolah Kawasan 71 74 Sampah Terpadu/3R IV. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Layanan Perkantoran Bln 12 12 Peraturan Pengembangan Sistem NSPK 5 8 Penyediaan Air Minum Laporan Pembinaan Pelaksanaan Lap 152 175 Pengembangan SPAM Laporan Pengawasan Pelaksanaan Lap 176 214 Pengembangan Permukiman Percontohan Re-Use dan Daur Kwsn 0 0 Ulang Air Minum Penyelenggara SPAM Terfasilitasi PDAM 92 103 SPAM Regional Kwsn 0 0 SPAM di Kawasan MBR Kwsn 170 355 SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) IKK 165 178 SPAM Perdesaan Desa 1.717 1.811 SPAM Kawasan Khusus Kwsn 67 65 V. Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya Layanan Perkantoran Bln 12 12 Dokumen Administrasi dan Lap 13 13 Pengelolaan Pegawai/Ortala Laporan Administrasi Keuangan Lap 8 9 dan Akuntansi Lap 12 16 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Dokumen Sistem Akuntansi Barang Lap 12 11 Milik Negara Laporan Penyelenggaraan Habitat Lap 53 39 Prasarana dan Sarana Gedung, Unit 27 32 Kantor dan Peralatannya Layanan Publik (PNBP) Bln 12 12 Infrastruktur Tanggap Paket 25 25 Darurat/Kebutuhan Mendesak VI. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja

Keuangan Rencana Realisasi (PK) 5 6 1.504.581.816 3.016.521.004

1.841.860.908 2.304.884.791

26.236.634 2.850.000

21.792.119 2.606.108

157.728.434

141.545.233

37.841.441

31.194.595

750.588.384 1.340.472.025 651.606.066

503.270.940 977.809.788 581.323.827

49.198.020

45.342.181

3.093.801.222

3.020.996.377

32.241.829 3.000.000

30.360.552 2.957.715

83.484.586

77.541.593

107.040.613

96.581.514

-

-

215.188.057 476.313.589 980.670.508 762.671.859 432.190.181

204.100.220 565.853.837 945.528.655 716.749.157 381.323.134

211.786.064 77.089.948 8.200.000

156.989.894 66.471.623 8.538.701

6.450.006

5.961.857

7.400.000

8.609.580

13.291.019 22.173.042

9.545.700 11.498.622

30.667.530 364.519 46.150.000

19.826.351 312.643 26.224.817

228.004.156

194.564.748


xi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Kegiatan/Output 1 Layanan Perkantoran

Satuan 2 Bln Lap Lap

Sasaran Renstra Rencana Realisasi (PK) 3 4 12 12 7 7 13 13

Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Program dan Anggaran Bidang Lap 55 56 Permukiman Kerjasama Luar Negeri Bilateral Lap 6 11 dan Multilateral Evaluasi Kinerja Bidang Lap 9 9 Permukiman Data dan Informasi Bidang Lap 15 15 Permukiman V. Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Sanitasi Layanan Perkantoran Bln 12 12 Laporan Pembinaan Dukungan Lap 15 30 Penyelenggaraan SPAM Konsep NSPK NSPK 1 1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Lap 55 55 Penerapan NSPK Laporan Pendampingan Lap 13 17 Perbankan/Sumber Pembiayaan Laporan Pendampingan Lap 2 2 KPS/Promosi Investasi Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2011

Keuangan Rencana Realisasi (PK) 5 6 17.025.324 13.551.761 10.000.000

8.357.024

45.200.000

38.359.190

10.000.000

8.911.574

10.000.000

8.622.196

17.000.000

15.452.754

39.200.000

36,790,515

6.250.000

6.016.042

19.550.000

18.818.536

650.000

619.276

5.700.000

5.155.087

4.450.000

3.961.064

2.600.000

2.220.510

Dalam upaya pencapaian sasaran outcome Direktorat Jenderal Cipta Karya selama tahun 2011, dapat dikatakan bahwa output yang telah dihasilkan telah mampu menyumbangkan pencapaian outcome berupa: − 114 Kab/Kota menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman − 53 Kab/kota menerbitkan peraturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungannya − 159 Kab/kota menerbitkan peraturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase − 162 Kab/kota menerbitkan peraturan dan mereplikasi bantek pengelolaan persampahan − 34 Kab/Kota menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi Bantek air minum − 55 Kab/Kota yang menerapkan NSPK − Dukungan manajemen bidang permukiman sebanyak 88 laporan dan 1.474 pegawai − 215 laporan Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja infrastruktur bidang permukiman − Berkurangnya Kawasan kumuh perkotaan di 221 kawasan − 65 TB rusunawa terbangun − 203 kawasan Permukiman Perdesaan ditangani − 5.862 desa tertinggal ditangani − 10.930 Kel/Desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat − Terbentuknya Kawasan Pusat Pertumbuhan di 32 kawasan − Bertambahnya kawasan yang meningkat fungsinya di 322 kawasan − Meningkatnya masyarakat yang lebih berdaya sebanyak 3.718.668 jiwa − Meningkatnya cakupan pelayanan sistem Air Limbah di 129 kawasan dengan jiwa terlayani sebanyak 316.629 jiwa


xii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 − Berkurangnya luas kawasan potensi banjir di 58 Kab/Kota seluas 1.213 Ha − Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di 98 Kab/Kota dan 74 Kawasan dengan jiwa terlayani sebanyak 15.776.588 jiwa − 103 PDAM memperoleh pembinaan kemampuan − Meningkatnya cakupan pelayanan SPAM di 420 kawasan sebanyak 3.938 l/det − Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak sebanyak 25 paket Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya selama tahun 2011 adalah: 1. PERENCANAAN − Usulan total dana RPIJM TA 2011 yang terakomodasi oleh APBN DJCK TA 2011 mencapai 89,9%, namun kualitas substansi RPIJM masih belum sesuai dengan pedoman. − Sumber pendanaan RPIJM masih terfokus pada APBN dan APBD. − SPPIP yang tersusun belum dapat digunakan sebagai payung dalam penyusunan RPIJM. − Readiness criteria belum sepenuhnya dipenuhi (MOU, Lahan, DED, DDUB). 2. PEMROGRAMAN − Sistem pemrograman mulai dari Konreg, trilateral meeting, Musrenbang, sampai dengan menjadi DIPA belum konsisten. − Direktorat Sektor dan satker sektoral propinsi kurang berperan aktif dalam proses penyusunan RPIJM dan MP di daerah. − Belum ada kriteria perusahaan Sehat 3. PENGANGGARAN − Alokasi untuk gaji dan biaya langganan terlalu besar sehingga terjadi sisa anggaran. − Kurang akuratnya membuat harga satuan sehingga terjadi harga penawaran terlalu rendah sampai dengan 60 %. − Kurang akuratnya menghitung besaran sisa tender yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tambahan dan atau baru. − Kurang akuratnya perkiraan terhadap loan efektif dan penyerapannya. 4. PELAKSANAAN − Kurang tepatnya proses pemaketan sehingga mempengaruhi progres kegiatan. − Keterlambatan mulai proses tender. − Proses penetapan pemenang oleh ULP memperpanjang pelaksanaan waktu lelang. − Progres yang rendah akibat beberapa pekerjaan tidak selesai dilaksanakan. − Terdapat perubahan target pelaksanaan (pindah lokasi, perubahan output). − Masih belum terlaksananya seluruh program Diklat Teknik AB/PLP − Terlambatnya proses Kontrak KPS. − Adanya ketidaksesuaian jumlah pemaketan dan nilai laporan E-Mon dengan EProc dan realisasi lapangan. − Masih kurangnya pemahaman substansi pelaporan oleh petugas E-Mon di Prop/Kab/Kota 5. PASCA PELAKSANAAN − Masih terdapat Pemda yang tidak mengalokasikan anggaran untuk Operasional dan Pemeliharaan − Infrastruktur Cipta Karya belum termanfaatkan karena belum dipenuhinya tanggung jawab Pemda (SR, listrik, dll).


xiii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 − PIP2B yang sudah selesai pembangunannya belum dapat dioperasionalkan secara optimal karena belum ditetapkannya UPT. Terhadap kendala tersebut diatas, beberapa rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya diantaranya: 1. PERENCANAAN − Direktorat Bina Program segera menyusun peran masing-masing satgas di pusat, tingkat propinsi dan tingkat kota/kabupaten dan diharapkan pemahaman ataupun penajaman mengenai dokumen RIPJM kota /kabupaten dapat sejalan dgn tujuan dari pembangunan ke-Cipta Karya-an − Perlu dilakukan pendataan sumber-sumber pendanaan lainnya dalam pembangunan bidang ke Cipta –Karya-an selain APBN (Hibah, CSR, Swasta, dan Masyarakat). − SPPIP seharusnya sebagai payung dalam penyusunan RPIJM harus dapat merefleksikan pengembangan permukiman dan sektor. − Perlu dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap Readiness Criteria. 2. PEMROGRAMAN − Semua pihak harus konsisten dalam penyusunan program, mulai dari Konreg, trilateral meeting, Musrenbang, sampai dengan menjadi RKAKL/DIPA. − Dit. Sektor dan Satker Sektoral Propinsi perlu memberikan perhatian dalam penyusunan/review RPIJM dan MP yang diselenggarakan oleh Randal Propinsi. − Perlunya kriteria penetapan PDAM Sehat 3. PENGANGGARAN − Perlu penerapan SIM kepegawaian sebagai dasar perhitungan jumlah kebutuhan dana belanja pegawai dan kesepakatan penempatan alokasi anggaran bersangkutan. − Perlu penyusunan Standar Biaya Keluaran Ditjen Cipta Karya. − Perlunya kesiapan satker unruk mengusulkan dan menghitung sisa dana yang akan dimanfaatkan kembali. − Pengalokasian PHLN harus diperhitungkan dengan cermat. 4. PELAKSANAAN − Rencana pemaketan harus dilakukan secara cermat dari awal dengan tidak memecah paket. − Perlu untuk mempercepat proses pelelangan. − Perencanaan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan. − Perlu segera disusun program/Masterplan Diklat Teknik AB/PLP untuk masuk dalam Renstra CK. − Perlu perencanaan yang matang dalam hal KPS. − Perlu diperkuat pelaksanaan monitoring dan penetapan SK petugas E-mon yang menetapkan petugas E-Monitoring. 5. PASCA PELAKSANAAN − Perlu adanya MOU dengan Pemda untuk penanganan pasca pelaksanaan pembangunan. − Perlu dilakukan percepatan surat pernyataan mengenai serah terima kelola ataupun serah terima aset untuk infrastruktur yang sudah dibangun. − Peningkatan monitoring/evaluasi pasca pelaksanaan, agar outcome dapat tercapai. − Segera ditetapkan UPT untuk pengelolaan PIP2B.


xiv

BAB I PENDAHULUAN


BAB PENDAHULUAN I 1.1.

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Pasal 538, tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah:

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, serta bangunan gedung dan rumah negara. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta fasilitasi kegiatan strategis nasional, termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

1.2.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum pasal 540 perangkat institusi/unit kerja yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, meliputi:


I ‐ 1


1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Cipta Karya didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Bagian Kepegawaian dan Ortala, yang terdiri dari: − Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian − Sub Bagian Pengembangan Pegawai − Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana b. Bagian Keuangan, yang terdiri dari: − Sub Bagian Pembiayaan dan Perbendaharaan − Sub Bagian Verifikasi − Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yang terdiri dari: − Sub Bagian Perundang-undangan − Sub Bagian Bantuan Hukum − Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi d. Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara, yang terdiri dari: − Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga − Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I − Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. DIREKTORAT BINA PROGRAM

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, yang terdiri dari: − Seksi Rencana dan Kebijakan − Seksi Rencana Jangka Menengah b. Sub Direktorat Program dan Anggaran, yang terdiri dari: − Seksi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman − Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman c. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, yang terdiri dari: − Seksi Evaluasi Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman − Seksi Evaluasi Kinerja Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman d. Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri, yang terdiri dari − Seksi Multilateral − Seksi Bilateral e. Sub Direktorat Data dan Informasi, yang terdiri dari: − Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi − Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik f. Sub Bagian Tata Usaha

3. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Permukiman didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis, yang terdiri dari: − Seksi Perencanaan − Seksi Pemantauan dan Evaluasi


I ‐ 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 b. Sub Direktorat Pengembangan Permukiman Baru, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah I − Seksi Wilayah II c. Sub Direktorat Peningkatan Permukiman Wilayah I, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah I A − Seksi Wilayah I B d. Sub Direktorat Peningkatan Permukiman Wilayah II, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah II A − Seksi Wilayah II B e. Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, yang terdiri dari: − Seksi Pengaturan − Seksi Pembinaan Kelembagaan f. Sub Bagian Tata Usaha

4. DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis, yang terdiri dari: − Seksi Perencanaan − Seksi Pemantauan dan Evaluasi b. Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, yang terdiri dari: − Seksi Gedung Negara − Seksi Rumah Negara c. Sub Direktorat Wilayah I, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah I A − Seksi Wilayah I B d. Sub Direktorat Wilayah II, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah II A − Seksi Wilayah II B e. Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan, yang terdiri dari: − Seksi Pengaturan − Seksi Pembinaan f. Sub Bagian Tata Usaha

5. DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Air Minum didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis, yang terdiri dari: − Seksi Perencanaan − Seksi Pemantauan dan Evaluasi b. Sub Direktorat Wilayah I, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah I A − Seksi Wilayah I B c. Sub Direktorat Wilayah II, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah II A − Seksi Wilayah II B


I ‐ 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 d. Sub Direktorat Investasi, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah I − Seksi Wilayah II e. Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, yang terdiri dari: − Seksi Pengaturan − Seksi Pembinaan Kelembagaan f. Sub Bagian Tata Usaha

6. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman didukung oleh organisasi yang terdiri dari: a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis, yang terdiri dari: − Seksi Perencanaan − Seksi Pemantauan dan Evaluasi b. Sub Direktorat Air Limbah, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah I − Seksi Wilayah II c. Sub Direktorat Drainase, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah I − Seksi Wilayah II d. Sub Direktorat Persampahan, yang terdiri dari: − Seksi Wilayah I − Seksi Wilayah II e. Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, yang terdiri dari: − Seksi Pengaturan − Seksi Pembinaan Kelembagaan f. Sub Bagian Tata Usaha

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Selain unit kerja di atas, di tahun 2011 Direktorat Jenderal Cipta Karya juga dibantu oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) serta Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I dan II dengan organisasi sebagai berikut:

1. BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Bagian Umum dan Informasi − Subbag Tata Usaha − Subbag Keuangan − Subbag Informasi dan Tatalaksana b. Bidang Kajian Kebijakan dan Program c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan


I ‐ 4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 d. Bidang Analisis Keuangan, Investasi, dan Promosi e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. BALAI PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH I Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pembinaan Tehnik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Seksi Air Minum b. Seksi Sanitasi c. Subbag Tata Usaha d. Kelompok Jabatan Fungsional

3. BALAI PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH II

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Seksi Air Minum b. Seksi Sanitasi c. Subbag Tata Usaha d. Kelompok Jabatan Fungsional


I ‐ 5


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

DIREKTORAT BINA PROGRAM

SUBBAG TU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN SUBBAG TU

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SUBBAG TU

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM DAN PER-UU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM SUBBAG TU

BAGIAN UMUM DAN PBMN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP SUBBAG TU

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SUB DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS




SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

SUB DIREKTORAT INVESTASI

SUB DIREKTORAT AIR LIMBAH

SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

SUB DIREKTORAT PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL I

SUB DIREKTORAT WILAYAH I

SUB DIREKTORAT WILAYAH I

SUB DIREKTORAT DRAINASE

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

SUB DIREKTORAT PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL II

SUB DIREKTORAT WILAYAH II

SUB DIREKTORAT WILAYAH II

SUB DIREKTORAT PERSAMPAHAN

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

SUB DIREKTORAT PENGATURAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


I ‐ 6


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

KETUA

ANGGOTA Masyarakat Pelanggan

ANGGOTA

ANGGOTA Penyelenggara

ANGGOTA Profesi

KABAG TATA USAHA

SEKRETARIS

KABAG UMUM DAN INFORMASI

KABAG INFORMASI DAN TATA LAKSANA

KABAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN

KEPALA BIDANG ANALISA KEUANGAN, INVESTASI DAN PROMOSI

KELOMPOK PROFESIONAL PEJABAT FUNGSIONAL DAN TENAGA AHLI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN TENAGA AHLI BIDANG LAINNYA


I ‐ 7


STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH I / II SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

KEPALA BALAI / KEPALA SATKER

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KA. SUB. BAG. TATA USAHA

KA. UR. UMUM DAN KEUANGAN

KA. UR. KEPEGAWAIAN

KA. SIE AIR MINUM

KA. SIE SANITASI

KA. SUBSIE AIR MINUM

KA. SUBSIE SANITASI

BENDAHARA PENGELUARAN

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PEMUNGUT PNBP

BENDAHARA PENERIMAAN

PANITIA POKJA/ PENGADAAN BARANG JASA

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh 1.224 orang pegawai yang tersebar baik di pusat, daerah maupun di satker dengan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1., Tabel 1.2. dan Tabel 1.3. berikut:

No. 1. 2. 3. 4.

Tabel 1.1. Klasifikasi Golongan PNS Ditjen Cipta Karya Golongan Jumlah IV 133 orang III 1.303 orang II 772 orang I 69 orang Total 2.277 orang


I ‐ 8


No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.3.

Tabel 1.2. Klasifikasi Pendidikan PNS Ditjen Cipta Karya Pendidikan Jumlah S3 4 orang S2 197 orang S1 823 orang D III 203 orang SMA 879 orang SMP 100 orang SD 70 orang Total 2.277 orang Tabel 1.3. Persebaran PNS Ditjen Cipta Karya Unit Kerja Jumlah Sekretariat Direktorat Jenderal 99 orang Direktorat Bina Program 164 orang Direktorat PBL 167 orang Direktorat Pengembangan Permukiman 181 orang Direktorat Pengembangan PLP 159 orang Direktorat Pengembangan Air Minum 169 orang BPPSPAM 41 orang Balai Wilayah I 37 orang Balai Wilayah II 36 orang PNS Diperbantukan 1.224 orang Total 2.277 orang

LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis pembangunan bidang Cipta Karya dipengaruhi oleh tantangan dan isu-isu penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Cipta Karya selama tahun 2010-2014. Tantangan serta isu-isu tersebut meliputi:

TANTANGAN

Tantangan pembangunan sub bidang ke-Cipta Karya-an: 1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai. 2. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dalam provinsi. 3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis. 4. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas failitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.


I ‐ 9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 5. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum. 6. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum. 7. Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumahakibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya. 8. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan. 9. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas. 10. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global. 11. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman. 12. Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. 13. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan. 14. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

ISU STRATEGIS Isu strategis bidang ke-Cipta Karya-an: 1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah − Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam. − Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk nasional. − Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. 2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi − Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global. − Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasn perkotaan dengan luas mencapai sekitar 54.000 hektar. 3. Kota sebagai engine of growth − Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota atau 9% dari total jumlah daerah otonom mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. − Sementara kota-kota besar saja yang hanya berjumlah 14 kota atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah otonom mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional. 4. Desentralisasi − Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. − Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.


I ‐ 10


5. 6.

7.

8.

9.

10.

− Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar dan metropolitan. Kerusakan lingkungan hidup − Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah, dan di atas tanah kawasan perkotaan. Daya saing kota dan demokratisasi − Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata. − Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju era competitive advantages. Perubahan iklim dan bencana alam − Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir. − Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan. Modal sosial − Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial. − Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional) Dasar Hukum: − Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan − Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional − Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 363/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum Indikator Keberhasilan: Indikator Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat diukur dari 2 (dua) hal yaitu: Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan yaitu kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak dan kaum difable mempunyai kesetaraan dan keadilan di dalam kesempatan untuk mendapatkan akses, ikut terlibat dalam partisipasi, memiliki kontrol/pengawasan dan menerima manfaat hasil pembangunan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 MP3EI merupakan dokumen kerja yang berisikan arah pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakukan peraturan-peraturan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasa investasi. (Lampiran Peraturan


I ‐ 11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025). Dasar Hukum − Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 − Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.-06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025 − Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.-06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025 − Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.-06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Tim Kerja pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025 11. MDGs (Millenium Development Goals) Millenium Development Goals merupakan agenda masyarakat internasional dalam pencapaian pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan perbaikan kondisi kehidupan global yang mempunyai milestone pada tahun 2015, yang dideklarasikan oleh para pemimpin dunia pada bulan September 2000 pada Konferensi Tingkat Tinggi Millenium, dengan menetapkan 8 (delapan) butir sasaran utama yang akan dicapai pada tahun target 2015 dengan tolak ukur kondisi tahun 1990. Tujuan MDGs: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8. Membangun kemitraan global dalam pembangunan Ruang Lingkup Cipta Karya di dalam MDGs: Tujuan 7 : Memastikan kelestarian lingkungan hidup Target 10 : Penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 Target 11 : Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020


I ‐ 12

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategis

2.1.

RENCANA STRATEGIS

BAB II

Dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun Rencana Strategis yang dirancang dan digunakan sebagai acuan awal dalam menuju sasaran yang akan dicapai. Penyusunan Rencana Strategis sepenuhnya mempertimbangkan tuntutan lingkungan strategis yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Rencana Strategis yang dimaksud pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya selama lima tahun mendatang dengan mempertimbangkan factor-faktor internal dan eksternal dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam LAKIP 2011 ini, digunakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 yang telah mengalami revisi. Namun demikian pada bab evaluasi, dibahas juga pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap RENSTRA 2010-2014. Rumusan yang konstruktif dan terpadu ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kondisi yang mempengaruhi serta tantangan yang dihadapi. Untuk itu telah dirumuskan langkah-langkah perencanaan dalam bentuk Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, serta Program Ditjen. Cipta Karya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.1. VISI Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan Adapun makna dari visi tersebut adalah: − Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan. − Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.


II‐ 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 − Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya. − Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

2.1.2. MISI 1.

2.

3. 4.

5.

Meningkatkan pembangunan infarstruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan duania usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan good governance.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun kedepan meliputi: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah

SASARAN Adapun sasaran berdasarkan tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai meliputi: 1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat.


II‐ 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 3. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan. 4. Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman

2.1.4. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Kebijakan penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan tidak hanya agar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya saja tetapi juga disesuaikan dengan beberapa dokumen kebijakan dan strategi nasional seperti RPIJM Kab/Kota, Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan (KSNP-Kota), Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah permukiman (KSNP-SPALP). Kebijakan-kebijakan penyelenggaraan Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebut difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. AIR MINUM 1.

2.

3.

4. 5.

Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM) dengan melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu restrukturisasi utang pokok dan peningkatan manajemen melalui penetapan tarif yang wajar serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%). Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih professional dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, di samping mendorong pemerintah provinsi/ kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air minum. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan aktif dalam memberikan pelayanan air minum.

2. AIR LIMBAH 1.

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang dikelola BUMD maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat. 2. Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dan pemerintah. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah. 4. Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah.


II‐ 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 3. PERSAMPAHAN DAN DRAINASE 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation maupun dalam pengelolaan TPA. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam pengelolaan persampahan. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

4. BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN 1.

Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung. 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung. 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional.

PROGRAM Selama kurun waktu 2010-2014, seluruh kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dituangkan dalam satu program pelaksanaan yaitu:

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman KEGIATAN 1.

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, yang diukur dari indikator kinerja outcome: 1. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman. 2. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan. 3. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase.


II‐ 4


2. 3. 4.

5.

6. 7.

8. 9. 10. 11.

4. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum. 5. Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman 6. Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi, serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman 7. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani. Terlaksananya pembangunan rusunawa, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah rusunawa terbangun. Menurunnya kesenjangan antar wilayah, yang diukur dari indikator kinerja outcome: 1. Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani. 2. Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: 1. Jumlah desa tertinggal yang ditangani 2. Jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya. Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi, yang diukur dari indikator kinerja outcome: 1. Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah 2. Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani Berkurangnya potensi timbunan sampah, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan persampahan. Terlaksananya pembinaan kemampuan pemda/PDAM, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kabupaten/kota PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM. Tersedianya infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak.

KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan Prioritas untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman beserta output dan targetnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 adalah merupakan prioritas Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi: 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman. 2. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman.


II‐ 5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan. 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 5. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman. 6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 7. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

2.2. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Dari rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2, maka rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut:

2.2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA Pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 2 (dua) unit kerja mandiri yang merujuk pada instansi pelaksana tingkat eselon II dan balai. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang bersumber dari Renstra Ditjen Cipta Karya. Pada pelaksanaannya, RKT ini dilegalkan sebagai dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang disahkan setiap awal tahun anggaran.

1. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pada kegiatan ini, rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan di tahun 2011 berupa pencapaian output-output dan outcome sebagai berikut: 1. Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. a. Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Indikator outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman. 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target kinerja : 12 bulan 2. Output : Peraturan Pengembangan Permukiman Indikator output : Jumlah NSPK nasional bidang pengembangan permukiman Target kinerja : 33 NSPK


II‐ 6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 3. Output

:

Indikator output : Target kinerja Output

: :

Indikator output : Target kinerja

:

Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman 128 laporan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman 31 laporan

b. Outcome: Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan. Indikator outcome: Jumlah kawasan kumuh perkotaan yang ditangani. 1. Output : Infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Indikator output : Jumlah kawasan permukiman perkotaan yang ditangani Target kinerja : 248 kawasan c. Outcome: Terlaksananya pembangunan rusunawa Indikator outcome: Jumlah rusunawa terbangun. 1. Output : Rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya Indikator output : Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun beserta infrastruktur pendukungnya Target kinerja : 70 twinblock 2. Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat. a. Outcome: Menurunnya kesenjangan antar wilayah. 1. Indikator outcome: Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani Output : Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Indikator output : Jumlah kawasan yang terbangun infrastruktur permukiman perdesaan Target kinerja : 115 kawasan 2. Indikator outcome: Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk Output : Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Indikator output : Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial Target kinerja : 237 kecamatan


II‐ 7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 b. Outcome: Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan. Indikator Outcome: Jumlah desa tertinggal yang ditangani 1. Output : Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Indikator output : Jumlah desa tertinggal terbangun infrastruktur permukiman Target kinerja : 3.987 desa

2. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pada kegiatan ini, rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan di tahun 2011 berupa pencapaian output-output dan outcome sebagai berikut: 1.

Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. a. Outcome: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Indikator outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target kinerja : 12 bulan 2. Output : Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator output : Jumlah NSPK nasional bidang penataan bangunan dan lingkungan Target kinerja : 8 NSPK 3. Output : Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Indikator output : Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan Target kinerja : 402 laporan 4. Output : Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Indikator output : Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan Target kinerja : 68 laporan


II‐ 8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 b. Outcome: Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Indikator outcome: Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya 1. Output : Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Indikator output : Jumlah kabupaten/kota mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara/bersejarah Target kinerja : 49 kabupaten/kota 2. Output : Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Indikator output : Jumlah kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya Target kinerja : 232 kawasan 2. Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Outcome: Meningkatnya infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Indikator outcome: Jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat 1. Output : Keswadayaan Masyarakat Indikator output : Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/ PNPM) Target kinerja : 10.948 kelurahan/desa

3. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH, DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTAS PERSAMPAHAN Pada kegiatan ini, rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan di tahun 2011 berupa pencapaian output-output dan outcome sebagai berikut: Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan. 1. Outcome: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase


II‐ 9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 1.

Output Indikator output Target kinerja 2. Output

: : : :

Indikator output

:

Target kinerja 3. Output Indikator output Target kinerja 4. Output

: : : : :

Indikator output

:

Target kinerja

:

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah NSPK nasional bidang penyehatan lingkungan permukiman 7 NSPK Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman 198 laporan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman 99 laporan

2. Outcome: Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi a. Indikator outcome: Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah Output : Infrastruktur Air Limbah Indikator Output : Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site dan sistem off site Target kinerja : 160 kawasan b. Indikator Outcome : Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani Output : Infrastruktur Drainase Perkotaan Indikator output : Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur drainase perkotaan Target kinerja : 78 kabupaten/kota 3. Outcome: Berkurangnya potensi timbunan sampah Indikator outcome: Jumlah cakupan pelayanan persampahan a. Output : Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Indikator output : Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur stasiun antara dan tempat pemrosesan akhir sampah Target kinerja : 130 kabupaten/kota b. Output : Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Indikator output : Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R Target kinerja : 92 kawasan


II‐ 10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 4. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pada kegiatan ini, rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan di tahun 2011 berupa pencapaian output-output dan outcome sebagai berikut: Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan. a. Outcome: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Indikator outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkab produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target kinerja : 12 bulan 2. Output : Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator output : Jumlah NSPK nasional bidang air minum Target kinerja : 5 NSPK 3. Output : Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Indikator output : Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang air minum Target kinerja : 32 laporan 4. Output : Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Indikator output : Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang air minum Target kinerja : 176 laporan 5. Output : Percontohan Re-Use dan Daur Ulang Air Minum Indikator output : Jumlah aktivitas re-use dan daur ulang air minum Target kinerja : b. Outcome: Terlaksananya pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Indikator outcome: Jumlah kabupaten/kota/PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan 1. Output : Penyelenggara SPAM terfasilitasi Indikator Output : Jumlah penyelenggara SPAM yang terfasilitasi Target kinerja : 98 PDAM


II‐ 11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 c. Outcome: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Indikator outcome: Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM 1. Output : SPAM Regional Indikator output : Jumlah kawasan perbatasan yang terlayani infrastruktur air minum Target kinerja : 2. Output : SPAM di Kawasan MBR Indikator output : Jumlah kawasan MBR yang terlayani infrastruktur air minum Target kinerja : 171 kawasan 3. Output : SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) Indikator output : Jumlah IKK yang terlayani infrastruktur air minum Target kinerja : 164 IKK 4. Output : SPAM Perdesaan Indikator output : Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum Target kinerja : 1.530 desa 5. Output : SPAM Kawasan Khusus Indikator output : Jumlah kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum Target kinerja : 67 kawasan

5. DUKUNGAN PELAYANAN MANAJEMEN DAN INFRASTRUKTUR DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA Pada kegiatan ini, rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan di tahun 2011 berupa pencapaian output-output dan outcome sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman. Outcome: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Indikator outcome: Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target kinerja : 12 bulan 2. Output : Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala Indikator output : Jumlah dokumen administrasi dan pengelolaan kepegawaian/ortala Target kinerja : 12 dokumen


II‐ 12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 3. Output Indikator output Target kinerja 4. Output Indikator output Target kinerja 5. Output

: : : : : : :

Indikator output

:


: : : : :

Indikator output

:

Target kinerja 8. Output Indikator output Target kinerja

: : : :

Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi Jumlah laporan administrasi keuangan dan akuntansi 8 laporan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Perkara Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara 128 laporan Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Jumlah dokumen sistem akuntansi barang milik negara 12 dokumen Laporan Penyelenggaraan Habitat Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat 53 laporan Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai 16 unit Layanan Publik (PNBP) Jumlah layanan publik (PNBP) 12 bulan layanan

Outcome: Tersedia infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak Indikator outcome: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak 1. Output : Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak Indikator output : Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak Target kinerja : 25 paket

b. BALAI PEMBINAAN WILAYAH I

TEKNIK

AIR

MINUM

DAN

SANITASI

Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman. Outcome: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Indikator outcome: Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman


II‐ 13


Output Indikator output Target kinerja 2. Output

: : : :

Indikator output

:


: : : : :

Indikator output

:

Target kinerja 5. Output Indikator output Target kinerja

: : : :

c. BALAI PEMBINAAN WILAYAH II

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Jumlah dokumen sistem akuntansi barang milik negara 1 dokumen Laporan Penyelenggaraan Habitat Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat 18 laporan Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai 11 unit Layanan Publik (PNBP) Jumlah layanan publik (PNBP) 12 bulan layanan

TEKNIK

AIR

MINUM

DAN

SANITASI

Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman. Outcome: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Indikator outcome: Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target kinerja : 12 bulan 2. Output : Laporan Penyelenggaraan Habitat Indikator output : Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat Target kinerja : 32 laporan 3. Output : Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Indikator output : Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai Target kinerja : 7 unit 4. Output : Layanan Publik (PNBP) Indikator output : Jumlah layanan publik (PNBP) Target kinerja : 12 bulan layanan


II‐ 14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 6. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI, DAN EVALUASI KINERJA Pada kegiatan ini, rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan di tahun 2011 berupa pencapaian output-output dan outcome sebagai berikut: Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman. Outcome: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Indikator outcome: Jumlah kebijakan dan program, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target kinerja : 12 bulan 2. Output : Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Indikator output : Jumlah laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman Target kinerja : 13 laporan 3. Output : Program dan Anggaran Bidang Permukiman Indikator output : Jumlah laporan penyusunan program dan anggaran bidang permukiman Target kinerja : 55 laporan 4. Output : Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Indikator output : Jumlah laporan penyusunan kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral Target kinerja : 6 laporan 5. Output : Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Indikator output : Jumlah laporan penyusunan evaluasi kinerja bidang permukiman Target kinerja : 9 laporan 6. Output : Data dan Informasi Bidang Permukiman Indikator output : Jumlah laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman Target kinerja : 16 laporan Output : Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Indikator output : Jumlah laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman Target kinerja : 96 laporan 7. Output : Laporan Penyelenggaraan PNPM Mandiri Indikator output : Jumlah laporan penyelenggaraan PNPM Mandiri Target kinerja : -


II‐ 15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 7. DUKUNGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, DAN SANITASI Pada kegiatan ini, rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan di tahun 2011 berupa pencapaian output-output dan outcome sebagai berikut: Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan Outcome: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Indikator outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target kinerja : 12 bulan 2. Output : Peraturan Pembinaan Dukungan Penyelenggaraan SPAM Indikator output : Jumlah laporan penyelenggaraan SPAM Target kinerja : 5 laporan 3. Output : Konsep NSPK Indikator output : Jumlah konsep NSPK Target kinerja : 1 laporan 4. Output : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan NSPK Indikator output : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK Target kinerja : 55 laporan 5. Output : Laporan Pendampingan Perbankan/Sumber Pembiayaan Indikator output : Jumlah laporan kajian dan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi Target kinerja : 13 laporan 6. Output : Laporan Pendampingan KPS/Promosi Investasi Indikator output : Jumlah laporan pendampingan KPS/promosi investasi Target kinerja : 2 laporan

2.2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2010, Ditjen Cipta Karya telah menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unitunit kerja Eselon II di lingkungan Dirjen Cipta Karya secara umum. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari indikator kinerja outcome Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman adalah: 1. Jumlah rusunawa yang dibangun 2. Jumlah kawasan permukiman dan penataan bangunan yang direvitalisasi


II‐ 16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 3. 4. 5. 6.

Peningkatan jumlah pelayanan air minum Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi Jumlah pemda/PDAM yang dibina kemampuannya Jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur perdesaan/kumuh/nelayan

permukiman

Nomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman sebagai berikut: 1. Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman. 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan. 5. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 7. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan.


II‐ 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

Tahun 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Ditjen Cipta Karya Tahun 2010-2014. Pada tahun ini, pelaksanaan Renstra didukung oleh 560 Satuan Kerja termasuk kehadiran dua balai yaitu Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I (Bekasi) dan Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II (Surabaya). Selain itu, di tahun 2011 ini, Badan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) bergabung menjadi salah satu Eselon II di Ditjen Cipta Karya. Hal ini membuat pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2011 Ditjen Cipta Karya menjadi lebih kompleks dibanding tahun sebelumnya. Dalam mengukur kinerja tahun 2011, pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2011 baik untuk setiap output maupun outcome yang dihasilkan selama tahun 2011. Selain itu dilakukan juga pengukuran terhadap pencapaian kinerja 2011 dengan tahun sebelumnya. Pada bab ini juga akan dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target Renstra, efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran serta evaluasi terhadap aspek keuangan.

3.1.

PENGUKURAN KINERJA PADA TAHUN BERSANGKUTAN

Dalam mengukur pencapaian kinerja tahun 2011, terhadap program yang telah dipersiapkan, disajikan data pencapaian sasaran dari kegiatan yang direncanakan di tahun 2011; tingkat pencapaian terhadap kegiatan yang direncanakan, realisasi keuangan untuk tahun yang bersangkutan sebagaimana dapat juga dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja (lampiran 3) menggunakan data yang bersumber dari LAKIP Eselon II. Masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pada Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman, rencana kinerja tahunan diukur pada ketercapaian pencapaian output dan outcome yang direncanakan selama tahun 2011. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: OUTPUT 1. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: : : : : :

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan (100%) Rp 53.817.785.000,Rp 40.945.339.000,- (76,08%)


III - 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 2. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 5. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 6. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 7. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 8. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: Peraturan pengembangan permukiman : Jumlah NSPK nasional bidang pengembangan permukiman : 2 NSPK : 1 NSPK (50 %) : Rp 29.400.000.000,: Rp 27.773.615.000,- (94,47%) : Laporan pembinaan pengembangan permukiman : Laporan pembinaan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman : 129 laporan : 125 laporan (96,89%) : Rp 107.503.746.000,: Rp 103.590.847.000,- (96,36%) : Laporan pengawasan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman : Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman : 32 laporan : 32 laporan (100%) : Rp 1.600.000.000,: Rp 1.312.391.000 (82,02%) : Infrastruktur kawasan permukiman perkotaan : Jumlah kawasan permukiman perkotaan : 259 Kawasan : 398 kawasan (153,66%) : Rp 752.355.272.000,: Rp 807.166.076.000,- (107,28%) : Rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya : Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun beserta infrastruktur pendukungnya : 70 twinblock : 65 twinblock (92,85%) : Rp 988.750.000.000,: Rp 763.163.048.000,- (77,18%) : Infrastruktur kawasan permukiman perdesaan : Jumlah kawsan yang terbangun infrastruktur permukiman perdesaan : 102 kawasan : 203 kawasan (199%) : Rp 395.332.718.000,: Rp 473.601.957.000,- (119,80%) : Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (RISE) : Jumlah kawasan yang dilayani oleh infastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial : 237 kecamatan : 237 kecamatan (100%) : Rp 525.800.000.000,: Rp 543.477.605.000,- (103,36%)


III - 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 9. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan OUTCOME 1. Outcome

Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 2. Outcome Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Outcome Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Outcome Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 5. Outcome Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: Infrastruktur perdesaan (PPIP) : Jumlah desa tertinggal terbangun permukiman : 2.000 desa : 5.862 desa (293%) : Rp 1.227.688.543.000,: Rp 1.221.984.020.000,- (99,53%)

infrastruktur

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujdnya pembangunan permukiman : Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi Bantek Permukiman : 119 kabupaten/kota : 94 kabupaten/kota (78,99%) : Rp 104.503.746.000,: Rp 91.873.950.000,- (87,91%) : Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan : Jumlah kawasan kumuh perkotaan yang ditangani : 122 kawasan : 221 kawasan (181,14%) : Rp 458.477.122.000,: Rp 492.704.603.000,- (107,46%) : Terlaksananya pembangunan rusunawa : Jumlah rusunawa terbangun : 70 twinblock : 65 twinblock (92,85%) : Rp 988.750.000.000,: Rp 763.163.048.000,- (77,18%) : Menurunnya kesenjangan antar wilayah : Jumlah kawasan permukiman perdesaan yang ditangani : 102 kawasan : 203 kawasan (199%) : Rp 395.332.718.000,: Rp 472.943.540.000,- (119,63%) : Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang terbentuk : 32 kawasan : 32 kawasan (100%) : Rp 525.800.000.000,: Rp 543.477.605.000,- (103,36%) : Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan : Jumlah desa tertinggal yang ditangani : 2.000 desa : 5.862 desa (293%) : Rp 1.227.688.543.000,: Rp 1.221.984.020.000,- (99,53%)


III - 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 2. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pada Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, rencana kinerja tahunan diukur pada ketercapaian pencapaian output dan outcome yang direncanakan selama tahun 2011. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: OUTPUT 1. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 2. Output Indikator Output

: : : : : : : :

Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Output

: : : : :

Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Output Indikator Output

: : : : : : :

Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 5. Output Indikator Output

: : : : : :

Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: : : :

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan (100%) Rp 27.513.950.000,Rp 25.525.495.000,- (92,77%) Peraturan penataan bangunan dan lingkungan Jumlah NSPK nasional bidang penataan bangunan dan lingkungan 8 NSPK 8 NSPK (100%) Rp 5.200.000.000,Rp 4.611.979.000,- (88,69%) Laporan pembinaan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah negara Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan 402 laporan 403 laporan (100,28%) Rp 341.836.326.000,Rp 344.608.963.000,- (100,81%) Laporan pengawasan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah negara Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan 68 laporan 69 laporan (101,47%) Rp 11.828.924.000,Rp 9.363.724.000,- (79,15%) Bangunan gedung dan fasilitasnya Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara/ bersejarah 49 kabupaten/kota 134 kabupaten/kota (273,46%) Rp 241.222.383.000,Rp 205.843.593.000,- (85,33%)


III - 4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 6. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 7. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: Sarana dan prasarana lingkungan permukiman : Jumlah kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya : 232 kawasan : 322 kawasan (138,79%) : Rp 327.015.950.000,: Rp 354.855.712.000,- (108.51%) : Keswadayaan masyarakat : Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) : 10.948 kelurahan : 10.930 kelurahan (99,83%) : Rp 1.504.581.816.000,: Rp 1.841.860.908.000,- (122.41%)

OUTCOME 1. Outcome

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome : Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan Target Kinerja : 50 kabupaten/kota Pencapaian Outcome : 53 kabupaten/kota (106%) Rencana Anggaran : Rp 17.972.091.000,Realisasi Keuangan : Rp 17.313.755.000,- (96,33%) 2. Outcome : Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan dengan indikator outcome jumlah kawasan yang meningkat fungsinya Indikator Outcome : Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya Target Kinerja : 82 kawasan strategis 80 kawasan RTH 57 kawasan tradisional dan bersejarah Pencapaian Outcome : 128 kawasan strategis (156,09%) 95 kawasan RTH (118,75%) 70 kawasan tradisional dan bersejarah (122,80%) Rencana Anggaran : Rp 290.055.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 319.077.918.000,- (110%) 3. Outcome : Meningkatnya infrastruktur permukiman perdesaan/ kumuh/nelayan Indikator Outcome : Jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat Target Kinerja : 81.759.837 jiwa Pencapaian Outcome : 81.686.014 jiwa (99,90%) Rencana Anggaran : Rp 1.504.581.816.000 Realisasi Keuangan : Rp 1.841.860.908.000,- (122.41%)


III - 5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 3. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH, DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI PERSAMPAHAN Pada Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan, rencana kinerja tahunan diukur pada ketercapaian pencapaian output dan outcome yang direncanakan selama tahun 2011. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: OUTPUT 1. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 2. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Output Indikator Output

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


: : : : : :


: : : : : :

Target Kinerja

:

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan (100%) Rp 26.236.634.000,Rp 21.792.119.000,- (83,05%) Peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman 4 NSPK 4 NSPK (100%) Rp 2.850.000.000,Rp 2.606.108.000,- (91,44%) Laporan pembinaan pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman 207 laporan 279 laporan (134,78%) Rp 157.728.434.000,Rp 141.545.233.000,- (82,43%) Laporan pengawasan pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman 113 laporan 118 laporan (104,42%) Rp 37.841.441.000,Rp 31.194.595.000,- (82,43%) Infrastruktur Air Limbah Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site dan sistem on-site 142 kawasan 129 kawasan (90,48%) Rp 750.588.384.000,Rp 503.270.940.000,- (67,05%) Infrastruktur Drainase Perkotaan Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur drainase perkotaan 54 kabupaten/kota


III - 6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 7. Output Indikator Output

: : : : :


: : : : : :


: : : :

OUTCOME 1. Outcome

Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 2. Outcome Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Outcome Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Outcome Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

58 kabupaten/kota (107,4%) Rp 1.340.472.025.000,Rp 977.809.788.000,- (72,94%) Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur stasiun antara dan tempat pemrosesan akhir 91 kabupaten/kota 98 kabupaten/kota (107,69%) Rp 651.606.066.000,Rp 581.323.827.000,- (89,21%) Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R 71 kawasan 74 kawasan (104,22%) Rp 49.198.020.000,Rp 45.342.181.000,- (92,16%)

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman : Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase : 141 kabupaten/kota : 159 kabupaten/kota (112,76%) : Rp 80.559.806.000,: Rp 77.497.050.000,- (96,19%) : Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi : Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek pengelolaan persampahan : 155 kabupaten/kota : 162 kabupaten/kota (104,51%) : Rp 26.906.286.000,: Rp 23.119.385.000,- (85,92%) : Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi : Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah : 142 kawasan : 129 kawasan (90,84%) : Rp 750.588.384.000,: Rp 503.270.940.000,- (67,05%) : Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi : Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani : 26 kabupaten/kota : 58 kabupaten/kota (223,07%) : Rp 1.340.472.025.000,: Rp 977.809.788.000,- (72,94%)


III - 7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 5. Outcome Indikator Outcome Target Kinerja Pencapaian Outcome Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: : : : : :

Berkurangnya potensi timbunan sampah Jumlah cakupan pelayanan persampahan 162 kawasan 172 kawasan (106,17%) Rp 700.804.086.000,Rp 626.666.008.000,- (89,42%)

4. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, DAN PENYELENGGARAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pada Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, rencana kinerja tahunan diukur pada ketercapaian pencapaian output dan outcome yang direncanakan selama tahun 2011. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: OUTPUT 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator Output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target Kinerja : 12 bulan Pencapaian Output : 12 bulan (100%) Rencana Anggaran : Rp 32.241.829.000,Realisasi Keuangan : Rp 30.360.552.000,- (94,16%) 2. Output : Peraturan pengembangan sistem penyediaan air minum Indikator Output : Jumlah NSPK nasional bidang air minum Target Kinerja : 5 NSPK Pencapaian Output : 8 NSPK (160%) Rencana Anggaran : Rp 3.000.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 2.957.715.000,- (98,59%) 3. Output : Laporan pembinaan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum Indikator Output : Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang air minum Target Kinerja : 152 laporan Pencapaian Output : 175 laporan (115,13%) Rencana Anggaran : Rp 83.484.586.000,Realisasi Keuangan : Rp 77.541.593.000,- (92,88%) 4. Output : Laporan pengawasan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum Indikator Output : Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang air minum Target Kinerja : 176 laporan Pencapaian Output : 214 laporan (121,59%) Rencana Anggaran : Rp 107.040.613.000,Realisasi Keuangan : Rp 96.581.514.000,- (90,22%) 5. Output : Percontohan re-use dan daur ulang air minum Indikator Output : Jumlah aktivitas re-use dan daur ulang air minum Target Kinerja : 0 lokasi Pencapaian Output : 0 lokasi (0%) Rencana Anggaran : Rp 0 Realisasi Keuangan : Rp 0 (0%)


III - 8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 6. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 7. Output Indikator Output

: : : : : : : :


: : : : : :

Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 9. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 10. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 11. Output Indikator Output

: : : : : : : : : : : : : : : : : :


: : : :

Penyelenggara SPAM terfasilitasi Jumlah penyelenggara SPAM terfasilitasi 92 PDAM 103 PDAM (111,95%) Rp 215.188.057.000,Rp 204.100.220.000,- (94,84%) SPAM regional Jumlah kawasan perbatasan yang terlayani infrastruktur air minum 0 kawasan 0 kawasan (0%) Rp 0,Rp 0 (0%) SPAM di kawasan MBR Jumlah kawasan MBR yang terlayani infrastruktur air minum 170 kawasan 355 kawasan (208,82%) Rp 476.313.589.000,Rp 565.853.837.000,- (118,79%) SPAM di ibukota kecamatan (IKK) Jumlah IKK yang terlayani infrastruktur air minum 165 IKK 178 IKK (107,87%) Rp 980.670.508.000,Rp 945.528.655.000,- (96,41%) SPAM perdesaan Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum 1.717 desa 1.811 desa (105,47%) Rp 762.671.859.000,Rp 716.749.157.000,- (93,97%) SPAM kawasan khusus Jumlah kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum 67 kawasan 65 kawasan (97,01%) Rp 432.190.180.000,Rp 381.323.134.000,- (88,23%)

OUTCOME 1. Outcome

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome : Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum Target Kinerja : 30 kabupaten/kota Pencapaian Outcome : 34 kabupaten/kota (113,33 %) Rencana Anggaran : Rp 3.500.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 3.186.590.000,- (91,04%)


III - 9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 2. Outcome

: Terlaksananya pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Indikator Outcome : Jumlah kabupaten/kota/PDAM yang memperolah pembinaan kemampuan Target Kinerja : 82 PDAM Pencapaian Outcome : 87 PDAM (106,09%) Rencana Anggaran : Rp 215.188.057.000,Realisasi Keuangan : Rp 204.100.220.000,- (94,84%) 3. Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Indikator Outcome : Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM Target Kinerja : 237 kawasan Pencapaian Outcome : 420 kawasan (177,21%) Rencana Anggaran : Rp 908.503.767.000,Realisasi Keuangan : Rp 947.176.971.000,- (104,25%)

5. DUKUNGAN MANAJEMEN JENDERAL CIPTA KARYA

DAN

INFRASTRUKTUR

DIREKTORAT

Pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya, kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Cipta Karya, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I, dan Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II. Adapun rincian rencana ketercapaian output dan outcome yang direncanakan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA OUTPUT 1. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 2. Output

: : : : : : :

Indikator Output

:

Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Output

: : : : : : : : : : :

Indikator Output

:


: : : :

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan (100%) Rp 70.038.668.000,Rp 60.342.880.394,- (86,15%) Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala Jumlah dokumen administrasi dan pengelolaan kepegawaian/ortala 13 laporan 13 laporan (100%) Rp 8.200.000.000,Rp 8.538.701.625,- (104,13%) Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi Jumlah laporan administrasi keuangan dan akuntansi 8 laporan 9 laporan (112,50%) Rp 6.450.006.000,Rp 5.961.857.080,- (92,43%) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara 12 laporan 16 laporan (133,33%) Rp 7.400.000.000,Rp 8.609.579.645,- (116,34%)


III - 10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 5. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 6. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 7. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 8. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 9. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara : Jumlah dokumen sistem akuntansi barang milik negara : 11 dokumen : 10 dokumen (90,90%) : Rp 5.600.000.000,: Rp 4.603.658.200,- (82,20%) : Laporan Penyelenggaraan Habitat : Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat : 3 laporan : 4 laporan (133,33%) : Rp 4.810.994.000 : Rp 4.372.286.240,- (90,88%) : Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatan : Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai : 9 paket/unit : 8 unit (88,89%) : Rp 6.500.000.000,: Rp 4.180.036.070,- (64,30%) : Layanan Publik (PNBP) : Jumlah layanan publik (PNBP) : 12 bulan layanan : 12 bulan layanan (100%) : Rp 189.523.000,: Rp 189.130.205,- (99,79%) : Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak : Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/ kebutuhan mendesak : 25 paket : 25 paket (100%) : Rp 46.150.000.000,: Rp 26.224.817.055,- (56,83%)

OUTCOME 1. Outcome

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome : Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman Target Kinerja : 47 laporan 1.200 pegawai Pencapaian Outcome: 52 laporan (110,63%) 1.412 pegawai (117,67%), Rencana Anggaran : Rp 32.461.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 32.086.083.000,- (98,84%) 2. Outcome : Tersedia Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak Indikator Outcome : Jumlah Paket Infrastruktur Tanggap Darurat/ Kebutuhan Mendesak


III - 11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Target Kinerja

: 6 paket untuk persampahan dan drainase 13 paket untuk air minum dan air limbah 6 paket cadangan mendesak bidang Perkim Pencapaian Outcome: 6 paket untuk persampahan dan drainase (100%) 13 paket untuk air minum dan air limbah (100%) 6 paket cadangan mendesak bidang Perkim (100%) Rencana Anggaran : Rp 46.150.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 26.224.817.055,- (56,83%)

2. BALAI PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH I OUTPUT 1. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 2. Output Indikator Output

: : : : : : : :

Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Output

: : : : : : : : : : :

Indikator Output

:

Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 5. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: : : : : : : : : :

OUTCOME 1. Outcome

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan (100%) Rp 3.306.214.000,Rp 3.229.868.000,- (97,69%) Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Jumlah dokumen sistem akuntansi barang milik negara 1 dokumen 1 dokumen (100%) Rp 55.700.000,Rp 46.117.000,- (82,80%) Laporan Penyelenggaraan Habitat Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat 18 laporan 18 laporan (100%) Rp 7.691.019.000,Rp 4.942.042.000,- (64,26%) Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatan Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai 11 paket/unit 11 unit (100%) Rp 13.728.910.000,Rp 11.013.860.000,- (80,22%) Layanan Publik (PNBP) Jumlah layanan publik (PNBP) 12 bulan layanan 12 bulan layanan (100%) Rp 107.091.000,Rp 89.290.000,- (83,38%)

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/ kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman


III - 12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Indikator Outcome : Target Kinerja : Pencapaian Outcome: Rencana Anggaran : Realisasi Keuangan :

Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman 19 laporan 19 laporan (100%) Rp 7.746.719.000,Rp 4.988.159.000,- (64,39%)

3. BALAI PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH II OUTPUT 1. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 2. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Output

: : : : : : : : : : : : :

Indikator Output

:

Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: : : : : : : : : :

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan (100%) Rp 3.745.066.000,Rp 2.898.874.479,- (77,04%) Laporan Penyelenggaraan Habitat Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat 32 laporan 17 laporan (53,12%) Rp 9.671.029.000,Rp 2.184.294.366,- (22,58%) Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatan Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai 7 paket/unit 13 unit (185,71%) Rp 10.438.620.000,Rp 4.632.929.000,- (44,38%) Layanan Publik (PNBP) Jumlah layanan publik (PNBP) 12 bulan layanan 12 bulan layanan (100%) Rp 67.905.000,Rp 34.223.475,- (50,39%)

OUTCOME 1. Outcome

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/ kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome : Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman Target Kinerja : 32 laporan Pencapaian Outcome: 17 laporan (53,12%) Rencana Anggaran : Rp 9.671.029.000,Realisasi Keuangan : Rp 2.184.294.366,- (22,58%)


III - 13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 6. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN Pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman, rencana kinerja tahunan diukur pada ketercapaian pencapaian output dan outcome yang direncanakan selama tahun 2011. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: OUTPUT 1. Output : Layanan Perkantoran Indikator Output : Jumlah bulan layanan perkantoran Target Kinerja : 12 bulan 7 laporan Pencapaian Output : 12 bulan (100%) 7 laporan Rencana Anggaran : Rp 17.025.324.000,Realisasi Keuangan : Rp 13.551.761.000,- (79,59%) 2. Output : Kebijakan dan strategi bidang permukiman Indikator Output : Jumlah laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman Target Kinerja : 13 laporan Pencapaian Output : 13 laporan (100%) Rencana Anggaran : Rp 10.000.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 8.357.024.000,- (83,57%) 3. Output : Program dan anggaran bidang permukiman Indikator Output : Jumlah laporan penyusunan program dan anggaran bidang permukiman Target Kinerja : 55 laporan Pencapaian Output : 56 laporan (101,81%) Rencana Anggaran : Rp 45.200.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 38.359.190.000,- (84,86%) 4. Output : Kerjasama luar negri bilateral dan multilateral Indikator Output : Jumlah laporan penyusunan kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral Target Kinerja : 6 laporan Pencapaian Output : 11 laporan (183,33%) Rencana Anggaran : Rp 10.000.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 8.911.574.000,- (89,11%) 5. Output : Evaluasi kinerja bidang permukiman Indikator Output : Jumlah laporan penyusunan evaluasi kinerja bidang permukiman Target Kinerja : 9 laporan Pencapaian Output : 9 laporan (100%) Rencana Anggaran : Rp 10.000.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 8.622.196.000,- (86,22%) 6. Output : Data dan informasi bidang permukiman Indikator Output : Jumlah laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman Target Kinerja : 15 laporan Pencapaian Output : 15 laporan (100%) Rencana Anggaran : Rp 17.000.000.000,Realisasi Keuangan : Rp 15.452.754.000,- (90,89%)


III - 14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 7. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: Laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman : Jumlah laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman : 95 laporan : 104 laporan (109,47%) : Rp 118.778.832.000,: Rp 101.310.249.000,- (85,29%)

OUTCOME 1. Outcome

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome : Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum Target Kinerja : 200 paket Pencapaian Outcome : 215 paket (107,5%) Rencana Anggaran : Rp 212.978.832.000,Realisasi Keuangan : Rp 181.012.987.000,- (84,99%)

7. DUKUNGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, DAN SANITASI OUTPUT 1. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 2. Output

: : : : : : :

Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 3. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 4. Output Indikator Output

: : : : : : : : : : : : :


: : : :

Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan (100%) Rp 6.250.000.000,Rp 6.016.042.000,- (96,26%) Laporan pembinaan dukungan penyelenggaraan SPAM Jumlah laporan penyelenggaraan SPAM 15 laporan 30 laporan (200%) Rp 19.550.000.000,Rp 18.818.536.000,- (95,31%) Konsep NSPK Jumlah konsep NSPK 1 laporan 1 laporan (100%) Rp 650.000.000,Rp 619.276.000,- (95,27%) Laporan pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK 55 laporan 55 laporan (100%) Rp 5.700.000.000,Rp 5.155.087.000,- (96,14%)


III - 15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 5. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan 6. Output Indikator Output Target Kinerja Pencapaian Output Rencana Anggaran Realisasi Keuangan

: Laporan pendampingan perbankan/sumber pembiayaan : Jumlah laporan kajian dan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi : 13 laporan : 17 laporan (130,76%) : Rp 4.450.000.000,: Rp 3.961.064.000,- (94,31%) : Laporan pendampingan KPS : Jumlah laporan pendampingan KPS/promosi investasi : 2 laporan : 2 laporan (100%) : Rp 2.600.000.000,: Rp 2.220.510.000,- (91,66%)

OUTCOME 1. Outcome

: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome : Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK Target Kinerja : 55 laporan Pencapaian Outcome : 55 laporan (100%) Rencana Anggaran : Rp 5.361.970.000,Realisasi Keuangan : Rp 5.155.108.000,- (96,14%)

3.2. PERBANDINGAN DATA KINERJA DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pengukuran kinerja Ditjen Cipta Karya tidak hanya membandingkan antara realisasi dengan rencana tahun 2011 saja, namun juga dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2011 dengan tahun 2010. Hal ini dilakukan untuk melihat kinerja pembangunan bidang Cipta Karya secara menyeluruh. Pembandingan kinerja Ditjen Cipta Karya tidak hanya dilakukan pada aspek keuangan saja, namun juga pada aspek pencapaian target-target strategis yang telah dilaksanakan. Dalam siklus penganggaran Renstra 2010-2014, tahun 2011 merupakan tahun dengan pagu penganggaran tertinggi, yaitu sebesar kurang lebih 13 Trilyun atau kurang lebih 26% dari total penganggaran 5 (lima) tahun sebesar 50 Trilyun. Hal ini bertujuan agar pada akhir tahun 2014 pencapaian outcome pembangunan Ditjen Cipta Karya dapat lebih optimal. Dari aspek keuangan, pada tahun 2011 terjadi peningkatan pagu anggaran yang diterima Ditjen Cipta Karya jika dibandingkan dengan tahun 2010. Seperti dapat dilihat pada Grafik 3.1., anggaran Ditjen Cipta Karya tahun 2011 adalah Rp 13.122.123.599.000,(sesuai pagu Penetapan Kinerja 2011) atau meningkat 156,72% jika dibandingkan dengan anggaran Ditjen Cipta Karya di tahun 2010 sebesar Rp 8.372.544.304.000,-. Pada grafik tersebut, dengan struktur penganggaran yang sama, dapat dilihat bahwa peningkatan pagu anggaran ini dikarenakan adanya peningkatan kontribusi APBN sebesar 191,17%


III - 16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dari semula Rp 5.384.458.241.000,- menjadi Rp 10.293.694.398.000,-, sementara PHLN mengalami penurunan sebesar Rp 159.656.862.000,- (94,65%).

Sumber: LAKIP DJCK Tahun 2010 dan LAKIP Eselon II di Lingkungan DJCK Tahun 2011

Pada pertengahan tahun 2011 terdapat kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemanfaatan/optimalisasi anggaran dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) terhadap masing-masing satuan kerja yang direncanakan untuk dimanfaatkan dalam rangka mendukung program/kegiatan prioritas/mendesak. Akibatnya, terjadi perubahan pagu anggaran Ditjen Cipta Karya dari semula Rp 13.122.123.599.000,- menjadi Rp 13.525.457.826.000,-. Komposisi masing-masing anggaran per kegiatan baik pada tahun 2010 maupun tahun 2011 sebagaimana terlihat pada Grafik 3.2. menunjukkan adanya kegiatan yang mengalami kenaikan pagu dan kegiatan yang mengalami penurunan pagu dengan prosentase yang bervariasi. Secara umum, seluruh kegiatan di lingkungan Ditjen Cipta Karya mengalami kenaikan yang cukup signifikan kecuali pada kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja (Bina Program); kegiatan Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPPSPAM); Unit Kerja Mandiri (UKM) Balai Wilayah I dan UKM Balai Wilayah II. Pagu yang dibandingkan dalam grafik tersebut merupakan pagu yang terdapat dalam Penetapan Kinerja 2011.

Sumber: LAKIP DJCK Tahun 2010 dan LAKIP Es II di Lingkungan DJCK Tahun 2011


III - 17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Pada kegiatan Bina Program, terjadi penurunan pagu anggaran dikarenakan output PPIP dan output Pembinaan PNPM Mandiri sudah tidak lagi di bawah pembinaan kegiatan Bina Program. Mulai tahun 2011, output PPIP berada di bawah pembinaan Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Bangkim) sedangkan output Pembinaan PNPM Mandiri hilang dan pembinaannya diserahkan kepada masing-masing sektor yang menangani PNPM Mandiri. Sementara pada kegiatan BPPSPAM tidak diketahui perubahan pagu anggaran yang terjadi antara tahun 2010 dan 2011 dikarenakan pada tahun 2010 kegiatan ini belum masuk dalam lingkungan Ditjen Cipta Karya. Perubahan pagu anggaran yang terjadi antara tahun 2010 dan 2011 yang tidak diketahui juga terjadi pada UKM Balai Wilayah I dan UKM Balai Wilayah II karena kedua kegiatan ini baru dibentuk pada tahun 2011. Gambar 3.1. Pembangunan Jalan Lokasi

: Kawasan Kepek, Kab. Gunung Kidul, Propinsi DIY Koordinat : Lat itude 007*57.614" Longitude 110*35.599" Kegiatan : Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi DIY Sumber : http://emonitoringpu.web.id/foto_ck11.php

Gambar 3.2. Pembangunan Jembatan Lokasi : Kota Jayapura, Propinsi Papua Kegiatan : PNPM Mandiri Perkotaan Sumber : http://www.p2kp.org/bestpra cticedetil.asp?mid=297

Jika dilihat lebih rinci, sebagaimana terlihat pada Grafik 3.3., secara umum kenaikan pagu anggaran pada beberapa kegiatan disebabkan adanya kenaikan APBN. Beberapa hal yang menyebabkan kenaikan pagu anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah:  Masuknya output PPIP ke dalam kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Bangkim)  Optimalisasi anggaran dari Sisa Anggaran Lebih (SAL)


III - 18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Grafik 3.3. Komposisi Anggaran Masing-Masing Kegiatan (dalam ribuan rupiah)

Sumber : Lakip Eselon I Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011


III - 19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Dari aspek pencapaian target sasaran pada beberapa output, pencapaian kinerja tahun 2011 bervariasi jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2010. Tabel 3.1. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 dengan Tahun 2010 No

Output

Satuan

2010

2011

1 1.

2 Peraturan Pengembangan Permukiman Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Laporan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Infrastruktur Perdesaan (PPIP + RIS PNPM) Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan Laporan Pembinaan PBL dan GN Laporan Pengawasan PBL dan GN Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Keswadayaan Masyarakat (PNPM P2KP) Peraturan Pengembangan PPLP Laporan Pembinaan Pelaksanaan PPLP Laporan Pengawasan Pelaksanaan PPLP Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Peraturan Pengembangan SPAM Laporan Pembinaan Pelaksanaan SPAM Penyelenggaran SPAM Terfasilitasi Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengemb. SPAM SPAM Di Kawasan MBR SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK) SPAM Perdesaan (Reguler dan PAMSIMAS) SPAM Kawasan Khusus SPAM Regional Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala

3

4

5

% (naik/turun) 6

NSPK

1

1

(tetap)

Lap

75

125

66,67% (naik)

Lap

43

32

25,58% (turun)

Kws

242

398

64,46% (naik)

TB

40

65

37,5% (naik)

Kws

162

203

25,30% (naik)

Kec

237

237

(tetap)

Desa

3.900

5.862

50,3% (naik)

NSPK

12

8

33,33%(turun)

Lap Lap Kab/Kota

241 3 44

167,21% (naik) 2.300% (naik) 304,54% (naik)

Kws

137

403 69 134 322

Kel

10.948

10.930

99,83%(turun)

NSPK

8

4

50% (turun)

Lap

40

279

697,5% (naik)

Lap

67

118

176,11% (naik)

Kab/Kota Kab/Kota

37 22

129 58

348,64% (naik) 263,63% (naik)

Kab/kota

63

98

155,55% (naik)

Kws

59

74

125,42%(naik)

NSPK

4

8

200%(naik)

Lap

40

175

437,5%(naik)

PDAM

101

103

101,98%(naik)

Lap

98

214

218,36%(naik)

Kws IKK

59 164

355 178

601,69%(naik) 108,53%(naik)

Desa

1311

1.811

138,13%(naik)

Kws Kws

40 0

65 0

162,5%(naik) (tetap)

Lap

13

13

(tetap)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

235,03% (naik)


III - 20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Laporan Penyelenggaraan Habitat Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Infrastruktur Tanggap Darurat/ Kebutuhan Mendesak Layanan Publik (PNBP)

Lap

8

9

112,5%(naik)

Lap

9

16

177,77%(naik)

Lap

9

10

11,11%(naik)

Lap

2

39

1.950%(naik)

Unit

1

32

3.200%(naik)

Paket

12

25

208,33%(naik)

Bln Layanan

25

12

(tetap)

5

13

150%(naik)

7

56

800%(naik)

7

11

157,14% (turun)

8

9

12,5%(naik)

17

15

11,76% (turun)

17

104

611,76%(naik)

0

30

100% (naik)

0

1

100% (naik)

0

55

100% (naik)

0

17

100% (naik)

0

2

100% (naik)

Kebijakan dan Strategi Bidang Lap Permukiman 40. Program dan Anggaran Bidang Lap Permukiman 41. Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Lap Multilateral 42. Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Lap 43. Data dan Informasi Bidang Lap Permukiman 44. Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Lap Permukiman 45. Laporan Pembinaan Dukungan Lap Penyelenggaraan SPAM 46. Konsep NSPK Lap 47. Laporan Pemantauan & Evaluasi Lap Penerapan NSPK 48. Laporan Pendampingan Perbankan / Lap Sumber Pembiayaan 49. Laporan Pendampingan KPS Lap Sumber: LAKIP Es I Tahun 2010 dan LAKIP Es II Tahun 2011

Seperti terlihat pada Tabel 3.1. terjadi kenaikan/penurunan capaian target yang cukup bervariasi pada beberapa output. Selain itu, terdapat juga output yang capaian targetnya tetap. Beberapa penyebab naik/turunnya capaian target dikarenakan oleh:  Secara umum, kenaikan output yang bervariasi dikarenakan bertambahnya pagu pendanaan dibandingkan tahun sebelumnya yang menyebabkan bertambahnya target output yang tercapai  Terdapat beberapa output yang tidak ada capaian targetnya di tahun 2010 (output no 45-49). Hal ini dikarenakan output tersebut milik kegiatan Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPPSPAM) yang pada tahun 2010 belum bergabung dengan Ditjen Cipta Karya  Pada output Laporan Pengaturan Pengembangan Permukiman, pencapaian output ini di Tahun 2011 menurun jika dibandingkan Tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan cara pengukuran output dimana pada Tahun 2010 menyertakan komponen pengawasan pada satker pusat. Sedangkan pada tahun 2011, capaian output ini hanya dihitung berdasarkan output dari Satker Pengembangan Permukiman di 32 Propinsi.  Pada output Laporan Penyelenggaraan Habitat, terjadi peningkatan output yang sangat besar karena disebabkan bergabungnya sub output pembinaan teknis pada Balai Wilayah I dan Balai Wilayah II. Digabungkannya sub output ini ke dalam output Laporan Penyelenggaraan Habitat dikarenakan kedua balai tersebut belum


III - 21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 memiliki Renstra walaupun sub output tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan Hari Habitat.  Pada output Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya, besarnya pencapaian output ini di tahun 2011 disebabkan digabungkannya output yang sejenis pada Balai Wilayah I dan Balai Wilayah II dengan Seditjen.

3.3. EVALUASI KINERJA Pada sub bab ini, evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2011 dengan target tahun 2011. Target Tahun 2011 merujuk pada target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Pada umumnya, target kinerja antara RKT dan PK adalah sama, hal ini menunjukkan antara perencanaan dan penganggaran telah selaras. Sementara pada evaluasi pencapaian kinerja, hasil evaluasi pada LAKIP Eselon I ini akan cukup berbeda dengan LAKIP Eselon II dikarenakan evaluasi pada LAKIP Eselon I ini menggunakan acuan Penetapan Kinerja, sementara evaluasi pada LAKIP Eselon II pada umumnya menggunakan acuan Penetapan Kinerja yang telah direvisi.

1. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pada tahun 2011, kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman (Bangkim) didukung oleh dana sebesar Rp 4.082.248.064.000,- untuk melaksanakan 9 (Sembilan) output sebagaimana tertera pada Tabel 3.2. Adapun realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.985.565.050.000,- (97,63%) dan fisik sebesar 117,48%. Pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2011 didukung oleh Satker Direktorat Pengembangan Permukiman, Satker Penyediaan PS Agropolitan, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis, Satker Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Satker Propinsi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan (12 propinsi), dan Satker Propinsi Pengembangan Kawasan Permukiman (20 propinsi). Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman No

Output

1 2 1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan Pengembangan Permukiman 3. Laporan Pembinaan Bidang Pengembangan Permukiman 4. Laporan Pengawasan Bidang Pengembangan Permukiman 5. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan 6. Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya

Satuan

(x Rp. 1.000,-) Anggaran

Sasaran RKT

PK

Realisasi

PK 7

3 Bln

4 12

5 12

6 12

53.817.785

8 40.945.339

NSPK

1

2

1

29.400.000

27.773.615

Lap

105

129

125

107.503.746

103.590.847

Lap

33

32

32

1.600.000

1.312.391

Kwsn

80

259

398

752.355.272

807.166.076

TB

70

70

65

988.750.000

763.163.048


Realisasi

III - 22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 7. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan 8. Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) 9. Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Kwsn

102

102

203

395.332.718

473.601.957

Kec

237

237

237

525.800.000

543.477.605

Desa

2.000

2.000

5.862

TOTAL Sumber: LAKIP Direktorat Pengembangan Permukiman Tahun 2011

1.227.688.543 1.224.474.010 4.082.248.064 3.985.565.050

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan target antara RKP dengan PK. Ini berarti penganggaran telah sinkron dengan perencanaan. Sementara itu, realisasi pencapaian output kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar output telah terealisasi dengan baik, bahkan ada yang telah melebihi target. Hanya pada output Laporan Pengaturan, Laporan Pembinaan dan Rusunawa saja, pencapaian target tidak maksimal. Tidak maksimalnya pencapaian output-output tersebut dikarenakan:  Pada Output Laporan Pengaturan, tidak maksimalnya pencapaian output ini dikarenakan Rapermen bidang pengembangan permukiman yang disusun selama tahun 2011 ternyata hingga akhir tahun anggaran masih perlu banyak penyempurnaan  Pada Output Laporan Pembinaan terdapat 3 lokasi SPPIP (Kab. Gorontalo Utara, Kab. Sijunjung dan Kota Sawahlunto) dan 2 lokasi RPKPP (Kab. Gorontalo Utara, dan Kab. Takalar) tidak dapat dilaksanakan karena proses lelang yang terlambat, keterlambatan ini memicu kekhawatiran bahwa kualitas dokumen yang akan dihasilkan tidak dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.  Pada Output Rusunawa, tidak maksimalnya pencapaian output dikarenakan adanya permasalahan lahan (Kota Cirebon 2 TB) dan proses sanggah yang berlarutlarut (Kota Pekanbaru 3 TB). Pada output Infrastruktur Perdesaan (PPIP), terdapat penambahan target yang cukup signifikan melalui APBN-Perubahan TA 2011. Pada awal tahun anggaran ditetapkan target capaian PPIP adalah 3.987 desa dengan rincian 2.000 desa PPIP (sebagaimana terdapat pada PK) dan 1.987 desa RIS (Loan) dengan total alokasi anggaran Rp 1.224.474.010.000,-. Kemudian, terdapat penambahan target 2.400 desa yang merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPR disertai penambahan alokasi anggaran melalui APBN-P sebesar Rp273.996.058.000,- sehingga total target PPIP Tahun 2011 adalah 6.387 desa. Pada akhir tahun, realisasi output PPIP adalah 5.862 desa (91,82%) yang disebabkan karena:  Loan RIS baru efektif bulan November 2011 (487 desa dibatalkan)  adanya ketidaksetujuan kepala desa dengan adanya kegiatan RIS (7 desa di Kec. Kuantan Senggigi)  lokasi desa yang terlalu jauh (17 desa di Prop. Papua, 6 desa di Prop. Kepulauan Riau, 1 desa di Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, 4 desa di Kab. Pasaman Propinsi Sumatera Barat, 2 desa di Kab. Tebo Propinsi Jambi dan 1 desa di Kab. Solok Propinsi Sumatera Barat) Pada output Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan, output yang dicapai sebesar 398 kawasan merupakan kontribusi dari sub output Permukiman Kumuh dan Permukiman RSH (Grafik 3.4.).


III - 23


Sumber: LAKIP Direktorat Pengembangan Permukiman Tahun 2011

Dari Grafik 3.4. di atas dapat dilihat bahwa pencapaian sub output Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan telah melebihi rencana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2011 dengan capaian kinerja terbesar adalah pada sub output Permukiman Kumuh 181,14%. Sedangkan pada output Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan, output yang dicapai sebesar 203 kawasan merupakan kontribusi dari sub output Kawasan Perdesaan Potensial, Kawasan Rawan Bencana serta Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar (Grafik 3.5.).

Sumber: LAKIP Direktorat Pengembangan Permukiman Tahun 2011

Dari Grafik 3.5. di atas dapat dilihat bahwa pencapaian sub output Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan telah melebihi rencana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2011 dengan capaian kinerja terbesar adalah pada sub output Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial sebesar 215,71%. Sementara, dari sisi realisasi keuangan per output sesuai Tabel 3.2., dapat dilihat bahwa ada beberapa output yang realisasinya lebih besar dibandingkan pagu anggarannya. Output-output tersebut adalah Peraturan Pengembangan Permukiman, Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan, Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan serta Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE). Adapun penyebab lebih besarnya realisasi keuangan dibandingkan pagu anggaran pada output-output tersebut adalah selain dikarenakan adanya APBN-P juga dikarenakan adanya kebijakan


III - 24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 pemanfaatan/optimalisasi Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk membiayai kegiatan dengan prioritas mendesak. Secara umum, walaupun pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai rencana, namun dalam pelaksanannya masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah:  Lemahnya persiapan pelaksanaan antara lain identifikasi dan penetapan lokasi yang menyebabkan terjadinya perubahan maupun penambahan lokasi sasaran pada pertengahan tahun berjalan  Penganggaran dari sumber PHLN yang terlalu optimis namun pada akhirnya harus dibatalkan karena loan belum efektif  Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkait tidak terpenuhinya readiness criteria seperti kesiapan lahan  Ketidaksesuaian pemrograman yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan kesiapan dan persetujuan masyarakat menghambat pelaksanaan beberapa pekerjaan

2. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pada tahun 2011, kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara (PBL) didukung dana sejumlah Rp 2.459.199.349.000,- untuk melaksanakan tujuh output sebagaimana terdapat pada Tabel 3.3. Adapun realisasi keuangan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 2.786.670.374.000,- atau 113,31% dari pagu awal dan fisik 130,54%. Pelaksanaan kegiatan ini tahun 2011 didukung oleh Satker Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker Pengembangan PBL Strategis, Satker Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Satker Rehab/Rekon Rumah Pasca Gempa Bumi DIY dan Jateng, dan Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan (33 Propinsi). Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara (PBL) No

Output

1 2 1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan 3. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara 4. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

Satuan

(x Rp. 1.000,-) Anggaran

Sasaran RKT

PK Realisasi

PK

Realisasi

3 Bln

4 12

5 12

6 12

7 27.513.950

8 25.525.495

NSPK

8

8

8

5.200.000

4.611.979

Lap

402

402

403

341.836.326

344.608.963

Lap

68

68

69

11.828.924

9.363.724


III - 25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 5. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya 6. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman 7. Keswadayaan Masyarakat

Kab/Kota Kws Kel/Desa

115 232

49 232

10.948 10.948

134 322

241.222.383 327.015.950

205.843.593 354.855.712

10,930

1.504.581.816

1.841.860.908

TOTAL Sumber: LAKIP Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2011

2.459.199.349 2.786.670.374

Secara umum, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target antara RKT dan PK tidak berbeda, kecuali pada output Bangunan Gedung dan Fasilitasnya. Pada output ini, terjadi perbedaan target dikarenakan proses perhitungan yang berbeda. Pencapaian output kegiatan ini di tahun 2011 umumnya telah melebihi target kecuali pada output Bangunan Gedung dan Fasilitasnya serta Keswadayaan Masyarakat, hal ini dikarenakan:  Proses perhitungan yang berbeda pada PK pada output Bangunan Gedung dan Fasilitasnya  Berubahnya status administrasi 18 lokasi kelurahan sasaran PNPM Mandiri Perkotaan. Pada mulanya 18 lokasi ini merupakan bagian dari kecamatan perkotaan, namun di tahun 2011, lokasi-lokasi tersebut berubah menjadi bagian dari kecamatan perdesaan yang mendapat penanganan program yang berbeda. Dari sisi realisasi keuangan per output, pada umumnya realisasi berkisar antara 79,16% hingga 122,42%. Terdapat output yang realisasi keuangannya lebih besar dibandingkan pagu anggarannya, yaitu pada output Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Keswadayaan Masyarakat. Seperti halnya dengan kegiatan lain, realisasi keuangan per output yang lebih besar dibandingkan pagu anggarannya disebabkan adanya penambahan Loan untuk JRF dan P2KP. Sedangkan, untuk output Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman, pencapaian output ini didukung oleh pencapaian komponen-komponen sebagai berikut:

Sumber: LAKIP Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2011

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pencapaian Output Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman didominasi oleh pencapaian sub output Dukungan Prasarana dan Sarana Penataan dan Revitalisasi Kawasan dengan pencapaian 182,85%. Walaupun sebagian besar pencapaian output telah melebihi target, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, antara lain:


III - 26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 a. Perencanaan  Adanya keterlambatan pembentukan ULP dan Pokja  Pemerintah kabupaten/kota kurang peduli pada kegiatan yang diusulkan sendiri  Konsultan kurang memahami substansi pekerjaan  Kualitas hasil perencanaan kurang optimal  DED dari kabupaten/kota kualitasnya kurang memadai b. Pelaksanaan  Kualitas mitra kerja kurang memadai  Selama konstruksi lokasi pekerjaan digunakan oleh pemda setempat untuk berbagai kegiatan  Pekerjaan fisik terlambat karena faktor bencana alam  Penggantian pejabat kasatker  Pengambilan uang muka dan termin terlambat  Kondisi geografis/alam, keterbatasan transportasi dan jarak  Proses administrasi penagihan di KPPN dan/atau WB/IDB memerlukan waktu. Khusus untuk output Keswadayaan Masyarakat, permasalahan yang umum terjadi adalah:  Keterlambatan proses penerbitan SK Satker PIP Kab/Kota dan SK Satker PBL Provinsi (pada bulan Maret)  Seringnya terjadi perubahan susunan Pejabat Inti Satker PIP Kab/Kota dikarenakan mutasi dan pensiun (sekitar 30% Kab/Kota) sehingga harus revisi SK  Kurangnya komitmen pemda dalam penyediaan DDUB (sekitar 40% Kab/Kota)  Masih belum efektifnya mekanisme dan hirarki pengendalian dari pusat dan propinsi ke Kab/Kota  Keterlambatan efektifitas pinjaman luar negeri

3. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH, DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI PERSAMPAHAN Pada tahun 2011, Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiyaan dan Pola Investasi Persampahan dilaksanakan oleh 35 satuan kerja (satker) yang terdiri dari Satker Pusat Direktorat Pengembangan PLP, Satker Pusat Pengembangan PLP Strategis, dan Satker Propinsi Pengembangan PLP (33 Propinsi) dengan pencapaian keuangan sebesar Rp 2.304.884.791.000,- (76,40%) dan fisik sebesar 106,16%. Pencapaian keuangan yang tidak maksimal ini dikarenakan selain belum efektifnya loan (JUFMP), juga dikarenakan adanya dana yang diblokir serta masih adanya kegiatan yang batal dilaksanakan (gagal lelang). Adapun untuk pencapaian fisik, walaupun telah melebihi 100%, namun masih terdapat output yang pencapaiannya tidak maksimal yaitu pada output Infrastruktur Air Limbah dikarenakan Loan USRI yang baru efektif tanggal 15 November 2011 dan belum siapnya perencanaan maupun lamanya proses persetujuan pelelangan oleh Lender (MSMHP dan WASAP-D). Untuk lebih detil mengenai pencapaian kinerja per output dapat dilihat pada tabel berikut:


III - 27


No

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase), serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan (x Rp. 1.000,-) Sasaran Anggaran Output Satuan RKT PK Realisasi PK Realisasi

1 2 3 4 1. Layanan Perkantoran Bln 12 2. Peraturan Pengembangan NSPK 8 Penyehatan Lingkungan Permukiman 3. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Lap 76 Penyehatan Lingkungan Permukiman 4. Laporan Pengawasan Lap 62 Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman 5. Infrastruktur Air Limbah Kwsn 38 6. Infrastruktur Drainase Perkotaan Kab/Kota 26 7. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Kab/Kota 55 Akhir Sampah 8. Infrastruktur Tempat Pengolah Kawasan 49 Sampah Terpadu/3R TOTAL Sumber: LAKIP Direktorat Pengembangan PLP Tahun 2011

12 4

5 12 4

6 26.236.634 2.850.000

7 21.792.119 2.606.108

207

279

157.728.434

141.545.233

113

118

37.841.441

31.194.595

142 54 91

129 58 98

71

74

750.588.384 503.270.940 1.340.472.025 977.809.788 651.606.066 581.323.827 49.198.020

45.342.181

3.016.521.004 2.304.884.791

Sementara itu, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa antara RKT dan PK tidak memiliki target output yang sama. Target output pada RKT lebih rendah dibandingkan pada PK kecuali untuk output Peraturan. Hal ini disebabkan beberapa NSPK yang digabung menjadi satu saat penyusunan PK. Secara umum, pencapaian masing-masing output adalah antara 90% hingga 134%. Pencapaian terbesar dicapai oleh output Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman, sedangkan pencapaian kinerja output terendah ada pada output Infrastruktur Air Limbah. Adapun pencapaian keuangan per output menunjukkan bahwa kinerja keuangan per output rata-rata berkisar antara 67,05% hingga 92,16%. Progres keuangan terendah adalah pada output Infrastruktur Air Limbah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:  Adanya ketidaksiapan lahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan  Adanya gagal lokasi akibat penolakan oleh masyarakat meskipun sudah disetujui oleh pemda, seperti Pembangunan TPA Regional Pariaman  Adanya lelang ulang (retender) seperti pada paket multiyears MSMHP di Prop. Sumatera Utara dan Pembangunan Stasiun Pompa Pasar Ikan dan Hailai Marina Ancol  Adanya gagal lelang untuk beberapa paket kegiatan, seperti pengadaan alat berat, alat pemadat sampah dan bantek kelembagaan 3R di Prop. Sumatera Utara, DED Peningkatan IPLT Kota Metro, Kota Bumi, Pringsewu, dan Kota Kalianda di Prop. Lampung, Masterplan dan DED Drainase Kab. Kudus di Prop. Jawa Tengah, Pendampingan Optimalisasi 3R di Kota Gorontalo, dan Supervisi TPA Sampah Kota Parigi di Prop. Sulawesi Tengah


III - 28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011  DED dan pelaksanaan kegiatan fisik dalam satu tahun anggaran untuk beberapa kegiatan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 3R dan pembangunan prasarana air limbah mendukung RSH  Perlunya proses pemberdayaan masyarakat dan pelatihan tenaga fasilitator lapangan, mandor, tukang dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pada kegiatan pembangunan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (Sanimas) yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan  Belum siapnya DED khususnya yang disiapkan oleh kab/kota untuk pekerjaan peningkatan kinerja TPA Sampah  Keterlambatan proses revisi DIPA Kementerian Keuangan  Beberapa kegiatan, khususnya PHLN tidak dapat dilaksanakan di 2011 akibat belum efektifnya loan (JUFMP), belum siapnya perencanaan maupun lamanya proses persetujuan pelelangan oleh lender (MSMHP dan WASAP-D)  Kontraktor tidak dapat menyediakan jaminan pelaksanaan (Alat Berat – Prop. NTT)  Belum direalisasikannya janji pemerintah kab/kota untuk menganggarkan dana operasional sarana yang dibangun dan memperkuat unit pengolahan Walaupun demikian, dari pelaksanaan Tahun 2011, dapat pula diidentifikasikan factorfaktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Faktor-faktor tersebut adalah:  Terbitnya DIPA sesuai jadwal yaitu pada awal Januari 2012  Adanya criteria penanganan yang jelas untuk masing-masing kegiatan seperti yang tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)  Adanya beberapa produk pengaturan yang memayungi dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan  Adanya kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan bersama, seperti tertuang dalam dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota

4. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, DAN PENYELENGGARAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pada tahun 2011, kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didukung oleh pendanaan sebesar Rp 3.093.801.222.000,- Dalam perjalanannya, terjadi perubahan pagu sehingga menjadi Rp 3.124.841.118,-, hal ini disebabkan adanya APBN-P berupa Pemanfaatan Sisa Lelang yang sebagian besar diarahkan pada penambahan pagu Output SPAM di Kawasan MBR Sub-Output Optimalisasi IKK untuk MBR. Dengan didukung oleh Satker Direktorat Pengembangan Air Minum, Satker Pengembangan SPAM Strategis , Satker Pembinaan PAMSIMAS, Satker PKPAM Provinsi Wilayah I, Satker PKPAM Provinsi Wilayah II, Satker PIP Kab/Kota dan Satker OBA Jawa Timur, realisasi keuangan kegiatan ini adalah 97,67% dan fisik 102,53%.


III - 29


No

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (x Rp. 1.000,-) Sasaran Anggaran Output Satuan RKT PK Realisasi PK Realisasi

1 2 1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 4. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 5. Percontohan Re-Use dan Daur Ulang Air Minum 6. Penyelenggara SPAM Terfasilitasi 7. SPAM Regional 8. SPAM di Kawasan MBR 9. SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) 10. SPAM Perdesaan 11. SPAM Kawasan Khusus TOTAL Sumber: LAKIP Direktorat PAM Tahun 2011

3 Bln NSPK

5 12 5

6 12 8

7 32.241.829 3.000.000

8 30.360.552 2.957.715

Lap

30 152

175

83.484.586

77.541.593

Lap

166 176

214

107.040.613

96.581.514

0

-

-

103 0 355 178 1.811 65

215.188.057 476.313.589 980.670.508 762.671.859 432.190.181 3.093.801.222

204.100.220 565.853.837 945.528.655 716.749.157 381.323.134 3.020.996.377

Kwsn

4 12 4

0

0

PDAM 35 92 Kwsn 0 0 Kwsn 90 170 IKK 154 165 Desa 1.165 1.717 Kwsn 20 67

Dari Tabel 3.5. di atas dapat dilihat bahwa antara RKT dan PK terdapat perbedaan target output, dimana target output RKT lebih rendah dibandingkan target output PK. Hal ini memungkinkan terjadi, mengingat RKT merupakan penjabaran dari Renstra 2010-2014 yang disusun di akhir Tahun 2010. Secara umum, pencapaian kinerja output kegiatan ini adalah antara 0% - 208%. Output yang capaian kinerjanya 0% adalah Percontohan Re-Use dan Daur Ulang Air Minum dan SPAM Regional. Hal ini memang dikarenakan kedua output tersebut belum dapat dilaksanakan di tahun 2011. Sementara untuk output SPAM Kawasan Khusus, progres output fisik yang tidak maksimal (97,01%) dikarenakan adanya perubahan kebijakan untuk memprioritaskan SPAM IKK di kawasan MBR. Adapun output SPAM MBR, capaian kinerjanya merupakan capaian kinerja output tertinggi yaitu 208%, yang disebabkan oleh adanya optimalisasi SAL yang utamanya diperuntukkan untuk IKK di daerah MBR. Terhadap capaian kinerja keuangan per output sebagaimana dapat terlihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa progres kinerja keuangan terendah adalah pada output Percontohan Re-Use dan Daur Ulang Air Minum dan SPAM Regional serta output SPAM Kawasan Khusus. Sementara pada output SPAM MBR, capaian kinerja keuangan outputnya telah melebihi pagu anggaran. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan optimalisasi SAL yang digunakan untuk mendukung IKK didaerah MBR. Permasalahan yang terjadi di tahun 2011 adalah sebagai berikut:  Kualitas dokumen perencanaan (DED) belum memenuhi kualitas untuk dijadikan dokumen lelang (hampir seluruh lokasi, khususnya SPAM IKK)  Pemaketan IPA dan jaringan distribusi utama (JDU) digabung  Sisa lelang di atas 10% (11 propinsi, besaran sisa lelang sebesar Rp 141,77 M (5% dari pagu Direktorat PAM). Total sisa lelang Dit. PAM sebesar Rp 212,37 M (7% dari total pagu Direktorat PAM)


III - 30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011  Lahan tidak siap pada saat pelaksanaan konstruksi (17 lokasi total Rp 85,9,8 M di Prop. Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan NTT)  Adanya hambatan dari masyarakat setempat pada saat pelaksanaan konstruksi (9 lokasi total Rp 102,8 M di Prop. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)  Kesulitan supply material/peralatan akibat lokasi kegiatan jauh dan hambatan cuaca (6 lokasi total Rp 12,6 M di Prop. Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Maluku)  Kapasitas konsultan dan SDM bidang air minum di tingkat provinsi terbatas  Realisasi DDUB untuk jaringan distribusi tidak dilaksanakan pada tahun yang sama (Wilayah I +49,7%, Wilayah II +27,9%)  Kesulitan pelaporan paket SKPA oleh Satker PKPAM Propinsi penerima SKPA melalui aplikasi e-monitoring

5. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Pencapaian kinerja Ditjen Cipta Karya untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan gabungan dari capaian kinerja satu unit kerja Eselon II (Seditjen) dan dua Unit Kerja Mandiri (Balai Wilayah I dan Balai Wilayah II). Kedua balai ini baru dibentuk di tahun 2011 sehingga belum memiliki struktur perencanaan kinerja yang spesifik. Karenanya dalam Perencanaan Strategis Ditjen Cipta Karya, kedua balai ini mengikuti nomenklatur dari Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Berikut pencapaian kinerja dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya.

a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Pada tahun 2011, kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya (Seditjen) didukung oleh pendanaan sebesar Rp 155.339.191.000,-. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 79,20% dan fisik 102,53%. Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya (Seditjen) (x Rp 1.000,-) Sasaran Anggaran No Output Satuan RKT PK Realisasi PK Realisasi 1 1. 2. 3. 4. 5.

2 Layanan Perkantoran Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

3 Bln Lap

4 12 13

5 12 13

6 12 13

7 70.038.668 8.200.000

8 60.342.881 8.538.701

Lap

10

8

9

6.450.006

5.961.857

Lap

15

12

16

7.400.000

8.609.580

Lap

14

11

10

5.600.000

4.603.658


III - 31


Laporan Penyelenggaraan Habitat 7. Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya 8. Layanan Publik (PNBP) 9. Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak TOTAL Sumber: LAKIP Seditjen Tahun 2011

Lap

6

3

4

4.810.994

4.372.286

Unit

9

9

8

6.500.000

4.180.036

Bln Paket

12 25

12 25

12 25

189.523 46.150.000

189.130 26.224.817

155.339.191 123.022.946

Berdasarkan Tabel 3.6. di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan target kinerja antara RKT dengan PK pada output Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi, Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara, Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara serta Laporan Penyelenggaraan Habitat. Perbedaan target ini dikarenakan output-output tersebut merupakan gabungan dari output yang dihasilkan oleh Seditjen, Balai Wilayah I dan Balai Wilayah II. Namun dalam pelaporan RKT, output-output tersebut masih menjadi 1 (satu) laporan dengan RKT Seditjen. Secara umum, pencapaian kinerja output kegiatan ini adalah antara 88,89 % - 133,33%. Output yang capaian kinerjanya tidak maksimal adalah output Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara serta Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatanannya. Hal ini dikarenakan adanya revisi anggaran yang disertai revisi output, menyebabkan progresnya tidak maksimal jika dibandingkan dengan PK walaupun secara pelaksanaannya telah selesai 100%, sedangkan output yang capaian kinerjanya di atas 100%, disebabkan adanya optimalisasi SAL. Terhadap capaian kinerja keuangan per output sebagaimana dapat terlihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa progres kinerja keuangan terendah adalah pada output Infrastruktur Tanggap Darurat (56,83%), yang disebabkan oleh adanya dana blokir terhadap cadangan darurat. Sementara progres kinerja keuangan tertinggi adalah pada output Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara (116,35%) dikarenakan adanya optimalisasi SAL.

b. BALAI TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH I

Pada tahun 2011, kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I didukung oleh pendanaan sebesar Rp 24.888.934.000,-. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 77,63% dan fisik 100%. Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya (Balai Wilayah I) (x Rp 1.000,-) Sasaran Anggaran No Output Satuan RKT PK Realisasi PK Realisasi 1 2 1. Layanan Perkantoran 2. Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 3. Laporan Penyelenggaraan Habitat

3 Bln Lap

4 12 14

Lap

6

12 1

5 12 1

6 3.306.214 55.700

7 3.229.868 46.117

18

18

7.691.019

4.942.042


III - 32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 4. Prasarana dan Sarana Gedung, Unit Kantor dan Peralatannya 5. Layanan Publik (PNBP) Bln TOTAL Sumber: LAKIP UKM Balai Wilayah I Tahun 2011

9

11

11

13.728.910

11.013.386

12

12

12

107.091 24.888.934

89.290 19.320.703

Berdasarkan Tabel 3.7. di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan target kinerja antara RKT dengan PK pada output Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, Laporan Penyelenggaraan Habitat, serta Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya. Perbedaan target ini dikarenakan output-output tersebut merupakan gabungan dari output yang dihasilkan oleh Seditjen, Balai Wilayah I dan Balai Wilayah II. Namun dalam pelaporan RKT, output-output tersebut masih menjadi 1 (satu) laporan dengan RKT Seditjen. Terhadap capaian kinerja keuangan per output sebagaimana dapat terlihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa progress kinerja keuangan terendah adalah pada output Laporan Penyelenggaraan Habitat (64,26%). Sementara progress kinerja keuangan tertinggi adalah pada output Layanan Perkantoran (97,69%).

c. BALAI TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI WILAYAH II Pada tahun 2011, kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilaksanakan oleh Balai Tehnik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II didukung oleh pendanaan sebesar Rp23.922.620.000,-. Namun dalam perjalanan, pagu anggaran Balai Wilayah II ini mengalami revisi menjadi Rp13.213.329.000,-. Realisasi kegiatan ini adalah 40,63% (keuangan) dan 109,71% fisik. Namun jika dibandingkan dengan pagu revisi, maka realisasi keuangan kegiatan ini adalah 73,79%. Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya (Balai Wilayah II) (x Rp 1.000,-) Sasaran Anggaran No Output Satuan RKT PK Realisasi PK Realisasi 1 1 2

2 3 Layanan Perkantoran Bln Laporan Penyelenggaraan Lap Habitat 3 Prasarana dan Sarana Gedung, Unit Kantor dan Peralatannya 4 Layanan Publik (PNBP) Bln TOTAL Sumber: LAKIP UKM Balai Wilayah II Tahun 2011

4 12 6

12 32

5 12 17

6 3.745.066 9.671.029

7 2.898.874 2.184.294

9

7

13

10.438.620

4.632.929

12

12

12

67.905 23.922.620

34.223 9.750.321

Berdasarkan Tabel 3.8. di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan target kinerja antara RKT dengan PK pada output Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, Laporan Penyelenggaraan Habitat, serta Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya. Perbedaan target ini dikarenakan output-output tersebut merupakan gabungan dari output yang dihasilkan oleh Seditjen, Balai Wilayah I dan Balai Wilayah II. Namun dalam pelaporan RKT, output-output tersebut masih menjadi satu laporan dengan RKT Seditjen.


III - 33

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Terhadap capaian kinerja keuangan per output sebagaimana dapat terlihat dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa progress kinerja keuangan terendah adalah pada output Laporan Penyelenggaraan Habitat (22,58%) yang disebabkan selain menggunakan acuan pagu awal Penetapan Kinerja juga disebabkan karena tidak maksimalnya peserta dari PDAM dan Pemda yang mengikuti bimbingan teknis di balai. Sementara progress kinerja keuangan tertinggi adalah pada output Layanan Perkantoran (77,40%).

6. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN Pada tahun 2011, kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman didukung oleh pendanaan sebesar Rp 228.004.156.000,-. Dengan didukung oleh Satker Direktorat Bina Program, Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Pusat, Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Propinsi (32 propinsi), Satker Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan, dan Satker Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan, realisasi keuangan kegiatan ini adalah 85,33% dan fisik 111,82%. Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman (x Rp. 1.000,-)

No

Output

1 2 1. Layanan Perkantoran

Sat 3 Bln Lap Lap

Sasaran

Anggaran

RKT

PK

Realisasi

4 12 7 13

12 7 13

5 12 7 13

6 17.025.324

7 13.551.761

10.000.000

8.357.024

55

56

45.200.000

38.359.190

6

11

10.000.000

8.911.574

9 15

9 15

10.000.000 17.000.000

8.622.196 15.452.754

95

104

118.778.832

101.310.249

-

-

-

-

228.004.156

194.564.748

2. Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman 3. Program dan Anggaran Lap 55 Bidang Permukiman 4. Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Lap 6 Multilateral 5. Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Lap 9 6. Data dan Informasi Lap 15 Bidang Permukiman 7. Laporan Perencanaan dan Lap 95 Pengendalian Program Bidang Permukiman 8. Laporan Penyelenggaraan Lap PNPM Mandiri TOTAL Sumber : LAKIP Direktorat Bina Program Tahun 2011

PK

Realisasi

Sementara itu, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa antara RKT dan PK memiliki target kinerja output yang sama, hal ini menunjukkan bahwa antara perencanaan dan penganggaran kegiatan ini telah selaras. Secara umum, pencapaian masing-masing output adalah antara 100% hingga 183,33% dengan pencapaian terbesar


III - 34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dicapai oleh output Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral. Adapun pencapaian keuangan per output menunjukkan bahwa kinerja keuangan per output rata-rata berkisar antara 79,60% hingga 90,90%. Progress keuangan terendah adalah pada output Layanan Perkantoran, yang disebabkan tidak terealisasinya beberapa komponen pembayaran gaji, dikarenakan sudah dilaksanakan oleh Seditjen. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:  Seringkali permasalahan terdeteksi pada akhir tahun sehingga sangat sulit untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Untuk tahun mendatang diharapkan adanya pelaporan setiap 3 bulan (Program Kinerja 3 Bulanan) sehingga permasalahan dapat terdeteksi sejak awal.  Dalam mengukur tingkat keberhasilan sebuah program/kegiatan kita masih berorientasi progres penyerapan anggaran. Pada tahun mendatang diharapkan lebih berorientasi pada hasil dan manfaat terhadap masyarakat (outcome), yaitu dengan dana yang terbatas dapat memberikan dampak yang besar.  Peran satker perencanaan dan pengendalian (randal) saat ini hanya dipandang sebagai satker semata. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan personal untuk meningkatkan peran Randal. Untuk tahun-tahun mendatang kita semakin dituntut dapat menghasilkan kualitas perencanaan program dan pengendalian yang semakin baik dan randal punya peran penting untuk melakukan hal tersebut karena Randal merupakan jembatan penghubung antar Pemerintah dengan pemerintah daerah.  Anggaran yang bersumber dari PHLN harus segera ditekan agar semakin kecil, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat semakin mandiri dan tidak terbebani bunga.  Pendanaan melalui CSR agar semakin ditingkatkan karena masyarakat sangat tertarik dengan program keciptakaryaan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan usulan RPIJM.  Kegiatan dengan dana yang berasal dari Loan seperti PAMSIMAS, PNPM dan RISE harus benar-benar dikawal pelaksanaannya.  Selama ini kegiatan-kegiatan di dalam dokumen RPIJM sumber pendanaannya hanya berorientasi pada rupiah murni (APBN). Untuk tahun mendatang diharapkan berbagai alternatif sumber pendanaan infrastruktur Cipta Karya seperti (CSR, Hibah, dll) harus sudah dapat digali dan semakin terefleksi di dalam RPIJM.

7. DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, SANITASI DAN PERSAMPAHAN Pada tahun 2011, kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum (BPPSPAM) dengan dukungan dana sebesar Rp 39.200.000.000,-. Dalam pelaksanaannya, pagu dana ini berkurang menjadi Rp 38.628.745.000,- karena adanya blokir. Adapun realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 36.404.801.000,- (98,51%), dan fisik adalah 98,27%. Lebih detail mengenai pencapaian kinerja kegiatan Dukungan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.10.


III - 35


No

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Ditjen Cipta Karya Kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Tahun 2011 (x Rp. 1.000) Sasaran Anggaran Output Satuan RKT PK Realisasi PK Realisasi

1 2 1. Layanan Perkantoran 2. Laporan Pembinaan Dukungan Penyelenggaraan SPAM 3. Konsep NSPK 4. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan NSPK 5. Laporan Pendampingan Perbankan/Sumber Pembiayaan 6. Laporan Pendampingan KPS/Promosi Investasi TOTAL Sumber: LAKIP BPPSPAM Tahun 2011

3 Bln

4 12

5 12

6 12

7 6.250.000

8 6.016.042

Lap

15

15

30

19.550.000

18.818.536

NSPK

1

1

1

650.000

619.276

Lap

55

55

55

5.700.000

5.155.087

Lap

13

13

17

4.450.000

3.961.064

Lap

2

2

2

2.600.000

2.220.510

39.200.000

36,790,515

Seperti yang tertera pada Tabel 3.10. di atas, secara umum sasaran antara RKT dan PK adalah sama, hal ini mengindikasikan bahwa penganggaran kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di tahun 2011 telah selaras dengan rencana strategisnya. Adapun realisasi dari masing-masing output menunjukkan bahwa target output telah tercapai dengan baik, khusus untuk output Laporan Pembinaan Dukungan Penyelenggaraan SPAM dan Laporan Pendampingan Perbankkan, realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan. Sementara, untuk realisasi keuangan per output, tabel diatas menunjukkan bahwa pada umumnya realisasi keuangan per output adalah sama yaitu berkisar antara 91% – 96%. Selain melaksanakan kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Ditjen Cipta Karya, BPPSPAM juga melaksanakan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan SPAM sebagai bagian dari Permen PU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 58 Ayat (6) yang berbunyi: “Pemerintah melalui BPPSPAM melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Berdasarkan Permen ini, maka BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap PDAM. Berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja yaitu aspek keuangan, aspek operasional, aspek pelayanan dan aspek sumber daya, kinerja PDAM dikelompokkan dapat menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit. Di tahun 2011 BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 352 PDAM dengan status 141 PDAM Sehat (40%), 122 PDAM Kurang Sehat (35%) dan 89 PDAM Sakit (25%) – status data per 1 Desember 2011. Walaupun capaian kinerja telah sesuai dengan target, namun dalam pelaksanaannya sehari-hari, masih dijumpai beberapa permasalah, yaitu: a. Perencanaan  Beberapa sasaran tidak sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSPAM karena ruang lingkup kegiatan kurang spesifik dan kurang fokus  Sasaran tidak terukur, karena kinerja tergantung stakeholder lain  Kriteria sasaran belum tepat dan memerlukan upaya ekstra untuk mewujudkan output


III - 36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011  SDM yang kompeten pada bidang-bidang yang relatif baru (KPS/Perbankan) relatif belum mencukupi  Output kinerja sebagian tergantung dari komitmen (politik) pemda, proses pemberdayaan membutuhkan waktu cukup panjang (tidak terbatas) b. Pengorganisasian Tingkat Pusat:  Belum adanya pembagian tugas antara Direktorat PAM dengan BPPSPAM sebagai badan pendukung  Koordinasi antar bidang (BPPSPAM) dan subdit (Direktorat PAM) masih kurang sinergi  Serah terima kegiatan dari BPPSPAM ke Direktorat PAM dan sebaliknya masih belum mulus  Konsolidasi internal (BPPSPAM) masih lemah Tingkat Daerah:  Organisasi di daerah belum siap (PDAM masih ragu dalam menerapkan Permen PU No.12/2010 dalam wilayah brown field dengan proses B to B)  Peran lembaga yang ada belum optimal (terhambatnya proses karena belum juga disetujui oleh DPRD) c. Pelaksanaan  Belum tersedia prosedur operasi standar sebagai acuan pada setiap kegiatan  Ketaatan pelaksana dalam menjalankan kegiatan masih lemah d. Pasca Pelaksanaan  Pengendalian secara berjenjang maupun rapat-rapat pengendalian secara periodik masih kurang  Kurang peka terhadap perubahan atau situasi yang menghambat penyelesaian pekerjaan

3.4. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada subbab ini, analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran, pencapaian IKU Outcome, pencapaian program serta analisis efisiensi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya selama tahun 2011.

1. PENCAPAIAN SASARAN Sesuai Rencana Strategis 2010-2014, di tahun 2011 Ditjen Cipta Karya berkomitmen dalam upaya pencapaian empat sasaran yaitu (1) Meningkatkan kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan; (2) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang; (3) Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/ kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat; dan (4) Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman dengan total pencapaian keempat sasaran tersebut adalah 125,65%. Selanjutnya pencapaian masing-masing sasaran secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.11., Tabel 3.12., Tabel 3.13. dan Tabel 3.14.


III - 37

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Tabel 3.11. Pencapaian Sasaran Pertama Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Outcome/ Indikator Prosentase Satuan Target Realisasi Keterangan Outcome Pencapaian 1 2 3 4 5 7 Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Jumlah kabupaten/kota yang kab/kota 141 159 112,76% menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase Jumlah kabupaten/kota yang kab/kota 155 162 196,49% menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek pengelolaan persampahan Jumlah kabupaten/kota yang kab/kota 30 34 113,33% menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum Jumlah Kab/Kota yang laporan 55 55 100% menerapkan NSPK Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Jumlah cakupan pelayanan kawasan 142 129 86,57% Loan USRI yang baru sistem air limbah efektif tanggal 15 November 2011 dan belum siapnya perencanaan maupun lamanya proses persetujuan pelelangan oleh Lender (MSMHP dan WASAP-D) Luas kawasan potensi banjir kab/kota 24 58 241,67% di perkotaan yang tertangani Berkurangnya potensi timbunan sampah Jumlah cakupan pelayanan kab/kota 91 98 107,69% persampahan Kawasan 71 74 104,22% Terlaksananya pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Jumlah kabupaten/kota/ kab/kota 92 103 111,95% PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Jumlah cakupan pelayanan Kawasan 237 420 177,21% (kawasan) SPAM Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2011

Di tahun 2011, total pencapaian sasaran pertama dari Renstra Ditjen Cipta Karya adalah 138,46%. Pencapaian sasaran pertama ini yang melebihi seratus persen disumbang khususnya oleh pencapaian kinerja outcome kab/kota yang mereplikasi bantek persampahan dan luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani. Adapun outcome yang pencapaian kinerjanya tidak maksimal adalah jumlah cakupan pelayanan system air limbah (86,57%) dikarenakan Loan USRI yang baru efektif tanggal 15 November 2011 dan belum siapnya perencanaan maupun lamanya proses persetujuan pelelangan oleh Lender (MSMHP dan WASAP-D).


III - 38

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Tabel 3.12. Pencapaian Sasaran Kedua Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Outcome/ Indikator Prosentase Satuan Target Realisasi Keterangan Outcome Pencapaian 1 2 3 4 5 7 Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Jumlah kabupaten/kota yang kab/kota 119 114 95,79% Penyebabnya menerbitkan produk dikarenakan proses pengaturan dan mereplikasi lelang terlambat bantek Permukiman sehingga dikhawatirkan kualitas dokumen yang dihasilkan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diminta dalam panduan. (SPPIP : Kab Gorontalo Utara, Kab Sijunjung, Kota Sawahlunto dan RPKPP : Kab Gorontalo Utara dan Kab Takalar) Jumlah kabupaten/kota yang kab/kota 50 53 106% menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan Jumlah kawasan kumuh kawasan 122 221 181,14% perkotaan yang ditangani Terlaksananya pembangunan rusunawa Jumlah rusunawa terbangun Twin 70 65 92,85% Masalah lahan (Kota block Cirebon 2 TB dan Kota Pekanbaru 3 TB). Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Jumlah kawasan yang kawasan 232 322 138,79% meningkat fungsinya Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2011

Di tahun 2011, total pencapaian sasaran kedua dari Renstra Ditjen Cipta Karya adalah 122,91%. Pencapaian sasaran kedua ini yang melebihi seratus persen disumbang khususnya oleh pencapaian kinerja outcome berkurangnya kawasan kumuh perkotaan dan outcome terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan. Adapun outcome yang pencapaian kinerjanya tidak maksimal adalah kab/kota yang mereplikasi bantek permukiman serta pembangunan rusunawa. Penyebab tidak maksimalnya pencapaian kinerja outcome ini dikarenakan oleh:  Gagalnya pelaksanaan 3 SPPIP di Kab. Gorontalo Utara, Kab. Sijunjung dan Kota Sawahlunto serta 2 RPKPP di Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Takalar yang disebabkan karena proses lelang yang terlambat sehingga dikhawatirkan kualitas dokumen yang dihasilkan tidak memenuhi sebagaimana yang diminta dalam panduan.  Adanya masalah terkait lahan di Kota Cirebon (2 TB) dan proses sanggah yang berlarut-larut di Kota Pekanbaru (3 TB)


III - 39

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Tabel 3.13. Pencapaian Sasaran Ketiga Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Outcome/ Indikator Prosentase Satuan Target Realisasi Keterangan Outcome Pencapaian 1 2 3 4 5 7 Menurunnya kesenjangan antar wilayah Jumlah kawasan Kawasan 102 203 199,01% permukiman perdesaan ditangani Jumlah kawasan pusat Kawasan 32 32 100% pertumbuhan terbentuk Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Jumlah desa tertinggal yang Desa 3.978 5.862 147,36% ditangani Jumlah Kel/Desa yang Kel/desa 10.948 10.930 99,83% Sebanyak 18 meningkat kualitasnya kelurahan/desa melalui pemberdayaan mengalami masyarakat perubahan administratif dari semula kelurahan/ desa yang masuk kecamatan perkotaan menjadi kelurahan/desa yang masuk kecamatan perdesaan Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2011

Di tahun 2011, total pencapaian sasaran ketiga dari Renstra Ditjen Cipta Karya adalah 136,55%. Pencapaian sasaran ketiga ini yang melebihi 100% disumbang khususnya oleh pencapaian kinerja outcome menurunnya kesejanngan antar wilayah melalui penanganan kawasan permukiman perdesaan dan outcome meningkatnya jumlah desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaannya. Adapun outcome yang pencapaian kinerjanya tidak maksimal adalah jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat yang disumbang oleh output Keswadayaan Masyarakat (P2KP), dimana kinerja pencapaiannya hanya 99,83%. Penyebab tidak maksimalnya pencapaian kinerja outcome ini dikarenakan sebanyak 18 kelurahan/desa berubah administrasinya dari semula kelurahan/desa perkotaan menjadi kelurahan/desa perdesaan. Akibatnya 18 kelurahan/desa tersebut tidak bisa mendapat bantuan P2KP. Tabel 3.14. Pencapaian Sasaran Keempat Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Outcome/ Indikator Prosentase Satuan Target Realisasi Keterangan Outcome Pencapaian 1 2 3 4 5 7 Meningkatnya jumlah kab/kota yang menerapkan NSPK, dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Jumlah dukungan Pegawai 1.262 1.474 116,79% - Merupakan manajemen bidang Paket 98 88 89,79 penggabungan permukiman outcom dari Seditjen, Balai Wil I dan Balai Wil II - Pada Balai Wil II, terjadi revisi pagu yang menyebabkan


III - 40

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 revisi target output menjadi lebih kecil dibandingkan target PK, menyebabkan realisasi tidak maksimal Jumlah kebijakan, program Paket 200 215 dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman Tersedianya Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak Jumlah Paket Infrastruktur Paket 25 25 Tanggap Darurat/ Kebutuhan Mendesak Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2011

107,50%

100

Di tahun 2011, total pencapaian sasaran keempat dari Renstra Ditjen Cipta Karya adalah 104,69%. Pencapaian sasaran keempat ini yang melebihi seratus persen disumbang khususnya oleh pencapaian kinerja outcome dukungan manajemen bidang permukiman berupa meningkatnya realisasi jumlah pegawai karena adanya penerimaan pegawai baru. Adapun outcome yang pencapaian kinerjanya tidak maksimal adalah dukungan manajemen bidang permukiman berupa menurunnya realisasi jumlah paket yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya revisi pagu pada Balai Wilayah II yang menyebabkan revisi target output menjadi lebih kecil dibandingkan target PK-nya, akibatnya realisasi output Balai Wilayah II tidak maksimal.

2. TREND PENCAPAIAN OUTPUT DAN OUTCOME DITJEN CIPTA KARYA TERHADAP RENSTRA DITJEN CIPTA KARYA 2010-2014 Dalam konteks Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014, maka di tahun 2011 ini, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan dua tahun Renstra, atau kurang lebih 40% dari total pencapaian output dan outcome selama lima tahun. Selama dua tahun pelaksanaan Renstra ini, masih terdapat beberapa output dan outcome yang pencapaiannya kurang dari 40%, namun juga terdapat beberapa output dan outcome yang pencapaiannya telah melebihi dari 40%. Untuk lebih jelas terhadap progress pencapaian output dan outcome Ditjen Cipta Karya Tahun 2010-2011 terhadap Renstra Ditjen Cipta Karya 20102014 dapat dilihat trend pada Grafik 3.7., Grafik 3.8., Grafik 3.9., Grafik 3.10., Grafik 3.11., Grafik 3.12., Grafik 3.13., Grafik 3.14., Grafik 3.15., Grafik 3.16., Grafik 3.17., Grafik 3.18., Grafik 3.19., dan Grafik 3.20. berikut ini:

a. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pada Grafik 3.7. dan Grafik 3.8. dapat dilihat trend pencapaian output dan outcome kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Bangkim). Pada Grafik 3.7. terlihat bahwa dari 6 (enam) outcome yang telah dicapai oleh Bangkim, pada umumnya, pencapaian kinerja outcome Tahun 2010 dan Tahun 2011 telah melebihi 40 persen dari target Renstra 2010-2014 kecuali pada outcome jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk. Perlu perhatian lebih terhadap outcome ini, agar target Renstra Ditjen CK dapat terwujud di akhir tahun 2014.


III - 41


Sumber : Data Olahan

Sedangkan terhadap trend pencapaian output sebagaimana terdapat pada Grafik 3.8. dapat dilihat bahwa pada umumnya pencapaian kinerja output telah berjalan sesuai rencana (40%), bahkan ada yang telah melebihi 60%. Walaupun telah sesuai rencana di tahun ke-dua, pelaksanaan output Bangkim tetap harus diperhatikan agar dapat memenuhi target lima tahun Renstra Ditjen CK 2010-2014.


b. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pada Grafik 3.9. dan Grafik 3.10. dapat dilihat trend pencapaian output dan outcome kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara (PBL). Pada Grafik 3.9. terlihat bahwa dari tiga outcome yang telah dicapai oleh PBL, pada umumnya, pencapaian kinerja outcome Tahun 2010 dan Tahun 2011 telah melebihi 40 persen dari target Renstra 2010-2014 kecuali pada outcome jumlah kab/kota yang melakukan replikasi bantek Bangunan Gedung dan Lingkungan yang baru terwujud


III - 42

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 38%. Perlu perhatian lebih terhadap outcome ini, agar target Renstra Ditjen CK dapat terwujud di akhir tahun 2014.


Sedangkan terhadap trend pencapaian output sebagaimana terdapat pada Grafik 3.10. dapat dilihat bahwa pada umumnya pencapaian kinerja output telah melebihi batasan minimal 40% bahkan ada output yang kinerjanya selama Tahun 2010 dan Tahun 2011 telah melebihi target Renstra Ditjen CK 2010-2014.


c. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH, DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI PERSAMPAHAN Pada Grafik 3.11. dan Grafik 3.12. dapat dilihat trend pencapaian output dan outcome kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan (PLP). Pada Grafik 3.11. terlihat bahwa dari enam outcome yang telah dicapai oleh PLP, pada umumnya, pencapaian kinerja outcome Tahun 2010 dan


III - 43

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Tahun 2011 telah melebihi 40 persen dari target Renstra 2010-2014. Namun demikian, perlu perhatian lebih terhadap outcome Jumlah cakupan pelayanan persampahan , agar target Renstra Ditjen CK dapat terwujud di akhir tahun 2014.


Sedangkan terhadap trend pencapaian output sebagaimana terdapat pada Grafik 3.12. dapat dilihat bahwa masih ada output yang pencapaian kinerja output selama dua tahun terakhir dibawah 40% yaitu output Pengaturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (16%) dan output Laporan Pengawasan (36%). Terhadap kedua output ini, perlu mendapat perhatian yang lebih dalam lagi, mengingat sisa target Renstra Ditjen CK 2010-2014 untuk kedua output ini masih cukup besar.



III - 44

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 d. PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, DAN PENYELENGGARAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pada Grafik 3.13. dan Grafik 3.14. dapat dilihat trend pencapaian output dan outcome kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (AM). Pada Grafik 3.13. terlihat bahwa dari outcome yang telah dicapai oleh AM, seluruhnya telah menunjukkan pencapaian outcome Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang telah melebihi 40 persen dari target Renstra 2010-2014.


Sedangkan terhadap trend pencapaian output sebagaimana terdapat pada Grafik 3.14. dapat dilihat bahwa masih ada output yang pencapaian kinerja output selama dua tahun terakhir dibawah 40% yaitu output Percontohan Re-Use (0%) dan Daur Ulang Air Minum dan output SPAM Regional (0%). Terhadap kedua output ini, perlu mendapat perhatian yang lebih dalam lagi, mengingat sisa target Renstra Ditjen CK 2010-2014 untuk kedua output ini masih cukup besar yaitu 8 lokasi untuk output Percontohan Re-Use dan 4 kawasan untuk output SPAM Regional.



III - 45

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 e. DUKUNGAN MANAJEMEN JENDERAL CIPTA KARYA

DAN

INFRASTRUKTUR

DIREKTORAT

Pada Grafik 3.15. dan Grafik 3.16. dapat dilihat trend pencapaian output dan outcome kegiatan Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada Grafik 3.15. terlihat bahwa dari outcome yang telah dicapai oleh kegiatan manajemen, terdapat outcome jumlah pegawai yang pencapaian outcome Tahun 2010 dan Tahun 2011 masih 28% dari target Renstra 2010-2014. Terhadap outcome ini, perlu ada perhatian lebih mendalam lagi mengingat dalam sisa 3 tahun Renstra 2010-2014 akan ada banyak pegawai Ditjen Cipta Karya yang akan pensiun.


Trend pencapaian output sebagaimana terdapat pada Grafik 3.16. dapat dilihat bahwa terdapat 5 output yang pencapaian kinerja output selama dua tahun terakhir dibawah 40% yaitu output Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala (25%), output Lap Adm Keuangan dan Akuntansi (27%), output Laporan Penyelenggaran Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Perkara (31%), output Dok Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (33%), dan output Infrastruktur Tanggap Darurat (31%). Tidak maksimalnya pencapaian output-output ini dalam dua tahun pelaksanaan Renstra menunjukkan perlu adanya perbaikan pada perencanaan output Kegiatan Manajemen sehingga target Renstra Ditjen CK 2010-2014 dapat terpenuhi. Kehadiran dua balai Cipta Karya perlu dimaksimalkan sehingga dapat mendorong pencapaian realisasi output Kegiatan Manajemen. Adapun untuk output Laporan Penyelenggaraan Habitat, trend menunjukkan kinerja yang cukup pesat kenaikannya, dikarenakan sumbangan output dari Balai. Namun demikian perlu diperhatikan lagi perencanaan komponen dari output ini mengingat bahwa sebenarnya komponen sumbangan dari Balai tidak sepenuhnya terkait dengan pelaksanaan Hari Habitat, tetapi lebih terkait pada pembinaan teknis yang tidak berhubungan dengan Hari Habitat.


III - 46



f. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN Pada Grafik 3.17. dan Grafik 3.18. dapat dilihat trend pencapaian output dan outcome kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman (Bina Program). Pada Grafik 3.17. terlihat bahwa dari outcome yang telah dicapai oleh kegiatan Bina Program, kinerjanya telah lebih dari 40% dari target Renstra 2010-2014. Besarnya pencapaian outcome ini karena didukung oleh output yang dihasilkan oleh Satker Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Permukiman.


Trend pencapaian output sebagaimana terdapat pada Grafik 3.18. dapat dilihat bahwa pada umumnya, output yang dihasilkan kegiatan Bina Program kinerjanya banyak yang telah melebihi 40%. Khusus pada output Laporan penyelenggaraan PNPM Mandiri, walaupun pencapaian kinerja output telah 86%, namun output ini tidak akan dilaksanakan lagi di tiga tahun tersisa dalam Renstra 2010-2014. Hal ini dikarenakan


III - 47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 kewenangan penyusunan output ini telah dikembalikan kepada sector-sektor yang terkait dengan PNPM Mandiri. Namun demikian, pada output ini masih tersisa 4 laporan yang belum terpenuhi di tahun 2010. Ini tentunya akan menjadi catatan tersendiri yang dapat mengurangi kinerja keseluruhan kegiatan Bina Program.


g. DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, SANITASI DAN PERSAMPAHAN Pada Grafik 3.19. dan Grafik 3.20. dapat dilihat trend pencapaian output dan outcome kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan (BPPSPAM). Pada Grafik 3.19. terlihat bahwa dari outcome yang telah dicapai oleh kegiatan BPPSPAM, telah melebihi total target Renstra 2010-2014 sebanyak 19 laporan.


Sedangkan terhadap trend pencapaian output sebagaimana terdapat pada Grafik 3.20. dapat dilihat bahwa terdapat tiga output yang pencapaian kinerja output selama dua tahun terakhir di bawah 40% yaitu output Laporan Pembinaan Dukungan Penyelenggaraan SPAM (25%), output Konsep NSPK (20%), dan output Lap Pendampingan KPS/Promosi KPS (29%). Khusus untuk kegiatan BPPSPAM, tidak


III - 48

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 maksimalnya pencapaian output dalam dua tahun terakhir dikarenakan tidak tercatatnya pencapaian kinerja BPPSPAM di tahun 2010 di kinerja Ditjen Cipta Karya.


Dari hasil analisa trend yang dilakukan pada seluruh kegiatan/UKM Ditjen Cipta Karya dapat disimpulkan bahwa diperlukan perencanaan strategis yang lebih akurat di dalam sisa tiga tahun terakhir Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014 untuk memastikan bahwa seluruh target Renstra baik Output/Outcome/IKU Outcome dapat tercapai dengan maksimal pada akhir tahun 2014 khususnya Output/Outcome yang capaian kinerjanya saat ini masih dibawah rata-rata 40%.

3. PENCAPAIAN IKU OUTCOME Terhadap pencapaian outcome sebagaimana tersebut pada subbab diatas, maka dapat disimpulkan pencapaian IKU Outcome Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 3.15. Pencapaian IKU Outcome Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 Sasaran IKU Outcome Target Realisasi 1 2 3 4 Meningkatnya kualitas Peningkatan jumlah 5.523 l/det 3.938 l/det layanan air minum dan pelayanan air minum 165 IKK 178 IKK sanitasi permukiman Peningkatan jumlah 142 Kwsn 203 Kwsn perkotaan pelayanan sanitasi 146 Kab/Kota 156 Kab/Kota Jumlah pemda/PDAM 92 PDAM 103 PDAM yang dibina kemampuannya Meningkatnya kualitas Jumlah rusunawa yang 70 TB 65 TB permukiman dan dibangun penataan ruang Jumlah kawasan 232 Kwsn 322 Kwsn permukiman dan penataanbangunan yang direvitalisasi Meningkatnya kualitas Jumlah kel/desa yang 12.948 16.792 infrastruktur permukiman ditingkatkan infrastruktur kel/desa kel/desa perdesaan/kumuh/nelayan permukiman dengan pla pemberdayaan perdesaan/kumuh/nelayan masyarakat Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2011


Prosentase 5 71,30% 107,87% 142,95% 106,48% 111,95% 92,85% 138,79%

129,68%

III - 49

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Dari Tabel 3.15. di atas dapat terlihat bahwa ada indikator outcome yang pencapaian kinerjanya tidak maksimal di tahun 2011 yaitu Peningkatan jumlah pelayanan air minum dengan indikator cakupan pelayanan air minum (l/det) yang hanya tercapai 71,30%, dan Jumlah rusunawa yang dibangun yang hanya tercapai 92,85%. Beberapa penyebab tidak maksimalnya pencapaian IKU Outcome ini adalah:  Adanya permasalahan lahan dan sanggah yang berlarut-larut (Rusunawa)  Adanya proses penghitungan yang berbeda mengenai cakupan pelayanan SPAM (l/det) antara rencana dengan realisasi. Penghitungan saat rencana menggunakan rumusan konversi terhadap potensi cakupan pelayanan SPAM (l/det) yang akan dicapai. Sementara, penghitungan saat realisasi menggunakan metode survey yang ternyata tidak sama dengan saat rencana, walaupun seluruh kegiatan berhasil dilaksanakan. Pada beberapa IKU Outcome lainnya, walaupun realisasi menunjukkan ketercapaian diatas 100% namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan:  Pada IKU Outcome peningkatan jumlah pelayanan sanitasi, terdapat 13 kawasan air limbah yang gagal terlaksana dikarenakan Loan USRI yang baru efektif tanggal 15 November 2011 dan belum siapnya perencanaan maupun lamanya proses persetujuan pelelangan oleh Lender (MSMHP dan WASAP-D).  Pada IKU Outcome Jumlah kel/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan, target maupun realisasi merupakan penjumlahan dari output PPIP dan Keswadayaan Masyarakat.

4. PENCAPAIAN PROGRAM

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Ditjen CIpta Karya 2010-2014, Ditjen Cipta Karya melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Program ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim); 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, perbatasan dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Adapun keberhasilan yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini di tahun 2011 adalah: a. Terhadap keberhasilan tujuan pertama, diindikasikan dari:  Tersusunnya peraturan bidang pengembangan permukiman sebanyak 1 NSPK  Tersusunnya peraturan bidang penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 8 NSPK  Tersusunnya peraturan dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan sebanyak 2 NSPK  Tersusunnya peraturan dalam pengembangan pengelolaan persampahan sebanyak 2 NSPK  Terlaksananya pengembangan NSPK bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) sebanyak 5 buah NSPK  Tersusunnya kebijakan, program dan anggran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman sebanyak 215 laporan


III - 50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 b. Terhadap keberhasilan tujuan kedua, diindikasikan dari:  Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan di 398 kawasan dan pembangunan rusunawa sebanyak 65 twin blok dengan potensi penghuni sebanyak 24.960 orang  Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan berupa 53 kab/kota telah menyusun Ranperda Bangunan Gedung, 42 kab/kota telah menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), 42 kab/kota telah memiliki Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan yang ditujukan untuk kaum difabel  Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau di 234 kawasan  Terwujudnya pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) di 18 Kab/Kota  Terwujudnya pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera di 10.930 kelurahan/desa dengan jumlah masyarakat yang diberdayakan sebesar 81.686.014 jiwa  Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah di 129 Kab/Kota  Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase di 55 Kab/Kota  Terwujunya peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan berupa TPA di 91 Kab/Kota dan TPST 3R di 86 kawasan  Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 322 kawasan dan 171 IKK  Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR perdesaan di 1.807 desa c. Terhadap keberhasilan tujuan ketiga, diindikasikan dari:  Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana di 17 kawasan  Terselenggaranya pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan di 151 kawasan agropolitan  Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan dan pulaupulau kecil terluar di 5.862 desa dan 32 kawasan (237 kecamatan) pendukung kegiatan social ekonomi (RISE)  Tersedianya prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik social sebanyak 25 paket Selain pencapaian keberhasilan ketiga tujuan tersebut, Ditjen Cipta Karya juga telah menghasilkan kemajuan-kemajuan sebagai berikut:  Keberhasilan sektor AM dalam mendorong badan usaha/swasta untuk terlibat dalam pengembangan SPAM melalui KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta). Tercatat ada 17 proyek KPS SPAM selama tahun 2011 dengan berbagai kondisi. Adapun ke-17 proyek KPS SPAM tersebut adalah : SPAM Regional Jatigede, SPAM Kota Semarang Bagian Barat, Karian-Serpong Water Conveyance, Kota Pontianak, Kab. Bekasi Wilayah Utara, Kab. Sukabumi, Regional Kebumen Purworejo, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru (PDAM Intan Banjar), Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kota Sampit, Kota Palangkaraya, dan Kab. Rembang Kab. Semarang, dan Kabupaten Gresik, SPAM DKI Jakarta, Bekasi, Karawang (KPS Jatiluhur) dan SPAM Kota Bekasi, SPAM Umbulan, SPAM Kota Bandar Lampung dan SPAM Kabupaten Tangerang. Khusus untuk SPAM Umbulan, menjadi prioritas penanganan di Tahun 2011 karena masuk ke dalam salah satu program prioritas Master Plan Percepatan dan Perluasn


III - 51

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan status pembangunannya saat ini baru memasuki proses lelang. Dari total potensi mata air umbulansebesar 4600 lt/dtk, akan dibangun SPAM berkapasitas 4000 lt/dtk dengan nilai investasi Rp 1,9 trilyun yang akan dilaksanakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta(KPS) dan bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum permukiman di 5 Kab/Kota yaitu: Kota Pasuruan (kapasitas 110 lt/dtk), Kab. Pasuruan (kapasitas 420 lt/dtk), Kab. Sidoarjo (kapasitas 1370 lt/dtk), Kota Surabaya (kapasitas 1000 lt/dtk), Kab. Gresik (kapasitas 1000 lt/dtk). Sementara itu pemanfaatan air mata umbulan saat ini : PDAM Surabaya (kapasitas 110 lt/dtk), PDAM Kota Pasuruan (kapasitas 175 lt/dtk), Kanal Timur (kapasitas 100 lt/dtk), Kanal Utara (kapasitas 50 lt/dtk), Balai Benih Ikan Prop. Jatim (kapasitas 60 lt/dtk). Sedangkan untuk Proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Tangerang yang berkapasitas 900 lt/dtk, dengan investasi Rp 520 miliar telah dibangun oleh PT Aetra Tangerang (swasta murni) dengan sistem KPS yang diterapkan berbeda dengan KPS yang mengacu pada Perpes No 10 tahun2010 tetapi sesuai Perpres No67/2005 yang belum mengikutsertakan kontribusi pemerintah didalamnya. Penyaluran air Tahap pertama (September 2011), dengan produksi air 350 liter per detik yang akan dialirkan untuk 15.000 pelanggan. Tahap kedua diproduksi tahun 2012, masingmasing sebesar 250 liter per detik pada pertengahan dan akhir tahun. Total produksi air SPAM Tangerang mencapai 900 liter per detik dengan total layanan sambungan sepanjang 72.000 km saat ini total layanan pipa terpasang baru mencapai 127 km. Dengan rincian 27 km untuk pipa besar dan 100 km pipa kecil dari rencana 350 km pipa terpasang. Aetra Tangerang mendapat konsesi selama 25 tahun dengan sistem build operate dan transfer (BOT) dimana setelah 25 tahun proyek akan diserahkan ke pemerintah setempat.  Adanya Penandatanganan kerjasama SPAM berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang memungkinkan penyederhanaan proses kerjasama Business to Business dengan azas win-win solution dimana percepatan pencapai target pelayanan diharapkan dapat tercapai sesuai target Business plan PDAM yang meliputi SPAM Kabupaten Bekasi, Kota Banjarmasin, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Miranti (Prop. Kepulauan Riau), Kab. Siak, Kota Medan, Kota Makassar, Kab. Lebak, Kota Surakarta, dan Kab. Indramayu  Dukungan pengembangan SPAM melalui pola pebankan sebagai alternatif dalam pembiayaan pengembangan SPAM sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Pendampingan perbankan dilakukan terhadap 17 PDAM/Kab/Kota yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Malang,Kabupaten Banjarmasin, Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Serang, Kota Bandung, Kota Tarakan,Kabupaten Banjarbaru. Di tahun 2011, perkembangan pengembangan SPAM melalui skema perbankan dapat dilaporkan sebagai berikut:. 3 (tiga) PDAM belum melakukan penandatangan kredit dan 3 PDAM lainnya sudah melakukan penandatangan kredit. Tiga PDAM yang masih proses adalah Pertama PDAM Kota Malang belum dapat menyampaikan Draft Perjanjian Kredit kepada Kemenkeu karena masih melakukan pembahasan dengan BNI Kanwil Surabaya. Kedua PDAM Kabupaten Tasikmalaya belum dapat menyampaikan Draft Perjanjian Kredit karena masih dalam proses penyusunan DED serta menyiapkan surat kuasa Bupati Tasikmalaya kepada Pjs Direktur PDAM. Ketiga PDAM Kota Banjarmasin, saat ini sedang dievaluasi dan sedang dilakukan


III - 52

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 pembahasan plafon subsidi bunga pinjaman Bank Daerah Kalimantan Selatan. Dan pada tanggal 13 Oktober 2011 telah ditandatangani Perjanjian Kredit (PK) oleh 3 (tiga PDAM) pada penyelenggaraan acara pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Jakarta. Ke tiga (3) PDAM tersebut adalah pertama PDAM Ciamis dengan nilai pinjaman sebesar Rp 14,7 miliar, kedua PDAM Lombok Timur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 11,18 miliar, dan ketiga PDAM Kabupaten Bogor dengan nilai pinjaman terbesar Rp 24 miliar dari Bank BNI, BRI dan Jabar Banten. Dan pada akhir Desember 2011 surat jaminan dari Kemenkeu telah disetujui, sehingga PDAM sudah dapat mencairkan pendanaan melalui perbankan ini. Penandatangan perjanjian kredit ini diselenggarakan dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2011 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.  Tersedianya perangkat hokum berupa Draft RUU tentang Arsitek, Draft Permen PU tentang perizinan penyelenggaraan SPAM, Uji Coba Perda Bidang Air Minum , Rapermen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Air Limbah Permukiman, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun  Terselenggaranya Sistem Perkantoran yang terintegrasi efektif dan efisien berupa Tersedianya aplikasi tata naskah dinas elektronik serta Tersedianya Absensi elektronik dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi  Teridentifikasinya BMN DJCK berupa Total BMN yang akan dialihstatuskan/dihibahkan tahun 2005-2010 : Rp 10.35 triliyun (Rp 928,4 Milyar/9% sedang dalam proses)

5. ANALISA EFISIENSI Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan tingkat efisiensi antara rencana dengan realisasi pada setiap output yang dihasilkan. Jika tingkat efisiensi realisasi lebih rendah dibandingkan tingkat efisiensi saat rencana, maka dapat disimpulkan telah terjadi efisiensi dalam penggunaan dana, sedangkan jika tingkat efisiensi saat realisasi lebih besar dibandingkan tingkat efisiensi saat rencana maka dapat disimpulkan belum terjadi efisiensi dalam penggunaan dana.

a. KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

DAN

Dengan membandingkan antara input dan output, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi baik pada saat rencana maupun pada saat realisasi. Tingkat efisiensi untuk kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Bangkim) dalam dilihat pada grafik berikut:

Sumber: Data Hasil Olahan


III - 53

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Pada Grafik 3.21. di atas, dapat dilihat bahwa secara umum terjadi efisiensi pada setiap output yang dihasilkan kecuali pada output pengaturan dan output output Infrastruktur Pendukung Keg Ekonomi dan Sosial (RISE). Pada output pengaturan, tidak terjadi efisiensi karena jumlah output yang dihasilkan berkurang sementara anggaran termanfaatkan seluruhnya. Produk akhir dari output Pengaturan adalah peraturan perundang-undangan dimana untuk mencapai hasil akhir tersebut dibutuhkan proses waktu yang cukup panjang yang melibatkan berbagai input yang terkadang tidak dapat diprediksi saat perencanaan. Sedangkan pada output Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE), tidak terjadi efisiensi karena dalam perjalanan Tahun 2011, output ini membutuhkan tambahan dana sementara target output tidak berubah. Tambahan dana ini sebesar Rp 20.645.617.000,- yang bersumber dari Loan untuk Komponen Pengendalian untuk membiayai Konsultan Manajemen Proyek baik di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Berdasarkan data pada grafik diatas, tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output Rusunawa, dimana untuk setiap pencapaian 1 TB, Bangkim mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 2.384.030.000,-. Adapun tingkat efisiensi terendah terdapat pada output Pengawasan, dimana untuk setiap pencapaian 1 Laporan Pengawasan, Bangkim mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 8.988.000,-. Namun demikian, output Rusunawa tidak dapat serta merta dikatakan memiliki efisiensi tertinggi, mengingat dalam pelaksanaannya sebanyak 5 TB tidak dapat terealisasi.

b. KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Tingkat efisiensi kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara (PBL) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.22. menunjukkan bahwa semua output memiliki efisiensi dalam hal penggunaan dana.



III - 54

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output PS Lingkungan Permukiman, dimana untuk setiap pencapaian 1 kawasan lingkungan, PBL mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 427.514.100,-. Adapun tingkat efisiensi terendah terdapat pada output Pengaturan, dimana untuk setiap pencapaian 1 laporan Pengaturan, PBL mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 214.000,-.

c. KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SANITASI DAN PERSAMPAHAN Tingkat efisiensi kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Sanitasi dan Persampahan (PLP) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.23. menunjukkan bahwa secara umum output yang dihasilkan telah efisiensi dalam hal penggunaan dana. Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output Drainase, dimana untuk setiap pencapaian 1 kab/kota, PLP mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 7.964.767.000,-. Adapun tingkat efisiensi terendah terdapat pada output Pengaturan, dimana untuk setiap pencapaian 1 NSPK, PLP mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 60.973.000,-.


Pada output Air Limbah, walaupun pencapaian output tidak maksimal di tahun 2011, namun terjadi efisiensi sebesar Rp 1.384.509.000,- untuk setiap 1 kawasan.

d. KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM

PENGAWASAN

DAN

Tingkat efisiensi kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan SPAM (PAM) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.24. menunjukkan bahwa secara umum output yang dihasilkan telah efisien dalam hal penggunaan dana.


III - 55



Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output Pembinaan, dimana untuk setiap pencapaian 1 laporan pembinaan, PAM mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 2.566.246.000,-. Adapun tingkat efisiensi terendah terdapat pada output SPAM Terfasilitasi, dimana untuk setiap pencapaian 1 PDAM, PAM mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 94.028.000,-.

e. KEGIATAN PELAYANAN MANAJEMEN Tingkat efisiensi kegiatan Pelayanan Manajemen (Seditjen) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.25. menunjukkan bahwa secara umum output yang dihasilkan telah efisien dalam hal penggunaan dana. Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output Layanan Perkantoran, dimana untuk setiap pencapaian 1 bulan layanan, Seditjen mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 807,982,301,-. Adapun pada output Dok Administrasi dan Ortala, dimana untuk pencapaian 1 tahun pelaksanaan, Seditjen tidak mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp -26,053,971.000,-. Hal ini disebabkan adanya perubahan pagu yang menyebabkan pagu untuk output ini meningkat, akibatnya efisiensi output saat realisasi lebih besar dibandingkan efisiensi output saat rencana.



III - 56

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Tingkat efisiensi kegiatan Pelayanan Manajemen (Balai Wilayah I) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.26. menunjukkan bahwa secara umum output yang dihasilkan telah efisien dalam hal penggunaan dana.


Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output Prasarana dan Sarana Gedung, dimana untuk setiap pencapaian 1 unit sarana, Balai Wilayah I mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp. 246,865,818,-. Adapun tingkat efisiensi terendah terdapat pada output PNBP, dimana untuk pencapaian 1 tahun pelaksanaan, Balai Wilayah I mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp.1,483,417,-. Sedangkan tingkat efisiensi kegiatan Pelayanan Manajemen (Balai Wilayah II) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.27. menunjukkan bahwa secara umum output yang dihasilkan telah efisien dalam hal penggunaan dana.


Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output PS Gedung, dimana untuk setiap pencapaian 1 unit prasarana dan sarana, Balai Wilayah II mampu mengefisienkan


III - 57

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 penggunaan dana sebesar Rp 1.134.852.275,-. Adapun tingkat efisiensi terendah terdapat pada output PNBP, dimana untuk pencapaian 1 tahun pelaksanaan, Balai mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 2.806.833,-.

f.

KEGIATAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI DAN EVALUASI KINERJA

Tingkat efisiensi kegiatan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja (Bina Program) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.28. menunjukkan bahwa secara umum output yang dihasilkan telah efisien dalam hal penggunaan dana. Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output Kerjasama Luar Negeri, dimana untuk setiap pencapaian 1 laporan, Bina Program mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp. 856.524.000,-. Adapun tingkat efisiensi terendah terdapat pada output Data dan Informasi, dimana untuk pencapaian 1 laporan, Bina Program mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp. 103.150.000,-.


g. KEGIATAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, SANITASI DAN PERSAMPAHAN Tingkat efisiensi kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan (BPPSPAM) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.29. menunjukkan bahwa secara umum output yang dihasilkan telah efisien dalam hal penggunaan dana.


III - 58



Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada output Pembinaan, dimana untuk setiap pencapaian 1 laporan, BPPSPAM mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 689.003.000,-. Adapun tingkat efisiensi terendah terdapat pada output Pemantauan dan Evaluasi, dimana untuk pencapaian 1 laporan, BPPSPAM mampu mengefisienkan penggunaan dana sebesar Rp 3.762.000,-.

3.5. ASPEK KEUANGAN Dari aspek keuangan, realisasi penyerapan dana pelaksanaan kegiatan Ditjen Cipta Karya tahun 2011 dapat dibedakan antara pagu Penetapan Kinerja (PK) dengan pagu Revisi (E-Mon). Adapun realisasi keuangan Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 adalah sebesar Rp 12.480.847.250.000,- atau sebesar 95,11% jika dibandingkan dengan pagu PK 2011 dan sebesar 92,26% jika dibandingkan dengan pagu revisi (E-Mon). Realisasi terbesar di sumbang dari kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara (PBL) sebesar Rp 2.786.670.374.375,- atau sebesar 113,32% jika dibandingkan dengan pagu PK 2011 dan sebesar 97,91% jika dibandingkan dengan pagu revisi (E-Mon). Untuk lebih lengkap mengenai realisasi setiap kegiatan Ditjen Cipta Karya dapat dilihat pada Grafik 3.30. berikut:



III - 59

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Jika dibandingkan terhadap pagu PK 2011, realisasi keuangan kegiatan-kegiatan Ditjen Cipta Karya berkisar antara 40,76% hingga 113,32%. Realisasi terendah disumbang dari kegiatan Balai Wilayah II sebesar Rp 9.750.321.000,- yang disebabkan adanya revisi pagu yang menyebabkan berkurangnya pagu anggaran kegiatan ini. Sementara jika dibandingkan terhadap pagu revisi, realisasi keuangan kegiatan-kegiatan Ditjen Cipta Karya berkisar antara 73,79% hingga 97,85%. Realisasi terendah disumbang dari kegiatan Balai Wilayah II. Sebanyak Rp 1.046.500.920.000,- atau sebesar 7,74% jika dibandingkan dengan pagu revisi tidak dapat terealisasikan yang disebabkan oleh blokir, sisa tender, gagal lelang, pembatalan paket hingga sisa dana efisiensi. Adapun rincian dari dana tidak terserap pada masing-masing kegiatan tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.31.


Dari total dana tidak terserap tersebut, sebesar 3,26% merupakan dana blokir, 21,79% merupakan dana sisa tender, 61,96% merupakan dana gagal lelang/dibatalkan/tidak terserap dan 13% merupakan dana sisa efisiensi. Dari grafik di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Bangkim) memiliki sisa dana tak terserap sebesar 28,12% dari total dana tidak terserap yang disebabkan karena dana PHLN untuk USRI (RIS 3) belum sepenuhnya efektif yang mengakibatkan gaji fasilitator dan dana pelatihan fasilitator RIS 3 di Lampung, Jambi, Riau dan Sumsel tidak dapat terserap, konstruksi yang tidak dapat dilaksanakan karena lahan belum siap (misal Rusunawa DKI Jakarta), penundaan pelaksanaan PNPM Perkotaan – Plus di DKI Jakarta dikarenakan DED maupun sosialisasi ke masyarakat belum siap dan PPIP yang batal dilaksanakan  Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara (PBL) memiliki sisa dana tak terserap sebesar 5,67% dari total dana tidak terserap.  Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) memiliki sisa dana tidak terserap terbesar 49,82% yang disebabkan karena gagal lelang pada beberapa paket, adanya sisa dana dari pekerjaan swakelola, Loan yang belum efektif (USRI, Polder Kali Banger, MSMHP Fase 2) serta adanya tanda bintang pada beberapa paket  Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Air Minum (PAM) memiliki sisa dana tidak terserap sebesar 10,31% dari total dana tidak terserap.


III - 60

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011  Kegiatan Dukungan Pelayanan Manajemen (Seditjen) memiliki sisa dana tidak terserap sebesar 3,21% dari total dana tidak terserap yang disebabkan diantaranya oleh blokir dana cadangan darurat, serta cadangan belanja pegawai transito.  Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja (Bina Program) memiliki sisa dana tidak terserap sebesar 1,66% dari total dana tidak terserap  Kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan (BPPSPAM) memiliki sisa dana tidak terserap sebesar 0,18% dari total dana tidak terserap  UKM Balai Wilayah I memiliki sisa dana tidak terserap sebesar 0,53% dari total dana tidak terserap yang disebabkan belanja bintek tidak terealisasi dan adanya sisa tender  UKM Balai Wilayah II memiliki sisa dana tidak terserap sebesar 0,33% dari total dana tidak terserap yang disebabkan belanja bintek tidak terealisasi dan adanya sisa tender Sedangkan jika melihat pada rincian dana tidak terserap, sebagian besar dana tidak terserap dikarenakan adanya gagal lelang sebesar Rp. 648.396.669.000,- (61,96%) dan sisa lelang sebesar Rp. 557.421.348.000,- (21,79%). Selanjutnya, jika realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan hasil Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tahun 2011 maka akan diperoleh besaran angka yang berbeda. Perbedaan ini sebagaimana terlihat pada Tabel 3.16. di atas disebabkan belum dilakukannya rekonsiliasi oleh Kementerian Keuangan. Tabel 3.16. Perbandingan Anggaran Ditjen Cipta Karya Berdasarkan LAKIP, E-MON dan SAI Uraian Pagu Pagu Revisi Realisasi 1 2 3 4 Laporan LAKIP 13.122.124.540.000 (PK) 13.527.348.170.000 (E-Mon) 12.481.565.826.000 13.525.457.487.000 (LAKIP) Laporan SAI 13.072.397.619.000 13.562.089.040.000 12.323.849.504.712 Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2011, Lap E-Mon Status 2 Jan 2012 dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Transaksi Kas Ditjen Cipta Karya Status 10 Februari 2012

Terhadap aspek sasaran yang dicapai oleh Ditjen Cipta Karya, total penggunaan dana yang secara langsung menghasilkan outcome adalah sebesar Rp 12.062.785.750.000,(atau 91,92% dari pagu dana Ditjen Cipta Karya) dengan realisasi Rp 11.276.505.846.000,(93,48%). Total dana tersebut digunakan untuk menghasilkan outcome pada sasaran I, II, III dan sasaran IV Ditjen Cipta Karya. Pencapaian realisasi anggaran dari masing-masing outcome dapat dilihat pada Grafik 3.32., Grafik 3.33., Grafik 3.34. dan Grafik 3.35. Pada Grafik 3.32. dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai outcome pada sasaran I adalah sebesar Rp 5,813,569,646..000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5,030,259,873.000,- (86,52%). Anggaran ini digunakan untuk pencapaian outcome Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase, Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek pengelolaan persampahan, Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum, Jumlah Kab/Kota yang menerapkan NSPK, Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah, Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani, Jumlah cakupan pelayanan persampahan, Jumlah kabupaten/kota /PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan dan Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM.


III - 61


Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2010

Untuk realisasi anggaran pencapaian Sasaran II sebagaimana terlihat pada Grafik 3.33. di bawah ini, dari rencana sebesar Rp 1.888.780.876.000,-, telah terealisasi sebesar Rp 1.840.133.273.000,- (97,42%).


Anggaran ini digunakan untuk pencapaian outcome Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek Permukiman, Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan, Jumlah kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, Jumlah rusunawa terbangun, dan Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya. Untuk realisasi anggaran pencapaian Sasaran III sebagaimana terlihat pada Grafik 3.34. di bawah ini, dari rencana sebesar Rp 4.015.381.262.000,-, telah terealisasi sebesar Rp 4.082.756.063.000,- (101,67%).



III - 62

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Anggaran ini digunakan untuk pencapaian outcome Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani, Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk, Jumlah desa tertinggal yang ditangani dan Jumlah Kelurahan/Desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat Untuk realisasi anggaran pencapaian Sasaran IV sebagaimana terlihat pada Grafik 3.35. dibawah ini, dari rencana sebesar Rp 345.053.966.000,-, telah terealisasi sebesar Rp 323.356.637.000,- (93,71%).


Anggaran ini digunakan untuk pencapaian outcome Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman, Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman, dan Jumlah Paket Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak.

3.6. PRESTASI DITJEN CIPTA KARYA LAINNYA Selain pelaksanaan fisik dan keuangan Ditjen Cipta Karya yang telah diuraikan diatas, berikut disampaikan beberapa program atau kegiatan yang memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya secara lebih mendetail, diantaranya adalah:

a. PKPD PU BIDANG CIPTA KARYA

Dalam memotivasi Pemerintah Daerah, Departemen Pekerjaan Umum mempunyai sarana melalui PKPD – PU (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum) sebagai alat menilai kinerja pemerintah daerah. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) adalah kegiatan tahunan. Acara yang sudah lima kali diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini sejak tahun 2005 memang belum sebesar Penghargaan Adipura. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) diselenggarakan untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang PU. PKPD-PU di selenggarakan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berprestasi membangun dan mengelola prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum di daerahnya. Penghargaan itu diperlukan sebagai dorongan motivasi kepada pemerintah daerah untuk saling berlomba bekerja lebih baik, lebih kreatif, dan lebih inovatif di bidang ke-PU-an. Dan pada tahun 2011 ini berdasarkan surat dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 371/KPTS/M/2011 tanggal 28 November 2011 Tentang Penerimaan Penghargaan


III - 63

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Pekerjaan Umum Tahun 2011, penerima penghargaan PKPD-PU Sub Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut: Tabel 3.17. Penghargaan PKPD Sub Bidang Cipta Karya (Penyelenggaraan Permukiman) Peringkat Kota metro Kabupaten Kota Besar Kota Sedang/Kecil 1 2 3 4 1 Kota Palembang Kab Gianyar Kota Banjarmasin Kota Pekalongan 2 Kota Medan Kab Buleleng Kota Balikpapan Kota Probolinggo 3 Kab Sukoharjo Kota Bogor Kota Payakumbuh Sumber: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 371/KPTS/M/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penerimaan Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2011

b. INPRES 14/2011 (PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011)

PRIORITAS

Pada tahun 2011, Ditjen Cipta Karya mendukung pelaksanaan INPRES 14/2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pemmbangunan Nasional Tahun 2011 pada beberapa prioritas. Realisasi pelaksanaan Inpres ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. 18. Realisasi Pelaksanaan Inpres 14 Tahun 2011 Rencana Aksi

Kriteria Keberhasilan

Target

Realisasi

1

2

3

4

Program Prioritas 4 :Bidang Penanggulangan Kemiskinan Pemantapan Pelaksanaan PNPM Inti

Jumlah Kel/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial/ masyarakat

Terlaksananya PNPM Inti di 8.218 Kel

PNPM Inti di 8.218 Kel

Rusunawa 37 TB, serta pembangunan baru 20 TB dan 13 TB

65 TB

Tersusunnya dok Request For Proposal (RFP) kepada bidder

Dokumen pelelangan rencana selesai April 2012 (70%)

Program Prioritas 6 : Bidang Infrastruktur Pembangunan Rusunawa Pelaksanaan 5 Showcase Pelaksanaan Showcase 1, Air penyediaan Minum Umbulan-Jatim infrastruktur dengan skema KPS/PPP Sumber: Lembar Kendali Inpres 14 CK status 5 Januari 2012

Dari tiga rencana aksi pada Inpres 14 Tahun 2011, hanya rencana aksi pertama saja yang telah selesai 100 persen. Adapun rencana aksi kedua hanya terealisasi 92,86% dan rencana aksi ketiga hanya terealisasi 70%. Hal ini dikarenakan:  Adanya permasalahan lahan dan proses sanggah yang berlarut-larut (Kota Cirebon 2 TB dan Kota Pekanbaru 3 TB)

c. INPRES 3/2011 (PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN) Selain Inpres 14/2011, pada tahun 2011 Ditjen Cipta Karya juga mendukung pencapaian Inpres 3/2011 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Dalam pelaksanaan Inpres ini, Ditjen Cipta Karya mendukung upaya pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) melalui Fasilitasi kawasan perkotaan dan perdesaan yang terlayani air minum, Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem off-site dan


III - 64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem on-site. Adapun hasil pencapaian Inpres ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.19. Pencapaian Pelaksanaan Inpres 3 Tahun 2011 Rencana Aksi 1 Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan

Kriteria Keberhasilan 2 Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem off-

site

Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem on-

site

Pengaturan, pembinaan, Terfasilitasinya kawasan pengawasan, pengembangan perkotaan dan perdesaan sumber pembiayaan dan pola yang terlayani air minum investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum Sumber: Lembar Kendali Inpres 3 CK_Status 5 Jan 2012

3.7. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PENINGKATAN KINERJA

Target 4 Pelaksanaan air limbah dengan sistem off-site di 11 kabupaten/kota Pelaksanaan air limbah dengan sistem on-site di 35 kab/kota 244 kawasan perkotaan

Realisasi 5 11 Kab/Kota infrastruktur air limbah off-site 35 Kab/Kota infrastruktur air limbah on-site 244 kawasan perkotaan

PERHATIAN

UNTUK

Dari rangkaian uraian terhadap pelaksanaan kegiatan Ditjen Cipta Karya tahun 2011 sebagaimana disebut diatas, terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja yang kurang optimal maka diperlukan upaya peningkatan kinerja. Hal-hal yang memerlukan perhatian untuk peningkatan kinerja tersebut didasari atas kondisi serta tantangan yang ada baik saat ini maupun dimasa depan yaitu:

a. SEKTOR AIR MINUM

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat BPPSPAM sebagai berikut: a. Memanfaatkan waktu, dana dan sumberdaya lainnya secara optimal bagi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. b. Memantapkan proses penyiapan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan mengacu pada kebijakan dan program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Cipta Karya dan Renstra Kementerian PU. c. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana pekerjaan dan pembinaan SDM di lingkungan Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan SPAM di masa mendatang. d. Meningkatkan upaya tertib administrasi kegiatan dimasa mendatang. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM sebagai berikut: a. Bagi PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. b. Bagi PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan,


III - 65


c. d. e. f.

g. h. i. j.

melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan. Bagi PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. Bagi PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, yang masih mempunyai tunggakan direkomendasikan untuk mengikuti program penghapusan terhadap tunggakan bunga pinjaman dan denda. Bagi PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, yang tingkat efisiensi produksinya masih rendah diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Terkait dengan RPIJM terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:  Konsistensi dalam hal penentuan lokasi dan komitmen pendanaan dan pemanfaatan sumber pembiayaan (APBN, APBD, PDAM, dll);  Pemerintah mendorong kompetisi antar daerah dalam rangka meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengemb. SPAM; Pemerintah mendorong Pemda dalam penyusunan RI SPAM (Pemerintah mengalokasikan dana pendampingan penyusunan RI SPAM) yang mengacu pada RTRW. DED harus sudah disiapkan pada tahun sebelumnya dan harus mengacu pada standar (Permen PU 18/2007) dan peraturan lainnya yang berlaku. Penyusunan dokumen tender mengacu pada dokumen tender standar yang disiapkan Direktorat PAM. Modifikasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan pasar. Melanjutkan kembali sinkronisasi dan koordinasi penyediaan air baku dengan Ditjen SDA.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM dengan skema KPS sebagai berikut: a. Diperlukan pemahaman KPS yang utuh dari pemangku kepentingan penyelenggaraan SPAM baik dari unsur Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota dan DPRD), unsur PDAM, unsur Swasta, Perbankan, dan lainnya. Proses memahamkan KPS sebagai upaya pengembangan SPAM bisa dilakukan melalui sosialisasi serta asistensi kepada Pemda dan unsur lainnya. b. Perlu adanya kepastian terkait komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam memberikan dukungan kepada PDAM dalam proses pengadaan badan usaha penyelenggaraan SPAM/KPS. c. Perlu adanya konsistensi pemenuhan ketentuan dalam perjanjian (PKS) baik oleh pihak Pemerintah Daerah maupun oleh pihak swasta. Persiapan penyusunan kontrak kerja sama harus dirumuskan secara bersama dan komprehensif sehingga meminimalkan tafsir ganda PKS. d. Diperlukan penyiapan proyek secara matang baik dari sisi proyek maupun dari sisi pembiayaan, untuk memenuhi sumber pembiayaan non pemerintah yang hanya bisa terwujud manakala pasar terbuka luas dan kinerja keuangan perusahaan harus layak sesuai permintaan pasar.

b. SEKTOR AIR LIMBAH, DRAINASE, PERSAMPAHAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan air limbah, drainase dan persampahan sebagai berikut:


III - 66

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 1. AIR LIMBAH

 Melaksanakan kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian segenap stakeholder dalam upaya meningkatkan akses penduduk terhadap PS air limbah baik secara komunal maupun skala kota didaerah perkotaan  Fasilitasi penyusunan perencanaan yang komprehensif terkait pengembangan PS air limbah meliputi master plan, feasibility study dan DED  Fasilitasi peningkatan kelembagaan untuk pengelolaan air limbah  Penyusunan produk-produk pengaturan air limbah yang bersifat operasional  Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan PS air limbah  Meningkatkan alokasi biaya investasi PS air limbah dari berbagai sumber pendanaan yang potensial

2. DRAINASE

 Fasilitasi penyusunan Master Plan drainase untuk kota-kota yang merupakan ibukota propinsi dan kota-kota besar yang potensial  Fasilitasi penyusunan outline plan drainase untuk kota-kota yang memerlukan penanganan segera  Pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dalam rangka penanganan banjir secara keseluruhan dan konservasi sumber daya air  Fasilitasi peningkatan kinerja institusi pengelola drainase, khususnya terkait dnegan operasi dan pemeliharaan PS drainase perkotaan

3. PERSAMPAHAN

 Fasilitasi peningkatan kinerja TPA sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill untuk memenuhi amanat UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan  Fasilitasi penanganan sampah melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA  Fasilitasi peningkatan peran serta masyarkaat dan dunia usaha dalam penanganan sampah  Fasilitasi peningkatan kinerja institusi pengelola persamapahan sebagai tolak ukut penyediaan pelayanan yang efektif dan efisien  Perkuatan dan penerapan hokum, untuk mendukung terlaksananya pelayanan dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konsisten

c. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pengembangan permukiman sebagai berikut:

1. PERLUNYA PANDUAN PELAKSANAAN PERMUKIMAN DI PUSAT DAN DAERAH

PENGEMBANGAN

Permasalahan substansi Pengembangan Permukiman adalah belum selarasnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Pengembangan Permukiman yang melibatkan dan disepakati bersama oleh kabupaten/kota. Misalnya kriteria batasan kawasan yang akan ditangani oleh Satker pelaksana di lingkungan Direktorat Pengembangan Permukiman. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur Pengembangan Permukiman dan issue issue strategis yang dikandungnya, memerlukan panduan yang memberikan kejelasan dan ketegasan untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pengembangan Permukiman.


III - 67

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 2. PERCEPATAN PROSES PENGADAAN

Penyebab terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan adalah terkait dengan proses pengadaan penyedia jasa konsultansi atau konstruksi. Oleh karena itu pada tahun anggaran yang akan datang, perlu dipercepat mulainya proses pengadaan penyedia jasa untuk menghindari tidak terlaksananya kegiatan.

3. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DI DAERAH

Keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan permukiman sangat ditentukan oleh kemampuan instansi‐instansi terkait dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Pokjanis yang telah terbentuk pada saat penyusunan SPPIP dan RPKPP diharapkan selanjutnya dapat lebih berperan dan menjalankan fungsi koordinasi antar dinas teknis yang terlibat didalamnya, sehingga tujuan pengembangan permukiman nasional dapat dicapai.

4. PERSIAPAN ORGANISASI PELAKSANA DI DAERAH

Mengingat beberapa komponen kegiatan Direktorat Pengembangan Permukiman dilaksanakan melalui mekanisme SKPA, pembentukan dan penetapan organisasi pelaksana di Daerah perlu disiapkan sejak awal tahun anggaran. Hal ini untuk menghindari keterlambatan penyerapan dana SKPA.

d. SEKTOR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagai berikut :

1.

ASPEK ORGANISASI

Organisasi idealnya selaras dengan fungsi dan peran, tugas dan tanggungjawab yang diemban, sehingga kinerja organisasi dapat efektif dan efisien. Melihat rentang kegiatan, baik dari sisi jenis, jumlah, volume dan jangkauan wilayah program yang begitu luas maka perlu kiranya dilakukan review ulang tata organisasi terkait dengan tupoksi dan kegiatan yang dilakukan. Review juga dilakukan agar organisasi menjadi lebih fokus dan profesional sehingga kinerja organisasi dapat selalu ditingkatkan.

2. ASPEK SOSIAL – BUDAYA

Kegiatan utama Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan sangat dekat dengan aspek sosial dan budaya masyarakat, baik kegiatan tata bangunan maupun lingkungan permukiman. Di lihat dari jenis dan materi kegiatan, banyak kegiatan dalam lingkup tugas direktorat PBL telah merespon secara cerdas aspek sosial budaya masyarakat baik dalam pendekatannya maupun dalam pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini tentunya perlu terus dilanjutkan agar dukungan masyarakat terhadap kegiatan PBL dapat terus meningkat dan konflik dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari aspek sosial-budaya dapat dihindarkan.

3. ASPEK HUBUNGAN PUSAT – DAERAH

Dampak pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dirasakan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan. Departemen dan instansi yang memiliki kegiatan di daerah pada saat ini merasakan hal yang sama. Situasi euphoria sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah ini perlu di kelola secara baik dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan menegaskan perubahan paradigma pelaksanaan pemerintahan melalui penerapan prinsipprinsip good governance dan prinsip-prinsip peran fasilitasi yang efektif.

4. ASPEK LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam kajian tentang issue-issue strategis selalu dimintakan perhatian adanya dampak dari globalisasi, baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan. Aspek perubahan lingkungan strategis dengan variable utamanya globalisasi perlu terus


III - 68

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 direspon dengan efektif agar pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan tidak terlepas dari situasi serta persoalan yang berkembang dalam masyarakat.

e. SEKTOR DUKUNGAN PROGRAM DAN MANAJEMEN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja dukungan program dan manajemen adalah: 1. Diperlukan dasar hukum yang mendasari implementasi Perencanaan dan Pengendalian pada tataran DJCK, termasuk pedoman yang mampu memberikan dasar pelaksanaan RANDAL. 2. Perlunya peningkatan kualitas isi dokumen RPIJM. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan dalam buku panduan maupun perbaikan proses penyusunan dokumen RPIJM. 3. Koordinasi antar stakeholder perlu dioptimalkan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan komitmen kabupaten/kota. 4. Mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan pada paket-paket PLN sebelumnya sehingga percepatan penerbitan NOL dapat dilakukan. 5. Perlunya pelaporan triwulanan agar dapat melakukan revisi anggaran secepatnya setelah mengetahui adanya sisa dana pada pekerjaan swakelola dan kontrak. 6. Diberlakukannya sistem reward and punishment bagi Kab/Kota yang melanggar komitmen terutama dalam penyediaan DDUB sesuai yang tercantum dalam dokumen RPIJM. 7. Mempersiapkan data-data pendukung yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan dana PHLN pada kegiatan penanggulangan darurat permukiman 8. Menyusun perencanaan kas yang baik sesuai engan peraturan yang berlaku (Permen Keuangan No 192 Tahun 2009 sehingga dapat dihindari terjadinya penolakan dari KPPN) 9. Terhadap Balai Pembinaan Tehnik, diperlukan peningkatan asset sarana dan prasarana balai baik kuantitas maupun kualitas dalam usaha mendukung tingkat keberhasilan penyelenggaran pembinaan tehnik 10. Untuk menunjang program balai tehnik, diperlukan suatu perencanaan dan pelaksanaan yang matang baik di tingkat internal balai maupun eksternal balai berupa koordinasi program balai.


III - 69

BAB IV PENUTUP


BAB PENUTUP IV Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2011 tidak sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Dari alokasi dana sebagaimana tertera pada Penetapan Kinerja (PK) sebesar Rp 13.122.124.540.000,- pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 12.481.565.826.000,- (95,12%) dengan tingkat capaian fisik sebesar 108,78%. Adapun rincian capaian baik keuangan maupun fisik pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman dengan kinerja fisik 117,48% dan kinerja keuangan 97,63%. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara dengan kinerja fisik 130,54% dan kinerja keuangan 113,32%. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) serta Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan dengan kinerja fisik 106,16% dan kinerja keuangan 76,41%. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kinerja fisik 102,53% dan kinerja keuangan 97,68%. Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan pencapaian fisik 104,08%, dan pencapaian kinerja keuangan 74,50% Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman dengan kinerja fisik 111,82% dan kinerja keuangan 85,33%. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan dengan kinerja fisik 98,27% dan kinerja keuangan 93,85%.

Walaupun secara umum pencapaian fisik sudah melebihi 100% namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. PERENCANAAN − Usulan total dana RPIJM TA 2011 yang terakomodasi oleh APBN DJCK TA 2011 mencapai 89,9%, namun kualitas substansi RPIJM masih belum sesuai dengan pedoman. − Sumber pendanaan RPIJM masih terfokus pada APBN dan APBD. − SPPIP yang tersusun belum dapat digunakan sebagai payung dalam penyusunan RPIJM. − Readiness criteria belum sepenuhnya dipenuhi (MOU, Lahan, DED, DDUB).


IV ‐ 1


2. PEMROGRAMAN

− Sistem pemrograman mulai dari Konreg, trilateral meeting, Musrenbang, sampai dengan menjadi DIPA belum konsisten. − Direktorat Sektor dan satker sektoral propinsi kurang berperan aktif dalam proses penyusunan RPIJM dan MP di daerah. − Belum ada kriteria perusahaan Sehat

3. PENGANGGARAN

− Alokasi untuk gaji dan biaya langganan terlalu besar sehingga terjadi sisa anggaran. − Kurang akuratnya membuat harga satuan sehingga terjadi harga penawaran terlalu rendah sampai dengan 60 %. − Kurang akuratnya menghitung besaran sisa tender yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tambahan dan atau baru. − Kurang akuratnya perkiraan terhadap loan efektif dan penyerapannya.

4. PELAKSANAAN

− Kurang tepatnya proses pemaketan sehingga mempengaruhi progres kegiatan. − Keterlambatan mulai proses tender. − Proses penetapan pemenang oleh ULP memperpanjang pelaksanaan waktu lelang. − Progres yang rendah akibat beberapa pekerjaan tidak selesai dilaksanakan. − Terdapat perubahan target pelaksanaan (pindah lokasi, perubahan output). − Masih belum terlaksananya seluruh program Diklat Teknik AB/PLP − Terlambatnya proses Kontrak KPS. − Adanya ketidaksesuaian jumlah pemaketan dan nilai laporan E-Mon dengan EProc dan realisasi lapangan. − Masih kurangnya pemahaman substansi pelaporan oleh petugas E-Mon di Prop/Kab/Kota.

5. PASCA PELAKSANAAN − Masih terdapat Pemda yang tidak mengalokasikan anggaran untuk Operasional dan Pemeliharaan. − Infrastruktur Cipta Karya belum termanfaatkan karena belum dipenuhinya tanggung jawab Pemda (SR, listrik, dll). − PIP2B yang sudah selesai pembangunannya belum dapat dioperasionalkan secara optimal karena belum ditetapkannya UPT. Terhadap kendala tersebut diatas, beberapa rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya diantaranya:

1. PERENCANAAN

− Direktorat Bina Program segera menyusun peran masing-masing Satgas di Pusat, tingkat Propinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten dan diharapkan pemahaman ataupun penajaman mengenai dokumen RIPJM kota /kabupaten dapat sejalan dgn tujuan dari pembangunan ke-Cipta Karya-an − Perlu dilakukan pendataan sumber-sumber pendanaan lainnya dalam pembangunan bidang ke Cipta –Karya-an selain APBN (Hibah, CSR, Swasta, dan Masyarakat). − SPPIP seharusnya sebagai payung dalam penyusunan RPIJM harus dapat merefleksikan pengembangan permukiman dan sektor. − Perlu dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap Readiness Criteria.


IV ‐ 2


2. PEMROGRAMAN

− Semua pihak harus konsisten dalam penyusunan program, mulai dari Konreg, trilateral meeting, Musrenbang, sampai dengan menjadi RKAKL/DIPA. − Direktorat Sektor dan Satker Sektoral Propinsi perlu memberikan perhatian dalam penyusunan/review RPIJM dan MP yang diselenggarakan oleh Randal Propinsi. − Perlunya kriteria penetapan PDAM Sehat

3. PENGANGGARAN

− Perlu penerapan SIM kepegawaian sebagai dasar perhitungan jumlah kebutuhan dana belanja pegawai dan kesepakatan penempatan alokasi anggaran bersangkutan. − Perlu penyusunan Standar Biaya Keluaran Ditjen Cipta Karya. − Perlunya kesiapan satker unruk mengusulkan dan menghitung sisa dana yang akan dimanfaatkan kembali. − Pengalokasian PHLN harus diperhitungkan dengan cermat.

4. PELAKSANAAN

− Rencana pemaketan harus dilakukan secara cermat dari awal dengan tidak memecah paket. − Perlu untuk mempercepat proses pelelangan. − Perencanaan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan. − Perlu segera disusun program/Masterplan Diklat Teknik AB/PLP untuk masuk dalam Renstra CK − Perlu perencanaan yang matang dalam hal KPS − Perlu diperkuat pelaksanaan monitoring dan penetapan SK petugas E-mon yang menetapkan petugas E-Mon

5. PASCA PELAKSANAAN − Perlu adanya MOU dengan Pemda untuk penanganan pasca pelaksanaan pembangunan. − Perlu dilakukan percepatan surat pernyataan mengenai serah terima kelola ataupun serah terima aset untuk infrastruktur yang sudah dibangun. − Peningkatan monitoring/evaluasi pasca pelaksanaan, agar outcome dapat tercapai. − Segera ditetapkan UPT untuk pengelolaan PIP2B. Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan menjadi dasar dan referensi penilaian kinerja khususnya LAKIP Direktorat Jenderal Cipta Karya yang pada gilirannya dirangkum secara keseluruhan menjadi LAKIP Departemen Pekerjaan Umum. Melalui LAKIP ini, kesuksesan maupun kekurangan pelaksanaan program pembangunan bidang Cipta Karya tahun 2011 diharapkan dapat menjadi pemicu untuk dapat berkarya lebih baik lagi pada masa-masa mendatang.


IV ‐ 3

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PENETAPAN KINERJA



L. I ‐ 1



L. I ‐ 2

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA TAHUNAN


RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Satminkal Eselon I Tahun Angaran

: DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : 2011

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Meningkatnya kualitas layanan IKU: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum air minum dan sanitasi Indikator: permukiman perkotaan Peningkatan jumlah pelayanan air minum Outcome: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Indikator Outcome: Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM Output: SPAM Regional Indikator Output: Jumlah kawasan perbatasan yang terlayani infrastruktur air minum Output: SPAM di Kawasan MBR Indikator Output: Jumlah kawasan MBR yang terlayani infrastruktur air minum Output: SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) Indikator Output: Jumlah IKK yang terlayani infrastruktur air minum Output: SPAM Perdesaan Indikator Output: Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum Output: SPAM Kawasan Khusus Indikator Output: Jumlah kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum

liter/det IKK

2576 164

Jiwa

407.685

Kawasan

-

Kawasan

171

IKK

164

Desa

1.530

Kawasan

67


L.II ‐ 1


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2 IKU: Terlaksananya pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Indikator: Jumlah Pemda/PDAM yang dibina kemampuannya Outcome: Terlaksananya pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota/PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan Output: Penyelenggara SPAM Terfasilitasi Indikator Output: Jumlah penyelenggara SPAM yang terfasilitasi Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator Output: Jumlah NSPK nasional bidang air minum Output: Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Indikator Output: Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang air minum

3

PDAM

98

PDAM

98

PDAM

98

Kab/Kota

49

Bulan/Tahun

12

NSPK

5

Laporan

32


L.II ‐ 2


SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2 Output: Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Indikator Output: Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang air minum Output: Percontohan Re-Use dan Daur Ulang Air Minum Indikator Output: Jumlah aktivitas re-use dan daur ulang air minum IKU: Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Indikator: Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi Outcome: Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Indikator Outcome: Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah Output: Infrastruktur Air Limbah Indikator Output: Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site dan on-site Outcome: Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Indikator Outcome: Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani Output: Infrastruktur Drainase Perkotaan Indikator Output: Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur drainase perkotaan

TARGET 3

Laporan

176

Kawasan

160

Jiwa

370.950

Kawasan

160

Ha

2.734

Kota/Kab

78


L.II ‐ 3


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2 Outcome: Berkurangnya potensi timbunan sampah Indikator Outcome: Jumlah cakupan pelayanan persampahan Output: Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Indikator Output: Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur stasiun antara dan tempat pemrosesan akhir sampah Output: Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Indikator Output: Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Indikator Output: Jumlah NSPK nasional bidang penyehatan lingkungan permukiman Output: Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman Output: Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman

3

Jiwa

5.700.000

Kab/Kota

130

Kawasan

92

Kab/kota

34

Bulan/Tahun

12

NSPK

7

Laporan

198

Laporan

99


L.II ‐ 4


SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

INDIKATOR KINERJA 2 IKU Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Indikator: Jumlah kawasan permukiman dan penataan bangunan yang direvitalisasi Outcome: Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Indikator Outcome: Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya

Output: Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Indikator Output: Jumlah kabupaten/kota mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara/bersejarah Output: Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Indikator Output: Jumlah kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya IKU Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Indikator: Jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Outcome: Meningkatnya infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Indikator Outcome: Jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat Output: Keswadayaan Masyarakat Indikator Output: Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)

TARGET 3

Kawasan

232

kawasan (strategis) kawasan (RTH) kawasan (tradisional dan bersejarah)

82 80 57

Kota/Kab

49

Kawasan

232

Desa

14935

Jiwa

81.759.837

Kelurahan/Desa

10.948


L.II ‐ 5


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2 Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi Bantek Bangunan Gedung dan Lingkungan

3

Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator Output: Jumlah NSPK nasional bidang penataan bangunan dan lingkungan Output: Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Indikator Output: Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan Output: Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Indikator Output: Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan IKU: Terlaksananya pembangunan rusunawa Indikator: Jumlah rusunawa terbangun Outcome: Terlaksananya pembangunan rusunawa Indikator Outcome: Jumlah rusunawa terbangun Output: Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya Indikator Output: Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun beserta infrastruktur pendukungnya

Kab/Kota

50

Bulan/Tahun

12

NSPK

8

Laporan

402

Laporan

68

Twin Block

70

Twin Block

70

Twin Block

70


L.II ‐ 6


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2 Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi Bantek Permukiman Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Peraturan Pengembangan Permukiman Indikator Output: Jumlah NSPK nasional bidang pengembangan permukiman Output: Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman Output: Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman Outcome: Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan Indikator Outcome: Jumlah kawasan kumuh perkotaan yang ditangani Output: Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Indikator Output: Jumlah kawasan permukiman perkotaan yang ditangani

3

Kab/Kota

75

Bulan/Tahun

12

NSPK

33

Laporan

128

Laporan

31

Kawasan

248

Kawasan

248


L.II ‐ 7


SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 Outcome: Menurunnya kesenjangan antar wilayah Indikator Outcome: Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani Output: Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Indikator Output: Jumlah kawasan yang terbangun infrastruktur perdesaan Outcome: Menurunnya kesenjangan antar wiayah Indikator Outcome: Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk Output: Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Indikator Output: Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastuktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial Outcome: Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan Indikator Outcome: Jumlah desa tertinggal yang ditangani Output: Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Indikator Output: Jumlah desa tertinggal terbangun infrastruktur permukiman Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman

3

Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran

Kawasan

115

Kawasan

115

Kawasan

50

Kecamatan

237

Desa

3.987

Desa

3.987

Pegawai Laporan

1.262 80

Bulan Layanan

12


L.II ‐ 8


SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2 Output: Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala Indikator Output: Jumlah dokumen administrasi dan pengelolaan kepegawaian/ortala Output: Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi Indikator Output: Jumlah laporan administrasi keuangan dan akuntansi Output: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Indikator Output: Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara Output: Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Indikator Output: Jumlah dokumen sistem akuntansi barang milik negara Output: Laporan Penyelenggaraan Habitat Indikator Output: Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat Output: Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Indikator Output: Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai Output: Layanan Publik (PNBP) Indikator Output: Jumlah layanan publik (PNBP) Outcome: Tersedia infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak Indikator Outcome: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak Output: Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak Indikator Output: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak

TARGET 3

Dokumen

12

Laporan

8

Laporan

12

Dokumen

12

Laporan

53

Unit

16

Bulan Layanan

12

Paket

25

Paket

25


L.II ‐ 9


SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi, serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran

3

Output: Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman Output: Program dan Anggaran Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan penyusunan program dan anggaran bidang permukiman Output: Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Indikator Output: Jumlah laporan penyusunan kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral Output: Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan penyusunan evaluasi kinerja bidang permukiman Output: Data dan Informasi Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman Output: Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman

Laporan

202

Bulan/Tahun Laporan

12 7

Laporan

13

Laporan

55

Laporan

6

Laporan

9

Laporan

16

Laporan

96


L.II ‐ 10


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 2 Meningkatnya kualitas layanan Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai air minum dan sanitasi permukiman perkotaan rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Laporan Pembinaan Dukungan Penyelenggaraan SPAM Indikator Output: Jumlah laporan penyelenggaraan SPAM Output: Konsep NSPK Indikator Output: Jumlah konsep NSPK Output: Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan NSPK Indikator Output: Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK Output: Laporan Pendampingan Perbankan/Sumber Pembiayaan Indikator Output: Jumlah laporan kajian dan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investas Output: Laporan Pendampingan KPS/Promosi Investasi Indikator Output: Jumlah laporan pendampingan KPS/promosi investasi

TARGET 3

Laporan

2

Bulan Layanan

12

Laporan

15

Laporan

1

Laporan

55

Laporan

13

Laporan

2


L.II ‐ 11

LAMPIRAN III

PENGUKURAN KINERJA


PENGUKURAN KINERJA Unit Satminkal Eselon I Tahun Angaran

: DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : 2011

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

IKU: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Indikator: Peningkatan jumlah pelayanan air minum Outcome: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum Indikator Outcome: Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM Output: SPAM Regional Indikator Output: Jumlah kawasan perbatasan yang terlayani infrastruktur air minum Output: SPAM di Kawasan MBR Indikator Output: Jumlah kawasan MBR yang terlayani infrastruktur air minum Output: SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) Indikator Output: Jumlah IKK yang terlayani infrastruktur air minum Output: SPAM Perdesaan Indikator Output: Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum Output: SPAM Kawasan Khusus Indikator Output: Jumlah kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum

liter/det IKK

REALISASI

%

5.523 165

3.650 178

66,09% 107,88%

Kawasan

237

420

177,22%

Kawasan

0

0

Kawasan

170

355

208,82%

IKK

165

178

107,88%

Desa

1.717

1.811

105,47%

67

65

97,01%

Kawasan

Direktorat Jenderal Cipta Karya L. III ‐ 1


SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2 IKU: Terlaksananya pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Indikator: Jumlah Pemda/PDAM yang dibina kemampuannya Outcome: Terlaksananya pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota/PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan Output: Penyelenggara SPAM Terfasilitasi Indikator Output: Jumlah penyelenggara SPAM yang terfasilitasi Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator Output: Jumlah NSPK nasional bidang air minum Output: Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Indikator Output: Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang air minum Output: Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Indikator Output: Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang air minum Output: Percontohan Re-Use dan Daur Ulang Air Minum Indikator Output: Jumlah aktivitas re-use dan daur ulang air minum

TARGET

REALISASI

%

3

PDAM

92

103

111,96%

PDAM

92

103

111,96%

PDAM

92

103

111,96%

Kab/Kota

30

34

113,33%

Bulan/Tahun

12

12

100,00%

NSPK

5

8

160,00%

Laporan

152

175

115,13%

Laporan

176

214

121,59%

Kegiatan

0

0



SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

IKU: Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Indikator: Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi Outcome: Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Indikator Outcome: Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah Output: Infrastruktur Air Limbah Indikator Output: Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site dan on-site Outcome: Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi Indikator Outcome: Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani Output: Infrastruktur Drainase Perkotaan Indikator Output: Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur drainase perkotaan Outcome: Berkurangnya potensi timbunan sampah Indikator Outcome: Jumlah cakupan pelayanan persampahan Output: Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Indikator Output: Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur stasiun antara dan tempat pemrosesan akhir sampah Output: Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Indikator Output: Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R

REALISASI

%

Kawasan Kab/Kota

142 162

129 172

90,85% 106,17%

Kawasan

142

129

90,85%

Kawasan

142

129

90,85%

Kab/Kota

54

58

107,41%

Kota/Kab

54

58

107,41%

Kawasan

162

172

106,17%

Kab/Kota

91

98

107,69%

Kawasan

71

74

104,23%



SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2 Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek pengelolaan persampahan Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Indikator Output: Jumlah NSPK nasional bidang penyehatan lingkungan permukiman Output: Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman Output: Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang penyehatan lingkungan permukiman

TARGET

REALISASI

%

3

Kab/kota

141

159

112,77%

Kab/kota

155

162

104,52%

Bulan/Tahun

12

12

100,00%

NSPK

4

4

100,00%

Laporan

207

279

134,78%

Laporan

113

118

104,42%



SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

INDIKATOR KINERJA 2 IKU Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Indikator: Jumlah kawasan permukiman dan penataan bangunan yang direvitalisasi Outcome: Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Indikator Outcome: Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya

Output: Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Indikator Output: Jumlah kabupaten/kota mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara/bersejarah Output: Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Indikator Output: Jumlah kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya IKU Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Indikator: Jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Outcome: Meningkatnya infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Indikator Outcome: Jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat Output: Keswadayaan Masyarakat Indikator Output: Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)

TARGET

REALISASI

%

3

Kawasan

232

322

138,79%

kawasan (strategis) kawasan (RTH) kawasan (tradisional dan bersejarah)

82 80 57

128 95 70

156,10% 118,75% 122,81%

Kota/Kab

49

134

273,47%

Kawasan

232

322

138,79%

Desa

10.948

10.930

99,84%

Jiwa

81.759.837

81.686.014

99,91%

10.948

10.930

99,84%

Kelurahan/Desa



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2 Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi Bantek Bangunan Gedung dan Lingkungan Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator Output: Jumlah NSPK nasional bidang penataan bangunan dan lingkungan Output: Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

3

Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Indikator Output: Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan Output: Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Indikator Output: Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan IKU: Terlaksananya pembangunan rusunawa Indikator: Jumlah rusunawa terbangun Outcome: Terlaksananya pembangunan rusunawa Indikator Outcome: Jumlah rusunawa terbangun Output: Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya Indikator Output: Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun beserta infrastruktur pendukungnya

REALISASI

%

Kab/Kota

50

53

106,00%

Bulan/Tahun

12

12

100,00%

NSPK

8

8

100,00%

Laporan

402

403

100,25%

Laporan

68

69

101,47%

Twin Block

70

65

92,86%

Twin Block

70

65

92,86%

Twin Block

70

65

92,86%



SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2 Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi Bantek Permukiman Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Peraturan Pengembangan Permukiman Indikator Output: Jumlah NSPK nasional bidang pengembangan permukiman Output: Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman Output: Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman Outcome: Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan Indikator Outcome: Jumlah kawasan kumuh perkotaan yang ditangani Output: Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Indikator Output: Jumlah kawasan permukiman perkotaan yang ditangani

TARGET

REALISASI

%

3

Kab/Kota

30

-

0,00%

Bulan/Tahun

12

12

100,00%

NSPK

2

1

50,00%

Laporan

129

125

96,90%

Laporan

32

32

100,00%

Kawasan

259

398

153,67%

Kawasan

259

398

153,67%



SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat


INDIKATOR KINERJA 2 Outcome: Menurunnya kesenjangan antar wilayah Indikator Outcome: Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani Output: Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Indikator Output: Jumlah kawasan yang terbangun infrastruktur perdesaan Outcome: Menurunnya kesenjangan antar wiayah Indikator Outcome: Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk Output: Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Indikator Output: Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastuktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial Outcome: Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Indikator Outcome: Jumlah desa tertinggal yang ditangani Output: Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Indikator Output: Jumlah desa tertinggal terbangun infrastruktur permukiman Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran

TARGET

REALISASI

%

3

Kawasan

102

203

199,02%

Kawasan

102

203

199,02%

Kawasan

32

32

100,00%

Kecamatan

237

237

100,00%

Desa

2.000

5.862

293,10%

Desa

2.000

5.862

293,10%

Pegawai Laporan

1.200 47

1.412 52

117,67% 110,64%

12

12

100,00%

Bulan Layanan



SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2 Output: Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pegawai/Ortala Indikator Output: Jumlah dokumen administrasi dan pengelolaan kepegawaian/ortala Output: Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi Indikator Output: Jumlah laporan administrasi keuangan dan akuntansi Output: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Indikator Output: Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara Output: Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Indikator Output: Jumlah dokumen sistem akuntansi barang milik negara Output: Laporan Penyelenggaraan Habitat Indikator Output: Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat Output: Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Indikator Output: Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai Output: Layanan Publik (PNBP) Indikator Output: Jumlah layanan publik (PNBP) Outcome: Tersedia infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak Indikator Outcome: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak Output: Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak Indikator Output: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak

TARGET

REALISASI

%

3

Dokumen

13

13

100,00%

Laporan

8

9

112,50%

Laporan

12

16

133,33%

Dokumen

11

10

90,91%

Laporan

3

4

133,33%

Unit

9

8

88,89%

Bulan Layanan

12

12

100,00%

Paket

25

25

100,00%

Paket

25

25

100,00%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman

2 Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman


Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Indikator Output: Jumlah dokumen sistem akuntansi barang milik negara Output: Laporan Penyelenggaraan Habitat Indikator Output: Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat Output: Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Indikator Output: Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai Output: Layanan Publik (PNBP) Indikator Output: Jumlah layanan publik (PNBP) Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman

Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran

TARGET

REALISASI

%

3

Pegawai Laporan Paket

37 19 11

37 19 11

100,00% 100,00% 100,00%

Bulan Layanan

12

12

100,00%

Dokumen

1

1

100,00%

Laporan

18

18

100,00%

Paket

11

11

100,00%

Bulan Layanan

12

12

100,00%

Pegawai Laporan Unit

32 32 7

32 17 13

100,00% 53,13% 185,71%

Bulan Layanan

12

12

100,00%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2 Output: Laporan Penyelenggaraan Habitat Indikator Output: Jumlah laporan penyelenggaraan Habitat Output: Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya Indikator Output: Jumlah prasarana dan sarana gedung dan kantor yang baik dan layak pakai Output: Layanan Publik (PNBP) Indikator Output: Jumlah layanan publik (PNBP) Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam penembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi, serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran

3


Output: Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman Output: Program dan Anggaran Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan penyusunan program dan anggaran bidang permukiman Output: Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Indikator Output: Jumlah laporan penyusunan kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral Output: Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan penyusunan evaluasi kinerja bidang permukiman

REALISASI

%

Laporan

32

17

53,13%

Unit

7

13

185,71%

Bulan Layanan

12

12

100,00%

Laporan

200

215

107,50%

Bulan/Tahun Laporan

12 7

12 7

100,00% 100,00%

Laporan

13

13

100,00%

Laporan

55

56

101,82%

Laporan

6

11

183,33%

Laporan

9

9

100,00%



SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

INDIKATOR KINERJA 2 Output: Data dan Informasi Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman Output: Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Indikator Output: Jumlah laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman Outcome: Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK, dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Indikator Outcome: Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK Output: Layanan Perkantoran Indikator Output: Jumlah bulan layanan perkantoran Output: Laporan Pembinaan Dukungan Penyelenggaraan SPAM Indikator Output: Jumlah laporan penyelenggaraan SPAM Output: Konsep NSPK Indikator Output: Jumlah konsep NSPK Output: Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan NSPK Indikator Output: Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK

TARGET

REALISASI

%

3

Laporan

15

15

100,00%

Laporan

95

104

109,47%

Laporan

2

55

2750,00%

Bulan Layanan

12

12

100,00%

Laporan

15

30

200,00%

Laporan

1

1

100,00%

Laporan

55

55

100,00%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2 Output: Laporan Pendampingan Perbankan/Sumber Pembiayaan Indikator Output: Jumlah laporan kajian dan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi Output: Laporan Pendampingan KPS/Promosi Investasi Indikator Output: Jumlah laporan pendampingan KPS/promosi investasi Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp 13.122.123.599 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp 12.481.656.826

TARGET

1

Menteri Pekerjaan Umum

Djoko Kirmanto

REALISASI

%

3

Laporan

13

17

130,77%

Laporan

2

2

100,00%

Jakarta, ………………… 2011 Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Yuwono P. NIP. 110020173


LAMPIRAN IV

FOTO-FOTO KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA


FOTO KEGIATAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

0% KEGIATAN LOKASI KOORDINAT

50%

100%

: Pemberdayaan Masyarakat : Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY : Latitude S 007*49.183" Longitude E 110*23.631"


100%

: Pembangunan Jalan Rabat Beton : Desa Maunasah Baet, Kab. Aceh Besar, Propinsi NAD : Latitude N 05*32.884 Longitude E 095*21.484


50%

50%

100%

: Rehabilitasi Rumah : Desa Sampalan Tengah, Kab. Klungkung, Propinsi Bali : Latitude S 08*32.381 Longitude E 115*25.018


L. IV - 1


RUSUNAWA DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG


: Pembangunan Rusunawa dan Infrastruktur Pendukungnya (3TB) : Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur : Latitude 7°48’26.21” Longitude 112°1'4.20"


46,50%

: Pembangunan Rusunawa dan Infrastruktur Pendukungnya (1TB) : JL. Babakan Karet, Kel. Dermawati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat : Latitude 6°57'39" Longitude 107°41'58"


46,43%

39,46%

: Pembangunan Rusunawa dan Infrastruktur Pendukungnya (2TB) : Kel. Keudah, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Propinsi NAD : Latitude 5°33'42,05" Longitude 95°18'41,18"


L. IV - 2


PERBATASAN DAN PULAU KECIL


50%

100%

: Pembuatan Pelantar Beton : Kec. Tanjung Riau, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau : Latitude 1.097316667 N Longitude 103.9323306 E


100%

: Pembuatan Tambatan Perahu : Desa Kulu, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara : Latitude N 01*40.499" Longitude E 124*57.019"


50%

50%

100%

: Pembangunan Talud : Distrik Kaliam, Kab. Raja Ampat, Propinsi Papua Barat : Latitude S 000*57.146" Longitude E 130*40.208"


L. IV - 3


AGROPOLITAN

0% KEGIATAN LOKASI

50%

100%

: Pembangunan Jembatan Beton : Kawasan Labakkang, Kab. Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan : Latitude S 00446996 Longitude E 11929596


100%

: Pembangunan Lantai Jemur : Kws. Minapolitan PPI PPN Cilacap, Kab. Cilacap, Prop. Jawa Tengah


50%

50%

100%

: Peningkatan Jalan Produksi 2.507 m : Kawasan Nglegok, Kab. Blitar, Propinsi Jawa Tengah : Latitude S 0813371 Longitude E 11106828


L. IV - 4


RSH


LOKASI KOORDINAT

50%

100%

: Pembangunan Jalan Poros dan Saluran RSH : Kws. TOP Jakabaring, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan : Latitude 007*49.677" Longitude 110*15.558"

0% KEGIATAN

100%

: Pembangunan Saluran Drainase dan Jalan Penetrasi RSH : Perum Sedayu Permai, Kab. Bantul, Propinsi DIY : Latitude 007*49.677" Longitude 110*15.558"


50%

50%

100%

: Peningkatan Jalan Lingkungan AC-BC, Paving Stone dan Pembuatan Plat Duicker : Kws. Perum. Bumi Graha Permai, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Prop. Gorontalo : Latitude 0.62305 Longitude 122.99953


L. IV - 5


FOTO KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN



AKSESIBILITAS BANGUNAN


50%

: Aksesibilitas Bangunan Gedung : Kantor Walikota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara : Latitude 2.9478167 Longitude 99.7667250


50%

100%

50%

100%

: Aksesibilitas Bangunan Gedung : Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah : Latitude 07*03.535" Longitude 110*24.839"


100%

: Aksesibilitas Bangunan Gedung : Kota Sleman, Propinsi DIY : Latitude S 007*47.845" Longitude E 110*23.223"


L. IV - 6


PSD PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN


50%

100%

: Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan : Kawasan Putri Mayang, Tamiang Layang, Propinsi Kalimantan Tengah : Latitude -02.10000 Longitude 115.00000


100%

: Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan : Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo : Latitude 00,46838 Longitude 122,01501


50%

50%

100%

: Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan : Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur : Latitude -7 45.065 Longitude 113 13.038


L. IV - 7


PSD PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH


50%

100%

: Dukungan PSD Permukiman Tradisional/Bersejarah : Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara : Latitude 00*39,149" Longitude 127*26,617"


100%

: Dukungan PSD Permukiman Tradisional/Bersejarah : Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat : Latitude S 00*51.508" Longitude E 134*03.981"


50%

50%

100%

: Dukungan PSD Permukiman Tradisional/Bersejarah : Kabupaten Bangli, Propinsi Bali : Latitude S 08*16.828" Longitude E115*23.131"


L. IV - 8


PSD RUANG TERBUKA HIJAU


50%

: Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau : Kawasan Ngalau Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat : Latitude S00*15.405" Longitude E100*36.482"


50%

100%

: Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau : Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah : Latitude -0.885555556 Longitude 119.8622222


100%

50%

100%

: Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau : Kota Jambi, Propinsi Jambi : Latitude 01*58.792" Longitude 103*61.729"


L. IV - 9


PIP2B


50%

100%

: Pembangunan Fisik PIP2B : Propinsi Sulawesi Tengah : Latitude -0.869522222 Longitude 119.8881083


100%

: Pembangunan Fisik PIP2B : Propinsi Sumatera Barat : Latitude S00*57.562" Longitude S100*21.160"


50%

50%

100%

: Pembangunan Fisik PIP2B : Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat : Latitude E 10921.247 Longitude S 0003.730


L. IV - 10


RISPK


50%

100%

: Dukungan PSD Penanggulangan Kebakaran : Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung : Latitude S. 05 21 25 3 Longitude E. 105 44 4 26


100%

: Dukungan PSD Penanggulangan Kebakaran : Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah : Latitude 07*30.50,2" Longitude 109*03.26,1"


50%

50%

100%

: Dukungan PSD Penanggulangan Kebakaran : Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah : Latitude -0.732777778 Longitude 119.8688889


L. IV - 11


FOTO KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN



TPST/3R


50%

100%

: Pembangunan TPST Sistem 3R : Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat : Latitude 00.00.175 Longitude 109.22.142


100%

: Penyempurnaan Kinerja 3R : Bulurokeng, Kota Tidore Makasar, Propinsi Sulawesi selatan : Latitude S 003*50.089 Longitude E 119*38.403


50%

50%

100%

: Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R : Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat : Latitude 99*06.450 Longitude 06*83.052


L. IV - 12


DRAINASE


50%

100%

: Pembangunan Saluran Drainase : Kawasan Sombala Bella, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan : Latitude S 005*25.268" Longitude S 005*25.268"


100%

: Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase : Kota Jayapura, Propinsi Papua : Latitude -2.599000 Longitude 140.636733


50%

50%

100%

: Pembangunan Drainase Primer : Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat : Latitude 0,00379 Longitude 109,20046


L. IV - 13


AIR LIMBAH


50%

100%

: Pembangunan PS Air Limbah Terpusat : Kawasan Sawojajar, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur : Latitude -7.96687 Longitude 112.65598


100%

: Peningkatan IPLT : Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah : Latitude 002*08,05 Longitude 113*48,42


50%

50%

100%

: Pembangunan PS Air Limbah Skala Kota : Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau : Latitude E 104.04179* Longitude N 01.13393*


L. IV - 14


TPA


50%

100%

: Pembangunan TPA Tabing Rimbah : Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan : Latitude -3.16603 Longitude 114.69175


100%

: Peningkatan Kinerja TPA : Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau : Latitude "01*36.321" Longitude "101*20.432"


50%

50%

100%

: Peningkatan Kinerja TPA Kalianda : Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung : Latitude S 0540,548 Longitude E 10537,12


L. IV - 15


FOTO KEGIATAN PENGEMBANGAN AIR MINUM



SPAM IKK


50%

100%

: Pembangunan SPAM IKK : IKK Gentuma Raya, Propinsi Gorontalo : Latitude 0.914888889 Longitude 123.0259167


100%

: Pembangunan SPAM IKK : IKK MBR Sermo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY : Latitude S 7.8694Longitude E 110.1065


50%

50%

100%

: Pembangunan SPAM IKK : IKK Ogoamas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah : Latitude 0.873 Longitude 120.415


L. IV - 16


SPAM KAWASAN KHUSUS


50%

100%

: Pembangunan SPAM Kawasan Khusus (Pariwisata) : Pantai Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat : Latitude S007*39.368 Longitude E108*40.815


100%

: Pembangunan SPAM Kawasan Khusus (Pelabuhan Perikanan) : PPI Lempasing I, Propinsi Lampung : Latitude S 05*28,358 Longitude E 105*13,506


50%

50%

100%

: Pembangunan SPAM Kawasan Khusus (Pelabuhan Perikanan) : Pelabuhan Perikanan Kota Sorong, Propinsi Papua Barat : Latitude 131*15.152" Longitude 00*52.493"


L. IV - 17


SPAM MBR


50%

100%

: Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Kawasan Kumuh/Nelayan : Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung : Latitude -2.11653 Longitude 105.65514


100%

: Pembangunan SPAM : Desa Lorulung, Kabupaten MTB, Propinsi Maluku : Latitude S 007*51.081" Longitude E 131*22.489"


50%

50%

100%

: Optimalisasi SPAM di Kawasan RSH/Rusuna untuk MBR : Koto Parik Gadang di Ateh, Propinsi Sumatera Barat : Latitude 1.383055556 Longitude 1009563056


L. IV - 18


SPAM PERDESAAN


50%

100%

: Pembangunan SPAM : Dn. Bendo, Surobayan, dan Kembang, Kec. Semin, Kab. Gunung Kidul, Prop. DIY : Latitude S 7.8236 Longitude E 110.7193


100%

: Pembangunan SPAM : Desa Seira, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat, Prop. Maluku : Latitude S 007*40.157" Longitude E 131*02.055"


50%

50%

100%

: Pembangunan SPAM : Kampung Krooy, Kab. Kaimana, Prop. Papua Barat : Latitude 133*44.940" Longitude 03*38.455"


L. IV - 19


PDAM


50%

100%

: Bantuan Program Penyehatan PDAM : Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat : Latitude S006*50.7975 Longitude E107*35.566


100%

: Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum PDAM : PDAM Pringsewu I, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung : Latitude S 04*94,548 Longitude E 94*09,611


50%

50%

100%

: Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum PDAM : PDAM Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY : Latitude S 7.7392 Longitude E 110.4530


L. IV - 20

LAMPIRAN V

PETA KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA


PETA KEGIATAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN



PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN (SPPIP) 2 2 1 2

1

2 1

4

1

3 1

2

1

1

1 1

3

1

2 4

2

1 2

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN

5

4 3

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

1

1

3

KAB/KOTA 2 2 4 1 2 1 2 3 1 2 2

2

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

PROPINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR

KAB/KOTA 4 4 3 3 1 2 1 2 2 1 1

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PROPINSI SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

KAB/KOTA 1 3 1 1 5 1 2 1 1 1

Direktorat Jenderal Cipta Karya L. V ‐ 1


PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN (SPPIP) NO 1 NAD

PROPINSI

2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT

4 RIAU 5 KEPULAUAN RIAU 6 JAMBI 7 SUMATERA SELATAN 8 BENGKULU 9 BANGKA BELITUNG 10 LAMPUNG

KOTA/KABUPATEN Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sipirok Kota Tebing Tinggi Kota Payakumbuh Kab. Sijunjung Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Dumai Kab. Bintan Kota Tanjung Pinang Kota Sorong Kota Bungo Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih Kota Curup Kota Manna Kota Mukomuko Kota Tanjungpandan, Kab.Belitung Kota Kalianda, Kab. Lampung Selatan Kota Metro

NO PROPINSI 11 BANTEN 12 JAWA BARAT

13 JAWA TENGAH

14 DIY 15 JAWA TIMUR 16 BALI 17 NTB 18 NTT 19 KALIMANTAN BARAT

KOTA/KABUPATEN Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kota Cirebon Kota Bogor Kab. Bandung Kota Cimahi Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Gresik Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Tabanan Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Belu Kab. Sanggau Kota Singkawang

NO PROPINSI 20 KALIMANTAN TENGAH 21 22 23 24

KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH

25 SULAWESI TENGGARA 26 SULAWESI UTARA 27 SULAWESI SELATAN

28 GORONTALO 29 MALUKU 30 MALUKU UTARA 31 PAPUA 31 PAPUA BARAT

KOTA/KABUPATEN Kab. Kobar Kab. Kapuas Kota Banjarbaru Kota Tarakan Kab. Majene Kota Luwuk, Kab. Banggai Kota Bungku, Kab. Morowali Kota Parigi, Kab. Parigi Mautong Kota Bau-Bau Kota Bitung Kab. Takalar Kab. Maros Kota Sidenreng Kab. Barru Kota Pare-Pare Kab. Gorontalo Kab. Buru Kab. Maluku Tengah Weda, Kab. Halteng Kab. Jayapura Kota Sorong



PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN (RPKPP) 2 2 2 1

2

2 1

2

2

3 1

2

1

1

1 1

2

1

2 3

1

2 2


2

3 3

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1

1

2

KAB/KOTA 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2

2

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1


KAB/KOTA 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


KAB/KOTA 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1



PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN (RPKPP) NO 1 NAD

PROPINSI

2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 RIAU 5 6 7 8

KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU

9 BANGKA BELITUNG 10 LAMPUNG 11 BANTEN

KOTA/KABUPATEN Kab. Aceh Barat Kota Lhokseumawe Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Payakumbuh Kota Padang Kota Pekanbaru Kota Dumai Kota Tanjung Pinang Kota Bungo Kota. Muara Enim Kota Curup Kota Manna Kota Tanjungpandan, Kab.Belitung Kota Kalianda, Kab. Lampung Selatan Kota Metro Kota Cilegon Kab. Lebak

NO PROPINSI 12 JAWA BARAT 13 JAWA TENGAH 14 DIY 15 JAWA TIMUR 16 BALI 17 NTB 18 NTT 19 KALIMANTAN BARAT

KOTA/KABUPATEN Kota Depok Kota Bekasi Kota Bogor Kota Tegal Kota Purwokerto Kota Cilacap Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kota Blitar Kota Pasuruan Kab. Gianyar Kab. Badung Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Belu Kab. Sanggau Kota Singkawang

NO PROPINSI 20 KALIMANTAN TENGAH 21 22 23 24

KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH

25 SULAWESI TENGGARA 26 SULAWESI UTARA 27 SULAWESI SELATAN 28 GORONTALO 29 MALUKU 30 MALUKU UTARA 31 PAPUA 31 PAPUA BARAT

KOTA/KABUPATEN Kab. Kobar Kab. Kapuas Kota Banjarbaru Kota Samarinda Kab. Majene Kota Luwuk, Kab. Banggai Kota Bungku, Kab. Morowali Kota Parigi, Kab. Parigi Mautong Kota Bau-Bau Kota Manado Kota Bitung Kota Sungguminasa Kota Palopo Kab. Gorontalo Kab. Buru Kota Sofifi Weda, Kab. Halmahera Tengah Kab. Jayapura Kab. Manokwari



INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (PERMUKIMAN KUMUH) 2 15 14 9

4

7

6

6 7

5

12

12

9

4

10 8

5

6

10 7

10

9

4

6

11

5 50

4 10

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU BANGKA BELITUNG JAMBI BENGKULU SUMATERA SELATAN LAMPUNG BANTEN

10

JUMLAH KAWASAN 2 15 5 7 4 9 7 5 10 10 50

11

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4

PROPINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR

JUMLAH KAWASAN 4 7 10 6 11 5 4 9 4 12 6

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PROPINSI SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT GORONTALO SULAWESI UTARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

JUMLAH KAWASAN 11 9 6 8 10 14 10 6 4 12


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (PERMUKIMAN KUMUH) NO

PROPINSI

1

NAD

2

SUMATERA UTARA

3

4

SUMATERA BARAT

RIAU

5

KEPULAUAN RIAU

6

BANGKA BELITUNG

7

JAMBI

KAWASAN Desa Blang Asan, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie Desa Blang Asan, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan Kel. Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai, Kota Medan Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai, Kota Medan Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Ling. 5 Kel. Menteng, Kec. Medan Denai Ling. 9 Kel. Menteng, Kec. Medan Denai Ling. 4 Kel. Menteng, Kec. Medan Denai Ling. 3 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Ling. 2 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi Kel. Berngam, Kec. Binjai, Kota Binjai Kel. Pekan Sipirok I, Kota Sipirok Desa Simangambat, Kota Sipirok Kurao Pagang, Kota Padang Surau Gadang, Kota Padang Kws. Parit Rantang, Kota Payakumbuh Kws. Nelayan Jati, Kota Pariaman Kws. Pesisir Selatan Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar Kec. Bangkinang, Kab. Kampar Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan Teladan Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang Kec. Tanjung Riau, Kota Batam Kec. Tanjung Riau, Kota Batam Melawa, Kel. Kampung Melayu, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Kampung Melayu, Kec. Nongsa, Kota Batam Mualim Desa Air Merbau, Kws. Tanjungpandan Desa Perawas, Kws. Tanjungpandan Dalam Lontong Pancur, Kws. Pangkalbalam Gabek, Kws. Pangkalbalam Ampui, Kws. Pangkalbalam Perbatasan Selindung, Kws. Pangkalbalam Dalam Kuday Utara, Kws. Sungailiat Dalam Kuday Selatan, Kws. Sungailiat Desa Kimhin, Kws. Sungailiat Kec. Jambi Timur, Kota Jambi Jl. Pelangi, Kab. Tanjabtim Jl. Makmur, Kab. Tanjabtim Jl. Hasan Taram, Kab. Tanjabtim Jl. Nelayan I, Kab. Tanjabtim Jl. Nelayan II, Kab. Tanjabtim Jl. Seroja Ujung Rt.16, Kab. Tanjabtim

NO

PROPINSI

11 BANTEN

12 JAWA BARAT

13 JAWA TENGAH

14 DIY

KAWASAN Kel. Gerem RT. 01/01, Kec. Grogol, Kota Cilegon Kel. Ketileng RT.04/01, Kec. Cilegon, Kota Cilegon Kel. Ketileng RT.05/02, Kec. Cilegon, Kota Cilegon Kel. Tegal Bunder RW.01, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon Kel. Tegal Bunder RW.02, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon Kel. Tegal Bunder RW.04, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Seksi I, Komplek Pekerjaan Umum, Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan Seksi II, Komplek Pekerjaan Umum, Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan Jl. Arrahmah, Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Gg. Anggrek RT.01/03, Kel. Pd. Kacang Timur, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Jl. Gelora RT.05/02, Kel. Pd. Kacang Timur, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Jl. Jiin Gatong, RT.04/03, Kel Jurangmangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Jl. Masjid RT.02/07, Kel. Pd. Kacang Timur, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Jl. Ujung Kenari RT.07/11, Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Kp. Pamulang Barat RT.03/02, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangsel Perum Pd. Kacang Permai RT.04/02, Kel. Pd. Kacang Timur, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Jl. Swadaya, Kel. Jurangmang Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangsel Seksi 1, Jl. Haji Samiin RT.08/05, Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Seksi 2, Jl. Haji Samiin RT.08/05, Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Perum P dan K, Kel. Parungserap, Kec. Ciledug, Kota Tangerang Desa Cijeruk, Kel. Kadomas, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang Kws. Taman Sari, Kota Bandung Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon Kec. Cikarang, Kab. Bekasi Kec. Cibinong, Kab. Bogor Kaligawe 1, Kota Semarang Kaligawe 2, Kota Semarang Kaligawe 3, Kota Semarang Gajahmungkur 1, Kab. Wonogiri Gajahmungkur 2, Kab. Wonogiri Gajahmungkur 3, Kab. Wonogiri Wedung 1, Kab. Demak Wedung 2, Kab. Demak Jetis 1, Kab, Kudus Jetis 2, Kab, Kudus Jetis 3, Kab, Kudus Cilacap 1, Kab. Cilacap Cilacap 2, Kab. Cilacap Losari 1, Kab. Brebes Losari 2, Kab. Brebes Bandengan 1, Kota Pekalongan Bandengan 2, Kota Pekalongan Bandengan 3, Kota Pekalongan Gedongkiwo Trirenggo Pendowoharjo Bendungan Ngestiharjo Sumberan Jongkang

NO

PROPINSI

21 KALIMANTAN TENGAH

22 KALIMANTAN TIMUR

232 SULAWESI SELATAN

24 SULAWESI TENGGARA

25 SULAWESI TENGAH

26 SULAWESI BARAT

27 GORONTALO

KAWASAN Kel. Baamang Hulu, Kec. Baamang, Kab. Kotim Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim Kws. Juata Laut, Kota Tarakan Kws. Karang Anyar, Kota Tarakan Kws. Kampung Jawa, Kota Samarinda Kws. Margomulyo, Kota Balikpapan Kws. Sepinggan, Kota Balikpapan Kws. Mansapa, Kabupaten Nunukan Kws. Pallangga, Kab. Gowa Kws. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar Kws. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Kws. Watansoppeng, Kab. Soppeng Kws. Bantaeng, Kab. Bantaeng Kws. Manggala - I, Kota Makassar Kws. Manggala - II, Kota Makassar Kws. Manggala - III, Kota Makassar Kws. Manggala - IV, Kota Makassar Kws. Manggala - V, Kota Makassar Kws. Bontosunggu, Kab. Jeneponto Kws. Watuliando, Kab. Kolaka Kec. Kambu, Kota Kendari Kws. Kumuh Lambai, Kab. Kolaka Utara Kec. Rarowatu, Kab. Bombana Desa Bajo Indah/Sorue, Kec. Soropia, Kab. Konawe Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau Kws. Lamokato, Kab. Kolaka Mekar/Bajo/Toronipa, Kec. Soropia, Kab. Konawe Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Bau-Bau Kws. Ujuna, Kota Palu Kws. Ujuna-Kalikoa, Kota Palu Kws. Lere, Kota Palu Kws. Silae, Kota Palu Kws. Bajo Poat-1, Kab. Banggai Kws. Bajo Poat-2, Kab. Banggai Kel. Totoli, Kec. Banggae, Kab. Majene Kel. Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene Kel. Totoli, Kec. Banggae, Kab. Majene Kab. Mamuju Utara Kel. Bambaloka, Kec. Bambaloka, Kab. Mamuju Utara Kel. Tenda, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo Kel. Siendeng, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo Kel. Biawu, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo Kel. Bugis, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo Kel. Leato Utara, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo Kel. Heledulaa Utara, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo Kel. Dembe II, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo Desa Bumbulan, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (PERMUKIMAN KUMUH) NO 8

9

PROPINSI BENGKULU

SUMATERA SELATAN

10 LAMPUNG

11 BANTEN

KAWASAN Jalan Merapi Jalan Muhajirin Kws. Panorama Kws. Selebar Kws. Sumur Dewa Talang Jawa, Kota Lubuklinggau Kws. Pampangan, Kab. OKI Sungai Lilin RT. 06 RW. 02, Kab. Musi Banyuasin Sungai Lilin RT. 07 dan 03 RW. 01, Kab. Musi Banyuasin Kel. 15 Ulu, Kota Palembang Kel. 14 Ulu, Kota Palembang Kel. 3/4 Ulu Kota Palembang Kel. 3/4 Ulu Kota Palembang Kel. 5 Ulu Kota Palembang Kws. Sematang Borang, Kota Palembang Silaberanti, Kota Palembang Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus Kel. Susunan Baru, Kec. Tj. Karang Barat, Kota Bandar Lampung Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Ketibung, Kab. Lampung Selatan Desa Karya Tunggal, Kec. Ketibung, Kab. Lampung selatan Desa Tarahan, Kec. Ketibung, Kab. Lampung Selatan Kel. Bandar Jaya Barat, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah Kel. Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah Kel. Hadi Mulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Kel. Hadi Mulyo Timur, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Bumi Mutiara Serang Seksi 1, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang. Bumi Mutiara Serang Seksi 2, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang. Komp. Pasundan RT.04/03, Kel. Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Kp. Karundang, Kel. Cipocok, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Kp. Kaung, Kel. Cipocok, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Kp. Sukalila RT 01/08, Kel. Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang Kp. Malang Nengah, Kel. Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang Kp. Kelapa Dua, Kel. Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang Seksi 1, Perum. Taman Puri Indah, Kel. Sepang, Kec. Serang, Kota Serang Seksi 2, Perum. Taman Puri Indah, Kel. Sepang, Kec. Serang, Kota Serang Perum. Taman Banten Lestari Blok F 10, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang Kp. Kilasah Tiga, Desa Kilasah, Kec. Kasemen, Kota Serang Desa Sawah Luhur, Kec. Kasemen, Kota Serang Kp Cipacung, Kp. Cipacung Desa Karangsuaga Karangsuaga, Kab Kab. Serang Komp. Pemda RT 01/07, Kp. Penancangan Baru, Kel. Kaligandu, Kec, Serang, Kota Serang Kp. Sempu, Kec. Cipare, Kota Serang Seksi 1, Perum. Bumi Serang Damai, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang Seksi 2, Perum. Bumi Serang Damai, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang Kel. Gedong Dalem, Kec. Jombang, Kota Cilegon Kel. Masigit, Kec. Jombang, Kota Cilegon Kp. Bojongkoneng, Desa Cikoneng, Kec. Anyar, Kota Cilegon Kapling ABM, Desa Cikoneng, Kec. Anyar, Kota Cilegon Kp. Sukadamai RT02/07, Kel. Panggungrawi, Kec. Jombang, Kota Cilegon Kel. Jombang Wetan RT 04/14, Kec. Jombang, Kota Cilegon Martapura RT.02/03, Kel. Masigit, Kota Cilegon Ling. Kroweng RT.02/02, Kel. Kebondalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon Ling. Kubang Hulu RT.03/06, Kota Cilegon

NO

PROPINSI

15 JAWA TIMUR

16 BALI

17 NTB

18 NTT

19 KALIMANTAN BARAT

20 KALIMANTAN SELATAN


KAWASAN Sariharjo Karangrejek Piyaman Kws. Krembangan 1, Kota Surabaya Kws. Krembangan 2, Kota Surabaya Kws. Ngawi 1, Kab. Ngawi Kws. Ngawi 2, Kab. Ngawi Kws. Brondong, Kab. Lamongan Kws. Sadem, Kab. Tulungagung Kws. Kota Gresik, Kab. Gresik Kws. Caruban, Kab. Madiun Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung Ling. Tagtag, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Desa Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Kel.Kampung Baru, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Kel.Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Desa Culik, Kec. Abang, Kab. Karangasem Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa Kec. Rasanae, Kota Bima Kec. Rasanae Barat, Kota Bima Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur Kec. Selong, Kab. Lombok Timur Kws. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang Kws. Alok Barat, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka Kws. Kemala Putih, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur Kws. Sarotari, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Kota Ketapang, Kabupaten Ketapang Kec. Telok Batang, Kab. Kayong Utara Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak Kec. Segedong, Kab. Pontianak Kota Ngabang, Kab. Landak Kota Sintang, Kab. Sintang Kec Sungai Raya, Kec. Raya Kab Kab. Kubu Raya Desa Tabunio, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Desa Asam-Asam, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut Desa Batakan, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Kp. Baru, Kec. Batu Licin, Kab. Tanah Bumbu Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gumas Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas Kel. Selat Tengah Kec. Selat, Kab. Kapuas Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas Kel. Sawahan, Kec. MB Ketapang, Kab. Kotim Kel. Ketapang, Kec. MB Ketapang, Kab. Kotim Kel. MB. Hilir, Kec. MB. Ketapang, Kab. Kotim

NO

PROPINSI

28 SULAWESI UTARA

29 MALUKU

30 MALUKU UTARA

31 PAPUA

32 PAPUA BARAT

KAWASAN Desa Imbodu, Kec. Randangan, Kab. Pohuwato Kel. Karombasan Selatan, Kec. Wanea, Kota Manado Kel. Ranotana Weru, Kec. Wanea Kota Manado Kel. Sindulang I, Kec. Tuminting, Kota Manado Kel. Molas, Kec. Bunaken, Kota Manado Kel. Perkamil, Kec.Tikala, Kota Manado Kel. Paal II, Kec. Tikala, Kota Manado Kel. Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado Kel. Wangurer, Kec. Girian, Kota Bitung Kel. Wangurer Barat, Kec. Madidir, Kota Bitung Kel. Matani, Kec. Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan Kel. Rayonapo, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan Kel. Gagoman, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Kel. Santiago, Kec. Tahuna, Kab. Kep. Sangihe Kel. Soataloara II, Kec. Tahuna, Kab. Kep. Sangihe Desa Urimesing (Kusu-Kusu-Sere), Kota Ambon Kel. Pandan Kasturi, Kota Ambon Desa Poka, Kota Ambon Kambung Sugiarto (Gunung), Kab. Maluku Tengah P. Banda, Kab. Maluku Tengah Mako - Namrole, Kab. Buru Namlea, Kab. Buru Waipirit/Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat Piru, Kab. Seram Bagian Barat Dobo (Siwalima Pantai, Kampung Cina, Durjela), Kab. Kep. Aru Desa Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halsel Desa Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halsel Desa Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halsel Desa Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halsel Desa Matsa, Kec. Malifut, Kab. Halut Desa Matsa, Kec. Malifut, Kab. Halut Desa Matsa, Kec. Malifut, Kab. Halut Desa Masio, Kab. Halbar Desa Masio, Kab. Halbar Kab. Halbar Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halteng Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halteng Arso VI Distrik Arso, Kota Keerom Brorep Kelapa V, Kota Merauke Nawaripi Kota Timika Nawaripi, Mararena Kasukue, Kota Sarmi Komp. PP. Hidayatullah, Kab. Sorong Arowi I Distrik Manokwari Timur, Kab. Manokwari Perum 100, Kab. Raja Ampat Komp. Kayu Merah dan Katemba, Kab. Fak-Fak Komp. Ponpes, Kel. Malawele, Distrik Aimas Perum Pemda Km. 24, Distrik Aimas, Kab. Sorong Komp. Arkuki, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari Amban Mulyo, Kab. Manokwari Perum Kobe Oser, Distrik Waigeo Selatan, Kab. Raja Ampat Perum 200, Kab. Raja Ampat Distrik Fak-Fak, Kab. Fak-Fak Kws. Torea, Kab. Fak-Fak



INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (RSH) 7 6 13 5

8

4

3 9

2

8

4

7 4

3 8

6


4

8 4

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3

7

2

11

5 25

3

3

3 4

6

JUMLAH KAWASAN 7 6 4 8 5 3 8 4 6 3 25

9

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3


JUMLAH KAWASAN 8 8 4 11 9 5 3 4 2 2 4

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


JUMLAH KAWASAN 4 7 3 7 3 13 3 6 3 9


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (RSH) NO

PROPINSI

1

NAD

2

SUMATERA UTARA

3

SUMATERA BARAT

4

RIAU

5

KEPULAUAN RIAU

6

BANGKA BELITUNG

7

JAMBI

8

9

BENGKULU

SUMATERA SELATAN

10 LAMPUNG

11 BANTEN

KAWASAN RSH Desa Sentang, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues RSH Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues Perum. Caritas, Desa Bl. Beurandang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat Perum. Caritas, Desa Bl. Beurandang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat BTN, Desa Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara Desa Suka Makmue, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur Kp. Kute, Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah Perum. Johor Kencana, Kws. Namorambe, Kab. Deli Serdang Perum. Johor Kencana, Kws. Namorambe, Kab. Deli Serdang Perum. Griya Mencirim Minimalis II Perum. Taman Putri Deli , Kws. Namorambe, Kab. Deli Serdang Perum. Puri Bintang Merdeka Perum. Griya Nusantara DMJ 6 dan 8, Kec. Dolok Masihol, Kab. Serdang Bedagai Perum. Griya Nusantara DMJ 6, Kec. Dolok Masihol, Kab. Serdang Bedagai Perum. PNS, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai Perum. PNS, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai Kws. Gunung Medan, Sei Lawai, Kab. Dharmasraya Perum. RSH, Kec. Koto Tengah, Kota Padang Perum. RSH, Kec. Kuranji, Kota Padang Kws. Koto Baru, Sei Rumbai, Kab. Dharmasraya Paradise Garden Regency, Kec. Tambang, Kab. Kampar Khalimasa Permai, Kec. Tambang, Kab. Kampar Griya Citra Lestari. Kec. Siak Hulu. Kab. Kampar Payung Sekaki, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Purwodadi Indah, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Mirama Indah 2, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Bukit Asri Tambusai III, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis Rangau Citra Permai, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis Perum. Ricci, Tanjung Ucang, Kota Batam Kec. Sagulung, Kota Batam Perum. Griya Senggarang, Kota Tanjung Pinang Perum. Bukit Raya Jalan Ganet, Kel. Kijang Kencana, Kota Tanjung Pinang Lobam Mas Permai - Jamsostek, Kab. Bintan Perum. POLRI, Kec.Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Desa Tua Tunu, Kota Pangkalpinang Perum. PNS, Desa Padang Baru, Kab.Bangka Tengah BTN Lintas Asri, Kws. Rimbo Tengah, Kab. Bungo Bungo Makmur, Kws. Rimbo Tengah, Kab. Bungo Vila Mas, Gria Tiara Hidayah, Kws. Kota Bangko, Kab. Merangin g y, Kws. Kota Bangko, g , Kab. Merangin g Kiki Regency, Griya Madinah Asri, Kws. Kota Bangko, Kab. Merangin Hamparan Hikmah I Pematang Sulur Permata Citra Permata 7 BLK Simpang Rimbo, Kota Jambi Mutiara Simpang Rimbo Mutiara Mayang, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Perumnas. Griya Betungan Asri, Kota Bengkulu Perumnas. Griya Betungan Asri, Kota Bengkulu Perumnas. Griya Betungan Asri, Kota Bengkulu Perumnas. Kayu Kunyit, Kota Manna RSH Pagar Dewa, Kota Manna Kws. Perumnas Mutiara, Kab. Lahat Kws. Gunung Ibul, Kota Prabumulih Kws. RSH Talang Kelapa Blok Kanah, Kota Palembang Kws. TNI Sekojo, Kota Palembang Kws. Jakabaring, Kota Palembang Kws. TOP Jakabaring, Kota Palembang Perum. Bukit Kemiling Permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung Perum. Nusantara Permai, Kec. Campang Raya, Kota Bandar Lampung Perum. PNS Seputih Jaya, Kec.Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah Perum. PNS Seputih Jaya, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah Perum. Taman Banten Lestari, Kel Unyur, Kec Serang, Kota Serang Perum. Bumi Agung Permai, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang Perum. Griya Lopang Indah, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang Taman Ciruas Permai RW 05, Desa Pelawad, Kec. Ciruas, Kab. Serang Taman Ciruas Permai RW 04, Desa Pelawad, Kec. Ciruas, Kab. Serang Perum. Praja Mandiri, Kel. Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota Cilegon Kel. Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota Cilegon Kel. Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon Perumnas. Cibeber Seksi 2, Kec. Cibeber, Kota Cilegon Perumnas. Cibeber Seksi 1, Kec. Cibeber, Kota Cilegon Komplek Pepabri, Kel. Bojongleles, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Griya Kaduagung Indah, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Perum. Bukit Kadu Agung Timur, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Kp. Babakan, Kel. Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Kp. Baturambang, Kel. Babakan, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Kp. Pasirjati, Kel. Pasirjati, Kec. Cibadak, Kab.Lebak

NO

PROPINSI

11 BANTEN

12 JAWA BARAT

13 JAWA TENGAH

14 DIY

15 JAWA TIMUR

16 BALI

17 NTB

18 NTT

19 KALIMANTAN BARAT


KAWASAN Kp. Awe, Kel. Babakan, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Perum. Jurang Mangu Permai, Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Perum. Karya Bakti, Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Perum. Sekneg, Kel. Pondok Kacang, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Perum. Korpr Griya Suradita Indahi, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang Perumnas. Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang Jl. Anggrek Raya, Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan, Kota Tangerang Jl. Teratai 2, Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan, Kota Tangerang Jl. Flamboyan Blok E, Perum. Pd. Kacang Prima, Kel. Pd. Kacang Timur, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Blok I Perum. Pd. Kacang Prima, Kel. Pd. Kacang Timur, Kec. Pd. Aren, Kota Tangsel Kp. Tangjung Kulon, Ds. Tangjung Sari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Perumnas. Bumi Parahyangan Kencana, Kab. Bandung Perum. Bukit Griya Kencana, Kab. Bandung Perum. Tut Wuri Handayani, Kab. Bandung Perum. Griya Inti Asri, Kab. Sumedang Perum. Gunung Sari Indah, Kab. Majalengka Perum. Griya Ciwangi dan Kota Permata, Kab. Purwakarta Perum. Taman Sari Tenjoresmi, Kab. Sukabumi Perum. Pesona Griya Indah, Kab. Karawang Tembalang 1, Kota Semarang Tembalang 2, Kota Semarang Tembalang 3, Kota Semarang Ngaliyan, Kota Semarang Cepu 1, Kab. Blora Cepu 2, Kab. Blora Sidoharjo 1, Kab. Sragen Sidoharjo 2, Kab. Sragen Ngemplak 1, Kab. Boyolali Ngemplak 2, Kab. Boyolali Kajen 1, Kab. Pekalongan Kajen 2, Kab. Pekalongan Relokasi 1, Kab. Banjarnegara Relokasi 2, Kab. Banjarnegara Kalibagor, Kab. Banyumas Perum. Sedayu Permai, Kab. Bantul Perum. Sedayu Permai, Kab. Bantul Kec. Cangkringan, Kab. Sleman Perum. Guwosari, Kab. Bantul Perum. Griya y Citra Asri,, Kab. Bantul Dander, Kab. Bojonegoro Graha Indah Paciran, Kab. Lamongan Singosari Residence, Kab. Malang Mondoroko Singosari, Kab. Malang Malang Anggun Sejahtera, Kab. Malang Green Cerme, Kab. Gresik Perum. TNI/AL Cerme, Kab. Gresik Menganti Asri, Kab. Gresik Pesona Asri Candi, Kab. Sidoarjo Quality Residence Candi, Kab. Sidoarjo Indra Prasta Puri, Kab. Mojokerto Perum. Nirmalasari, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem Perum. Indah Gargita, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem Perum. Kertalangu, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem Perum. Bumi Cempaka Asri, Ds. Bongan, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Perum. Graha Pertiwi, Ds. Bongan, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Perum. Bukit Sanggulan Indah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan Perum. Darma Jati, Ds. Tejakula, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng Perum. Bungkulan Indah, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng Perum. Pemaron Indah, Ds. Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Perum. KORPRI Lingkar Selatan, Kota Mataram Perumnas. Labuapi, Kec. Labuapi Perum. Bumi Harapan Permai, Kab. Lombok Barat Perum. Puri Ginte Indah, Kab. Dompu Perumnas. Labuapi, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat Desa Naiola, Kws. Kampung BTN, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU Kws. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur Kws. Waekerow, Kec. Waekerow, Kab. Sumba Barat Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Desa Sungai Bulan, Kota Singkawang Komp. Citra Plamboyan Raya, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong Komp. Kartika Eka Paksi, Kel. Liang Anggang, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

NO

PROPINSI


22 KALIMANTAN TIMUR

23 SULAWESI SELATAN


25 SULAWESI TENGAH

26 SULAWESI BARAT

27 GORONTALO

28 SULAWESI UTARA

29 MALUKU

30 MALUKU UTARA

31 PAPUA

32 PAPUA BARAT

KAWASAN Perum. Wengga Metropolitan, Kab. Kotim Perum. Wengga Metropolitan, Kab. Kotim Perum. Wengga Metropolitan, Kab. Kotim Perum. Wengga Metropolitan, Kab. Kotim Perum. Pendawa, Kec. Baamang Perum. Pendawa, Kec. Baamang Perum. PNS Sungai Parit, Kab. Penajam Paser Utara Kws. Batu Ampar KM.7, Kota Balikpapan Kws. Perum PNS Pulau Atas, Kota Samarinda Kws. Perum. PNS Sekambing, Kota Bontang Kws. Puri Asri - Ujung Bulu, Kab. Bulukumba Perum. PNS Manggala, Kota Makassar Perum. BTN Pepabri dan Bapertarum, Kab. Jeneponto Perum. Tamarunang I dan Sinar Bombong, Kab. Gowa Kab. Majene Perumnas. Waruruma/Wana Bakti Indah, Kota Bau-Bau RSH Satria Nusantara, Kab. Konawe Kota Kendari Kota Kolaka Perum. PNS Lapodi, Kec. Pasar Wajo, Kab. Buton Perum. Bukit Barebbo, Kota Kendari Perum. PNS Nanga-Nanga, Kota Kendari Kws. Lagaruntu, Kota Palu Kws. Palupi-1, Kota Palu Kws. Palupi-2, Kota Palu Kws. Mapane, Kab. Poso Kab. Mamuju Kec. Simboro, Kab. Mamuju Kec. Tapalang, Kab. Mamuju Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Kec. Tinabung, Kab. Polewali Mandar Perum. Mansai Permai, Kel. Huangoboto, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo Perum. Agus Salim Indah, Kec. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo Perumnas. Hutuo, Perum. Tirta Kencana, Perum Mutiara Indah, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo Kec. Tikala, Wale Wangun Umbanua, Kota Manado Perum. Maeitha Griya II, kec. Matuari, Kota Bitung Perum. Bougenville Indah, Kec. Girian, Kota Bitung Perum. Rizky, Kec. Girian, Kota Bitung Perum. Puri Edelweis, Kec. Girian, Kota Bitung Perum. Clifford Griya y Indah,, Kec. Madidir,, Kota Bitungg Perum. Griya Woloan Indah, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon Perum. Lestari Indah, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa Perum. Permata Asri, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa Perum. Griya Sea Lestari, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa Perum. Eben Haezar, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa Perum. Griya Klabat Indah II, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara Perumnas. Pobundayan, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Kota Masohi Kp. Air Pepaya Kab. Maluku Tenggara Desa Lina Ino, Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halut Desa Lina Ino, Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halut Desa Galala Kab. Halbar Desa Galala Kab. Halbar Desa Galala Kab. Halbar Sofifi, Kota Tikep Sofifi, Kota Tikep Sofifi, Kota Tikep Sofifi, Kota Tikep Desa Tomori, Kab. Halsel Desa Tomori, Kab. Halsel Desa Mandaong, Kab. Halsel Desa Were, Kab. Halteng Desa Were, Kab. Halteng Desa Were, Kab. Halteng Perumnas. IV, Kota Jayapura Perum. PNS Wadio, Kota Nabire Perum. TNI/POLRI, Kota Sentani Perum. KPR 752, Kel. Kluwalu, Distrik Sorong Timur Kab. Teluk Wondama Lapen Perum 300, Kab. Raja Ampat Marina Asri, Kab. Manokwari Entata, Distrik Fak-Fak Kota Perum. Harapan Indah, Distrik Sorong Utara KPR BPD Km 9,5, Distrik Sorong Utara, Kab. Sorong Lingkar Bandara, Distrik Wasior Kota



RUSUNAWA BESERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA 1 2

4 3 7

6

36 9

43 38

8

39

5

44 19 14

10 11

SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU BANGKA BELITUNG SUMATERA SELATAN LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22

20 17

26

21

33 35 32 31

34

12 13 15

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA

18

37

KOTA/KABUPATEN Kota Banda Aceh Kota Tanjung Balai Kota Sibolga Kota Medan Kota Sawah Lunto Kota Pekanbaru Kota Batam Kota Pangkal Pinang Kota Palembang Kota Bandar Lampung Kota Tangerang Kabupaten Cimahi Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bandung Kabupaten Bandung

23 16

24

28

25 27

29

JAWA TIMUR

41

42

30

PROPINSI JAWA TENGAH

DIY

40

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

KOTA/KABUPATEN Kota Semarang Kota Kudus Kota Tegal Kabupaten Jepara Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Rembang Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Surabaya Kabupaten Sidoarjo Kota Probolinggo Kota Kediri Kota Blitar Kota Gresik Kabupaten Lumajang

PROPINSI JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

KOTA/KABUPATEN Kabupaten Pasuruan Kota Sidoarjo Kabupaten Madiun Kota Pontianak Kota Banjarmasin Kota Tarakan Kota Balikpapan Kota Palopo Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Kota Palu Kota Bau Bau



INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN (PERDESAAN POTENSIAL) 6 3 13 2

3

3

7 18 5

2

4

3

4 3 4

10

3 5

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


2

3

2

3

5 21

3

4

4 3

4

2

JUMLAH KAWASAN 6 3 2 3 2 4 5 3 3 4 21

4

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5


JUMLAH KAWASAN 3 4 5 3 4 5 5 7 2 2 3

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


JUMLAH KAWASAN 10 3 18 4 4 13 2 3 4 3



INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN (PERDESAAN POTENSIAL) NO 1 NAD

PROPINSI

2

SUMATERA UTARA

3

SUMATERA BARAT

4

RIAU

5

KEPULAUAN RIAU

6

BANGKA BELITUNG

7

JAMBI

8

BENGKULU

9

SUMATERA SELATAN

10 LAMPUNG

11 BANTEN

KAWASAN Pulo Sarok, Kab. Aceh Singkil Pulo Sarok, Kab. Aceh Singkil Perum. Pulo Sarok, Kab. Aceh Singkil Pasar, Kab. Aceh Singkil Desa Suka Damai, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar Desa Gp. Baro - Blang Glumpang, Kab. Aceh Timur Desa Jambo Papen Panto Sikabu, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan Sikara-kara, Kab. Mandailing Natal Desa Teluk Meku, Kab. Langkat Kec. Muara Desa Bariba, Kab. Tapanuli Utara Desa Kws. Bukit Patah Sembilan, Kota Payakumbuh Desa Kws. Palangki, Kab. Sijunjung Sei. Bagan, Kab. Pelalawan Sei. Upih, Kab. Pelalawan Kab. Kampar Kab. Kampar Kec. Serasan, Kab. Natuna Pulau Mantang, Kab. Bintan Desa Sijuk, Kws.Sijuk, Kab.Belitung Desa Batu Itam, Kws.Sijuk, Kab.Belitung Paya Benua, Kws.Mendo Barat, Kab.Bangka Desa Kace, Kws.Mendo Barat, Kab.Bangka Dusun Sido Mulyo, Kab. Bungo Jl. Duku Dusun Sumber Sari, Kab. Bungo Dusun Rejo Sari, Kab. Bungo Desa Teluk Ketapang, Kec. Pemayung, Kab. Batanghari Desa Senaning dan Kuap, Kec. Pemayung, Kab. Batanghari Kws. Kaur Selatan,Kab. Kaur Kws. Pekik Nyarig, Kab. Bengkulu Tengah Kws. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah Jln. Rama Shinta, Kab. Lahat Jln. Gatot Kaca, Kab. Lahat Kws. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas Kws. Karya Jaya-Beringin Jaya, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan Kws. Karya Jaya-Pisang Baru, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan Kws. Karya Jaya-Srikaton, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan Kec.Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan Kec. Sidomulyo, Kab.Lampung Selatan Kp. Talaga, Desa Kadu Kacapi, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Kp. Solor, Desa Keserengan, Kec. Pontang, Kab. Serang Kp. Kecakur, Desa Keserengan, Kec. Pontang, Kab. Serang Kp. Keserangan, Desa Keserengan, Kec. Pontang, Kab. Serang Kp. Lembur Jero, Desa Pesanggrahan, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Kp. Baru, Desa Pesanggrahan, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Kp. Pancur, Desa Penyerapan, Kec. Baros, Kab. Serang Kp. Mindi, Desa Gunungsari, Kec. Gunungsari, Kab. Serang Desa Giri Pawana, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Desa Mandalawangi, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Desa Nembol, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Kp. Cileksa, Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang Kp. Kaduhuni, Desa Giripawana, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Desa Margasana RW 02, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang Kp. Kadumaria, Desa Mandalawangi, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Kp. Sukanagri, Desa Mandalawangi, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Desa Kartasana, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang Perum Mandiri Asri Sabi, Kel. Bangkonol, Kec. Kroncong, Kab. Pandeglang Kp. Kaso, Desa Nembol, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Kp. Cileksa, Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang Desa Cigadung, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang Desa Margasana RW 04, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang

NO PROPINSI 12 JAWA BARAT

13 JAWA TENGAH

14 DIY

15 JAWA TIMUR

16 BALI

17 NTB

18 NTT

19 KALIMANTAN BARAT



22 KALIMANTAN TIMUR

23 SULAWESI SELATAN

KAWASAN Desa Cipancar, Kec. Serang Panjang Eretan, Kab. Indramayu Lemah Sugih, Kab. Majalengka STA Bagelen 1, Kab. Purworejo STA Beji 1, Kab. Banyumas STA Beji 3, Kab. Banyumas Kws. Begelen 2, Kab. Purworejo Kws. Begelen 3, Kab. Purworejo Kws. Beji 2, Kab. Banyumas Kws. Beji 4, Kab. Banyumas Kws. Beji 5, Kab. Banyumas Kws. Beji 6, Kab. Banyumas Gadingsari, Kab. Bantul Desa Sendangarum, Kab. Sleman Desa Sumberahayu, Kab. Sleman Kab. Sleman Sanden, Kab. Bantul Ngimbang, Kab. Lamongan Poncokusumo, Kab. Malang Kws. Agropolitan Semanding-Palang, Kab. Tuban Kws. Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung Kws. Catur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Desa Pakutatan, Kab. Jembrana Desa Anturan, Kab. Buleleng Desa Keruak Jerowaru, Kab. Lombok Timur Woha, Kab. Bima Labangka, Kab. Sumbawa Keruak Jerowaru, Kab. Lombok Timur Woha, Kab. Bima Kws. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kab. Belu Kws. Lamboya, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat Kws. Oebelo, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang Kws. Belo, Kec. Nekmese, Kab. Kupang Kws. Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka Kota Singkawang Kec. Jawai, Kab. Sambas Kec. Semparuk, Kab. Sambas Desa Pak Laheng, Kec. Toho, Kab. Pontianak Desa Pak Laheng, Kec. Toho, Kab. Pontianak Desa Piasak, Kec. Selimbau, Kab. Kapuas Hulu Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang Kec. Sei. Rengas, Kab. Kubu Raya (Minapolitan) Kambitin, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Kambitn, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Kab. Batola Kab. Batola Desa Sebuai, Kec. Kumai, Kab. Kobar Desa Sei Bakau, Kec. Kumai, Kab. Kobar Desa Sei Bakau, kec. Kumai, Kab. Kobar Kws. Kaliamok, Kab. Malinau Kws. Malinau Seberang, Kec. Malinau, Kab. Malinau Kws. Sabitta, Kp. Buyung Buyung, Kab. Berau Tolo Timur, Kws. Kelara-Rumbia, Kab. Jeneponto Tolo Utara, Kws. Kelara-Rumbia, Kab. Jeneponto Tolo Ruas-I, Kws. Kelara-Rumbia, Kab. Jeneponto Tolo Ruas-II, Kws. Kelara-Rumbia, Kab. Jeneponto Dusun Paranga, Kws. Bontoramba, Kab. Jeneponto Dusun Alluka, Kws. Bontoramba, Kab. Jeneponto Kws. Malili, Kab. Luwu Timur Kws. Bontonompo, Kab. Gowa Kws. Bontolempangan, Kab. Selayar Kws. Buki, Kab. Selayar

NO PROPINSI 24 SULAWESI TENGGARA

25 SULAWESI TENGAH

26 SULAWESI BARAT

27 GORONTALO

28 SULAWESI UTARA

29 MALUKU 30 MALUKU UTARA

31 PAPUA

32 PAPUA BARAT

KAWASAN Lalembuu, Kab. Konawe Selatan Tinondo, Kab. Kolaka Kws. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan Bumi Raya Desa Lambelu, Kab. Morowali Bumi Raya Desa Limbo Makmur, Kab. Morowali Bumi Raya Desa Beringin Jaya, Kab. Morowali Bumi Raya Desa Harapan Jaya, Kab. Morowali Bumi Raya Desa Lasampi, Kab. Morowali Bumi Raya Desa Pebatae, Kab. Morowali Bumi Raya Desa Umbele, Kab. Morowali Labean Desa Labean, Kab. Donggala Napu Desa Maholo, Kab. Poso Napu Desa Wuasa, Kab. Poso Wakai Desa Wakai, Kab. Tojo Una-una Wakai Desa Benteng, Kab. Tojo Una-una Wakai Desa Baulu, Kab. Tojo Una-una Wakai Desa Kololio, Kab. Tojo Una-una Wakai Desa Tumotok, Kab. Tojo Una-una Desa Kaleke, Kab. Sigi Dolo Barat Desa Wera, Kab. Sigi Dolo Barat Desa Rarampadende, Kab. Sigi Dolo Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Karossa, Kab. Mamuju Kab. Mamasa Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Desa Likupang II, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara Desa Jayakarsa Minapolitan Managabata, Kec. Likupang Barat, Kab. Miinahasa Utara Desa Kulu Minapolitan Managabata, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara Desa Kimabajo, Kab. Minahasa Utara Desa Kimabajo, Kab. Minahasa Utara Desa Minaesa, Kab. Minahasa Utara Desa Wori, Kab. Minahasa Utara Desa Popareng, Kec. Tatapan, Keb. Minahasa Selatan Desa Wawontulap, Kec. Tatapan, Kab. Minahasa Selatan Desa Sondaken, Kec. Tatapan, Kab. Minahasa Selatan Rap-Rap, Desa Rap Rap, Kec. Tatapan, Kab. Minahasa Selatan Desa Lautongan, Kec. Tabukan Selatan, Kab. Kep. Sangihe Desa Batuwingkung, Kec. Tabukan, Kab. Kep. Sangihe Kab. Seram Bagian Timur Desa Faan (Langgur), Kab. Maluku Tenggara Kws. Manggayoang, Kab. Halsel Kws. Manggayoang, Kab. Halsel Kws. Manggayoang, Kab. Halsel Desa Mekar Sari, Kab. Haltim Desa Mekar Sari, Kab. Haltim Desa Mekar Sari, Kab. Haltim Kws. Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Kws. Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Kws. Hom-hom Muai, Distrik Hubikosi, Kab. Jayawijaya Kws. Ninabua, Distrik Hubikosi, Kab. Jayawijaya Distrik Kaliam, Kab. Raja Ampat Distrik Bomberay, Kab. Fak - Fak Distrik Yennanas, Kab. Raja Ampat Distrik Bomberay, Kab. Fak - Fak



INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN (RAWAN BENCANA)

1

6

2 3 4

7 8

2

5 10

9 13 12

11 14

15 16

PROPINSI SUMATERA UTARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

KAWASAN Simpang Mardinding - Mardinding I, Kab. Karo Simpang Kutambaru - Kutambaru, Kab. Karo Kota Tonggal - Gambeer, Kab. Karo Jembatan Baru - Simpang Sibintun, Kab. Karo Desa Selandi, Kab. Karo Desa Sukameriah - Jembatan baru, Kab. Karo Mardinding I - Mardinding, Kab. Karo Desa Geronggang, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan Desa Simaronop, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan Desa Sironcitan, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan

PROPINSI SUMATERA BARAT

BENGKULU JAWA BARAT

11 12 13 14 15 16 17

KAWASAN Koto Tangah, Kota Padang Maninjau, Kab. Agam Painan, Kab. Pesisir Selatan Prop bengkulu Kab.Bengkulu Tengah Kws. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung Kws. Cibalong, Kab. Garut



INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN (PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR) 3

11 4

2

5

13 2

2

2 4

1

2

6 1

NO 1 2 3 4 5

PROPINSI NAD RIAU KEPULAUAN RIAU BANGKA BELITUNG LAMPUNG

JUMLAH KAWASAN 3 2 4 2 1

NO 6 7 8 9 10

3

PROPINSI BANTEN BALI NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR


NO 11 12 13 14 15

PROPINSI SULAWESI UTARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT




INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN (PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR) NO PROPINSI 1 NAD

2 RIAU

3 KEPULAUAN RIAU


7 BALI 8 NTT

9 KALIMANTAN BARAT

KAWASAN Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar Desa Lampuyang Pulo Breuh, Kab. Aceh Besar Desa Paloh Pulo Breuh, Kab. Aceh Besar Sei. Bagan, Kab. Pelalawan Sei. Upi,h Kab. Pelalawan Kab. Kampar Kab. Kampar Pulau Granting, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Sekanak, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Pulau Jang, Kab. Karimun Pulau Papan, Kec. Buru Kab. Karimun Desa Tanjung Kelumpang, Kws.Dendang, Kab.Belitung Timur Desa Lidun, Kws.Dendang, Kab.Belitung Timur P. Pahawang, Kec.Punduh Pidada, Kab.Pesawaran Kp. Baru-Kp.Peres, P. Panjang, Kec. P. Ampel, Kab. Serang Kp. Laut Lama, Desa Wargasara, P. Tunda, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang Kp. Baru, Desa Wargasara, P. Tunda, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang Kp. Barat, Desa Wargasara, P. Tunda, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang Kp. Tenggiri Timur, Desa Wargasara, P. Tunda, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang Kp. Timur, Desa Wargasara, P. Tunda, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung Kalkuluk Mesak, Kws. Kabuna, Kab. Belu Kab. Rote Ndao Kws. Netemnanu, Kec. Amfoang Timur, Kab. Kupang Desa Cermai - Temajok, Kec. Paloh, Kws. Perbatasan Sambas Desa Cermai - Temajok, Kec. Paloh, Kws. Perbatasan Sambas Desa Temajok, Kec. Paloh, Kws. Perbatasan Sambas Kec. Sajingan Besar, Kws. Perbatasan Sambas Desa Rasau, Kec. Ketungau Hulu, Kws Perbatasan Sintang Desa Rasau, Kec. Ketungau Hulu, Kws. Perbatasan Sintang Desa Sungai Kelik, Kec. Ketungau Hulu, Kws. Perbatasan Sintang Desa Sungai Kelik, Kec. Ketungau Hulu, Kws. Perbatasan Sintang Jasa - Wak Sepan, Kws. Perbatasan Sintang Jasa - Wak Sepan, Kws. Perbatasan Sintang Senaning - Bekuan, Kec. Ketungau Hulu, Kws. Perbatasan Sintang Entikong - Pontitapao, Kec. Entikong, Kws Perbatasan Sanggau

NO PROPINSI 9 KALIMANTAN BARAT

10 KALIMANTAN TIMUR

11 SULAWESI UTARA


14 PAPUA 15 PAPUA BARAT

KAWASAN Kec. Jagoi Babang, Kws. Perbatasan Bengkayang Jagoi Babang, Kec. Jagoi Babang, Kws. Perbatasan Bengkayan Desa Batu Timur, P. Lemukutan, Kec. Sei. Raya Kepualauan, Kab. Bengkayang Desa Batu Barat, P. Lemukutan, Kec. Sei. Raya Kepualauan, Kab. Bengkayang Desa Padang, Kec. P. Mayakarimata, Kab. Kayong Utara Badau, Kec. Badau, Kws. Perbatasan Kapuas Hulu Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kec. Maratua, Pulau Maratua, Kab. Berau Desa Teluk Alulu, Pulau Maratua, Kab. Berau Kws. Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan Desa Balansiku, Kec. Sebatik, Pulau Sebatik, Kab. Nunukan Desa Birahi, Kec. Tabukan Selatan Tengah, Kep. Sangihe Desa Utaurano, Kec. Tabukan Utara, Kep. Sangihe Desa Buhias, Pulau Buhias, Kab. Kep. Sitaro Desa Bunaken, Pulau Buhias Desa Haasi, Kec. Tagulandang, Pulau Tagulandang, Kab. Kep. Sitaro Kec. Kabaruan, Pulau Kabaruan, Kab. Kep. Talaud Pulau Bunaken, Kota Manado Pulau Siladen, Kota Manado Pulau Siladen, Kota Manado Pulau Mantehage, Kab. Minahasa Utara Pulau Mantehage, Kab. Minahasa Utara Pulau Mantehage, Kab. Minahasa Utara Pulau Nain, Kab. Minahasa Utara Desa Kulu, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara Pulau Kisar, Kab. Maluku Barat Daya Pulau Moa Kab. Pulau Morotai Kec. Wayabula, Kab. Pulau Morotai Desa Cera, Kec. Lolada Utara, Kab. Halut Desa Kapa-Kapa, Kec. Lolada Utara, Kab. Halut Desa Galao, Kec. Loloda Utara, Kab. Halut Kws. Wonorejo, Distrik Arso Timur, Kab. Keerom Kws. Wambes, Distrik Arso Timur, Kab. Keerom Dorekar, Kab. Raja Ampat Pulau Fani, Kab. Raja Ampat



INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI DAN SOSIAL (RISE) 53

19

17 17

18

28

27

29

29

NO 1 2 3

PROPINSI SUMATERA UTARA JAMBI BENGKULU

KECAMATAN 53 17 27

NO 4 5 6

PROPINSI BANGKA BELITUNG NTB KALIMANTAN BARAT

KECAMATAN 17 29 19

NO 7 8 9

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN

KECAMATAN 28 18 29



PETA KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN



BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA (AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG) 2 3 2

2

1

1 2

1

1 1

1 1 2

1

1

1

1

3

1

1

1

4

1 1

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG

1

1

KOTA/KAB 2 3 2 2 2 1 3 1 2

NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

PROPINSI BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH

KOTA/KAB 1 4 1 1 1 1 1 1 1

NO 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO PAPUA BARAT

KOTA/KAB 1 1 1 1 1 1 1 1 1



BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA (AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG) NO 1 2

NAD

PROPINSI

SUMATERA UTARA

3

SUMATERA BARAT

4

RIAU

5

KEPULAUAN RIAU

6 7

JAMBI SUMATERA SELATAN

KOTA/KAB Kota Langsa Kab. Aceh Utara Kota Padangsidimpuan Kota Tanjungbalai Kota Medan Kab. Agam Kab. Pesisir Selatan Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Tanjung Pinang Kab. Karimun Kota Jambi Kab. Ogan Ilir Kab. Musi Banyuasin Kota Palembang

NO 8 9

PROPINSI BENGKULU LAMPUNG

10 11

BANTEN JAWA BARAT

12 13 14 15 16

JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB

KOTA/KAB Kab. Lebong Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Timur Banten Kab. Garut Kab. Cirebon Kab. Bogor Kab. Cianjur Kota Semarang Kab. Sleman Jatim Kota Denpasar Kota Mataram

NO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PROPINSI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO PAPUA BARAT

KOTA/KAB Sukadana Kab. Kayong Utara Kota Palangkaraya Kota Banjarmasin Sulbar Kab. Poso Sultenggar Kota Bitung Kota Makasar Kab. Gorontalo Utara Kab Manokwari



BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA (PIP2B) 1

1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1

1 1 1 1

1 1

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

PROPINSI NAD SUMATERA BARAT KEPULAUAN RIAU BANGKA BELITUNG SUMATERA SELATAN BANTEN JAWA BARAT DIY

NO 9 10 11 12 13 14 15 16

1

PROPINSI JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR SULAWESI TENGAH

NO 17 18 19 20 21 22

PROPINSI SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI UTARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT



SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN)

2 2

1 1 1

1

1 1 1

1 1

PROPINSI SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU SUMATERA SELATAN BENGKULU BANGKA BELITUNG LAMPUNG

3

2

1

NO 1 2 3 4 5 6 7

1

1

1

2

KOTA/KAB 2 1 1 1 1 1 1

1

2

NO 8 9 10 11 12 13 14

PROPINSI BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY BALI KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR

KOTA/KAB 1 2 2 2 1 1 1

NO 15 16 17 18 19 20

PROPINSI SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN PAPUA BARAT

KOTA/KAB 1 1 3 2 1 1



SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN) NO 1 2 3 4 5 6 7 8

PROPINSI SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT

KOTA/KAB Kota Tebing Tinggi Kota Tanjung Balai Sumbar Kab. Indragiri Hilir Kota Palembang Kab. Rejang Lebong Kab. Lampung Timur Banten Kab. Purwakarta Kota Bogor

NO 9


10

DIY

11 12 13 14 15

BALI KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH

KOTA/KAB Kab. Batang Kab. Banyumas Kab. Bantul Kab. Kulonprogo Kab. Badung Kab. Banjar Kota Tarakan Kab. Majene Kota Palu

NO 16

PROPINSI SULAWESI TENGGARA

17

SULAWESI UTARA

18 19

SULAWESI SELATAN PAPUA BARAT

KOTA/KAB Kota Kendari 1 Kota Kendari 2 Kota Bau Bau Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Selatan Kab. Kep. Sangihe Kota Manado Kota Bitung Kota Palopo Kab. Fak Fak



SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN) 2 2 3

1

5 2

2

2

1

1

1

1 3

3

2

1 2

2

2

4

4

1

4

5

7

3 3

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


2

3 2

KOTA/KAB 2 2 2 1 3 2 1 4 1 2 2

2

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1


KOTA/KAB 7 4 3 5 3 3 1 2 3 2 1

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


KOTA/KAB 2 1 4 5 2 3 2 1 2 1



SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN) NO 1 NAD

PROPINSI

2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 RIAU 5 KEPULAUAN RIAU 6 JAMBI 7 SUMATERA SELATAN 8 BENGKULU

9 BANGKA BELITUNG 10 LAMPUNG 11 BANTEN 12 JAWA BARAT

KAWASAN Kota Lhokseumawe Kota Banda Aceh Kab. Langkat 1 Kab. Langkat 2 Kota Padang Kota Bukittinggi Kab. Indragiri Hilir Kws. Taman Dendang Melayu, Jembatan I Barelang, Kota Batam Kws. Tugu Pinsil, Kel. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang Kws. Tembeling Tanjung, Kec. Teluk Bintan, Kab. Bintan Kec. Bangko, Kab. Merangin Kec. Singkut, Kab. Sarolangun Kota Palembang Kota Bengkulu 1 Kota Bengkulu 2 Kota Bengkulu 3 Curup, Kab. Rejang Lebong Kab. Belitung Kab. Tanggamus Kab. Tanggamus 2 Kota Serang Kab. Serang Kab. Ciamis Kab. Karawang Kab. Kuningan Kota Bogor Kab. Bogor Kab. Cirebon Kota Tasikmalaya

NO PROPINSI 13 JAWA TENGAH

14 DIY 15 JAWA TIMUR

16 BALI 17 NTB 18 NTT 19 KALIMANTAN BARAT 20 KALIMANTAN TENGAH 21 KALIMANTAN SELATAN 22 KALIMANTAN TIMUR

KAWASAN Kab. Semarang Kab. Banjarnegara Kota Surakarta Kota Semarang Kota Yogyakarta Kab. Sleman Kab. Bantul Kab. Ponorogo Kab. Jombang Kab. Probolinggo Kab. Sidoarjo Kab. Ngawi Kab. Klungkung Kab. Badung Kab. Buleleng Kws. Suranadi, Kab. Lombok Barat Kws. Goa, Kab Sumbawa Kws. Cakranegara, Kota Mataram Larantuka, Kab. Flores Timur Kab. Sekadau Kab. Ketapang Kws. Civic Center, Jl.Imam Bonjol, Muara Teweh, Kab, Barito Utara Kws. Gerbang Kota, Muara Teweh, Kab. Barito Utara Kws. Putri Mayang,Tamiang Layang, Kab. Barito Timur Kalampaian, Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Pasir

NO PROPINSI 23 SULAWESI BARAT 24 SULAWESI TENGAH 25 SULAWESI TENGGARA

26 SULAWESI UTARA

27 SULAWESI SELATAN 28 GORONTALO 29 MALUKU 30 MALUKU UTARA 31 PAPUA 31 PAPUA BARAT

KAWASAN Kws. Lombang-lombang, Mamuju Kws. Mamasa, Mamasa Kab. Poso Pantai Nambo, Kota Kendari Pulau Makassar, Kota Bau-Bau Pantai Kamali, Kota Bau Bau Kab. Kolaka Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Selatan Kab. Kep. Sangihe Kota Manado Kota Bitung Kab. Bone Kab. Toraja Utara Kab. Pohuwato Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Buru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Halmahera Barat Kota Jayapura Kab. Jayawijaya Kota Sorong



SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN TRADISIONAL DAN BERSEJARAH) 1 4 2

2 1

2

2

2

1

1

2 1

2

3

1 1

1

2

4

4

2

3

2

2

2 1

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT

2

2 2

KOTA/KAB 1 4 2 2 2 2 4 1 1 2 2

2

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2

PROPINSI JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT

KOTA/KAB 4 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PROPINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

KOTA/KAB 1 3 2 2 1 2 2 3 2



SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN TRADISIONAL DAN BERSEJARAH) NO PROPINSI 1 NAD 2 SUMATERA UTARA

3 SUMATERA BARAT 4 RIAU 5 JAMBI 6 SUMATERA SELATAN 7 BENGKULU


KAWASAN Kab. Bieren Kab. Mandailing Natal 1 Kab. Mandailing Natal 2 Kab. Mandailing Natal 3 Kab. Mandailing Natal 4 Kab. Padang Pariaman Kab. Sijunjung Kab. Indragiri Hulu Kab. Pelalawan Kec. Danau Teluk, Kota Jambi Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo Kab. Ogan Ilir Kota Pagar Alam Desa Tanjung Beringin, Kab.Kaur Kel. Bandar Bintuhan, Kab. Kaur Benteng Linau, Kab. Kaur Kab.Lebong Kab. Bangka Tengah Kab. Lampung Timur Banten

NO PROPINSI 11 JAWA BARAT 12 JAWA TENGAH

13 DIY 14 JAWA TIMUR 15 BALI 16 NTB 17 NTT 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN

KAWASAN Kab. Bogor Kab. Garut Kab. Magelang Kab. Kudus Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Sleman Kab. Gunung Kidul Kab. Kediri Kab. Ngawi Kab. Bangli Kab. Tabanan Kws. Sembalun, Kab. Lombok Timur Kws. Moni, Kab. Ende Kab. Belu Kota Singkawang Kws. Telang Lama/Telang Siung,Tamiang Layang, Kab. Barito Timur Kws. Astana Al-Nursari, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat Kota Banjarmasin Kab. Balangan

NO 21 22 23 24

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA

25 SULAWESI UTARA 26 SULAWESI SELATAN 27 GORONTALO 28 MALUKU 29 MALUKU UTARA 30 PAPUA 31 PAPUA BARAT

KAWASAN Kota Balikpapan Kws. Sese, Mamuju (Lanjutan) Kab. Tojo Una-una Kota Bau Bau Kab. Muna Kab. Buton Kab. Minahasa Kota Manado Kab. Enrekang Kab. Selayar Kab. Pohuwato Kab. Buru Kota Tual Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kota Jayapura Kab. Puncak Kab. Keerom Kab. Manokwari Kab. Sorong



SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1 7 1

2

2 2

1

2

1

2

1

3 2

3

1

2 1

3

2

1

6

5

4

5

5

3 3

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


3

4 2

KOTA/KAB 1 7 2 2 1 1 5 1 1 1 2

2

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3


KOTA/KAB 5 6 3 5 4 3 3 2 3 2 2

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


KOTA/KAB 3 2 4 2 3 2 2 1 1 3



SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN NO PROPINSI 1 NAD 2 SUMATERA UTARA

3 SUMATERA BARAT 4 RIAU 5 KEPULAUAN RIAU 6 JAMBI 7 SUMATERA SELATAN

8 9 10 11

BENGKULU BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN

12 JAWA BARAT

KAWASAN Kab. Aceh Selatan Kota Tebing Tinggi Kota Sibolga 1 Kota Sibolga 2 Kota Medan 1 Kota Medan 2 Kota Asahan 1 Kota Asahan 2 Kota Payakumbuh Kab.Tanah Datar Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kws. Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang, Kota Tanjung Pinang Kota Jambi Kota Palembang Kab. Ogan Ilir Kota Lubuk Linggau Kab. OKU timur Kab. OKU Bintuhan, Kab. Kaur Kab. Bangka Barat Kab.Lampung Selatan Kab. Serang Kota Serang Kab. Bandung Kab. Kuningan Kota Cimahi Kab. Garut Kota Bandung



16 BALI

17 NTB 18 NTT 19 KALIMANTAN BARAT 20 KALIMANTAN TENGAH

KAWASAN Kab. Karanganyar Kab. Jepara Kab. Kudus Kab. Purbalingga Kab. Pemalang Kota. Semarang Alun-alun Minggiran, Kota Yogya Alun-alun Sidokabul, Kota Yogya Alun-alun Wates, Kab. Kulonprogo Kab. Gresik Kab. Lamongan Kab. Jombang Kab. Mojokerto Kab. Ngawi Kab. Jembrana Kab. Gianyar Kab. Tabanan Kota Denpasar Kws. Selagalas, Kota Mataram Kws. Loang Balok, Kota Mataram Kws. Selong, Kab. Lombok Timur Kota Kupang Kab. TTS Taman Nostalgia, Kota Kupang (PL) Kota Pontianak Kab. Kayong Utara Kws. Komplek Perkantoran Pemda, Kab. Katingan Kws. Stadion 29 Nopember, Sampit, Kab. Kotawaringin Timur Kws. Jalan Pramuka, Muara Teweh, Kab. Barito Utara

NO PROPINSI 21 KALIMANTAN SELATAN 22 KALIMANTAN TIMUR 23 SULAWESI BARAT 24 SULAWESI TENGAH 25 SULAWESI TENGGARA

26 SULAWESI UTARA 27 SULAWESI SELATAN 28 GORONTALO 29 MALUKU 30 MALUKU UTARA 31 PAPUA 32 PAPUA BARAT

KAWASAN Kota Banjarmasin Kab. Banjar Kota Samarinda Kab. Berau Kws. Karema, Kab. Mamuju (Lanjutan) Majene, Kab. Majene Kws. Pasangkayu, Mamuju Utara Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kota Kendari (Bumi Praja) 1 Kota Kendari (Walikota) 2 Kota Bau-Bau Kab. Kolaka Kota Kotamobagu Kab. Minahasa Kws. Maccini Sombala, Kota Makassar Kab. Pinrang Kab. Sidrap Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kab. Maluku Tenggara Kota Ambon Kota Tidore Kepulauan Kab. Merauke Kab. Manokwari Kab. Raja Ampat Kota Sorong Kab. Manokwari Kab. Sorong



KESWADAYAAN MASYARAKAT (P2KP/PNPM) 32 71 20

21

35 14

9

32

14

6 6

11

8

6

5

25 21

44

14

148

39

2

19

19

154

197

42 23

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


39

11 44

KECAMATAN 32 71 32 20 21 9 39 14 11 21 44

10

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

12

PROPINSI DKI JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

KECAMATAN 44 197 148 42 154 11 23 12 14 6 19

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

KECAMATAN 25 2 6 19 35 39 8 10 14 6 5



PETA KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN



INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH 5 3 1

3

3

5

2

3

1 1

1 1

3

2

4 2

5 6

6

2

13

5

3 4

7

6

2

7

1 4

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN

KOTA/KAB 5 3 5 3 1 1 6 1 2 7

NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROPINSI JABODETABEK JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

KOTA/KAB 5 6 6 1 3 4 4 3 3 13

NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU PAPUA PAPUA BARAT

KOTA/KAB 4 2 2 5 3 7 1 2 2 1



INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH NO 1 NAD

PROPINSI

2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT

4 RIAU 5 KEPULAUAN RIAU 6 JAMBI 7 SUMATERA SELATAN


11 JAWA BARAT

KAWASAN Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Barat Kota Medan Kota Medan (setempat) Kota Tebing Tinggi Kota Payakumbuh Kota Padang Kota Bukittingi Kota Solok Kota Tanah Datar Kota Dumai Sail, Kota Pekanbaru Rumbai, Kota Pekanbaru Kota Batam Kota Jambi Jakabaring, Palembang Kec. Kertapati, Palembang Kel. Karang Raja, Kota Prabumulih Kel. Mangga Besar, Kota Prabumulih Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim Kec. Ujan Mas, Kab. Muara Enim Desa Batu Belubang Sawah Brebes, Bandar Lampung Beringin Raya, Bandar lampung RSH Kab. Lebak RSH Kota Cilegon SANIMAS Kec. Anyer, Kab. Serang Teluk Niaga I Tanjung Pasir, Kab. Tangerang SANIMAS Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang Teluk Niaga 2 Kota Bandung IPAL Tegal Gundil, Kota Bogor Sanitasi Terpadu Cariu, Kab. Bogor SANIMAS Kota Bandung SANIMAS Kota Bekasi SANIMAS Kota Bogor

NO PROPINSI 12 JABODETABEK

13 JAWA TENGAH

14 DIY 15 JAWA TIMUR 16 BALI

17 NTB

18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN

KAWASAN IPAL Setiabudi IPAL Komunal Rusun Bekasi IPLT Sumur Batu Kota Bekasi Sanitasi terpadu Jakarta Pusat Sanitasi Terpadu Karawang Barat Kota Surakarta Pati Jepara Banyumas Sragen Kota Yogyakarta Kws. Sawojajar, Kota Malang Siwalankerto, Kota Surabaya Kab Malang DSDP II Paackage ICB-1 (Multiyears) DSDP II Paackage ICB-2 (Multiyears) Tabanan Buleleng RSH Kab Lombok Tengah RSH Kab. Sumbawa Kws. Kumuh Kota Mataram SANIMAS Kota Mataram Kota Singkawang Kota Pontianak Kab. Sanggau Kota Palangka Raya Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kws. Tata Banua Kws. Lambung Mangkurat Kws. HKSN Kws. RSH Bumi Pemurus Kota Banjarmasin Kws. Sungai Andai Kws. Basirih Kel. Pelambun Kws. RSH Guntung Manggis Kota Banjarbaru Kws. RSH Sungai Lulut Kab. Banjar Kel. Kuripan Desa Benua Anyar Sei Tuan, Kec. Astambul Desa Sei Kitano, Kec. Martapura Timur

NO PROPINSI 21 KALIMANTAN TIMUR

22 SULAWESI BARAT 23 SULAWESI TENGAH 24 SULAWESI TENGGARA

25 SULAWESI UTARA 26 SULAWESI SELATAN

27 GORONTALO 28 MALUKU 29 PAPUA 30 PAPUA BARAT

KAWASAN Kota Balikpapan 1 Kota Balikpapan 2 Kota Balikpapan 3 Kota Balikpapan 4 Kab. Mamuju Kab. Majene Kota Palu Kota Toli-toli Kws. RSH Kota Kendari Kws. Rusunawa Kota Kendari Kws. Rusunawa Kota Kolaka Kws. Rusunawa Kota Bau-Bau IPLT Kota Bau-bau IPAL Kws. Boulevard, Kota Manado Kws. Kota Bitung Kws. Danau Tondano, Kab. Minahasa Kota Makasar RSH Kab. Pinrang RSH Manggala, Kota Makasar Rusunawa Mariso, Unhas dan Daya, Kota SANIMAS Kab. Pinrang USRI Kota Makasar SANIMAS Pare-pare RSH Kab. Gorontalo Utara Kws. Kate-Kate, Kota Ambon Kws. Kayu Tiga, Kota Ambon SANIMAS Kota Jayapura SANIMAS Kab. Jayapura Kab. Raja Ampat

Direktorat Jenderal Cipta Karya L . V ‐ 30


INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN 2 1 1

2

2

3

1

1

1 1

2 1

1

1

1 2 3

6

2 10

2

8

4

2

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU BANGKA BELITUNG

6

2

KOTA/KAB 2 1 3 2 1 2 2 3 1

NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

PROPINSI LAMPUNG JABODETABEK JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH

KOTA/KAB 2 6 10 4 2 2 1 1 1

NO 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

KOTA/KAB 2 1 1 8 6 1 1 1 2



INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN NO 1 NAD

PROPINSI

2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 RIAU 5 KEPULAUAN RIAU 6 JAMBI 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 JABODETABEK

KAWASAN Banda Aceh Meulaboh Drainase Primer Martondi (Lanjutan) Drainase Kawasan Purus Kota Padang (Lanjutan) Drainase Kawasan Balai Baru Kota Padang Normalisasi Collecting Pond Danau Cimpago UNRI Kota Pekanbaru Rumbai Kota Pekanbaru Kota Tanjungpinang Kws. Kambang (Simpang III Sipin - Buluran) Kws. Kenali Besar Kota Jambi Kota Palembang Lambidaro Mentok Kota Agung Kab. Tanggamus Sukarame Bandar lampung Stasiun Pompa Hailai Marina Ancol Saluran Cideng-Thamrin (JUMFP) Saluran Tanjung dan Lower Angke (JUMFP) Stasiun Pompa Pasar Ikan Drainase Kawasan Kantor PU Inlet Long Storage IKIP dan Kali Item


12 DIY 13 JAWA TIMUR 14 BALI 15 NTB 16 17 18 19

NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

KAWASAN Pekalongan Brebes Karanganyar Tegal Surakarta Pemalang Purbalingga Semarang Urban Drainage Polder Kalibanger Kota Semarang Drainase Primer Kota Surakarta Drainase Primer Perkotaan Kawasan Banyu Urip Kota Surabaya Bosem Morokrembangan Kota Surabaya Gresik Ngawi Kab. Malang Kab. Lombok Timur Drainase KLU Drainase Kota Kota Pontianak Kota Palangkaraya Kws. Pramuka Kota Banjarmasin Sungai Kuning Kota Banjarbaru

NO PROPINSI 20 KALIMANTAN TIMUR 21 SULAWESI TENGAH 22 SULAWESI TENGGARA

23 SULAWESI SELATAN

24 25 26 27

GORONTALO MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

KAWASAN Kota Balikpapan Ampana, Kab. Tojo Unauna Kws. Wua-wua, Kota Kendari Kws. Kambu, Kota Kendari Kws. Baruga, Kota Kendari Kws. Kadia, Kota Kendari Kws. Bonggoeya, Kota Kendari Kws. Watubangga/Baruga 2, Kota Kendari Kws. Anawai/Wua-wua 2, Kota Kendari Kws. Bende/Kadia 2, Kota Kendari Kws. Biringkanaya/Bulurokeng, Kota Makassar Kws. Antang, Kota Makassar Kws. Sombala Bella, Kab. Takalar Kws. Salo, Kab. Pinrang Belapo, Kab Luwu Kws. Biringkanaya-Paccerakkang, Kota Makassar Muara Tanggikiki Kota Ternate Kota Jayapura Kab. Teluk Wondama Kab. Manokwari



INFRASTRUKTUR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH 2 2 2

3

4 4

1

2

2

2

3

2 2

1

1

6 3

1 3

4

3

5

2 1


1

2 2

2

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

5

2

KOTA/KAB 2 2 2 3 2 1 4 2 3 3 2

2

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3

PROPINSI JABODETABEK JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

KOTA/KAB 1 2 3 1 2 2 2 3 4 1 5

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

KOTA/KAB 6 1 2 1 4 5 2 3 2 1 2



INFRASTRUKTUR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH NO 1 NAD

PROPINSI

2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 RIAU 5 KEPULAUAN RIAU 6 JAMBI 7 SUMATERA SELATAN

8 BENGKULU 9 BANGKA BELITUNG 10 LAMPUNG 11 BANTEN 12 JABODETABEK 13 JAWA BARAT

KAWASAN TPA Subulussalam Kab. Pidie Jaya TPA Pematang Terap, Kab. Serdang Bedagai TPA Regional Aek Nabobar, Kab. Tapanuli Tengah Kota Pariaman Kota Payakumbuh Desa Sentojo, Kuantan Singingi Kec. Dumai Barat, Kota Dumai Bangkinang Seberang, Kab. kampar Natuna, Kab. Natuna Kel. Sungai Enam, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan Kab. Sarolangun Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Timur Muara Enim Sekayu Argamakmur Muara Anam Kab. Belitung Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Tulang Bawang Lampung Selatan Pesawaran TPA Cilowong, Kota Serang TPA Kota Tangerang Selatan Jabodetabek TPPAS Legok Nangka, Kab. Bandung Kab Bandung Barat TPK Sarimukti Sarimukti, Kab.

NO PROPINSI 14 JAWA TENGAH 15 DIY 16 JAWA TIMUR 17 BALI 18 NTB 19 NTT 20 KALIMANTAN BARAT

21 KALIMANTAN TENGAH 22 KALIMANTAN SELATAN

23 KALIMANTAN TIMUR

KAWASAN Banyumas Purbalingga Kota Salatiga Gunung Kidul Kulon Progo Piyungan Bantul Probolinggo Tuban Sarbagita Temesi TPA Raberas TPA Regional Bima Kota Kupang Kota Atambua Kota Maumere Kota Singkawang Kab. landak Kota Pontianak Kab. Ketapang Kota Palangka Raya Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Tanah Laut Sungai Dua, Kab. Tanah Bumbu Kab. Hulu Sungai Utara Tanjung Harapan, Kab. Nunukan Kec. Batu Sopang, Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kab. Malinau Kab. Berau

NO PROPINSI 24 SULAWESI BARAT 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI UTARA

28 SULAWESI SELATAN

29 GORONTALO 30 MALUKU 31 MALUKU UTARA 32 PAPUA 33 PAPUA BARAT

KAWASAN Kab. Polewali Mandar Parig,i Kab. Parigi Moutong Kawatuna, Kota Palu Kota Bau-bau Kab. Bolaang Mongondow Utara TPA Sumompo, Kota Manado TPA Tara-tara, Kota Tomohon TPA Amurang, Kab. Minahasa Selatan Kubba, Kab. Soppeng Malimpung, Kab. Pinrang Tamangapa, Kota Makassar Passipo, Kab. Bone Mamminasata Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Utara Kota Ambon Kota Saumlaki Kota Langgur Kota Halmahera Selatan Kota Ternate Kab. Jayapura Kab. Teluk Wondama Kab. Manokwari



INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R 3 2

3 2

3

8

2

2

1

1 1

1

2

4 3

2

3 4

1

1

5 3

2

3 3

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROPINSI SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG JAWA BARAT JAWA TENGAH

KOTA/KAB 3 8 2 3 1 1 3 3 4

1

NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PROPINSI DIY JAWA TIMUR BALI NTB KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT

KOTA/KAB 3 5 3 1 2 1 3 4 2

NO 19 20 21 22 23 24 25 26

PROPINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

KOTA/KAB 2 3 3 2 1 2 2 1



INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R NO PROPINSI 1 SUMATERA UTARA 2 SUMATERA BARAT

3 RIAU 4 JAMBI 5 SUMATERA SELATAN 6 BANGKA BELITUNG 7 LAMPUNG 8 JAWA BARAT

KAWASAN Kota Medan Kab. Asahan Kab. Batu Bara Kab. Solok Kota Sawah Lunto Kab. Dharmasraya Kota Pariaman Kota Padang Pariaman Kota Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pasaman Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru Kab. Kampar Pelayangan, Kota Jambi Jambi Selatan, Kota Jambi Kota Baru, Kota jambi Muara Enim Babel Lampung Selatan Bandar lampung Pesawaran Perumahan Bukit Waringin, Kab. Bogor Kompleks Poris Jaya, Kota Bekasi Kompleks PU Rawa Semut, Kota Bekasi



12 BALI 13 NTB 14 KALIMANTAN BARAT 15 KALIMANTAN TENGAH 16 KALIMANTAN SELATAN

KAWASAN Karanganyar Demak Pemalang Rembang Kulon Progo TPST UGM Sidoarjo Jombang Ponorogo Gresik Madiun Denpasar Kws. Pujungan Pupuan Klungkung NTB Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak Kota Palangka Raya Kota Banjarmasin Kota Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara Kertak Hanyar, Kab. Banjar

NO PROPINSI 17 KALIMANTAN TIMUR

18 SULAWESI BARAT 19 SULAWESI TENGAH 20 SULAWESI TENGGARA 21 SULAWESI UTARA 22 SULAWESI SELATAN 23 GORONTALO 24 MALUKU UTARA 25 PAPUA 26 PAPUA BARAT

KAWASAN Kab. Kutai Kertanegara Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Tarakan Kws. Simboro Kws. Tambi Poso Kab. Poso Palu Selatan Kota Palu Kota Bau-bau Kab. Kolaka Kota Kendari Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Selatan Mariso, Tamalanrea dan Sambung Jawa, Kota Makassar Bulu Rokeng, Kota Makassar Kab. Gorontalo Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Tidore Kepulauan Kab. Keerom Kab. Nabire Manokwari



PETA KEGIATAN PENGEMBANGAN AIR MINUM



PENYELENGGARA SPAM TERFASILITASI 2 2 1

1

4

3

2

5

4

1

1

1

7

3

3 4

2

2

2

5

2

4

1

1 1

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU BANGKA BELITUNG LAMPUNG

3

2 2

KOTA/KAB 2 2 3 1 1 4 2 2 1 4

1

NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

PROPINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

KOTA/KAB 2 5 1 1 2 1 5 5 7 2

NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA

KOTA/KAB 3 2 2 4 4 3 1 1 1 3



PENYELENGGARA SPAM TERFASILITASI NO 1

PROPINSI NAD

2

SUMATERA UTARA

3

SUMATERA BARAT

4 5 6

RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI

7

SUMATERA SELATAN

8

BENGKULU

9 10

BANGKA BELITUNG LAMPUNG

11

JAWA BARAT

KOTA/KAB Aceh Tengah Aceh Selatan Pematang Siantar Tanjung Balai Lima Puluh Kota Kota Bukittinggi Tanah Datar Indragiri Hilir Natuna Kota Bintan Sarolangun Kerinci Batanghari Merangin OKU Timur Lubuk Linggau Bengkulu Utara Kepahiang Bangka Pringsewu I Pringsewu II Way Agung, Tanggamus Way Tulang Bawang Cianjur Kota Bandung

NO 12


13 14 15

DIY JAWA TIMUR BALI

16 17

NTB NTT

18

19

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KOTA/KAB Pekalongan Ungaran Purwodadi Blora Surakarta Sleman Trenggalek Kab. Tabanan Kab. Klungkung Sumbawa Lembata Kab. Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kota Singkawang Ketapang Kapuas Hulu Sanggau Kubu Raya Gunung mas Barito Utara Lamadau Pulang Pisau Barito Utara Katingan Kapuas

NO 20

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

21

KALIMANTAN TIMUR

22

SULAWESI BARAT

23

SULAWESI TENGAH

24

SULAWESI TENGGARA

25

SULAWESI UTARA

26

SULAWESI SELATAN

27 28 29 30

GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA

KOTA/KAB PDAM Kab. Tabalong PDAM Kab.Tanah Laut Nunukan Panajam Paser Utara Berau Polewali Mandar Majene Donggala Buol Kota Kendari Kota bau-bau Kolaka Utara Kolaka Kep . Sangihe Kota Tomohon Kota Bitung Bolaang Mongodow Bone Bulukumba Tana Toraja Kota Gorontalo Kota Ambon Kota Ternate Jayawijaya Nabire Jayapura



SPAM DI KAWASAN MBR 4 5 3

7

2

3

2

4

1

3

4

9 4

9

5

4 2

6

5

8

7

9

4

7

6

4 6

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


3

4 2

KAWASAN 4 5 3 7 3 1 9 8 4 2 2

1

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2


KAWASAN 6 7 4 7 4 6 2 4 9 5 4

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


KAWASAN 6 2 4 2 3 4 11 3 5 9



SPAM DI KAWASAN MBR NO

PROPINSI

1

NAD

2

SUMATERA UTARA

3

SUMATERA BARAT

4

RIAU

5

KEPULAUAN RIAU

6 7

JAMBI SUMATERA SELATAN

8

9

BENGKULU

BANGKA BELITUNG

10 LAMPUNG 11 BANTEN 12 JAWA BARAT

KAWASAN Kota Langsa Aceh Barat Ulim-Ulee Gle, Pidie Jaya 1 Ulee Gle, Pidie Jaya 2 Langkat Kota Tebing Tinggi Labuhan Batu Serdang Bedagai Deli Serdang Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Kws. Rusuna Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat Desa Enok, Kab. Indragiri Hilir Desa Seberang Tbh, Kab. Indragiri Hilir Desa Sapat, Kab. Indragiri Hilir Kec. Kota Baru, Kab. Kuansing Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir Kec. Slensen, Kab. Indragiri Hilir Kec. Dalu-Dalu, Kab. Rokan Hulu Desa Ceruk, Desa Sebadai Hulu, Desa Kelanga, Kec. Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna Desa Sabang Mawang, Desa Sabang Mawang Barat, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna IKK Sri Kuala Lobam. Kab. Bintan Kota Jambi Kota Palembang Kec. Kramasan, Kota Palembang Kota Sekayu, Musi Banyasin Kec. Jejawi, Ogan Komering Ilir Kota Baturaja, Ogan Komering Ulu IKK Talang Kelapa, Banyuasin IKK Talang Ubi, Muara Enim IKK Lubuk Kupang, Kota Lubuk Linggau IKK Muara Beliti, Musi Rawas Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Kec. Selebar, Kota Bengkulu Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Kec. Curup Timur, Kota Bengkulu Perum. Tempelrejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong Tempilang, Kab. Bangka Barat Kec. Sungaiselan, Kab. Bangka Tengah Kec. Bakam, Bangka Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah Kota Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Tangerang Desa Bayah Timur, Kec. Bayah, Lebak Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya Kec. Blanakan Kab. Subang IKK Cariu Kab. Bogor IKK Ciwaringin Kab. Cirebon IKK Tomo Kab. Sumedang Cikajang Kab. Garut

NO

PROPINSI

13 JAWA TENGAH

14 DIY

15 JAWA TIMUR

16 BALI

17 NTB

18 NTT 19 KALIMANTAN BARAT



KAWASAN Kab. Wonogiri Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Kendal Kab. Kebumen Kab. Wonogiri Kab. Sragen IKK Tambakbayan, Kec. Depok, Sleman IKK Pajangan, Kec. Pajangan, Bantul IKK Pundong, Kec. Pundong, Bantul IKK MBR, Gunung Kidul IKK Sermo, Kulonprogo IKK Clereng, Kulonprogo Gresik Tulungagung II Malang Desa Tempursari, Kec. Tempursari, Lumajang I Desa Tegalrejo, Kec. Tempursari, Lumajang II Mojokerto I Kel. Tegalgede, Kec. Sumbersari, Jember Magetan Tulungagung II Mojokerto II Desa Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar Desa Singapadu Kaler, Kec. Batubulan, Kab. Gianyar Kws. Terara, Lombok Timur Keruak, Lombok Timur IKK Utan, Sumbawa IKK Unteriwis, Sumbawa Kws. Kuta, Lombok Tengah Kws. Lembar, Lombok Barat Kota Kupang Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur Kab. Kubu Raya Desa Kuala Dua, Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya Kec. Segedong, Pontianak Kec. Nanga Suhaid, Kab. Kapuas Hulu Sampit-Samuda, Kab. Kotim Pangkalan Bun, Kab. Kobar IKK Pelangsian, Kab. Kotim IKK Parenggean, Kab. Kotim IKK Rantau Pulut, Kab. Seruyan IKK Pembuang Hulu, Kab. Seruyan IKK Dayu, Kab. Barito Timur IKK Tapin Bini, Kab. Lamandau IKK Tamiang Layang, Kab. Barito Timur Kws. Trikora, Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Jl. Gub. Sarkawi, Kec. Gambut, Kab. Banjar Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong Desa Tabanio, Kec. Tangkisung, Kab. Tanah Laut

NO

PROPINSI

22 KALIMANTAN TIMUR

23 SULAWESI BARAT

24 SULAWESI TENGAH 25 SULAWESI TENGGARA

26 SULAWESI UTARA 27 SULAWESI SELATAN

28 GORONTALO

29 MALUKU

30 MALUKU UTARA

31 PAPUA

32 PAPUA BARAT

KAWASAN Kp. Seblang, Kp. Muara Baro, Kp. Tempudau, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat Desa Ma. Komam, Desa Batu Butok, Kec. Ma. Komam, Kab. Paser Kel. Damai, Kel. Margasari, Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan Desa Muara Jawa Ulu, Desa Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa. Kab. Kutai Kertanegara IKK Rangas, Simkep, Mamuju Tapalang, Mamuju Tobadak, Mamuju Tameroddo, Majene Topoyo, Mamuju Pasang Kayu, Mamuju Utara IKK Ogoamas, Donggala IKK Lalos, Tolitoli IKK Baruga, Kota Kendari IKK Lohia, Muna IKK Batauga, Buton IKK Wameo, Kota Bau-bau Desa Serei, Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara Desa Batu Putih, Kota Bitung IKK Ujung Loe, Bulukumba IKK Bajo, Luwu IKK Tanete, Bulukumba Gorontalo Bone Bolango Pohuwato Gorontalo Utara Kws. Kampung Baru Galala, Kota Ambon Kws. Lateri, Kota Ambon Kws. Wayame, Kota Ambon Kws. Passo, Kota Ambon Kws. Bandanaira, Maluku Tengah Kws. Masohi, Maluku Tengah Kws. Langgur, Kota Tual Kws. Bula, Seram Bagian Timur Desa Dula Utara, Kota Tual Desa Tayando Tam, Kota Tual Desa Dula Selatan, Kota Tual IKK Weda, Halmahera Tengah IKK Sidangoli, Halmahera Barat IKK Kalumata, Kota Ternate Kota Jayapura IKK Skou, Kota Jayapura IKK Kota, Kota Jayapura Kota Oksibil, Kab. Pegunungan Bintang Distrik Sarmi, Kab. Sarmi Desa SP 2, Teluk Bintuni Desa Aimas, Sorong Desa Wersar, Sorong Selatan Desa Ransiki, Monokrawi Desa Waisai, Raja Ampat Kp. Krooy, Kaimana Desa Raisei, Distrik Wasior, Teluk Wondama Desa Tanah Merah, Distrik Warmare, Monokrawi Desa Manggurai, Distrik Wasior, Teluk Wondama



SPAM DI IBUKOTA KECAMATAN (IKK) 8 3 2

5

7

3

4

7

3

5

5

3 5

5

6

7 5

3

4

4

6

2

5

1

5

1 3

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


4

3 3

KAWASAN 8 3 3 5 2 3 2 4 5 5 3

2

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1


KAWASAN 5 6 1 11 3 3 1 7 5 4 7

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


KAWASAN 3 4 5 7 4 5 2 5 6 3



SPAM DI IBUKOTA KECAMATAN (IKK) NO 1

PROPINSI NAD

2

SUMATERA UTARA

3

SUMATERA BARAT

4

RIAU

5

KEPULAUAN RIAU

6

JAMBI

7

SUMATERA SELATAN

8

BENGKULU

9

BANGKA BELITUNG

10 LAMPUNG

11 BANTEN

12 JAWA BARAT

IKK / KABUPATEN / KOTA Kab. Aceh Utara Kab. Bireun Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Jaya IKK Sei Kapayang Barat, Asahan Kab. Langkat Kab. Karo IKK Kota Parik Gadang Diateh, Kab. Solok Selatan IKK Inderapura, Kab. Pesisir Selatan IKK Lubuk Tarok, Kab. Sijunjung Sei Guntung, Kab. Indragiri Hilir Siak Kecil, Kab. Bengkalis Kampar Timur, Kab. Kampar Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu Kubang, Kab. Kampar IKK Kelong, Bintan IKK Bulang, Kota Batam Desa Kumun Debai, Kab. Kerinci Desa Talang Kawo, Kab. Merangin Desa Pulau Aro, Kab. Soralangun IKK Penukal Utara, Kab. Muara Enim Karang Jaya, Kab. Musi Rawas IKK Mukomuko Selatan, Kab. Muko Muko IKK Luas, Kab. Kaur IKK Kaur Tengah, Kab. Kaur IKK Semidang Gumai, Kab. Kaur IKK Mendo e do Barat, a at, Kab. ab Bangka a ga IKK Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah IKK Sijuk, Kab. Belitung IKK Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah IKK Riau Silip, Kab. Bangka IKK Sp. Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji IKK Mesuji, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji IKK Gedung Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran IKK Gedung Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran IKK Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat IKK Leuwi Damar - Cimarga, Kab. Lebak IKK Carenang Serang, Kab. Serang IKK Carenang, Binuang, Kab. Serang IKK Bojonggenteng, Kec. Bojonggenteng, Sukabumi Dawuan, Kec. Dawuan, Majalengka IKK Ciwidey, Kec. Ciwidey, Kab. Bandung IKK Bangodua, Indramayu IKK Tukdana, Indramayu

NO

PROPINSI

13 JAWA TENGAH


16 BALI

17 NTB

18 NTT 19 KALIMANTAN BARAT



22 KALIMANTAN TIMUR

IKK / KABUPATEN / KOTA Kab. Batang Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Tegal Kab. Sukoharjo Kab. Cilacap IKK Sidorejo, Kec. Lendah, Kab. Kulonprogo IKK Sawahan, Madiun IKK Kademangan, Blitar IKK Grabagan, Tuban IKK Sukopuro, Probolinggo IKK Lumbang, Probolinggo IKK Wonomerto, Probolinggo IKK Batuputih, Sumenep IKK Purwosari, Bojonegoro IKK Grogol, Kediri IKK Pandaan, Pasuruan IKK Sukerejo, Pasuruan Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana Kec. Tabanan, Kerambitan Kec. Kayubihi, Kab. Bangli IKK Setelut, Kab. Sumbawa Barat IKK Kayangan, Kab. Lombok Barat IKK Montong Gading , Kab. Lombok Timur IKK Gunung Meja, Kab. Sumba Timur Kec. Bika, Kab. Kapuas Hulu Kec. Nanga Kalis, Kab. Kapuas Hulu Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya Kec. Bonti, Kab. Sanggau Kec. ec Nanga a ga Tempunak, e pu a , Kab. ab S Sintang ta g Kec. Kuala Dua, Kab. Kubu Raya IKK Seruyan Hilir, Kab. Seruyan IKK Sei Paring, Kab. Kotawaringin Timur IKK Trahen, Kab. Barito Utara IKK Mihing Raya, Kab. Gunung Mas IKK Mentangae, Kab. Kapuas Kab. Kotabaru Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur Kec. Manaar Bulatan, Kab. Kutai Barat Kec. Telen, Kab. Kutai Timur Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kertanegara Kec. Kota Bangun Seberang, Kab. Kutai Kertanegara Kec. Busang, Kab. Kutai Timur Kec. Sekatak Fuji, Kab. Bulungan

NO

PROPINSI

23 SULAWESI BARAT

24 SULAWESI TENGAH


26 SULAWESI UTARA

27 SULAWESI SELATAN

28 GORONTALO


31 PAPUA

32 PAPUA BARAT

IKK / KABUPATEN / KOTA Kab. Polewali Mandar IKK Pattidi, Kab. Mamuju Kab. Mamasa IKK Rio Pakava, Kab. Donggala IKK Mamosalato, Kab. Morowali IKK Tataba, Kab. Banggai Kepulauan IKK Toili Barat, Kab. Banggai IKK Tiwu, Kab. Kolaka Utara IKK Poleang Utara, Kab. Bombana IKK Poleang Barat, Kab. Bombana IKK Tongkoseng, Kab. Bombana IKK Lasalimu, Kab. Buton IKK Tareran, Kab. Minahasa Selatan IKK Tobariri, Kab. Minahasa IKK Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara IKK Dimembe, Kab. Minahasa Utara IKK Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu IKK Nuangan, Kab. Boolang Mongondow Timur IKK Pinolosian, Kab. Boolang Mongondow Selatan IKK Sulawesi Selatan IKK Sulawesi Selatan IKK Sulawesi Selatan IKK Sulawesi Selatan IKK Lemito, Kab. Pohuwato IKK Patilanggio, Kab. Pohuwato IKK Bangomeme, Gorontalo IKK Batudaa, Gorontalo IKK Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara IKK Tehoru, Kab. Maluku Tengah IKK Waisala, Kab. Seram Bagian Barat IKK Sagae, Kab. ab Halmahera a a e a Tengah e ga IKK Taliabu, Kab. Kepulauan Sula IKK Maba, Kab. Halmahera Timur IKK Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara IKK Wayabula, Kab. Pulau Morotai Desa Echi Distrik Assue, Kab. Mappi Desa Kawor Distrik Kawor, Kab. Pegunungan Bintang Desa Awaso Distrik Ingerus, Kab. Waropen Desa Getentiri Jair, Kab. Boven Digoel Distrik Warsa, Kab. Biak Numfor Distrik Mapia, Kab. Dogiay IKK Warmare, Kab. Monokrawi IKK Kromamongga, Kab. Fak Fak Kawasan Masni, Kab. Monokrawi



SPAM PERDESAAN 6 5

8 4

7

1

6 8

4

2 1

3

2

1

4

21 7

3 10

4

34 2

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

PROPINSI SUMATERA UTARA KEPULAUAN RIAU JAMBI BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT DIY

DESA 6 5 1 4 3 10 4 34

16

NO 9 10 11 12 13 14 15 16

1

PROPINSI JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT

DESA 21 3 2 1 7 1 1 2

NO 17 18 19 20 21 22 23 24

PROPINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

DESA 4 4 8 7 16 6 8 2



SPAM PERDESAAN NO

PROPINSI

1

SUMATERA UTARA

2

KEPULAUAN RIAU

3 4

JAMBI BANGKA BELITUNG

5

LAMPUNG

6

BANTEN

7

JAWA BARAT

8

DIY

IKK / KABUPATEN / KOTA Kab. Labuhan Batu Kab. Toba Samosir Kab. Serdang Bedagai Kab. Karo Kab. Mandailing Natal Kab. Simalungun Desa Nyamuk, Kec. Siantan Timur, Kab. Kepulauan Anabas Kel. Tanjung Uban Utara, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan Desa Mantang, Kec. Mantang, Kab. Bintan Mantang Lima, Kec. Mantang, Kab. Bintan Desa Mapur, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan Desa Ma. Jangga, Kab. Batanghari Kelurahan Sinar Baru Ling. Jelutung, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka Desa Lampur, Kec. Sungaiselan, Kab. Bangka Tengah Desa Perawas, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung Desa Jangkang, Kec. Dendang, Kab. Belitung Timur Desa Selusuban, Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah Sukarame Kec. Punduh Pidada, Kab. Pesawaran Desa Karta, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat Desa Cisitu, Kec. Ciomas, Kab. Serang Desa Panyaungan Jaya, Kec. Ciomas, Kab. Serang Desa Sukadana, Kec. Ciomas, Kab. Serang Desa Tunggal Jaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang Desa Taman Jaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang Desa Tangkil Sari, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang Desa Cimanggu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang Desa Lebak Keusik, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak Desa Cibungur, Kec. Cigemblong, Kab. Lebak Desa Peucangpari, Kec. Cigemblong, Kab. Lebak Kec. Tempuran, Kab. Karawang Cirebon Desa Talaga Wetan, Kec. Talaga, Kab. Majalengka Desa Gunung Manik, Kec. Talaga, Kab. Majalengka Dusun Demangan, Desa Kalitirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman Dusun Pondoksuruh, Desa Bimomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman Dusun Ngamboh, Dusun Jati, Desa Margorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman Dusun Bronggang-Suruh, Desa Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman Dusun Pingitan-Jitar, Desa Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman Dusun Balangan, Dusun Cancangan, Desa Wukirsari, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman Dusun Murangan, Desa Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman Dusun Karangwuni, Desa Bangunkerto, Kec. Turi, Kab. Sleman Dusun Ngetal, Desa Margoagung, Kec. Seyegan, Kab. Sleman Dusun Soromintan, Desa Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman Dusun Dodogan, Desa Jatimulyo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul Dusun Jaten, Desa Triharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul Dusun Tegal Tamanan, Desa Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Dusun Tapen, Desa Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul Dusun Nguntuk-untuk, Desa Ngargosari, Kec. Samigaluh, Kab. Kulonprogo Dusun Blimbing, Desa Sukoretno, Kec. Sentolo, Kab. Kulonprogo Dusun Watubelah, Desa Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulonprogo Dusun Taruban Kulon, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulonprogo Dusun Sermo Tengah, Desa Hargowilis, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo Dusun Ngesong, Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo, Kab. Kulonprogo Dusun Ngimbang, Dusun Watusigar, Desa Watusigar, Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul

NO 8

9

PROPINSI DIY

JAWA TIMUR

10 BALI

11 NTB 12 NTT 13 KALIMANTAN BARAT

14 KALIMANTAN SELATAN 15 KALIMANTAN TIMUR 16 SULAWESI BARAT 17 SULAWESI TENGAH

IKK / KABUPATEN / KOTA Dusun Gobeh, Dusun Widoro Lor, Desa Bendung, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul Dusun Ngringin, Dusun Grogol, Desa Bejiharjo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul Dusun Klegung, Desa Katongan, Kec. Nglipar, Kab. Gunungkidul Dusun Mbanyu, Dusun Kaligayam, Desa Rejosari, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul Dusun Kelor, Desa Kelor, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul Dusun Bendo, Dusun Surobayan, Dusun Kembang, Desa Sumberrejo, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul Dusun Karangsari, Desa Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul Dusun Papringan, Dusun Karangpoh, Desa Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul Dusun Ngelo Lor, Desa Beji, Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul Dusun Sambeng I, Desa Sambirejo, Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul Dusun Duwet Rejo, Desa Karangtengah, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul Dusun Lemahbang, Desa Karangasem, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul Desa Manggis, Kec. Ngancar, Kab. Kediri Desa Pacinan, Kec. Balerejo, Kab. Madiun Desan Banaran, Kec. Balerejo, Kab. Madiun Desa Bogo, Kec. Balerejo, Kab. Madiun Desa Sekar, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan Desa Sukodono, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan Desa Cemeng, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan Desa Gendaran, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan Desa Glagahsari, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan Desa Umbulan, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan Desa Kedungrejo, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan Desa Legundi, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi Desa Widodaren, Kec. Gerih, Kab. Ngawi Desa Kendal, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan Desa Keting, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan Desa Titik, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan Desa Ngarum, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan Desa Besur, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan Desa Ambat, Kec. Tianakan, Kab. Pamekasan Desa Kramat, Kec. Tianakan, Kab. Pamekasan Desa Dasok, Kec. Pademewu, Kab. Pamekasan Desa Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Kec. Melaya, Kab. Jembrana Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng Desa Gapuk, Kab. Lombok Barat Desa Kebon Ayu, Kab. Lombok Barat Desa Lakoboko, Kec. Ndona, Kab. Ende Desa Sagatani, Kec. Singkawang Utara, Singkawang Desa Bemban Permai, Kec. Ela Hilir, Kab. Melawi Desa Landau Tumbun, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi Desa Begendang, Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Desa Tertung Mau, Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Desa Bongkong, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu Desa Idas, Kec. Noyan, Kab. Sanggau Kotabaru Desa Kasai, Kec. Tanjung Batu, Kab. Berau Desa Tinali, Kab. Mamuju Desa Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju Desa Bulubete, Kab. Sigi Desa Mundono, Kab. Banggai Desa Silanca, Kab. Poso Desa Tovalo, Kab. Parigi Moutong

NO

PROPINSI


19 SULAWESI UTARA

20 SULAWESI SELATAN

21 MALUKU

22 MALUKU UTARA

23 PAPUA

IKK / KABUPATEN / KOTA Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara Desa Tinokari, Kec. Wowoa, Kab. Kolaka Utara Desa Lamapu, Kab. Konawe Selatan Desa Bente, Kab. Muna Desa Budo, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara Desa Elusan, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan Desa Rambunan, Kec. Sonder, Kab. Minahasa Desa Sowaeng, Kec. Manganitu Selatan, Kab. Kep. Sangihe Desa Mome, Kec. Bintauna Barat, Kab. Bolaang Mongondow Utara Desa Kamangta, Kec. Tombuluan, Kab. Minahasa Desa Dagho, Kec. Tabukan Selatan, Kab. Kep. Sangihe Desa Tariang, Kec. Kendahe, Kab. Kep. Sangihe Desa Labuaya, Kec. Cenrana, Kab. Maros Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu Desa Batang, Kec. Batang, Kab. Jeneponto Desa Satandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja Desa Loka, Kec. Rumbai, Kab. Jeneponto Desa Garassi, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa Desa Bulukunyi, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar Desa Kandar, Kab. Maluku Tenggara Barat Desa Seira, Kec. Wermektian, Kab. Maluku Tenggara Barat Desa Tamher, Kab. SBT Desa Liliama, Kab. SBT Desa Slagor, Kab. SBT Desa Ondor, Kab. SBT Desa Kataloka, Kab. SBT Desa Atiyahu, Kab. SBT Desa Matapa Cs, Kab. SBT Desa Seriholo, Kab. SBT Desa Wakolo, Kab. SBT Desa Lumoly, Kab. SBT Desa Gerwaien, Kab. Buru Desa Wankana, Kab. Buru Selatan Desa Inguhen, Kab. Buru Selatan Desa Maduaer, Kab. Maluku Tenggara Desa Ruko, Kab. Halmahera Utara Desa Daru, Kab. Halmahera Utara Desa Loleo Jaya, Kab. Halmahera Selatan Desa Bega, Kab. Kepulauan Sula Desa Mangoli, Kab. Kepulauan Sula Desa Akeboloar, Kab. Halmahera Barat Desa Binoe Distrik Sawai, Kab. Mamberamo Rata Desa Aromarea Distrik Kasiwo, Kab. Kepulauan Yapen Desa Sembrawai Distrik Kasiwo, Kab. Kepulauan Yapen Desa SP13 Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika Desa epuba Distrik Asolokobal, Kab. Jayawijaya Desa Salor, Merauke Desa Tanah Miring, Merauke Desa Benawa Distrik Benawa, Kab. Yalimo

24 PAPUA BARAT

Kp. Sauf, Kab. Maybat Kp. Yaksoro, Kab. Maybat



SPAM DI KAWASAN KHUSUS 1 3 1

1

1

1

1

6

1

2

3

1

2

4 1

2 8 5

1

1 3 2

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

KAWASAN 1 3 1 1 1 1 1 3

NO 9 10 11 12 13 14 15 16

PROPINSI LAMPUNG JAWA BARAT JAWA TIMUR BALI NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR

KAWASAN 2 3 5 1 2 6 2 1

NO 17 18 19 20 21 22

PROPINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

KAWASAN 1 1 8 2 4 1



SPAM DI KAWASAN KHUSUS NO PROPINSI 1 NAD 2 SUMATERA UTARA 3 4 5 6 7 8

SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

9 LAMPUNG 10 JAWA BARAT

IKK / KABUPATEN / KOTA Kota Banda Aceh Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Selatan sumatra barat IKK Sei Lala, Kab. Indragiri Hulu Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan Desa Tanah Kampung, Kota Sei Penuh Jakabaring, Kota Palembang PPI Ketapang, Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkal PPI Sungaiselan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka PPI Gantung, Kab. Belitung Timur PPI Lempasing I, Kota Bandar Lampung PPI Lempasing II, Kota Bandar Lampung Kab. Garut Kab. Ciamis Kab. Karawang

NO PROPINSI 11 JAWA TIMUR

12 13 14

15 16

IKK / KABUPATEN / KOTA PPI Puger, Jember PPI Lekok, Pasuruan Kota Pasuruan Dampak Lumpur Sidoarjo, Sidoarjo Kec. Tunjung, Bangkalan BALI Kec. Baturiti, Kab. Tabanan NTT Kec. Amfoang, Kab. Kupang Pulau Ndana, Kab. Rote Ndao KALIMANTAN BARAT Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya Desa Nanga Kelapan, Kec. Ketungau Tengah, Kab. Desa Kedembak, Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang Desa Mengaret, Kec. Belitung Hulu, Kab. Sekadau Desa Sei Bulan, Kota Singkawang KALIMANTAN TENGAH Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas Nanga Bulik, Kab. Lamandau KALIMANTAN TIMUR Kec. Sendawar, Kab. Kutai Barat

NO PROPINSI 17 SULAWESI TENGAH 18 SULAWESI UTARA 19 MALUKU

20 MALUKU UTARA 21 PAPUA

22 PAPUA BARAT

IKK / KABUPATEN / KOTA Kota Baru, Kab. Morowali IKK Tagalandang, Kab. Kep. Sitaro Kota Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat Desa Lingat, Kab. Maluku Tenggara Barat Desa Letwurun, Kab. Maluku Tenggara Barat Desa Lorulung, Kab. Maluku Tenggara Barat Desa Ilngei, Kab. Maluku Tenggara Barat Pulau Moa, Kab. MDB Desa Tela, Kab. MDB Desa Wonreli, Kab. MDB Kota Sofifi, Kota Tidore Kepulauan IKK Tiley, Kab. Pulau Morotai Distrik Wagete, Kab. Deiyai Distrik Keneyam, Kab. Nduga Distrik Kobakma, Kab. Mamberamo Tengah Distrik Mindiptana, Kab. Bovel Digoel Pelabuhan Perikanan, Kota Sorong



PETA KEGIATAN BINA PROGRAM



RPIJM KABUPATEN/KOTA 23 33 12

7

15 14

11

19

9

11 29

7

6

14

11

14 14

5

13

10

35

15

12

38

26

5 10

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


24

9 8

RPIJM 23 33 19 12 7 11 15 10 7 14 8

11

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

21


RPIJM 26 35 5 38 9 10 21 14 14 13 14

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RPIJM 5 11 12 15 24 6 11 9 29 11


LAMPIRAN VI

PIAGAM PENGHARGAAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA



L. VI ‐ 1



L. VI ‐ 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 PENGANTAR

Recommend Documents