LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP-SKPD) TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP-SKPD) TAHUN 2015

INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU JL. SISINGAMANGARAJA No.062 RANTAUPRAPAT

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 merupakan suatu pertanggungjawaban formal Inspektorat sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyusun LAKIP tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang pengawasan dan atas realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2015. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan

dalam

Penetapan/Perjanjian

Kinerja.

Pada

umumnya

sasaran

yang

direncanakan tahun 2015 dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu karena adanya dukungan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, meskipun masih terdapat indikator yang masih perlu dukungan lebih dari satuan kerja perangkat daerah yaitu meningkatnya kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Di samping keberhasilan, tentu dalam satuan kerja perangkat daerah kerja Inspektorat masih terdapat kekurangan dalam memberikan jasa layanan pengawasan kepada seluruh stakeholdernya, berhubung masih terbatasnya jumlah auditor yang tersedia. Akhir

kata

semoga

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Inspektorat

Kabupaten

Labuhanbatu ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu pada masa yang akan datang. Rantauprapat,

2016

INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU

AHMAD MUFLIH, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620412 199007 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF Pelaporan akuntabilitas kinerja

dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian

Kinerja tahun 2015 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang mempunyai tugas pokok ”Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa ” dengan fungsi Penyusunan program pengawasan pemerintahan,

Perumusan

kebijakan

dan

fasilitasi

pengawasan

pemerintahan,

Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan. Dalam kaitan tersebut inspektorat telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang terdiri dari 7 (Tujuh) Sasaran Strategis, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

NO

Persentase Capaian Kinerja

Sasaran

1.1.1 Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan 2.1.1 Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik 2.1.2 Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan 2.1.3 Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI 2.1.4 Terselenggaranya akuntansi pemerintahan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 2.2.1 Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

3.1.1 Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan ii

100 100 100

Kategori Nilai Capaian Kinerja Sangat baik Sangat baik Sangat baik

103,15 Memuaskan Belum ada opini laporan keuangan karena belum diaudit BPK RI Belum ada nilai akuntabilitas karena belum dinilai Kemen PAN RB Memuaskan 102,17

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 2 program dan 5 kegiatan, dalam merealisasikan sasaran tersebut Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu telah menggunakan dana sebesar Rp. 634.500.000

atau 85,05% dari pagu anggaran sebesar Rp.

746.030.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2015. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2015 antara lain : 1. Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan 2. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 4. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 5. Reviu Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu 6. Evaluasi LAKIP SKPD dan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemkab Labuhbantu 7. Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu Untuk tahun 2015 fokus kegiatan tetap pada 7 (tujuh) sasaran strategis tetapi dengan target kinerja yang lebih tinggi. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan di tahun 2015 antara lain : 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan 2. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 6. Melakukan pembinaan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. 7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi kinerja atas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

iii

DAFTAR ISI Hal

 Kata Pengantar  Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………….

ii

 Daftar Isi……………………………………………………………………………………

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………..…………………………………………..

1

B. Maksud dan Tujuan ………………….…………………………………...............

1

C. Tugas Pokok dan Fungsi …………..………………………………………………

2

D. Profil Inspektorat Kabupaten……………….……………………………………..

2

1. Struktur Organisasi …………………………..………………………………...

2

2. Sumber Daya Manusia ……………………………………………................

3

3. Sarana dan Prasarana ………………………………………………………….

3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2011-2015 ……………………………….………………..…

B.

5

1. Visi…………………………… …………………………………………………..…

5

2. Misi……………………..……………………………………………….……..…...

6

3. Tujuan dan sasaran.………………………………………………..…..……...

6

Perencanaan Dan Penetapan Kinerja Tahun 2015..……………..…….…….

9

1. Perencanaan Kinerja …………………………………………………………….

9

2. Penetapan Kinerja..............................................................................

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja ……………………………………….…………..………….......

11

B. Skala Penilaian .....................................................................................

19

c.

Akuntabilitas Keuangan ……………………………………………………….....

20

BAB IV PENUTUP……………………………………………...............................................

22

iv

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG. Inspektorat Labuhanbatu sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan Lembaga Pengawas

Intern

Pemerintah

Daerah

dalam

upaya

mendukung

kelancaran

penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat, terus melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan dan tuntutan masyarakat agar pelaksanaan pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan good governance. Implementasi good governance berlandaskan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), atas dasar ini Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya didasarkan pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dan Renstra Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu. B. MAKSUD DAN TUJUAN. Laporan Akuntabilitas ini sebagai wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Inspektorat

Kabupaten

Labuhanbatu

terhadap

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Labuhanbatu dalam kurun waktu satu tahun, Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten

yang dicapai dalam waktu satu tahun

anggaran baik berupa kebijakan, program kerja, dan kegiatan yang didasarkan pada visi, misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis. Adapun tujuan dari penyusunan LAKIP ini, yaitu : 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu. 2. Sebagai

umpan

balik

bagi

peningkatan

kinerja

Inspektorat

Kabupaten

Labuhanbatu. 3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang. 4. Mengetahui

sejauh

mana

tingkat

keberhasilan

dan

kegagalan

sekaligus

mengevaluasi pelaksanaan tugas, sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas – tugas dalam rangka mencapai tujuan pada tahun – tahun berikutnya.

Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu _____________________________________________________________________


C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten

Labuhanbatu adalah : 1. Inspektorat

sebagai

unsur

pengawas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati , dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarkan fungsi : a. Penyusunan perencanaan program pengawasan pemerintahan ; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pemerintahan ; c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Inspektorat. D.

PROFIL INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU. 1. STRUKTUR ORGANISASI. Berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu No. 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu, berikut dapat diuraikan Susunan / Struktur Organisasi Inspektorat

Kabupaten

Labuhanbatu yang terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum c.

Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari : 1)

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

2)

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

3)

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

2 Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu _____________________________________________________________________


d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari : 1)


2)


3)


e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :

f.

1)


2)


3)


Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari : 1)


2)


3)


g. Kelompok Jabatan Fungsional 2. SUMBER DAYA MANUSIA. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten

Labuhanbatu didukung oleh 37 orang Pegawai baik PNS maupun Tenaga Honor yang terdiri dari : -

Pejabat Eselon II

:

1 orang.

-

Pejabat Eselon III

:

4 orang.

-

Pejabat Eselon IV

: 15 orang.

-

Staf

: 15 orang.

-

Tenaga Honor

:

2 orang.

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan formal adalah sebagai berikut : -

S 2 / Pasca Sarjana

:

0

orang.

-

S1 / D IV

:

21

orang.

-

D III

:

4

orang.

-

SLTA

:

12 orang.

3. SARANA DAN PRASARANA. Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu keadaan per 31 Desember 2015, sebagai berikut : a. Bangunan Kantor Bangunan Gedung kantor seluas ± 335 m²



b. Kenderaan Dinas

c.

-

Kendaraan Dinas Roda Empat sebanyak

: 4

unit

-

Kendaraan Dinas Roda Dua sebanyak

: 11 unit

Fasilitas lainnya berupa : No. 1

Nama Inventaris

Alat Angkutan Darat Bermotor

2

Alat Kantor dan Rumah Tangga

3

Alat Studio dan Alat Komunikasi Jumlah

Jumlah satuan

15 301 1 317



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dokumen perencanaan dan perjanjian (penetapan) kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri. A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (Renstra) meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan). Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Visi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu :

“TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MENDORONG TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN LABUHANBATU” Pernyataan visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Pengawasan yang efektif, efisien dan mendorong terlaksananya pemerintahan yang baik di Kabupaten Labuhanbatu. Kata mengandung

kunci arti

pertama dengan

Terwujudnya

pengawasan,

Pengawasan

dapat

mencegah

Yang

Efektif

penyimpangan

–

penyimpangan dan dapat mendeteksi penyimpangan sedini mungkin sekaligus melakukan tindakan korektif yang tepat. Kata kunci kedua Efisien mengandung arti bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui pengawasan dapat terwujud dengan menggunakan input yang ada atau sumber yang maksimal. Kata

kunci

ketiga

Mendorong

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Baik mengandung arti penerapan praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi yang sudah menjadi keharusan dan harus dilaksanakan.



Dengan demikian yang dimaksud dengan Visi ” Terwujudnya Pengawasan yang Efektif dan Efisien untuk Mendorong Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik” mengandung arti bahwa Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dengan tenaga auditor, sarana dan prasarana dan dukungan dana yang terbatas akan berusaha melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara maksimal untuk mencapai hasil yang optimal guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Labuhanbatu. 2) Misi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu :

1. Meningkatkan Profesionalisme aparat pengawasan 2. Mendorong pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau unit kerja dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, Misi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu diatas merupakan misi yang telah disempurnakan (revisi Renstra 2011-2015) pada tahun 2014. 3) Tujuan Dan Sasaran 3.1 Tujuan Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance

indicator) yang terukur. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 ( lima ) tahun, adapun tujuan strategis Inspektorat

Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut: 1.1 2.1

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien 2.2 Terwujudnya akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Labuhanbatu 3.1 Meningkatnya efektifitas partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan 6 Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu _____________________________________________________________________


3.2 Sasaran Indikator Sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators). Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Kedepan akan selalu melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama ini agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat. Sasaran dan Program Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011 2015 dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1.1 Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan Tujuan ini merupakan tujuan strategis dalam rangka penajaman peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya aparat pengawas dalam mewujudikan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, dibutuhkan kapasitas sumber daya

aparat pengawasan

yang berkompeten dan

bersertifikasi sehingga pengawasan yang dilakukan efektif dan efisien . Adapun untuk mencapai tujuan 1.1, ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1.1.1

Sasaran Meningkatnya Sumber daya pengawasan

Program Kapasitas Program Peningkatan aparat Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan



Tujuan 2.1 Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien Tujuan ini merupakan tujuan akhir (ultimate goal) dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu. Tercapainya tujuan ini apabila 38 SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu

bersih dari penyimpangan

pengelolaan keuangan dan aset yang material dan opini BPK RI atas laporan keuangan

pemerintah

kabupaten

Labuhanbatu

adalah

wajar

Tanpa

Pengecualian (WTP). Adapun untuk mencapai tujuan strategis ini, ditetapkan sasaran sebagai berikut: Sasaran 2.1.1. Terselenggaranya pengelolaan keuangan 2.1.2. Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan 2.1.3 Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI 2.1.4 Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Tujuan 2.2 Terwujudnya akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Seperti pada tujuan 2.1, tujuan strategis ini juga merupakan tujuan akhir (ultimate goal) dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu. Tercapainya tujuan ini nilai akuntabilitas pemerintah kabupaten labuhanbatu minimal kategori “B” atau “BAIK”. Adapun untuk mencapai tujuan 2.2, ditetapkan sasaran sebagai berikut: Sasaran Program 2.2.1 Terwujudnya SAKIP yang efektif di Peningkatan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan 3.1

Meningkatnya efektifitas partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan Tujuan ini merupakan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan partisipasi

masyarakat

diakomodasikannya

dalam

partisipasi

pengawasan masyarakat

pemerintahan

dalam

dengan

pembangunan

dan

pengawasannya. Adapun untuk mencapai tujuan 3.1, ditetapkan sasaran sebagai berikut:



Sasaran Program 3.1.1 Terwujudnya partisipasi masyarakat Program Peningkatan Sistem dalam bidang pengawasan Pengawasan Internal Dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah B. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Perencanaan dan penetapan kinerja didokumentasikan masing-masing dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin). 1) Perencanaan Kinerja Rencana Kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari Renstra lima tahunan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari sasaran, indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2015. Perencanaan kinerja diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, rencana kinerja tahun 2015 diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2015

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Program /Kegiatan

Target

1

2

3

4

5

1

2

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan

Jumlah aparat pengawasan yang bersertifikat

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Pengawasan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik

Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan

Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi

7 orang

38 SKPD

38 SKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Monitoring Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan/pengawasan

75%



2.4.

3

4

3.1

4.1

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari BPK RI

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemkab Labuhanbatu

Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi LAKIP SKPD Penanganan Kasus atas pengaduan masyarakat

Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP

WTP

Kategori "B"

87%

2) Penetapan Kinerja (Tapkin) Rencana Kinerja tahun 2015 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik – baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sepenuhnya dapat merujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2015. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kinerja tahun 2015 seperti poin diatas, berdassarkan Tapkin Inspektorat

Kabupaten Labuhanbatu

tahun 2015 telah menetapkan 7 indikator kinerja dan didukung dengan anggaran sebesar Rp.746.030.000. Berikut indikator kinerja dan target untuk masing – masing sasaran yang harus dicapai dalam Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang dijabarkan sebagai berikut : Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015

No 1

2

1.1

2.1 2.2.

2.3.

2.4.

3

4

3.1

4.1

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Target

2

3

4

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan

Jumlah aparat pengawasan yang bersertifikat Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material



Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemkab Labuhanbatu

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari BPK RI Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu



7 orang

38 SKPD

38 SKPD

75%

WTP

Kategori "B"

87%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2015 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2015. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2015. A. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu. Pencapaian

masing-

masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Capaian Kinerja No

Tujuan

1

2

1

2


1.1.

Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaba n keuangan yang efektif dan efisien

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3

4

Uraian

Indikator

Target

3

4

5

6

Persenta se Capaian 7

7 orang

7 orang

100

38 SKPD

38 SKPD

100

38 SKPD

38 SKPD

100

75%

77.36%

103,15

WTP

Belum diaudit

--

Kategori “B”

Belum dinilai

--

87%

88,89%

102,17

Sasaran

Terwujudnya akuntabilitas kinerja di Pemkab Labuhanbatu

3.1

Meningkatnya efektifitas partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan

4.1





Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi



Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemkab Labuhanbatu Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan


Realisasi




Dibandingkan dengan pencapaian masing-masing sasaran dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja per tahun

No

Tujuan

1

2

Sasaran Uraian

1

2

3


1.1.

Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaba n keuangan yang efektif dan efisien

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3

4

Terwujudnya akuntabilitas kinerja di Pemkab Labuhanbatu

3.1

Meningkatnya efektifitas partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan

4.1

Indikator 4





Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan

Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material





Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemkab Labuhanbatu




Keterangan

Persentase Capaian 2014 2015 5

6

100

100

100

100

100

100

107,32

103,15

WTP

-

Kategori “B”

-

89,44

102,17

7

Opini Laporan keuangan pemkab Labuhanbatu 2015 belum dirilis BPK Nilai LAKIP pemkab Labuhanbatu 2015 belum dinilai KEMENPAN

Capaian kinerja tahun 2015 untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:



1

Tahun 2015

Indikator

No


Untuk

mencapai

sasaran

Persentase Capaian

Target

Realisasi

7 orang

7 orang

meningkatnya

Tahun 2015

Tahun 2014

100

kapasitas

100

sumber

daya

aparat

pengawasan, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu menargetkan 7 orang sedangkan realisasinya mencapai 7 orang dengan capaian 100%.

Kegiatan yang dilakukan untuk

mendukung sasaran tersebut diatas adalah mengikuti Kegiatan Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dan mengikuti Ujian Sertifikasi Auditor dari BPKP. Dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 100%, capaian tahun 2015 sama dengan capaian tahun 2014 yaitu dengan capaian sebesar 100%.

Sasaran 2.1.1. Terselenggaranya pengelolaan keuangan Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tahun 2015

Persentase Capaian

No

Indikator

Target

Realisasi

1


38 SKPD

38 SKPD

Untuk

terselenggaranya

mencapai

sasaran

Tahun 2015

Tahun 2014

100

pengelolaan

100

keuangan

dan

terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan di lingkungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala terhadap 38 SKPD dan Objek Pemeriksaan lain sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Dari data tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Objek Pengawasan Tahun Tahun 2014 2015

No

1

Satuan Kerja Perangkat Daerah

38

38

2

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Kelurahan

9

9

3

Bantuan Operasional Sekolah/

18

18

4

Dan lainnya

24

31

89

96

Total Laporan Hasil Pengawasan



Dari hasil pengawasan terhadap SKPD dan objek pemeriksaan disusun laporan hasil pengawasan/pemeriksaan (LHP) dengan isi temuan dan rekomendasi hasil pengawasan, dimana dengan rekomendasi yang dibuat diharapkan ada perbaikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan tahun 2014 menghasilkan 89 Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan sedangkan tahun 2015 menghasilkan 96 LHP yaitu sama dengan jumlah target LHP yang diusulkan sebanyak 120 LHP pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2015 . Dari data tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 klasifikasi hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat tabel dibawah ini : Tabel 3.4 Klasifikasi Hasil Rekomendasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Rekomendasi Objek Pengawasan Tahun 2014 Tahun 2015 Jumlah Nilai Rupiah Jumlah Nilai Rupiah

No 1

Admintrasi

255

2

Kerugian Negara/Daerah

8

Total Rekomendasi

263

273

-

54.545.800,00

10

96.823.887,00

54.545.800,00

283

96.823.887,00

Dari hasil pengawasan dilapangan, hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu tersebut terbagi dua katagori temuan yaitu temuan administrasi dan temuan kerugian Negera/Daerah. Dapat dijelaskan disini maksud temuan administrasi adalah Aparatur yang diperiksa tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik

mengenai

administrasi

keuangan,

administrasi

barang

maupun

administrasi

kepegawaian. Sedangkan temuan kerugian Negara/ Daerah adalah Aparatur yang diperiksa melalaikan kewajibannya khususnya berkaitan dengan keuangan antara lain setoran pajak, retribusi daerah dan lain sebagainya. Hasil pengawasan dan evaluasi atas pertanggungjawaban keuangan di 38 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengindikasikan adanya perubahan yang signifikan mengenai tatacara pengelolaan keuangan. Jika mengukur keberhasilan sasaran dari hasil audit/pengawasan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 ada 38 SKPD yang dianggap bersih dari penyimpangan pengelolaan yang material dengan capaian 100%.

Sasaran 2.1.2. Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: No

1

Indikator Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan asset yang material

Tahun 2015 Target

Realisasi

38 SKPD

38 SKPD

Persentase Capaian Tahun 2015

100

Tahun 2014

100



Untuk mencapai sasaran terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan di lingkungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala terhadap SKPD atau Objek Pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015, Hasil pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan aset di 38 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengindikasikan adanya perubahan yang signifikan mengenai tatacara pengelolaan

aset

yang

baik.

Jika

mengukur

keberhasilan

sasaran

dari

hasil

audit/pengawasan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 ada 38 SKPD yang dianggap bersih dari penyimpangan pengelolaan aset material dengan capaian 100%.

Sasaran 2.1.3 Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: No

1

Indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi

Tahun 2015 Target

Realisasi

75%

77,36%


103,15

Tahun 2014

107,32

Untuk sasaran Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI, tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu menargetkan persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sebesar 75%. Untuk mencapai target tersebut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat meliputi: 1) Pembahasan temuan dan rekomendasi serta penyusunan action plan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI; 2) Monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI; 3) Mendorong SKPD dan pegawai yang terkait untuk segera melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI; Berdasarkan laporan Rekapitulasi tahunan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara per tanggal 04 September 2015 terdapat sebanyak 224 temuan dengan 477 rekomendasi. Dari jumlah tersebut telah ditindak lanjuti sebanyak 369 rekomendasi atau 77,36% realisasi capaian sebesar 103,15%, jumlah rekomendasi BPK yang belum sesuai tindak lanjut sebanyak 103 rekomendasi, belum diitindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi dan tidak dapat ditindaklanjuti 1 rekomendasi. Capaian tahun 2015 sebesar 103,15 %, dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 107,32 %, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 4,17%. Rincian Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut : 15 Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu _____________________________________________________________________


Tabel 3.5 Rekapitulasi Tahunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Objek Pemeriksaan

No

1 1

2 TAHUN 2004

2

TAHUN 2005

3

TAHUN 2006

4 5 6 7

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Belum Tidak Sesuai Dapat Temuan Sesuai dan Ditindakl Rekomendasi Belum Pemeriksaan dengan Dalam anjuti Ditindaklanjuti Rekomendasi Proses dengan Tindak alasan Lanjut yang sah Jml Jml Jml Jml Jml Jml 3 4 5 6 7 8 9 17 15 2 0 0 39

70

58

12

-

-

23

48

46

2

0

0

TAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010

19 25 25 12

38 57 68 27

37 51 56 19

1 6 12 8

0 0 0

0 0 0

8

TAHUN 2011

23

58

42

15

0

1

9

TAHUN 2012

10

22

19

3

0

0

10

TAHUN 2013

17

31

14

13

4

-

11

TAHUN 2014

10

15

7

8

-

0

12

TAHUN 2015 TOTAL

12 224

26 477

5 369

21 103

4

0 1

Terkait dengan penyelesaian kerugian keuangan Negara/Daerah telah dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian keuangan Negara/Daerah (TPKN/D) dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 951/182/DPPKAD-I/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

(TPKN/D) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Labuhanbatu.

Sasaran 2.1.4 Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: No

1

Indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari BPK RI

Tahun 2015 Target

Realisasi

WTP

Belum diaudit BPK RI


-

Tahun 2014

100



Untuk mencapai sasaran terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu menargetkan Opini BPK RI ”WTP” (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2013 mendapat opini ”Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” dan 2014 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mendapat opini ”Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Untuk tahun 2015 belum ditentukan opininya karena belum dilakukan audit/pemeriksaan oleh BPK RI. Untuk mendukung hal tersebut, Inspektorat melaksanakan kegiatan reviu atas laporan keuangan yang disusun oleh Tim Reviu Laporan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dan Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan dalam hal terdapat kesalahan pencatatan/pembukuan, sebelum Laporan Keuangan tersebut diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran 2.2.1. Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Indikator

No

1


Tahun 2015

Persentase Capaian

Target

Realisasi

Kategori “B”

Belum dinilai Kemenpan

Tahun 2015

-

Tahun 2014

100

Untuk mencapai sasaran terwujudnya SAKIP yang efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu,

Inspektorat

Kabupaten

Labuhanbatu

menargetkan

nilai

akuntabilitas kinerja SKPD kategori “B” atau Baik minimal nilai sebesar 70 % dan nilai LAKIP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kategori “B”. Untuk LAKIP tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mendapat nilai kategori “B” atau Baik, sedangkan LAKIP tahun 2015 belum ada nilai karena belum ada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran 3.1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: No

1

Indikator Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat

Tahun 2015 Target

Realisasi

87%

88,89%


102,17

Tahun 2014

89,44



Untuk mencapai sasaran terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu selain melaksanakan pengawasan internal secara berkala atau rutin, juga

menerima pengaduan dari masyarakat tentang

kinerja pemerintah atau kasus aparatur pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu. Penanganan kasus dari masyarakat ini diperoleh baik secara langsung dari masyarakat, melalui media masa maupun instruksi dari Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu. Sesuai dengan tupoksi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu di bidang pengawasan dan pembinaan, maka pengaduan masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti dengan membuat Tim dengan tujuan adalah untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dari pengaduan masyarakat tersebut. Dari hasil pemeriksaan dilapangan bahwa pengaduan masyarakat tersebut dapat tergambar dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6 Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti

No

Tahun

Jumlah Pengaduan

Jumlah

Persen

Dalam proses tindak lanjut

1

2014

13

10

76,92

3

2

2015

9

8

88,89

1

Dapat dilihat pada tabel diatas yaitu tahun 2014 jumlah pengaduan yang diterima Inspektorat sebanyak 13 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti pihak yang diadukan sebanyak 10 kasus atau 76,92%, sedangkan pada tahun 2015 jumlah pengaduan yang diterima Inspektorat sebanyak 9 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti pihak yang diadukan sebanyak 8 kasus atau 88,89%. Capaian tahun 2015 sebesar 102,17 %, dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 89,44%, terjadi kenaikan capaian atas target sebesar 12,73%.

B. SKALA PENILAIAN Hasil pengukuran atas capaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2015 dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut: Capaian ≥ 100%

: memuaskan

85% ≤ capaian < 100%

: sangat baik

70% ≤ capaian < 85%

: baik

55% ≤ capaian < 70%

: cukup

Capaian < 55%

: kurang



Berikut diuraikan skala penilaian atas capaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 : NO 1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

3.1

Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

4.1


Persentase Capaian Kinerja

Kategori Nilai Kinerja

100

Memuaskan

100

Sangat baik

100

Sangat baik

103,15

Memuaskan

Belum ada opini laporan keuangan tahun 2015 karena belum diaudit BPK RI Belum ada nilai akuntabilitas tahun 2015 karena belum dinilai Kemen PAN RB 102,17

Belum bisa dinilai Belum bisa dinilai Memuaskan

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu didukung anggaran sebesar Rp. 746.030.000 dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015. Jumlah realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp 634.500.000 atau sebesar 85,05%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 jumlah realisasi anggaran tahun 2015 lebih tinggi sebesar Rp 167.421.000. Tabel 3.7 Realisasi Keuangan NO

TAHUN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA ANGGARAN

% REALISASI

1

2

3

4

5

6

1

2014

488.425.000

467.079.000

21.346.000

95,63

2

2015

746.030.000

634.500.000

111.530.000

85,05

Selisih

257.605.000

167.421.000

Realisasi Keuangan berdasarkan program/kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2015 dituangkan dalam tabel berikut: 19 Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu _____________________________________________________________________


Tabel 3.8 Realisasi Keuangan Berdasarkan Program/Kegiatan NO 05

20

21

ANGGARAN (Rp)

URAIAN Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang 03 Undangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

REALISASI (Rp)

%

51.225.000

41.800.000

81,60

51.225.000

41.800.000

81,60

682.605.000

580.500.000

85,04

572.155.000

510.915.000

89,30

01

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

04

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

38.365.000

14.355.000

37,42

06

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

59.885..000

43.030.000

71,85

09

Reviu Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu

12.200.000

12.200.000

100.00

12.200.000

12.200.000

100.00

12.200.000

12.200.000

100.00

746.030.000

634.500.000

85,05

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan- Evaluasi LAKIP

03

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi keuangan tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realiasi Keuangan

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

1

2

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik

Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

Jumlah aparat pengawasan yang bersertifikat Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi

Penetapan Kinerja Persent ase Target Realisasi Capaian Kinerja 3 4 5

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Perse ntase

6

7

8

7 orang

7 orang

100

51.225.000

41.800.000

81,60

38 SKPD

38 SKPD

100 572.155.000

510.915.000

89,30

59.885..000

43.030.000

71,85

38 SKPD

38 SKPD

100

75%

77,36%

103,15

Anggaran Keuangan



2.4.

3.1

4.1

Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemkab Labuhanbatu Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari BPK RI Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

WDP

Belum diaudit BPK RI

--

12.200.000

12.200.000

100.0

Kategori “B”

Belum dinilai Kemenpa n RB

--

12.200.000

12.200.000

100.0

87%

88,89%

102,17

38.365.000

14.355.000

37,42

Total

746.030.000 634.500.000 85,05



BAB IV PENUTUP Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2015, realisasinya adalah sebagai berikut: 1. Sebanyak

2 sasaran telah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori

“memuaskan” (≥100%) yaitu: 1) Sasaran penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI dari target 75% dan realisasi 77,36% dengan capaian sebesar 103,15%. 2) Sasaran penyelesaian Penyelesaian pengaduan masyarakat untuk indikator % penyelesaian Penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dari target 87% dengan realisasi 88,89% dan capaian sebesar 102,17%. 2. Sebanyak 3 sasaran belum mencapai target yang ditetapkan dengan kategori “sangat baik” (85%≤ s.d <100%) , yaitu: 1) Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparat pengawasan dari 7 orang yang ditargetkan dengan realisasi 7 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan capaian sebesar 100%. 2) Sasaran terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan, dengan indikator kinerja jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan asset yang material dengan target sebanyak 38 SKPD dapat tercapai seluruhnya 100 %. 3) Sasaran terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik, dari

indikator yang

ditetapkan yaitu jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material dengan realisasi target 38 SKPD dari 38 SKPD atau seluruhnya terealisasi 100%. 3. Sebanyak 2 sasaran belum ada penilaian hasil capaiannya , yaitu : 1) Sasaran terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP, dengan indikator kinerja tahun 2015 Opini BPK ”WTP” , Untuk tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum ada opini karena BPK RI belum melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten labuhanbatu tahun 2015. 2) Sasaran

terwujudnya SAKIP yang efektif di lingkungan pemerintah kabupaten

Labuhanbatu terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP, dengan indikator kinerja tahun 2015 ditetapkan yaitu nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Kategori ’B’ , Untuk tahun 2015 nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum ada karena

Kementerian Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi belum melakukan penilaian atas LAKIP tahun 2015.



Langkah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai 7 sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1. Mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akuntabel di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga akan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Labuhanbatu. 2. Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP-SKPD) TAHUN 2015

Recommend Documents