LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2013 PENGADILAN NEGERI RAHA

JL. M.H THAMRIN NO.33, RAHA-SULTRA Telp. ( 0403 ) 2521015-2521045 Fax. (0403) 2521015 Email : [email protected] Website: www.pn-raha.go.id

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

0

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Raha merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara


1

meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Raha merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Raha merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Raha, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Raha mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dsb. C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019 dan rencana kinerja Tahun 2015 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014. Pada bab ini akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

2

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Raha serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran

Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2013.


3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Juga disadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Raha adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Adapun

sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

4

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan. 2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati. 3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan. 4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Raha. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1.

Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Muna terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan . a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2.

Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam

anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Raha akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup: a. Usul penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

5

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi. 2. Sarana mencakup : a. Usul pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Usul peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Raha. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal. b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Raha yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan. 1. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI RAHA a. V I S I : Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Raha, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai Visi , yakni : “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Raha sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : b. M I S I Menjaga kemandirian badan peradilan. : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat . 4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan . 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


6

2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Raha. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 6. Penyediaan sarana dan prasarana INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :UA NO 1.

TUJUAN Meningkatnya penyelesaian perkara

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Penyelesaian a. Persentase mediasi perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.;

b. Persentase mediasi

Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian.

yang diselesaikan menjadi akte perdamaian.

c. Persentase perkara diselesaikan

sisa yang

d. Persentase perkara yang diselesaikan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

7

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

4.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5.

Meningkatnya kualitas pengawasan

kualitas pengawasan

diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim terhadap Hakim dibandingkan dengan perkara masuk perkara Persentase Perbandingan perkara perdata permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti (dieksekusi) atas putusan perkara dengan perkara perdata yang perdata yang belum ditindaklanjuti berkekuatan hukum (dieksekusi) tetap yang ditindaklanjuti Perbandingan jumlah a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pengaduan masyarakat yang mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non ditindaklanjuti teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan eksternal eksternal yang yang ditindak lanjuti dengan jumlah temuan hasil ditindaklanjuti. pemeriksaan eksternal

RAN 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Raha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

8

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Raha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.


9

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri Raha telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2015

NO 1.

2.

3.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

40%



4.


5.


100% 98% 100%

45% 70% 100% 100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100%

Raha, 13 Februari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Raha ttd KAIRUL SOLEH, SH. Nip. 19670211 1996031002 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

10

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Pada Tahun 2014, Pengadilan Negeri Raha telah memiliki penetapan kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI RAHA TAHUN ANGGARAN 2014 NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

40%



4.


5.


100% 95% 100%

40% 70% 70% 100%

100%

100%

100% 100% 80%

100% 100%

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 3,634,276,000 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ketua Pengadilan Negeri Raha ttd KAIRUL SOLEH, SH. Nip. 19670211 1996031002

Raha, 13 Februari 2014 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raha ttd A, TADJUDDIN, Sm.Hk Nip. 19570612 1985031002 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut : PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran : 2013 NO 1.

2.

3.

4.

5.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara



Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

40%

18%

18%

100%

100%

100%

95%

75%

75%

100%

100%

100%

40% 70% 70% 100%

42% 60% 100% 100%

42% 60% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

60%

60%

100% 100%

100% 100%

%

100% 60%

100% 100%


12

-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

: Rp. 3,634,276,000 (Tiga miliar enam ratus

tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013

: Rp. 3,394,607,715 (Tiga miliar tiga ratus

sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Raha telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2013 sebagai berikut : Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

40%

18%

18%

100%

100%

100%

95%

75%

75%

100%

100%

100%

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu : a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan a. Indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase mediasi yang diselesaikan.pada tahun 2013. Pengadilan Negeri Raha menargetkan capaian perkara perdata yang dimediasi menjadi akte perdamaian sebesar 40% ternyata Persentase mediasi yang diselesaikan.pada tahun 2013 sebesar 18% yaitu perkara perdata yang mediasi pada tahun 2013 sebanyak 16 perkara namun yang berhasil dimediasi dan menjadi Akta perdamaian sebanyak 3 perkara. b. Indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata, yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2012, yaitu Pidana sejumlah 41 perkara dan Perdata sejumlah 4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

13

perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2013. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Raha telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. c. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang masuk tahun 2013. Persentase perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan, yang masing‐masing ditargetkan selesai 95 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai perkara pidana sebesar 74 % dan perdata sebesar 75%. Hal ini berarti bahwa jumlah perkara yang masuk pada tahun 2013, yaitu Pidana sejumlah 242 perkara dan Perdata sejumlah 16 perkara. Pada tahun 2013 perkara pidana yang dapat diselesaikan sebanyak 204 perkara dan perkara perdata sebanyak 12 perkara. Penyelesaian perkara yang masuk pada tahun 2013 tercapai hanya sebesar 75% lebih sedikit dari pada yang ditargetkan sebesar 95 %, hal itu tidaklah menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Raha tidak berjalan dengan baik dan lancar, namun disebabkan oleh banyaknya perkara yang masuk pada bulan Nopember dan Desember tahun 2013. d. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara). Persentase perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan, yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 %. Dari target tersebut, ternyata penyelesaian perkara pidana dapat tercapai sebesar 100 % dan perdata sebesar 100 %. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Raha telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada perkara yang selesai lewat dari 6 bulan. 2. SASARAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran aksepbilitas putusan hakim sebagai berikut : Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%


Persentase penurunan upaya hukum: - Banding

40%

43%

43%

- Kasasi

70%

60%

60%

- Peninjauan Kembali

70%

100%

100%

Ukuran capaian indikator Persentase penurunan upaya hukum adalah perbandingan antara upaya hukum tahun berjalan dengan upaya hukum tahun lalu pada Pengadilan Negeri Raha, terlihat pada table berikut ini :


14

No

Putusan

Pidana

Perdata

Pidana

2012

Perdata

2013

1

Banding

4

8

4

3

2

Kasasi

2

3

--

2

3

PK

1

---

--

---

3. SASARAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebagai berikut : Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Indikator presentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan dan PK dikirim ke Mahkamah Agung secara lengkap tahun 2013 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri Raha yang mengirim berkas tersebut yang mana hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat Kasasi dan PK. Adapun rincian berkas perkara Pidana dan Perdata yang diajukan banding pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah perkara Pidana dan perdata yang diajukan Kasasi pada tahun 2013 adalah 2 perkara, dan semua berkas yang diajukan Kasasi sudah disampaikan secara lengkap, sehingga ke 2 berkas perkara tersebut tidak ada yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Raha. 2. Permohonan PK perkara Perdata dan perkara Pidana pada tahun 2013 nihil Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan Kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana dan Perdata telah terealisasi seluruhnya dan mencapai target 100%.


15

b. Indikator Kinerja Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap Didistribusikan Ke Majelis Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Raha dengan berkas perkara yang didistribusikan. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap diditribusikan ke Majelis tahun 2013 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2013 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis. c.

Indikator Kinerja Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak tahun 2013 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang putus, pemberitahuan relaas putusan telah disampikan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Indikator kinerja penyitaan tepat waktu dan tempat tahun 2013 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Ini menggambarkan bahwa sistim kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua permohonan penyitaan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Perkara yang masuk pada tahun 2013 diPengadilan Negeri Raha terdistribusi secara merata kepada majelis hakim maupun hakim tunggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri namun jumlah Hakim di Pengadilan negeri Raha masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk tiap tahun kian meningkat. Ini menggambarkan bahwa sistim kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang masuk pada tahun 2013 dapat disidangkan tepat waktu.


16

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN. Pencapaian sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebagai berikut : Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

meningkatnya Persentase permohonan eksekusi 60% kepatuhan terhadap atas putusan perkara perdata yang putusan pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Realisasi

%

60%

60%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi). Sampai dengan 2013, perkara perdata yang diputus Pengadilan Negeri Raha yang dimohonkan eksekusi sejumlah 9 perkara yang terdiri dari sisa pada tahun sebelumnya sebanyak 7 perkara dan yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 2 perkara. Pengadilan Negeri Raha menargetkan dapat menyelesaikan permohonan eksekusi sebanyak 5 perkara atau sekitar 60 % dari perkara yang dimohonkan eksekusi. Ternyata yang dapat diselesaikan sebanyak 3 perkara atau 60% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan tahun 2013 belum menunjukan peningkatan. Masih terdapatnya perkara eksekusi yang belum diselesaikan pada Pengadilan Negeri Raha salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan Aparat Kepolisian dalam memberikan pengamanan terhadap jalannya eksekusi. 5. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN. Pencapaian sasaran Kualitas Pengawasan pada Pengadilan Negeri Raha sebagai berikut : Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja

Target

a. Persentase pengaduan 100% masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil 100%

Realisasi

%

100%

100%

80%

80%

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

a. Indikator kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Pada tahun 2013, Pengaduan yang masuk pada Pengadilan Negeri Raha terkait dengan perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) nihil. b. Indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal tersbut. Indikator temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tahun 2013 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 80 %. Ini menggambarkan bahwa sistim kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu peningkatan kinerja aparatur Pengadilan agar pada pemeriksaan selanjuntya dapat ditindak lanjuti secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

17

REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2.

DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2013, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja

Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 3,297,723,462 (Tiga miliar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), namun adanya revisi pada belanja modal dan belanja barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, menyebabkan jumlah anggaran DIPA Pengadilan Negeri Raha tahun 2013 naik menjadi Rp. 3,538,276,000 (Tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Raha tahun anggaran 2013, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. PAGU DAN REALISASI DIPA 01 Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) adalah sebagai berikut : NO 1 2 3

KEGIATAN Belanja Pegawai Belanja barang Belanja Modal

PAGU AWAL 1,558,631,000 572,395,000 100,000,000

PAGU REVISI 2,865,881,000 572,395,000 100,000,000

REALISASI 2,632,931,715 569,871,000 96,005,000

% 91,87 99,56 96,01

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Raha sebesar Rp. 1,558,631,000 (Satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 2,865,881,000 (Dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk menutupi pagu minus belanja pegawai. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2,632,931,715 (Dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 91,87 % dengan rincian belanja sebagai berikut:


18

NO

KODE AKUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151

KEGIATAN Belanja Gaji Pokok PNS Bel. Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS

512211 511157

Belanja Uang Lembur Belanja tunj. Kemahalan Hakim

Total Belanja Pegawai

PAGU

%

REALISASI

949,326,000 24.000 76,221,000 23,946,000 15,730,000 1,213,022,000 154,327,000 68,040,000 184,800,000 15,475,000 23,220,000 141,750,000

904,157,480 23,222 69,161,010 20,853,898 15,730,000 1,169,715,000 154,326,245 62,954,860 170,749,000 15,475,000 22,786,000 27,000,000

95,24 96,76 90,74 87,09 100,0 96,43 100,0 92,53 92,40 100,0 98,13 19,05

2,865,881,000

2,632,931,715

91,87

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 232,949,285 (Dua ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 8,85 % dari total pagu yang tersedia. 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Raha sebesar Rp. 572,395,000 (Lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan tidak mengalami revisi anggaran. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Raha. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 569,871,000 (Lima ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,56 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO I 1 2 3 4

KODE AKUN 52 521111 521113 521114 521115

KEGIATAN

Bel. Keperluan Perkantoran Bel. Penambah Daya Tahan tubuh Bel. Pengiriman Surat dinas Bel. Honor Operasional Satker

PAGU

REALISASI %

572,395,000 165,600,000 4,320,000 12.000.000 38,400,000

569,871,000 165,600,000 4,320,000 12.000.000 38,400,000

99,56 100 100 100 100


19

5 6 7 8 9

521119 522111 522112 523111 523119

10

523121

11

Bel. Barang operasional Lainnya Bel. Langganan Listrik Bel. Langganan Telepon Bel. Biaya Pemel.gedung dan Bangunan Bel. Biaya Pemel.gedung dan Bangunan lainnya Bel. Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Bel. Perjalanan Lainnya

524119

53,255,000 25,200,000 24,000,000 48,250,000 11,200,000

53,255,000 25,200,000 21,476,000 48,250,000 11,200,000

100 100 89,48 100 100

69,700,000

69,700,000

100

120,470,000

120,470,000

100

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 2,524,000.- (Dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,44 % dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Raha sebesar Rp. 100,000,000 ( seratus juta rupiah) dan tidak mengalami revisi anggaran. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Raha baik fisik maupun non fisik. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut diatas, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 96,005,000,- (Sembilan puluh enam juta lima ribu rupiah ). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 96,01 % dengan rincian belanja sebagai berikut : NO I 1 2 3

KODE AKUN 53 996 532111 997 532111 998 533111 533113

KEGIATAN Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gedung / Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan.

PAGU

REALISASI

%

100,000,000

96,005,000

96,01

25,000,000

23,320,000

93,28

50,000,000

47,685,000

95,37

25,000,000 0

25,000,000 0

99.62 0

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 3,995,000.-. Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 4,00% dari total pagu yang tersedia.


20

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Raha adalah Rp. 96,000,000 (Sembilan puluh enam juta rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Raha. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 95,800,000 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,79 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO

KODE AKUN

1 2

521211 521219

3 4

KEGIATAN

Bel. Bahan Bel. Barang non Operasional Lainnya 524119 Bel. Perjalanan Lainnya 522151 Bel. Jasa Profesi Total belanja barang

c.

PAGU

REALISASI

%

32,350,000 31,950,000

32,350,000 31,750,000

100,00 99,37

31,700,000 0 96,000,000

31,700,000 0 95,800,000

100.00 0,00 99,79

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 200,000.- (Dua ratus ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,21 % dari total pagu yang tersedia.


21

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2013 merupakan merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2013 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2013 adalah : -

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

-

Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2012 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2013 dan telah memenuhi target.

-

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Raha tahun 2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

-

Target dalam menindaklanjuti Pengaduan dan temuan hasil pemeriksaan eksternal untuk meningkatkan kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Raha sudah tercapai.

-

Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

-

Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti belum memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Raha diantaranya kurangnya Pegawai pada Pengadilan Negeri Raha sehingga dapat menghambat proses penyelesaian dan pengadministrasian perkara. Salah satu contoh ada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2013

22

beberapa Panitera Pengganti yang juga menangani register perkara sehingga proses persidangan sedikit terhambat. B. SARAN-SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah Perlu adanya penambahan Pegawai pada Pengadilan Negeri Raha agar Pegawai dapat bekerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing sehingga proses persidangan dan penyelesaian perkara dapat berjalan dengan baik.


23


24

Lampiran I. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RAHA KETUA WAKIL KETUA HAKIM

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PERDATA

PANMUD PIDANA

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

PANITERA PENGGANTI

KAUR UMUM

KAUR KEUANGAN

Lampiran II : Indikator Kinerja Utama INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RAHA NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

yang

Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.;

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris


Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris






Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan

a. Persentase diselesaikan

d. Persentase diselesaikan

mediasi

perkara

yang

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.


3.

Peningkatan efektifitas

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan

pengelolaan penyelesaian perkara

secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis perkara 4.

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Hakim

terhadap

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti.

temuan eksternal

hasil yang

lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Tahunan

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

Lampiran III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2015

NO 1.

2.

3.

4.

5.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang perkara diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya putusan Hakim hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan penyelesaian diajukan kasasi dan PK yang perkara disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi terhadap putusan atas putusan perkara perdata yang pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 40% 100% 98% 100%

45% 70% 100% 100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100%

Raha, 13 Februari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Raha

ttd KAIRUL SOLEH, SH. Nip. 19670211 1996031002

Lampiran IV : Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Raha dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

40%

40%

40%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40% 70% 70%

40% 70% 70%

40% 70% 70%

40% 70% 70%

40% 70% 70%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase

100%

100%

100%

100%

100%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

penyampaian


Meningkatnya kualitas pengawasan.

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Raha

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Raha

ttd

ttd

KAIRUL SOLEH, SH Nip. 19670211 199603 1002

A. TADJUDDIN, Sm.Hk Nip. 19570612 198503 1002

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Pangkat / Gol.Ruang Jabatan

: : : :

A. TADJUDDIN, Sm.Hk. 19570612 198503 1 002 Penata Tk.I / (III/d) Panitera Pengadilan Negeri Raha

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama NIP Pangkat / Gol.Ruang Jabatan

: : : :

KAIRUL SOLEH, SH. 19670211 199603 1 002 Pembina/ (IV/a) Ketua Pengadilan Negeri Raha

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Raha, 13 Februari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Raha,

ttdttd KAIRUL SOLEH, SH NIP. 196702111996031002

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raha, ttttdd A. TADJUDDIN, Sm.Hk NIP. 19570612 198503 1 002

PENGADILAN NEGERI RAHA JLN. M.H. THAMRIN NO. 33 TLP. (0403) 2521015 – 2521045 Fax. (0403) 2521015

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA Nomor : W23.U3/ /KU.01/II/2014 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA MENIMBANG

:

a.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;

b.

Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

MENGINGAT

:

Tahun 2013; 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja

serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 5. Surat

Sekretaris

Mahkamah

503/SEK/KU.01/12/2013,

tentang

Agung Penyampaian

nomor: Laporan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014; MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

PERTAMA

:

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Raha;

KEDUA

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Raha Pada tanggal : 10 Februari 2014 KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA, ttd KAIRUL SOLEH, SH. NIP : 19670211 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sultra di Kendari; 2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 3. Arsip..

Lampiran Nomor Tanggal

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha : W23.U3/ /KU.01/II/2014 : 10 Februari 2014

NO.

NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN

JABATAN

DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI Pelindung/Penasehat

1.

KAIRUL SOLEH, SH Nip. 19670211 199603 1002

Ketua Pengadilan Negeri Raha

2.

A. TADJUDDIN, Sm.Hk. Nip. 19570612 198503 1002

Panitera/Sekretaris

Ketua

3.

LA PAMADE Nip. 19620101 198502 1011

Wakil Panitera

Koordiantor Adm Teknis

4.

MOHAMMAD ABDUH, SE Nip.19750624 200604 1004

Wakil Sekretaris

Koordinator Adm Umum

5.

SOFIAH Nip. 19573010 198703 2 001

Panmud Hukum

Sekretaris

6.

LA ODE SUNIA, S.Pd.I Nip. 040 056 252

Kaur Keuangan

Anggota

7.

DARWIS, SH. Nip. 19830103 200912 1006

Staf Panmud Hukum

Anggota

8.

MUKMIN, S.Kom Nip. 19800301 201101 1007

Kaur Kepegawaian

Anggota

KETERANGAN

Raha, 10 Februari 2014 KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA ttd KAIRUL SOLEH, SH Nip. 19630211 199603 1002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents