LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN TALUN TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN TALUN TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana No. 39 – Talun

Perjanjian kinerja (perkin) dan indikator kinerja utama (IKU) KECAMATAN TALUN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana No. 39 – Talun

LAKIP KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Tahun 2014 dapat terselesaikan. Laporan

Akuntabilitas

dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini

merupakan evaluasi dari kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon selama kurun waktu satu tahun, kami menyadari bahwa pada penyusuan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Namun kami berharap banyak manfaat yang dapat diambil terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, melalui pelayanan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang semakin baik dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita selalu.

Talun,

Maret 2015

CAMAT TALUN,

M. IMAN SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I (IV/b) Nip. 19680410 198803 1 003

i


IKHTISAR EKSEKUTIF Pelaksanaan pemerintahan yang baik merupakan tuntunan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan

implikasi

meningkatnya

pengetahuan

masyarakat

dan

pengaruh globalisasi. Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma dalam pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari tuntutan tersebut, sebagai SKPD yang berada pada posisi dengan pertumbuhan cepat dan strategis, maka Kecamatan Talun mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat semaksimal mungkin. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Kecamatan Talun sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang bertugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan dalam wilayah, Kecamatan Talun berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Talun. Penyusunan LAKIP Kecamatan Talun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisi informasi dan uraian mengenai kinerja Kecamatan Talun. Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah : a. Memberikan gambaran tentang kinerja sebagai sarana pertanggung jawaban dalam mengelola dan mengendalikan sumber dana yang diperoleh.

ii


b. Mengidentifikasikan

kendala/hambatan

dan

kelemahan

dalam

pencapaian tujuan. c. Memberikan informasi mengenai keterkaitan antara Renstra dengan LAKIP. d. Mewujudkan Kecamatan Talun sebagai instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dalam

pencapaian

kinerja

sasaran

yang

diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pengukuran kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Talun yang merupakan penjabaran atas tujuan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur. 3. Meningkatnya disiplin aparatur. 4. Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 5. Terpenuhinya sistem perencanaan sektoral. 6. Meningkatnya

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sangat mengharapkan adanya dukungan baik dukungan anggaran maupun ketegasan antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang sehingga penataan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dapat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita selalu.

iii


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar …………………………………..………………………………… Ikhtisar Eksekutif ………………………………….………………………………… Daftar Isi ……………………………………………..…………………………………

i ii iv

BAB I

PENDAHULUAN ……………….……………………………….. 1. Gambaran Singkat Organisasi ..………………………… 2. Isu Strategis yang Berpengaruh …………………….. 3. Tugas Pokok dan fungsi ..………………………………… 4. Dasar Hukum ….……………….………………………………… 5. Sistematika Penyajian ………………………………………

1 1 2 3 6 8

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ……… A. Rencana Stratejik …………………………………………… 1. Visi dan Misi ………………………………………. 2. Tujuan Dan Sasaran .……………………………….. 3. Strategi ………………….……………………………….. 3.1. Kebijakan ………..………………………………… 3.2. Program ……………………………………………. B. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 …..…..

9 9 9 11 14 14 14 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja B. Evaluasi dan Analisis Kinerja C. Perbandingan Capaian Kinerja D. Akuntabilitas Keuangan E. Strategi Pemecahan Masalah BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

…………………………….. …….……………… ……………………. .…………………... ……………………………. ……………………..

22 22 23 27 28 32

………………………..…………………………………

33

………………………………………………………

35

iv


BAB I PENDAHULUAN 1. Gambaran Singkat Organisasi Struktur

organisasi

Kecamatan

Talun

Kabupaten

Cirebon

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 24 September 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 1. Camat 2. Sekretaris Camat a. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan b. Kepala Sub Bagian Program 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 4. Kepala Seksi Pemerintahan 5. Kepala Seksi Pelayanan Umum 6. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan 7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Adapun susunan kepegawaian PNS Kecamatan Talun dapat dilihat sebagai berikut : a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan : 1. Camat / Eselon III A

:

1 orang

2. Sekretaris Camat / Eselon III B

:

1 orang

3. Kepala Seksi / Eselon IV A

:

5 orang

4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B

:

2 orang

5. Staf Pelaksana

:

9 orang

6. Sekretaris Desa PNS

:

6 orang

7. Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

:

5 orang

b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan : 1. Golongan IV

:

2 orang

2. Golongan III

:

8 orang

3. Golongan II

:

14 orang

1


c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1. S 2

:

2 orang

2. S 1

:

4 orang

3. Diploma

:

2 orang

4. SLTA/sederajat

:

15 orang

5. SD

:

1 orang

2. Isu Strategis yang Berpengaruh Untuk mencapai apa yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Struktur Organisasi Kecamatan, terdapat beberapa isu strategis yang merupakan kekuatan maupun penghambat yang berasal dari dalam organisasi Kecamatan Talun maupun yang berasal dari luar. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Talun Tahun 2014 diantaranya : 1. Faktor dari dalam lingkungan organisasi diantaranya : -

Kurang efektifnya tenaga pelaksana

-

Kurangnya sarana mobilitas

-

Terbatasnya Anggaran

-

Kurang memadainya sarana dan prasarana kantor

2. Faktor dari luar lingkungan organisasi diantaranya : -

Kurangnya koordinasi antara UPT

-

Kurangnya kesadaran masyarakt dalam membangun daerah

-

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

-

Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat

-

Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Pusat

-

Terbatasnya menentukan Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh APBD

3. Faktor pendorong dari dalam lingkungan organisasi diantaranya : -

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

-

Adanya

dukungan

dana

APBD

yang

dilimpahkan

kepada

Kecamatan

2


-

Adanya tenaga kerja Non PNS

-

Adanya

tuntutan

yang

prima

terhadap

pelayanan

kepada

masyarakat 4. Faktor pendorong dari luar lingkungan organisasi diantaranya : -

Adanya

program-program

pemerintah

yang

mendukung

pemberdayaan masyarakat -

Adanya dukungan yang kuat dari para Kuwu

-

Terbangunnya komunikasi yang baik dengan Unsur Pimpinan Kecamatan

3. Tugas Pokok dan Fungsi Uraian tugas dari masing-masing pejabat stuktural di Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :

Camat Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu

bupati

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan; 2. Mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah; 3. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di wilayah kecamatan; 4. Menyusun dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan tugas kedinasan secara operasional dan administrasi kepada bupati melalui sekretaris daerah; 5. Membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di kecamatan, dalam rangka peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karir pegawai.

Sekretaris Camat Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Penyusunan perencanaan kesekretariatan; 2. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan,

kepegawean,

pengadaan,

perlengkapan,

kerumah

tanggaan hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

3


3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana di maksud pada ayat 1 ayat 2 dan ayat 3, sekretaris kecamatan mempunyai uraian tugas; 4. Membantu

camat,

dalam

melaksanakan

tugas

di

bidang

kesekertariatan; 5. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan; 6. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 7. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala subbagian, sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan kegiatan administrasi meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan; 2. Menyusun perencanaan program subbagian umum dan keuangan; 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas; 4. Menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3). 5. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan di tanda tangani oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Program Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Tugas Kepala Sub Bagian Program membantu sekretariat

dalam

melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan program; 2. Menyusun rencana dan program kerja subbagian program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan; 4. Menyusun program dan anggaran kecamatan; 5. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). 6. Menyusun Profil Kecamatan. 7. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

4


Kepala Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu camat, dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan atau kelurahan; 2. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan dan pengembangan karir bawahan; 4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 5. Mengendalikan

dan

mengoreksi

pelaksanaan

tugas

pelaksana/

bawahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu camat dalam melaksanakan tugas pembinaan ketertiban dan ketentraman tingkat kecamatan; 2. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi ketertiban dan ketentraman sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Melakukan

penyiapan

bahan

koordinasi

dengan

satuan

kerja

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu camat, dalam melaksanakan tugas di bidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan. 2. Menyiapkan

rencana

dan

program

kerja

seksi

ekonomi

dan

pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karir bawahan. 4. Mendorong perencanaan

partisipasi

masyarakat

pembangunan

lingkup

untuk

ikut

serta

dalam

kecamatan

dalam

forum

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.

5


Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu camat, dalam melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan; 2. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi kesejahteraan rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan; 4. Mengumpulkan dan mengolah data kesejahteraan rakyat termasuk data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama kemiskinan, kesehatan dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan.

Kepala Seksi Pelayanan Umum Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan umum kepada masyarakat di Kecamatan; 2. Pelaksanaan percepatan pencapaian pendapatan dan pelayanan umum di tingkat kecamatan; 3. Pelaksanaan urusan pendapatan dan pelayanan umum di tingkat kecamatan; 4. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pelayanan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Dasar Hukum Dasar penyusunan

hukum Laporan

yang

digunakan

Akuntabilitas

sebagai

Kinerja

landasan

Instansi

dalam

Pemerintah

Kecamatan Talun Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

6


3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ; 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 12. Instruksi Presiden Republik Indonersia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 14. Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah) ; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

7


Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ; 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Sistematika Penyajian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dengan sistematika penyajian sebagai berikut : Bab I.

Pendahuluan Bab ini akan menjabarkan tentang: Gambaran Singkat Organisasi, Isu Startegis yang Berpengaruh, Tugas Pokok dan fungsi, Dasar Hukum, dan Sistematika Penyajian.

Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Bab ini menjabarkan tentang Rencana Strategik berupa Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Kecamatan Talun dan Hasil pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup Bab ini berisi kesimpulan atas hasil kinerja secara umum yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Talun dalam Tahun Anggaran 2014. LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Penetapan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Perbandingan Data Kinerja 4. Formulir Rencana Strategis

8


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 A. Rencana Stratejik 1. Visi dan Misi Visi Kecamatan Talun adalah “Terwujudnya Kecamatan Talun Yang Maju Dalam Pelayanan Dengan Didukung Oleh Aparatur Yang Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran arti dari visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Meningkatkan

Pelayanan

Prima

Terhadap

Masyarakat

Yang

Didukung Oleh Aparat yang Profesional Dan Bertakwa. b. Meningkatkan Kinerja Sumber daya Aparatur yang Berkualitas Yang Berorientasi Untuk Kepentingan Umum. Visi tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kecamatan Talun agar berkembang secara serasi, selaras dan berkelanjutan (sustainable) meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi serta kemasyarakatan, sehingga akan terwujud Kecamatan Talun yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi pembangunan di Wilayah Kerja Kecamatan Talun sebagaimana tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan di Kecamatan Talun yaitu 5 (lima) strategis, antara lain sebagai berikut : 1. Memantapkan Kualitas Hidup Beragama a. Membina pelaksanaan ritual keagamaan b. Membina dan menggerakan partisifasi masyarakat c. Menangkal kegiatan yang dapat memerosotkan keimanan dan ketaqwaan d. Memantapkan kerukunan intern dan extern umat beragama dan pemerintah 2. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Masyarakat Aparatur a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pendidikan

dan

b. Menyelenggarakan pembinaan remaja dan angkatan kerja

9


c. Menyelenggarakan penataan dan pembinaan aparat desa d. Menyelenggarakan

pembinaan

keluarga

sebagai

basis

pemberdayaan masyarakat 3. Mengembangkan Ekonomi Masyarakat a. Melaksanakan sarana

dan

pemeliharaan, prasarana

peningkatan,

transportasi

pembangunan

untuk

menunjang

kelancaran perekonomian masyarakat b. Melaksanakan

pembangunan

pertanian

menuju

swadaya

pangan dan mendorong ekonomi kerakyatan yang berbasis home

industri

dan

industri

kecil

guna

meningkatkan

pendapatan masyarakat c. Melaksanakan penataan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta pemukiman dan pengembangan kepariwisataan (wisata ritual) di desa d. Melaksanakan pembangunan dibidang pemerintahan khusunya SDM aparatur desa 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Ketertiban dan Ketentraman a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat b. Penataan kelembagaan dan pembinaan administrasi c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam ketertiban dan penegakan hukum/Perda/Perdes d. Melaksanakan

pembinaan

demokrasi

politik,

mendorong

partisifasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 5. Meningkatkan Peran dan Fungsi Kelembagaan a. Membina Pemerintahan Desa dan satuan unit kerja di Wilayah Kerja Kecamatan Talun dalam melaksanakan program dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis dan taat hukum b. Membina

dan

mengarahkan

perangkat

dan

lembaga

masyarakat masyarakat agar profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya c. Menata kelembagaan di desa agar berfungsi optimal d. Melaksanakan pembangunan desa dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat

10


2. Tujuan Dan Sasaran a. Tujuan Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka rencana strategis pembangunan Kecamatan dari tahun 2014 - 2019 yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan beragama 2. Meningkatkan tarap kesehatan dan pendidikan masyarakat 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan ekonomi

kerakyatan,

sehingga

kesejahteraan

masyarakat

meningkat dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan pendekatan keseimbangan 4. Meningkatkan kesadaran hukum, tertib hukum, penegakan hukum dan partisifasi masyarakat dala pengamanan wilayah 5. Meningkatkan pelayanan publik dengan pendekatan persuasif dan preventif b. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Talun adalah: 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Indikator Sasaran Meliputi : Indikator Sasaran

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

- Terbayarnya Rekening Air, Listrik dan telepon

Rekening

36

36

36

36

36

36

- Terbayarnya pajak Kendaraan

Unit

9 Motor1 Mobil

9 Motor1 Mobil

10 Motor1 Mobil

10 Motor1 Mobil

10 Motor 1 Mobil

10 Motor 1 Mobil

- Prosentase Rata-Rata Penggunaan Peralatan Kerja

Jenis

5

5

5

8

8

8

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Paket

1

1

1

1

1

1

- Bertambahnya Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis

9

9

9

9

9

9

- Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Kantor

Paket

1

1

1

1

1

1

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kantor

Jenis

7

5

8

9

10

11

11

LAKIP KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 - Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan

Paket

1

1

1

1

1

1

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman

Paket

1

1

1

1

1

1

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas

SPPD

284

214

250

275

285

315

Dalam mencapai pencapaian

Indikator Sasaran tersebut dibuat strategi

melalaui Kebijakan dan Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran. 2. Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Sasaran Meliputi : Indikator Sasaran

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Unit

-

-

3

-

-

-

Paket

-

-

1

1

1

1

Unit

1

1

1

1

1

1

Unit

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

9 motor

9 motor

10 motor

10

10

10

motor

motor

motor

-

-

-

- Tersedianya sarana kendaraan dinas yang baru - Tersedianya sarana mebeleur/meja pelayanan kecamatan - Bertambahnya

Kegiatan

Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemenuhan

Kebutuhan

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional - Terpenuhinya

sarana

bangunan

Paket

-

-

1

kantor yang refresentatif

Dalam mencapai


pencapaian melalaui Kebijakan dan Program. 3. Meningkatnya Disiplin Aparatur Indikator Sasaran Meliputi : Indikator Sasaran - Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Linmas

Satuan

2014

2015

2016

2017

Stel

24

-

24

-

Dalam mencapai

2018 2019 24

-


pencapaian melalaui Kebijakan dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

12


4. Tersusunnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator Sasaran Meliputi : Indikator Sasaran - Terpenuhinya Laporan SKPD (LAKIP dan LPPD)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

dok

2

2

2

2

2

2

buku/dok

4

4

2

2

2

2

buku/dok

4

4

9

9

9

9

Kinerja

- Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran

.

Satuan

- Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dalam mencapai


pencapaian melalaui Kebijakan dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan. 5. Tercapainya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral Indikator Sasaran Meliputi : Indikator Sasaran - Terpenuhinya Rencana Kerja 1 Tahunan

Satuan

2014

2015

dok

2

2

2016 2017 2018 2019 5

5

5

6

dan 5 Tahunan, Tapkin, SOP, IKM, SP

Dalam mencapai pencapaian


melalui Kebijakan dan Program Pengembangan Sistem

Perencanaan Sektoral. 6. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH) Indikator Sasaran Meliputi : Indikator Sasaran - Terkendalinya Implementasi/Pelaksanaan Kebijakan

Satuan Bidang

2014

2015

5

5

2016 2017 2018 2019 5

5

5

5

Urusan

Kewenangan Kepala Daerah (KDH)

Dalam mencapai


pencapaian melalui Kebijakan dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH).

13


3. Strategi 3.1. Kebijakan Pada

tahun

2014

Kecamatan

Talun

melaksanakan

kebijakan sebagai berikut : 1. Melaksanakan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan 2. Melaksanakan fungsi pembinaann dan fasilitasi Pemerintah Desa 3. Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat 4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan 3.2. Program Dalam rangka melaksanakan kebijakan, Kecamatan Talun melaksanakan program-program yang ditetapkan yaitu : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 5. Program pengembangan sistem perencanaan sektoral 6. Program

peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH). B. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 Penetapan kinerja merupakan

penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam penetapan kinerja ditentukan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan penetapan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

14


Penetapan Kinerja Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2014 terdiri dari 6 sasaran 22 indikator sasaran melalui 6 program yaitu sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui indikator sasaran sebagai berikut : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui indikator sasaran adalah : a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui indikator sasaran adalah : a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui indikator sasaran adalah : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5. Program

Pengembangan

Sistem

Perencanaan

Sektoral

melalui

indikator sasaran adalah : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui indikator sasaran adalah :

15


a. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH) Bidang Pelayanan Umum (Yanum), Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Berdasarkan

Penetapan

Kantor Kecamatan

Talun

Kinerja

Tahun

(Tapkin)

Anggaran

maka

2014 adalah

Anggaran sebagai

berikut : 

Belanja tidak langsung

Rp. 1.566.309.000,-



Belanja langsung

Rp.

Jumlah

351.421.400,-

Rp. 1.917.730.400,-

16


Adapun Penetapan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : PENETAPAN KINERJA KECAMATAN TALUN TAHUN 2014 NO

PROGRAM UTAMA

SASARAN

KEGIATAN

1

2

3

4

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN SAT TARGET 5 6 7

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang Terbayar

Rek.

36

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Unit

3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Pemeliharaan Peralatan Kerja

Jenis

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SAT TARGET 8 9 10

ANGGARAN 11

Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telepon

%

100

15.000.000

9 Motor 1 Mobil

Terbayarnya Pajak Kendaraan

%

100

2.500.000

5

Prosentase Rata-rata Penggunaan Peralatan Kerja

%

100

6.150.000

17


4. Penyediaan Tulis Kantor

Alat

Alat Tulis Kantor

Paket

1

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis

9

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Penerangan Kantor dan Lingkungan Kantor

Paket

1

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan Kantor

Jenis

7

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Koran Majalah

Paket

1

dan

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Kantor

%

100

12.471.600

%

100

9.631.800

%

100

2.610.000

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kantor Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

%

100

41.502.000

%

100

2.460.000

18


9. Penyediaan Makanan Minuman

2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

dan

Paket

1

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman

%

100

16.730.000

10.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Surat Perjalanan Dinas

SPPD

284

%

100

14.200.000

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kantor yang Terpelihara

Unit

1

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas Bertambahnya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

%

100

69.441.500

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas yang Terpelihara

Unit

9 Motor 1 Mobil

%

100

33.264.000

Pakaian Harian Linmas

Stel

24

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasi onal Terpenuhinya Kebutuhan Pakain Dinas Harian (PDH) Linmas

%

100

7.080.000

dan

Bertambahnya 1. Pengadaan Pemenuhan Pakaian Dinas Kebutuhan Beserta Pakaian Dinas Perlengkapannya Harian (PDH) Linmas

Snack Makan

Dinas (PDH)

19


4

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Tersedianya 1. Penyusunan Laporan Laporan Capaian Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Realisasi Kinerja Keuangan/ SKPD Pelaporan Keuangan yang Akuntabel 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dok

2

Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel

%

100

6.000.000

Laporan Keuangan Semesteran

buku

4

%

100

2.080.000

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

buku

4

%

100

2.000.000

Terpenuhinya 1. Penyusunan rencana kerja Dokumen 1 tahunan dan Perencanaan 5 tahunan Sektoral (Renja dan Renstra)

Laporan Renja dan Renstra

dok

2

Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran yang akuntabel Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akuntabel Terpenuhinya rencana kerja 1 tahunan dan 5 tahunan

%

100

8.300.500

20


6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terkendalinya 2. Pengendalian Implementasi Manajemen Kebijakan Pelaksanaan Kewenangan Kebijakan KDH Kepala Daerah (KDH)

Laporan hasil pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH) di 5 Bidang

Bidang Kewen angan

5

Terkendalinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati

%

100

100.000.000

21


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat

Kecamatan

Talun

telah

melaksanakan

kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang dibuat sesuai dengan PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang

pedoman penyusunan penetapan kinerja dan

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target Indikator Sasaran dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pengukuran

pencapaian

sasaran

adalah

untuk

mengukur

keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. yaitu dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

22


B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 dari 22 (dua puluh dua) indikator sasaran semuanya dapat tercapai dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2014. Indikator Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 yaitu : 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran NO

SASARAN

1


SAT.

RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET

REAL.

Rek.

36

36

36

100

Tercapai

Unit

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

100

Tercapai

Prosentase Ratarata Penggunaan Peralatan Kerja

Jenis

5

5

5

100

Tercapai

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Paket

1

1

1

100

Tercapai

Jenis

9

9

9

100

Tercapai

Paket

1

1

1

100

Tercapai

Jenis

7

7

7

100

Tercapai

Paket

1

1

1

100

Tercapai

INDIKATOR SASARAN

Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telepon Terbayarnya Pajak Kendaraan

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya Sarana Keamanan dan Ketertiban Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)

23

KATEGORI /KET

LAKIP KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas

Paket

1

1

1

100

Tercapai

SPPD

284

284

284

100

Tercapai

Untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran terdiri dari 1 sasaran dan 10 indikator sasaran yaitu : 10 indikator sasaran capaian kinerjanya Tercapai karena mencapai 100%,

kinerjanya 100 %, realisasi keuangannya 93,76 %

ini

disebabkan karena adanya penghematan (efisiensi) dari belanja air, listrik dan telepon sebesar 63,92%, belanja perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 51,99% dan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor (printer dan dispenser) sebesar 97,39%. 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SAT.


REAL.

1


Bertambahnya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

Unit

1

1

1

100

Tercapai

Unit

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

100

Tercapai

Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional


Untuk sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 1 sasaran dani 2 indikator sasaran kinerjanya tercapai karena mencapai 100 %, realisasi keuangannya 100 %.

24

KATEGORI /KET


3. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas

NO

SASARAN

1

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

INDIKATOR SASARAN

Terpenuhinya Kebutuhan Pakain Dinas Harian (PDH) Linmas

SAT.


REAL.

Stel

24

24


24

100

KATEGORI /KET

Tercapai

Untuk sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas terdiri dari 1 sasaran dan 1 indikator sasaran capaian kinerjanya tecapai karena mencapai 100%, realisasi keuangannya 100%. 4. Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel NO

1

SASARAN

Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Laporan Keuangan yang Akuntabel

SAT.


REAL.

dok

2

2

2

100

Tercapai

Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran

buku

4

4

4

100

Tercapai

Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun

buku

4

4

4

100

Tercapai

INDIKATOR SASARAN

Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Untuk sasaran Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator sasaran capaian kinerjanya tecapai karena mencapai 100%, realisasi keuangannya 100 %.

25

KATEGORI /KET


5. Tersusunnya Capaian Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral NO

SASARAN

1

Tercapainya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Untuk

sasaran

INDIKATOR SASARAN

Terpenuhinya rencana kerja 1 tahunan dan 5 tahunan

Tersusunnya

SAT.


REAL.

dok

2

2

Capaian


2

100

Pengembangan

KATEGORI /KET

Tercapai

Sistem

Perencanaan Sektoral terdiri dari 1 sasaran dan 1 indikator sasaran capaian kinerjanya tecapai karena mencapai 100%, realisasi keuangannya 100 %. 6. Terlaksananya Kebijakan Kewenangan Kepala Daerah (KDH) NO

SASARAN

1

Terlaksananya Kebijakan Kewenangan Kepala Daerah (KDH)

INDIKATOR SASARAN

Terkendalinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Kepala Daerah (KDH)

SAT.

Bidang Kewen angan


REAL.

5

5


5

100

Untuk sasaran Terlaksananya Kebijakan Kewenangan Kepala Daerah (KDH) terdiri dari 1 sasaran dan 1 indikator sasaran capaian kinerjanya tecapai karena mencapai 100%, realisasi keuangannya 100%.

26

KATEGORI /KET

Tercapai


C. Perbandingan Capaian Kinerja Perbandingan Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon TARGET YANG INGIN DICAPAI SASARAN STRATEGIS

1

INDIKATOR SASARAN

2

REALISASI

CAPAIAN

SATUAN

3

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

2010

2011

2012

2013

2014

2013

2014

2013

2014

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TUJUAN MISI : 1. Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat Yang Didukung Oleh Aparat Yang Profesional dan Bertakwa. 2. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas yang Berorientasi Untuk Kepentingan Umum.


- Terbayarnya Rekening Air, Listrik dan telepon

Rekening

36

36

36

36

36

36

36

100

100

- Terbayarnya pajak Kendaraan

Unit

7 Motor 1 Mobil

7 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

100

100

- Prosentase RataRata Penggunaan Peralatan Kerja

Jenis

6

7

7

5

5

5

5

100

100


Paket

1

1

1

1

1

1

1

100

100


Jenis

9

9

9

9

9

9

9

100

100


Paket

1

1

1

1

1

1

1

100

100


Jenis

-

2

12

-

7

-

7

100

100

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan PerundangUndangan

Paket

1

1

1

1

1

1

1

100

100


Paket

1

1

1

1

1

1

1

100

100


SPPD

850

850

935

1.020

284

1.020

284

100

100

27

LAKIP KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 Tersedianya Sarana dan prasarana Aparatur

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas

- Bertambahnya Kegiatan Pemeliharaan Gedung kantor

Unit

1

1

1

1

1

1

1

100

100

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dinas

Unit

1 Mobil 7 Motor

1 Mobil 7 Motor

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

100

100

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas

Stel

-

-

29

-

-

-

24

100

100

Dok

2

2

2

2

2

2

2

100

100


Buku

4

4

4

4

4

4

4

100

100


buku

4

4

4

4

4

4

4

100

100

- Terpenuhinya Laporan rencana kerja 1 tahunan dan 5 tahunan

Dok

-

-

-

-

2

-

2

100

100

Bidang Kewenangan

5

5

5

5

5

5

5

100

100

Tersusunnya - Terpenuhinya Sistem Pelaporan Laporan Capaian Capaian Kinerja Kinerja dan dan Keuangan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral Terlaksananya Kebijakan Bupati melalui Pelimpahan Wewenang Kepada Camat

- Terkendalinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati

D. Akuntabilitas Keuangan Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon telah tersedia anggaran yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut : Realisasi Kegiatan Belanja Langsung Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon TA. 2014 NO.

KODE

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

5.2.

Belanja Langsung

5.1.1.

Belanja Pegawai

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN

REAL. KEU

PROSENTASE

NOMINAL

FISIK (%)

KEU (%)

351.421.400,00

343.725.503 ,00

100

97,81

1.566.309.000,00

1.551.082.235,00

100

99,03

270.505.400,00

263.893.053,00

100

98,00

41.502.000,00

40.418.450,00

100

97,00

28


1

1.20.1.20.22.01.

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1.20.1.20.22.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik

1.20.1.20.22.01.06.

123.255.400,00

115.559.503,00

100

93,76

15.000.000,00

9.587.853,00

100

63,92

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

2.500.000,00

1.299.800,00

100

51,99

1.20.1.20.22.01.09.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6.150.000,00

6.150.000,00

100

100

1.20.1.20.22.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

12.471.600,00

12.471.600,00

100

100

1.20.1.20.22.01.11.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9.631.800,00

9.631.800,00

100

100

1.20.1.20.22.01.12.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

2.610.000,00

2.610.000,00

100

100

1.20.1.20.22.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

41.502.000,00

40.418.450,00

100

97,39

1.20.1.20.22.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peundang-Undangan

2.460.000,00

2.460.000,00

100

100

1.20.1.20.22.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman

16.730.000,00

16.730.000,00

100

100

29


2

3

4

5

1.20.1.20.22.01.18.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20.1.20.22.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.22.02.22.

14.200.000,00

14.200.000,00

100

100

102.705.500,00

102.705.500,00

100

100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

69.441.500,00

69.441.500,00

100

100

1.20.1.20.22.02.24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

33.264.000,00

33.264.000,00

100

100

1.20.1.20.22.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

7.080.000,00

7.080.000,00

100

100

1.20.1.20.22.03.02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

7.080.000,00

7.080.000,00

100

100

1.20.1.20.22.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.080.000,00

10.080.000,00

100

100

1.20.1.20.22.06.01.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.000.000,00

6.000.000,00

100

100

1.20.1.20.22.06.02.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2.080.000,00

2.080.000,00

100

100

1.20.1.20.22.06.04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2.000.000,00

2.000.000,00

100

100

1.20.1.20.22.07.

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

8.300.500,00

8.300.500,00

100

100

30


6

1.20.1.20.22.07.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral – Rencana Jangka Menengah (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra)

1.20.1.20.22.20.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.1.20.22.20.13.

8.300.500,00

8.300.500,00

100

100

100.000.000,00

100.000.000,00

100

100

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pelayanan Umum (Yanum)

15.000.000,00

15.000.000,00

100

100

1.20.1.20.22.20.14.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

20.000.000,00

20.000.000,00

100

100

1.20.1.20.22.20.15.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20.1.20.22.20.16.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang)

35.000.000,00

35.000.000,00

100

100

1.20.1.20.22.20.17.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pemerintahan

15.000.000,00

15.000.000,00

100

100

100

100

Tabel diatas menjelaskan jumlah belanja langsung pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 351.421.400,00 yang terserap sebesar Rp. 343.725.503,00. Realisasi Kegiatan Belanja Tidak Langsung Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon TA. 2014 KODE

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PAGU DANA

REAL. KEU

PERSENTASE

NOMINAL

FISIK (%)

1.894.807.738,00

100,00

KEU (%) 98,80

5.

Belanja Daerah

1.917.730.400,00

5.1.

Belanja Tidak Langsung

1.566.309.000,00

1.551.082.235,00

100,00

99,03

5.1.1.

Belanja Pegawai

1.566.309.000,00

1.551.082.235,00

100,00

99,03

TOTAL DANA

1.566.309.000,00

1.551.082.235,00

100,00

99,03

31


Tabel diatas menjelaskan jumlah Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 1.566.309.000,00 yang terserap sebesar Rp. 1.551.082.235,00 (99,03%). E. Strategi Pemecahan Masalah Strategi pemecahan masalah didasari atas permasalahan yang dihadapi

dan

kemudian

dapat

dijadikan

rekomendasi

dalam

pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Strategi pemecahan tersebut adalah : a. Penetapan jadwal pelaksanaan yang tepat b. Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait c. Proses perencanaan dan pengawasan yang dilakukan secara melekat pada tiap kegiatan d. Identifikasi awal kegiatan pada saat sebelum penetapan APBD, sehingga dapat diketahui kemungkinan pelaksanaan kegiatan meliputi ketersediaan lokasi dan faktor pendukung lainnya Diharapkan melalui proses tersebut di atas maka kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dapat dilakukan secara optimal.

32


BAB IV PENUTUP Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik (Public Accountability). Sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon maka mempunyai visi sebagai berikut adalah : “Terwujudnya Kecamatan Talun Yang Maju Dalam Pelayanan Dengan

Didukung

Oleh

Aparatur

Yang

Berkualitas

dan

Profesional” Penjabaran arti dari visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Yang Didukung Oleh Aparat yang Profesional Dan Bertakwa. 2. Meningkatkan Kinerja Sumber daya Aparatur yang Berkualitas Yang Berorientasi Untuk Kepentingan Umum. Sedangkan Rumusan Misi Kecamatan Talun terdiri dari : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program pengembangan sistem perencanaan sektoral 6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH). Dalam rangka mencapai misi organisasi Kecamatan Talun, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut :

33


1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya disiplin aparatur 4. Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Terpenuhinya sistem perencanaan sektoral 6. Meningkatnya

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH). Melalui penyajian LAKIP Kecamatan Talun

Kabupaten Cirebon

diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak secara menyeluruh. Sedangkan realisasi keuangan pada Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa

jumlah

PAGU

Belanja

langsung

yang

ditetapkan

APBD

Perubahan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 351.421.400,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) realisasinya sebesar Rp. 343.725.503,- atau 97,81%. 2. Bahwa nilai PAGU Belanja Tidak Langsung, meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu sebesar Rp. 1.566.309.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) realisasinya Rp. 1.551.082.235,- atau 99,03%. Sampai dengan akhir Desember 2014 Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam mencapai sasaran tidak mengalami hambatan yang berarti.

34


LAMPIRAN - LAMPIRAN

35

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TALUN TAHUN ANGGARAN 2014

1. Nama Unit Organisasi

: Kecamatan Talun

2. Tugas

: Sesuai dengan Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 Seri D.31, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan.

3. Fungsi

: a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan; b. Mengelola rencana dan program kerja Kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah; c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di wilayah Kecamatan; e. Pengoordinasian pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum; f. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

4. Indikator Kinerja Utama

:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ALASAN/ SUMBER DATA

1.

Meningkatkan Sumberdaya Aparatur

Mengoptimalisasi Sumberdaya Aparatur

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 thn 2008 tentang Organisasi dan tat kerja kecamatan

2.

Meningkatkan peran dan fungsi lembaga Pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat

Mengoptimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga lainnya

Adannya tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat

3.

4.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dibidang potensi tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan usaha ekonomi produktif rumahtangga berbasis sumberdaya alam Meningkatnya tertib administrasi kedesaan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kependudukan, serta penggunaan anggaran pendapatan skala perioritas dan belanja desa sesuai dengan skala perioritas dalam rangka tertib administrasi keuangan desa.

Mengoptimalisasi kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dibidang potensi tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan usaha ekonomi produktif rumahtangga

Luasnya lahan pertanian dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan

Mengoptimalisasi tertib administrasi kedesaan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kependudukan.

Perkembangan pengetahuan dan tehnologi dalam penyelenggaraan administrasi semakin berkembang, baik dibidang pemerintahan pembangunan maupun kependudukan

Talun,

Desember 2014 CAMAT TALUN

M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk.I NIP. 19680410 198803 1 003

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: M. IMAM SUBERANI, S.IP

Jabatan

: CAMAT TALUN

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM, M.Si

Jabatan

: BUPATI CIREBON

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber,

Desember 2014

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BUPATI CIREBON

CAMAT TALUN

TTD Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM, M.Si

M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP. 19680410 198803 1 003

PENGUKURAN KINERJA Kabupaten SKPD Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

: Cirebon : Kecamatan Talun Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

2 Terbayarnya Rekening Air, Listrik dan Telepon

3

4

5

36 Rekening

36 Rekening

100

9 Motor 1 Mobil

9 Motor 1 Mobil

100

Prosentase Rata-Rata Penggunaan Peralatan Kerja

5 Jenis

5 Jenis

100

Terpenuhinya Kebutuhan ATK

1 Paket

1 Paket

100

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

9 Jenis

9 Jenis

100

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Kantor

1 Paket

1 Paket

100

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kantor

7 Jenis

7 Jenis

100

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 Paket

1 Paket

100


1 Paket

1 Paket

100

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas

284 SPPD

284 SPPD

100

1 Unit

1 Unit

100

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

100


Tersedianya Sarana dan Bertambahnya Kegiatan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung Kantor Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya bagi Aparatur

2 Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas

Tersusunnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral Terlaksananya Kebijakan Kewenangan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

3

4

5

24 Stel

24 Stel

100

Terpenuhinya Laporan Keuangan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisi Kinerja SKPD

2 dok

2 dok

100


4 buku

4 buku

100


4 buku

4 buku

100

Terpenuhinya laporan rencana kerja 1 tahunan dan 5 tahunan

2 dok

2 dok

100


5 Bidang Kewenangan

5 Bidang Kewenangan

100

Jumlah Anggaran Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2014

: Rp. 351.421.400,00 : Rp. 343.725.503,00

Talun,

Desember 2014

CAMAT TALUN


PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran

Indikator Kinerja

: Kecamatan Talun : 2014 Target Kinerja (Kuantitatif)

Program / Kegiatan

Anggaran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

15,000,000

5 jenis

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6,150,000

1 paket

Penyediaan Alat Tulis Kantor

12,471,600

9 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9,631,800

1 paket

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2,610,000

Terbayarnya rekening 12 bulan / telepon, air dan listrik 36 rekening Terpenuhinya pemenuhan perijinan kendaraan dinas/operasional Prosentase rata-rata penggunaan peralatan kerja Tersedianya persediaan alat tulis kantor Bertambahnya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor Bertambahnya pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Penyediaan koran dan majalah

1 unit mobil, 9 unit motor

7 jenis

1 paket

Bertambahnya 1 paket pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman Bertambahnya 284 Surat pemenuhan Perjalanan Dinas kebutuhan biaya perjalanan dinas

2,500,000

41,502,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

2,460,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

16,730,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

14,200,000

Jumlah Anggaran : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 123.255.400,-

Sasaran Strategis Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja

Target Kinerja (Kuantitatif)

1 unit Bertambahnya kegiatan pemeliharaan gedung kantor terpenuhinya 1 unit mobil, pemenuhan 9 unit motor kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

Program / Kegiatan

Anggaran

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

69,441,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

33,264,000

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 102.705.500,-

Sasaran Strategis Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya bagi Aparatur

Indikator Kinerja


Terpenuhinya 24 Stel Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas

Program / Kegiatan

Anggaran

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

7,080,000

Program / Kegiatan

Anggaran

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 7.080.000,-

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Tersusunnya Terpenuhinya laporan 2 dok Sistem Pelaporan kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya laporan 4 buku keuangan semesteran Terpenuhinya laporan 4 buku keuangan akhir tahun

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2,000,000

2,080,000

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 10.080.000,-

Sasaran Strategis Tercapainya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Indikator Kinerja Terpenuhinya rencana kerja 1 tahunan dan 5 tahunan

Target Kinerja (Kuantitatif) 2 dok

Program / Kegiatan

Anggaran

Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral (RENJA & RENSTRA)

8,300,500

Jumlah Anggaran : Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral : Rp. 8.300.500,-

Sasaran Strategis Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah


Program / Kegiatan

Anggaran

Terkendalinya 1 Bidang Pelaksanaan Kewenangan Kebijakan KDH Bidang Pelayanan Umum

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pelayanan Umum

15,000,000

Terkendalinya 1 Bidang Pelaksanaan Kewenangan Kebijakan KDH Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Kesejahteraan Rakyat

20,000,000

Terkendalinya 1 Bidang Pelaksanaan Kewenangan Kebijakan KDH Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

15,000,000

Terkendalinya 1 Bidang Pelaksanaan Kewenangan Kebijakan KDH Bidang Ekonomi Pembangunan

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Ekonomi Pembangunan

35,000,000

Terkendalinya 1 Bidang Pelaksanaan Kewenangan Kebijakan KDH Bidang Pemerintahan

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pemerintahan

15,000,000

Indikator Kinerja

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : Rp. 100.000.000,-

Cirebon, BUPATI CIREBON

Desember 2014

CAMAT TALUN

TTD Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si

M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP. 19680410 198803 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : Kecamatan Talun Tahun : 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran

Indikator Kinerja Terbayarnya Rekening Air, Listrik dan Telepon

Target 15.000.000


2.500.000

Prosentase Rata-Rata Penggunaan Peralatan Kerja

6.150.000

Terpenuhinya Kebutuhan ATK

12.471.600

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

9.631.800

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Kantor

2.610.000

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

41,502,000 2.460.000


16,730,000

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas

14,200,000


Bertambahnya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

69,441,500

Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas

33,264,000

7,080,000

Sasaran Strategis Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja

Target

Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6,000,000


2,080,000


2,000,000

Terpenuhinya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Terpenuhinya Laporan Rencana Kerja 1 Tahunan dan 5 Tahunan (Renja dan Renstra)

8,300,500

Terlaksananya Kebijakan Kewenangan Kepala Daerah (KDH)


100,000,000

Talun,

Desember 2014

CAMAT TALUN


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Talun,

Desember 2014

CAMAT TALUN


Perbandingan Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon TARGET YANG INGIN DICAPAI

REALISASI

CAPAIAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

SATUAN

2010

2011

2012

2013

2014

2013

2014

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TUJUAN MISI : 1. Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat Yang Didukung Oleh Aparat Yang Profesional dan Bertakwa. 2. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas yang Berorientasi Untuk Kepentingan Umum.


- Terbayarnya Rekening Air, Listrik dan telepon - Terbayarnya pajak Kendaraan

Rekening

36

36

36

36

36

36

36

100

100

Unit

7 Motor

7 Motor

9 Motor

9 Motor

9 Motor

9 Motor

9 Motor

100

100

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

1 Mobil

- Prosentase RataRata Penggunaan Peralatan Kerja

Jenis

6

7

7

5

5

5

5

100

100


Paket

1

1

1

1

1

1

1

100

100


Jenis

9

9

9

9

9

9

9

100

100


Paket

1

1

1

1

1

1

1

100

100


Jenis

-

2

12

-

7

-

7

100

100

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan PerundangUndangan

Paket

1

1

1

1

1

1

1

100

100


Paket

1

1

1

1

1

1

1

100

100


SPPD

850

850

935

1,020

284

1,020

284

100

100

Tersedianya Sarana dan prasarana Aparatur

- Bertambahnya Kegiatan Pemeliharaan Gedung kantor

Unit

1

1

1

1

1

1

1

100

100

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dinas

Unit

1 Mobil 7 Motor

1 Mobil 7 Motor

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

1 Mobil 9 Motor

100

100

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas

- Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas

Stel

-

-

29

-

-

-

24

100

100

Tersusunnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dok

2

2

2

2

2

2

2

100

100


Buku

4

4

4

4

4

4

4

100

100


Buku

4

4

4

4

4

4

4

100

100

Tercapainya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

- Terpenuhinya Laporan rencana kerja 1 tahunan dan 5 tahunan

dok

-

-

-

-

2

-

2

100

100

Terlaksananya Kebijakan Bupati melalui Pelimpahan Wewenang Kepada Camat

- Terkendalinya Bidang Kewenangan Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati

5

5

5

5

5

5

5

100

100

Talun,

Desember 2014

CAMAT TALUN


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN TALUN TAHUN 2014

Recommend Documents