LAKIP TAHUN 2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

LAKIP TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

PENGADILAN AGAMA WAMENA

PENGADILAN AGAMA WAMENA JL. DIPOEGORO NO. 10, WAMENA email : [email protected] website : www.pa-wamena.go.id

KATA PENGANTAR Atas berkat ridho dan karunia Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuknya sehingga pada akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Wamena Tahun 2014 dapat diselesailan tepat pada waktu yang ditentukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini pada intinya melaporkan suatu pencapaian kinerja dari program dan sasaran organisasi yang ditetapkan pada tahun 2014. Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanakan program dan sasaran tersebut dilakukan dengan membandingkan dan mengacu secara utuh kepada rencana strategis (strategic plan) Pengadilan Agama Wamena Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan akan dapat diketahui tingkat keberhasilan suatu program dan kegagalan serta hambatan yang dihadapi. Dengan harapan dapat dijadikan bahan acuan untuk melangkah menuju peningkatan yang lebih baik pada tahun yang akan datang. Di dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini tentunya terdapat banyak kelemahan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran senantiasa kami terima sebagai penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada masa yang akan datang. Wamena, 7 Januari 2015 Ketua,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H NIP. 19610804 198703 1 005

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Wamena Tahun 2014 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban lembaga peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2014 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” Tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Wamena Tahun 2010-2014. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja Pengadilan Agama Wamena pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Perkara

URAIAN

TARGET REALISASI

%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

60%

25%

41,7

b. Persentase mediasi yang berhasil

15%

12,5%

83,3

100%

100%

100

d. Persentase perkara yang diselesaikan

90%

79,4%

88,2

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

96,2%

96,2

5%

3,8%

76,9

c.

f.

Persentase diselesaikan

sisa

perkara

yang

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2

Terwujudnya Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali

100%

100%

100

3

Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100

b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100

c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100

d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100

e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

100%

100

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100

g. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara

50%

9,4%

18,7

h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100%

100%

100

a. Persentase diselesaikan

perkara

prodeo

yang

100%

100%

100

b. Persentase

perkara

yang

dapat

100%

100%

100

4

Terwujudnya Peningkatan Aksesibilitas

iii

Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)

diselesaikan dengan cara sidang keliling

5

Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100

6

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun 2015.

iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi BAB I Pendahuluan A . Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sistematika Penyajian BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja A. Rencana Strategis B. Tujuan C. Sasaran D. Indikator Kinerja Utama E. Penetapan Kinerja Tahun 2014 BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 B. Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV Penutup A. Kesimpulan B. Saran-saran C. Penutup BAB V Lampiran Struktur Organisasi SK Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama SK Review Rencana Strategis 2010 – 2014 Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 Penetapan Kinerja Tahunan 2014 Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan 2014 Rencana Kinerja Tahunan 2015 Pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2015 SK Tim Penyusun LAKIP

Halaman i ii iii v 1 2 4 5 6 7 7 8 9 11 12 19 20 20 21 22 23 25 28 30 32 33 34 35 36

v

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

1

LAKIP TAHUN 2014 – PENGADILAN AGAMA WAMENA

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Kedudukan Peradilan Agama Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Wamena merupakan Yurisdiksi dari Peradilan Tinggi Agama Jayapura. Pengadilan Agama Wamena terletak di Jl. Diponegoro No. 10 Wamena Papua yang mempunyai yurisdiksi meliputi Distrik-Distrik di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten-Kabupaten pemekarannya. Adapun Distrik untuk Kabupaten Jayawijaya rinciannya sebagai berikut: 1. Distrik Wamena

14. Distrik Hubikiak

27. Distrik Siepkosi

2. Distrik Trikora

15. Distrik Pelebaga

28. Distrik Kurulu

3. Distrik Napua

16. Distrik Ibele

29. Distrik Usilimo

4. Distrik Walaik

17. Distrik Tailarek

30. Distrik Wita Waya

5. Distrik Wouma

18. Distrik Walelagama

31. Distrik Libarek

6. Distrik Hubikosi

19. Distrik Itlay Hisage

32. Distrik Wadangku

7. Distrik Pisugi

20. Distrik Tagime

33. Distrik Pyramid

8. Distrik Yalengga

21. Distrik Molagalome

34. Distrik Muliama

9. Distrik Koragi

22. Distrik Tagineri

35. Distrik Wollo

10. Distrik Bolakme

23. Distrik Asologaima

36. Distrik Maima

11. Distrik Bugi

24. Distrik Bpiri

37. Distrik Silo Karno Doga

12. Distrik Walesi

25. Distrik Asotipo

13. Distrik Musatfak

26. Distrik Asolokobal

Sedangkan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya adalah: 1. Kabupaten Yahukimo

5. Kabupaten Mamberamo Tengah

2. Kabupaten Lani Jaya

6. Kabupaten Yalimo

3. Kabupaten Tolikara

7. Kabupaten Pegunungan Bintang

4. Kabupaten Nduga 2. Tugas Pokok Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang perkawainan, kewarisan, wasiat dan 2


hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shodaqah serta ekonomi syari’ah. Sedang proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana cepat dan biaya ringan, sehingga setiap putusan yang dihasilkan tersebut selalu dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

Wamena

mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan dibidang teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara); d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan petimbangan hukum

agama,

pelayanan

riset/penelitian,

pengawasan

terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; e. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Wamena, maka dalam melaksanakan tugasnya yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja

sebagai

implementasi dari Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut: 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organiasi; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

3


Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang: 1. Penerimaan Perkara di pengadilan Tingkat Pertama; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo); 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi; 6. Tata persidangan; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim; 9. Penyampaian Salinan Putusan; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi; 13. Publikasi putusan; 14. Pengarsipan berkas perkara; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang; 16. Permohonan Banding; 17. Permohonan Perkara Kasasi; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua/Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

4


3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera. Disamping itu panitera juga dibantu oleh Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris serta para Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan dan Kaur Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomonasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Wamena dalam tahun 2014. Capaian kinerja 2014 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2014 sebagai tolak ukur tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut diatas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Wamena disusun sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2014, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Wamena untuk Tahun 2014. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Wamena dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2014. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

5


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2010 sampai tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Wamena mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu ”Mewujudkan Pengadilan Agama Wamena yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Wamena menetapkan misi-misi sebagai berikut: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan agama. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan agama. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan agama. Ada 10 karakter untuk mencapai Pengadilan Agama Wamena yang Agung, yaitu: 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung

pengelolaan

anggaran

berbasis

kinerja

secara

mandiri

yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama, yaitu: 1. Penyelesaian Perkara tepat waktu. 6


2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice for All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Wamena.

B. TUJUAN Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Wamena menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara. 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim. 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice). 5. Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan

C. SASARAN Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Wamena menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: NO. 1.

SASARAN Terwujudnya

Peningkatan

Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA -

Persentase mediasi yang diselesaikan

-

Persentase mediasi yang berhasil

-

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

-

Persentase perkara yang diselesaikan

-

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

-


Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Akseptabilitas Putusan hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali Hakim

2.

Terwujudnya

3.

Terwujudnya

Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

1.

Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

2.

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap 7


4.

3.

Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

4.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

5.

Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

6.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

7.

Persentase Majelis Hakim terhadap perkara

8.

Persentase responden proses peradilan

Terwujudnya

Peningkatan 1.

Aksesibilitas

Masyarakat 2.

terhadap Peradilan (Acces

yang puas terhadap

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

to Justice) Peningkatan Persentase permohonan eksekusi atas putusan Kepatuhan terhadap perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Putusan Pengadilan

5.

Terwujudnya

6.

Terwujudnya

Peningkatan 1.

Kualitas Pengawasan 2.

Persentase pengaduan ditindaklanjuti

masyarakat

yang

Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA NO. 1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

1.


60%

2.


15%

3.


100%

4.


90%

5.


100%

6.


5%

2.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali

100%

3.

1.

Persentase berkas perkara disampaikan secara lengkap

yang

100%

2.

Persentase berkas perkara disampaikan secara lengkap

yang

100%

3.


100%

4.


100%

yang yang

diajukan banding diajukan

kasasi

8


5.


100%

6.


100%

7.


50%

8.

Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100%

1.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

2.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

100%

5.


100%

6.

1.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

2.


100%

4.

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupaka tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2014 NO. 1.

SASARAN Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR

TARGET

1.


60%

2.


15%

3.


4.


90%

5.


100%

6.


5%

sisa

perkara

yang

100%

2.



100%

3.


1.


100%

2.

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

100%

3.


100%

9


4.


100%

5.


100%

6.


100%

7.

Persentase perkara

50%

8.

Persentase responden yang terhadap proses peradilan

puas

100%

Terwujudnya Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)

1.


yang

100%

2.


100%

5.



100%

6.

Terwujudnya Peningkatan Pengawasan

1.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

masyarakat

100%

2.


100%

4.

Kualitas

Majelis

perkara

Hakim

terhadap

prodeo

10


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Wamena dapat diilustrasikan sebagai berikut: INDIKATOR NO.

SASARAN URAIAN

1.

Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Perkara

TARGET

REALISASI

%

1.

Persentase mediasi diselesaikan

yang

60%

25%

41,7

2.

Persentase berhasil

yang

15%

12,5%

83,3

3.

Persentase sisa yang diselesaikan

perkara

100%

100%

100

4.

Persentase perkara diselesaikan

yang

90%

79,4%

88,2

5.


100%

96,2%

96,2

6.


5%

3,8%

76,9

mediasi

2.



100%

100%

100

3.


1.


100%

100%

100

2.

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100

3.


100%

100%

100

4.


100%

100%

100

5.


100%

100%

100

6.

Persentase penyitaan tepat

100%

100%

100 11


waktu dan tempat 7.


50%

9,4%

18,7

8.

Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100%

100%

100


1.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100

2.


100%

100%

100

5.



100%

100%

100

6.


1.

Persentase masyarakat ditindaklanjuti

100%

100%

100

2.

Persentase temuan pemeriksaan internal/eksternal ditindaklanjuti

100%

100%

100

4.

pengaduan yang hasil yang

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1: Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Perkara 1. Persentase mediasi yang diselesaikan URAIAN

TARGET

REALISASI

%


60%

25%

41,7

Jumlah mediasi yang telah terselesaikan pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 8 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 32 perkara, sehingga Persentase penyelesaian Mediasi tahun 2014 adalah 25%, maka target yang tercapai adalah sebesar 41,7%. Hal ini terjadi karena tergugat/termohon dalam perkara yang diterima sebagian besar tidak hadir karena tidak berada dalam wilayah Wamena. 2. Persentase mediasi yang berhasil URAIAN Persentase mediasi yang berhasil

TARGET REALISASI 15%

12,5%

% 83,3

Jumlah mediasi yang berhasil pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 1 mediasi sedangkan mediasi yang dilaksanakan adalah 12


sebanyak 8 mediasi, sehingga Persentase mediasi yang berhasil tahun 2014 adalah 12,5%, maka target yang tercapai adalah sebesar 83,3%. Hal ini disebabkan karena ada pihak yang tidak datang menghadap mediator dan juga tidak dapat didamaikan kembali. 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan URAIAN Persentase sisa perkara yang diselesaikan


100%

% 100

Jumlah sisa perkara tahun lalu yang pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 2 perkara sedangkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 2 perkara, sehingga Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. 4. Persentase perkara yang diselesaikan URAIAN Persentase perkara yang diselesaikan


79,4%

% 88,2

Jumlah perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 27 perkara sedangkan perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 34 perkara, sehingga Persentase perkara yang diselesaikan adalah 79,4%, maka target yang tercapai adalah sebesar 88,2%. Hal ini disebabkan karena adanya perkara yang diterima pada akhir tahun 2014 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut. 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan URAIAN Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan


96,2%

% 96,2

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 26 perkara sedangkan perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 27 perkara, sehingga Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah 96,2%, maka target yang tercapai adalah sebesar 96,2%. Hal ini disebabkan karena perkara tersebut merupakan perkara tabayun sehingga berpengaruh pada cepat atau lambatnya bantuan panggilan yang dilaksanakan. 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan URAIAN Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

TARGET REALISASI 5%

3,8%

% 76,9

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 1 perkara. Sedangkan 13


perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan adalah sebanyak 26 perkara, sehingga Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan adalah 3,8%, maka target yang tercapai adalah sebesar 76,9%. Hal ini disebabkan karena perkara tersebut merupakan perkara tabayun sehingga berpengaruh pada cepat atau lambatnya bantuan panggilan yang dilaksanakan. SASARAN 2: Terwujudnya Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali URAIAN Persentase

perkara

mengajukan

upaya

yang

tidak

TARGET

REALISASI

%

100%

100%

100

hukum Verzet,

Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 27 perkara sedangkan jumlah putusan sebanyak 27 putusan, sehingga Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Hal ini berarti peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pengadilan Agama Wamena telah tercapai dan putusan Hakim dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. SASARAN 3: Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 1. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap URAIAN Persentase

berkas

perkara

yang

TARGET

REALISASI

%

100%

100%

100

diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Jumlah berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 berkas perkara sedangkan berkas perkara yang diajukan banding adalah sebanyak 0 berkas perkara, sehingga Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tidak ada perkara yang diajukan banding.

14


2. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap URAIAN Persentase diajukan

berkas

kasasi

perkara

yang

yang

TARGET

REALISASI

%

100%

100%

100

disampaikan

secara lengkap Jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 berkas perkara sedangkan berkas perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak 0 berkas perkara, sehingga Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Walaupun tidak terdapat berkas perkara kasasi yang diterima, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 3. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap URAIAN TARGET REALISASI % Persentase

berkas

perkara

yang

100%

100%

100

diajukan PK yang disampaikan secara lengkap Jumlah berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 berkas perkara sedangkan berkas perkara yang diajukan PK adalah sebanyak 0 berkas perkara, sehingga Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 0%, maka target yang tercapai adalah sebesar 0%. Walaupun tidak terdapat berkas perkara PK yang diterima, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 4. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis URAIAN

TARGET

REALISASI

%

Persentase berkas yang diregister dan

100%

100%

100

siap didistribusikan ke Majelis Jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 32 berkas perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 32 berkas perkara, sehingga Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah 100%, maka target yang tercapai adalah 100%. 15


5. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak URAIAN TARGET REALISASI % Persentase

penyampaian

relaas

100%

100%

100

pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Jumlah penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 25 relaas sedangkan jumlah putusan yang disampaikan adalah sebanyak 25 putusan, sehingga Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. 6. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat URAIAN

TARGET

REALISASI

%

Persentase penyitaan tepat waktu dan

100%

100%

100

tempat Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 penyitaan sedangkan jumlah permohonan penyitaan adalah sebanyak 0 permohonan, sehingga Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Walaupun tidak terdapat permohonan penyitaan yang diterima, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 7. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara URAIAN

TARGET

REALISASI

%

Persentase Majelis Hakim terhadap

50%

9,4%

18,7

perkara Jumlah Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 3 Majelis sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 32 perkara, Persentase Majelis Hakim terhadap perkara adalah 9,4%, maka target yang tercapai adalah sebesar 18,7%. 8. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan URAIAN Persentase

responden

yang

puas

TARGET

REALISASI

%

100%

100%

100

terhadap proses peradilan Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan pada Pengadilan Agama Wamena

tahun

2014

adalah

sebanyak 0

responden

sedangkan

jumlah 16


respondenyang disurvey adalah sebanyak 0 responden, sehingga Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Walaupun tidak terdapat responden yang disurvey, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan hal ini akan menjadi koreksi pelaksanaan kinerja untuk tahun yang akan datang. SASARAN 4: Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan URAIAN Persentase

perkara

prodeo

yang

TARGET

REALISASI

%

100%

100%

100

diselesaikan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 perkara sedangkan jumlah perkara prodeo yang diterima adalah 0 perkara, sehingga Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Walaupun tidak terdapat responden yang disurvey, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. 2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling URAIAN Persentase

perkara

yang

dapat

diselesaikan

dengan

cara

sidang

TARGET

REALISASI

%

100%

100%

100

keliling Jumlah perkara yang diselesaikan di lokasi sidang keliling pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 perkara sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan dengan sidang keliling adalah 0 perkara, sehingga Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Walaupun tidak terdapat perkara yang harus diselesaikan dengan sidang keliling, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

17


SASARAN

5:

Terwujudnya

Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan Persentase

permohonan

eksekusi

atas

putusan

perkara

tertentu

yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti URAIAN

TARGET

REALISASI

%

Persentase permohonan eksekusi atas

100%

100%

100

putusan

perkara

berkekuatan

tertentu

yang

tetap

yang

hukum

ditindaklanjuti Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 perkara sedangkan jumlah perkara yang eksekusi adalah 0 perkara, sehingga Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Walaupun tidak terdapat permohonan eksekusi, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. SASARAN 6: Terwujudnya Meningkatnya kualitas pengawasan 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti URAIAN Persentase

pengaduan

masyarakat

TARGET

REALISASI

%

100%

100%

100

yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 pengaduan sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima adalah 0 perkara, sehingga Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yang diselesaikan adalah 100%, maka target yang tercapai adalah sebesar 100%. Walaupun tidak terdapat pengaduan masyarakat yang diterima, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti URAIAN

TARGET

REALISASI

%

Persentase temuan hasil pemeriksaan

100%

100%

100

internal/eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 adalah sebanyak 0 temuan sedangkan temuan hasil pemeriksaan adalah 0 perkara, sehingga Persentase temuan hasil 18


pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti adalah 100%, maka target yang tercapai

adalah

sebesar

100%.

Walaupun

tidak

terdapat

pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti, target tetap kami tetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tersebut karena hal tersebut merupakan upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Anggaran Rutin Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Wamena dengan realisasi sebagai berikut: a) Belanja Pegawai Pagu DIPA

: Rp 1.958.315.000,-

Realisasi DIPA

: Rp 1.932.652.489,-

Sisa dana DIPA

: Rp

25.662.511,-

Prosentase Realisasi Belanja Pegawai 99,61% b) Belanja Barang Pagu DIPA

: Rp 377.812.000,-

Realisasi DIPA

: Rp 377.538.000,-

Sisa dana DIPA

: Rp

274.000,-

Prosentase Realisasi Belanja Barang 99,93% Sehingga jumlah realisasi DIPA Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 2.310.190.489,- atau sebesar 99,66% dari Pagu DIPA Tahun Anggaran 2014 yang sebesar Rp 2.336.127.000,2. Laporan Keuangan Kegiatan laporan keuangan Pengadilan Agama Wamena adalah sebagai berikut: a. Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Wamena setiap bulan, triwulan PP 36/2006 Bappenas, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura; b. Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Wamena kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wamena.

19


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) Pengadilan Agama Wamena tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan tahun 2015. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Wamena dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Wamena dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan baik terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan Agama Wamena telah memenuhi target dan berhasil dengan baik. 5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, tidak terdapat hambatan dan kendala.

B. SARAN-SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, agar: 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Wamena; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan alokasi anggaran dana (DIPA) untuk Langganan Daya dan Jasa Khusus untuk pembayaran tagihan listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum;

20


5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegrasi tinggi; 6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Wamena sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Wamena yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsure yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Wamena, 7 Januari 2015 Ketua,


21


BAB V LAMPIRAN Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wamena KETUA H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

WAKIL KETUA Dra. Warni. M.H.

HAKIM Abdul Rahman, S.HI Muhammad Nasir, S.HI

PANITERA/SEKRETARIS

Hamsin Haruna, S.HI

Kuwat, S.Ag.

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

Parjono, S.H.

Teguh Iriantono E. Putro, S.H

PANITERA PENGGANTI -

JURUSITA Edy Margono

PANMUD PERMO HON

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

-

-

-

KASUBAG KEPEGA WAIAN -

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

Syahruddin, ST

Ummu Mukhlisa, S.H

22


SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WAMENA NOMOR: W25-A8/ 73 /OT.01/II/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WAMENA PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WAMENA Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009 maka Pengadilan Agama Wamena perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7.

Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10.

Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja

11.

Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

12.

Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. 23


Memperhatikan

: Sosialisasi dari Tim Pelaporan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Indonesia dalam Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyampaikan perlu adanya Review atas Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WAMENA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WAMENA.

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Wamena, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Wamena 2010-2014.

Kedua

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena Pada Tanggal : 26 Februari 2014 Panitera/Sekretaris,

Kuwat, S.Ag. NIP. 19630618 200112 1 003

24


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WAMENA No. 1.

Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Penanggung Jawab

Sumber Data

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Jumlah Perkara yang dimediasi X 100% Jumlah Perkara yang masuk

Ketua Majelis, Hakim Mediator dan Panitera

Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan

b. Persentase yang berhasil

Jml perkara mediasi yg berhasil X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediator dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera


d. Persentase perkara yang diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



f.

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Majelis Hakim


c.

2.

Penjelasan

mediasi




Panitera

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan


Majelis Hakim


25

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan banding

Panitera


b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi

Panitera


c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan PK

Panitera


d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera


e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jml relaas putusan yang disampaikan tepat waktu X 100% Jml putusan yang disampaikan

Panitera dan Jurusita


f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan

Panitera dan Jurusita


g. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara

Jumlah Majelis Hakim X100% Jumlah Perkara



h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey

Ketua Pengadilan dan Panitera

Laporan hasil survey independen


26

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling



5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara tertentu

Ketua Pengadilan dan Panitera


6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima

Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan internal/eksternal

Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris


4.


27

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA NOMOR: W25-A8/ 74 /OT.01/II/2014 TENTANG PENETAPAN REVIEW RENSTRA 2010-2014 PENGADILAN AGAMA WAMENA KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Pengadilan Agama Wamena Tahun 2010-2014, maka perlu adanya Penetapan Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Wamena Tahun 20102014.

: 1.

Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5.

Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6.

Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7.

Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

8.

Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

10.

Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

11.

Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja

12.

Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

13.

Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

: Sosialisasi dari Tim Pelaporan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Indonesia dalam Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyampaikan perlu adanya Review atas Rencana Strategis Tahun 20102014.


28

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA TENTANG PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2010-2014.

Pertama

: Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Wamena, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Wamena 2010-2014.

Kedua

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena Pada Tanggal : 26 Februari 2014 Wakil Ketua,

Dra. Warni, M.H. NIP. 19650727 199401 2 001


29

MATRIK RENCANA STRATEGIS 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Tujuan Strategis

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice) 5. Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Sasaran Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja

Th. I (2010)

Th. II (2011)

Th. III (2012)

Th. IV (2013)

Th. V (2014)

-


60

60

60

60

60

-


15

15

15

15

15

-


100

100

100

100

100

-


90

90

90

90

90

-


100

100

100

100

100

-


5

5

5

5

5



100

100

100

100

100


- Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100

100

100

100

100

- Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

100

100

100

100

100

- Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100

100

100

100

100

- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100

100

100

100

100

- Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat

100

100

100

100

100

LAKIP TAHUN 2014 – PENGADILAN AGAMA WAMENA 30

waktu, tempat dan para pihak - Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100

100

100

100

100

- Persentase Majelis Hakim terhadap perkara

50

50

50

50

50

- Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100

100

100

100

100


- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100

100

100

100

100

- Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

100

100

100

100

100



100

100

100

100

100


- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

- Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

LAKIP TAHUN 2014 – PENGADILAN AGAMA WAMENA 31

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2014 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja

Target

- Persentase mediasi yang diselesaikan

60%

- Persentase mediasi yang berhasil

15%

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

- Persentase perkara yang diselesaikan

90%

- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

5%



100%



100%


100%


100%


100%

- Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

- Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%


50%


100%



100%


100%



100%



100%


100%


32

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

: Kuwat, S.Ag. : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Wamena selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan

: Dra. Warni, M.H. : Wakil Ketua Pengadilan Agama Wamena selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target penetapan kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Wamena,

Wamena, 3 Januari 2014 Panitera/Sekretaris,

Dra. Warni, MH NIP. 19650727 199401 2 001

Kuwat, S.Ag NIP. 19630618 200112 1 003 LAKIP TAHUN 2014 – PENGADILAN AGAMA WAMENA

33

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2015 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja

Target

- Persentase mediasi yang diselesaikan

60%

- Persentase mediasi yang berhasil

15%

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

- Persentase perkara yang diselesaikan

90%

- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

5%



100%



100%


100%


100%


100%

- Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

- Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%


50%


100%



100%


100%



100%



100%


100%


34

PERNYATAAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

: Kuwat, S.Ag. : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Wamena selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan

: Dra. Warni, M.H. : Wakil Ketua Pengadilan Agama Wamena selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2014 berjanji akan mewujudkan target rencana kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Wamena,

Wamena, 26 Februari 2014 Panitera/Sekretaris,

Dra. Warni, MH NIP. 19650727 199401 2 001

Kuwat, S.Ag NIP. 19630618 200112 1 003 LAKIP TAHUN 2014 – PENGADILAN AGAMA WAMENA

35

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA Nomor: W25-A8/283.a/KP.02.3/XII/2014

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2014

Menimbang

: a. Bahwa untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan melaksanakan

Pengadilan tertib

Agama

kinerja

Wamena

Pegawai

dalam rangka

Pengadilan

Agama

Wamena. b. Bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Pengadilan Agama Wamena harus dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dibentuk tim pengelola penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pengadilan Agama Wamena.

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/V/2008; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/071/SK/V/2008; 5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007; 7. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor: W.25-A/17/KU.03/I/2012 LAKIP TAHUN 2014 – PENGADILAN AGAMA WAMENA

36

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA NOMOR W25-A8/283.a/KP.02.3/XII/2014

TENTANG TIM

PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2014. Pertama

: Menunjuk

tim

tersebut

sebagaimana

dalam

lampiran

Surat

Keputusan ini; Kedua

: Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat

: Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di

: Wamena

Pada Tanggal : 12 Desember 2014 KETUA



37

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2014 Nomor: W25-A8/283.a/KP.02.3/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014

No

NAMA/NIP

1 1.

2 Dra. Warni, MH Nip. 19650727 199401 2 001

2.

Kuwat, S.Ag Nip. 19630618 200112 1 003

3.

Parjono, SH Nip. 19760514 200112 1 005

4.

Teguh Iriantono Eko Putro, S.H Nip. 19860710 200904 1 004

5.

Ummu Mukhlisa, SH Nip. 19840218 200904 2 006

6.

Syahruddin, ST Nip. 19850901 200912 1 005

7.

Edy Margono Nip. 19860921 200604 1 002

8.

Lukman Agung Triwibowo

PANGKAT GOL. RUANG 3 Pembina Tk I IV/a Penata Tk I III/d Penata Tk I III/d Penata Muda Tk.I III/b Penata Muda Tk.I III/b Penata Muda Tk.I III/b Pengatur II/c Penata Muda III/a

Nip. 19890801 201403 1 003

JABATAN 4 Koordinator

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua,



38

LAKIP TAHUN 2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

Recommend Documents