LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2014

2.1.5 Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya. Pencapaian indikator kinerja kasus illegal fishing yang mendukung sasaran Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Illegal Fishing dicapai dengan adanya beberapa faktor sumberdaya yang berperan penting diantaranya adanya dukungan pendanaan melalui anggaran baik APBD maupun APBN. Pada Tahun 2014 Dinas kelautan dan Perikanan telah menganggarkan dana sebesar 4.347.245.000,- melalui APBD dan 582.074.000 Melalui APBN. Untuk mendukung pelaksanaan

sebesar Rp.

pengawasan Dinas

kelautan dan perikanan juga memiliki 1 unit kapal pengawasan dan dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Pol Air, PPNS juga koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kab/Kota. Selain itu Provinsi Sumatera Barat mempunyai 23 orang PPNS, yang terdiri 14 orang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan 9 orang di Kab/Kota. Untuk pengawasan langsung di lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota telah membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berjumlah 95 kelompok. Pokmaswas ini bertugas untuk menjaga pelanggaran dan kegiatan-kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan disekitar tempat tinggal mereka. 2.1.6 Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran 1 Untuk mencapai sasaran 1, pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 Program yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.5 . Tabel Program/ Kegiatan yang Mendukung Sasaran Program/Kegiatan yang mendukung

Indikator Kinerja 1. Kasus Illegal Fishing

Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 1. Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan ( 3 kali di laut dan 1 kali di perairan umum) 2.

Penyediaan Pengawas (1 unit)

Kapal

3. Koordinasi Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Target capaian

Realisasi

4 kali operasi

4 kali operasi

100

1 unit

-

44

1 kali pertemuan, 4 unit billboard

1 kali pertemuan, 4 unit billboard

100

LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

(%) capaian

45

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 4. Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Nelayan Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 1. Sosialisasi Melalui Publikasi Mitigasi Bencana

TAHUN 2014

1 kali pertemuan

1 kali pertemuan

100

Komik 600 bh, poster 600 bh

Komik 600 bh, poster 600 bh

100

Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran 1 ( Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Illegal Fishing terdiri dari 2 program yaitu 1). Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.284.245.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 438.587.950,- (10,24%) dan realisasi fisik sebesar 48,26%, rendahnya capaian realisasi fisik dan keuangan disebabkan kegiatan Penyediaan Kapal Pengawas tidak terlaksana karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu kontrak yang telah ditetapkan, sehingga dilakukan putus kontrak. Sedangkan kegiatan lainnya sesuai dengan target, fisik tercapai 100%. 2). Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dengan kegiatan Sosialisasi Melalui Publikasi Mitigasi Bencana yang dukungan dana sebesar Rp. 63.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.418.000,- (99,06%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2 Sasaran 2

Meningkatnya

penataan

dan

pengelolaan

sumberdaya

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum Sasaran 2 yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2011 -2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu “Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum dengan indikator kinerja adalah : 1. Luas kawasan konservasi dan rehabilitasi 407.000 Ha 3. Persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik 4,32 (%) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

46


TAHUN 2014

untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, masyarakat pesisir. Tujuannya untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. 2.2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.6. No.

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kategori

1.

Luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (Ha)

407.000

420.265,95

103,26 %

Sangat baik

2.

Persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik

4,32%

5,41%

125,23 %

Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja sasaran 2 ini yaitu:

a. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Indikator kinerja luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (Ha) dari taget 407.000 Ha terealisasi 420.265,95 Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,26% (sangat baik), Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam

mewujudkan perikehidupan lestari yang

menyejahterakan.

Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru akan mampu memberikan jaminan dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. “Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan”. LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

47


TAHUN 2014

Paradigma dan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia menapaki era baru sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Poin pertama, dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, kini tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat melainkan sebagian telah terdesentralisasi menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Poin kedua, adalah pengelolaan kawasan konservasi dengan sistem ZONASI, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem ZONASI. Ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi Perairan, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan. Adapun data luasan kawasan konservasi s/d 2014 adalah 420.265,95 Ha dengan rincian: No.

Kawasan Konservasi

Luas (Ha)

1.

TWP Pieh

39.900 Ha

2.

Mentawai

172.191 Ha

3.

Pesisir Selatan

174.894,3 Ha

4.

Padang

2.274,96 Ha

5.

Pariaman

11.525,89 Ha

6.

Padang Pariaman

7.

Agam

8.

Pasaman Barat Jumlah

684 Ha 12.000 Ha 6.797 Ha 420.265,95 Ha

Dan rehabilitasi ekosistem sebanyak 54,6 Ha terdiri dari : 1) Rehabilitasi mangrove dengan luas 37 Ha (Ampang Parak – Surantih Kab.Pesisir Selatan), 2) Pohon pelindung pantai / cemara dengan luas 5,6 Ha (Sungai Limau Kab. Padang Pariaman), 3) Transplantasi karang dengan luas 12.00 Ha (Pulau Kasiak, Pulau Pagang dan Pulau Toran).


48


TAHUN 2014

Gbr. Penanaman Mangrove

Gbr. Penanaman Pohon Pelindung Pantai (Cemara Laut)

Capaian Indikator Kinerja Persentase pulau – pulau kecil yang terkelola dengan

a.

baik (%) Untuk indikator kinerja persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik jumlah pulau-pulau kecil yang terkelola peningkatan capaian tahun 2014 dari target 4,32% terealisasi

sebesar 5,41 % dengan capaian kinerja sebesar 125,23%

(Sangat Baik). Tahun 2014 pulau-pulau kecil yang dikelola yaitu Pulau ujuang dan Pulau Tangah di Kab. Agam dan Pulau Koroniki di Kepulauan Mentawai. Dengan terealisasinya 5,41% atau 3 pulau terbuka peluang berinvestasi dan pengembangan pulau yang telah dipetakan potensinya.

2.2.2. Perbandingan antar Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Capaian Indikator sasaran 2 ini jika dibandingkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.7. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2011 -2014 No

Indikator

.

Kinerja

2011

Target

2012

Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian %

1.

Luas kawasan

2013

Target

Realisasi

2014

Capaian

%

Target

Realisasi Capaian

%

%

-

405.961,79

-

-

407.821,49

-

-

407.880,59

-

407.000

420.265,95

103,26%

-

1,08

-

-

2,16

-

-

3,24

-

4,32

5,41

125,23%

konservasi dan rehabilitasi (Ha) 2.

Persentase pulaupulau kecil yang terkelola dengan baik (%)


49


TAHUN 2014

Karena adanya perubahan indikator dari tahun lalu, maka dari tabel di atas tidak dapat dilihat capaian kinerja sasaran dan tidak dapat dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, karena indikator kinerja luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (ha) dan indikator kinerja

persentase

pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 belum menjadi target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya melakukan penghitungan data luas kawasan konservasi dan rehabilitasi serta data pulau-pulau kecil yang dikelola, Sehingga dari tabel diatas, dapat dilihat adanya peningkatan luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (ha) dan persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik. Dan pada tahun 2014 dari taget 407.000 Ha terealisasi 420.265,95 Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,26% (sangat baik) untuk capaian indikator luas kawasan konservasi dan rehabilitasi, dan dari target 4,32% terealisasi sebesar 5,41 % dengan capaian kinerja sebesar 125,23% (Sangat Baik) untuk indikator persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik. 2.2.3 Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah Jika realisasi indikator sasaran 2 tahun 2014 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 3.8

No.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja

1.

Luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (Ha)

2.

Persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik

Realisasi 2014 420.265,95

Target 2015 409.000

Capaian

5,41%

5,41%

100,00%

102,75%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja luas kawasan konservasi dan rehabilitasi sampai tahun 2014 sudah terealisasi sebesar 420.265,95 Ha dengan capaian 102,75% jika dibandingkan dengan target jangka menengah sampai LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

50


TAHUN 2014

dengan Tahun 2015 yaitu sebesar 409.000 Ha. Sedangkan realisasi capaian kinerja persentase pulau-pulau kecil sudah terealisasi sebasar 5,41% dengan capaian sebesar 100% jika dibandingkan dengan target jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Tahun 2015 yaitu sebesar 5,41% sudah mencapai target. Bila dikaitkan dengan rencana jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015, maka capaian persentase jumlah pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik s/d 2014 telah tercapai 100% yaitu sebanyak 10 buah pulau dengan rincian 1). Pulau Panjang, 2). Pulau Pagang, 3). Pulau Pasumpahan, 4). Pulau Bindalang, 5).Puau Babi, 6). Pulau Simakakang, 7). Pulau Nyang-nyang, 8). Pulau Koroniki, 9). Pulau ujuang dan 10). Pulau Tangah. Jika dibandingkan dengan capaian luas kawasan konservasi dan rehabilitasi di Kalimantan Selatan sebesar (100%), maka capaian luas kawasan konservasi dan rehabilitasi Sumatera Barat tahun 2014 masih lebih tinggi ( sebesar 103,26%). 2.2.4. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator sasaran 2, salah satunya adalah karena didukung oleh Kab/Kota untuk menetapkan atau mencadangkan kawasan konservasi. Kemudian Provinsi secara rutin melakukan pembinaan bagi kawasan konservasi yang telah dicadangkan, meningkatkan sosialisasi di kawasan konservasi pada masyarakat pesisir dan melakukan koordinasi dan melakukan pendataan yang lebih baik. Untuk mencapai indikator kinerja diatas diupayakan dengan beberapa kegiatan yaitu dengan penanaman pohon pelindung pantai di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kab. Padang Pariaman sebanyak 1.600 batang bibit cemara laut. Dan juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi. Dengan adanya penanaman pohon pelindung ini menjadikan pantai tidak gersang dan terlindung dari bahaya abrasi pantai. Dan bertambahnya kawasan pesisir yang rusak pulih kembali. Dari target 10 Ha telah teralisasi 5,6 Ha untuk tahun 2014. Akan tetapi untuk kegiatan penghijauan pantai dari target 50 Ha selama RPJM 2011 – 2015 secara keseluruhan telah melebihi dari target (60 Ha s/d 2014). Juga dillakukan penanaman mangrove sebanyak 13.000 batang di Nagari Ampiang Parak Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan. Dan juga dipasang baliho sebanyak 3 unit di Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan dan Kab.Pasaman Barat dengan hasil terkelolanya dan terehabilitasinya kawasan pantai dengan penanaman mangrove LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

51


TAHUN 2014

yang bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi seta ekosistem mangrove yang rusak dapat dipulihkan kembali. Bila dikaitkan dengan target RPJM 2011 – 2015 untuk kegiatan rehabilitasi hutan mangrove 50 Ha dengan penumbuhan tahun 2014 sebanyak 13.000 batang telah terealisasi sebesar 47,5 Ha. Untuk pencapaian target kinerja juga dilaksanakan transplantasi terumbu karang sebanyak 75 unit (Luasan 500 m2) di Pulau Pagang Nagari Sei. Pinang Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan. Dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan. Juga telah dipasang baliho sebanyak 6 unit yaitu 1 unit di Kota Padang, 1 unit Kab. Pesisir Selatan, 1 unit di Kab. Agam, 1 unit di Kab. Padang Pariaman, 1 unit di Kab. Pasaman Barat dan 1 unit di Kota Pariaman. Hasil dengan terlaksana rehabilitasi terumbu karang, sehingga dapat

memperbaiki

ekosistem yang sudah mulai rusak dan bertambahnya luasan tutupan terumbu karang. Untuk rehabilitasi terumbu karang sebesar 15 Ha sampai 2014 telah terealisasi s/d 2014 sebesar 18,5 Ha atau lebih dari target RPJM. Untuk pencapaian target kinerja diatas hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Restocking perairan umum yaitu telah ditebarnya 360.000 ekor bibit ikan mas dan nila di perairan umum lubuk larangan di 10 Kab/Kota. b. Terbinanya kelompok pengelola kawasan konservasi lubuk larangan dan terkelolanya lingkungan perairan umum sehingga pelestarian ikan terutama ikan asli/endemin dapat terlaksana. c. Pembuatan reservaat di perairan umum Danau Singkarak dan penyusunan draf Pergub yaitu tersedianya reservaat di Danau Singkarak di Kelompok Pokmaswas Saiyo Sakato Kab. Solok

sebanyak 1 unit. Dan saat ini telah meningkatkan

populasi ikan disekitar lokasi reservaat yang sebelumnya tidak ada, dan juga meningkatkan jumlah jenis-jenis ikan yang ada. Disamping itu dengan adanya reservaat mengurangi intensitas kegiatan illegal fishing karena lokasi ini dijaga oleh Pokmaswas Sakato. Tersedianya draf pergub sebanyak 2 draft pergub (adanya penggabungan 3 draft pergub menjadi 1 draft atas arahan biro hukum) Terdistribusikannya buku Perda sebanyak 100 eksp ke instansi terkait. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja persentase

pulau-pulau

kecil

yang

terkelola

dengan

baik

yaitu

dengan

meningkatkan pendataan potensi pulau-pulau kecil yang ada di Sumatera Barat, meningkatkan

peluang

pengembangan

terhadap

pulau


kecil

yang

telah 52


TAHUN 2014

diidentifikasi potensinya dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota. Untuk pencapaian target kinerja diatas, juga dilakukan dengan pengelolaan dan penataan pulau- pulau kecil seperti rehabilitasi terumbu karang di pulau-palau kecil yang telah ditetapkan sistem pengelolaannya melalui keputusan kepala Daerah Kabupaten/Kota seperti pendataan potensi pulau-pulau kecil yang ada di Sumatera Barat, meningkatkan pengembangan sarana dan prsarana yang dibutuhkan, melakukan rehabilitasi lingkungan serta meningkatkan koordinasi intensif dan terintegrasi dengan Kabupaten / Kota dan Instansi terkait. 2.2.5. Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya. Pencapaian

indikator

pengelolaan sumberdaya

kinerja

sasaran

Meningkatnya

penataan

dan

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan

umum dapat dicapai dengan adanya beberapa faktor sumberdaya yang berperan penting diantaranya adanya dukungan pendanaan melalui anggaran baik APBD maupun APBN. Pada Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan telah menganggarkan dana sebesar Rp. 1.538.925.000,- melalui APBD dan sebesar Rp. 1.500.000.000 melalui APBN. Selain itu juga ada kelompok masyarakat yang ikut mengelola kawasan konservasi dan rehabilitasi di Kabupaten Kota 2.2.6. Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran 2 Untuk mencapai sasaran 2, pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 4 Program dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel. 3.9 Sasaran

Program / Kegiatan yang mendukung Sasaran Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1. Luas Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi (Ha)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam

Target capaian

Realisasi

(%) capaian

1 Reservat, 1 draft pergub

1 Reservat, 1 draft pergub

SASARAN II Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir, pulaupulau kecil dan perairan

2. Jumlah pulau- 1. pulau kecil yang terkelola dengan baik (pulau)

Pembuatan Reservaat di Perairan Umum DanauSingkarak dan Penyusunan Draf Pergub

Program Pengelolaan dan


53

100


TAHUN 2014

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1.

Penanaman Pohon Pelindung Pantai

1.600 btg, Kab. Pd. Pariaman, 2 unit Baliho

1.600 btg, Kab. Pd. Pariaman, 2 unit Baliho

100

2.

Sosialisasi dan Mangrove

13.000 btg, 1 kali sosialisasi, 2 unit Baliho

13.000 btg, 1 kali sosialisasi, 2 unit Baliho

100

3.

Rehabilitasi Terumbu Karang

Penanaman 400m2 Terumbu Karang

Penanaman 400m2 Terumbu Karang

100

Pengelolaan Rehabilitasi

Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.

Restocking Umum

Perairan

150.000 ekor ikan mas, 210.000 ekor ikan Nila, 2 unit Baliho

150.000 ekor ikan mas, 210.000 ekor ikan Nila, 2 unit Baliho

100

2.

Pembinaan Konservasi Larangan

Kawasan Lubuk

Pertemuan pembinaan 1 kali, 3 unit Billboard

Pertemuan pembinaan 1 kali, 3 unit Billboard

100

Pertemuan Tim teknis 3 kali, tim penyuluh 2 kali, dengan kab/kota 5 kali

Pertemuan Tim teknis 3 kali, tim penyuluh 2 kali, dengan kab/kota 5 kali

100

Pertemuan 3 kab/kota

Pertemuan 3 Kab/Kota

100

Program Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1. Koordinasi,Sinkronisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi Nelayan 2.

Peningkatan Kelembagaan Perempuan Pesisir


54

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

Recommend Documents