LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

KATA PENGANTAR Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia–Nya kami keluarga besar Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan secara bersama – sama menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kepegawaian Tahun 2013. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas unit organisasi yang lebih berdaya guna,

berhasil

guna,

bersih

dan

bertanggungjawab

serta

sebagai

wujud

pertanggungjawaban kinerja tahunan pada Satuan Kerja Tingkat Eselon II, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada setiap akhir tahun. LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013 menggambarkan keberhasilan, hambatan dan terobosan dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan/dikerjakan atas pelaksanaan tugas Biro Kepegawaian berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rencana kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Capaian kinerja tahunan Biro Kepegawaian juga mencerminkan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang sudah diamanahkan pada sasaran indikator kinerja rencana strategis Sekretariat Jenderal atas program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, monitoring/pemantauan perkembangan, dan sinkronisasi rencana aksi serta perencanaan di tahun berikutnya menjadi lebih baik dalam merealisasikan seluruh program/kegiatan setiap tahunnya.

Jakarta, 04 Januari 2014 Kepala Biro Kepegawaian,

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP. 19601013 198912 1001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010, Biro Kepegawaian

sebagai

pengemban

amanah

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengadaan pegawai, pengelolaan urusan mutasi

pegawai,

pengembangan

pegawai,

dan

pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai. Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2013 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2010 – 2014 Biro Kepegawaian melaksanakan program kegiatan Pembinaan

Administrasi

Kepegawaian,

dengan

sasaran hasil program tersebut adalah Meningkatnya Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian.

Dalam

melaksanakan program kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian program Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan atas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Sedangkan untuk menilai pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat pengukuran kinerja sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

ii

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) 2. Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian SILK 3. Jumlah Nakes yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK 4. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

85%

85,45 %

> 100

60%

79 %

> 100

5.320 orang

5.860 orang

> 100

1.500 orang

1.506 orang

> 100

3.650 orang

2.280 orang

< 100

1.100 orang

873 orang

< 100

Keterangan : Target indikator nomor 3 dan 4 adalah kumulatif dan tahun berkenaan.

Pencapaian kinerja indikator pertama, yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT), berdasarkan tabel/data diatas dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Target indikator kinerja ini diukur melalui formulasi pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu realisasi pemenuhan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan realisasi pemenuhan PTT (Pegawai Tidak Tetap) terhadap jumlah alokasi formasi CPNS dan kebutuhan PTT. Realisasi indikator pertama tersebut pada tahun 2013 berdasarkan realisasi

pemenuhan SDM melalui penerimaan CPNS

sejumlah 1.577 orang atau (67,7%) dari alokasi formasi CPNS sejumlah 2.329 formasi/orang, sedangkan usul formasi CPNS yang diajukan ke Kementerian PAN dan RB sejumlah 9.328 formasi. Pengukuran kedua berdasarkan realisasi pemenuhan tenaga PTT melalui penempatan PTT (pengangkatan baru dan pengangkatan kembali dalam rangka perpanjangan masa penugasan) sejumlah 15.931 orang atau 82,3% dari kebutuhan tenaga PTT sejumlah 15.438 orang. Dengan demikian, bahwa secara umum

iii

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF pencapaian target kinerja telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85% dengan tingkat realisasi sebesar 85,45%. Pencapaian kinerja pada indikator kedua sesuai tabel diatas pada tahun 2013 sebesar 79% dimana capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan (60%). Pencapaian kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian target produk pengelolaan administrasi kepegawaian melalui penyempurnaan, pengembangan, dan peningkatan/penguatan kualitas fungsi-fungsi pada SIMKA/SIMPEG dalam program kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian secara terpadu (yang semula manual) menjadi berbasis WEB melalui Sistem Layanan Informasi Kepegawaian (SILK) yang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan satu database pegawai Kementerian Kesehatan dan sepenuhnya terintegrasi dengan database SIMKA (database PNS Kementerian Kesehatan) dan SIMPEG (database PTT). Secara umum, target indikator ini pada setiap tahunnya telah tercapai, hal ini terlihat dari capaian pada tahun 2012 sebesar 78% dan tahun 2013 sebesar 79%. Pencapaian kinerja pada indikator ketiga yaitu Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), sesuai tabel diatas pada tahun 2013 target secara kumulatif berjumlah 5.320 orang, sedangkan target pertahunnya berjumlah 1.500 orang. Indikator kinerja ini pada awalnya (tahun 2010-2011) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) dengan target yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Renstra Kemenkes Tahun 2010 – 2014 merupakan target kumulatif dari tahun sebelumnya dan target tahun berkenaan, sedangkan mulai tahun 2012, pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh Biro Kepegawaian dengan target tetap yaitu kumulatif dan tahun berkenaan. Adapun realisasi pada tahun 2013 telah melebihi target yang telah ditetapkan berjumlah 1.506 orang atau sebesar 100,4% dari target sejumlah 1.500 orang. Secara kumulatif capaian

iv

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF target atas indikator kinerja ini juga telah melebihi sebesar 109,4% atau berjumlah 5.860 orang dari target yang telah ditetapkan sejumlah 5.320 orang. Pencapaian kinerja pada indikator keempat sesuai tabel diatas yaitu Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif, target pada tahun 2013 berjumlah 1.100 orang, sedangkan target kumulatif sejumlah 3.650 orang. Indikator kinerja tersebut juga merupakan pelimpahan indikator kinerja dari Badan PPSDM Kesehatan dengan target yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Renstra Kemenkes Tahun 2010 – 2014 tersebut merupakan target kumulatif tahun sebelumnya dan target tahun berkenaan. Mulai tahun 2012, pelaksanaan pencapaian pada indikator kinerja tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Biro Kepegawaian, dengan target pada tahun 2013 secara kumulatif berjumlah 3.650 orang. Adapun realisasi atas target kumulatif yang telah dicapai berjumlah 2.280 orang atau sebesar 62,5%, sedangkan capaian target pada tahun 2013 berjumlah 873 orang atau sebesar 79,4%. Tingkat pencapaian yang belum optimal ini sangat dipengaruhi antara lain ketersediaan peserta PPDS-BK (Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi)yang mengikuti pendidikan spesialis belum sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang sedang mengikuti pendidikan spesialis, spesialisasinya belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan, dan perbedaan kebijakan di setiap Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan untuk kriteria penempatan residen yang akan ditugaskan ke daerah. Permasalahan lainnya adalah rendahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penempatan residen seperti Rumah Sakit yang belum siap menerima penempatan residen baik dari sisi penyediaan sarana penunjang kinerja residen (ketersediaan alat, farmasi/obat-obatan, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) maupun penyediaan anggaran/keuangan untuk pemberian insentif tambahan dalam penugasan residen ke daerah, hal ini sangat berdampak pada penempatan residen yang lebih berminat di kota-kota besar yang telah menyediakan tambahan

v

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF pemberian insentif lebih, dengan didukung oleh sarana dan prasarana kinerja lainnya yang sangat memadai seperti perumahan, transportasi, dan lain-lain. Berdasarkan dari uraian sebagaimana tersebut diatas, secara umum pencapaian target pada indikator kinerja Biro Kepegawaian pada tahun 2013 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan data dilapangan dan sesuai hasil telaahan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa indikator kinerja nomor 4 (empat) yaitu jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif akan sulit dicapai. Melihat kondisi capaian kinerja yang sulit untuk dicapai tersebut, Biro Kepegawaian terus melakukan berbagai upaya melalui meningkatkan peran dan fungsi koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor seperti koordinasi dengan Badan PPSDM Kesehatan terkait pemetaan jumlah peserta pendidikan PPDS-BK, koordinasi dengan Tim UKP-4 dan Bappenas melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai dengan surat dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02.1.2.0248 Tanggal 16 Januari 2013 perihal Tindak Lanjut Rapat tentang Penyampaian Laporan Capaian Kegiatan terkait usul perubahan target capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Gubernur/Bupati/Walikota

melalui

Kepala

DinasKesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dukungan dan komitmen dalam pendayagunaan residen yang akan ditempatkan di daerahnya, serta meningkatkan fungsi koordinasi dengan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan terkait kesepahaman dan keselarasan bagi peserta didik (PPDS-BK) yang telah siap ditempatkan dan didayagunakan di daerah. Dari beberapa kendala/hambatan sebagaimana tersebut, berdampak terhadap penilaian kinerja Biro Kepegawaian. Adapun secara umum kendala/hambatan dan upaya tindak lanjut dapat disimpulkan sebagai berikut: Kendala/hambatan yang dihadapi antara lain:

vi

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF 1.

Kebutuhan tenaga kesehatan tidak dapat dipenuhi melalui pengangkatan CPNS dikarenakan alokasi formasi yang disetujui belum sebanding dengan jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan atau meninggal;

2.

Pemenuhan tenaga kesehatan belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah, hal tersebut tercermin dari alokasi formasi khusus bagi tenaga dokter/dokter gigi dan atau spesialis untuk sarana pelayanan kesehatan daerah terpencil/sangat terpencil kurang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;

3.

Ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang mengikuti pendidikan spesialis belum sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan, hal ini terkait dengan ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang sedang mengikuti pendidikan spesialis, spesialisasinya belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan perbedaan kebijakan di setiap Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan untuk kriteria penempatan residen yang akan ditugaskan ke daerah;

4.

Kualitas dan kompetensi SDM yang dimiliki saat ini belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan SDM di lapangan (kebutuhan organisasi) baik jenis, jumlah maupun kualifikasi pendidikannya;

5.

Belum optimalnya peran dan fungsi koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor.

Berbagai upaya tindak lanjut telah dilakukan dalam melaksanakan program kegiatan dan pencapaian target, antara lain sebagai berikut: 1.

Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, antara lain: a. Koordinasi dengan Badan PPSDM Kesehatan terkait pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan, pendidikan dan pelatihan (jumlah peserta pendidikan PPDS-BK); b. Koordinasi dengan Menpan dan RB terkait pengajuan usulan penambahan formasi CPNS;

vii

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF c. Koordinasi dengan Tim UKP-4 dan Bappenas melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan terkait usul perubahan target capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif, sesuai dengan surat dari Biro Kepegawaian

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Kesehatan

Nomor

KP.01.02.1.2.0248 Tanggal 16 Januari 2013 perihal Tindak Lanjut Rapat tentang Penyampaian Laporan Capaian Kegiatan; d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait komitment dan dukungan

terhadap

program

pendayagunaan

residen

yang

akan

ditempatkan di daerahnya; e. Koordinasi dengan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan terkait kesepahaman dan keselarasan bagi peserta didik (PPDS-BK) yang telah siap ditempatkan dan didayagunakan di daerah yang lebih fleksibel; 2.

Mengembangkan dan menguatkan kualitas pengelolaan SDM Kesehatan secara terpadu dengan berbasis WEB secara online dengan menggunakan database pegawai yang terintegrasi dengan SILK/SIMKA/SIMPEG terkait penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan (bezetting) dan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

3.

Meningkatkan peran dan fungsi monitoring dan evaluasi di berbagai program kegiatan yang menjadi tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi Biro Kepegawaian untuk menjadi bahan perencanaan yang akan datang sebagai gambaran telah diterbitkannya berbagai Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan penempatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, antara lain: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak diminati;

viii

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. 4.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan menjaga konsistensi kualitas serta mutu layanan pengelolaan administrasi kepegawaian telah dilakukan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui sertifikasi ISO 9001:2008. Sebagai gambaran pada tahun 2011 telah disertifikasi terhadap 5 (lima) jenis layanan kepegawaian, dan di tahun 2012 bertambah 9 (sembilan) jenis layanan kepegawaian yang telah disertifikasi, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 14 (empatbelas) jenis layanan pengelolaan administrasi kepegawaian yang telah memperoleh sertifikasi ISO, antara lain: tatakelola surat masuk (agenda), pengangkatan CPNS, pengangkatan PTT, usul kenaikan pangkat, usul kenaikan jenjang jabatan fungsional, usul peningkatan status CPNS menjadi PNS, usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pemberhentian BUP (Batas Usia Pensiun),

penyimpanan

arsip/dokumen

kepegawaian,

ujian

dinas,

ujian

penyesuaian ijazah, usul tugas belajar, usul pengangkatan pertama jabatan fungsional, usul penghargaan Satyalancana Karya Satya dan pemberian penghargaan Bhakti Karya Husada. 5.

Pada tahun 2013 ini telah dilakukan penilaian kembali sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap 14 (empat belas) produk pengelolaan administrasi kepegawaian untuk tetap menjaga konsistensi mutu layanan bidang kepegawaian.

Pada akhirnya laporan akuntabilitas kinerja Biro Kepegawaian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan tahunan, evaluasi, monitoring/pemantauan perkembangan, dan sinkronisasi rencana aksi di tahun berikutnya menjadi lebih baik serta dapat bermanfaat dalam penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

ix

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2013