LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
KATA PENGANTAR
0
KATA PENGANTAR
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 503/SEK/KU.01/12/2013 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, telah kami susun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang disesuaikan dengan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Sesuai tugas pokok dan fungsi serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2013 menerima 3 (tiga) macam program utama yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP Mahkamah Agung.
1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta mencermati tantangan yang dihadapi, maka program kerja akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap, namun pada hakekatnya secara menyeluruh target penetapan kinerja 2013 telah terlaksana dengan maksimal terutama dibidang pemberdayaan hakim pengawas, penertiban administrasi perkara dan umum, keterbukaan informasi, penataan perpustakaan dan kearsipan, perlengkapan infrastruktur gedung dan bangunan kantor serta peningkatan kwalitas SDM secara bertahap terutama masalah kedisiplinan pegawai. Dengan terlaksananya hal tersebut diharapkan akan lebih cepat dan mudah menghasilkan lembaga Peradilan yang mandiri, bermartabat dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, masih dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana/prasarana yang siap pakai serta memadai. Peningkatan Sumber Daya dan Pengawasan akan mendorong terlaksananya pelayanan hukum kepada masyarakat secara prima. Permasalahan-permasalahan yang selalu dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah : 1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai khususnya yang menangani bidang Teknis Yudisial, Administrasi perkara dan Administrasi Umum lainnya masih perlu ditambah dan ditingkatkan. 2. Masih adanya keluhan masyarakat yang ditujukan ke Lembaga Peradilan adalah cermin belum maksimalnya kinerja aparat Peradilan. Untuk itu masalah SDM tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus terus diupayakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas menuju lembaga Peradilan yang professional. 3. Dalam bidang sengketa TUN terdapat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi. 4. Jumlah Pegawai / staf pada sub.bagian di Pengadilan TUN Padang masih kurang ; 5. Masih belum mencukupinya perumahan bagi Hakim. 6. Fasilitas kantor yang kurang memadai salah satunya ruang sidang hanya satu dan ruang arsip in aktif masih belum ada yang belum sesuai dengan Protap Pengadilan Negeri dibawah lingkup Mahkamah Agung RI. Dengan adanya pengungkapan permasalahan yang dihadapi, Pengadilan TUN Padang berharap adanya penyelesaian dan solusi agar visi dan misi Pengadilan TUN Padang dapat tercapai sejalan dengan visi dan misi dari Mahkamah Agung untuk ““Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.
2
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar .......................................................................................................................
1
Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................................
2
Daftar Isi .................................................................................................................................
3
Bab I
Pendahuluan
4
A. Latar Belakang ................................................................................................
4
B. Tugas Pokok dan fungsi ..................................................................................
4
C. Struktur Organisasi ..........................................................................................
5
D. Sistematika Penyajian .....................................................................................
6
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
7
A. Rencana Strategis 2014 .................................................................................. 1. Visi dan Misi .............................................................................................
7
Bab II
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ..................................................................... 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ........................................................ B. Indikator Kinerja Utama ................................................................................. C. Rencana Kinerja Tahun 2013 .......................................................................... D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 .......................................................................
Bab III
7 8 8 9 10 10
Akuntabilitas Kinerja
12
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) ...
12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan Pencapaian Sasaran - Sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja) .......................................................................................................... C. Akuntabilitas Keuangan
Bab IV
27
Penutup A. Kesimpulan .................................................................................................... B. Saran-saran ....................................................................................................
Bab V
13
28 28
Lampiran
1. Struktur Organisasi Pengadilan TUN Padang 2. Pernyataan Penetapan Kinerja 3. Matrik Renstra 2010-2014 4. Surat Keputusan Tim Penyusun LAKIP.
3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Secara yuridisial akan berjalan lebih lancar apabila didukung administrasi peradilan yang baik.
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku kawal depan Mahkamah Agung (voorpost) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, meliputi Propinsi Sumatera Barat. Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama yang bersifat administrasi, keuangan dan organisasi.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi seorang Wakil Ketua yang merupakan pimpinan pengadilan.Guna pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, ditetapkan adanya kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin seorang Panitera dan menangani administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris yang jabatannya dirangkap oleh seorang pejabat dengan sebuatan Panitera/Sekretaris. Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas seorang Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepaniteraan 4
mempunyai fungsi : menyusun kegiatan pelayanan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, administrasi putusan perkara, statistik perkara dan dokumentasi perkara. Kesekretariatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Subb Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum yang berfungsi untuk melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga serta mengelola perpustakaan peradilan.
C. STRUKTUR ORGANSASI
5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam tahun anggaran 2013, dengan bentuk sajian seperti berikut : BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Struktur Organisasi d. Sistematika Penyajian LAKIP.
BAB II Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam tahun anggaran 2013 yang berisikan antara lain; A. Rencana Strategis; terdiri dari 1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Indikator Kinerja Utama C. Rencana Kinerja Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kerja) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaransasaran organisasi dengan pengungkapan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
C.
Akuntabilitas Keuangan (diuraikan tentang pencapaian kinerja keuangan. D. Akuntabilitas Kinerja Lainnya (diuraikan capaian kinerja yang belum tercantum dalam kinerja utama) BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta saran-saran, kemudian Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan TUN Padang
2. Pernyataan Penetapan Kinerja 3. Matrik Renstra 2010-2014 4. Surat
Keputusan Tim Penyusun LAKIP.
6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis Rencana Strategis Pengadian Tata Usaha Negara Padang Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. 1.
Visi dan Misi Visi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Adapun visi dari Pengadilan Tata usaha Negara Padang adalah: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG YANG
AGUNG”
TRANSPARAN,
(TERSELENGGARANYA BERSIH
DAN
PROSES
BERWIBAWA,
PERADILAN
SERTA
YANG
TERWUJUDNYA
PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT)
Misi Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang juga membawa misi, yaitu: 1.
Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
2.
Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
3.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
4.
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
7
2.
Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah sebagai berikut : 1.
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2.
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3.
Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah sebagai berikut :
3.
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
Program Utama dan Kegiatan Pokok Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun anggaran 2013 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 5.599.958.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Rp. 198.000.000,3.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Rp.12.000.000,Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan
8
dari tugas pokok dan fungsi masing-msing pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya putusan Hakim hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan banding,kasasi pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik masyarakat terhadap perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on peradilan (acces to justice) line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan pengadilan. perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Meningkatnya kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
9
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN 2013 Adapun Rencana Kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya perkara.
Peningkatan putusan Hakim.
Peningkatan pengelolaan perkara.
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan
100 %
aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas penyelesaian
95 % 100 %
85 % 100 % 100 %
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
100 %
Meningkatnya pengawasan.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
kualitas
100 % 100 %
100 %
D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan
kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. 10
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya perkara.
Peningkatan putusan Hakim.
Peningkatan pengelolaan perkara.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan
100 %
aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
85 % 100 % 100 %
penyelesaian
efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas a. Persentase (amar) putusan perkara masyarakat terhadap peradilan (yang menarik perhatian masyarakat) (acces to justice) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya pengawasan.
kualitas
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
95 % 100
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SASARAN
Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan Persentase penurunan aksepbilitas putusan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Eksekusi Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas pengelolaan yang diajukan penyelesaian perkara kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
TARGE T (%)
CAPAI AN (%)
100 %
REALI SASI (%) 100 %
95 %
53,84 %
41,16 %
100 %
100 %
100 %
85 % 100 % 100 % 100 % 100 %
93,75 % 0% 0% 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
12
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
90 %
Peningkatan a. Persentase (amar) aksesibilitas masyarakat putusan perkara terhadap peradilan (yang menarik (acces to justice) perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase kepatuhan terhadap permohonan eksekusi putusan pengadilan. atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengawasan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100 %
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2013 sebagai berikut : KINERJA UTAMA
Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGE T (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 %
REALI SASI (%) 100 %
CAPAI AN (%) 100 %
13
b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan a.
95 %
53,84 %
41,16 %
100 %
100 %
100 %
Persentase sisa perkara yang diselesaikan. INDIKATOR KINERJA
TARGE T (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1. Per izinan 2. Pertanahan 3. Kepegawaian 4. Lain-lain
100 %
REALI SASI (%) 100 %
CAPAI AN (%) 100 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Tata Usaha Negara ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2012, yaitu perkara Tata Usaha Negara sejumlah 8, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2013. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. b. Persentase perkara yang diselesaikan. (DIURAIKAN PERJENIS PERKARA) INDIKATOR KINERJA
TARGE T (%)
a. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Per izinan 2. Pertanahan 3. Kepegawaian 4. Tender 5. Partai politik 6. KIP 7. Lain-lain
95 %
REALI SASI (%) 53,84%
CAPAI AN (%) 41,16 %
Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 53,84 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 14 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 26 perkara dan dicabut 2 perkara sebesar 5,55 %. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 95 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 53,84 %. 14
Sedangkan sisa perkara di tahun 2013 sebesar 10 perkara, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 banyak perkara Tata Usaha Negara yang masuk diakhir tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun 2013.
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Per izinan 2. Pertanahan 3. Kepegawaian 4. Tender 5. Partai Politik 6. KIP 7. Lain-lain
TARGE T (%)
REALI SASI (%)
100 %
100 %
Capaian 2012
Capaian 2011
Capaian 2010
100 %
Keadaan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2013, berikut tabel keadaan perkara : Masuk 26
Putus 14
Sisa Tahun 2012
Cabut 2
Sisa akhir 10
8
Masuk Tahun 2013
18
Putus Tahun 2013
14
Cabut Sisa Tahun 2013
2 10
15
2.
SASARAN PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim sebagai berikut :
KINERJA UTAMA Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
1.
INDIKATOR KINERJA Persentase penurunan upaya hukum: Banding Kasasi Peninjauan kembali Eksekusi
TARGET
REALI SASI
CAPAI AN (%)
85 % 100 % 100 % 100 %
93,75 % 0% 0% 100 %
100 100 100 100
Persentase penurunan upaya hukum : - Banding (Dicantumkan amar putusan tingkat banding maupun pertama serta majelis hakimnya).
Persentase penurunan upaya hukum banding tahun 2013 adalah sebesar 93,75 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 15 perkara dengan perkara yang deregister 16 perkara. Persentase penurunan upaya hukum banding yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 85 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 93,75 %. Dan sisa perkara banding tahun 2013 sebesar 1 perkara. Berikut tabel rekapitulasi perkara di tingkat banding tahun 2013
Masuk
Putus
Cabut
Sisa
Sisa th 2012
Sisa akhir
7
15
0
1
0
1
16
17
-
Sisa Tahun 2012
9
Masuk Tahun 2013
7
Putus Tahun 2013
15
Cabut
0
Sisa Tahun 2013
1
a. Sudah dikirim
7
b. Belum dikirim
-
Kasasi (Dicantumkan amar putusan tingkat kasasi, tingkat banding maupun pertama serta majelis hakimnya)
Persentase penurunan upaya hukum kasasi di tahun 2013 adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 0 perkara dengan perkara yang deregister 13 perkara dan dicabut 0 perkara sebesar 0 %. Persentase penurunan upaya hukum kasasi yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 0 %. Dan sisa perkara kasasi di tahun 2013 sebesar 7 perkara. Berikut tabel rekapitulasi perkara ditingkat kasasi tahun 2013 Masuk
Putus
Cabut
Sisa
7
-
-
7
Sisa tahun 2012 6
Sisa akhir 13
18
19
Sisa Tahun 2012 Masuk
Tahun
2013 Putus
-
6
7 Tahun
2013
-
Cabut
-
Sisa Tahun 2013
13
a. Sudah dikirim
13
b. Belum dikirim
-
Peninjauan Kembali (Dicantumkan amar putusan peninjauan kembali , kasasi , banding maupun pertama serta majelis hakimnya) Persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali di tahun 2013 adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 0 perkara dengan perkara yang diregister 3 perkara. Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 0 %. Dan sisa perkara peninjauan kembali di tahun 2013 sebesar 2 perkara. Berikut tabel rekapitulasi perkara ditingkat PK tahun 2012 Masuk
Putus
Cabut
Sisa
1
-
-
1
Sisa tahun 2012 2
Sisa akhir 3
20
21
-
Sisa Tahun 2012
2
Masuk Tahun 2013
1
Putus Tahun 2013
0
Cabut
0
Sisa Tahun 2013
3
a. Sudah dikirim
3
b. Belum dikirim
0
Eksekusi (Dicantumkan amar putusan peninjauan kembali, kasasi , banding maupun pertama serta majelis hakimnya) Persentase penurunan upaya hukum Eksekusi di tahun 2012 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 2 perkara dengan perkara yang diregister 2 perkara. Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 100 %. Dan sisa perkara eksekusi di tahun 2013 sebesar 0 perkara Sisa Tahun 2012 Masuk
0
Tahun
2013
2
Telah selesai
2
22
23
3. SASARAN PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
REALI SASI (%)
CAPAI AN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
90 %
a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
REALI SASI (%)
d. Persentase berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100 %
100 %
Capaian 2013
Capaian 2012
CAPAIAN 2011
100 %
100 %
-
Indikator ini ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2013 sebanyak 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi maupun PK yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK.
b. Persentase berkas yang diregister dan sikap didistribusikan ke Majelis INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
REALI SASI (%)
e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100 %
100 %
Capaian 2013
Capaian 2012
Capaian 2011
100 %
100 %
-
Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan sikap diditribusikan ke Majelis tahun 2012 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berjalan sebagaimana 24
mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2012 semua berkas dapat didistrbusikan kepada Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
REALI SASI (%)
100 %
90 %
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Capaian 2013
Capaian 2012
Capaian 2011
90 %
90 %
-
Indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tahun 2012 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 90 % ini menggambarkan bahwa proses pemerintah dan penyelesaian perkara di Pengadilan TUN Padang berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang diterima dapat diperiksa, diselesaikan dan diputus, kecuali perkara─perkara yang masuknya diakhir tahun.
4. SASARAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) PENINGKATAN PENYESAIAN PERKARA INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100 %
REALI SASI (%) 100 %
Capaian 2013
Capaian 2012
Capaian 2011
100 %
100 %
-
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Indicator kinerja persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus tahun 2013 ditargetkan
100 % ternyata dapat tercapai 100 % ini
menggambarkan bahwa proses penginputan amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat kedalam web site di Pengadilan TUN Padang sudah berjalan sebagaimana mestinya.
25
5. SASARAN MENINGKATNYA PENGADILAN INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
Persentase permohonan eksekusi atas putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 %
Persentase
permohonan
KEPATUHAN
REALI SASI (%) 100 %
eksekusi
TERHADAP
PUTUSAN
Capaian 2013
Capaian 2012
Capaian 2011
100 %
100 %
-
atas
putusan
perkara
PTUN
yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Indicator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Pengandilan TUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti tahun 2013 ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %, ini menggambarkan bahwa semua permohonan eksekusi atas putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah ditindak lanjuti sebagaimana mestinya yaitu dikirim ke pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bahkan ke Persiden dan DPR. 6. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
REALI SASI (%) 100 %
100 %
100 %
Capaian 2013 100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA Persentase pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
TARGET (%) 100 %
REALI SASI (%) 100 %
Capaian 2013
Capaian 2012
Capaian 2011
100 %
100 %
-
yang
Indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 % ini menggambarkan bahwa semua pengaduan masyarakat baik melalui surat, lisan maupun email telah ditindak lanjuti sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku
26
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti.
TARGET (%) 100 %
REALI SASI (%) 100 %
Capaian 2013
Capaian 2012
Capaian 2011
100 %
100 %
-
Indicator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tahun 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di targetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %, ini menggambarkan bahwa semua temuan hasil permeriksaan eksternal baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Mahkamah Agung RI dan BPK telah ditindak lanjuti oleh masing-masing bidang
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN (memaparkan kinerja keuangan) Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun anggaran 2013 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 5.599.958.000,Pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Rp. 198.000.000,3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Rp.12.000.000,Adapun kinerja pada program ini adalah penyediaan ATK Perkara dalam realisasainya anggaran ini tidak bisa terserap sempurna karena atk perkara telah disediakan oleh pihak yang berperkara
Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi masing-msing pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
27
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan Laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dana kegiatan Tahun Anggaran 2013. Secara umum tujuan, sasaran program dan kegiatan satuan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian perlu ditingkatkan lagi guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
B.
Saran Untuk ke depan kami mengharapkan peningkatan anggaran sarana dan prasarana perkantoran dan pengamanannya serta sdm yang lebih propesional guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
28
A. LAMPIRAN 1 :
29
B. LAMPIRAN 2 : PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: H. NOFIARDI NASIR, SH
Jabatan: Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: H. L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH
Jabatan: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambilkan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
30
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN ANGGARAN 2014 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
Peningkatan pengelolaan perkara.
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
TARGET KINERJA 100 % 95 % 100 %
90 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
31
Meningkatnya pengawasan.
kualitas
a. Persentase pengaduan 100 % masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil 100 % pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Jumlah anggaran kegiatan Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
32
C. LAMPIRAN 3 :
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3 Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memenuhibutir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara.
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
2014
100 % 95 % 100 %
100 % 95 % 100 %
100 % 95 % 100 %
100 % 95 % 100 %
100 % 95 % 100 %
75 % 100 % 100 %
80 % 100 % 100 %
85 % 100 % 100 %
90 % 100 % 100 %
95 % 100 % 100 %
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang 100 % disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100 % didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100 %
100 %
100 %
100 %
Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: putusan Hakim. - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan pengelolaan perkara.
2010
TARGET KINERJA 2011 2012 2013
100 %
33
Peningkatan perkara.
penyelesaian
Meningkatnya terhadap pengadilan.
kepatuhan putusan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya pengawasan.
kualitas
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
Meningkatnya kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
34
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG Jl. Diponegoro No.8 Padang Telp. 0751 841470 Fax. 0751 28400 Padang – Sumatera Barat 25117 www.ptun-padang.go.id e-mail :
[email protected] SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR : W1-TUN3/ 6 /KP.04.5/I/2014 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG Menimbang
:
Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1997 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur organisasi, dan Tata Kerja ; 7. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 8. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
35
Memperhatikan
:
Surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:
503/SEK/KU.01/12/2013, Tanggal 16 Desember 2013 perihal penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: W1-TUN3/02/KP.04.5/I/2013, Tanggal 08 Januari 2013, Tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2012 ;
Kedua
:
Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan daftar lampiran keputusan ini ;
Ketiga
:
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2010-2014 ;
Keempat
:
Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;
Kelima
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaiman mestinya.
SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ; 2. Arsip.
36
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor
: W1-TUN3/ 6 /KP.04.5/I/2014
Tanggal
: 08 Januari 2014
Tentang
: Penunjukan Tim Penyusunan LAKIP
JABATAN DALAM
No.
NAMA/NIP
JABATAN DINAS
1
2
3
4
1
H. L. MUSTAFA NASUTION., S.H, M.H.
Ketua
Pembina
H. NOFIARDI NASIR, S.H.
Panitera /
Penanggung
NIP. 195608291979031002
Sekretaris
Jawab
Wakil
Koordinator
NIP. 196402011991032004
Panitera
Kepaniteraan
MARDIUS SEPTIADI, S.H.
Wakil
Koodinator
NIP.197209121992031001
Sekretaris
Kesekretariatan
H. MUZAKIR UMAR, S.H.
Panitera Muda
Anggota
KEPANITIAAN
NIP. 195608071981031006 2
3
4
5
ENIWAR, S.H.
NIP. 195610051985031006 6
7
ASMANIDAR, S.H.
Hukum
ABDIL BAHRI
Kasub
YARDAM, S.H. NIP. 196401211992031001
9
Panitera Muda
NIP. 196904031992032002
NIP. 195812121983031002 8
Perkara
DESNI B NIP. 196405231988032002
Anggota
Anggota
Bag Umum Kasub
Anggota
Bag Kepegawaian Kasub
Anggota
Bag Keuangan
37
