LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2014

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2014

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2014 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Format Laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, diharapkan laporan ini bermanfaat dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

untuk

mengakselerasi

pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut. Semoga

segala

upaya

baik

selalu

mendapat

Ridha

dan

perlindungan dari Allah SWT, Amin Yaa Rabbal Alamin. Garut,

2015

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

Drs.H.DARSANI, M.Si 19590214 198203 1 006 ii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2014 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2014 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 406 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Kabupaten Garut dilandasi oleh

Rencana

Strategis

SipilKabupaten

Dinas

Garut

pertanggungjawaban Laporan

Tahun

kinerja

Akuntabilitas

mengevaluasi

Kependudukan

pencapaian

2010-2014.

kepada

ini

Pencatatan

Selain

publik/pemberi

merupakan

kinerja

dan

Dinas

media mandat,

instrumen

untuk

Kependudukan

dan

Pencatatan SipilKabupeten Garut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan tolok ukur dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilsebagai berikut : 1. Tersedianya

Aparatur

yang

handal

dan

penguasaan

terhadap penggunaan aplikasi berbasis Teknologi dengan capaian sebesar 108% 2. Tersedianya pelayanan yang berkualitas dengan berbasis teknologi dan informasi dengan capaian sebesar 102%

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2014 3. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dengan capaian 100% Secara

umum

keseluruhan

pencapaian

mencapai

hasil

sasaran sesuai

diatas

target

secara

dan

dapat

dihitung rata-rata pencapaian sasaran strategis adalah 103%

yang dapat diartikan melebihi target pencapaian

sasaran. Dalam

pelaksananya

banyak

hambatan

dan

permasalahan yang dihadapi yaitu stabilitas pemerintahan di Kabupaten Garut yang terus berlangsung yang diiringi dengan

berbagai

peristiwa

politik

yang

bisa

menjadi

pembelajaran bagi kita semua, namun demikian berkat kerjasama dan kesungguhan dari berbagai pihak kendala – kendala tersebut dapat diatasi dan menunjukan kinerja yang cukup baik.

ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada hakekatnya

peraturan

perundang-undangan

tersebut

merupakan perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem administrasi dan organisasi pemerintahan daerah. Perubahan tersebut merupakan suatu langkah maju menuju terciptanya Indonesia baru di era yang akan datang dengan meletakkan accountability

dasar-dasar dan

good

public

governance, service

performance

oriented

dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban legitimate

agar

yang tepat, jelas, terukur dan

pendayagunaan

pemerintah

dan

pembangunan berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Salah satu azas

penyelenggaraan

negara/pemerintah

adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 1


seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sebagai

media

kegagalan

pertanggungjawaban

melaksanakan

Kependudukan

dan

misi

Pencatatan

Sipil

keberhasilan organisasi, Kabupaten

dan Dinas Garut

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dalam upaya mewujudkan Good Governance. 1.2

Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut , struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut terdiri dari 1 (satu) kepala dinas, 1(satu) sekertariat dan 3 (tiga) subbagian, 4 (empat) bidang, dan 8 (delapan) seksi. Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagai berikut : a. Kepala dinas b. Sekertaris membawahi : 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Program c. Bidang pendaftaran dan pendataan penduduk membawahi: 1) Seksi Pendaftaran Penduduk; 2) Seksi Pendataan Penduduk;

2


d. Bidang Pencatatan Sipil , Membawahi: 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan anak. e. Bidang Pengelolaan Data Kependudukan membawahi : 1) Seksi Pengelolaan Data Kependudukan; 2) Seksi Penerbitan Dokumentasi Kepedudukan. f. Bidang Pengawasan dan Informasi Kependudukan , membawahi : 1) Seksi pengawasan penduduk; 2) Seksi informasi dan dokumentasi kependudukan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut No. 406 Tahun 2008 Tentang

Tugas

Pokok,

Fungsi

dan

Tata

Kerja

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut , Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten

Garut

merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang administrasi kependudukan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan Kebijaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3


2.

Penyelenggaran

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 3.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

kependudukan dan pencatatan sipil. 4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut NO.406 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, pada paragraf 2 pasal 3 ayat (1) , Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin , merumuskan kebijakan teknis operasional , mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan

pemerintah

daerah

dibidang

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai Fungsi : 1. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan tugas –tugas yang meliputi kesekertariatan, pendataan dan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan

4


data

kependudukan

dan

pengawasan

dan

informasi

kependudukan. 3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas. 4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas.

Adapun rincian tugas Kepala Dinas sebagaimana diatur pasar 3 ayat (3) Peraturan Bupati Garut nomor 406 tahun 2008 adalah sebagaimana berikut : 1. Merumuskan dan memetapkan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatatan sipil berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas; 2. Memimpin,

mengatur,

membina

dan

mengendalikan

pelaksanaa tugas dinas ; 3. Menetapkan program kerja dan rencana pembangunan bidang kependudukan dan pencatataan sipil; 4. Menyelenggarakan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring

dan

evaluasi)

penyelenggaraan

urusan

pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Mendistribusikan tugas kepada para staf secara lisan maupun tulisan sesuai bidang tugas masing-masing; 6. Menjelaskan

perkembangan

kebijakan-kebijakan

dan

prioritas kepada pegawai;

5


7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf melalui rapat-rapat

intern

dan

petunjuk

langsung

untuk

keterpaduan pelaksanaan tugas; 8. Membina para staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier para staf; 9. Mengadakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis ,maupun administratif untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas; 10. Memeriksa naskah dinas yang diajukan oleh staf untuk ditandatangani

berdasarkan

pedoman

dan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para staff melalui DP3 untuk

mengetahui

presentasi

kerjanya

sebagai

bahan

pembimbingan serta upaya tindak lanjut; 12. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan,tulisan , berkala maupun insidental kepada atasan; 13. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit organisasi terkait; 14. Mengikuti perkembangan mutakhir mengenai perubahanperubahan teknologi dan sasaran organisasi yang dapat mempengaruhi bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan

6


15. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Isu Strategis Isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : a. Penerapan e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal. b. Layanan OL Di tiap Kecamatan. c. Pembuatan Data Base Kependudukan untuk data dasar Pembangunan. d. Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik. e. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat f. Keterbatasan

SDM

dan

relatif

rendahnya

kemampuan/integritas SDM. 1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2014 mengacu pada: 1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999,

Tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 7


3. Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999,

Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman penyusunan Indikator

Kinerja

Utama

di

lingkungan

Instansi

Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

per/20/m.pan/11/2008

Tentang

Pedoman

penyusunan Indikator Kinerja Utama 6. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Nomor 050/029-DISDUKCAPIL/ 2011

tentang

Indikator

Kinerja

Utama

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. 1.5 Sistematika Penyajian Substansi

yang

tercakup

dalam

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan

pencapaian

sasaran

strategis,

kendala

dan

hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah 8


dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif menanggulangi kendala yang mungkin terjadi. BAB I Bab

PENDAHULUAN ini

menguraikan

kewenangan,

isu

tentang

strategis

latar

yang

belakang,

berpengaruh,

bidang

landasan

hukum serta sistematika penyajian LAKIP . BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menggambarkan tentang Visi, Misi, Tujuan, sasaran, kebijakan, program . serta menyajikan perjanjian kinerja yang menyangkut

penetapan kinerja pencapaian target

indikator sasaran yang menjadi prioritas

serta anggaran

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi : pencapaian sasaran – sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

evaluasi dan analisa capaian kinerja,

pembandingan antara

target dan realisasi tahun 2014,

pembandingan antara realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dan pembandingan antara realisasi tahun 2014 dengan rencana 5 tahun

serta informasi keuangan yang

terkait dengan pencapaian sasaran. BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Tujuan Sasaran Kebijakan Dan Program Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Visi : visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut yang pelaksanaan penetapannya melalui pembahasan yang mendalam dari semua komponen jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Adapun visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : “ Garut tertib administrasi kependudukan tahun 2014”. Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

kualitas

dan

integritas

aparatur

kependudukan dan pencatatan sipil; 2.

Mewujudkan pelayanan kependudukan dan pencatatan

sipil yang profesional dan amanah;dan. 3.

Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kependudukan

dan pencatatan sipil.

10


Visi misi tersebut

merupakan cerminan dari perwujudan

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sekretariat daerah, adapun tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat

keberhasilan

pencapaian

sasaran

yang

akan

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masingmasing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2010-2014 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

11


MISI 1. Meningkatkan kualitas dan

TUJUAN

SASARAN

Tersedianya Mengembangkan yang kapasitas aparatur Aparatur handal dan yang profesional. penguasaan terhadap penggunaan aplikasi berbasis Teknologi.

kapasitas aparatur kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Mewujudkan

Meningkatkan

Tersedianya

Pelayanan

pelayanan publik yang pelayanan

Kependudukan

dapat diaskes dengan berkualitas

Dan Pencatatan

mudah dan tepat.

dengan

Sipil Yang

teknologi

Profesional Dan

informasi

yang berbasis dan

Amanah

3. Meningkatkan

Meningkatkan

Terwujudnya

sosialisasi dan

kesadaran

Pengawasan

dalam

pelaksanaan masyarakat

Kependudukan

tertib

administrasi dalam

Dan Pencatatan

kependudukan.

Sipil

masyarakat kesadaran

melaporkan

dan

mendaftarkan setiap

peristiwa

kependudukan dan

peristiwa

penting

yang

dialaminya

12


Mengacu Kepada tujuan dan sasaran diatas dirumuskan arah kebijakan dan program sebagai berikut : NO 1.

KEBIJAKAN Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur administrasi kependudukan.

NO

PROGRAM

Program Peningkatan 1. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem 2. pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi 3. Kependudukan

2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Pelayanan Administrasi 4. Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.

Peningkatan

dan

mengembangan

sistem

Program Penataan Administrasi 7. Kependudukan

administrasi kependudukan. 4.

Peningkatan penyebarluasan informasi

tentang

tertib


administrasi kependudukan. 5.

Peningkatan

pengawasan

administrasi kependudukan.


13


Keterkaitan visi misi tujuan dan sasaran : Visi : “Garut tertib administrasi kependudukan tahun 2014”. Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan integritas aparatur kependudukan

Tujuan Mengemba ngkan kapasitas aparatur yang profesiona l

Cara mencapai tujuan dan

Sasaran

sasaran

Uraian

Indikator

Kebijakan

Tersediany a Aparatur yang handal dan penguasaa n terhadap penggunaa n aplikasi berbasis Teknologi.

Jumlah aparatur yang mahir dalam penggunaan komputer/ap likasi SIAK.

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur administrasi kependuduk an.

Program

K et

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Program Pegawai yang Penataan mengikuti Administrasi bintek/pelati Kependudukan han aparatur MISI 2 : Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional Dan Amanah Sasaran

Tujuan Uraian Meningkatka Tersedianya n pelayanan pelayanan publik

yang yang

dapat

berkualitas

diaskes

dengan

dengan

berbasis

mudah tepat.

dan teknologi dan informasi

Indikator Persentase kelayakan Sarana dan Prasana Kependudukan dan pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Peningkatan kualitas dan

Program

K et

Pelayanan Administrasi Perkantoran

kuantitas sarana dan prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Peningkatan Cakupan Penerbitan KTP dan Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk

mengemban gan sistem

Program Penataan Administrasi Kependuduk an

administrasi kependuduk an.

Misi 3: Meningkatkan sosialisasi dan Pengawasan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sasaran

Tujuan Uraian Meningkatkan

Terwujudnya

kesadaran

kesadaran

masyarakat

masyarakat

dalam

dalam

pelaksanaan

melaporkan

tertib

dan

administrasi

mendaftarkan

Indikator Jumlah kegiatan sosialisasi/ koordinasi kebijakan kependuduk an dan pencatatan sipil

Cara mencapai tujuan dan

K

sasaran

e

Kebijakan Peningkatan penyebarluas an informasi tentang

Program Penataan Administrasi Kependuduk an

administrasi kependuduk an.

.

Peningkatan

Jumlah kegiatan kependudukan pengawasan dan peristiwa kependuduk an dan penting yang pencatatan dialaminya sipil

t

tertib

kependudukan setiap peristiwa

Program

pengawasan administrasi kependuduk an.

15


2. 2 Perjanjian Kinerja Di dalam Rencana Strategis 2010-2014 terdapat 3 buah sasaran yang akan di laksanakan di tahun 2014 yaitu : 1. Tersedianya Aparatur yang handal dan penguasaan terhadap penggunaan aplikasi berbasis Teknologi. 2. Tersedianya

pelayanan

yang

berkualitas

dengan

berbasis teknologi dan informasi. 3. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara nomor per/20/m.pan/11/2008 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama yang ditindak lanjuti dengan

telah

ditetapkanya

keputusan

Kepala

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

nomor 050/29-

DISDUKCAPIL/2011

Kinerja

Utama

(IKU-SKPD)

Dinas

Satuan

Kerja

tentang

Perangkat

Indikator Daerah

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Telah ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : 16


Tabel 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO 1

2

3

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Penanggung Jawab

Sumber data

Tersedianya Aparatur yang handal dan penguasaan terhadap penggunaan aplikasi berbasis Teknologi.

Jumlah aparatur yang mahir dalam penggunaan komputer/aplikasi SIAK Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek/pelatihan aparatur

Bidang pengolahan data

Buku Rekap Pegawai

Sekretariat dan Bidang pengolahan data

Laporan Kegiatan

Tersedianya pelayanan yang berkualitas dengan berbasis teknologi dan informasi

Persentase ketersediaan Sarana dan Prasana Kependudukan dan pencatatan Sipil berkondisi baik Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Sekretariat

Buku inventarisasi Barang

Bidang pencatatan sipil

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Bidang Pendaftaran

Cakupan Penerbitan KTP Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah kegiatan pengawasan kependudukan dan pencatatan sipil

Bidang Pendaftaran Bidang Pendaftaran Bidang pencatatan sipil

Buku rekap Register Akta Kelahiran Buku rekap Register Kartu Keluarga Buku rekap Register KTP Buku rekap Register KTP Buku rekap Register Akta Kelahiran Laporan Kegiatan

Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya

Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan

Laporan Kegiatan

17

Ket


Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan indikator pencapaian sasaran dari visi misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Pelaksanaannya sasaran tersebut

di jabarkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

(2)

(3)

(1)

Tersedianya Aparatur yang handal dan penguasaan terhadap penggunaan aplikasi berbasis Teknologi

Jumlah aparatur yang mahir dalam penggunaan komputer/aplikasi SIAK. Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek/pelatihan aparatur

Tersedianya pelayanan yang berkualitas dengan berbasis teknologi dan informasi

Persentase kelayakan Sarana dan Prasana Kependudukan dan pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

100

Orang

52

Orang

45

Persen

237,719

Lembar

858,582

Lembar

1,822,35 4 65

Lembar

Cakupan Penerbitan KTP

Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya

Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk Jumlah kegiatan sosialisasi/koordinasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah kegiatan pengawasan kependudukan danpencatatan sipil

Rencana Kinerja Tahunan Penetapan

Kinerja

tahun

2014

Persen Orang

827 42

Kegiatan

24

Kegiatan

tersebut di wujudkan dalam yang

merupakan

landasan 18


perjanjian kinerja dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tahun anggaran

2014 yang merupakan perjanjian kinerja

antara Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil selaku Kepala SKPD dengan Bupati. Penetapan Kinerja Tahun 2014

untuk Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil yaitu disajikan dalam lampiran Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

19


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai

melaksanakan

misi

keberhasilan organisasi

atau

kepada

kegagalan pihak-pihak

dalam yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor Pemerintah

7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi dan

Keputusan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran dan Kegiatan.

3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

20


Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran

dan kegiatan. Pencapaian Kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian =

2. Semakin

tinggi

realisasi

Realisasi Rencana

x 100%

menunjukkan

semakin

rendah

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian Rencana - (Realisasi - Rencana) Rencana tingkat capaian = x 100% Rencana

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen

penetapan

Pencatatan

Sipil

digunakan

sebagai

kinerja

Tahun

2014.

dasar

Dinas

Kependudukan

Dokumen

pengukuran

penetapan

kinerja

dan

kinerja

karena

telah

mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014, sehingga dapat

menggambarkan

kinerja

Dinas

Kependudukan

dan

21


Pencatatan Sipil secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing – masing bagian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan

dokumen

penetapan

kinerja

yang

dimiliki

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014 ditargetkan untuk dicapai.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan

dalam format Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014, dan diuraikan

secara

rinci

dalam

sub

bab

berikutnya.

Hasil

Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran LAKIP Ini. 3.2. Pengukuran Pencapaian dan Analisis Kinerja. 3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2010-2014, terdapat 3 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, dengan

pencapaian rata-rata kinerja sasaran

yang dirinci dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Tahun 2014 No 1

Sasaran

Tersedianya Aparatur yang handal

Jumlah indikator 2

Ratarata capaian 108%

22


dan

penguasaan

penggunaan

terhadap

aplikasi

berbasis

Teknologi. 2

Tersedianya

pelayanan

berkualitas

dengan

yang

6

102%

2

100%

berbasis

teknologi dan informasi. 3

Terwujudnya masyarakat

kesadaran dalam

melaporkan

dan mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan

dan

peristiwa

penting yang dialaminya Sumber data diolah Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran bahwa dari 3 sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan bahkan pada sasaran pertama dan kedua melebihi target yang telah direncanakan capaian kinerja tersebut dapat di gambarkan dalam grafik dibawah ini

23


Hasil

Capaian

Kinerja

Sasaran

pada

Tahun

2014

bila

dibandingkan dengan hasil capaian kinerja sasaran pada tahun 2013 di sajikan dalam grafik berikut ini : PERBANDINGAN RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2014 DAN 2013

Perhitungan pencapaian kinerja sasaran tersebut lebih rinci di gambarkan dalam capaian untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana dalam tabel 3.2. berikut : Tabel 3.2 : CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN Sasaran 1 : Tersedianya Aparatur yang handal dan penguasaan terhadap penggunaan aplikasi berbasis Teknologi. No 1 2

Indikator sasaran Jumlah aparatur yang mahir dalam penggunaan komputer/aplikasi SIAK. Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek/pelatihan aparatur

Capaian kinerja 115% 100 %

24


Sasaran 2 : Tersedianya pelayanan yang berkualitas dengan berbasis teknologi dan informasi. No 1

Indikator sasaran

Capaian kinerja 116%

2

Persentase ketersediaan Sarana dan Prasana Kependudukan dan pencatatan Sipil berkondisi baik Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

3

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

108%

4

Cakupan Penerbitan KTP

103%

5

Persentase kepemilikan KTP

100%

6

Kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk

102%

97%

Sasaran 3 : Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya No 1

2

Indikator sasaran

Jumlah kegiatan sosialisasi/koordinasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah kegiatan pengawasan kependudukan dan pencatatan sipil

Capaian kinerja 100% 100%

3.2.1. Analisis Kinerja Capaian Kinerja diatas secara rinci dapat dianalisis sesuai dengan indikator masing–masing sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 : Tersedianya Aparatur yang handal dan penguasaan terhadap penggunaan aplikasi berbasis Teknologi. 25


Indikator

yang

dapat

dirumuskan

untuk

mewakili

sasaran

tersebut yaitu : 1. Jumlah

aparatur

yang

mahir

dalam

penggunaan

komputer/aplikasi SIAK dengan target sebesar 100 orang dan tercapai 115 orang 2. Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek/pelatihan aparatur dengan target 52 orang tercapai 52 orang Sasaran 2 : Tersedianya pelayanan yang berkualitas dengan berbasis teknologi dan informasi. Dengan indikator yang mewakilinya yaitu 1. Persentase

ketersediaan

Sarana

dan

Prasana

Kependudukan dan pencatatan Sipil berkondisi baik dengan target 45 % dan tercapai 52,38% 2. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dengan target 237,719 dan tercapai sebanyak 242,505 3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

dengan target

858.582 dan tercapai sebanyak 927,369 4. Cakupan Penerbitan KTP dengan target 1.822.354 dan tercapai kenaikan sebesar 147.450 dari tahun 2013 menjadi 1,883,025 5. Persentase kepemilikan KTP target 65% dan tercapai sebesar 65% 6. Kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk target 827 tercapai sebanyak 800. Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja dengan 26


angka capaian sebesar 116% hal ini berdasarkan target kecukupan sarana dan prasarana kerja dengan target 45 % dan tercapai sebesar 52,38% capaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Untuk menghitung kecukupan sarana dan prasarana kerja dilihat dari unsur – unsur sarana kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 384

Tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 217 tahun 2007 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja, sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah kabupaten Garut yang diukur

untuk

mewakili

indikator

diatas

dilihat

dari

ketersediaan sarana dan prasarana pada ruangan pelayanan yang berkondisi baik. Pengukuran indikator diatas dapat di sajikan sebagai berikut : NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

OBJEK SARANA YANG DIUKUR

JUMLAH TERSEDIA

JUMLAH KONDISI BAIK

PERSENTASE

meja biro kursi putar lemari filing kabinet kursi lipat meja panjang bangku tunggu kursi kayu rak kayu papan informasi jam elektronik bangku tunggu besi printer computer

4 4 1 1 4 2 4 3 1 1 1

1 1 0 0 2 2 4 1 0 0 1

25% 25% 0% 0% 50% 100% 100% 33% 0% 0% 100%

1 1 3

1 1 3 RATARATA

100% 100% 100% 52.38% 27


Sasaran 3 : Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan

dan peristiwa

penting yang dialaminya, dengan indikator yang mewakilinya adalah : 1. Jumlah

kegiatan

sosialisasi/koordinasi

kebijakan

kependudukan dan pencatatan sipil dengan capaian 100% dari target kegiatan sosialisasi dilaksanakan kepada 42 kecamatan dan tercapai sebanyak 42 kecamatan 2. Jumlah kegiatan pengawasan kependudukan dan pencatatan sipil dengan capaian 24 kegiatan dari target 24 kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Dari hasil pencapaian sasaran diatas secara keseluruhan mencapai hasil sesuai target Dan dapat dihitung rata-rata pencapaian sasaran strategis adalah 103% yang dapat diartikan melebihi target pencapaian sasaran. Secara garis besar pencapaian kinerja dari masing masing sasaran dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya serta rencana 5 tahunan sebagaiman tertuang dalam rencana strategis disajikan dalam lampiran Laporan Ini.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014 terdiri dari 32 kegiatan dengan 6 Program kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar untuk belanja langsung yaitu sebesar 28


Rp.5,384,891,600,-dan direalisasikan sebesar Rp 5,082,503,510,dengan persentase sebesar 94.38% %. Yang dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1 Tersedianya Aparatur yang handal dan penguasaan terhadap penggunaan aplikasi berbasis Teknologi dengan target anggaran sebesar

Rp.

726.849.000,-

dan

terealisasikan

sebesar

Rp.

716,106,100 ,- dengan persentase 98.52% %. Sasaran 2 Tersedianya pelayanan yang berkualitas dengan berbasis teknologi dan informasi dengan target anggaran sebesar Rp. 4.328.042.600,dan terealisasi sebesar Rp. 4,061,656,920.00,- dengan persentase sebesar 93.85% Sasaran 3 Terwujudnya

kesadaran

masyarakat

dalam

mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan

melaporkan

dan

dan peristiwa

penting yang dialaminya dengan target anggaran sebesar Rp. 330.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.304,740,490.00,- dengan persentase sebesar 92.35% %. Dari pencapaian keuangan yang di paparkan diatas bahwa secara keseluruhan realisasi anggaran dari masing – masing sasaran tidak secara keseluruhan terserap tapi walaupun demikian dengan tingkat

penyerapan

menghasilkan

anggaran

hanya

94,38

%

tapi

dapat

pencapaian kinerja yang sesuai dengan yang

diharapkan yaitu dengan rata – rata capaian sebesar 103%.

29


BAB IV PENUTUP

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya dengan izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2014 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Format Laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pihakpihak

yang

berkepentingan

dan

menjadi

tolok

ukur

dan

pembanding sampai sejauh mana keberhasilan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2014, semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin Yaa Rabbal Alamin.

30

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2014

Recommend Documents