Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Tahun 2009 – 2014. Penilaian pencapaian kinerja pada laporan ini menitikberatkan pada capaian kinerja pembangunan ketahanan pangan yang tentunya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini dapat memberikan gambaran secara kongkrit mengenai kinerja pembangunan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Surabaya,

Februari 2014

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Dra. Hj. Tutut Herawati, MM. Pembina Utama Madya NIP. 19560228 198409 2 001

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................... DAFTAR ISI......................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................

Halaman i ii iii

I.

Pendahuluan............................................................................... 1.1. Latar Belakang .................................................................. 1.2. Landasan Hukum ............................................................... 1.3. Tujuan .............................................................................. 1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan .........................

1 1 3 4 4

II.

Rencana Strategis....................................................................... 2.1. Visi.............................................................. 2.2. Misi.................................................................................... 2.3. Motto................................................................................. 2.4. Tujuan................................................................................ 2.5. Program dan Kegiatan......................................................... 2.6 Penetapan Kinerja ..............................................................

8 8 8 8 8 8 9

III

Akuntabilitas Kinerja .................................................................. 3.1. Pengukuran Kinerja ............................................................ 3.2. Evaluasi Kinerja ................................................................. 3.3. Telaahan Renstra ............................................................... 3.4. Akuntabilitas Keuangan ...................................................... 3.5. Penghargaan Ketahanan Pangan .........................................

12 12 13 24 33 37

IV

Penutup..................................................................................... 4.1. Kesimpulan ....................................................................... 4.2. Saran .................................................................................

43 43 44

LAMPIRAN

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Ketahanan

Akuntabilitas

Pangan

Tahun

Kinerja 2013

Instansi

disusun

Pemerintah sebagai

salah

(LAKIP)

Badan

satu

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang telah dicapai Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2013. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan pangan dan fungsi penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 107 Tahun 2008. Pembangunan ketahanan pangan yang berdimensi pembangunan Jawa Timur secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan

ketahanan

pangan

harus

terpadu

(integrated),

terukur

keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka ketahanan

pangan

dapat

diarahkan

dengan

benar,

dapat

dipantau

perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2009-2014 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Jawa Timur. Jangka waktu pelaksanaan renstra selama 5 tahun diimplementasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama 1 tahun. Dari target kinerja program/kegiatan dan sasaran yang dituangkan dalam penetapan kinerja setiap akhir tahun anggaran akan di evaluasi capaian kinerjanya sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran, serta diperolehnya penghargaan Tingkat Nasional berupa Adhi Karya Pangan Nusantara dari berbagai macam kategori. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana strategis telah ditetapkan 5 sasaran yang tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut : Capaian 5 (lima) indikator dapat digambarkan sebagai berikut : -

Capaian ketersediaan pangan (beras) 7.832.027 Ton dari Target 7.252.008 Ton

atau

108,00%,

sedangkan

ketersediaan

energi

mencapai

6.671

kkal/kap/hr dan ketersediaan protein 156,76 gr/kap/hr. -

Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur yang ditandai Skor PPH 81,1 (98,90%) dari Target Skor PPH 82,20.

-

Capaian Penanganan Keamanan Pangan Segar 108,70%.

-

Capain stabilitas rata-rata harga ditingkat petani GKP Rp. 3.727,-/Kg. (112,94%) dan harga GKG Rp. 4.531,-/Kg. (109,18%).

-

Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan Pangan 141,22%. Dari hasil pengukuran pencapaian 5 (lima) indikator telah melebihi target,

sedangkan 1 indikator yaitu keragaman konsumsi pangan (skor PPH) masih dibawah target, hal ini disebabkan penurunan konsumsi beras tidak diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacangkacangan, sayur dan buah-buahan.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur iv


PENDAHULUAN

I

1.1. Latar Belakang Upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat sesuai amanat UU No. 18 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

sepanjang

waktu

dengan

memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan ketersediaan pangan yang cukup dalam hal : jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat mempunyai peran serta dalam penyelenggaraan produksi, perdagangan, distribusi dan cadangan pangan masyarakat, serta pencegahan maupun penanggulangan masalah pangan. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu : “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta

tidak

bertentangan

dengan

agama,

keyakinan,

dan

budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Definisi ketahanan pangan

ini secara luas,

diartikan

bahwa : (1) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup,

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 yang diartikan dengan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, (2) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama, (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yang diartikan bahwa pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air, (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yang diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Pembangunan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur harus dipandang sebagai bagian tidak terlepaskan dari wawasan ketahanan pangan nasional. Jawa Timur sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan Pangan nasional. Oleh karena itu pemerintah Jawa Timur harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program–program yang benar-benar

mampu

memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan yang berdimensi pembangunan Jawa Timur secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Programprogram dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated),

terukur

keberhasilannya

(measureable)

dan

berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka ketahanan pangan dapat diarahkan

dengan

benar,

dapat

dipantau

perkembangannya

dan

selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya.


2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2014 dengan agenda revitalisasi pertanian

yang

dijabarkan

melalui

program

prioritas

Peningkatan

Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. 1.2. Landasan hukum Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan, sesuai Perda nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 107 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada : -

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

-

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

-

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

-

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 -

Peraturan MENPAN Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;

-

Peraturan

MENPAN

Nomor

19

Tahun

2009

tentang

Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama; -

Peraturan MENPAN Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi;

-

Peraturan

MENPAN

Nomor

13

Tahun

2010

tentang

Petunjuk

2010

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; -

Peraturan

MENPAN

Nomor

29

Tahun

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. -

Permentan No. 65/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.3.

Tujuan Tujuan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2013 adalah sebagai berikut. - Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja program/kegiatan dan sasaran; - Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Menilai keberhasilan organisasi; - Sebagai pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.4.

Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan Tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan, sesuai Perda nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang


4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 107 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok Badan

Ketahanan

Pangan

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan pangan b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi : - penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; - pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10 Tahun 2008 jumlah aparat yang menduduki jabatan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebanyak 17 orang pejabat struktural

dan 4 orang pejabat fungsional dengan rincian struktur

organisasi sebagai berikut :


5


Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

BIDANG DISTRIBUSI PANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENGANEKARAGAMAN & KONSUMSI PANGAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG KEWASPADAAN PANGAN

SUB BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN

SUB BIDANG AKSES PANGAN

SUB BIDANG PENGANEKARAGAMAN PANGAN

SUB BIDANG KERAWANAN PANGAN

SUB BIDANG CADANGAN PANGAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN HARGA

SUB BIDANG KONSUMSI PANGAN

SUB BIDANG KEAMANAN PANGAN

UPTB


6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 c. Kekuatan sumberdaya. - Jumlah aparat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebanyak 134 orang dengan rincian : 1 orang eselon II (Kepala Badan), 5 orang eselon III (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang), 11 orang eselon IV (3 kepala sub bagian dan 8 kepala sub bidang), 14 orang penyuluh pertanian, 91 orang staf, serta 12 tenaga kontrak. - Institusi Ketahanan Pangan di 38 Kabupaten/Kota dengan rincian : Badan 14 Institusi, Kantor 19 Institusi, lain-lain (subdin, bidang) 5 institusi. - Dewan Ketahanan Pangan sebagai penyusun kebijakan ketahanan pangan di Jawa Timur. - Kelompok lumbung yang diberdayakan sebanyak 347 kelompok. - Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 560 desa. - Lembaga pembeli gabah/pangan lain 198 lembaga, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang diberdayakan sebanyak 148 Gapoktan. - Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan di 38 kab./kota. - Jumlah Asset yang dimiliki SKPD berupa : tanah 1 bidang, gedung/bangunan 7 buah, peralatan & mesin 1.098 buah, asset tetap lainnya 239 buah/set.


7


RENCANA STRATEGIS

II

Dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2013, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, dimana didalamnya terdapat visi, misi, moto, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan yang dilaksanakan 5 tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. 2.1. V I S I

”Menuju masyarakat Jawa Timur Tahan Pangan”. Pengertian yang terkandung dalam Visi ini adalah : Sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah masyarakat Jawa Timur, sehingga masyarakat jawa timur tahan pangan artinya mampu mengakses pangan setiap saat dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman. 2.2. M I S I Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut Badan Ketahanan Pangan menetapkan 3 (tiga) misi yaitu : a). Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan sesuai potensi sumberdaya alam. b). Meningkatkan distribusi dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan. c). Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang

cukup,

beragam,

bergizi

seimbang,

dan

aman

berbasis

sumberdaya pangan lokal.


8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 2.3. M O T T O “Panganku Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Bekualitas” 2.4. T U J U A N Sebagai implementasi atau penjabaran dari misi Badan Ketahanan Pangan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

tertentu

dalam

pembangunan

ketahanan

pangan

serta

menggambarkan arah strategi organisasi, perbaikan-perbaikan yang akan dicapai dalam tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk lebih fokus pada program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : Tujuan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1) Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal dan; 2) Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan maka disusun sasaran strategis sebagai berikut :


9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 TUJUAN 1 : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan,

Distribusi dan Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal. dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah : a) Meningkatnya

ketersediaan

pangan

berbasis

kemandirian

untuk

mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 kilo kalori/hari, dan penyediaan protein per-kapita minimal 63 gram/hari dengan Indikator Kinerja Utama yaitu : Peningkataan ketersediaan

pangan setara beras dengan target 7.309.527 ton. b) Stabilisasi harga komoditas pangan pokok pada saat panen raya minimal sama/diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dengan Coefisien Variasi (CV) ≤ 10% dari HPP, dengan Indikator

Kinerja

Utama sebagai berikut : 1. % Harga Gabah Kering Panen (GKP) dari HPP. 2. % Harga Gabah Kering Giling (GKG) dari HPP. c) Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai kondisi ideal sebesar 95 pada tahun 2015. Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Hasil Susenas. 2. % Keamanan pangan segar yang dikonsumsi. TUJUAN 2 : Mengantisipasi dan Penangan daerah rawan pangan. dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah : a). Terimplementasikannya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk mengantipasi kerawanan pangan, dan b). Turunnya jumlah penduduk rawan pangan menimal 1% pertahun khususnya prevalensi penduduk sangat rawan pangan.


10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dalam

mencapai

sasaran

tersebut,

melalui

strategi

pengembangan

Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Meningkatkan skses ekonomi masyarakat terhadap pangan melalui peningkatan daya beli masyarakat, dengan Indikator Kinerja Utama : % Penanganan daerah

rawan pangan. 2.5. PROGRAM/KEGIATAN Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut maka pada tahun 2013, Badan Ketahanan Pangan didukung melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan program/kegiatan prioritas sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rapat Koordinasi dan Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran). 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. 7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. 10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 11. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/ Peternakan.


11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Sedangkan dukungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan melalui Pemberdayaan

Gapoktan,

Peningkatan

Lumbung

Pangan

dan

Pemantauan Harga Pangan Pokok. 2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan melalui Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan, Peningkatan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi dalam rangka mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. 3. Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. 4. Dukungan Menejemen dan Teknis Lainnya. 2.6. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja merupakan dokumen untuk mewujudkan target kinerja pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan sumberdaya yang ada pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada tabel dibawah ini.


12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Tabel : Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan dan 1. Meningkatkan Mengembangkan Ketersediaan Ketersediaan, Pangan. Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal 2. Stabilisasi Harga Pangan Pokok.

3. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan

2.

Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

INDIKATOR KINERJA Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok.

Stabilisasi Harga Pangan Pokok Pada saat Panen terhadap HPP - % Harga GKP - % Harga GKG - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) - % Penanganan Keamanan Pangan Segar % Penurunan daerah rawan pangan

TARGET 7.309.527 Ton

≥ Rp. 3.300/Kg ≥ Rp. 4.150/Kg -

Skor 82,2

-

76 %

PPH

45 %


13

III


AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGUKURAN KINERJA Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan RPJMD 2009-2014, Pengukuran kinerja adalah dasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah

yaitu : (1). Meningkatnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian untuk mempertahankan

ketersediaan

energi

perkapita

minimal

2.200

kilo

kalori/hari, dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari. (2). Stabilnya harga komoditas pangan pokok berkisar antara 10%–25% dari harga normal. (3). Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat per-kapita yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

mencapai

kondisi

ideal

sebesar

95

pada

Tahun

2015

dan

Meningkatnya kualitas keamanan pangan segar. (4). Penanganan daerah rawan pangan. Capaian

kinerja

masing-masing

sasaran

dan

indikator

dapat

diilustrasikan sebagaimana ditampilkan pada tabel pengukuran kinerja strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2013 dibawah ini :


14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Tabel : Pengukuran Kinerja Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan 1. Meningkatkan dan Ketersediaan Mengembangkan Pangan. Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal 2. Stabilisasi Harga Pangan Pokok.

3. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan

2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan


Stabilisasi Harga Pangan Pokok Pada saat Panen terhadap HPP - % Harga GKP - % Harga GKG - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) - % Penanganan Keamanan Pangan Segar % Penurunan daerah rawan pangan

SATUAN

TARGET

REALS

TON

7.309.527

7.832.027

CAPIAN % 107,15

% %

≥ Rp. 3.300/Kg ≥ Rp. 4.150/Kg

Rp. 3.737 Rp. 4.531

112,94 109,18

Skor

82,0

81.1

98,90

76

82,61

108,70

%

%

45

63,55

141,22

3.2. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2013 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Adapun hasil evaluasi kinerja dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :


15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 3.2.1. KETERSEDIAAN PANGAN

TUJUAN 1 SASARAN 1 INDIKATOR

Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok

Keberhasilan sasaran strategis ketersediaan pangan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu jumlah ketersediaan pangan dengan target 7.252.008 Ton di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan 1. Meningkatkan dan Ketersediaan Mengembangkan Pangan. Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal


SATUAN

TARGET

REALS

TON

7.252.008

7.832.027

CAPIAN % 108,00

Ketersedian pangan pokok Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 dapat terlihat pada tabel berikut : No.

Komoditas/Pangan

- Produksi (GKG)

1.

2.

Beras

Jagung

2009

2010

2011

11.259.085

11.643.773

10.576.543

- Produksi

7.318.405

7.568.452

6.874.753

- Ketersediaan

6.727.318

6.957.323

6.315.925

- Konsumsi

3.531.753

3.421.560

- Surplus kotor

3.786.652

4.146.893

- Surplus bersih

3.195.564

3.535.764

2.976.801

- Produksi

5.266.720

5.587.318

5.443.705

- Ketersediaan

4.651.119

4.937.497

4.811.184

93.216

86.195

- Surplus kotor

5.173.504

- Surplus bersih

4.557.903

- Konsumsi

2012

2013

12.198.707 11.688.899 7.929.160

7.832.072

3.339.123

3.350.161

3.395.045

3.535.630

4.578.999

4.437.027

6.295.301

5.760.959

139.444

139.905

141.780

5.501.123

5.304.261

6.155.396

5.619.179

4.851.302

4.671.739


16


No.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Komoditas/Pangan

Kedelai

Kacang Tanah

Kacang Hijau

Ubi Kayu

Ubi Jalar

Daging

2009

2010

2011

- Produksi

355.260

339.491

366.999

- Ketersediaan

279.159

263.210

296.291

- Konsumsi

400.081

367.265

- Surplus kotor

(44.821)

- Surplus bersih

(120.923)

2013

361.986

329.461

467.327

468.871

475.153

(27.774)

(100.328)

(106.885)

(145.692)

(104.055)

(171.036) 213.831

207.971

- Produksi

216.474

207.796

211.416

- Ketersediaan

198.336

190.416

194.164

- Konsumsi

2012

24.609

22.486

15.075

18.844

15.328

- Surplus kotor

191.865

185.310

196.341

194.987

192.643

- Surplus bersih

173.727

167.931

179.089

- Produksi

83.629

79.878

80.329

63.809

57.686

- Ketersediaan

75.985

72.590

72.990

- Konsumsi

14.914

11.243

7.538

7.562

7.664

- Surplus kotor

68.715

68.635

72.791

56.247

50.022

- Surplus bersih

61.071

61.347

65.453

- Produksi

3.222.636

3.667.058

4.032.081

4.245.984

3.601.074

- Ketersediaan

3.089.541

3.515.609

3.865.556

578.310

989.367

550.239

552.058

559.454

- Surplus kotor

2.644.326

2.677.691

3.481.842

3.693.926

3.041.620

- Surplus bersih

2.511.231

2.526.242

3.315.317

- Produksi

162.607

141.103

217.545

411.781

393.199

- Ketersediaan

- Konsumsi

143.094

124.171

191.440

- Konsumsi

68.234

44.971

71.606

71.843

72.806

- Surplus kotor

94.373

96.132

145.939

339.938

320.393

- Surplus bersih

74.860

79.199

119.833

- Produksi (Karkas)

316.818

339.055

345.377

- Produksi

204.314

217.437

221.865

351.433

350.613

- Ketersediaan

194.098

206.565

210.771

- Konsumsi

182.330

142.409

237.432

226.873

299.913

- Surplus kotor

21.984

75.028

(15.567)

124.560

120.700

- Surplus bersih

11.768

64.156

(26.661)

- Produksi

251.413

257.528

285.567

317.673

340.232

- Ketersediaan

237.125

242.968

269.969


17


No. 9.

10.

11.

12.

13.

Komoditas/Pangan Telur

Susu

Ikan

Gula

2010

2011

202.837

228.604

271.351

272.248

275.895

- Surplus kotor

48.576

28.924

14.217

45.425

64.337

- Surplus bersih

34.288

14.364

(1.382)

- Produksi

461.880

528.100

566.062

1.093.525

420.992

- Ketersediaan

389.365

445.188

477.190

- Konsumsi

2009

- Konsumsi

2012

2013

65.251

63.709

71.606

71.843

72.806

- Surplus kotor

396.629

464.391

494.456

1.021.682

348.186

- Surplus bersih

324.114

381.479

405.584

- Produksi

914.088

1.113.394

1.227.569

1.294.652

1.362.812

- Ketersediaan

886.666

1.079.992

1.190.742

- Konsumsi

525.363

502.179

629.383

631.464

639.924

- Surplus kotor

388.725

611.215

598.186

663.188

722.889

- Surplus bersih

361.303

577.813

561.359

- Produksi

1.096.000

1.014.273

1.047.776

1.252.788

- Ketersediaan

1.096.000

1.014.273

1.047.776

1.252.788

- Konsumsi

496.000

335.429

384.414

385.684

- Surplus kotor

600.000

678.844

663.362

867.104

- Surplus bersih

600.000

678.844

663.362

867.104

Jumlah Penduduk

7.286.246 37.476.011

37.687.622 37.812.200 38.318.791

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan


18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. Berdasarkan angka sasaran data produksi pangan Jawa Timur Tahun 2013, kita telah mengalami surplus beras sebesar 4.437.027 ton; jagung surplus 5.949.179 ton; daging surplus 120.700 ton; telur surplus 64.337 ton. Situasi ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 6.671 kkal/kap/hr atau 277,96% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan energi tahun 2013 didominasi oleh pangan nabati 98,10% sedangkan pangan hewani 1,90%. Apabila dibandingkan dengan AKE tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 2.115,25 kkal/kap/hr (31,71%). Demikian juga total ketersediaan protein untuk di konsumsi penduduk Jawa Timur sebesar 156,76 gram/kap/hari atau 248,83% dari Angka Kecukupan Protein (AKP) 63 gram/kap/hr

(Widyakarya Nasional

Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan protein tahun 2013 masih didominasi oleh pangan nabati 92,64% sedangkan pangan hewani 7,36%. Apabila dibandingkan

dengan

AKP

tahun

2012

terjadi

kenaikan

sebesar

25,74 gr/kap/hr (16,42%). Ketersediaan energi dan protein penduduk Jawa Timur tahun 2011– 2013 dapat digambarkan sbb : Tabel 1. Ketersediaan Energi, Protein Penduduk Jawa Timur Tahun 2011 – 2013. Tahun 2011 No.

Uraian

1

Proporsi Nabati

2

Proporsi Hewani Total

Energi

2012 Protein

Kkal/kap/ hr

%

4.426,85

97,06

134,14

2,94

4.560,98

100

Energi

2013 Protein

%

Kkal/kap /hr

%

Gr/kap /hr

118,84

88,75

4,397,98

96,54

113,63

15,06

11.25

3,46

3,46

17,39

133,9

100

4.555,75

100

131,02

Gr/kap/hr

Energi Kkal/kap /hr

86,73 13,27 100

%

Protein %

Gr/kap /hr

%

6.544,00

98,10

145,22

92,64

127,00

1,90

11,54

7,36

6.671,00

100

156,76

100


19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Untuk

mendukung

peningkatan

ketersediaan

pangan

dan

untuk

mengantisipasi kondisi terjadinya daerah rawan pangan juga perlu adanya cadangan pangan disamping juga untuk memperkuat stabilisasi harga pangan pokok khususnya komoditi beras dan jagung. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Dalam rangka peningkatan cadangan pangan terutama pada daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan telah dilakukan kegiatan yaitu pengembangan lumbung pangan baik dari APBD maupun APBN. Mulai tahun 2009 – 2013 telah dilaksanakan pembangunan fisik lumbung pangan sebanyak 347 unit lumbung, terdiri dari 162 unit lumbung dari APBD Provinsi dan 185 unit lumbung dari APBN maupun DAK, Tahun 2013 melalui APBD dialokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk pembangunan fisik dan pengisian 102 unit lumbung dan dari APBN dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.540.000.000,- untuk pengisian. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar. Di Jawa Timur selama tahun 2009-2013 telah dikembangkan sebanyak 388 lumbung pangan

baik dari APBD

Provinsi maupun APBN. Kegiatan

pengembangan lumbung pangan meliputi pembangunan fisik lumbung, pengisian (penyimpanan), pendistribusian serta perdagangan bahan pangan pokok yang dikelola oleh kelompok lumbung. Secara rinci pengembangan lumbung pangan di Jawa Timur mulai tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada gambar berikut :


20


Dalam upaya mengoptimalkan fungsi lumbung pangan di Jawa Timur selain pembangunan fisik serta bantuan modal dilaksanakan sosialisasi, pelatihan manajemen, pembinaan serta evaluasi. Tabel 2. Penerima Bantuan Hibah Pembangunan Fisik Lumbung Pangan Tahun 2011 dan 2013 serta bantuan pengisian Th. 2012 dari APBD Provinsi. Kab./Nama Kelompok

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Jombang Madiun Ngawi Ponorogo Tulungagung Blitar Lamongan Bojonegoro Pasuruan Lumajang Bondowoso Situbondo Sidoarjo Gresik Mojokerto Tuban Nganjuk Kediri Trenggalek

Jumlah unit lumbung 5 7 7 7 7 7 7 10 6 7 8 7 3 5 4 5 5 4 5

2011

2012

2013

Fisik lumbung

Pengisian

Fisik lumbung

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 -

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 50.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000 250.000.000


21


20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Jumlah unit lumbung 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1 162

Kab./Nama Kelompok

No Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota

Magetan Pacitan Malang Probolinggo Banyuwangi Jember Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Batu Jumlah

2011

2012

2013

Fisik lumbung

Pengisian

Fisik lumbung

3.000.000.000

1.200.000.000

250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000 5.000.000.000

Tabel 3. Penerima Bantuan Lumbung Pangan dari APBN No. 1 2

3

Jml unit lumbung Th. 2009 : 17 unit Th. 2010 : 50 unit 24 unit 14 unit 12 unit 118 unit th. 2011 48 unit 70 unit Total : 185 unit

Disamping

Jml. Bantuan Pengisian 2010 2011 2012 340.000.000 340.000.000 480.000.000

340.000.000

820.000.000

pengembangan

Diisi 2 kali

480.000.000 280.000.000

960.000.000 1.720.000.000

lumbung

pangan

Ket.

2013

280.000.000

960.000.000 1.300.000.000 2.540.000.000

dliaksanakan

Diisi 2 kali Diisi 1 kali Belum diisi Diisi 1 kali Belum diisi

juga

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/ pemasaran/pengolahan dan unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/ beras/jagung dan/atau penyediaan cadangan pangan

bagi

anggota

gapoktan

disaat

menghadapi

paceklik

yang

dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan). Selama tahun 2009 – 2013 telah dibangun 148 unit gudang dan dialokasikan dana untuk cadangan pangan sebesar Rp. 3.463.478.600,- Pada akhir Desember 2013, jumlah cadangan pangan yang berada di kelompok lumbung pangan dan Gapoktan pelaksana LDPM binaan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur ± sebesar 3.085,80 ton GKG.


22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Tabel 4. Jumlah gapoktan penerima bantuan th. 2009 - 2013 NO

KABUPATEN

2009

2010

2011

2012

2013

JUMLAH

1

Malang

3

3

1

1

1

9

2

Situbondo

2

-

1

1

1

5

1

-

5

1

1

5 8

3 4

Mojokerto

2

Trenggalek

2

2 -

1

5

Ngawi

3

3

1

1

-

6

Banyuwangi

4

-

2

2

-

8

7

Lamongan

4

3

1

1

-

9

8

Ponorogo

3

3

2

2

-

10

9

Tulungagung

3

3

1

1

-

8

10

Lumajang

3

3

1

1

-

8

1

1

5

1

1

7 9

11 12

Blitar

2

Bondowoso

2

2

1 1

13

Jombang

3

2

2

2

-

14

Pasuruan

3

3

2

1

-

9

15

Magetan

3

1

1

1

-

6

16

Gresik

2

1

1

1

-

5

17

Bangkalan

2

1

1

2

-

6

18

Madiun

3

2

1

1

-

7

2

-

4

1

1

8 3

19 20

Sidoarjo

2

Nganjuk

3

2

1

21

Bojonegoro

-

-

2

1

-

22

Kediri

-

-

-

2

1

3

23

Probolinggo

-

-

-

1

-

1

34

24

29

7

148

Jumlah

54


23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 3.2.2. DISTRIBUSI PANGAN

TUJUAN 1 SASARAN 2 INDIKATOR

Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal. Stabilisasi Harga Pangan Pokok Stablisasi Harga Pangan Pokok Terhadap HPP

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu stabilitas harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) minimal diatas Harga Pembelian Pemerintah, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Progrm Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan 2. Stabilisasi dan Harga Pangan Mengembangkan Pokok. Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal

INDIKATOR KINERJA Stabilisasi Harga Pangan Pokok pada saat panen terhadap HPP. - % Harga GKP THD HPP - % Harga GKG THD HPP

SATUAN

TARGET

REALS

CAPIAN %

%

≥ 3.300/kg

3.727/kg

112,94

%

≥ 4.150/kg

4.531/kg

109.18

Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat. Harga pangan yang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan pangan cukup aman dan distribusi lancar. Hasil pemantauan harga gabah ditingkat petani dan harga beras ditingkat penggilingan padi selama tahun 2013 sebagaimana dijelaskan pada grafik di bawah ini.


24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Perkembangan harga rata-rata GKP selama bulan Maret - Desember 2013 relatif stabil. Kenaikan harga terjadi dibulan-bulan pacekilk dan harga tertinggi

terjadi

pada

Oktober

mencapai 4.206,GKP. harga

Rp. per

kg

Sedangkan terendah

terjadi pada bulan April

mencapai

Rp. 3.237,- per kg GKP. Begitu pula dengan harga GKG, kenaikan harga terjadi pada saat paceklik dan harga turun terjadi dibulan-bulan panen raya. Harga GKG tertinggi terjadi pada bulan Nopember mencapai Rp. 4.905,- per kg GKG dan terendah pada bulan April mencapai Rp. 4.180,- per kg GKG. Dalam rangka stabilisasi harga dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1. Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya Dalam rangka stabilisasi harga jual gabah/bahan pangan lain terutama pada saat panen raya, dilaksanakan kegiatan pembelian gabah/bahan pangan lain oleh Lembaga Pembeli Gabah (LPG). Kegiatan tersebut meliputi penyaluran, pembelian dan penjualan. -‐ Penyaluran Sampai dengan Bulan Desember 2012 penyaluran dagulir kegiatan pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain mencapai Rp. 29.475.000.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian : penyaluran tahap pertama sebesar Rp. 17.825.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan penyaluran tahap kedua sebesar


25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Rp. 11.650.000.000,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Penyaluran tahap I Pada awal tahun 2012 Sekretariat Dagulir melakukan seleksi administrasi terhadap usulan dari 13 kabupaten calon penerima dagulir pembelian gabah/bahan pangan lain. Seleksi tahap pertama ini dilakukan untuk merespon usulan kabupaten yang telah melunasi kerdit dagulir pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain lebih awal guna menghadapi panen raya padi tahun 2012. Dari 81 usulan yang lulus seleksi administrasi, Sekretariat Dagulir menindaklanjuti berkas permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh bank pelaksana (Bank Jatim). Setelah dilakukan bank checking dan survey lapangan, maka 81 berkas permohonan dagulir pembelian gabah hanya disetujui sebanyak 72 pemohon, dengan jumlah dagulir yang disalurkan mencapai Rp. 17.825.000.000,(tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Kesembilan berkas permohonan yang ditolak tersebut karena dinilai tidak memenuhi persyaratan seperti : debitur memiliki kredit macet, debitur sulit ditemui pada saat petugas bank melakukan survey lapangan serta agunan yang tidak memenuhi syarat. Secara rinci penyaluran kredit dagulir pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain tahap I sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Tabel : Penyaluran Kredit Dagulir Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2012-2014 Tahap I. NO

KABUPATEN

JUMLAH PEMOHON

DISETUJUI

ALOKASI (Rp.)

1

GRESIK

9

9

1.650.000.000

2

PASURUAN

5

3

500.000.000

3

SIDOARJO

6

5

1.000.000.000

4

MAGETAN

12

12

1.775.000.000

5

BLITAR

10

9

2.150.000.000


26


NO

KABUPATEN

JUMLAH PEMOHON

DISETUJUI

ALOKASI (Rp.)

6

PONOROGO

12

12

4.150.000.000

7

BANGKALAN

6

4

800.000.000

8

LUMAJANG

8

8

3.200.000.000

2

1

350.000.000

10

MADIUN

2

2

500.000.000

11

JOMBANG

3

3

700.000.000

12

BONDOWOSO

1

1

300.000.000

13

SITUBONDO

5

3

81

72

750.000.000 17.825.000.000

9

PROBOLINGGO

JUMLAH...

Penyaluran tahap II Pada pertengahan tahun 2012 Sekretariat Dagulir kembali melakukan seleksi administrasi terhadap usulan dari 9 kabupaten yang mengembalikan kredit dagulir periode Pebruari-Juli 2012. Dari seleksi administrasi sebanyak 48 berkas diteruskan ke bank pelaksana untuk dilakukan bank checking dan survey lapangan. Hasil bank checking dan survey lapangan 1 pemohon, yaitu UD. Menir Sari Kabupaten Madiun di tolak oleh bank. Dengan demikian penyaluran dagulir pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain tahap kedua sebesar Rp. 12.400.000.000,- di 9 kabupaten. Pada tahap 2 ini terdapat terdapat 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang, Madiun, Situbondo dan Probolinggo yang memperoleh alokasi kredit dagulir tahap pertama dan tahap kedua. Hal ini disebabkan keempat kabupaten tersebut mengajukan usulan pada tahap ke 2 mengingat pada tahap pertama tidak semua LPG nya memperoleh alokasi dagulir. Pada tahap kedua ini, Kabupaten Kediri kembali memperoleh alokasi kredit dagulir karena telah melunasi tunggakan kredit dagulir pembelian gabah tahun 20072008. Namun demikian, sampai dengan akhir Desember 2012, alokasi dagulir pembelian gabah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 1,7


27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 milyar hanya terserap Rp. 1 milyar untuk 5 LPG, sementara Rp. 700 juta dikembalikan karena 3 debitur melakukan penggantian agunan. Secara rinci penyaluran kredit dagulir pembelian gabah tahap 2 sebagaimana tabel berikut : Tabel : NO

Penyaluran Kredit Dagulir Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2012-2014 Tahap II. KABUPATEN

JUMLAH PEMOHON

ALOKASI (Rp.)

DISETUJUI

1

LUMAJANG

1

1

250.000.000

2

MADIUN

3

2

400.000.000

3

PROBOLINGGO

1

1

350.000.000

4

MALANG

6

6

1.750.000.000

5

TRENGGALEK

8

8

2.350.000.000

6

JEMBER

8

8

2.500.000.000

7

KEDIRI

8

4

950.000.000

10

10

2.800.000.000

3

2

300.000.000

48

44

11.475.000.000

8 9

NGANJUK SITUBONDO JUMLAH

-‐ Pembelian Sampai dengan Bulan Desember 2012, dari total dagulir yang yang

dimanfaatkan

oleh

LPG

sebesar

Rp.

29.475.000.000,-

pembelian tahun 2012 mencapai Rp. 149.021.749.821 (seratus empat puluh sembilan milyar dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau berputar 5,06 kali, berarti berada diatas target indikator output sebesar 4 kali putaran. Secara umum realisasi pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain oleh LPG sampai dengan posisi Desember 2012 dapat digambarkan sebagai berikut

: Dari nilai pembelian tahun 2012

sebesar Rp. 149.021.749.821,- dapat dirinci

pembelian oleh LPG

adalah : 18.620 ton GKP; 12.700 ton GKG; 1.952 ton beras; 1.091 ton jagung dan 162 ton kedele sedangkan dari angka diatas terlihat


28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 bahwa dana yang dioperasionalkan rata-rata mampu berputar sebanyak 5,06 kali. Dilihat dari kualitas gabah yang dibeli oleh lembaga pembeli gabah menunjukkan bahwa pembelian dilakukan dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG). Kondisi ini memberikan indikasi bahwa pada dasarnya kegiatan ini bersentuhan langsung dengan petani/kelompok tani, yang biasanya menjual produksi usaha taninya dalam bentuk gabah, baik dalam bentuk kering panen ataupun kering giling. -‐ Penjualan Nilai penjualan gabah/beras dan bahan pangan lain yang dilakukan oleh LPG sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp. 155.496.488.792,- (seratus lima puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Nilai penjualan tersebut merupakan penjualan : 2.077 ton GKG, 19.268 ton beras, 1.052 ton jagung dan 153 ton kedele. Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga penerima dagulir kegiatan pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain menjalankan fungsi bisnisnya dengan membeli dalam bentuk gabah, dikeringkan dan digiling untuk kemudian dijual dalam bentuk beras. Hanya sebagian saja yang dijual dalam bentuk gabah kering giling. Sementara untuk jagung dan kedele, umumnya pembelian dan penjualan dalam bentuk pipilan kering, dimana lembaga hanya melakukan sortir kualitas dan pengemasan. Dari laporan yang masuk, maka gambaran nilai penjualan gabah dan beras dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :


29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Tabel : Nilai Penjualan Gabah dan Beras oleh LPG Tahun 2011. KOMODITAS No

KABUPATEN

GKG Ton

BERAS Rp

Ton

Rp

470

2.068.102.321

3.402

24.625.460.877

55

240.662.418

415

3.020.080.546

122

537.462.776

1.027

7.489.951.890

PENYALURAN 2011 1

BANYUWANGI

2

JOMBANG

3

BOJONEGORO

4

BANGKALAN

21

92.928.000

142

1.047.121.920

5

BONDOWOSO

34

150.523.032

230

1.680.118.325

6

PASURUAN

10

42.178.858

65

474.629.796

7

BLITAR

25

109.252.352

167

1.211.666.839

8

MADIUN

34

149.106.848

295

2.157.736.278

771

3.390.216.604

5.745

41.706.766.470

JUMLAH I PENYALURAN 2012 1

GRESIK

64

275.773.687

1.016

7.400.657.281

2

PASURUAN

14

62.532.800

517

3.818.299.046

3

SIDOARJO

59

258.396.936

886

6.592.965.845

4

MAGETAN

175

771.332.795

1.673

12.272.472.219

5

BLITAR

118

518.653.045

945

6.982.566.423

6

PONOROGO

463

2.037.844.938

4.150

30.566.373.462

LPG penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain tahun 2013 melakukan pembelian lebih kecil dibandingkan LPG penerima Dagulir tahun 2012. LPG tahun 2013, di tahun pertama pemanfaatan Dagulir telah melakukan pembelian sebesar Rp. 72.972.703.925,- (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau berputar 5,51 kali dari alokasi awal yang diterima sebesar Rp. 13.250.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Masih kecilnya perputaran pembelian LPG tahun 2013 karena sebanyak 22 LPG baru mendapat alokasi Dagulir pada tahap II sekitar bulan Oktober 2013, sehingga pemanfaatannya masih belum optimal untuk tahun ini dimana rata-rata perputaran pembeliannya masih dibawah 4 kali.


30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Secara

umum

realisasi

pembelian

gabah/beras/jagung/

kedele oleh LPG tahun 2013 posisi sampai dengan bulan Desember 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Dari nilai pembelian di tahun 2013, dapat dirinci pembelian oleh LPG berupa : 7.122 ton GKP; 3.819 ton GKG dan 4.441 ton beras. Tidak ada pembelian dalam bentuk jagung dan kedele. 2. Pembelian terbesar yang dilakukan LPG masih dalam bentuk gabah baik GKP (46,3%) maupun GKG (24,8%). Hal ini menunjukkan semakin banyak gabah petani yang terserap oleh LPG melalui kegiatan ini, sehingga petani tidak merasa kesulitan dalam memasarkan hasil usaha taninya. 3. Prosentase pembelian di tahun 2013 oleh LPG penyaluran tahun 2013 dapat terlihat pada grafik berikut :

4. Perbandingan alokasi Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya penyaluran tahun 2013 dengan total pembelian pada tahun 2013 dapat terlihat pada grafik berikut :


31


Dari 49 LPG penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan

Lainnya

tahun

2013

perputaran

pembelian

tertinggi

dilakukan oleh UD Sukron Jaya Kab. Tulungagung dengan putaran pembelian mencapai 12,54 putaran dengan nilai pembelian sebesar Rp. 2.507.190.600,- (dua milyar lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh juta enam ratus rupiah). Selain UD Sukron Jaya, ada 3 LPG dari Kab. Tulungagung yang putaran pembeliannya diatas 10 kali yaitu UD Abadi dengan 12,19 kali, UD Al-Ikhlas dengan 11,89 kali dan UD Sumber Tani dengan 10,26 kali putaran. Sementara itu, dari kinerja per kabupaten diperoleh gambaran bahwa kinerja pembelian tertinggi adalah Kab. Ngawi (12 LPG) dengan total pembelian mencapai Rp. 28.406.449.500,- (dua puluh delapan milyar empat ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau mampu berputar 7,89 kali dari alokasi kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Putaran pembelian tertinggi berikutnya adalah Kab. Tulungagung (7 LPG) sebesar 7,53 putaran dengan total pembelian sebesar Rp. 13.546.996.850,- (tiga belas milyar lima ratus


32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), kemudian di urutan ketiga adalah Kab. Lamongan (13 LPG) dengan putaran sebanyak 6,74 kali dan total pembelian sebesar Rp. 23.267.889.150,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Secara urutan perputaran pembelian di tahun 2013 per kabupaten peserta Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya tahun 2013 dari yang terbesar dapat dilihat pada tabel berikut (s.d. Desember 2013): No

Kabupaten

Jmlh LPG

Alokasi

Total Pembelian

Perpu taran

1

Ngawi

12

3.600.000.000

28.406.449.500

7,89

2

Tulungagung

7

1.800.000.000

13.546.996.850

7,53

3

Lamongan

13

3.450.000.000

23.267.889.150

6,74

4

Ponorogo

3

950.000.000

1.945.716.000

2,05

5

Bangkalan

1

450.000.000

892.400.000

1,98

6

Lumajang

1

250.000.000

422.820.000

1,69

7

Jombang

12

2.750.000.000

4.490.432.425

1,63

JUMLAH

49

13.250.000.000

72.972.703.925

5,51

Untuk Kab. Ponorogo (3 LPG), Kab. Bangkalan (1 LPG), Kab. Lumajang (1 LPG) dan Kab. Jombang (12 LPG) perputaran pembelian masih dibawah 4 putaran karena baru mendapat alokasi kredit pada penyaluran tahap II sekitar bulan Oktober 2013. Rendahnya putaran pembelian ini disebabkan pemanfaatan dana belum optimal karena penyaluran tidak tepat dengan musim panen raya padi, sehingga diharapkan pada saat musim panen raya padi tahun depan LPG penyaluran tahap II ini dapat memanfaatkan alokasi kredit yang diperoleh untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan

tabel

diatas,

secara

rata-rata

perputaran

pembelian di tahun 2013 oleh keseluruhan LPG penerima Dagulir


33

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya tahun 2013 sebesar 5,51 kali. Nilai penjualan gabah dan beras yang dilakukan oleh LPG tahun

2013

sampai

dengan

Desember

2013

sebesar

Rp.

95.033.280.900,- (sembilan puluh lima milyar tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Nilai tersebut merupakan penjualan dari: 2.900 ton GKG dan 10.485 ton beras. Bila dibandingkan dengan nilai pembeliannya, keuntungan yang diperoleh LPG

2013

dari

aktivitas

penjualan

tersebut

sebesar

Rp.

22.060.576.975,- (dua puluh dua milyar enam puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 30,2%. Secara prosentase, keuntungan yang diperoleh LPG tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan dari LPG tahun 2012 (22,7%). Hal ini berarti LPG tahun 2013 lebih bisa mengoptimalkan kegiatan pemasaran hasil produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Prosentase penjualan di tahun 2013 oleh LPG penyaluran tahun 2013 dapat terlihat pada grafik berikut:


34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dari grafik diatas dapat dilihat, bahwa penjualan lebih dominan dalam bentuk beras (78,3%) dibandingkan dalam bentuk gabah (21,7%). Apabila dilihat dari penjualan yang lebih dominan dalam bentuk gabah (baik GKP maupun GKG), maka dapat disimpulkan bahwa LPG tahun 2013 juga telah menjalankan fungsi bisnisnya

dengan

membeli

dalam

bentuk

gabah

kemudian

dikeringkan dan digiling menjadi beras. Tujuan pemasaran hasil produksi LPG tahun 2013 pun masih lebih dominan ke pasaran umum dibandingkan ke Bulog, dengan pasar umum dalam kabupaten menguasai tujuan pemasaran gabah/beras yaitu 82,6%. Pasar umum luar kabupaten sebesar 13,9%, kemudian 2,8% ke pasar umum luar provinsi dan sisanya baru ke Bulog yang hanya menguasai 0,7% dari tujuan pemasaran gabah/beras milik LPG. Kecilnya penjualan ke Bulog ini, tidak terlepas dari harga beli yang ditawarkan oleh Bulog jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan harga di pasaran umum. Berdasarkan data laporan yang masuk, maka gambaran nilai penjualan per kabupaten peserta Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya tahun 2012 dari yang terbesar dapat dilihat pada tabel berikut: No

Kabupaten

Jmlh LPG

Total Penjualan (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

Ngawi Lamongan Tulungagung Jombang Ponorogo Bangkalan Lumajang

12 13 7 12 3 1 1

41.649.158.450 26.547.881.075 15.838.146.200 6.170.078.250 2.882.802.225 1.265.113.875 680.100.825

JUMLAH

49

95.033.280.900

GKG (Ton)

Beras (Ton)

1.009 939 526 239 115 40 32 2.900

4.194 3.370 1.845 610 278 129 59 10.485


35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa dari 7 kabupaten penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya tahun 2013, Kab. Ngawi (12 LPG) memiliki total penjualan terbesar yaitu Rp. 41.649.158.450,- (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari: penjualan GKG sebesar 1.009 ton dan penjualan beras sebesar 4.194 ton. Urutan kedua adalah Kab. Lamongan (13 LPG) dengan nilai penjualan Rp. 26.547.881.075,(dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) untuk penjualan 939 ton GKG dan 3.370 ton beras. Selanjutnya di urutan ketiga penjualan terbesar adalah Kab. Tulungagung (7 LPG) dengan nilai total penjualan Rp. 15.838.146.200,- (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dari penjualan GKG sebesar 526 ton dan 1.845 ton beras. Sementara itu untuk Kab. Jombang, Kab. Ponorogo, Kab. Bangkalan dan Kab. Lumajang yang baru mendapatkan alokasi kredit pada penyaluran tahap kedua di bulan Oktober 2013 masih belum optimal pemanfaatannya, baik dari aktivitas pembelian maupun penjualan. Sehingga nilai penjualan untuk ke empat kabupaten ini masih jauh lebih kecil dibandingkan ketiga kabupaten diatas yang memperoleh alokasi kredit pada tahap pertama di bulan Februari 2013.


36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 2. Pengembangan Sistim Tunda Jual Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan

kelompok tani dalam mengembangkan system tunda jual sesuai dengan kondisi wilayahnya, meningkatkan posisi tawar dan nilai jual hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani. Bantuan dana bergulir pengembangan kelompok tunda jual dilaksanakan mulai tahun 2004 – 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : -‐ Penyaluran Dana Dana penguatan modal kelembagaan kelompok sistem tunda jual pada tahun 2004 sampai dengan 2005 merupakan dana pinjaman lunak tanpa adanya jaminan yang pengelolaannya dibuat secara bergulir di kelompok, perguliran dana dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sehingga dalam waktu 1 (satu) tahun kelompok yang mendapatkan dana penguatan modal wajib mengembalikan dana tersebut ke rekening Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sesuai dengan penerapan Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2006 tentang pengelolaan

dana

bergulir

maka

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan kelembagaan kelompok sistem tunda jual melalui penguatan modal ini harus mengacu pada perda tersebut dan dikategorikan dalam kegiatan sosial dengan penyaluran dana secara channeling. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah bank pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai penyalur (channeling) dan penerima pengembalian pinjaman dana bergulir peserta kegiatan penguatan modal kelembagaan sistem tunda

jual.

Dalam

pelaksanaan

kegiatan

penguatan

modal

kelembagaan kelompok tunda jual mulai tahun 2006 telah dikenakan jasa/bunga selama 1 (satu) tahun sebesar 3% dengan pembayaran


37

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dilakukan 1% dipotong didepan dan 2% dibayarkan pada saat bersamaan dengan pelunasan dana pinjaman. Rincian bunga 3% untuk peruntukan : a) Kontribusi PAD sebesar 1%; b). Kontribusi Pokjanis sebesar 1% dan c). Kontribusi Bank Jatim sebesar 1%. Pada tahun 2009, kegiatan penyaluran dana bergulir sistem tunda jual tidak dilaksanakan oleh karena adanya penyempurnaan Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2006 yang diganti menjadi Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 kemudian mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 66 Tahun 2009 pada tanggal 4 Nopember 2009. Perubahan tersebut bertujuan untuk penyempurnaan Manajemen Keuangan Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007. Pada Tahun 2012 mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur. Secara terinci penyaluran dan pengalokasian dana penguatan modal kepada kelompok setiap tahunnya sebagai berikut :

2004 2005 2006 2007

JMLH KAB. 16 11 16 10

JML ANGGARAN 500.000.000 250.000.000 350.000.000 250.000.000

JML KELOMPOK 20 11 35 10

5.

2008

15

1.100.000.000

46

6.

2010

7

550.000.000

22

7. 8.

2011 2012

1

250.000.000

2

No.

TA.

1. 2. 3. 4.

KETERANGAN

Dana 2008 + dana perguliran thn sblmnya Dana 2010 + dana perguliran thn sblmnya


38

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dana pengembangan sistim tunda jual tahun 2004-2005 sudah dikembalikan melalui rekening Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa

Timur

sedangkan

tahun

2006-2008

sudah

dikembalikan melalui rekening Bank Jatim. -‐ Perkembangan modal usaha. Pada tahun 2010, alokasi dana yang digulirkan ke kelompok sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus Lima Puluh Juta rupiah) dengan penerima sejumlah 22 kelompok pada 7 kabupaten sentra produksi. Usaha pengembangan sistem tunda jual yang dilakukan oleh kelompok adalah komoditas padi/gabah/jagung dengan realisasi volume pembelian sebesar 625 ton Gabah Kering Panen atau senilai Rp 1.650.000.000. Gabah Kering Panen yang telah dibeli kelompok tidak langsung dijual kembali akan tetapi disimpan dan diproses terlebih dahulu melalui pengeringan sehingga menjadi Gabah Kering Giling. Kemudian Gabah Kering Giling akan dijual dengan nilai yang lebih tinggi sehingga ada margin keuntungan kelompok yang dapat meningkatkan modal usaha kelompok tersebut. Perkembangan modal usaha kelompok rata-rata mengalami peningkatan sebesar 15-20% per tahun dari modal awal yang dimiliki kelompok. -‐ Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan pengawasan terhadap kelompok dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan petugas kabupaten yang menangani ketahanan pangan, baik pemantauan

kegiatan

melalui

mekanisme

pelaporan

maupun

kunjungan langsung ke kelompok. Pengendalian

dilakukan

dengan

mewajibkan

kelompok

sasaran membuat laporan kemajuan kegiatan setiap 2 bulan dan dikirimkan ke Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.


39

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pemantauan kegiatan kelembagaan kelompok distribusi pangan salah satunya dilakukan melalui mekanisme pelaporan berkala setiap 2 bulan yang dilakukan kelompok, dengan sistem pelaporan melalui faximile maupun surat. Namun demikian didalam pelaksanaannya kedua sistem pelaporan tersebut belum berjalan dengan baik. -‐ Analisa Usaha Sistem Tunda Jual Pengembangan sistem tunda jual dalam meningkatkan posisi tawar hasil produk pertanian membei manfaat bagi peningkatan pendapatan anggota kelompok tani karena dapat menaikkan harga jual

komoditas

pertanian

pada

posisi

yang

lebih

baik

dan

menguntungkan dibandingkan tanpa sistem tunda jual. Peningkatan nilai tambah beberapa komoditas setelah melalui sistem tunda jual disajikan pada tabel berikut : Tabel : Model Analisis Nilai Tambah Tunda Jual Beberapa komoditas Pangan. Harga Setelah Tunda Jual (Rp./Kg)

Biaya Tunda Jual Rata2 (Rp./Kg)

Nilai Tambah (Rp./Kg)

3.300

200

350

b. Pipilan kering

2.900

180

200

c. Pakan ternak

3.000

25

75

No.

1.

Komoditas

Harga Sebelum Tunda Jual Rata2 (Rp./Kg)

Gabah a. GKP

2.650

b. GKG 2.

Jagung a. Jagung tongkol

1.350

Dari tabel diatas terlihat adanya nilai tambah yang akan diterima petani apabila mereka melakukan tunda jual antara lain dengan melakukan penyimpanan, pengolahan dan merencanakan pemasaran pada waktu yang tepat untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi.


40

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 3.2.3. KONSUMSI PANGAN

TUJUAN 1

SASARAN 3 INDIKATOR

Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan Meningkatnya Kualitas Konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan peningkatan SKOR PPH. FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Upaya pencapaian Skor PPH didukung oleh 6 (enam) program yaitu : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; Program Pengembangan Kawasan Agropolitan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan/Peternakan. Kualitas Konsumsi Pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan 3. Peningkatan dan Kualitas Mengembangka Konsumsi n Ketersediaan, Keamanan Distribusi dan Pangan Konsumsi berbasis sumberdayalokal

INDIKATOR KINERJA - Meningkatnya kualitas & konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)

SATUAN Skor

TARGET

REALS

82,0

81.1

CAPIAN % 98,90


41

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Capaian skor PPH Tahun 2013 sebesar 81,1 terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 80,1 namun masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Skor PPH Nasional Tahun 2013 sebesar 75,4. Tabel 5. Skor PPH Nasional dan Provinsi Jawa Timur Th. 2013. Skor PPH Nasional

Kelompok Pangan

Kalori

%

1

Padi-padian

1167

58,4

2

Umbi-umbian Pangan Hewani

40

No

3 4 5 6

Minyak dan lemak Buah/biji berminyak Kacangkacangan

7

Gula

8

Sayur buah

9

Lain-lain

dan

Skor PPH Prov. Jatim

Skor PPH

Skor AKE

Skor Max

Skor PPH

Kalori

%

25

1121

60,7

28

25,0

25,0

2

1

88

4,4

2,2

2,5

2,2

165

8,2

16,5

133

6,6

13,3

24,0

13,3

212

10,6

5

213

10,7

5,3

5,0

5,0

30

1,5

0,7

38

1,9

0,9

1,0

0,9

54

2,7

5,4

68

3,4

6,8

10,0

6,8

70

3,5

1,8

80

4,0

2,0

2,5

2,0

80

4

20

103

5,2

25,9

30,0

25,9

35

1,7

0

45

2,3

0

0,0

0,0

1853

92,6

75,4

1935

94,5

84,5

100,0

81,1

Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan telah ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye, Promosi, Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan Pekarangan, Fasilitasi, Penerapan standart Mutu dengan sasaran anak-anak usia sekolah, TP-PKK, Pengusaha pangan, Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat luas.


42

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Tabel 6 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2009-2013. No.

Kelompok

Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr)

Bahan Pangan

2009

2010

2011

2012

2013

I

Padian-padian

1.159,3

1.141,0

1.103,7

1.121,4

1.121,0

II

Umbi-Umbian

45,1

42,6

87,0

44,9

88,0

III

119,3

124,7

155,4

133,2

133,2

185,2

195,5

197,6

213,1

213,1

42,9

40,9

39,2

37,5

37,5

VI

Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang Kacangan

85,4

84,0

81,1

67,8

67,8

VII

Gula

93,8

90,5

89,6

80,1

80,1

VIII

Sayuran dan Buah

84,9

83,0

82,5

103,4

103,4

IX

Lain-Lain

40,9

42,0

42,0

45,4

45,4

1.856,70

1.844,1

1.878,4

1.846,9

1.846,9

75,7

76,9

79,6

80,0

81,1

IV V

Total Skor PPH

Dalam rangka mendukung pencapaian skor Pola Pangan Harapan tersebut telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan meliputi : 1. Sosialisasi, Edukasi, Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal. 2. Pengembangan Pangan Alternatif pengganti beras dan pangan lokal. 3. Fasilitasi terhadap pengembangan usaha

pangan olahan berbasis

sumberdaya lokal.


43

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Penjabaran Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi, Edukasi, Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA Bagi Pengelola Kantin Sekolah, Guru, Pengelola Warung Desa, Tim Penggerak PKK pada 38 Kab/Kota sebanyak 1500 orang. b. Sosialisasi Pengenalan Pangan Olahan Lokal pada siswa/siswi Sekolah Dasar sebanyak 3000 orang pada 10 Kabupaten/Kota. c. Bantuan Hibah Bahan Pangan Lokal dan Peralatan pada 75 Kantin Sekolah di 15 Kab/Kota, 145 Warung Desa di 29 Kab/Kota, 15 Posyandu di 15 Kab/Kota. d. Pameran Pangan dan Bazaar produk pangan olahan dalam rangka Hari Pangan Sedunia, Event Tk.Nasional dan regional serta kegiatan promosi, publikasi melalui media elektronik dan media cetak. e. Lomba Cipta Menu Makanan Khas Daerah Berbahan Pangan Lokal yang diikuti oleh ibu-ibu Tim Penggerak PKK pada 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. f. Lomba Cipta Kreasi Resep Tingkat SLTP yang diikuti oleh pelajar SLTP pada 38 Kab/Kota. g. Survey konsumsi Pangan yang dilakukan dengan menggunakan sampling pada 8 Kabupaten/Kota. h. Analisis Konsumsi Pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan 4. Pengembangan Pangan Alternatif pengganti beras dan pangan lokal. Dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Bantuan Hibah Peralatan dan Bahan Pembuatan Beras cerdas yang diberikan kepada Kelompok Usaha Pangan Olahan Tani Sejahtera, Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung.


44

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 b. Workshop pembuatan beras cerdas dengan peserta sebanyak 86 orang

petugas yang menangani ketahanan pangan pada 38

Kab/Kota. c. Sosialisasi Menu Makanan Tradisional kepada Pengusaha Hotel dan Restoran dengan peserta sebanyak 86 orang. 5. Fasilitasi terhadap pengembangan usaha

pangan olahan

berbasis sumberdaya lokal. Dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Pelatihan bagi Kelompok Usaha Pangan di Kawasan Agropolitan dengan peserta 90 orang pada 10 Kab/Kota. b. Bantuan Hibah Alat Pengolahan Pangan pada 50 Kelompok Usaha Kecil Menengah di Kawasan Agropolitan. c. Pemasyarakatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Ibu Hamil (Bumil) dan Ibu Menyusui (Busui) pada 750 orang 15 Kab/Kota. d. Bantuan Hibah Alat Pengolahan dan Bahan Pangan untuk MP-ASI, Bumil,Busui pada 15 Posyandu di 15 Kab/Kota.


45


Tabel : Kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penurunan Konsumsi Beras. NO 1

2

Kegiatan Bantuan Hibah Peralatan dan Bahan Pangan.

Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal & Pangan non beras.

Sasaran 2012

2013

-

3 unit alat pengaolahan beras cerdas & bahan pangan utk kelp. Pangan olahan di Kab. Blitar,Jember dan Ponorogo. 75 Kantin Sekolah Sehat di 15 Kab/Kota.

1 unit alat pengaolahan beras cerdas & bahan pangan utk kelp. Pangan olahan di Kab. Tulungagung

Beras Cerdas adalah produk pangan olahan non beras yang dapat dikonsumsi dengan pangan alternatif pangganti beras/padi.

75 Kantin Sekolah Sehat di 15 Kab/Kota.

Bahan bantuan berupa : Beras cerdas, Tiwul instan, Gerit Jagung, Gatot Instan dan pangan lokal lainnya.

15 Posyandu Kab/Kota.

15 Posyandu di 15 Kab/Kota. 145 Warung Desa di 29 Kab/Kota. 55 Alat pengolahan pangan untuk industri rumah tangga di kawasan agropolitan 5000 anak sekolah SD/MI di Jatim

-

di

15

45 Alat pengolahan pangan untuk industri rumah tangga di kawasan agropolitan 5000 anak sekolah SD/MI di Jatim

400 anggota PKK di 38 Kab/Kota

3

Promosi Pangan Olahan Lokal, Tradisional non beras.

Keterangan

2011

5000 orang masyarakat luas di Jawa Timur

5000 orang masyarakat luas di Jawa Timur

600 anggota PKK di 38 Kab/Kota 300 orang pengelola kantin sekolah/warung desa dan guru. 86vorang pengusaha perhotelan 5000 orang masyarakat luas di Jawa Timur


46

Laporan Sosialisasi Pangan Lokal Bagi Siswa SD/MI

osialisasi P2KP dalam rangka antapan konsumsi ngan masyarakat

Sosialisasi menu makanan Akuntabilitas tradisional Kinerja

Sosialisasi menu 3B-A

SOSIALISAS I

PENDIDIKAN KONSUMSI PANGAN 3B-A

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumsi pangan 3B-A berbahan lokal

osialisasi P2KP bagi kelompok anita dan SD/MI

Promosi audio visual

Pelatihan Teknologi MP-ASI (LAKIP) Tahun 2013 Instansi Pemerintah

PROMOSI

Promosi melalui pameran

Gambar :

Lomba Cipta Menu Bansos untuk optimalisasi pekarangan serta pengadaan KIT dan kebun sekolah

KAMPANYE

Kampanye penganekaragaman pangan

Demo masak

Program internalisasi P2KP berbahan baku lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan konsumsi pangan 3B-A, promosi, serta kampanye.


47


Penanganan Keamanan Pangan Segar Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu prosentase jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi ditingkat pedagang pengumpul dibanding jumlah total sample pangan yang diambil dipedagang pengumpul, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : TUJUAN 1. Memantapkan dan Mengembangka n Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal

SASARAN 3.

Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan

INDIKATOR KINERJA - % Penanganan Keamanan Pangan Segar

SATUAN %

TARGE T 70

REALS 82,61

CAPIAN % 118,10

Tahun 2013 jumlah pengambilan sample pangan sebanyak 46 sample terdiri dari 35 sample sayuran dan 11 sample buah-buahan, dari sample yang diambil 38 sample (82,61) dinyatakan aman. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1996 dan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Pangan, telah diamanatkan bahwa masalah Keamanan Pangan salah satunya menjadi tanggung jawab Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai regulasi yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pemerintah, namun disisi lain permasalahan keamanan pangan selalu ada & muncul di Masyarakat. Pembangunan

Keamanan

Pangan

merupakan

bagian

integral

Pembangunan Ketahanan Pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting untuk dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini karena keamanan pangan sangat dapat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap kesehatan tubuh manusia.


48

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dewasa ini masih banyak ditengarahi makanan jajanan/kudapan maupun olahan yang beredar/diperdagangkan di masyarakat yang kurang aman/ mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan tambahan pangan (BTP)

melebihi

dosis

takaran,

di

lapangan

kondisinya

sangat

memprihatinkan. Pada tahun 2011 - 2013, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan PT. Angler Biochemlab Surabaya menguji kandungan residu pestisida, logam berat, dan mikrobia pada produk pangan segar (buah dan sayuran). Berdasarkan hasil pengujian tahun 2011 terhadap 40 sampel Pangan Segar (khususnya buah dan sayuran), terdapat 1 sampel yang dinyatakan tidak aman dari residu pestisida, sehingga pada tahun 2011, persentase pangan aman untuk produk pangan segar adalah 97,5%. Sedangkan tahun 2012, persentase produk pangan segar sebanyak 75%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uji laboratorium terhadap produk pangan olahan secara sampling, sebanyak 3 dari 33 sampel atau persentase aman produk pangan olahan sebanyak 90,9%. Produk pangan olahan yang tidak aman dikarenakan mengandung bahan kimia berbahaya (formalin dan rhodamin) dan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis (Sakarin). Pada tahun 2013, persentase pangan segar yang aman meningkat lagi dari tahun sebelumnya (2012) sebanyak 82,6%. Oleh karena pentingnya keamanan pangan, perlu adanya jaminan mutu dan keamanan pangan. Jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan program yang harus diwujudkan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, pendistribusian, sampai dengan penyajian memenuhi memenuhi standard keamanan pangan suatu produk dan diharapkan dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat berkeyakinan bahwa produk yang dikonsumsi, bermutu dan aman bagi kesehatan. Metode yang digunakan meliputi hal sebagai berikut : a. Penyampaian materi keamanan pangan. b. Diskusi/ pembahasan dan perumusan


49

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 c.

Uji Laboratorium

d. Pembinaan/ Pemantauan dan Pengawasan. e. Menampung saran dan masukan dari Wilayah Kabupaten/ Kota. Mutu dan Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu : - Uji laboratorium terhadap pangan segar Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat manjadi bahan baku pengolahan pangan. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 8 sampel komoditas pangan segar (apel, jeruk, tomat, kacang panjang bayam, sawi, brokoli, cabe merah besar) yang dilaksanakan di Pasar Besar Kota Batu,

6

komoditas (75%) apel, jeruk, tomat, kacang panjang bayam, sawi, brokoli, cabe merah besar aman untuk dikonsumsi sedangkan 2 komoditas yaitu bayam dan sawi diindikasikan mengandung E. Coli dan coliform, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Jenis Sampel

Jenis Pengujian

1

Pangan Segar Kota Batu

Apel

Pestisida

2

Kota Batu

Jeruk

Pestisida

3

Kota Batu

Tomat

Pestisida

4

Kota Batu

Pestisida

5

Kota Batu

Kacang Panjang Bayam

No.

Kab/Kota

Pestisida E. Coli

Hasil Analisa

Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Terdeteksi

Kadar

96,8

Kesimpulan

Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat


50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 No.

6

Kab/Kota

Kota Batu

Jenis Sampel

Sawi

Jenis Pengujian Coliform

Hasil Analisa Terdeteksi

Salmonella

E. Coli

Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Terdeteksi

36,6

Coliform

Terdeteksi

148

Salmonella

Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi

-

Pestisida

7

Kota Batu

Brokoli

Pestisida

8

Kota Batu

Cabe Merah Segar

Pestisida

Kadar

Kesimpulan

117,5

Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat

-

-

- Uji laboratorium terhadap pangan olahan Sedangkan Pangan Olahan adalah pangan yang sudah mengalami pengolahan dan biasanya pada prosesnya dicampur dengan Bahan Tambahan Pangan (BPT). Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pewarna pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet). Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 33 sampel pangan olahan (mie basah, getuk pisang, tahu pong, pentol bakso dll.) yang dilaksanakan di Kab. Malang, Kediri, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Batu dan Kota Surabaya, 30 pangan lokal (91%) aman dikonsumsi sedangkan 3 pangan lokal diindikasikan tidak aman dikonsumsi karena mengandung formalin, sakarin, dan rhodamin B.


51


No.

Kab/Kota

1

Pangan Olahan Kab. Malang

2

Jenis Sampel

Jenis Pengujian

Hasil Analisa

Kadar

Mie Basah

Formalin

Terdeteksi

5,3

Kab. Kediri

Gethuk Pisang

Sakarin

Terdeteksi

81,9

3

Kab. Sidoarjo

Kerupuk Upil

Rhodamin B

Terdeteksi

58,8

4

Kab. Kediri

Tahu Pong

Formalin

-

5

Kab. Kediri

Tahu Pong

Formalin

6

Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung

Tahu Pentol Tahu

Boraks

Pentol Bakso Pentol Bakso Mie Basah

Boraks

Mie Basah

Formalin

Sosis

Boraks

Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi

7 8 9 10 11 12

Boraks

Boraks Formalin

Formalin 13

Kab. Kediri

Saos

Rhodamin B

14

Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung

Saos

Rhodamin B

Sambal

Rhodamin B

Krupuk Rambak Krupuk

Pemutih (TiO2) Pemutih (TiO2) Pemutih (TiO2) Pemutih (TiO2) Pemutih (TiO2) Rhodamin B

15 16 17 18 19 20 21

Krupuk Krupuk Krupuk Saos

-

Kesimpulan

Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat


52


No. 22

Jenis Sampel

Kab/Kota Kab. Malang

Pentol Bakso

Jenis Pengujian

Hasil Analisa

Boraks Formalin

23

Kota Batu

Cilok

Boraks

24

Kota Batu

Saos

Rhodamin B

25

Kab. Malang

Saos

Rhodamin B

26

Kota Batu

Saos

Rhodamin B

27

Kota Mojokerto

28

Kota Batu

Krupuk Rambak Cilok

Pemutih (TiO2) Boraks

29

Kab. Sidoarjo

30

Kab. Sidoarjo

31

Kota Surabaya

Pemutih (TiO2) Pemutih (TiO2) Boraks

32

Kota Surabaya

33

Kota Surabaya

Kerupuk Uyel Krupuk Rambak Pentol Bakso Pentol Bakso Tahu bakso

Boraks Boraks

Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi

Kadar -

Kesimpulan Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat

Tabel 7 : Kegiatan Keamanan Pangan yang dilakukan tahun 2013 : No. 1 2 3 4 5

6

Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Segar Workshop Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Workshop Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Ikan Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Ternak Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Skala Industri Rumah Tangga dan

Tempat Pelaksanaan The Sun Hotel

Jumlah Peserta 90

Hotel Pelangi, Malang

76


76

Hotel Aria Gajayana

80

Hotel Aria Gajayana

110


70


53

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Makanan Jajanan Anak Sekolah 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Buah dan Sayuran Workshop Keamanan Pangan di Lingkungan Sekolah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Produsen dan Pedagang Pangan Olahan Rapat Koordinasi Peningkatan Keamanan Pangan Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Bagi Guru Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

Hotel Kusuma Agro Wisata

120


50


114


76


114


76

Workshop Implementasi Teknologi Keamanan Pangan Tingkat Provinsi Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Provinsi I Rapat koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) Tingkat Provinsi Sosialisasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) Provinsi Jawa Timur Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Provinsi II


50


76


90


76


76


54

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 3.2.4. PENANGANAN RAWAN PANGAN

TUJUAN 2 SASARAN INDIKATOR

Mengantisipasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan % Penurunan Penduduk Rawan Pangan

Keberhasilan sasaran penanganan daerah rawan pangan ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu prosentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : TUJUAN 2.

Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan

SASARAN Penanganan Daerah Rawan Pangan (tersedianya bahan pangan pokok)

INDIKATOR KINERJA % Penurunan penduduk rawan pangan

SATUAN

TARGET

REALS

%

1,50

1,53

CAPIAN % 102,00

Pada tahun 2013 berdasarkan angka jumlah penduduk rawan pangan menurut keluarga prasejahtera dan sejahtera I sejumlah 4.869.376 orang, dan penanganan jumlah penduduk rawan pangan mencapai 74.340 orang atau 1,53%. Capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bantuan melalui Desa Mandiri Pangan di 34 Kab/Kota sejumlah 888 kelompok di 176 desa dengan jumlah 26.640 orang. 2. Bantuan melalui Pemberdayaan Lahan Kering di 6 Kabupaten dengan jumlah 990 kelompok di 99 desa dengan jumlah 29.700 orang. 3. Bantuan melalui Penangan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) pada 55 kelompok dengan jumlah 18.000 orang.


55

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 4. Dari kegiatan tersebut diatas sehingga dapat ditangani jumlah penduduk rawan pangan sebesar 74.340 orang, berdasarkan angka penduduk Jawa Timur jumlah rawan pangan/pra-sejahtera dan sejahtera I Tahun 2013 sebesar 4.869.376 orang. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Komponen penanganan daerah rawan pangan meliputi antara lain : 1). Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang menghasilkan analisis/peta situasi pangan dan gizi digunakan untuk rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. 2). Investigasi yang merupakan kegiatan peninjauan ketempat kejadian rawan pangan untuk melihat langsung dan melakukan Cross Check terhadap kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna

mengidentifikasi

permasalahan,

sasaran

penerima

manfaat.

3).

Intervensi yang dilakukan adalah pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Penanganan Daerah Rawan Pangan antara lain: - Indikator Output

: tersalurkannya dana Bansos untuk bencana

- Indikator Outcome

: terlaksananya

intervensi

pencegahan dan

penanggulangan rawan pangan. - Indikator Impact

: teratasinya kerawanan pangan.


56

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Penanganan Daerah Rawan Pangan secara umum dapat dilakukan melalui survey/kajian per 3 tahun sekali yang dinamakan FSVA (Food Security and Vuluerability Atlas) atau Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan, ada 17 indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan antara lain : No. a.

Dimensi Kelompok Indikator Ketersediaan Pangan

Indikator

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. b. Akses Pangan dan Mata 1. Prosentase penduduk yang hidup pencaharian dibawah garis kemiskinan. 2. Prosentase desa yang tidak bisa dilalui roda 4. 3. Prosentase rumah tangga tanpa akses listrik. 4. Dependency ratio 5. Rata-rata ukuran rumah tangga. c. Pemanfaatan Pangan 6. Angka harapan hidup pada saat lahir. 7. Berat badan balita dibawah standard. 8. Angka kematian bayi 9. layanan posyandu 10. Perempuan buta huruf 11. Prosentase penduduk tanpa akses ke air bersih 12. Prosentase penduduk yang tinggal > 5 km dari Puskesmas d. Kerentanan trhdp Kerawanan 14.Bencana alam Pangan Transien 15.Penyimpangan curah hujan 16.Prosentase daerah puso 17.Deforestasi hutan Keterangan : Indikator FSVA yang digunakan Nasional Sedangkan

untuk

tahun

2013

kegiatan

yang

mendukung

program

Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) adalah : 1. Bansos (pemberian beras) terdapat pada 16 Kabupaten 2. Pelatihan/Workshop untuk mendukung program tersebut :


57

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 a. Peningkatan Kapasitas LKD dan TPD Desa Mandiri Pangan b. Workshop Pengembangan Usaha Kelompok Afinitas Desa mandiri Pangan c.

Rapat Koordinasi bagi Kelompok Usaha Non Pangan Olahan Desa Mandiri Pangan

d. Workshop Penanganan Daerah Rawan pangan e. Rapat Koordinasi bagi Kelompok Usaha Pangan Olahan Desa Mandiri Pangan f.

Pertemuan Evaluasi Kegiatan Desa Mandiri Pangan

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) Salah satu Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yang sampai dengan saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana sebagian aspek-aspek Penanganan Kerawanan Pangan merupakan unsur daerah. Tugas dari Pemerintah Provinsi adalah : 1. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab. 2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 3. Peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat. 4. Penanganan dan pengendalian kerawanan pangan di Provinsi. Tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota adalah : 1. Melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten/kota. 2. Melakukan penanganan penyaluran untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten/kota.


58

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 3. Melakukan masalah

pencegahan pangan

akibat

dan

pengendalian

penurunan

akses

serta

penanggulangan

pangan,

mutu,

gizi,

ketersediaan dan keamanan pangan 4. Melakukan pengumpulan dan analisis informasi Ketahanan Pangan kabupaten/kota untuk penyusunan kebijakan Ketahanan pangan Provinsi dan nasional Dari program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) ini keluaran yang diharapkan adalah : - Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan. - Tersedianya informasi hasil investigasi daerah/desa yang diindikasikan rawan pangan. - Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi. - Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan serta perencanaan program yang berkaitan dengan pangan dan gizi. Data bulanan (SKPG) :

terkait

kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kelompok A. Ketersediaan Pangan

B. Akses terhadap pangan

C. Pemanfaatan Pangan

Data Keterangan a. Luas Tanam Padi, Palawija b. Luas Puso Diperta c. Luas Panen d. Cadangan Pangan Bulog Harga komoditas pangan Disperindag / (beras, jagung, gula, BKP minyak goreng, daging ayam, telur ) a. Angka Balita ditimbang Dinas Kesehatan b. Angka Balita Naik Berat Badan c. Balita yang tidak naik Berat Badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut ( 2T )


59

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 d. Angka Balita dengan Berat Badan dibawah garis merah ( BGM ) e. Kasus Gizi Buruk yang ditemukan - Jumlah Tindak Kejahatan Kepolisian - Jumlah KK yang menjadi Disnaker TKI

D. Spesifik Lokal

Program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) didukung kegiatan sebagai berikut : 1. Bantuan Sosial : a. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat Miskin dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong. b. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat Miskin dalam rangka mendukung kegiatan Hari Pangan Sedunia. 2. Bantuan Alat : a. Alat Olahan Pangan : 1) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 20 kabupaten/kota 2) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Kemandirian Desa Mandiri Pangan di 20 kabupaten/kota 3) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Inti Desa Mandiri Pangan di 20 kabupaten/kota b. Alat Non Olahan Pangan : 1) Bantuan Hibah Alat Non Olahan Pangan Desa Mandiri Pangan di 8 kabupaten/kota bagi Tahap Penumbuhan 2) Bantuan Hibah Alat Non Olahan Pangan Desa Mandiri Pangan di 8 kabupaten/kota bagi Tahap Pengembangan Bantuan Sosial bahan pangan untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan di 8 kabupaten (Probolinggo,

Pamekasan,

Bangkalan,

Pacitan,

Trenggalek,


60

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Ponorogo, Sampang dan Sumenep) masing-masing kabupaten 2 (dua) paket. 3) Bantuan Hibah Alat Non Olahan Pangan Desa Mandiri Pangan di 8 kabupaten/kota bagi Tahap Kemandirian 3. Pelatihan / Workshop : a. Pertemuan penguatan kapasitas aparat kab dalam analisis SKPG (APBN ) b. Pelatihan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas). c.

Rapat Koordinasi Investigasi SKPG

Pengembangan Usaha pada Lahan Kering Kegiatan Lahan Kering diarahkan pada penguatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kelembagaan yang telah dibutuhkan, dengan komponen pengembangan taraf hidup secara berkelanjutan, yang terdiri

dari

pengembangan

kelembagaan

masyarakat

dan

gender,

pengembangan usaha mikro dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat;

utamanya

difokuskan

pada

masyarakat

miskin

untuk

meningkatkan taraf hidup di lahan kering serta mewujudkan lingkungan yang kondusif. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat adalah : 1.

Meningkatkan kemampuan mereka melalui pengembangan lembagalembaga masyarakat berdasarkan afinitas yang merupakan wadah untuk pengembangan modal dan keuangan.

2.

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan asset dan pendapatan secara berkelanjutan.

3.

Mengoptimalkan

kesempatan-kesempatan

dalam

bidang

social,

ekonomi, hokum dan lingkungan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro, pengembangan Infrastruktur, pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, serta melalui peningkatan kapasitas


61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 manajemen dan ketrampilan individu maupun kelompok. Kegiatan tersebut dimulai tahun 2006 dengan pemberian bantuan peralatan olahan pangan dan pelatihan serta workshop terkait peningkatan pengetahuan Sumberdaya Manusia (SDM) kelompok usaha pada lahan kering. Sedangkan untuk mendukung kegiatan lahan kering pada tahun 2013 adalah: 1.

Bantuan Alat Pengolahan Pangan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering di 6 (enam) kabupaten (Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Kabupaten Lumajang).

2.

Pelatihan Manajemen dan Ketrampilan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering.

3.

Temu Usaha Pangan di Wilayah Lahan Kering.

4.

Pertemuan Evaluasi Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering.

3.3. TELAAHAN RENSTRA Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014 RENSTRA Pemerintah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2009 – 2014

dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. Visi Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 adalah sebagaimana berikut : “Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” ,bahwa Jawa Timur


62

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dicita-citakan sebagai provinsi yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera merupakan

bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat memberikan

kontribusi

terhadap

kemajuan,

kemakmuran,

dan

kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan

penjabaran

dari

visi

yang

telah

ditetapkan.

Misi

PemerintahProvinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 sebagaimana berikut : “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD Untuk Rakyat“, bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur diarahkan pada Agenda dan Prioritas Pembangunan. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Pembangunan terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD),

adalah

untuk

meningkatkan

kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu.

Kemakmuran

Jawa

Timur

yang

ingin

diwujudkan

adalah

kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan.


63

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Yang dimaksud rakyat dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009 – 2014 ini adalah mereka yang mengalami (powerless)

ketidakberdayaan

akibat

termarginalisasi

(marginalized),

terdevaluasi (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing). Mereka yang karena berbagai alasan terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya. Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesarbesarnya untuk belanja pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja yang berorientasi

pada

rakyat

miskin,

sebagai

upaya

penanggulangan

kemiskinan, dengan tujuan akhir, dijabarkan ke kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 mendatang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. 2. Keberdayaan ekonomi rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. 3. Meningkatnya percepatan pemerataan & pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang. 5. Terwujudnya

percepatan

reformasi

birokrasi,

dan

meningkatnya

pelayanan publik. 6. Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. 7. Meningkatnya

kualitas

kehidupan

dan

peran

perempuan,

serta

terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta berkembangnya dan memasyarakatnya olahraga.


64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 8. Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. 9. Terwujudnya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2009 – 2014), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada , yaitu : Tujuan-1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Tujuan-2

:

Keberdayaan

Ekonomi

Rakyat,meningkatnya

efektivitas

penanggulangan kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan sosial rakyat. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan-3 : Meningkatnya percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya

Revitalisasi

Pertanian

dan

Pengembangan

Agroindustri/Agrobisnis. b. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. c.

Meningkatnya Investasi, Ekspor Non Migas, dan Pariwisata.

d. Meningkatnya Daya Saing Industri Manufaktur. e. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.


65

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Tujuan-4 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang. Tujuan-5

:

Terwujudnya

percepatan

reformasi

birokrasi,

dan

meningkatnya pelayanan publik. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi,dan Meningkatnya Pelayanan Publik. Tujuan-6 : Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial Demi Terjaganya Harmoni Sosial. Tujuan-7 : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender. b. Meningkatnya Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga. Tujuan-8 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya Penghormatan, Pengakuan dan Pene-gakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Meningkatnya

Keamanan

dan

Ketertiban,

dan

Penanggulangan

Kriminalitas.


66

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Tujuan-9

:

Mewujudkan

percepatan

penanganan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. Visi Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 20102014, yaitu: “Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan” -‐ Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. -‐ Aspiratif berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. -‐ Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. -‐ Pemantapan ketahanan pangan adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.


67

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 -‐ Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 terutama pada aspek ketahanan pangan. Misi Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2010-2014, yaitu : -‐ Peningkatan

kualitas

pengkajian

dan

perumusan

kebijakan

pembangunan ketahanan pangan; -‐ Pengembangan

dan

pemantapan

ketahanan

pangan

masyarakat,

daerah, dan nasional; -‐ Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; -‐ Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Tujuan Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara: -‐ Meningkatkan

ketersediaan

pangan

dengan

mengoptimalkan

sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan; -‐ Membangun

kesiapan

dalam

mengantisipasi

dan

menanggulangi

kerawanan pangan; -‐ Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat; -‐ Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita; -‐ Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.


68

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Sasaran Strategis Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2010-2014 berdasarkan visi, misi dan tujuan, meliputi: -‐ Ketersediaan

energi

per

kapita

dipertahankan

minimal

2.200

kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari; -‐ Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun; -‐ Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari; -‐ Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3; -‐ Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat; -‐ Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa. -‐ Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat; -‐ Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.


69

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi belanja pembangunan bersumber Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2013

sebesar Rp. 63.295.725.534,67 (95,89%) realisasi fisik sebesar 99,58% dari pagu sebesar Rp. 66.007.292.000,-, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp. 1.230.015.136,40. terdiri dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp. 1.228.815.136,40. dan Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.200.000,- secara rinci realisasi program/kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : Pagu Anggaran Setelah P.APBD

Uraian

NO

PENDAPATAN DAERAH I

PENDAPATAN ASLI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Pendapatan Sewa

003

Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

001

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

BELANJA DAERAH II

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI (Gaji dan Tunjangan Pegawai)

III

BELANJA LANGSUNG

REALISASI KEUANGAN

FISIK

Rp.

%

%

1.171.200.000,00

1.230.015.136,40

105,02

1.171.200.000,00

1.230.015.136,40

105,02

1.171.200.000,00

1.230.015.136,40

105,02

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

1.170.000.000,00

1.228.815.136,40

105,03

1.170.000.000,00

1.228.815.136,40

105,03

66.007.292.000,00

63.295.725.534,67

95,89

100 ,00

7.407.292.000,00

7.239.654.752,00

97,74

100 ,00

7.407.292.000,00

7.239.654.752,00

97,74

58.600.000.000,00

56.056.070.782,67

95,66

100,00

972.000.000,00

795.614.200,00

81,85

100,00

1.463.000.000,00

1.382.054.583,00

94,47

100,00

1.148.400.000,00

1.090.440.528,00

94,95

100,00

141.900.000,00

116.632.525,00

82,19

100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur


70


NO

Pagu Anggaran Setelah P.APBD

Uraian

REALISASI KEUANGAN

Rp.

FISIK

%

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang – undangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

325.000.000,00

309.304.400,00

95,17

100,00

602.300.000,00

541.045.635,00

89,83

100,00

1.022.400.000,00

1.007.368.704,00

98,53

100,00

225.000.000,00

224.330.000,00

99,70

100,00

3.080.000.000,00

2.658.527.170,00

86,32

100,00

40.500.000.000,00

39.083.635.112,67

96,50

100,00

3.750.000.000,00

3.619.206.375,00

96,51

100,00

1.150.000.000,00

1.133.362.490,00

98,55

100,00

1.500.000.000,00

1.491.018.166,67

99,40

100,00

1.447.500.000,00

1.285.120.772,00

88,78

100,00

3.127.500.000,00

2.714.168.080,00

86,78

100,00

1.620.000.000,00

1.558.918.431,00

96,23

100,00

1.300.000.000,00

1.210.356.195,00

93,10

100,00

2.950.000.000,00

2.889.284.310,00

97,94

100,00

700.000.000,00

685.704.843,00

97,96

100,00

700.000.000,00

605.352.800,00

86,48

100,00

1.750.000.000,00

1.747.702.100,00

99,87

100,00

3.755.000.000,00

3.634.178.810,00

96,78

100,00

6.750.000.000,00

6.581.602.200,00

97,51

100,00

10.000.000.000,00

9.927.659.540,00

99,28

100,00

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penanganan daerah rawan pangan Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi Pengembangan lumbung pangan desa Pengembangan Sistem Tunda Jual Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan Pemantapan Ketersediaan Pangan di Tingkat Rumah Tangga Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Pasca-Panen dan Pengolahan Hasil Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Revitalisasi Penyuluhan Ketahanan Pangan


71

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pagu Anggaran Setelah P.APBD 4.850.000.000,00

Uraian

NO

REALISASI KEUANGAN

FISIK

Rp.

%

%

4.708.969.175,00

97,09

100,00

578.014.250,00

93,23

100,00

850.000.000,00

836.236.500,00

98,38

100,00

950.000.000,00

874.946.000,00

92,10

100,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara th. 2012 kepada Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Istana Negara Desember Pangan 620.000.000,00 2012. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan Pengembangan Teknologi Pangan Olahan

3.5. PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN Tingkat Nasional Pelaksanaan bangunan

pemketahanan

pangan di Jawa Timur tahun 2012 dan 2013 mendapat apresiasi

dari

pemerintah

pusat dengan diterimanya penghargaan Pangan diperoleh

Adhi

Karya

Nusantara

yang

dari

berbagai

macam kategori, sebagaimana tabel berikut : Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) sesuai dengan Keputusan menteri Pertanian No. 5993/Kpts/KP.450/11/2012. I. KATEGORI PEMBINA KETAHANAN PANGAN NO 1 2

NAMA Dr. H. Soekarwo H. Muhtarom, S.Sos.

PENERIMA Gubernur Jawa Timur Bupati Madiun, Provinsi Jawa Timur


72

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Eko Budi Santoso

3

Kepala Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Prov. Jatim

II. KATEGORI PELOPOR KETAHANAN PANGAN (PENYULUH/PENDAMPING) NO 1

NAMA

KETERANGAN

Jumari

III. KATEGORI PELAYANAN KETAHANAN PANGAN NAMA/KELOMPOK

KETERANGAN Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Desa Sumberwindhu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

1

Pi'i, S.P.

2

Gapoktan Sri Makmur

3

Kelompok Itik Sumber Rejeki, Ketua Hj. Musyarofah

Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Prov. Jatim

4

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Subur Makmur *)

5

UD Riang

Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Desa Tlogorejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 5992/Kpts/KP.450/11/2012 Kategori Petani, Kelompok Tani, Penyuluh, Aparat Menurut Eselon I, Lingkup Kementerian Pertanian 1

2

3

NAMA/KELOMPOK KELOMPOK TANAMAN HORTIKULTURA Kategori Perorangan : Endro Puji Astoko, Champion KELOMPOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kategori Perorangan : Mahfudon, Inseminator Agus Sholehul Huda, S.Pt., Sarjana Membangun Desa (SMD) Kategori Kelompok : Kelompok Anggrek Jingga (Ayam Lokal) KELOMPOK PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN GP3A Delta Sapta Tirta UPJA Serasi Jaya Tani

KETERANGAN

Jl. Kelud No. 84, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar. Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

Desa Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur Desa Purwosari, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur

Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur


73

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 4908/Kpts/KP.450/11/2013 No

Nama/Kelompok

Jabatan/Alamat

Katagori

1

Dr. H. Soekarwo

Gubernur Jawa Timur

Pembina Pangan

Ketahanan

2

H. Fadeli, SH. MM.

Bupati Lamongan Prov. Jawa Timur

Pembina Pangan

Ketahanan

3

Titik Sriyani, SP.

Penyuluh Pertanian, Kec. Sumber Gempol Tulungagung

4

Supriyatno, SP. M.MA.

Mantri Tani Kabupaten Kediri

5

Dr. M. Muchlish Adie

Peneliti Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi Malang

6

Rohmad

Ketua Kelompok Tani “Budi Margo Mulyo II”, Kec. Ambulu Jember

7

H. Maniran

Ketua Kelompok Tani “Taman Makmur”

Pelayan Ketahanan Pangan - Penyuluh Pendamping Pelayan Ketahanan Pangan - Penyuluh Pendamping Pelayan Ketahanan Pangan - Peneliti Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembangan Produksi Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang Produksi

8

Slamet Yacob

9

Abdul Holik, S.Ag.

10

H. Salim

Ketua Gapoktan “Tani Makmur Santosa” Desa Oro-oro Ombo Wetan Kec. Rembang Pasuruan Ketua Kelompok Tani Ternak “Pancong Jaya Madura” Desa Waru Timur Kec. Waru Pamekasan Ketua Kelompok Tani Ternak “Karya Tani” Desa Pungging Kec. Pungging Kab. Mojokerto

11

Lusiadi

Ketua Kelompok Tani Makmur, Jl. Darmo 177 Pamotan Kec. Dampit Malang

12

Susanti

Ketua KWT “Sumber Rejeki” Kabupaten Trenggalek

Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang Produksi Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang Produksi Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang Produksi Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembangan Industri dan Perakit Teknologi Pangan


74

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 13

Budiono, S.Pd.

Ketua Gapoktan Makmur”

14

Sarana, S.Pd.

Desa Asmoro Bangun Kecamatan Puncu Kab. Kediri

Disamping

itu,

“Harapan

Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pemberdayaan Masyarakat Pemangku Ketahanan Pangan

dalam

Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK

(TP-PKK)

Pusat

diselenggarakan peringatan

Hari

yang pada Pangan

Sedunia (HPS) Tingkat Nasional Tahun 2013 di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 2013 yang diikuti oleh 33 peserta wakil dari Provinsi seluruh Indonesia, Jawa Timur berhasil menjadi juara I untuk kategori Kreasi Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal.


75


Tingkat Regional Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Kategori Petani, Kelompok Tani, Penyuluh, Aparat Menurut Eselon II, Lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Tk. Provinsi Jawa Timur. No.

Penerima Penghargaan

1

Endro Puji Astoko (Champion) Ds. Ngancar Kec. Ngancar Kab. Kediri Mahfudon (Inseminator) Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno Jombang Agus Sholehul Huda (SMD) Ds. Purwosari Gumukmas Jember Kel. Anggrek Jingga (Ayam Lokal) Ds. Gadu Barat Ganding Sumenep GP3A Delta Sapta Tirta Ds. Singogalih Kec Tarik Sidoarjo UPJA Serasi Jaya Tani Ds. Kendit

2 3 4 5 6

Penghargaan Kelompok Kategori Kel. Tanaman Perorangan Hortikultura Kel. Peternakan dan Perorangan Kesehatan Hewan Kel. Peternakan dan Perorangan Kesehatan Hewan Kel. Peternakan dan Kelompok Kesehatan Hewan Kelompok Prasarana Perorangan dan Sarana Pertanian Kelompok Prasarana Perorangan dan Sarana Pertanian

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2013 Tk. Provinsi Jawa Timur. A. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok/Gabungan Yang Memproduksi Pangan. No.

Nama Kelompok

1

Kelompok Tani “Makmur”

2

Kelompok Tani “Barokah”

3

KUB Manunggal Lestari

Alamat

Keterangan

Jl. Darmo No. 177 Pamotan Dampit Malang Desa Bunbarat Kec. Rubaru Sumenep Desa Duwet Kec. Wates Kediri

Peringkat I Peringkat II Peringkat III


76

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 B. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok/Gabungan Kelompok Pemberdayaan Dalam Pengembangan Usaha Produktif/ Kesehatan/Gizi Masyarakat. No.

Alamat

Nama Kelompok

1

Gabungan Kelompok “Harapan Makmur”

2

Gapoktan “Sambirejo”

3

Gapoktan PLDPM

Desa Wates Kec. Sumbergempol Tulung Agung Desa Sambirejo Kec. Saradan Madiun Desa Pojokkulon Kec. Kesamben Jombang

Keterangan Peringkat I

Peringkat II Peringkat III

C. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok Pengembangan Industri Pangan Olahan dan Perakitan Teknologi Pangan. No. 1

Kelompok “Sumber Rejeki”

2

Kelompok Tani “Ambudi Makmur II” Kelompok Wanita Tani (KWT) Jaya Nata

3

Alamat

Nama Kelompok

Desa Tasik Madu Kec. Watulimo Kec. Menganti Trenggalek Desa Kramat Kec. Bangkalan Bangkalan Desa Tiris Kec. Tiris Probolinggo


Peringkat II Peringkat III

D. Katagori Pemangku Ketahanan Pangan. No. 1

Nama Sarana, S.Pd.

Alamat Ketua Poktan Gangsar Makmur Desa Asmorobangun Kec. Puncu Kediri



77

IV Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

sekaligus

merupakan

laporan

pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013. Capaian 5 (lima) indikator dapat digambarkan sebagai berikut : -

Capaian ketersediaan pangan (beras) 7.832.027 Ton dari Target 7.252.008 Ton atau 108,00%, sedangkan ketersediaan energi mencapai 6.671 kkal/kap/hr dan ketersediaan protein 156,76 gr/kap/hr.

-

Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur yang ditandai Skor PPH 81,1 (98,90%) dari Target Skor PPH 82,00.

-

Capaian Penanganan Keamanan Pangan Segar 118,01%.

-

Capain stabilitas rata-rata harga ditingkat petani GKP Rp. 3.727,-/Kg. (112,94%) dan harga GKG Rp. 4.531,-/Kg. (109,18%).

-

Capaian Penurunan Penduduk Rawan Pangan yang tertangani sebesar 74.340 orang (102%). Hampir semua capaian indikator sasaran telah melebihi target, kecuali 1

(satu) indikator yaitu keragaman konsumsi pangan (Skor PPH) masih dibawah target, hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacangkacangan, sayur dan buah-buahan.


78


4.2. Saran Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sarana evaluasi

dan

pengendalian

yang

sangat

efektif

sehingga

pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan sehingga pembangunan ketahanan pangan dapat terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability). Demikian laporan ini, semoga bermanfaat. Surabaya,

Februari 2014


79

FORM PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR No. 1 1

Tujuan 2

Sasaran

Indikator Kinerja

Ton

6,727,318

6,957,323

6,315,925

7,291,033

7,252,008

7,832,072

108.00

- Stabilisasi Harga Pangan - GKP petani terhadap HPP Gabah Kering Panen

%

2,640.00

119.21

115.28

102.76

3,350.00

3,727.00

111.25

- GKG petani terhadap HPP Gabah Kering Giling

%

3,300.00

118.70

121.00

102.99

4,150.00

4,531.00

109.18

Skor

75.80

76.80

79.30

80.00

82.00

81.10

98.90

b. % Penanganan Keamanan Pangan

%

79.16

87.30

97.50

82.60

70.00

82.61

118.01

- % Penurunan Daerah Rawan Pangan

%

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.53

102.00

-

Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)

Mengantisipasi & penanganan - Penanganan daerah rawan daerah rawan pangan pangan

2012 9

TARGET

2013 REALS 10

5

4

3. Peningkatan kualitas konsumsi a. Meningkatnya Kualitas Konsumsi berbasis Pola dan Keamanan pangan . Pangan Harapan (PPH)

2

Realisasi 2010 2011 7 8

2009 6

3

Memantapkan dan 1. Meningkatkan Ketersediaan Mengembangkan Ketersediaan, Pangan Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdaya lokal. 2. Stabilisasi harga Pangan Pokok

Satuan

CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI VISI MISI TUGAS

: Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi,dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, serta mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.

: Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi : - penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; - pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

TUJUAN

: MENUJU MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHAN PANGAN

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan pangan.

FUNGSI

: BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

: 1. Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. 2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.

TUJUAN (1) Indikator Kinerja (1) No.

Memantapkan dan Mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal. 1. Meningkatkan ketersediaan pangan. 2. Stabilisasi Harga Pangan Strategis. 3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (3) Peningkatan Ketersediaan Pangan

(1) 1

URAIAN (2) Meningkatkan Ketersedian Pangan

2.

Stabilisasi Harga Pangan Pokok

-

-

3.

: :

Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan pangan.

-

-

% Harga Gabah Kering Panen (GKP) % Harga Gabah Kering Giling (GKG) Meningkatnya Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % Keamanan Pangan yang dikonsumsi

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN (4) Jml Ketersediaan Pangan Th N – (Th. N-‐1)x 100% Jml Ketersediaan Pangan Th. N-‐1

GKP pada saat panen raya x 100% HPP GKP GKG pada saat panen raya x 100% HPP GKG Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Hasil Susenas diolah) Jml sample pangan yg aman x 100% Jml sample pangan yg dipantau

SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB (5) Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan Bidang Distribusi Pangan

Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bidang Kewaspadaan Pangan

TUJUAN (2) Indikator Kinerja No. (1) 1

: Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. : % Penurunan penduduk rawan pangan. SASARAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (2) (3) Penanganan daerah rawan pangan % Penurunan jumlah pendudk rawan pangan

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN (4) Jml Penduduk Rawan Pangan yang di intervensi x 100% Jumlah Penduduk Rawan Pangan

SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB (5) Bidang Kewaspadaan Pangan

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Dra. Hj. TUTUT HERAWATI, MM. Pembina Utama Madya NIP. 19560228 198409 2 001

MATRIK RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 -‐ 2014 VISI

: MENUJU MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHAN PANGAN

MISI

: Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, serta mengantisipasi dan penanganan derah rawan pangan.

TUJUAN

: 1. Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.

TUGAS

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan pangan.

FUNGSI

: a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tujuan 1

: Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

Indikator Kinerja

: 1. Peningkatan ketersediaan pangan Pokok 2. Stabilisasi harga pangan pokok -‐ Harga GKP terhadap HPP -‐ Harga GKG terhadap HPP 3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan

SASARAN STRATEGIS NO 1 1.

2.

URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2 3 Meningkatnya Ketersediaan -‐ Peningkatan ketersediaan pangan pangan pokok

Stabilisasi harga pangan Pokok

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN 4

Satuan Ton ≥ Rp. ≥ Rp. Skor PPH % TAHUN DASAR 2009 5

7,252,008

3,300.0 4,150.0 82.0 70.0

2010 Target 6

2011 Target 7

TARGET TAHUNAN 2012 2013 Target Target 8 9

STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN 11

2014 Target 10

Jml Ketersediaan Pangan Th N – (Th. N-‐1) x 100% Jml Ketersediaan Pangan Th. N-‐1

-‐ Program Peningkatan 6,277,646 6,503,378 7,041,706 7,262,862 7,252,008 7,582,870

-‐ % Harga Gabah Kering Panen (GKP)

GKP pada saat panen raya X 100% HPP GKP

2,640.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -‐ Program Peningkatan

-‐ % Harga Gabah Kering Giling (GKG)

GKG pada saat panen raya X 100% HPP GKG

3,300.0 83.0 100.0 100.0 100.0 100.0

-‐ Meningkatnya kualitas konsumsi pangan

SKOR Pola Pangan Harapan (PPH)

Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan

-‐ Program Peningkatan

3.

Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan

75.7 76.0 80.2 81.0 82.0 84.0 Ketahanan Pangan

SUMBER DATA 13 Bidang ketersediaan pangan Bidang Distribusi Pangan

Bidang Penganekaragaman & konsumsi pangan.

-‐ Program Pngkatan

-‐ Meningkatnya keamanan pangan

Jml sampel pangan yang aman x 100% Jmlh sampel pangan yg dipantau

60

65

65

70

70

75 Kesejahteraan Petani

Bidang Kewaspadaan & Keamananpangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 KATA PENGANTAR

Recommend Documents