Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T., atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Jombang Tahun 2015 berjalan dengan lancar dan semoga hasilnya dapat memberikan manfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada periode berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun Anggaran 2015. LKj ini merupakan laporan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Penyusunan LKj Bagian Administrasi Pembangunan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LKj merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) yang disusun secara periodik. Bagian Administrasi Pembangunan sebagai unsur staf Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Tugas

1

Bagian Administrasi Pembangunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Pokok Bagian Administrasi Pembangunan adalah melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan, sosialisasi kebijakan pembangunan daerah, program integrasi pembangunan, bantuan keuangan bidang sarana dan prasarana desa dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. Dalam

upaya

mengemban

tugas

tersebut

Bagian

Administrasi

Pembangunan telah menetapkan Visi : “Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Terarah, Terkoordinasi Sesuai Dengan Rencana dan Peraturan Perundangundangan Menuju Jombang Sejahtera Untuk Semua”. Selanjutnya dalam rangka mencapai visi tersebut Bagian Administrasi Pembangunan menetapkan misi, yang selanjutnya dirinci dalam bentuk sasaran-sasaran strategis Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2014-2018 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan LKj Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Bagian Administrasi Pembangunan.

Jombang,

Pebruari 2016

Kepala Bagian Adm. Pembangunan,

Drs. BAMBANG EDDY P, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19610126 198812 1 001

2



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................

1

DAFTAR ISI ………. ................................................................................................

3

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .......................................................................

4

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................

5

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................

6

BAB I.

PENDAHULUAN .................................................................................

8

A. Latar Belakang ................................................................................

8

B.

Tugas dan Fungsi Organisasi .......................................................

9

C. Mandat dan Peran Strategis .........................................................

14

D. Dasar Hukum .................................................................................

15

E.

16

BAB II.

Sistematika Laporan ......................................................................

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA .....................................................................

18

A. Rencana Strategis ...........................................................................

18

B.

Rencana Kerja .................................................................................

20

C. Penetapan / Perjanjian Kinerja ....................................................

23

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................

25

I.

Capaian Kinerja Organisasi ..........................................................

25

II. Realisasi Anggaran ........................................................................

41

BAB IV. PENUTUP ................................................................................................

43

BAB III.

3



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah ...............................................

10

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2015 ................................................

23

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015............................................

25

Tabel 3.2 Capaian Sub-Sub Indikator Pelayanan Adm. Perkantoran ..............

31

Tabel 3.3. Capaian IKU Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014 .......................

33

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Renstra Akhir Tahun 2018 ....................................................................

37

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015 .................

41

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Menurut Program dan Kegiatan Th 2015 .............

42

4



DAFTAR LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2015



Laporan Capaian Kinerja Tahun 2015



Matrik Renstra 2014-2018

5



IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKj)

Bagian

Administrasi

Pembangunan tahun 2015, merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/

kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) yang disusun secara periodik. Visi

Bagian

Administrasi

Pembangunan

adalah

“Pelaksanaan

pembangunan daerah yang terarah, terkoordinasi sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan menuju Jombang Sejahtera untuk semua”. Untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

misi

yang

ditetapkan

Bagian

Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati di bidang administrasi pembangunan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. 2. Mewujudkan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akuntabel melalui fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan. 3. Mewujudkan sistem informasi pembangunan yang transparan. 4. Mewujudkan sistem administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang transparan dan profesional. Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah: 1. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut: a.

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan;

b.

Tersusunnya Standar Satuan Harga;

c.

Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 d. Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Web SIPEM; e.

Terfasilitasinya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;

f.

Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa;

g.

Rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan;

h. Terfasilitasinya pelaksanaan pembagunan dalam rangka TMMD; i.

Terfasilitasinya pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan.

2. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja: a.

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran;

b.

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor;

c.

Terpeliharanya kendaraan dinas/ kendaraan operasional;

d. Tersedianya pakaian olah raga; e.

Tersusunnya dokumen Renja SKPD;

f.

Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD;

g. Tersusunnya dokumen keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun SKPD. Penilaian tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran pembangunan tersebut diukur dengan pencapaian terhadap 16 (enam belas) indikator kinerja tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas. Secara umum pencapaian target kinerja pada tahun 2015 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perbaikan demi perbaikan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta mengakomodasi perkembangan yang terjadi, sehingga Bagian Administrasi Pembangunan selalu berupaya dan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan High Performance Organization. Jombang,

Pebruari 2016



7



BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. LKj Bagian Administrasi Pembangunan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015 dalam rangka melaksanakan misi, mencapai visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja. LKj ini merupakan laporan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20142018. Penyusunan LKj Bagian Administrasi Pembangunan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

8


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah;

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Sedangkan ketentuan mengenai susunan organisasinya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

9


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Gambar 1. Struktur Oganisasi Sekretariat Daerah

BUPATI WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN

BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN

BAGIAN UMUM

BAGIAN ADM. KESEJAHTERAAN

BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN

BAGIAN PERLENGKAPAN

BAGIAN HUMAS

BAGIAN ADM. SUMBER DAYA ALAM

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN HUKUM

Urusan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Pada pasal 35 disebutkan bahwa Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan adalah melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, monitoring evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan

kebijakan

pembangunan,

sosialisasi

kebijakan

pembangunan daerah, program integrasi pembangunan, bantuan keuangan bidang sarana dan prasarana desa dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

10


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sedangkan pada pasal 36 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan data untuk penyusunan kebijakan pembangunan daerah; b. Penyusunan

kebijakan

pembangunan

Daerah

berupa

pedoman

pelaksanaan, petunjuk teknis dan/atau sejenisnya; c. Pengumpulan data untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; d. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; e. Pengelolaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan umum, bantuan khusus dan/atau bantuan pihak ketiga; f.

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik;

g. Monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

kebijakan

pembangunan daerah; h. Pelaksanaan koordinasi bidang administrasi pembangunan.

Urusan Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perbup Nomor 2 Tahun 2015 adalah : a.

Fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan daerah berupa pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, dan/atau sejenisnya;

b. Fasilitasi dan koordinasi permasalahan pembangunan daerah; c.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan daerah;

d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah; e.

Sosialisasi

kebijakan

pembangunan

daerah

berupa

pedoman

pelaksanaan, petunjuk teknis dan/atau sejenisnya, Fasilitasi dan koordinasi Program Integrasi Pembangunan Daerah;

11


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 f.

Fasilitasi

dan

koordinasi

perumusan

kebijakan,

pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan perkotaan dan pedesaan; g. Fasilitasi dan koordinasi bantuan keuangan bidang sarana dan prasarana desa; h. Fasilitasi dan koordinasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

Ada 3 Sub Bagian di Bagian Administrasi Pembangunan, antara lain: a.

Sub Bagian Pelaksanaan Program

b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan c.

Sub Bagian Prasarana Pembangunan

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian adalah sebagai berikut : 1. Sub Bagian Pelaksanaan Program a. Mengkoordinasikan

perumusan

kebijakan

pembangunan

Daerah

berupa pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis dan/atau sejenisnya; b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran; c. Mengkoordinasikan penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD; d. Mengoordinasikan penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa khusus di bidang sarana dan prasarana; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi permasalahan bidang administrasi pembangunan; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah; g. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengolahan data program integrasi pembangunan;

12


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 h. Mengkoordinasikan data administrasi bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan a. Mengkoordinasikan penghimpunan, pengolahan data dan bahan-bahan

untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan umum dan bantuan khusus serta bantuan dari pihak ketiga; b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian kebijakan, dan pelaksanaan

fasilitasi

serta

koordinasi

dalam

penyelenggaraan

program

pembangunan; c. Melaksanakan monitoring perkembangan pelaksanaan pembangunan

Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan umum dan bantuan khusus serta bantuan dari pihak ketiga dan menyiapkan saran penyempurnaannya; d. Menyusun

laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan

pengendalian program pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan umum, bantuan khusus serta bantuan dari pihak ketiga; e. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang

pembangunan daerah;. f.

Mengkoordinasikan dan mengelola Sistem informasi Pembangunan Daerah.

3. Sub Bagian Prasarana Pembangunan a. Mengkoordinasikan penyusunan Keputusan Bupati tentang Bantuan

Keuangan Bidang Sarana dan Prasarana kepada Desa; b. Mengkoordinasikan penyusunan Keputusan Bupati tentang Standar

Satuan harga Bahan Bangunan;

13


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 c. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan Layanan Pengadaan

barang/Jasa secara Elektronik; d. Mengkoordinasikan

dan

mengelola

Sistem

Informasi

Rencana

Pengadaan; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasa

secara elektronik; f.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

verifikasi,

pencairan

dan

pertanggungjawaban bantuan keuangan bidang sarana dan prasarana kepada desa; g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan bidang sarana

dan prasarana kepada Desa; h. Mengoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

Tentara

Manunggal

Membangun Desa.

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai peran strategis dalam melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan serta prasarana pembangunan.

Berkaitan

dengan

mandat

tersebut

telah

dilakukan

Pelaksanaan

Kebijakan

serangkaian kegiatan meliputi : 1. Kegiatan

Fasilitasi

Monitoring

Evaluasi

Pembangunan. 2. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga. 3. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD. 4. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan. 5. Kegiatan Fasilitasi Sistem Administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 6. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa

14


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 7. Kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan. 8. Kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD. 9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan.

D. DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Jombang dilaksanakan dengan berlandaskan pada : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

15


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja. 15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Perda No 7 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. 17. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; 18. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No 24A Tahun 2015; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang TA 2015. 20. Peraturan

Bupati

Jombang

Nomor

40

Tahun

2014

tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015.

E. SISTEMATIKA LAPORAN Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

16


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dipercayakan kepada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Jombang atas penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2015. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Jombang disusun berdasarkan Sistematika sebagai berikut: Bab I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi Organisasi C. Mandat dan Peran Strategis D. Dasar Hukum E. Sistematika Laporan

Bab II

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja C. Penetapan/ Perjanjian Kinerja

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

Bab IV

PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

17



BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga

penyelenggaraan

berlangsung

secara

pemerintahan

berdayaguna,

dan

pembangunan

berhasilguna,

bersih

dapat dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Adapun RPJMD yang dimaksud adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang periode 2014-2018. Dokumen

RPJMD

terkait

pula

sebagai

penjabaran

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Sekretariat Daerah (Setda) yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Oleh karena itu, berkenaan dengan program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang kemudian ditetapkan menjadi visi Sekretariat Daerah dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

18


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat; 2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah; 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; 4. Sebagai kerangka dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. 5. Menjamin

keterkaitan,

keserasian

perencanaan, penganggaran, serta

serta

harmonisasi

pelaksanaan program

antar kegiatan

setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan, antar Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah; 2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan;

19


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 3. Merupakan bagian dari dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang

kurun waktu 2014-2018 yang berkaitan dengan rencana

pembangunan penyelenggaraan pemerintahan.

B. RENCANA KERJA Dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 20142018, Bagian Administrasi Pembangunan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun dan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pagu Anggaran SKPD, Bagian Administrasi Pembangunan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Renja sebagai dokumen rencana tahunan Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat

Daerah,

mempunyai

arti

strategis

dalam

mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah, mengingat bahwa: 1. Renja merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; 2. Renja merupakan acuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program kegiatan

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Jombang.

20


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Penyusunan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang administrasi pembangunan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan; 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja Bagian Administrasi Pembangunan; 3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015; 4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan urusan Bagian Administrasi Pembangunan, visi yang ditetapkan Bagian Administrasi Pembangunan adalah “Pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah, terkoordinasi sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan menuju Jombang Sejahtera untuk semua”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati di bidang administrasi pembangunan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. 2. Mewujudkan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akuntabel melalui fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan.

21


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 3. Mewujudkan sistem informasi pembangunan yang transparan. 4. Mewujudkan

sistem

administrasi

Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik (LPSE) yang transparan dan profesional.

Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah: 1. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut: a.

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan;

b. Tersusunnya Standar Satuan Harga; c.

Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Web SIPEM; e.

Terfasilitasinya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;

f.

Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa;

g. Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD; h. Rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan; i.

Terfasilitasinya pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan.

2. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja: a. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran; b. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor; c. Terpeliharanya kendaraan dinas/ kendaraan operasional; d. Tersedianya pakaian olah raga; e. Tersusunnya dokumen Renja SKPD; f. Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD;

22


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 g. Tersusunnya dokumen keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun SKPD. C. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis.

Pada tahun 2015, Bagian

Administrasi Pembangunan telah menetapkan 5 sasaran strategis dan 15 IKU sebagaimana tabel dibawah: Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2015 PROGRAM

Sasaran Strategis 1 Terselenggaranya fasilitasi/ koordinasi bidang administrasi pembangunan

NO

1

2 3 4

5

6

7 8 9

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

23

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN

TARGET

Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Tersusunnya Standar Satuan Harga Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD melalui Web SIPEM Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Terfasilitasinya Pelaksanaan Pembangunan TMMD

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

SKPD

248

Paket

200

Lokasi

80

Rapat

4

Lokasi

1

Terfasilitasinya pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Proposal

300

Bulan

12


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana aparatur

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya performa aparatur Sasaran Strategis 5 Meningkatnya perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

24

1

2

1

1 2 3

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ kendaraan operasional Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pakaian olahraga Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tersusunnya Dokumen LAKIP Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan

Bulan

12

Bulan

12

Stel

13

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

15



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA I.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015. Capaian terhadap masing-masing Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2015 ditampilkan dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

%

Kategori

Sasaran 1 : Terselenggaranya fasilitasi/ koordinasi bidang administrasi pembangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Tersusunnya Standar Satuan Harga

1

1

100%

max

1

1

Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD melalui Web SIPEM Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Terfasilitasinya Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka TMMD Terfasilitasinya pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan

1

3

100% 300%

max max

248

192

77,4%

200

217

108,5%

max

80

85

106,25%

max

4

5

125%

max

1

-

-

300

510

170%

Persentase Rata – Rata Sasaran 1

25

max

135,89%


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD 1

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

12

12

100%

max

100 %


Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana aparatur 1 2

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ kendaraan operasional

12

12

100%

max

12

12

100%

max

100 %

Persentase Rata – Rata Sasaran 3 Sasaran 4 : Meningkatnya performa aparatur 1

Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pakaian olahraga

13

13

Persentase Rata-Rata Sasaran 4

100%

max

100%

Sasaran 5 : Meningkatnya perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja 1

1

2

200%

max

2

Tersusunnya Dokumen LAKIP

1

1

100%

max

3

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan

15

15

100%

max


133,3 %

113,84% Persentase Capaian Sasaran Sumber Data : Pengukuran Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015

Dalam tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan Bagian Administrasi Pembangunan berjalan dengan baik. Capaian terhadap masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Indikator Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan.

Capaian terhadap IKU ini adalah tersedianya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan ini dimaksudkan dan ditujukan untuk mengetahui apakah

26


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa datang; serta memberikan informasi yang cepat dan akurat sebagai bahan pengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Dokumen yang dihasilkan berupa Laporan yang berisi hasil Analisis dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2014 sampai 2015. Laporan didistribusikan ke SKPD terkait. 2. Indikator Tersusunnya Standar Satuan Harga. Capaian terhadap IKU ini adalah tersusunnya Dokumen berupa Standar Satuan Harga untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun anggaran 2016, yang merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan. Dokumen didistribusikan ke seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Jombang. Penyusunan Standar Satuan Harga untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun anggaran 2016 ini dimaksudkan untuk memastikan tersedianya harga satuan pekerjaan per kegiatan khusus untuk pekerjaan fisik, harga bangunan dan upah pekerja yang terukur dan terbakukan; Mempermudah SKPD menyusun rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan harga satuan yang sudah ditetapkan; dan menyediakan acuan bagi dunia usaha, pelaksana swakelola dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN. 3. Indikator Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD. Capaian terhadap IKU ini adalah tersusunnya Dokumen berupa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016,

yang

merupakan

pedoman

bagi

SKPD

dalam

menyusun

perencanaan maupun dalam melaksanakan kegiatan dan program

27


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 pembangunan. Dokumen didistribusikan ke seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Jombang. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dan menjamin terselenggaranya tertib pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Capaian terhadap indikator ini mencapai 3 dokumen, berupa Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dan 2 dokumen perubahannya. 4. Indikator Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD melalui Web SIPEM. Capaian terhadap IKU ini adalah tersedianya website Sistem Informasi Pembangunan yang mampu merekam capaian realisasi fisik dan keuangan di masing-masing SKPD setiap bulan selama tahun anggaran 2015. Dengan demikian, tingkat penyerapan fisik dan keuangan yang sudah direalisasikan masing-masing SKPD bisa diketahui sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja masing-masing SKPD. Di masing-masing SKPD ditunjuk operator untuk mengawal dan mengupdate (entry) capaian realisasi fisik dan keuangan di SKPD. Hasil entry direkap setiap bulan dan secara berkala diadakan rapat untuk membahas pencapaian realisasi fisik dan keuangan SKPD. Capaian terhadap indikator kegiatan ini kurang memuaskan, dimana pencapaiannya mencapai 77,4%. Kendala yang dihadapi oleh operator dalam mengentry data adalah Operator kurang familiar dengan menu baru yang ditawarkan di Sistem Informasi Pembangunan (SIPEM). 5. Indikator Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Capaian terhadap IKU ini adalah terfasilitasinya pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Di Bagian Administrasi Pembangunan dibentuk tim LPSE yang bertugas untuk memfasilitasi rekanan dengan SKPD (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Selama tahun 2015

28


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 terfasilitasi sebanyak 217 pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari target sebanyak 200 pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Maksud dan tujuan dari kegiatan fasilitasi sistem administrasi layanan pengadaan secara elektronik ini adalah untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengumuman rencana pengadaan barang/jasa; meregistrasi penyedia barang/jasa yang akan mengikuti e-tendering; dan mengkomunikasikan kesulitan yang dialami oleh Pokja ULP, PPK, penyedia/ jasa kepada pihak LKPP. 6. Indikator Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Capaian terhadap IKU ini adalah terfasilitasinya kegiatan pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan. Kegiatan ini merupakan kebijakan daerah yang antara lain ditujukan untuk memberi penghargaan kepada desa yang dapat melunasi PBBnya paling awal, memberi penghargaan kepada desa pelaksana ADD terbaik, membantu

pembangunan

infrastruktur

yang

diperlukan

dalam

mendukung kesejahteraan masyarakat desa, mendukung tersedianya sarana vital warga masyarakat desa seperti jembatan antar pedukuhan yang memadai, dan lain-lain. Pada tahun 2015 direncanakan sebanyak 80 lokasi yang menerima bantuan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, dan terealisasi sebanyak 85 lokasi sarana dan prasarana fisik desa. 7. Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain untuk : 1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi, terutama dalam bidangbidang yang tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi SKPD; 2. Mempertajam fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap pemecahan masalah yang tidak tertangani oleh SKPD terkait;

29


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 3. Menemukan

solusi

terhadap

percepatan

dan/atau

mencegah

kegagalan pencapaian hasil/tujuan pembangunan strategis yang telah ditetapkan. Capaian terhadap IKU ini adalah terfasilitasinya rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan. Dalam tahun 2015 terlaksana sebanyak 5 kali rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 4 kali rapat koordinasi. 8. Terfasilitasinya Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka TMMD Capaian terhadap IKU ini adalah terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD. Pada tahun 2015 pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) atas instruksi dari pusat ditunda untuk dilaksanakan pada tahun 2016. 9. Terfasilitasinya pelaksanaan pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan. Capaian terhadap IKU ini adalah terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan dari masyarakat ke SKPD Verifikator. Pada tahun 2015 direncanakan melaksanakan fasilitasi pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan kepada sebanyak 300 penerima, dan terfasilitasi sebanyak 510 proposal dari masyarakat ke SKPD Verifikator. 10. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. Capaian terhadap IKU ini adalah kegiatan administrasi perkantoran bisa berjalan dengan lancar selama tahun anggaran 2015 (12 bulan). Secara

umum

persentase

capaian

pelayanan

administrasi

perkantoran sangat baik, hal ini dapat dilihat dari capaian masing-masing sub indikator sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

30


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel 3.2 Capaian Sub-Sub Indikator Pelayanan Administrasi Perkantoran No


Target

Realisasi

%

1

Tercukupinya kebutuhan telepon kantor Tercukupinya HR KPA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tercukupinya ATK Kantor Tercukupinya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tercukupinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tercukupinya Surat Kabar Tercukupinya mamin tamu, harian pegawai dan mamin rapat Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

100% 100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

100% 100%

12 bulan

12 bulan

100%

2 3 4 5 6 7 8 9

Sumber : Data Belanja Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan TA. 2015 11. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Capaian terhadap IKU ini adalah peralatan dan perlengkapan kantor bisa terpelihara dengan baik selama tahun anggaran 2015 (12 bulan), sehingga kegiatan operasional kantor bisa berjalan dengan baik. Dalam menunjang kelancaran kegiatan diperlukan peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik. Pada tahun anggaran 2015 Bagian Administrasi Pembangunan telah melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor. Target kondisi peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dapat dicapai.

12. Terpeliharanya kendaraan dinas/ kendaraan operasional Capaian terhadap IKU ini adalah kendaraan dinas/ kendaraan operasional bisa terpelihara dengan baik selama tahun anggaran 2015 (12 bulan), sehingga kegiatan operasional kantor bisa berjalan dengan baik.

31


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dalam menunjang kelancaran kegiatan diperlukan kendaraan dinas/ kendaraan operasional dalam kondisi baik. Pada tahun anggaran 2015 Bagian Administrasi Pembangunan telah melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/ kendaraan operasional.

Target kendaraan

dinas/ kendaraan operasional selama tahun 2015 dalam kondisi baik dapat dicapai. 13. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pakaian olahraga (13 stel). Capaian terhadap IKU ini adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga untuk memperingati hari kemerdekaan dan hari-hari tertentu sejumlah personel di Bagian Administrasi Pembangunan (13 stel), dan terealisasi

sebanyak

13

stel.

Partisipasi

dalam

peringatan

hari

kemerdekaan dan hari-hari tertentu juga bisa dikuti dengan baik oleh Bagian Administrasi Pembangunan. 14. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja. Capaian terhadap IKU ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan. Renja merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Renstra; acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Bagian

Administrasi

Pembangunan.

Target

tersusunnya

Dokumen Rencana Kerja bisa tercapai dengan baik. 15. Tersusunnya Dokumen LAKIP. Capaian terhadap IKU ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. LAKIP merupakan perwujudan kewajiban Bagian Administrasi Pembangunan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur sesuai sasaran/ target kinerja

32


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Target tersusunnya Dokumen LAKIP bisa tercapai dengan baik.

16. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan. Capaian terhadap IKU ini adalah tersusunnya dokumen laporan keuangan Bagian Administrasi Pembangunan. Target tersusunnya dokumen laporan keuangan bisa tercapai dengan baik.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Dibandingkan dengan tahun lalu, capaian indikator kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini: Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 No


Capaian Capaian Kategori 2014 2015

Sasaran 1 : Terselenggaranya fasilitasi/ koordinasi bidang administrasi pembangunan 1 Tersusunnya Laporan Monitoring dan 100% 100% sama 2

33

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Tersusunnya Standar Satuan Harga

100%

100%

sama

3

Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD

100%

300%

lebih tinggi

4

Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD melalui Web SIPEM

100%

77,4%

lebih rendah

5

Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

155%

108,5%

lebih rendah

6

Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

143%

106,25% lebih rendah

7

Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

100%

125%

lebih tinggi


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 8

Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD

9

Terfasilitasinya pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan


-

-

170%

170%

sama

121%

135,89%

lebih tinggi

100%

sama

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD 100% 1 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% Persentase Rata – Rata Sasaran 2 sama Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 1 Terpeliharanya peralatan dan sama perlengkapan gedung kantor

100%

100%

sama

Persentase Rata – Rata Sasaran 3 Sasaran 4 : Meningkatnya performa aparatur 1 Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pakaian olahraga

100%

100%

sama

87%

100%

lebih tinggi


87%

100%

lebih tinggi

2

Terpeliharanya kendaraan dinas/ kendaraan operasional

Sasaran 5 : Meningkatnya perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja

100%

200%

lebih tinggi sama

2

Tersusunnya Dokumen LAKIP

100%

100%

3


100%

100%

Persentase Rata – Rata Sasaran 5 Persentase Rata – Rata Sasaran

100% 101,6%

sama 133,33% sama 113,84% lebih tinggi

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2014 dan 2015 Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian indikator kinerja utama pada tahun 2015 relatif lebih baik, dimana pada tahun 2015 persentase ratarata sasaran mencapai 113,84% sedangkan pada tahun 2014 mencapai 101,6%. Capaian yang lebih tinggi pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 adalah untuk indikator tersusunnya pedoman pelaksanaan

34


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 APBD, terfasilitasinya rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan dimana pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 5 kali rapat dibandingkan target sebanyak 4 kali, penyediaan pakaian olah raga pada kegiatan pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya dan penyusunan Renja SKPD dimana ada 2 dokumen Renja yang disusun, yaitu Dokumen Renja Tahun 2015 dan Perubahan Renja Tahun 2015.

Sedangkan

capaian

yang

lebih

rendah

pada

tahun

2015

dibandingkan dengan tahun 2014 adalah untuk indikator Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD melalui Web SIPEM, Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik dan Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Namun demikian, pencapaian indikator Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik dan Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sudah melebihi target yag ditetapkan.

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis; Realisasi kinerja Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2015 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2014-2018) dapat kita lihat dalam tabel di bawah. Rata-rata capaian kinerja adalah 46,85%, melebihi target yang telah ditetapkan, dimana tahun 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014-2018. Indikator yang capaian kinerjanya di bawah 40% adalah tersedianya pakaian olahraga pegawai mencapai 38,8% dan Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD melalui Web SIPEM dimana capaiannya sebesar 35,48%.

Ditetapkannya target sebanyak 15 stel pada tahun pertama pelaksanaan Renstra (Tahun 2014) untuk mengakomodir bila ada tambahan pegawai dalam tahun berjalan. Selanjutnya, target yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2018 disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada yaitu sebanyak 13 stel agar tidak terjadi kesenjangan antara target dan realisasi. Sementara

35


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 kurang memuaskannya capaian indikator Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD melalui Web SIPEM, salah satu kendalanya adalah Operator

kurang familiar dengan menu baru yang ditawarkan di Sistem Informasi Pembangunan (SIPEM). Ke depan menu pada Web SIPEM akan disesuaikan sehingga memudahkan Operator untuk mengentry data terkini.

36


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Tahun 2014-2015 Dibandingkan Dengan Target Renstra Akhir Tahun 2018 Kode

1 1.20.1.20.4.01 1.20.1.20.4.01.24 1.20.1.20.4.02 1.20.1.20.4.02.48

1.20.1.20.4.02.49

1.20.1.20.4.03 1.20.1.20.4.03.06 1.20.1.20.4.07

1.20.1.20.4.07.02 1.20.1.20.4.07.03 1.20.1.20.4.07.04

37

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Th2018

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Khusus Lainnya Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Tahun 2014

Target Kinerja Tahun 2015

Realisasi Kinerja Tahun 2015

Tingkat Realisasi Target Kinerja Tahun 2015 (%)

Tingkat Realisasi Target Kinerja Tahun 2014-2015 dibandingkan Tahun 2018(%)

5

6

7

8

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

40%

Terpeliharanya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

40%

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

40%

67 Stel

13 Stel

13 Stel

13 Stel

100%

38,8%

1 Dokumen

2 Dokumen

200%

60%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

40%

15 Dokumen

15 Dokumen

100%

40%

Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tersusunnya Dokumen LAKIP

5 Dokumen


75 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 15 Dokumen


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 1.20.1.20.4.47 1.20.1.20.4.47.01

1.20.1.20.4.47.02 1.20.1.20.4.47.03 1.20.1.20.4.47.04

Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Fasilitasi Pengembangan Dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Tersusunnya Standar Satuan Harga Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Tertib Pelaporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Melalui Web SIPEM Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

1.20.1.20.4.47.05

Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE

1.20.1.20.4.47.06

Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa

Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

1.20.1.20.4.47.07

Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD

Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD Terfasilitasinya Pemberian Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan

1.20.1.20.4.47.08

1.20.1.20.4.47.09

38

Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan

5 Dokumen

5 Dokumen 5 Dokumen 1.240 SKPD

1.000 Paket

420 lokasi

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 248 SKPD

309 Paket

143 lokasi

20 Kali Rapat

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

40%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

40%

1 Dokumen

3 Dokumen

300%

80%

248 SKPD

192 SKPD

77,4%

35,48%

200 Paket

217 Paket

108,5%

52,6%

80 lokasi

85 lokasi

106,25%

54,29%

4 Kali Rapat

5 Kali Rapat

125%

45%

-

-

-

300 Proposal

510 Proposal

170%

4 Kali Rapat 2 lokasi

1.150 Proposal

-

679 Proposal

103,4%


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 D. Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan dapat dinilai melalui pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum target kinerja yang ditetapkan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Jombang pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari upaya dari Bagian Administrasi pembangunan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Dengan demikian hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan maupun penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal saja, melainkan juga banyak ditentukan oleh faktor eksternal. Faktor internal relatif lebih mudah dikendalikan dengan berupaya untuk menyusun perencanaan yang baik dan matang dan mematuhinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara faktor eksternal terkadang di luar jangkauan organisasi untuk mengendalikannya, misalnya jumlah proposal bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang masuk dari masyarakat, kita hanya bisa memperkirakan jumlah proposal yang akan masuk, tetapi selalu ada kesenjangan jumlah antara perkiraan dengan realisasi. Demikian juga dengan jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang difasilitasi

melalui

kegiatan

fasilitasi sistem administrasi layanan

pengadaan secara elektronik. Ke depan, agar pencapaian target bisa ditingkatkan, alternatif solusi yang diperlukan antara lain meningkatkan kualitas perencanaan program

39


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan kegiatan dengan memperhatikan capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak menentukan target yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sehingga bisa mendekati kondisi riil yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk mematuhi perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Meski secara umum seluruh target kinerja yang ditetapkan Bagian Administrasi Pembangunan dapat tercapai dengan baik, secara keuangan, realisasi pada tahun 2015 tidak sampai menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia di Bagian Administrasi Pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan dana dengan tidak mengabaikan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, pada tahun 2015, hampir semua kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, terutama kegiatan-kegiatan yang pencapaiannya di atas target (pencapaiannya di atas 100%), antara lain: kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD, kegiatan Fasilitasi Sistem Administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa, Fasilitasi/ Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan, Fasilitasi/ Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan, dan Penyusunan Renja. Sedangkan kegiatan yang pencapaiannnya di bawah target adalah Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan.

40


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 II. REALISASI ANGGARAN 1. Realisasi DPA Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015 Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah pagu anggaran belanja (PAK) pada Bagian Administrasi Pembangunan sebesar Rp. 1.343.625.000,. Capaian realisasi mencapai Rp 1.216.791.952,- (mencapai sebesar 90,56%). Apabila dibandingkan dengan DPA tahun 2014 (PAK), terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp.

350.555.000,- atau naik sebesar

2,29%. Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015

No 1

Uraian DPA PAK

Tahun 2014 Pagu Pagu 993.070.000

Tahun 2015 Pagu Realisasi

%

876.620.276 88,27

1.343.625.000

1.216.791.952

% 90,56

Sumber: DPA Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2014 dan 2015 2. Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Realisasi belanja program dan kegiatan di bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2015 mencapai 90,56%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan masih kurang optimal, meski masih tergolong berhasil. Kurang optimalnya penyerapan yang terjadi selama tahun 2015 ini diantaranya adanya penghematan belanja dengan tidak mengurangi sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

DPA

Bagian

Administrasi

Pembangunan. Capaian realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

41


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel 3.6 Realisasi Belanja Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2015 NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SERTA KEUANGAN SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD PROGRAM FASILITASI/KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan TOTAL

1

2 3

4

5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

PAGU (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

% 5

136,900,000

131,683,002

96.19

16,000,000

9,852,500

61.58

15,500,000

12,110,000

78.13

2,625,000

2,275,000

86.67

5,000,000 5,000,000 5,000,000

4,967,500 4,874,500 4,092,000

99.35 97.49 81.84

130,000,000

129,186,500

99.37

65,000,000 274,300,000

63,953,000 252,807,500

98.39 92.16

272,000,000

252,974,250

93.01

100,000,000 100,000,000 55,000,000

92,936,100 81,702,900 53,275,200

92.94 81.70 96.86

50,000,000

31,120,000

62.24

111,300,000

88,982,000

79.95

1,343,625,000 1,216,791,952

90.56

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015

42



BAB IV PENUTUP

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKj)

Bagian

Administrasi

Pembangunan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2014-2018. Penyusunan LKj Bagian Administrasi Pembangunan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini merupakan LKj tahun kedua pelaksanaan RENSTRA tahun 20142018. Sebagai unit kerja lingkup Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dilihat dari capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, meskipun masih ada beberapa yang kurang optimal penyerapannya. Langkah-langkah

kedepan

yang

harus

dilakukan

oleh

Bagian

Administrasi Pembangunan dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain : 1. Meningkatkan wawasan aparatur sebagai modal utama dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi. 2. Meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal sebagai upaya mereduksi permasalahan dalam proses penyelenggaraan kegiatan. 3. Meningkatkan etos kerja aparatur mengingat tugas yang semakin berat pada tahun-tahun yang akan datang. 4. Melakukan peningkatan dalam proses perencanaan kegiatan. 5. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap capaian kinerja yang masih belum memuaskan pada tahun selanjutnya.

43


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 6. Selalu berpegang teguh pada akuntabilitas kinerja dan transparansi sehingga memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap persepsi publik.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Bagian Administrasi Pembangunan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jombang,

Pebruari 2016



44


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

Recommend Documents