LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah serta dengan izinNya kita dapat melaksanakan menyelesaikan satu tugas yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ini berdasarkan hasil evaluasi penyelesaian kinerja kegiatan, pencapaian sasaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang secara profesional dijabarkan dalam keputusan LAN RI Nomor : 239/IX/6/8/2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping hal tersebut laporan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram untuk mengukur sampai sejauh mana program kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta pembandingan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban dinas/instansi, SKPD Kota Mataram, penyelesaian laporan tersebut jauh dari sempurna, dan atas dukungan, saran, dan peran serta para pihak sehingga dapat terselesaikan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Mataram, Februari 2016 Kepala Bakesbangpol Kota Mataram
RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 197112301997031003
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................
i
DAFTAR ISI ............................................................................................
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................
iii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN A. Gambaran Umum...............................................................
1
B. Tugas Pokok ......................................................................
3
C. Fungsi.................................................................................
3
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Ikhitsar Hal Penting Dalam Perencanaan ..........................
6
B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) ............
8
AKUNTABILITAS KINERJA A. Pencapaian Sasaran ............................................................
19
B. Pengukuran Kinerja ...........................................................
22
PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................
42
LAMPIRAN –LAMPIRAN
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF Sebagai tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Govermence), maka diperlukan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan yang baik, dan kewajiban bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan, mengendalikan, mengelola, dalam mengukur sampai sejauh mana evaluasi pertanggungjawaban kinerja instansi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi dan penjabarannya dalam Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 yaitu tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perbandingan pencapaian hasil, manfaat, dampak yang menjadi tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam program kegiatan antara tahun sebelumnya dengan tahun pelaksanaan. Terkait dengan substansi yang dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota merupakan salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dasar pelaksanaan tugas/kegiatan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Instansi SKPD sesuai program wajibnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 13
Tahun
2006 dengan 8 (delapan)
program kegiatan wajib dan dalam perumusan tugas pokok dan fungsi berdasarkan iii
Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 dapat memberikan pengukuran/pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan melalui indikator capaian program, keluaran, masukan, hasil dan sasaran kegiatan serta target
pencapaian
melalui
8
(delapan)
program
kegiatan
wajib
yang
direkomendasikan berdasarkan usulan masyarakat melalui MPBM Kelurahan, Kecamatandan Forum SKPD Kota Mataram. Dan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD wajib menyampaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan penjabarannya melalui Keputusan LAN Nomor 589/IX/4/1999 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang merupakan dasar SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2004. Berdasarkan Pagu Dana : - Anggaran
: Rp. 8.280.662.760,-
- Realisasi
: Rp. 7.628.312.707,-
- Prosentase pencapaian kinerja kegiatan
: 92,12%
- Rincian realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : TABEL Target Rencana dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2015 No 1 2 3 4 5
Bagian/Bidang Gaji dan tunjangan Lainnya Sekretariat Bid. Wasbang dan Kewasnas Bid. Politik dan Bina Ideologi Bid. Ketahanan Seni Budaya Sosial Ekonomi dan Agama Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total BTL + BL
Target Rencana (Rp) 1.901.364.760 954.910.500 3.134.622.500 560.267.500
Realisasi CapaianKinerja (Rp) (%) 1.696.941.208 89,25 1.530.155.00 91,27 3.072.391.000 98,01 457.282.000 81,62
1.729.497.500
1.530.155.000
88,47
1.901.364.760 6.379.298.000 8.280.662.760
1.696.941.208 5.931.371.499 7.628.312.707
89,25 92,98 92,12
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang mencakup hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran secara kumulatif telah melaksanakan program iv
kegiatan dengan baik, lancar dan tertib, dan untuk pelaksanaannya dapat dikategorikan BERHASIL dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 92,12 Terkait dengan persentase yang dicapai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram ada berbagai hal kedepannya yang perlu ditingkatkan dan perbaikan yaitu : 1. Meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram sebagai komunikator, mediator dan fasilitator secara preventif dalam menciptakan wilayah yang kondusif, aman, tertib dan terkendali guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan baik secara internal dan eksternal maupun koordinasi/kerjasama bersama instansi terkait. 3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan membuat Rencana Kerja yang lebih jelas dan sistematis, sehingga program/kegiatan yang sama sekali belum mendapat dana dapat terdanai. 4. Secara profesional meningkatkan kinerja aparatur dan kinerja anggaran serta optimalisasi pelaksana kegiatan. 5. Mendorong
peningkatan, koordinasi, kerjasama (kinerja) penguatan-
penguatan forum-forum yang terbentuk guna mendukung program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
DASAR HUKUM 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. v
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah. 7. Instruksi Walikota Mataram dan Rencana Aksi Kota Mataram di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. 8. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
vi
vii
BAB I PENDAHULUAN A.
Gambaran Umum Dalam pelaksanaan Pembangunan Otonomi Daerah di era globalisasi dan desentralisasi serta perpolitikan yang tidak menentu diperlukan penyempurnaan diberbagai bidang dalam hal ini implementasi keuangan yang luas kepada Pemerintah Daerah melalui pemberlakuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur dan menetapkan mekanisme pengawasan pengendalian evaluasi kinerja melalui mekanisme perencanaan kinerja perumusan rencana strategik dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi yang menuntut adanya salah satu prinsip dari sepuluh (10) tata Pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang efektif dan efisien merupakan perwujudan kewajiban bagi Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dilakukan secara periodik dari berbagai kegiatan baik dari segi penilaian pengukuran maupun pelaporan secara menyeluruh dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Govermence). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab untuk mengukur kemampuan, tujuan organisasi dapat dijabarkan/dilaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/4/99 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang merupakan dasar SK LAN Nomor: 239/IX/6/8/2004.
Bertitik tolak dari hal tersebut diatas bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan
kewajiban
salah
satu
dinas
instansi untuk menjawab dan menerangkan kinerja organisasi yang dipimpinnya kepada pihak yang memiliki kewenangan meminta keterangan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, instruksi tersebut bahwa seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing pada setiap akhir Tahun Anggaran, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah sebagai alat mencapai misi, tujuan organisasi serta dalam perwujudan good govermance, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diarahkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD pemberi informasi adalah sebagai berikut ; 1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas secara efisiensi, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 2. Terwujudnya transparasi Instansi Pemerintah. 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 5. Terpeliharanya koordinasi sinergik kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
2
Ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah mencakup semua kegiatan utamanya instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. B.
Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Juli 2011, Tanggal 20 Desember 2011 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram. Untuk diketahui Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram adalah unsur pendukung tugas Walikota yang diberi kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mataram yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas Pokok : Menyusun,
merencanakan,
mengkoordinasikan
kegiatan
mengawasi,
badan
dan
mengendalikan
menyelenggarakan
dan unsur
Pemerintahan Daerah Kota Mataram dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. C.
Fungsi a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan; b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Mengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(RKA/DPA)
dan
Penentapan Kinerja Badan; d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3
e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait; f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta; g. Pemberian pertimbangan masukan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; h. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup Badan; i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas Komunitas Intelejen Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini secara struktural dibantu beberapa unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing meliputi : a. Unsur pembantu pimpinan. b. Unsur pelaksana adalah bidang-bidang dan unsur pendukung. c. Unsur Staf dan Tenaga Operasional Badan.
4
Walikota Mataram Nomor
: 36 TAHUN 21011
Tanggal
: 26 DESEMBER 2011 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
SEKRETARIAT
BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA SOSIALEKONOMI DAN AGAMA
BIDANG POLITIK DAN BINA IDEOLOGI
Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya
Sub Bidang Bina Politik dan Fasilitas Pemilu
Sub. Bagian Perencanaan
Sub. Bagian Keuangan
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi dan Agama
Sub Bidang Bina Ideologi
UPTB
WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.
Ikhtisar Hal Penting Dalam Perencanaan Rencana Kerja merupakan proses penyusunan dan penetapan pelaksanaan kegiatan pada kegiatan internal dan eksternal sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan Rencana Kerja disusun menindaklanjuti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram yang merupakan substansi dari penjabaran Rencana Kerja Mataram dan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri sesuai dengan rincian Tugas Pokok dan Fungsi yang sinergisitas dengan Program Pemerintah Kota Mataram dan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, yang disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan data resmi sebagai pedoman kerja yang disampaikan melalui RKA dan DPA Tahun 2015. Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan pada penerapan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin dicapai melalui kajian internal dan eksternal sehingga dicapai rumusan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka waktu satu tahun). Dan sesuai dengan surat edaran 6
Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/2005 tentang Petujuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 20052025 dan menindaklanjuti Impres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengakomodir dan mengkoordinir aspirasi maupun keinginan masyarakat secara struktural disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta terfasilitasi secara transparasi, efektif, dan efisien menuju pada pemerintahan yang baik (good governance) serta bertanggungjawab. Rencana Kerja disusun sebagai acuan resmi sebagai arah kebijakan dalam penyelenggaraan program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan tugas untuk jangka waktu satu tahun. Bertitik tolak dari penyusunan Rencana Kerja, terkait dengan program kegiatan yang ada, adapun hal-hal yang penting dalam hal perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). 1. Rencana Kerja disusun sebagai dasar atau pedoman kerja dan sebagai arah kebijakan dalam penentuan pagu anggaran dari kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi baik secara internal maupun eksternal dalam jangka waktu satu tahun yang disusun menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/ sejak tanggal 11 agustus 2005 Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah; 7
2. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan tindak lanjut penyusunan RKA dan DPA Tahun 2015. 3. Rencana Kerja disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program wajib Badan kesatuan Bangsa dan Politik dan sesuai hasil MPBM Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota yang diakomodir dari berbagai keinginan masyarakat yang diharapkan program kegiatan ini dapat bersinerjik dengan program kegiatan instansi terkait maupun Provinsi dan Pusat. 4. Rencana Kerja yang disusun dapat bersinerjik dengan sepuluh (10) program unggulan Pemerintah Daerah Kota Mataram, sistemasi dan transparansi, efektif serta efisien 5. Bidang unsur pemerintahn wajib yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram adalah: a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik serta hubungan antara masyarakat dan legislatif. b. Meningkatkan intensitas dialog interaktif dalam rangka partisipasi demokrasi serta dalam mengkoordinasikan aspirasi masyarakat. c. Meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda/ remaja. d. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. f. Berkembangnya kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan pemerintah. g. Terciptanya hubungan antara masyarakat dengan aparat dalam memberikan perlindungan masyarakat. B.
Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dilaksanakan berdasarkan tugas pokok sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 15 8
Desember 2011, sesuai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta kebijakan dan kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam Program Kegiatan Wajib Politik Dalam Negeri yang terbangun, tersusun melalui
hasil
MPBM
Tingkat
Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD Kota Mataram menjadi prioritas utama di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram. Bertitik tolak dari landasan penulisan dan proses perencanaan, maka Rencana Kinerja sebagai Dokumen Kinerja adalah sebagai berikut : Sekretariat 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terpenuhinya kebutuhan
surat-menyurat kantor dengan target anggaran Rp.
5.400.000,- realisasi Rp. 5.400.000 dengan prosentase 100%. b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output terlaksananya pembayaran telepon, internet, air dan listrik. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome
terpenuhinya
kebutuhan biaya telepon, internet, air dan listrik dengan target anggaran Rp. 43.950.000,- realisasi Rp. 33.468.749,- dengan prosentase 76,15%. c. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output Tersedianya Jasa Service peralatan dan perlengkapan kantor.
9
Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor dengan target anggaran Rp. 9.350.000,- realisasi Rp. 9.208.000,- dengan prosentase 100%. d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang
kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output terlaksananya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Rencana kinerja yang diharapkan dari outcome terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan target anggaran Rp. 18.800.000,- realisasi 2.845.050,dengan prosentase 15,13%. e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang
kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Alat Tulis Kantor. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dengan target anggaran Rp. 58.758.000,- realisasi Rp. 58.650.000,- dengan prosentase 99,82% f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun terlaksananya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terfasilitasinya tersedianya pengadaan barang cetak dan penggandaan dengan target anggaran Rp. 17.700.000,- realisasi Rp. 17.700.000,- dengan prosentase 100%. 10
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output terlaksananya kelancaran penerangan kantor. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya komponen instalasi listrik dengan target anggaran Rp. 10.000.000,realisasi Rp. 10.000.000,- dan prosentase 100%. h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedia dan terciptanya kenyamanan kantor. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya kenyamanan kantor dengan target anggaran Rp. 37.200.000,realisasi Rp. 37.200.000,- dan prosentase 100% i. Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-
Undangan Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya bahan bacaan. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome meningkatnya pengetahuan akan berita dan informasi dengan target anggaran Rp. 7.850.000,- realisasi Rp. 6.815.000,- dengan prosentase 86,62%. j. Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya makanan dan minuman rapat dan pertemuan.
11
Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya rapat dan lancarnya pelayanan administrasi kantor dengan target anggaran Rp. 69.600.000,- dan realisasi Rp. 65.400.000,- prosentase 93,97%. k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Biaya Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target anggaran
Rp. 188.642.500,- dan realisasi
Rp. 171.632.900,- prosentase 90,98%. l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya RKA,DPA,DPPA SKPD dengan target anggaran Rp. 10.500.000,dan realisasi Rp. 9.500.000,- prosentase 90,48%. m. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersusunnya administrasi kepegawaian badan. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya datadata kepegawaian badan dengan target anggaran Rp. 4.500.000,- dan realisasi Rp. 4.500.000,- prosentase 100%.
12
n. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output terlaksananya Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD dan Honor Pegawai Tidak Tetap. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya kelancaran tugas pengelola keuangan SKPD dengan target anggaran Rp. 118.250.000,- dan realisasi
Rp. 116.780.000,- prosentase
98,76%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang pelayanan perkantoran dan prasarana kantor 1 tahun dengan input dan output terlaksananya pemeliharaan gedung kantor. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya pemeliharaan
gedung
kantor
Rp. 236.250.000,- dan realisasi
dengan
target
anggaran
Rp. 232.442.000,- prosentase
98,39%. b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Suku Cadang Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua). Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dengan target anggaran Rp. 99.960.000,- dan realisasi Rp. 72.800.500,- prosentase 72.83%.
13
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya laporan per semester dan akhir tahun. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersusunnya laporan per semester dan akhir tahun dengan target anggaran
Rp.
9.150.000,- dan realisasi Rp. 9.150.000,- prosentase 100%. b. Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Renstra, Lakip dan LPPD. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersusunnya Renstra, Lakip dan LPPD dengan target anggaran
Rp.
9.050.000,- dan realisasi Rp. 8.050.000,- prosentase 88,95%. 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Penasehat dan FKUB dalam pemberdayaan FKUB. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan target anggaran Rp. 199.255.000,- dan realisasi Rp. 84.630.000,- prosentase 42,47%. 14
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Indikator
kinierja
kegiatan
ini
ditujukan
dalam
rangka
terfasilitasinya FKDM di Kota mataram selama 1 tahun dengan input dan output terlaksananya dan terbentuknya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan target anggaran Rp. 1.036.168.200,- dan realisasi Rp. 989.942.500,prosentase 95,54%. c. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang terlaksananya koordinasi dan harmonisasi berbagai etnis di Kota Mataram selama 1 tahun dengan input dan output terlaksananya pembauran bangsa. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat dengan
target
anggaran
Rp.
126.625.000,-
dan
realisasi
Rp. 115.210.000,- prosentase 90,99%. d. Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka adanya tim penyerahan dan penerimaan kirab pataka 1 kegiatan dengan input dan output terselenggaranya penyerahan dan penerimaan kirab pataka. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya penyelenggaraan penyerahan dan penerimaan kirab pataka dengan target anggaran Rp. 34.575.000,- dan realisasi Rp. 33.120.000,prosentase 95,79%. 15
5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis
Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi pengkajian masalah strategis 12 kegiatan dengan input dan output terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi FKPD dan Kominda Kota Mataram. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya hasil kerja dan tugas-tugas yang optimal terhadap integritas nasional di daerah dengan target anggaran Rp. 2.063.879.300,- dan realisasi Rp. 2.049.329.300,- prosentase 99,30%. 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemantauan Situasi Kamtibmas
Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan ketertiban dan menjaga keamanan lingkungan masyarakat dengan input dan output terlaksananya pemantauan dan piket di wilayah Kota Mataram. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kota Mataram dengan target anggaran Rp. 561.867.500,- dan realisasi Rp. 498.400.000,- prosentase 88,70%. 7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan miras dan narkoba Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan menekan berkurangnya penyakit
sosial
di
masyarakat
dengan
input
dan
output
terselenggaranya kegiatan sosialisasi menekan berkurangnya penyakit sosial kemasyarakatan bagi masyarakat Kota Mataram. 16
Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya miras dan narkoba dengan target anggaran Rp. 709.750.000,- dan realisasi Rp. 688.500.000,prosentase 97,01%. b. Penyuluhan Peningkatan Moral Masyarakat Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menekan berkurangnya penyakit sosial di masyarakat dengan input dan output terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Mencegah Penyimpangan Perilaku Moral Anak Sejak Dini di Tingkat SD. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya Kesadaran akan berapa besarnya bahaya penyimpangan perilaku moral anak sejak dini dengan target anggaran Rp. 258.625.000,- dan realisasi Rp. 258.625.000,- prosentase 100%. 8. Program Pendidikan Politik a. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka terciptanya kesadaran masyarakat tentang politik dengan input dan output terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi diskusi politik. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya kegiatan sosialisasi diskusi politik dengan target anggaran Rp. 31.212.500,- dan realisasi Rp. 31.212.500,- prosentase 100%. b. Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka untuk terdatanya lembaga-lembaga non pemerintah dengan input dan output terciptanya ketertiban data dan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintah. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintah dengan target anggaran Rp. 35.225.000,- dan realisasi Rp. 0,- prosentase 0%. 17
c. Peningkatan Stabilisasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial Politik Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik dengan input dan output terbangunnya
koordinasi
dan
sinkronisasi
melalui
instansi
pemerintah dan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Mataram. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya kooordinasi
sinkronisasi
pelaksanaan
pembangunan
dan
pemerintahan di daerah dengan target anggaran Rp. 37.260.000,- dan realisasi Rp. 31.110.000,- prosentase 83,49%. d. Fasilitasi Pemilu Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik dan kelancaran Pemilukada dengan input dan output terlaksananya pelaksanaan Pemilu yang aman dan lancar. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya pelaksanaan pemilukada di Kota Mataram dengan target anggaran Rp. 329.945.000,- dan realisasi Rp. 279.750.000,- prosentase 84,79%.
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
Pencapaian Sasaran Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dari penjabaran visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari kinerja kegiatan yang dilaksanakan perlu ditetapkan tujuan yaitu: 1. Menciptakan wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan damai dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 2. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis saling asah, asih, dan asuh dalam membangun bangsa dan watak bangsa yang berbudaya dan berakhlak. 3. Meningkatkan koordinasi/kerjasama baik secara internal maupun eksternal bersama instansi terkait, lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 4. Menjalin hubungan yang serasi, selaras dalam menjaga NKRI dan budaya kesadaran masyarakat akan pengaruh bahaya miras, narkoba dan lain-lain. 5. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam beraktifitas dan berinovasi sesuai tugas pokok dan fungsi. 6. Meningkatkan sistem manajemen kerja yang professional dan berkualitas guna mendukung tercapainya kinerja dengan semangat yang tinggi. 7. Meningkatkan koordinasi dalam intensitas hubungan kerja yang sinerjisitas dalam melakukan antisipasi dini masyarakat. 8. Mewujudkan koordinasi, kerukunan, sinkronisasi dalam kebersamaan dengan berbagai forum, unsur, elemen masyarakat, aparat pemerintah, lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan sebelum, pada saat, dan pasca. 19
9. Mewujudkan kebersamaan, dan menghalau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan secara prefentif.
Dari tujuan yang ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran sasarannya adalah a. Tersedianya jasa surat-menyurat. b. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. c. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasional. d. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja. e. Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun. f. Tersedianya barang cetak dan pengadaan. g. Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. i. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. j. Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 tahun. k. Biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. l. Tersedianya dokumen perencanaan. m. Tersusunnya dokumen perencanaan. n. Tersusunnya administrasi umum kepegawaian. o. Tersedianya administrasi keuangan. p. Tersusunnya administrasi keuangan. 2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sasarannya adalah a. Tersedianya/terfasilitasinya gedung kantor. b. Terpenuhinya ketersediaan kebutuhan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 20
3. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran. b. Tersusunnya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya peningkatan toleransi dan Kerukunan Hidup Umat Beragama. b. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyrakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (FKDM). c. Terwujudnya Pelaksanaan Pembauran Bangsa. d. Terwujudnya peningkatan ideologi dan kesatuan bangsa. e. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Kirab Pataka NTB. 5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan pengkajian Masalah Strategis Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah. b. Terwujudnya Optimalisasi Kegiatan Kominda. 6. Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Terwujudnya
pelaksanaan
Penyuluhan
Pencegahan
Peredaran
PenggunaanMinuman Keras dan Narkoba dengan sasarannya adalah: a. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi Menekan Jumlah Peredaran dan Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras di Kota Mataram Tahun 2015. b. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisai Penertiban Pendirian Rumah Kos/Pondokan bagi Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2015. 21
c. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penyimpangan Prilaku Moral Pada Anak Usia Dini Tingkat ekolah Dasar Kota Mataram. 7. Terwujudnya Pendidikan Politik masyarakat. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya pelaksanaan pendataan, penertiban lembaga-lembaga Non Pemerintah b. Tersediamnya data-data organisasi-organisasi c. Terwujudnya pelaksanaan peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial politik. d. Terwujudnya peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik. B.
Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram pada dasarnya menghasilkan kebijakan yang diberikan dalam muatan
subtansi
Akuntabilitas
Kinerja
berkewajiban
memberikan
pertanggungjawaban selaku Instansi Pemerintah, oleh karenanya evaluasi merupakan proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditentukan sebelumnya menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu organisasi yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai, untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, karena pengeluaran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan serta dilakukan secara berkala, Triwulan dan Tahunan. Pengukuran kinerja yang diharapkan sebagai berikut :
22
TABEL I Perbandingan Target dengan Realisasi Anggaran Bakesbangpol Tahun Anggaran 2015 URAIAN
TARGET
REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat
5,400,000
5,400,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional
43.950.00
33.468.749
9,350,000
9.208.000
18.800.000
2.845.050
- Penyediaan alat tulis kantor
58.758.000
58.650.000
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17.700.000
17.700.000
10.000.000
10,000,000
37.200.000
37.200.000
7.850.000
6.815.000
69.600.000
65.400.000
188.642.500
171.632.900
10.500.000
9,500,000
4,500,000
4,500,000
118.250.000
116.780.000
236.250.000
232.442.000
99.960.000
72.800.000
9.150.000
9.150.000
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian - Penyediaan Administrasi Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
23
-
Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9.050.000
8.050.000
199.255.000
84.630.000
1.036.168.200
989.942.500
126.625.000
94.570.000
34.575.000
33.120.000
2.063.879.300
2.049.329.300
561.887.500
498.400.000
709.750.000
688.500.000
258.625.000
258.625.000
31.212.500
31.212.500
35.225.000
0
37.260.000
31.110.000
329.945.000
279.750.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan -
Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa - Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Pemantauan situasi Kamtibmas Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) -
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba
- Penyuluhan peningkatan moral masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik -
Pendataan penertiban dan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintahan Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik
- Fasilitasi pemilu
24
TABEL II Perbandingan Realisasi Anggaran Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2015 dengan Tahun 2014 URAIAN
REALISASI
REALISASI
TAHUN 2015
TAHUN 2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat
5,400,000
5,400,000
43.950.00
22,591,106
9,350,000
6,350,000
18.800.000
15,417,300
- Penyediaan alat tulis kantor
58.758.000
55,850,000
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17.700.000
14,645,000
10.000.000
10,000,000
37.200.000
59.835.000
7.850.000
32,450,000
69.600.000
71,765,000
188.642.500
150,278,950
10.500.000
9,675,000
4,500,000
3,000,000
118.250.000
109,200,000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional -
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian - Penyediaan Administrasi Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
236.250.000
0
99.960.000
81,000,000
9.150.000
10,500,000 25
-
Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9.050.000
7,875,000
199.255.000
240,180,200
1.036.168.200
876,358,000
126.625.000
200,777,500
34.575.000
34,925,000
2.063.879.300
1.619.705.000
561.887.500
802,040,000
709.750.000
385,840,000
258.625.000
199,100,000
31.212.500
12,950,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa - Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa -
- Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Pemantauan situasi Kamtibmas Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba - Penyuluhan peningkatan moral masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik -
Pendataan penertiban dan pembinaan lembagalembaga non pemerintahan
35.225.000
36.750.000
-
Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik
37.260.000
14.080.000
329.945.000
302,955,000
- Fasilitasi pemilu
26
TABEL III Perbandingan Realisasi dengan Standar Anggaran Bakesbangpol Kota Mataram URAIAN
REALISASI
STANDAR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat
5,400,000
5,400,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional
33.468.749
43.950.00
9.208.000
9,350,000
2.845.050
18.800.000
- Penyediaan alat tulis kantor
58.650.000
58.758.000
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17.700.000
17.700.000
10,000,000
10.000.000
37.200.000
37.200.000
6.815.000
7.850.000
65.400.000
69.600.000
171.632.900
188.642.500
- Penyusunan Dokumen Perencanaan
9,500,000
10.500.000
- Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
4,500,000
4,500,000
116.780.000
118.250.000
232.442.000
236.250.000
72.800.000
99.960.000
9.150.000
9.150.000
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan Administrasi Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
27
-
Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi
8.050.000
9.050.000
84.630.000
199.255.000
989.942.500
1.036.168.200
- Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa
94.570.000
126.625.000
- Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
33.120.000
34.575.000
2.049.329.300
2.063.879.300
498.400.000
561.887.500
688.500.000
709.750.000
258.625.000
258.625.000
31.212.500
31.212.500
0
35.225.000
31.110.000
37.260.000
279.750.000
329.945.000
Pemerintah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan -
Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Pemantauan situasi Kamtibmas Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) -
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba
- Penyuluhan peningkatan moral masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik -
Pendataan penertiban dan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintahan Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik
- Fasilitasi pemilu
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penguatan/penurunan kinerja serta alternatif dan solusi yang telah dilakukan terkait dengan Akuntabilitas Kinerja sebagai langkah penjabaran evaluasi kinerja maka 28
untuk dapat terkoordinirnya data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan sehingga keberhasilan dapat diimplementasikan secara lebih luas. Laporan kinerja yang nyata dilengkapi dengan analisis pencapaian pengukuran kinerja secara sistematis dan berkesinambungan, keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi organisasi yaitu dengan membandingkan antara Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dengan Hasil Capaian Kinerja yang diharapkan. Upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator kinerja kegiatan yang disampaikan sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : 1. Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan baik Sumber Daya Manusia (SDM), dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. 2. Keluaran (output) yaitu hasil yang langsung dicapai dari sumber kegiatan yang telah dilaksanakan melalui proses kegiatan. 3. Hasil (outcome) yaitu tingkat pencapaian kinerja, yakni hasil yang diharapkan dapat terwujud berdasarkan keluaran dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam jangka menengah (efek langsung). Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah : 1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncankan. 2. Kinerja nyata dengan kinerja Tahun-tahun sebelumnya. Nilai keberhasilan sebagai berikut : Sangat berhasil
: Z 85-100
Berhasil
: Z 70-85
Cukup berhasil
: Z 55-70 29
Kurang berhasil
: Z 55
Analisis Capaian Kinerja merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses analisis capaian kinerja tentang keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator input, output dan outcome dari masing-masing kegiatan. Perbandingan pencapaian kinerja anggaran dan aparatur harus didukung dengan sarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) pembinaan secara internal dan aktual guna terwujudnya koordinasi, komunikasi dalam mewujudkan keberhasilan secara organisasi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator tugas pokok dan fungsinya dijabarkan pada bagian/bidang-bidang sebagai berikut: 1. Sekretariat Analisis capaian kinerja kegiatan sekretariat adalah sebagai berikut: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rencana Kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan surat-menyurat 12 bulan. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 100%, Outcome 100%. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan jasa untuk telekomunikasi/telepon, sumber daya air dan listrik dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan pelayanan perkantoran. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 76,15%, Output 75%, Outcome 76,15%. 30
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 98,48%, Output 70%, Outcome 98,48%. d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rencana kinerja yang diharapkan adalah
tersedianya jasa
pemeliharaan dan perijinan dan perlengkapan kantor secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) = 3 (tiga) unit dan roda 2 (dua) = 12 (unit) unit agar tetap berfungsi baik dan optimal guna kelancaran tugas dan operasional badan. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 15,13%, Output 14%, Outcome 15,13%. e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rencana kinerja yang diharapakan adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor dan operasional Badan. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 99,48%, Output 90,48%, Outcome 99,48%. f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rencana kinerja yang diharapkan tersedianya barang cetak kwitansi dan amplop gaji serta penggandaan 70.000 lembar. 31
Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 90%, Outcome 99,63%. g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya alat listrik, lampu pijar, battery guna mendukung kenyamanan kantor. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 80%, Outcome 90,91%. h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 80%, Outcome 91,19%. i. Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-
Undangan Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan surat kabar dengan target 72 eksemplar sebagai media informasi. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 86,82%, Output 75,13%, Outcome 86,82%. 32
j. Penyediaan Makanan dan Minuman Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dengan target kerja 420 kotak guna mendukung kegiatan rapat staf dan kelancaran tugas-tugas Badan. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 93,97%, Output 85%, Outcome 93,97%. k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya koordinasi antar Dinas/Instansi serta konsultasi perencanaan dan program pembangunan dengan lembaga terkait untuk keterpaduan perencanaan dan program antara pusat, provinsi dan daerah dalam waktu 1 tahun. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 90,98%, Output 90%, Outcome 90,98%. l.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja berupa RKA SKPD, DPA SKPD. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 90,48%, Output 85%, Outcome 90,48%.
m. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya administrasi kepegawaian untuk 27 orang pegawai, guna terwujudnya tertib administrasi, penyediaan data-data kepegawaian, dan piñata arsip. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 100%, Outcome 100%. 33
n. Penyediaan Administrasi Keuangan Rencana kinerja yang diharapkan adalah terpenuhinya ketersediaan dana pembayaran tenaga administrasi keuangan dan kegiatan serta pegawai honor untuk menunjang tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan dengan kinerja sebanyak 9 orang. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 95%, Outcome 100%. o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya gedung kantor dan guna meningkatkan sarana dan prasarana aparatur . Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 90,79%, Output 90%, Outcome 90,79%. p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya administrasi kebutuhan suku cadang untuk target 3 unit kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) = 12 unit agar tetap berfungsi dan optimal guna menunjang tugas-tugas kantor. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 72,83%, Output 60%, Outcome 72,83%. q. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini ditujukan untuk penyusunan laporan keuangan semesteran sebagai bentuk laporan capaian kinerja SKPD.
34
Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 100%, Outcome 100%. r. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah Kegiatan ini ditujukan untuk penyusunan anggaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memberikan gambaran tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sebagai bentuk penyampaian pertanggung jawaban capaian kinerja program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 88,95%, Output 80%, Outcome 88,95%. 2. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa -
Rencana kinerja yang diharapkan terlaksananya pembentukan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan 42 orang dan Forum FKDM 54 orang. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 98,21%, Output 90%, Outcome 98,21%.
-
FKDM Kelurahan sebanyak 350 orang. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 98,21%, Output 90%, Outcome 98,21%. 35
-
Terlaksananya Sosialisasi 875 orang. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 95,54%, Output 90%, Outcome 95,54%.
-
Rencana kinerja yang diharapkan terlaksananya kegiatan antisipasi
masyarakat
masyarakat.
Dewan
antar
aparat
Penasehat
18
pemerintah
dengan
orang
Forum
dan
Kewaspadaan Dini Masyarakat 29 orang. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 98,21%, Output 90%, Outcome 98,21%. b. Koordinasi dan Pelaksanaan Kirap Pataka NTB Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya koordinasi Kirap Pataka NTB bersama instansi terkait sebanyak 740 orang. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 95,79%, Output 90%, Outcome 95,79%. c. Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis Kominda
:
Rencana
kinerja
yang
diharapkan
adalah
terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan kerukunan optimal tugas-tugas Kominda yaitu : -
Komunitas Intelijen Daerah Kominda
: 29 orang
-
Dewan Penasehat FKDM Kota
: 18 orang
-
FKDM Kota
: 29 orang
-
Dewan FKDM Kecamatan
: 42 orang
-
FKDM Kelurahan
: 350 orang
-
Pengurus Pusat Pendidikan Wasbang
: 36 orang 36
-
Tim Koordinasi Fasilitasi Penanganan Konflik
: 67 orang
-
Tenaga Operasional
: 7 orang
-
Tersedianya Satgas
: 19 orang
-
Tersedianya :
30 buah kartu Kominda 450 buah kartu FKDM
Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 95,45%, Output 90%, Outcome 94,45%. FKPD : Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) sebanyak 12 kegiatan untuk 13 orang guna terwujudnya koordinasi, sinkronisasi terlaksananya pembangunan pemerintah dan tersedianya Tim Penilai Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik sebanyak 14 orang guna mendukung kelancaran Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik.
Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 99,30%, Output 90%, Outcome 99,30%. 4. Bidang Ketahanan Seni Budaya Sosial Ekonomi dan Agama a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Umat Beragama Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya pertemuan Forum Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan umat beragama, Dewan Penasehat FKUB sebanyak 18 orang dan Forum FKUB 21 orang. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 99,90%, Output 90%, Outcome 98,90%. 37
b. Pemantauan Situasi Kamtibmas Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya peningkatan pengamanan Kamtibmas di Kota Mataram guna terciptanya wilayah yang kondusif, aman, dan terkendali. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu input 88,70%, output 80%, outcome 88,70% c. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan miras dan narkoba Rencana Kinerja yang diharapkan adalah terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya miras dan narkoba. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu input 97,01%, output 90%, outcome 97,01% d. Penyuluhan Peningkatan Moral Masyarakat Rencana Kinerja yang diharapkan dari adalah terciptanya Kesadaran akan betapa besarnya bahaya penyimpangan perilaku moral anak sejak dini tingkat SD. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu input 100%, output 100%, outcome 100% 5. Pendidikan Politik Masyarakat a. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa Rencana kinerja yang diharapakan terlaksananya pembauran bangsa dan bina bela negara pertemuan sebanyak 150 orang.
38
Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 90,99%, Output 90%, Outcome 90,99%. b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik. Rencana kinerja yang diharapakan terlaksananya kegiatan diskusi politik sebanyak 300 orang. Hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan indikator dengan presentase pencapaiaan yaitu input 100%, output 100% dan outcome 100%. c. Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah.
Rencana kinerja yang diharapakan adalah terciptanya ketertiban data dan pembinaan terhadap lembaga non pemerintah . Hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan indikator dengan presentase pencapaiaan yaitu input 0%, output 0% dan outcome 0%. d. Peningkatan Stabilisasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial Politik Rencana Kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya kooordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan indikator dengan presentase pencapaiaan yaitu input 97,44%, output 90% dan outcome 97,44%. e. Fasilitasi Pemilu Rencana Kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya pelaksanaan pemilukada di Kota Mataram. Hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan indikator dengan presentase pencapaiaan yaitu input 84,79%, output 80% dan outcome 84,79%. 39
Secara kumulatif dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran terhadap kegiatan tersebut diatas dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi satuan kerja dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dinilai/tergolong BERHASIL dengan rata-rata tingkat capaian sasaran adalah 92,55%. B.
Akutanbilitas Keuangan Akutanbilitas Keuangan/Kinerja Keuangan adalah mengajukan alokasi anggaran dan realisasi anggaran program kegiatan sesuai dengan tugas pokok atau tugas-tugas lainnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik alokasi dana untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.901.364.760,-
2. Belanja Langsung
Rp. 6.379.288.000,-
Sehingga alokasi untuk pelaksanaan program kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Gaji dan Tunjangan Lainnya
Rp.
1.901.364.760,-
2. Sekretariat
Rp.
954.910.500,-
3. Bidang Wasbang dan Kewasnas
Rp.
3.134.622.500,-
4. Bidang Bina Politik dan Ideologi
Rp.
560.267.500,-
5. Bidang Ketahanan Seni Budaya Sosial Ekonomi Rp.
1.729.497.500,-
dan Agama
40
Kegiatan Kemasyrakatan Tahun 2015 terdiri dari: 1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba (obat-obatan) di masyarakat. 2. Sosialisasi Pengelolaan Dampak Sosial di Pondokan/Rumah Kos. 3. Pencegahan Penyimpangan Perilaku Moral Anak Sejak Usia Dini Tingkat Sekolah Dasar (SD).
41
BAB IV P E N U T U P A.
Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya sehingga pada bagian ini diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
merupakan
salah
satu
kewajiban
sebagai
wujud
pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didalam fungsi dan perannya sebagai fasilitator, komunikator, mediator di dalam memfasilitasi dan mengkoordinir aspirasi masyarakat pada kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun dan Peraturan Walikota Mataram dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Laporan kinerja disusun berdasarkan Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) pada penilaian program kegiatan dilakukan pengukuran kinerja yaitu pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian kinerja sasaran serta hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan rencana maka kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dapat
dikatakan BERHASIL, dengan persentase Indikator input, output dan outcome dengan tingkat capaian kinerja 92,55%.
42
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan masukan dan evaluasi serta tindak lanjut kedepannya. Lampiran - lampiran a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mataram TA. 2015 b. Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mataram TA. 2015
Mataram, Februari 2016 Kepala Bakesbangpol Kota Mataram
RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19711230 199703 1 003
43
PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM SKPD TAHUN ANGGARAN
: :
Sasaran Strategis 1
Bakesbangpol Kota Mataram 2015 Indikator Kinerja 2
Target 3
Realisasi 4
% 5
Pelayanan Administrasi Perkantoran ‐ Meningkatnya penyediaan kebutuhan surat menyurat dan benda post lainnya
Tersedianya materai, perangko dan benda post 5,400,000 5,400,000 100.00 lainnya
‐ Meningkatnya jasa komunikasi dan listrik
Terciptanya kenyamanan kerja
‐ Meningkatnya biaya service perlengkapan kantor
terfasilitasinya perbaikan peralatan kerja
‐ Meningkatnya pelayanan perijinan dan operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional kantor
18,800,000 2,845,050 15.13
‐ Meningkatnya kebutuhan Belanja ATK
Tersedianya pembelian ATK
58,758,000 58,650,000 99.82
‐ Meningkatnya kebutuhan cetak dan penggandaan
Terlaksananya kebutuhan biaya cetak dan penggandaan
17,700,000 17,700,000 100.00
‐ Meningkatnya komponen listrik
Terwujudnya penerangan instalasi kantor
10,000,000 10,000,000 100.00
‐ Meningkatnya pengadaan peralatan kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
37,200,000 37,200,000 100.00
‐ Meningkatnya pengadaan koran dan informasi
Tersedianya bahan bacaan dan informasi
‐ Meningkatnya rapat koordinasi
Terlaksananya makan minum rapat
43,950,000 33,468,749 76.15 9,350,000 9,208,000 98.48
7,850,000 6,815,000 86.82 69,600,000 65,400,000 93.97
1
2
‐ Meningkatnya koordinasi dan study banding keluar daerah
Terlaksananya perjalanan luar daerah, kunjungan dan konsultasi
‐ Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya RKA dan DPA Badan
‐ Meningkatnya data‐data kepegawaian yang tertib dan teratur
Tersusunnya administrasi data kepegawaian dan penataan kearsipan yang memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tertib dan teratur
‐ Meningkatnya laporan kinerja keuangan bulanan, tahunan dan SPJ
Penyampaian SPJ dan tertibnya pengarsipan badan
3
4
5
188,642,500 171,632,900 90.98
10,500,000 9,500,000 90.48
4,500,000 4,500,000 100.00
118,250,000 116,780,000 98.76
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ‐ Terpeliharanya Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor
‐ Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas baik roda 2 dan roda 4
Terfungsinya kendaraan operasional badan dan 99,960,000 72,800,500 72.83 lancarnya tugas‐tugas badan
236,250,000 232,442,000 98.39
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan ‐ Meningkatnya kinerja penyusunan laporan rutin, triwulan dan tahunan
Tersusunnya laporan rutin, triwulan dan tahunan
9,150,000 9,150,000 100.00
‐ Meningkatnya kinerja penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah
Tersusunnya laporan akuntabilitas instansi pemerintah
9,050,000 8,050,000 88.95
1
2
3
4
5
Pengembangan Wawasan Kebangsaan ‐ Meningkatnya kelancaran pelaksanaan sosilaisasi pertemuan dewan dan forum FKUB
Terjalinnya koordinasi instansi dengan berbagai tokoh agama
199,255,000 84,630,000 42.47
‐ Meningkatnya pertemuan dewan dan forum FKDM Kota Mataram
terfasilitasinya pertemuan dewan dan Forum FKDM
1,036,168,200 989,942,500 95.54
‐ Meningkatnya kesadaran terjalinnya kehidupan yang serasi, selaras dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Terwujudnya kehidupan/kerukunan dengan berbagai etnis
126,625,000 115,210,000 90.99
‐ Meningkatnya pelaksanaan koordinasi Pataka NTB
Terlaksananya koordinasi Kirab Pataka NTB
34,575,000 33,120,000 95.79
Terwujudnya koordinasi kegiatan dalam mewujudkan wilayah yang kondusif
2,063,879,300 2,049,329,300 99.30
Terwujudnya koordinasi, harmonisasi kamtibmas
561,867,500 498,400,000 88.70
‐ Meningkatnya kesadaran masyarakat dari buruknya/dampak minuman keras dan narkoba
Menurunnya pemicu terjadinya konflik akibat minuman keras dan narkoba
709,750,000 688,500,000 97.01
‐ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak dari penyimpangan moral anak sejak dini
Menurunnya dampak bahaya dari penyimpangan moral anak sejak dini
258,625,000 258,625,000 100.00
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ‐ Meningkatnya koordinasi informasi FKPD dan tim Kominda Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ‐ Meningkatnya monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan Sekota Mataram Peningkatan Pemberdayaan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1
2
3
4
5
Pendidikan Politik Masyarakat
‐ Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam aturan berpolitik
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam aturan berpolitik
31,212,500 31,212,500 100.00
‐ Meningkatnya pendataan dan penertiban lembaga‐ lembaga non pemerintah
Tersusunnya tertib administrasi data lembaga‐ lembaga non pemerintah
35,225,000 ‐
‐ Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik
Terlaksananya Fasilitasi PIKLADA
37,260,000 31,110,000 83.49
‐ Meningkatnya harmoisasi koordinasi sosial politik
Terwujudnya koordinasi kelancaran kehidupan 329,945,000 279,750,000 84.79 sosial politik
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 Persentase
‐
: Rp. 6,379,298,000 : Rp. 5,931,371,499 : 92.98
Mataram, Februari 2016 Kepala Bakesbangpol Kota Mataram
RUDI SURYAWAN, SH NIP. 19711230 199703 1 003
