LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan secara operasional berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (SOTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dipimpin oleh seorang kepala badan yaitu Zefnihan, AP. M.Si
Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bappeda dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.
Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
2.
Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
3.
Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
4.
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan sesuai dengan bidang tugasnya.
B. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir terdiri dari: 1(satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang yang dilengkapi dengan sub bagian dan sub bidang. Secara rinci tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir adalah sebagai berikut : 1) Kepala Badan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
I-1
2) Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi dengan dukungan sub bagian : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga badan. b) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan bidang statistik sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan. c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 3) Bidang Sosial dan Budaya Bidang sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Sosial dan Budaya. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai 2 (dua) sub bidang : a) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan sub bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. b) Sub Bidang Pemerintahan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Umum sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Pemerintahan dan Umum LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
I-2
4) Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bidang Pembangunan Ekonomi. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 2 (dua) sub bidang : a) Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub Bidang Ekonomi sumber Daya Alam yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan sub bidang ekonomi sumber daya alam. b) Sub Bidang Perekonomian Koperasi, UMKM, Perindag & BUMD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perekonomian Koperasi, UMKM, Perindag & BUMD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya. 5) Bidang Prasarana Fisik dan Prasarana Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai Tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bidang Fisik dan Prasarana. a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya. b) Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman sesuai urusan yang menjadi kewenangannya. 6) Bidang Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi Bidang Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan peraksanaan kegiatan berdasarkan urusan. dan program sesuai ruang lingkup Bidang ruang lingkup Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
I-3
a) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan. b) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Data dan Statistik 7) Kelompok Jabatan Fungsional Rincian Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
I-4
Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
KEPALA Zefnihan. AP.M.Si NIP. 19741025 199311 1 001
SEKRETARIS Drg. Busril, M.Ph NIP. 19740227 200212 1 004
JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG UMUM DAN
KASUBAG
KEPEGAWAIAN Aditiarwarman, SH.MH NIP. 19640414 199202 1 001
Drs. Zuharpen
NIP .19660305 199203 1 008
KASUBBID KESRA
& KEMASYARAKATAN
PRASARANA
Drs. Suardi. S, M.Si
Subchandri, SE.M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004
KASUB.BAG KEUANGAN
Afrizal Umari, ST.M.SE NIP. 19790420 200501 1 009
KABID FISIK DAN
KABID EKONOMII
KABID SOSOBUD
PEREN. &
PELAPORAN
NIP. 19720416 199903 1 003
Ir.Bedriyetti NIP.19620717 199003 2 003
KABID STATISTIK KERJASAMA WIL & MONEY Ruri Firzanna, SE.M.Ec.Dev NIP. 19780723 200212 2 004
KASUBBID EKONOMI
KASUBBID SARANA &
KASUBBID KERJASAMA
SUMBER DAYA ALAM
PRASARANA DAN UMUM
KERJASAMA PEM.WIL &
Fionna Mirzal, ST, M.Si
Harrison Tar, Spi.M.Si
NIP. 19780515 200604 2 021
NIP. 19700703 199903 1 002
Satria Rizaldo, S.Kom NIP. . 19700917 200501 1 005
PERBATASAN Edmondantes, SE.MM NIP. 19640220 198703 1 003
KASUBBID PEMERINTAHAN & UMUM
KASUBBID PEREK. UKM PERINDAG & BUMD
Andi Asmara , ST
Yolly Aang Sofria, S.STP, M.Sc NIP. 19640414 199202 1 001
KASUBBID. PENATAAN RUANG & PEMUKIMAN
Rifkaldi, ST
NIP. 19800516 200902 1 005
Nip. 19740404 200604 1 007
KASUBBID STATISTIK MONITORING EVALUASI Junilia Armayanti, S.Kom NIP. 19800623 200501 2 015
(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 .Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010). C. SUMBERDAYA APARATUR Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjumlah 39 orang PNS termasuk 6 orang tenaga sukarela dengan klasifikasi sebagai berikut : 1) Berdasarkan golongan ruang a) Golongan IV
: 7 orang
b) Golongan III
: 23 orang
c) Golongan II
: 9 orang
d) Sukarela
: 6 orang
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
I-5
2) Berdasarkan pendidikan a) Pasca Sarjana
:
13 orang
b) Sarjana Perikanan
: 1 orang
c) Sarjana Komputer
:
2 orang
d) Sarjana Hukum
:
4 orang
e) Sarjana Pemerintahan
: 1 orang
f) Sarjana Planologi
:
2 orang
g) Sarjana Teknik Arsitek
:
1 orang
h) Sarjana Teknik Sipil
:
1 orang
i) Sarjana Ekonomi
:
6 orang
j) D3 Bahasa Asing
:
1 orang
k) SLTA
: 8 orang
3) Berdasarkan jabatan a) Eselon II
: 1 orang
b) Eselon III
: 5 orang
c) Eselon IV
: 11 orang
d) Tenaga administrasi
: 22 orang
e) Tenaga Sukarela
: 6 orang
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
I-6
BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 – 2015, sasaran stratejik Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah : a. Tercapainya peningkatan kualitas perencana yang handal dan profesional dengan pengiriman aparatur Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S–2) dengan konsentrasi pendidikan di bidang perencanaan serta pengiriman pendidikan dan pelatihan untuk pejabat struktural. b. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan proses perencanaan yang mengkombinasikan pola bottom up planning dengan top down planning. Proses dimulai dari tingkat kampung, nagari, kecamatan, kabupaten dan dengan SKPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. c. Adanya konsep perencanaan yang matang, akurat, berkelanjutan (sustainable), berwawasan lingkungan dan berorientasi Good Governance dengan adanya dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ; dan dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) serta dokumen perencanaan jangka panjang/20 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tercapainya sasaran tersebut akan mendorong pencapaian misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Meningkatnya kualitas tenaga perencana diharapkan akan mampu memperbaiki proses perencanaan yang menjadi tugas dari Bappeda. Perencanaan yang serasi dan seimbang antara pola bottom up planning dengan top down planning memungkinkan terjadinya sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan perencanaan teknis yang dilakukan oleh instansi terkait. Sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan perencanaan oleh SKPD akan menghasilkan perencanaan yang matang, lebih akurat, sustainable dan berwawasan lingkungan. Pencapaian misi di atas maka visi “ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Sinergis dan Berkelanjutan “ akan dapat diraih. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
II-1
A.
Rencana Stratejik 1. Visi
Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik, maka Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai visi :
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Bersinergis dan Berkelanjutan
Visi tersebut mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan yang
disusun oleh Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan pendekatan bottom up planning dengan top down planning. Artinya perencanaan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kampung, nagari, kecamatan dan kabupaten. Selain itu hasil aspirasi masyarakat disinkronkan dengan perencanaan yang telah disusun oleh masing – masing SKPD dengan menggunakan informasi tehnologi untuk efektif dan efesien pekerjaan. Pada visi tersebut terdapat kata kunci yang dapat dijelaskan dari sudut pandang planner : Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang terdiri dari keputusan atau pilihan tentang alternatif cara‐cara dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sinergis berarti proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dan disusun berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat, stakeholders, pemerintah dan wakil rakyat. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
II-2
Berkelanjutan maksudnya adalah perencanaan pembangunan yang dibuat merupakan usaha yang terus menerus dilakukan sampai tujuan yang diinginkan tercapai dan tidak dilakukan secara parsial. 2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Bappeda Kabupaten
Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas perencana yang handal dan profesional serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal. c. Merumuskan konsep perencanaan yang matang, akurat, berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan yang berorientasi ”Good Governance” dan pemberdayaan masyarakat. Misi 1. Meningkatkan Kualitas Perencana Yang Handal Dan Profesional Serta Memiliki Rasa Tanggung Jawab Yang Tinggi Sumberdaya manusia merupakan salah satu kelemahan yang dihadapi oleh hampir semua SKPD. Kelemahan tersebut disebabkan rendahnya pendidikan, kurang mendapat pelatihan yang sesuai dengan bidangnya, rendahnya kemauan untuk membaca dan belajar, terperangkap oleh rutinitas pekerjaan dan faktor eksternal – internal lainnya. Oleh karena itu, sesuai tuntutan kemajuan zaman, pengembangan karir dan perubahan di tengah masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur perencana harus menjadi prioritas sebagai antisipasi tuntutan profesionalitas SDM. Misi 2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Dukungan Sumberdaya Secara Optimal Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal dimaksudkan untuk melibatkan segenap lapisan masyarakat, mulai dari tingkat kampung, nagari, dan kecamatan dalam menyusun usulan perencanaan. Sedangkan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD), usulan LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
II-3
kegiatan/program pembangunannya harus memperhatikan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah sinkronisasi usulan masyarakat dan SKPD. Misi 3. Merumuskan Konsep Perencanaan Yang Matang, Akurat, Berkelanjutan (Sustainable), Berwawasan Lingkungan Yang Berorientasi ”Good Governance” Dan Pemberdayaan Masyarakat Rumusan konsep perencanaan pembangunan yang matang, akurat berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan dan berorientasi ”Good Governance” serta pemberdayaan masyarakat merupakan harapan semua orang. Rumusan perencanaan tersebut diukur dengan rentang waktu berlakunya, dokumen perencanaan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 5 (lima) tahun dengan namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan untuk 20 (dua puluh) tahun yang lebih dikenal nama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Tujuan dan Sasaran Misi 1.
“ Meningkatkan Kualitas Perencana Yang Handal Dan Profe sional Serta Memiliki Rasa Tanggung Jawab Yang Tinggi ”
Tujuan dan sasaran Misi 1 adalah :
No.
Uraian
1 Meningkatkan Kualitas tenaga perencana yang handal dan profesional 1.1. Peningkatan Kualitas Perencanaan di Seluruh Bidang Pembangunan
Agar misi meningkatkan kualitas perencana yang handal dan profesional serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dapat tercapai, perlu adanya peningkatan taraf pendidikan tenaga perencana ke jenjang pendidikan yang tinggi, pelatihan melalui diklat fungsional perencanaan, penyusunan makalah dan LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
II-4
bahan ekspose. Selain itu, aparat Bappeda perlu turun ke lapangan untuk mengenal situasi dan kondisi masyarakat pesisir selatan. Misi 2. Tujuan dan sasaran Misi 2 adalah :
“ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Dukungan Sumberdaya Yang Optimal “
Tujuan dan sasaran Misi 2 adalah : No. 2
Uraian Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan 2.1. Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah 2.2. Singkronisasi Perencanaan antara Masyarakat dan SKPD 2.3. Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Serasi, Aspiratif & Berkelanjutan
Misi Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal dapat tercapai diperlukan peningkatan peranan anggota masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholders) dari setiap tingkatan perencanaan. SKPD diharapkan menggali kebutuhan masyarakat dengan terlibat secara aktif di setiap level perencanaan. Keterlibatan secara aktif SKPD dalam tahap – tahap perencanaan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih akurat. Misi 3. “Merumuskan Konsep Perencanaan Yang Matang, Akurat, Berkelanjutan (Sustainable), Berwawasan Lingkungan Yang ”Good Governance” Dan Pemberdayaan Berorientasi Masyarakat”
Tujuan dan sasaran Misi 3 adalah : No.
Uraian
3 Adanya dokumen perencanaan pembangunan komprehensif 3.1. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan /Evaluasi Hasil Pembangunan
Agar misi Merumuskan konsep perencanaan yang matang, akurat, berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan yang berorientasi ”Good Govermance” dan pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan, harus diarahkan LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
II-5
perencanaan pembangunan memperhatikan situasi dan kondisi riil kehidupan masyarakat. Bila perencanaan pembangunan mampu menangkap kondisi tersebut, diharapkan proses penyusunan anggaran lebih mudah karena adanya persamaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif. B.
Rencana Kinerja Tahunan
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik 2011 – 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang berisikan tentang sasaran dan strategi / cara mencapai sasaran tersebut (kebijakan, program dan kegiatan) Rencana Kinerja Tahunan. Rencana kinerja tahunan selengkapnya disajikan dalam lampiran, formulir rencana kinerja tahunan (RKT). Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 NO 1 1
Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan
1.
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target 2014
Angaran
3
4
5
6
100
334.631.800
100
122.061.800
100
212.570.000
Terlaksananya bintek tenaga perencana
Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis Teknologi Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 2
Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah
1.
2.
Koordinasi Bidang Ekonomi
Koordinasi Bidang Fisik
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Komoditas Gambir PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH dan SDA Penunjang WISMP LOAN WISMP Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Peny. Dan Pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Peny. Dok. Perencanaan
100
337.762.706
100
96.404.600
100
66.183.000
100
90.854.012
100
84.321.094
100
719.528.450
100 100
102.083.975 199.083.000
100
115.957.000
100
117.565.275
100
184.839.200
100 3.
Koordinasi Bidang Sosbud
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
100
304.227.248
100
123.965.230
II-6
NO
Sasaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
1
2
3
4 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) 2 Koordinasi Kabupaten Sehat Koordinasi dan Evaluasi Ketenagakerjaan Kabupaten Pessel
3
Tersedianya Terciptanya Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan yang 1 Pembangunan serasi, Aspiratif & Berkelanjutan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun 2014 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah ( RIPPARDA )
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTRK Kota Painan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Revisi Perda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
4
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah
Jumlah Dokemen 1 Pelaksanaan Hasil Pembangunan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Koordinasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Evaluasi Capaian Pembangunan Infrastruktur Kab.Pesisir Selatan Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFROMASI Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target Perencanaan dan Penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan
TOTAL
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
Target 2014
Angaran
5
6
100
26.823.431
100
92.574.087
100
27.836.500
100
33.028.000
5 dokumen
725.492.250
1 dokumen 1 dokumen
147.482.630 59.501.910
1 dokumen
116.511.600
1 dokumen
110.280.710
1 dokumen
131.094.900
1 dokumen
131.094.900
1 dokumen
53.908.700
1 dokumen
53.908.700
1 dokumen
106.711.800
1 dokumen
106.711.800
7 dokumen
683.045.473
1 dokumen 52.040.346 1 dokumen 105.426.491 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
39.328.585 51.848.225 37.122.400 45.339.932
1 dokumen 36.416.083 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
315.523.411 45.339.932 52.495.602 217.687.877
3.711.926.738
II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah : 1. Masukan (inputs) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dsb. 2. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangkah menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2014, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) karena LAKIP ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
III-1
Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator‐indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
X > 85
: Sangat Berhasil
70 < X < 85 : Berhasil
55 < X < 70 : Cukup Berhasil
X < 55
: Tidak Berhasil
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci pengukuran kinerja yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. B. Hasil Pengukuran Kinerja Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
III-2
indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator‐indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing‐masing kelompok indikator kegiatan; 2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing‐ masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata‐mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja Target pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
NO
Sasaran
Indikator Kinerja
1
2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah
3 Terlaksananya 1 bintek tenaga perencana 1 Koordinasi Bidang Ekonomi
1 2
2 Koordinasi Bidang Fisik
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
Capaian Tahun 2013
Target 2014
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2014
4
5
6
7
100
100
100
100%
100
100
100
100%
100
100
100
100% III-3
3 Koordinasi Bidang Sosbud
100
3
Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan
Dokumen 1 Perencanaan Pembangunan
100
4
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah
Jumlah Dokemen 1 Pelaksanaan Hasil Pembangunan
100
100
7 6 dokumen dokumen
7 10 10 dokumen dokumen dokumen
100%
88,12%
100%
C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Bappeda tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari 7 indikator kinerja dengan 4 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.
NO
Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan Capaian Realisasi Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Tahun Tahun Tahun 2014 2013 2014 2014
1
2
1
Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan
3
Terlaksananya 1 bintek tenaga perencana
4
100
100
5
100
100
Pada tahun 2014 dari target indikator kinerja Bappeda mengenai Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sangat baik, hal ini dinilai dari tercapainya dari indikatornya yaitu Terlaksananya bintek tenaga perencana. Kegiatan yang mendukung untuk tercapaianya indikator tersebut yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis Teknologi Informasi yang terealisasi 100 % dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah juga terealisasi sebesar 100 %.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
III-4
Sasaran 2 Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah Capaian Realisasi Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Tahun Tahun Tahun 2014 2013 2014 2014
NO 1 2
2 Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah
3
4
5
6
7
1 Koordinasi Bidang Ekonomi
100
100
100
100
2 Koordinasi Bidang Fisik
100
100
100
100
3 Koordinasi Bidang Sosbud
100
100
100
100
Sasaran strategis Bappeda yang kedua adalah Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah, untuk mecapai sasaran strategis ini, maka ditetapkanlah 3 indikator yang harus dicapai. Dimana Indikator Kinerja yang pertamada adalah Koordinasi Bidang Ekonomi, pencapaian indikator ini akan di dicapai dengan beberapa kegiatan diantaranya. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Komoditas Gambir. Untuk target kinerja ini terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja yang kedua dalam mencapai sasaran yang ditetapkan adalah Koordinasi Bidang Fisik yang didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Penunjang WISMP, LOAN
WISMP, Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Penyusunan Dan
Pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokemen Perencanaan. Untuk tahun 2014 target indikator ini terealisasi sebesar 100 %. Indikator Kinerja selanjutnnya yang menyokong terhadap sasaran strategis ini adalah Koordinasi Bidang Sosbud, dimana indikator kinerja ini merupakan terdiri kegiatan-kegiatan yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang social budaya. Kegiatankegiatan ini diantaranya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH), Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) 2, Koordinasi Kabupaten Sehat dan Koordinasi dan Evaluasi Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan. Target dari indikator Kinerja ini terealisasi sebesar 100 %.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
III-5
Sasaran 3 Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan
NO 1
3
Sasaran 2 Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan
Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2013
Target 2014
3
4
5
Dokumen 1 Perencanaan Pembangunan
100
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2014 6
7 6 dokumen dokumen
7
88,12
Sasaran Strategis Bappeda yang ketiga adalah Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan. Sasaran strategis ini memegang peranan
penting untuk dicapai, hal ini karena perlu adanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran strategis ini indikator kinerja penilainya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan. Kegiatan-kegiatan pendukung dokumen perencanaan ini yaitu Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015, Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun 2014, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah ( RIPPARDA ), Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTRK Kota Painan dan Revisi Perda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Dari kegiatan pendukung terhadap indikator kinerja terealisasi sebesar 88, 12 %. Hal ini disebabkan ada satu kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Revisi Perda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini karena minimnya tenaga aparatur di Bappeda dan banyaknya beban kerja yang mendesak, sehingga sempat lagi melakukan kegiatan ini. Dalam menerapkan sistem perencanaan yang partisipatif yang telah disingkronisasikan dan telah diturunkan dari dokumen-dokumen perencanaan, pada tahun 2014 Bappeda Pesisir Selatan telah menetapkan target indicator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2014 yaitu Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
III-6
Sasaran 4 Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah
NO
Sasaran
1
2
Indikator Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah
4
3 Jumlah Dokemen 1 Pelaksanaan Hasil Pembangunan
Capaian Tahun 2013
Target 2014
4
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2014
5
7 10 10 dokumen dokumen dokumen
100 %
Sasaran Strategis yang ke 4 yaitu Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah. Sasaran ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pembangunan di Pesisir Selatan, dimana setiap perencanaan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian pembangunan dan kekurangan‐kekurang yang belum tercapai. Untuk mencapai sasaran strategis ini indicator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah Dokemen Pelaksanaan Hasil Pembangunan. Dari realisasi tahun 2014 capaian target indikator kinerja ini sebesar 100 %.
Tercapainya target-target ini sangat mempengaruhi terhadap tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bapeda dan implikasinya untuk daerah akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan. D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp 3.104.687.927,-dan terealisasi sebesar Rp. 2.892.326.807,- atau 93,11 % seperti rincian berikut : NO 1 1 2
Indikator Kinerja
Sasaran
4
Realisasi
2 4 5 3 Meningkatkan Kualitas Terlaksananya bintek Perencanaan diseluruh bidang 1. 334.631.800 281.561.760 tenaga perencana Pembangunan 1. Terlaksananya koordinasi Koordinasi Bidang Ekonomi 337.762.706 326.907.131 pembangunan daerah 2. Koordinasi Bidang Fisik 719.528.450 681.596.715 3.
3
Angaran
Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah TOTAL
1
Capaian Realisasi % 6 84,14 96,79 94,73
Koordinasi Bidang Sosbud
304.227.248 294.903.868
96,94
Dokumen Perencanaan Pembangunan
725.492.250 626.026.250
86,29
683.045.473 681.331.083
99,75
3.104.687.927 2.892.326.807
93,11
Jumlah Dokemen 1 Pelaksanaan Hasil Pembangunan
Sumber : Bappeda 2014
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
III-7
BAB IV PENUTUP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kegiatan dan program. Laporan ini menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 1.
Telah terlaksananya program /kegiatan pembangunan yang selaras dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010‐2015.
2.
Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perda RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010‐2030.
3.
Meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan indikator terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kampung, Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Sasaran meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tercapai 100 persen.
4.
Tersusunnya dokumen perencanaan sanitasi permukiman kabupaten dalam bentuk buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan, diharapkan dengan adanya dokumen ini perencanaan sanitasi yang dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran.
5.
Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Painan dengan tujuan terwujudnya penataan ruang yang sinergis sehingga ada sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar kawasan dan antar sektor.
6.
Adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan utama dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun berikutnya dan dapat dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun berikutnya.
7.
Program dan kegiatan pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih terarah dengan adanya program‐program serta kegiatan koordinasi antara Bappeda dengan SKPD terkait. Sasaran program dan kegiatan pembangunan SKPD lebih terarah tercapai 100 persen. Kepala Bappeda Pesisir Selatan
ZEFNIHAN, AP, M.Si NIP. 19741025 199311 1 001 LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014
IV-1
