LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2014

38

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Wolter Monginsidi No.69 Telukbetung Telp. (0721) 481107 TELUKBETUNG 35215

DAFTAR ISI


39

Halaman KATA PENGANTAR ......................................…………………………………

i

DAFTAR ISI ..............…………………………………………………………..

ii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………..…………………..

1

B. Gambaran Umum ...........……………………………………. 19 C. Arah Kebijakan.........………………………………………… 23 BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis........…………………..………………….. 27 B. Rencana Kinerja Tahunan………..…………………………. 33 C. Perjanjian Kinerja.....…………………………..…………… 35

BAB III

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi……...……..…………………..

36

B. Realisasi Anggaran……………..………….……………….

42

PENUTUP …………………………………………..........…….

44

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Tabel Renstra Tahun 2010-2014 3. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) 2010-2014 4. Tabel Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014


40

5. Tabel Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2014 6. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2014 7. Tabel Data Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2010-2014 8. Tabel Realisasi Capaian Keuangan dan Kinerja Kegiatan Tahun 2014 Tabel Perbandingan Realisasi Keuangan 2010-2014


41

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan yang didukung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Tahun Anggaran 2014 ini dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran ini. Adapun laporan dimaksud adalah “LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN TAHUN 2014” yang berupa pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014. Laporan Penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Demikian laporan ini dan mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Telukbetung, Januari 2015 KEPALA DINAS KOMINFO PROVINSI LAMPUNG,

Ir.A.CHRISNA PUTRA NR.,M.EP Pembina Utama Muda Nip. 19610821 198903 1 001


42

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang 1. Umum Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa salah satu prinsip Otonomi Daerah adalah diberikannya kewenangan Pemerintah Daerah yang seluas-luasnya untuk mengatur semua urusan pemerintahan, diluar urusan Pemerintah Pusat. Kemudian melalui otonomi luas, Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang tinggi, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keanekaragaman daerah yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung pada Tahun 2008, dan mengalami perubahan struktur organisasi pada Tahun 2014 dimana Bidang Humas bergabung dengan Protokol membentuk Biro Humas dan Protokol. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika di Provinsi Lampung berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.


43

2. Dasar Hukum Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dasar hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi. j. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;


44

k. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, dekon-sentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung memiliki fungsi dalam mendorong pembangunan Provinsi lampung, sebagaimana berikut : a.

Perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar bidang telekomunikasi skala provinsi;

b.

Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasi telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;

c.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan layanan dan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal cakupan provinsi;

d.

Pemberian rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota;


45

e.

Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekwensi radio di daerah perbatasan negara tetangga;

f.

Pelaksanaan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan rekomendasi penyelenggaraan penyiaran;

g.

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media skala provinsi;

h.

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kehumasan, pengkajian dan pengembangan informasi, pengolahan data dan informatika;

i.

Pelayanan administratif; dan

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kominfo untuk jangka pendek. Lakip merupakan laporan hasil pencapaian keberhasilan dari rencana/target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Dinas Kominfo. b. Tujuan Tujuan dari penyusunan Lakip adalah sebagai dokumen bahan evaluasi pencapaian target/perencanaan jangka pendek yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta ketersediaan anggaran yang ada pada DPA Dinas Kominfo.


46

6. Struktur Organisaasi Untuk Mendukung pelaksanaan Tupoksi diperlukan struktur organisasi yang jelas guna menciptakaan koordinasi yang kuat dalam melaksanakan tugas – tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung (Terlampir) terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat;

c.

Bidang Pos dan Telekomunikasi;

d.

Bidang Aplikasi Telematika;

e.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

f.

Bidang Informasi Publik;

g.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

h.

Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan dalam menyeleng-garakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, dekonsen-trasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


47

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: a.

perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar atau pedoman;

b.

penetapan pedoman di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasi pos dan telekomunikasi;

c.

penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan penyiaran;

d.

pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan

e.

pembinaan pengelolaan ketatausahaan.

b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program; b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; c. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tata laksana, dan peraturan perundag-undangan; d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat; dan e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.


48

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan satuan kerja, perencanaan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, inventarisasi asset milik daerah di lingkungan satuan kerja. (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/ perpindahan wilayah pembayar gaji;

b.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;

c.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional, dan pemberian penghargaan;

d.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;

e.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pola pengembangan karier dan penilaian pegawai


49

f.

Penyiapan analisis kebutuhan pengembangan, pendidikan dan pelatihan sdm bidang komunikasi dan informatika serta inovasi pengembangan sdm;

g.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi tingkat pengembangan sdm komunikasi dan informatika;

h.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;

i.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor;

j.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan operator telepon, faximile, perpustakaan, pramu tamu kepala dinas serta pengemudi kendaraan dinas;

k.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi barang inventaris, rencana kebutuhan, pengadaan penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan perawatan, serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;

l.

Melaksanakan dan menyiapka bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat, rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan;

m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan menyusun organisasi dan tatalaksana dinas; n.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan, humas, dokumentasi dan perpustakaan;

o.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan

p.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


50

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan dan administrasi keuangan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: a.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan administrasi keuangan Satuan Kerja;

b.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan perbendaharaan;

c.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi anggaran dan akuntansi serta menyusun neraca keuangan Satuan Kerja;

d.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran;

e.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan

f.


(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan rencana program, dan rencana anggaran. (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: a.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kerja dan anggaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika internal maupun yang lintas sektoral;

b.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pola perencanaan dan anggaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika;

c.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan sinkronisasi program pembangunan bidang komunikasi dan informatika dengan kabupaten/kota;

d.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana program dan anggaran satuan kerja;

e.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporn pelaksanan kegiatan sub bagian perencanaan;


51

f.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan, menyusun, mengumpulkan bahan-bahan evaluasi bidang tugas;

g.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring program kegiatan komunikasi dan informatika;

h.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi dan monitoring;

i.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan atensi dan situasi;

j.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan

k.


c. Bidang Pos dan Telekomunikasi Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana Pos dan Telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pos; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pos dan telekomunikasi: dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi: a. Seksi Pos;


52

b. Seksi Telekomunikasi; dan c. Seksi Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi.

(1) Seksi Pos mempunyai tugas menyiakan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pos. (2) Rincian tugas Seksi Pos adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos; b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data bidang pos; c. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi/ asosiasi di bidang pos; d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan rekomondasi pendirian penyelenggaraan pos untuk kantor pusat dan izin pendirian kantor cabang; e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dan instansi terkait dalam kegiatan penyelenggaraan pos; f. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pos; dan g. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi. (2) Rincian tugas Seksi Telekomunikasi adalah sebagai berikut:


53

a. Melaksanakan pembinaan di bidang telekomunikasi khusus; b. Melaksanakan pengawasan terhadap hasil pembangunan fasilitas telekomunikasi; c. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pendidikan radio elektronika; d. Melaksanakan pembinaan terhadap operator seluler; e. Melaksanakan pembinaan, pendataan dan pemantauaan pembangunan fasilitas telekomunikasi perintis (uso); f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian izin amatir radio (iar) dan pengamanan perangkat radio amatir (ppra); g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin galian untuk keperluan pergelaran kabel telekounikasi lintas kabupaten/ kota atau provinsi; h. Melaksanakan pengawasan layanan jasa telejomunikasi; i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; j. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis di bidang standar telekomunikasi, teknik komunikasi radio; k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi; l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap, lokal wirelina (end to end) cakupan provinsi; m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi khusus; n. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi telekomunikasi; dan o. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.


54

(1) Seksi Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan standar teknis pos dan telekomunikasi. (2) Rincian tugas Seksi Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pos dan telekomunikasi; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan standar teknis pos dan telekomunikasi; c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penyelenggaraan standar teknis pos dan telekomunikasi; d. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang standar telekomunikasi, teknik komunikasi radio; e. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi standar teknis pos dan telekomunikasi; dan f. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

d. Bidang Aplikasi Telematika Bidang Aplikasi Telematika mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan aplikasi telematika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aplikasi Telematika mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan infrastruktur aplikasi telematika; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem informasi;


55

c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan kemitraan aplikasi telematika; d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang aplikasi telematia: dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Aplikasi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aplikasi Telematika, membawahi: a. Seksi Pengembangan Aplikasi; b. Seksi Sistem Informasi; dan c. Seksi Kemitraan Telematika.

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan aplikasi. (2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Aplikasi adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan aplikasi; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pengembangan aplikasi; c. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan aplikasi; dan


56

d. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi. (2) Rincian tugas Seksi Sistem Informasi adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketenagaan penyelenggaraan sistem informasi; c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan sistem informasi; d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sistem informasi; dan e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Kemitraan Telematika mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kemitraan telematika. (2) Rincian tugas Seksi Kemitraan Telematika adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kemitraan telematika;


57

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kemitraan telematika; c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kemitraan telematika; d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kemitraan telematika; dan e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

e. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, distribusi dan kemitraan di bidang standarisasi penyiaran dan media, usaha penyiaran serta sarana teknologi komunikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Komuniasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, distribusi dan kemitraan di bidang standarisasi penyiaran dan media; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, distribusi dan kemitraan di bidang usaha penyiaran; c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, distribusi dan kemitraan di bidang sarana teknologi komunikasi; d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang sarana komuniasi dan diseminasi: dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sarana Komuniasi dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana Komuniasi dan Diseminasi Informasi, membawahi:


58

a. Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media; b. Seksi Usaha Penyiaran; dan c. Seksi Sarana Teknologi Penyiaran.

(1) Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, distribusi dan kemitraan standarisasi penyiaran dan media. (2) Rincian tugas Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan standarisasi penyiaran dan media; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan distribusi standarisasi penyiaran dan media; c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penyelenggaraan distribusi standarisasi penyiaran dan media; d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi standarisasi penyiaran dan media; dan e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Usaha Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi.


59

(2) Rincian tugas Seksi Usaha Penyiaran adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan distribusi usaha penyiaran; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan distribusi usaha penyiaran; c. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi usaha penyiaran; dan d. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Sarana Teknologi Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan menengah. (2) Rincian tugas Seksi Sarana Teknologi Penyiaran adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, distribusi penyelenggaraan sarana teknologi penyiaran; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, distribusi dan kemitraan sarana teknologi penyiaran; c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan kemitraan sarana dan prasarana penyelenggaraan teknologi penyiaran; d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana teknologi penyiaran; dan e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.


60

f. Bidang Informasi Publik Bidang Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapat umum/opini publik, pelayanan informasi publik, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapat umum/opini publik; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, kesejahteraan; c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik bidang perekonomian; d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang informasi publik: dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi Publik, membawahi:


61

a. Seksi Pengelolaan Pendapat Umum; b. Seksi Informasi POLHUKAM; dan c. Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian.

(1) Seksi Pengelolaan Pendapat Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelestarian cagar budaya dan permuseuman. (2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Pendapat Umum adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pendapat umum/publik; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketenagaan pengelolaan pendapat umum/publik; c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapat umum/publik; d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan pendapat umum; dan e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Informasi POLHUKAM mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan politik, hukum dan keamanan.


62

(2) Rincian tugas Seksi Informasi POLHUKAM adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan informasi politik, hukum dan keamanan; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketenagaan penyelenggaraan informasi politik, hukum dan keamanan; c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan informasi politik, hukum dan keamanan; d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi informasi polhukam; dan e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan internalisasi nilai dan diplomasi budaya. (2) Rincian tugas Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan informasi Kesra dan Perekonomian; b. Melaksa c. Nakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketenagaan penyelenggaraan informasi Kesra dan Perekonomian;


63

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi Kesra dan Perekonomian; e. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian; dan f. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

B.

Gambaran Umum 1.

Ruang Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup ruang lingkup program sebagai berikut. :

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa.

6.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

7.

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

8.

Program Pengembangan dan Penguatan e-Government Pengkajian dan Penerapan Teknologi

9.

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

10. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi 11. Program Peningkatan Kapasitas Updating Situs Resmi Mitra Praja Utama (MPU)


64

2.

Sumber Daya Manusia. a. Pendidikan dan golongan : JUMLAH KUALIFIKASI PEGAWAI PENDIDIKAN PNS : 78 S3 :CPNS : S2 : 25 S1 : 31 D4 :1 D3 :5 D2 :D1 :1 SLTA : 16 SLTP : 1 SD :2

78

78

JUMLAH PEJABAT PANGKAT/ GOL STRUKTURAL FUNGSIONAL IV/d : 1 1 IV/c : IV/b : 1 1 IV/a : 7 7 III/d : 11 11 III/c : 9 1 1 III/b : 20 III/a : 13 II/d :2 II/c :4 II/b :5 II/a :3 I/d :I/c :I/b :1 I/a :78 21 1


65

b. Penjenjangan dan Jenis Kelamin : JUMLAH PEJABAT JENIS KELAMIN JUMLAH ADUM/ PEGAWAI SPAMEN SPAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN ADUMLA PNS : 78 1 6 14 42 36 CPNS : -

c. Sarana dan Prasarana Salah satu sumberdaya yang mendukung kelancaran pelaksanaaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kominfo adalah : a) Dinas Kominfo terdiri dari ruang Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, kasubbag, kasi dan ruang staf

b) Kendaraan operasional dan Peralatan kantor : NO 1 1. 2. 3. 4.

SARANA DAN PRASARANA 2 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Operasional Penyuluhan (unit film) Mobil Unit Siaran Keliling (unit film) Mobile Com ccess Point (M-CAP)


JUMLAH 3 2 2 1 1

66

5.

Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional : - Camera Video - Kamera Foto

2 5 9 3

- HT - LCD 6.

Lemari Perangkat Pendukung Kegiatan Administrasi : - Komputer - Printer - Exhaus Fan - Laptop - Pc. Komputer

24 12 5 15 19 14 4 2 5

- Pendingin AC - Proyek Tor - Fakmile - Modem Ples 7. -

Rak K Peralatan Kantor : Lemari Panjang

-

Filling Kabinet

-

Meja Komputer

-

Meja Rapat


2 5 3 3 9 2 46 83

67

8.

-

UPS/Stabilizer

-

Karpet

-

Meja ½ Biro

-

Kursi Meja

-

Kursi Tamu

-

Kursi Sofa

-

Kulkas

-

Werles

-

Mesin Tik

-

Lemari Kayu Peralatan Internet -Telepon Pedesaan - Per Jaringan Komputer - Multi Media

2 2 2 3 5 5

1 Paket 1 Paket 2 Unit

c) Peralatan Kantor Lainnya.


68

d. Sumber Daya Keuangan Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2014, bersumber dari dana rutin (belanja tidak langsung) dan belanja langsung APBD Provinsi Lampung dengan perincian sebagai berikut : BELANJA

SUMBER ANGGARAN ( Rp.) APBN

Rutin (tidak langsung) Belanja Langsung

APBD 5.390.900.000 16.378.783.594

ABT Rutin (tidak langsung)

-

ABT Belanja Langsung

-

JUMLAH

21.769.683.594

3 . Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi nasional menjelaskan bahwa informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Pengetahuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan bagi semua kegiatan industri, perdagangan, manajemen, maupun sosial sehingga mampu memberikan nilai tambah yang tinggi bagi output kegiatan-kegiatan tersebut. Melalui peran pemerintah dalam pemberdayaan informasi diharapkan dalam jangka panjang akan dapat terbentuk masyarakat Indonesia yang semua kegiatannya didasarkan pada pengetahuan, baik yang diperolehnya dari pengalaman sendiri maupun dari sumber yang memuat pengalaman, pemikiran, analisis orang lain. Dengan arah


69

kebijakan yang tepat sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut. Terkait dengan rantai nilai komunikasi dan informatika, perlu dirumuskan arah kebijakan yang dikaitkan dengan tahap-tahap pada rantai nilai tersebut supaya nilai tambah yang diberikan pada tiap tahap rantai nilai adalah maksimal. Dengan mempertimbangkan fenomena konvergensi dari telekomunikasi, internet dan media yang terjadi saat ini, kecuali di sektor pos, arah kebijakan bidang komunikasi dan informatika tidak lagi membedakan adanya sektor-sektor telekomunikasi, pers, penyiaran, media yang vertikal tersebut mengingat media apa saja telah dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi apa saja. Dalam era konvergensi, pemisahan yang justru lebih tampak jelas adalah secara horisontal yang membedakan sumberdaya, infrastruktur, jasa, dan kandungan informasi. Memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan serta pengembangan komunikasi dan informatika nasional, maka rumusan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis dan masyarakat. Pemberian hak penggunaan sumberdaya tersebut pada satu sisi harus dilakukan secara selektif dengan komitmen yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; pada sisi yang lain harus dapat dialokasikan dengan cepat dan bertanggung jawab. 2.

Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi & informatika Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat.


70

3.

Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan Hubungan antar sumber dan pengguna informasi adalah berbentuk macam-macam jaringan yang tersambung satu sama lain untuk menghasilkan efisiensi layanan secara nasional. Untuk menjamin terjadinya interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan diperlukan kepatuhan terhadap standar alat dan layanan beserta pengawasan terhadap praktek lapangan dalam usaha mencegah terjadinya salingganggu.

4.

Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil (pull) pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya.

5.

Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan kandungan informasi untuk daerah-daerah yang kurang layak secara ekonomis bagi penyelenggara. Usaha-usaha pembangunan kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi sosial. Dalam hal ini peran lembaga komunikasi sosial didorong dan dikembangkan melalui pendekatan kearifan lokal.

6.

Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika


71

Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi dan strategi penyelesaian yang menguntungkan bangsa dan negara serta daerah.


72

BAB III AKUNTABILITASI KINERJA Hasil kinerja yang dicapai Dinas Kominfo dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi dihitung berdasarkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja atas sasaran strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. Tiap indikator terdiri dari target yang diinginkan dan realisasi secara tepat, relevan, dan bersifat terukur.

A. Capaian Kinerja Organisasi Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dapat diukur melalui capaian indikator sasaran terhadap Pernyataan Kinerja yang mencakupi Sasaran Strategis yang telah dibuat. Untuk setiap Pernyataan Kinerj Sasaran Strategis tersebut dilakukan anlisis capian kinerja sebagai berikut: 1. Perbandingan Target dan Relisasi Kinerja Tahun 2014 Sasaran 1. Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi yang mendukung masyarakat baik berupa telepon pedesaan, jasa titipan, desa pinter, pos dan media

Indikator Sasaran 1.1. Jumlah Penyelenggara Jastip se-Provinsi Lampung 1.2. Jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dan radio 1.3. Jumlah telepon di daerah perdesaan 1.4. Jumlah layanan desa pinter


Target 160 Jastip

Realisasi 156 Jastip

62 Radio 24 Televisi


-

-

-

-

73

2. Penerapan TIK dalam pelayanan publik

Sasaran

Indikator Sasaran Jumlah pelayanan public melalui M-CAP (Mobile Community Acces Point)

Target 14 Kegiatan

Realisasi 14 Kegiatan

3. Terlaksananya publikasi informasi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan dukungan SDM yang handal dan profesional

3.1. Jumlah publikasi melalui media cetak 3.2. Jumlah publikasi melalui media elektronik 3.3. Jumlah publikasi melalui media luar ruang 3.4. Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pemprov. Lampung

92 kali

111 kali

2343 paket

342 paket

148 unit

81 unit

395 Dokumentasi

395 Dokumentasi

4. Terlaksananya promosi inovasi teknologi kepada masyarakat

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Telematika

16 Kegiatan

16 Kegiatan

5. Terlaksananya penerapan inovasi teknologi di lingkungan Pemerintah

Jumlah Kegiatan Pengembangan Jaringan Teknologi dan Sistem Informasi

3 Kegiatan

3 Kegiatan


74

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

Jumlah Peningkatan Peran Media Center

1 Paket

1 Paket

Provinsi Lampung

6. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)


75

2. Realiasai Kinerja 2010-2014 Sasaran 1. Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi yang mendukung masyarakat baik berupa telepon pedesaan, jasa titipan, desa pinter, pos dan media

Indikator Sasaran 1.1. Jumlah Penyelenggara Jastip se-Provinsi Lampung 1.2. Jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dan radio 1.3. Jumlah telepon di daerah perdesaan 1.4. Jumlah layanan desa pinter


Jumlah pelayanan public melalui M-CAP (Mobile Community Acces Point)

-

3. Terlaksananya publikasi informasi pembangunan

3.1. Jumlah publikasi melalui media cetak 3.2. Jumlah publikasi melalui media


2010 122 Jastip

2011 142 Jastip

2012 156 Jastip

2013 156 Jastip

2014 156 Jastip

40 Radio 8 Televisi





71 unit

71 unit

-

-

-

-

-

-

13 Kegiatan

13 Kegiatan

14 Kegiatan

14 Kegiatan

33 kali

33 kali

45 kali

35 kali

111 kali

2362 paket

2488 paket

2437 paket

2188 paket

342 paket

2 Kegiatan

76

Sasaran Indikator Sasaran Pemerintah elektronik Provinsi 3.3. Jumlah publikasi Lampung melalui media luar dengan ruang dukungan SDM 3.4. Jumlah dokumentasi yang handal dan peliputan kegiatan profesional Pemprov. Lampung

2010

2011

2012

2013

2014

98 unit

98 unit

95 unit

91 unit

81 unit

230 Dokumentasi

323 Dokumentasi

345 Dokumentasi

358 Dokumentasi

395 Dokumentasi



-

15 Kegiatan

16 Kegiatan

19 Kegiatan

16 Kegiatan

5. Terlaksananya penerapan inovasi teknologi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung


-

-

2 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

6. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi


-

7 Paket

9 paket

8 Paket

1 Paket


77

Sasaran (TIK)

Indikator Sasaran

2010

2011

2012

2013

2014

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2010-2014 Sasaran

Indikator Sasaran

1. Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi yang mendukung masyarakat baik berupa telepon pedesaan, jasa titipan, desa pinter, pos dan media

1.1. Jumlah Penyelenggara Jastip se-Provinsi Lampung 1.2. Jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dan radio 1.3. Jumlah telepon di daerah perdesaan 1.4. Jumlah layanan desa pinter


Jumlah pelayanan public melalui M-CAP (Mobile Community Acces Point)

3. Terlaksananya

3.1. Jumlah publikasi


Target Renstra 160 Jastip

Realisasi 2010-2014 156 Jastip



142 unit

142 unit

2 Kegiatan

2 Kegiatan

54 Kegiatan

54 Kegiatan

242 kali

257 kali

78

Sasaran publikasi informasi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan dukungan SDM yang handal dan profesional

Indikator Sasaran melalui media cetak 3.2. Jumlah publikasi melalui media elektronik 3.3. Jumlah publikasi melalui media luar ruang 3.4. Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pemprov. Lampung

Target Renstra

Realisasi 2010-2014

11299 paket

9817 paket

526 unit

463 unit

1543 Dokumentasi

1651 Dokumentasi



66 Kegiatan

66 Kegiatan

5. Terlaksananya penerapan inovasi teknologi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung


8 Kegiatan

8 Kegiatan


79

Sasaran

6. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indikator Sasaran


Target Renstra

Realisasi 2010-2014

25 paket

25 Paket

4. Analisis Hambatan Pencapaian Kinerja a) Masalah/Hambatan Masalah/hambatan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pelayanan Informasi dan Komunikasi yang memadai adalah : a. Kurangnya koordinasi di SKPD se-Provinsi Lampung dalam update informasi pada web Pemerintah Provinsi Lampung www.lampungprov.go.id sebagai sarana peningkatan e-Government. b. Kurangnya pemahaman serta minat terhadap pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya di daerah pedesaan

b) Strategi Pemecahan Masalah/Hambatan


80

Dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo, maka ditetapkan bebarapa strategi sebagai upaya dari pemecahan masalah antara lain : a. Mengadakan sosialisasi yang bertujuan permohonan kerjasama dan pemberitahuan cara operasional update informasi pada web Pemerintah Provinsi Lampung www.lampungprov.go.id. b. Mengadakan Pembelajaran TIK di daerah pedesaan.

5. Analisis Efisiensi Pengunaan Sumber Daya Melihat dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informtika Provinsi Lampung, maka penggunaan Sumber Daya baik itu keuangan, sumber daya manusia, dan fasilitas kantor yang ada, dapat dipandang bahwa efisieni penggunaan sumber daya yang saat ini telah ada sudah tercapai dengan baik.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pernyataan Kinerja Dalam rangka pencapaian pernyataan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lammmpung Tahun 2014, didukung dengan adanya Program Kegiatan yang mendorong sasaran strategis, sebagaimana berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa a. Peliputan kegiatan Pemprov Lampung b. Pengawasan dan Pembinaan pada Kegiatan Standarisasi Postel c. Pengawasan dan pembinaan pengguna frekuensi radio 2. Progam Kerjasama Informasi dan Media massa a. Publikasi Hasil Pembangunan Melalui Media Elektronik


81

b. Publikasi Hasil Pembangunan Melalui Media Luar Ruang c. Publikasi Hasil Pembangunan Melalui Media Cetak 3. Pengkajian dan Penerapan Teknologi a. Pengembangan Jaringan Teknologi dan Sistem Informasi b. Pengembangan Media Center c. Pengembangan Pemberdayaan Telematika pada Masyarakat

B.

Realisasi Anggaran Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan Pengelolaan Sumber Daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah. Hasil kebijakan dan pengelolaan sumber daya tersebut selanjutnya harus dapat diakses dengan sebaikbaik nya. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tingkat Akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun, sebagai berikut :


82

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014

Sumber Dana APBD Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Sub Jumlah APBN Sub Jumlah Lainnya

Anggaran (Rp.)

Jumlah

Realisasi (Rp.)

%

Sisa

5.390.900.000

4.108.630.294

76% 1.282.269.706

16.378.783.594

15.794.186.614

21.769.683.594 -

19.902.816.908 -

96% 584.596.980 91% 1.866.866.686 -

21.769.683.594

19.902.816.908

91% 1.866.866.686


83

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijaksanaan program Tahun 2014 yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Lakip dan Penetapan Indikator Kinerja, dan Surat Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, demi mendukung terwujudnya Good Governance.

Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 berdasarkan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2014 secara umum dapat diselesaikan dengan baik dengan koordinasi antara bidang internal maupun external yang terjalin. Namun untuk mencapai hasil yang lebih baik perlu ditingkatkan kembali kinerja SDM dalam segi pengetahuan, kedisiplinan dan koordinator yang terjalin . Selain itu perlu didukungan dari sektor lingkungan kerja dengan cara penataan kembali bangunan gedung kantor demi kenyamanan dalam bekerja. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dapat berfungsi dengan sebenarnya sebagai saluran informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak. Peningkatan profesionalisme SDM serta dukungan sarana dan prasarana dan dana sangat diperlukan, disamping memperkecil faktor hambatan baik yang berasal dari dalam maupun luar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih baik.


44

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2014 ini disusun sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dalam jangka pendek

(1 tahun). Disamping itu

penyusunan Lakip juga merupakan tolok ukur keberhasilan yang telah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya.

Telukbetung, Januari 2015 KEPALA DINAS KOMINFO PROVINSI LAMPUNG

Ir.A.CHRISNA PUTRA NR.,M.EP Pembina Utama Muda Nip. 19610821 198903 1 001


45

LAMPIRAN


46


47


48


49


50


51


52

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Lampung KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KABID SARANA KOMUNIKASI & DISEMINASI INFORMASI

KABID INFORMASI PUBLIK

Kasi Standarisasi Penyiaran & Media

Kasi Pengelolaan Pendapat Umum

Kasi Pengembangan Aplikasi

Kasi Pos

Kasi Usaha Penyiaran

Kasi Informasi POLHUKAM

Kasi Sistem Informasi

Kasi Telekomunikasi

Kasi Sarana Teknologi Penyiaran

Kasi Informasi Kesra & Perekonomian

Kasi Kemitraan Telematika

Kasi Standar Teknis Pos & Telekomunikasi

KABID APLIKASI TELEMATIKA


KABID POS DAN TELEKOMUNIKASI

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kasubbag Keuangan

Kasubag Perencanaan

UPTD

53

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

Recommend Documents