Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jeneponto Tahun 2014

Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target indikator kinerja sasaran berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Jeneponto

Tahun

2014

ini

merupakan

tindak

lanjut

pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah, serta memenuhi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik

Indonesia

Nomor

23

Tahun

2012

tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja. LAKIP Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinertja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi

LAKIP

Tahun

2014

tetap diselaraskan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja sasaran yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

akan

dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan

Misi

Pemerintah

Kabupaten

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jeneponto Tahun 2014

Jeneponto

yang

tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018 VISI : MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA MISI

RUMUSAN PENJELASAN MISI

1. Membangun tata kelolah

Dimankanai sebagai misi yang di emban Pemerintahan yang baik untuk mengupayakan pengelolaan berdasarkan prinsippemerintahan yang baik untuk prinsip good gevernance meningkatkan kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesinal dan berkinerja tinggi dan meningkatnya pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 2. Meningkatkan kualitas Dimaknai sebagai misi yang diemban sumber daya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan (SDM) sumber daya aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dan meningkatkan kualias hidup masyarakat. 3. Membangun kemandirian Dimaknai sebagai misi yang diemban ekonomi masyarakat yang sebagai upaya untuk meningkatkan bertumpu pada potensi perekonomian daerah dengan lokal mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menciptakan iklim ivestasi yang kondusif serta meningkatkan ekonomi kerakyatan 4. Meningkatkan tata kelola Dimaknai sebagai misi yang diemban keuangan daerah yang sebagai upaya menciptakan pengelolaan efektif, efesien, produktif, keuangan baik melalui peningkatan transparan, dan regulasi, sistem untuk meningkatkan akuntabel penerimaan daerah dan pembiayaan pembangunan 5. Meningkatkan Dimaknai sebagai misi yang diemban pembangunan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan infrastruktur dan ketertersedian infrastruktur dasar dan pelayanan dasar di setiap wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas desa/kelurahan masyarakat, memacu peningkatan perekonomian daerah dan mengurangi disparitas pembangunan antar desa/kelurahan serta mengoptimalkan penataan ruang pembangunan wilayah yang partisipatif, berkelanjutan 6. Meningkatkan kualitas Dimaknai sebagai misi yang diemban kehidupan beragama sebagai upaya menciptakan kondisi


masyarakat yang agamais melalui internalisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan managemen potensi umat lewat optimalisasi ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), meningkatkan pemahaman keagamaan. Misi tersebut diatas memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Pemetaan keterkaitan dengan dengan pokok-pokok visi dengan masing-masing misi tersebut dapat disajikan pada tabel berikut: Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Kabupaten Jeneponto 2014-2018 VISI : MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA POKOK-POKOK VISI

MISI

1. Kepemerintahan yang baik

Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) (2) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel (4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (6) Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan (5) Seluruh Misi (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

2. Penguatan daya saing daerah

3. Masyarakat Jeneponto yang sejahtera A. Kebijakan Pokok 1. Strategi Strategi

merupakan

langkah-langkah

yang

berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.


Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan

pembangunan

management).

Rumusan

daerah

strategi

(strategy

berupa

focussed-

pernyataan

yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya

diperjelas

dengan

serangkaian

arah

kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018 Misi 1: Membangun tata Kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance TUJUAN Menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (1)

SASARAN

STRATEGI

Terwujudnya penataan birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah (1)

Restrukturisasi organisasi dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN Pemerataan, perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar

Terwujudnya  pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (2) Terwujudnya  Peningkatan kualitas Pelayanan Publik (3)


Meningkatnya  kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (4) Terciptanya  keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (5) Menguatkan  Terwujudnya  kapasitas dan pembinaan peran pemerintah kemasyarakatan yang kecamatan, optimal (6) kelurahan dan  Terlaksanaya Desa (2) Pendelegasian sebagian kewenangan kepada pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan (7)

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah Memperkuat sistem terpadu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan dan perundang-undangan Meningkatkan profesionalisme aparatur kecamatan, kelurahan dan desa dan alokasi anggaran

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia TUJUAN Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, profesionalisme dan pendayagunaan aparatur (1) Meningkatakan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (2)





  

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya  pengetahuan, pendidikan, keterampilan, sikap dan moral aparatur (8)

Optimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan diklat dan menstimulasi peningkatan strata pendidikan

Meningkatnya kualitas  pendidikan masyarakat (formal umum dan kejuruan) (9) Meningkatnya  pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan masyarakat (10)

Peningkatan kualitas anak didik dan Pendididik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Meningkatkan pengelolaan dan kinerja BLK, Sanggar Kegiatan Belajar, PKBM, kepemudaan serta akses informasi masyarakat Meningkatnya derajat  Mendorong upaya kesehatan masyarakat Kesehatan Promotif, (11) Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif secara holistik Meningkatnya kualitas Pemberdayaan keluarga keluarga dan secara maksimal untuk


perlindungan anak (12)

menjadi keluarga andalan dan perlindungan anak

Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal TUJUAN Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah (1)

Membangun

SASARAN

STRATEGI

Terkelolanya potensi  sumberdaya alam lokal menjadi produk yang memiliki nilai kompetitif skala regional dan nasional (13) Meningkatnya  ketersediaan regulasi investasi daerah (14) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi investasi daerah (15) Terciptanya Sistem  Inovasi Daerah (SIDa) yang dapat mendukung pengembangan daya saing daerah (16)

Meningkatkan Pengelolaan potensi sumberdaya alam lokal secara secara terpadu dan terarah dari huluhilir dan kerjasama antar daerah Membangun kerjasama yang harmonis dengan DPRD,NGO, swasta dan PT dalam menginisiasi regulasi serta menyusun dokumen Grand Design

Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah melalui kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga penelitian PT dan dunia usaha Meningkatnya  Memperketat ketersediaan dan pengalifungsian lahan penganekaragaman pertanian pangan dan pangan (17) memasyarakatkan penganekaragaman pangan Meningkatnya taraf  Penciptaan ekonomi ekonomi dan lapangan produktif dan kreatif kerja masyarakat (18) berbasis potensi lokal Terlaksananya  Mengembangkan, menata revitalisasi, penataan dan mempromosikan OW dan pengembangan dengan pengelolaan oleh objek wisata (19) BUMD Terwujudnya Kab. Membangun kerjasama Jeneponto sebagai dan promosi potensi dan Pusat Suplay Energi daya dukung wilayah Listrik di Sulawesi Selatan (20) Meningkatnya kualitas Mendorong


struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan (2)

dan kuantitas koperasi pengembangan dan dan UMKM (21) pemberdayaan koperasi dan UMKM yang inovatif dan berdaya saing. Mengembangkan  Restrukturisasi, BUMD dan BUMDES penguatan, permodalan yang dapat dan perbaikan meningkatkan manajeman serta pendapatan daerah peningkatan kerjasama (22) Badan Usaha Milik Daerah dan Desa Meningkatnya kinerja  pengelolaan pasar tradisional dan home  industri berwawasan lingkungan (23)

Pengelolaan pasar berbasis masyarakat Pembinaan keterampilan dan kewirausahaan pelaku home industri potensial dan pemberian stimulan modal usaha

Misi 4: Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel TUJUAN Menciptakan keuangan daerah yang stabil dan sehat untuk mendukung pendanaan pembangunan (1)

SASARAN

STRATEGI

Meningkanya  ketersediaan regulasi tata kelolah keuangan daerah (24) Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan transparan (25) Meningkatnya  penerimaan daerah dan pembiayaan pembangunan (26)

Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kinerja BUMD Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan TUJUAN Meningkatkan kualitas dan pemerataan

Meningkatnya  ketersedian dokumendokumen perencanaan

Mengoptimalkan kajiankajian perencanaan berkerjasama dengan PT


ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya (1)

umum dan teknis infrastruktur daerah (27) Tertatanya sistem  transportasi daerah (28) Terlaksananya  pembangunan dan peningkatan kualitas jalan khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten (29)

Meningkatnya  ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai (30) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kesehatan yang proporsional (31) Meningkatnya  ketersediaan infrastruktur sumberdaya air sektor keirigasian (32) Meningkatnya  ketersediaan infrastruktur wilayah, perekonomian dan sosial budaya (33)



Meningkatnya akses  air minum aman dan sanitasi masyarakat (34)

dan lembaga profesional Review TATRALOK dan menyelengarakan sistem transportasi daerah yang dinamis Meningkatkan tatalaksana kebinamargaan dan mengalokasikan anggaran secara proporsinal sesuai urutan prioritas berdasarkan perencanaan teknis yang partisipatif Memacu penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkulitas dan proporsionanal.

Mengimplementasikan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Menjamin alokasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur disetiap desa da kelurahan setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan dan mekanisme perencanaan Membangun sistem dan infrastruktur mitigasi dan penaggulangan bencana melalui sistem zona rentang kendali wilayah Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan Sanitasi dan pengembangan kelembagaan Air Minum


berbasis masyarakat Meningkatnya  pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR (35) Mengoptimalkan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (2)

Terkendalinya  pemanfaatan ruang (36) Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang (37) Terciptanya penataan  ibukota Kabupaten dan Kecamatan (38)

Meningkatnya  perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Hidup (39) Meningkatnya pengembangan kawasan-kawasan strategis daerah (40)

Mempermudah izin pembangunan perumahan swadaya dan pihak pengemban dan Pembangunan dan subsidi rumah layak huni bagi MBR Peningkatan kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan penataan secara terpadu dan partisipatif dengan memperkuat sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan kawasan strategis secara terpadu dan partisipatif dengan memperkuat sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Misi 6: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama TUJUAN Meningkatkan kualitas spritual dan integritas aparatur dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (1)

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama (41)

Fungsionalisasi peran kelembagaan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Peningkatan sikap ketenggangrasaan intern umat beragama dan antarumat beragama dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait isu-isu keagamaan

Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama (42)


Terwujudnya kualitas  pelayanan kehidupan beragama (43) Meningkatnya  kesadaran agama akan nilai-nilai amanah, kecerdasan, kejujuran, keteladan dan kerakyatan bagi aparatur (44)

Pemberdayaan umat beragama Fungsionalisasi dan aktualisasi/penatalaksan aan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam bagi aparatur sipil negara

2. Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kabupaten Jeneponto periode 2014-2018 adalah sebagai berikut. Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jeneponto 2014-2018 NO 1

FOKUS Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik

ARAH KEBIJAKAN  

2.

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

     

3.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Pengembangan sistem SIPAKAADA (Reformasi dan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah) Peningkatan Kapasitas dan peran Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa peningkattan kualitas pendidikan formal umum dan kejuruan Pemberian Beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan pekerja sektor informal Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Daerah Pengetasan buta aksara Pembebasan biaya ujian Paket A, B dan C Pengembangan layanan kesehatan respon cepat (health care rapid


NO

FOKUS

ARAH KEBIJAKAN response)    

4.

Penguatan Ekonomi Kerakyatan



   



Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perwujudan PHBS Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis terpadu Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan Peningkatan kualitas layanan dan jasa publik  Penyusunan dan Penerapan SPM pada setiap unit pelayanan  Penerapan E-Procurement secara penuh  Pemberian reward dan punishment kepada unit pelayanan  Pengawasan mutu produk layanan dan jasa publik Peningkatan produksi, kualitas dan produktivitas sektor ekonomi produktif melalui intesifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi usaha sektor produktif Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana produksi Peningkatan pengelolaan pasca panen dan pemasaran Mengembangkan komoditas dengan menjadikan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan Mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan secara terpadu melalui sinergitas hulu, tengah dan hilir Mengoptimalkan pengembangan komoditas kelautan dan perikanan, melalui:  Peningkatan kapasitas produksi perikanan dan kelautan  Pemberdayaan masyarakat pesisir  Pengembangan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan  Peningkatan produksi dan


NO

FOKUS

ARAH KEBIJAKAN kualitas rumput laut Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan berwawasan lingkungan melalui pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan. Pengembangan dunia usaha, investsi dan lapangan kerja, melalui  Perluasan dan kemudahan investasi  Pembinaan dan pemberian permodalan bagi koperasi dan UMKM  Perluasan kesempatan kerja  Perluasan kesempatan berusaha Pengembangan ekonomi kreatif dan produktif Pengembangan kawasan industri Bangkala Peningkatan pengelolaan sumberdaya mineral dan bahan galian lainnya Peningkatan pengelolaan kawasan pariwisata unggulan Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah daerah Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan sosialekonomi masyarakat, termasuk mengupayakan pengembangan BUMDES Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial, budaya, politik dan keamanan Peningkatan Peran Pemuda dan Pembinaan kelembagaan olah raga Peningkatan penerimaan daerah  

5.

Penciptaan iklim investasi  yang kondusif

    6.

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta

 

  7.

Peningkatan sumber sumber pendanaan,  pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi  investasi pembangunan

Merevitalisasi Perusda dan membangun BUMD Merevitalisasi aset investasi yang sudah ada


NO 8.

FOKUS Peningkatan Pengelolaan sumberdaya air

ARAH KEBIJAKAN



Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi Peningkatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 9PPSIP) Peningkatan Pembangunan embunembun yang strategis Peningkatan Pengelolaan air minum Pembangunan irigasi pompa yang strategis Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dan pelabuhan Peningkatan penerangan jalan umum perdesaan Peningkatan sarana dan prasarana permukiman Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan industri Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan Peningakatan prasarana dan sarana olah raga Zonasi dan pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran Pembangunan atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemberdayaan masyarakat miskin



Bantuan dan perlindungan sosial



Penataan ibukota kabupaten menuju kabupaten adipura Penataan pemukiman ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan Pembinaan dan pendidikan agama pada instansi formal dan non formal (TKA/TPA, PSI) Pengentasan buta baca Al Qur’an

     

9.

Peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik

      

10. Peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin

11. Penataan Ibu kota Kabupaten dan Kecamatan



 

12. Pembinaan kehidupan beragama



 

Pembinaan beragam


toleransi

hidup

NO

FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 

 

Peningkatan kesejahteraan bagi Imam Desa/Kelurahan, Imam Mesjid, Guru Mengaji, dan Guru Sara’ Peningkatan pembinaan mental spritual generasi muda Peningkatan kulaitas saran ibadah

Berdasarkan tujuan diatas Pemerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan 50 Sasaran dengan 141 Indikator Kinerja Sasaran yang kesemuanya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksana program dan kegiatan tersebut melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup. Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Tim Penyusun


Kata Pengantar Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten

Jeneponto Tahun 2014. Sejalan dengan tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah merupakan salah satu indikator untuk penentuan bagi daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk menjadi Pilot Project pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jeneponto merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinertja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memenuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Untuk itu disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto kepada stakeholder dan sebagai sarana perbaikan dalam upaya mewujudkan Visi “MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA” Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada

prinsipnya

merupakan

kewajiban

Pemerintah


Daerah

untuk

menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata – mata dimaksudkan sebagai upaya

untuk

menemukan

daerah

melainkan

juga

kelemahan

untuk

pelaksanaan pemerintahan

meningkatkan

efisiensi,

efektifitas,

produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 ini memuat pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan sebagai kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya menjadi bahan evaluasi oleh Lembaga Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini belum sepenuhnya memuaskan harapan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu hasil evaluasi LAKIP ini nantinya

diharapkan menjadi bahan rujukan

dalam upaya

perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Jeneponto,

Maret 2015

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR


Daftar Isi KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN ....................................................................

I-1

A.

Dasar Hukum ....................................................................

I-1

B.

Gambaran Umum Daerah ..................................................

I-3

1. Aspek Geografis ............................................................

I-3

2. Aspek Demografi ..........................................................

I-6

3. Kondisi Ekonomi Daerah ..............................................

I-12

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .....................................

II-1

A.

Visi dan Misi.......................................................................

II-1

B.

Kebijakan Pokok .................................................................

II-5

1. Strategi.........................................................................

II-5

2. Kebijakan .....................................................................

II-9

3. Kebijakan Lintas Fungsi ...............................................

II-13

4. Kebijakan Kewilayahan ................................................

II-13

Prioritas Daerah .................................................................

II-14

1. Prioritas Daerah ...........................................................

II-14

2. Program Kerja ..............................................................

II-26

3. Target dan Capaian Kinerja ..........................................

II-40

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....

III-1

C.

A.

B.

Pengelolaan Pendapatan ....................................................

III-4

1. Pendapatan Asli Daerah ...............................................

III-4

2. Dana Perimbangan .......................................................

III-10

3. lain-Lain Pendapatan yang Sah ....................................

III-12

Pengelolaan Belanja Daerah ...............................................

III-19

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.............................

III-19

2. Target dan Realisasi Belanja.........................................

III-21

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... A.

IV-1

Urusan Wajib yang Dilaksanakan.......................................

IV-1

1. Program dan Kegiatan ..................................................

IV-1


2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ...............

IV-2

3. Permasalahan dan Solusi .............................................

IV-2

B.

Urusan Pilihan yang Dilaksanakan ....................................

IV-

C.

Prestasi/Penghargaan yang diraih Tahun 2014 ..................

IV-

135 167 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ......................... A.

B.

V-1

Tugas Pembantuan yang Diterima ......................................

V-1

1. Urusan Wajib ...................................................................

V-4

2. Urusan Pilihan .................................................................

V-9

Bantuan Hibah ...................................................................

V-15

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ...........

VI-1

A.

Kerjasama Antar Daerah ....................................................

VI-1

1. ...................................................................................................... Kebijaka n dan Kegiatan .................................................................

VI-1

2. ...................................................................................................... Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ......................................................

VI-2

3. ...................................................................................................... Permasal B.

C.

D. BAB VII

ahan dan Solusi ...............................................................

VI-2

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .............................

VI-3

1. Kebijakan dan Kegiatan ....................................................

VI-3

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ........................................

VI-3

Koordinasi dengan Instansi vertikal Daerah .......................

VI-5

1. Kebijakan dan Kegiatan ....................................................

VI-5

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ........................................

VI-6

Penanggulangan Bencana...................................................

VI-7

PENUTUP ......................................................................

VI-1


Daftar Gambar Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto ......................................

I-4

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 .......

I-10


Daftar Tabel Tabel 1.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto ....

I-5

Tabel 1.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013 .....................................................................

I-7

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013 ....................................................

I-7

Tabel 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan .......................................

I-8

Tabel 1.5 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan .......

I-8

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Struktural Berdasarkan Eselon ...

I-9

Tabel 1.7 Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 .............................................................

I-11

Tabel 1.8 Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 ...........................................

I-11

Tabel 1.9 Potensi Andalan Pertanian (Jenis Palawija) ...............................

I-12

Tabel 1.10Potensi Andalan Pertanian (Jenis Sayuran) ..............................

I-13

Tabel 1.11Potensi Andalan Pertanian (Jenis Buah-Buahan) .....................

I-13

Tabel 1.12Potensi Andalan Perkebunan ....................................................

I-13

Tabel 1.13Potensi Andalan Peternakan (Jenis Ternak Besar dan Kecil) .....

I-14

Tabel 1.14Potensi Andalan Peternakan (Jenis Ternak Unggas)..................

I-14

Tabel 1.15Potensi Andalan Perikanan .......................................................

I-15

Tabel 1.16PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013 .......................................................

I-15

Tabel 1.17Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB tahun 2009-2013 Atas dasar Berlaku Kabupaten Jeneponto ................................

I-15

Tabel 1.18Laju Inflasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013 ...............

I-16

Tabel 1.19Pendapatan Perkapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013 .....................................................................

I-17

Tabel 1.20Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 .........

I-17

Tabel 1.21Indeks Ketimpangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 .....................................................................

I-18

Tabel 1.22Persentase Penduduk Di Atas Kemiskinan Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013...................................................

I-18

Tabel 2.1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Jeneponto 2014-2018

II-2


Tabel 2.2 Penjelasan Misi Kabupaten Jeneponto 2014-2018 ....................

II-3

Tabel 2.3 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Kabupaten Jeneponto 2014-2018 ...............................................................

II-4

Tabel 2.4 Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018 ................................................................................

II-5

Tabel 2.5 Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jeneponto 2014-2018 ...............................................................

II-10

Tabel 2.6 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 ..............................................................................

II-40

Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 .............................................

III-14

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto tahun Anggaran 2014 ..............................................

III-15

Tabel 3.3 Ringkasan Realisasi Belanja Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 .........................................................................

III-21

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 ............

III-22

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Belanja Untuk Urusan Wajib Tahun Anggaran 2014 .........................................................................

IV-5

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Belanja Untuk Urusan Pilihan Tahun Anggaran 2014 ......................................................................... IV-137 Tabel 4.3 Prestasi/Penghargaan yang diraih Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 ........................................... IV-167 Tabel 5.1 Tugas Pembatuan yang diterima dari Pusat dan Provinsi Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto ...............

V-4

Tabel 5.2 Tugas Pembatuan yang diterima dari Pusat dan Provinsi Tahun 2014 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto ...............................................................

V-5

Tabel 5.3 Tugas Pembatuan yang diterima dari Pusat dan Provinsi Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto ..............................................................

V-6

Tabel 5.4 Tugas Pembatuan yang diterima dari Pusat dan Provinsi Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial kabupaten Jeneponto ..............................................................

V-6

Tabel 5.5 Tugas Pembatuan yang diterima dari Pusat dan Provinsi Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto .....


V-7

Tabel 5.6 Tugas Pembatuan yang diterima dari Pusat dan Provinsi Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jeneponto ...............................

V-8

Tabel 5.7 Tugas Pembatuan yang diterima dari Pusat dan Provinsi Tahun 2014 Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto .................

V-9

Tabel 5.8 Tugas Pembatuan yang diterima dari Pusat dan Provinsi Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto .................................................................................

V-14

Tabel 6.1 Jumlah Rumah yang Mengalami Kebakaran Tahun 2014.........

VI-7

Tabel 6.2 Jumlah Rumah yang Rusak Akibat Angin Puting Beliung ....... Tahun 2014 ..............................................................................

VI-8

Tabel 6.3 Jumlah Rumah Terendam Banjir Tahun 2014..........................

VI-8

Tabel 6.4 Jenis Kebencanaan dan Sebarannya ........................................

VI-7


Bab 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Setelah pelaksanaan reformasi 1998 di Indonesia maka dilakukan banyak perubahan terhadap sistem pemerintahan, antara lain bentuk pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, sistem pemilihan umum yang tertutup menjadi terbuka serta pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan. Bentuk perubahan yang disebutkan terakhir kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana salah satunya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara diatur berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Salah satu dampak dari penerapan anggaran berbasis kinerja ini adalah munculnya sistem pengukuran kinerja dimana salah satunya menyaratkan adanya indikator kinerja yang jelas terhadap penggunaan keuangan negara. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam

memenuhi

kewajiban

dalam

mempertanggung-jawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari

berbagai

komponen

dan

merupakan

satu

kesatuan,

yaitu

perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran SAKIP adalah : a. Terwujudnya

instansi

pemerintah

yang

akuntabel

sehingga

dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; c. Terwujudnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan nasional; d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara


dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

mengamanatkan

berkewajiban menyusun Laporan

bahwa

Pemerintah

Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), yang menggambarkan tingkat pencapaian

sasaran

ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi. LAKIP ini mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan

sesuai

dengan

pelaksanaan

program dan kebijakan yang

ditetapkan. Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa

tingkat pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan antara kinerja

aktual

dengan

rencana

atau

target

antara

kinerja

aktual

dengan

kinerja

dan membandingkan

tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor:

239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis,

penyusunan

rencana

kinerja,

dan

pengukuran

kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun

secara

sistematis

memperhitungkan potensi,

dan

berkesinambungan

dengan

peluang dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program

serta

ukuran

keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

pelaksanaannya. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan


dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan

kegiatan

sesuai

dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan guna

untuk

memberikan

menilai

gambaran

pencapaian tentang

setiap

indikator

keberhasilan

dan

kinerja

kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang kinerja

kegiatan

dengan

menggambarkan keterkaitan pencapaian program

dan

kebijakan

dalam

rangka

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinertja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP disampaikan kepada Presiden Republik lndonesia melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Maret 2014 dengan menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. B. PEMBENTUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO Penetapan Hari Jadi Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini. Kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Jeneponto. Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan momentum awal dan tercatatnya sebuah sejarah Bangsa, Negara, dan Daerah. Oleh karena itu, kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi peradaban manusia. Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan


peradaban tersendiri seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan Hari Jadi Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan melibatkan berbagai elemen di daerah ini melalui seminar –seminar yang dilaksanakan secara terpadu. Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut, diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosiokultural, dan struktur pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol adat istiadat yang dipegang teguh, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam meneruskan pembangunan. Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu tanggal, bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya, serta

pendekatan

dengan

mengambil

tanggal-tanggal,

bulan-bulan

maupun tahun-tahun yang mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah, yang dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut di atas yaitu: Pertama: a. November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda. b. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai diangkat “Todo” sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili masyarakat. c. Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. Kedua: a. Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masamasa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang


diangkat secara demokratis oleh “Toddo Appaka” sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea. b. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagi wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. c. Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959. d. Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. e. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan Demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, maka Hari jadi Jeneponto ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan dikukuhkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 April 2003. C. GAMBARAN UMUM DAERAH Berdasarkan

data

dari

Badan

Pusat

Statistik

Jeneponto,

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2 dan secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Selatan. Terkait luas wilayah Kabupaten Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. Data BPS Sulawesi Selatan (90.335 ha), Permendagri Nomor 06 tahun 2008 (70.652 ha), dan RTRW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto citra satelit (79.953 ha) menampilan data yang berbeda. Namun berdasarkan


Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka yang digunakan adalah luas wilayah

yang

dikeluarkan

oleh

Badan

Pusat

Statistik

Kabupaten

Jeneponto. Untuk menyeragamkan data luas wilayah tersebut maka kedepannya

diperlukan

koordinasi

yang

baik

antara

Pemerintah

Kabupaten Jeneponto dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri dan Bakorsurtanal. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto

D. WILAYAH ADMINISTRATIF Berdasarkan

wilayah

administrasi

Kabupaten

Jeneponto

berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng. Wilayah bagian


selatan yang berbatasan dengan Laut Flores memiliki panjang garis pantai 114 km dan sebuah pulau yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pulau Li’bukang. Dengan panjang garis pantai 114 km maka kewenangan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 4 adalah 114 km x 4 mil laut ke arah laut lepas. Secara

administratif

Kabupaten

Jeneponto

terbagi

atas

11

(sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan dan 82 (delapan puluh dua) desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 km2 atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km2 atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Tabel 1.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Luas Wilayah (km²)

Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)

No

Kecamatan

1

Bangkala

121,82

16,25

2

Bangkala Barat

152,96

20,40

3

Tamalatea

57,58

7,68

4

Bontoramba

88,30

11,78

5

Binamu

69,49

9,27

6

Turatea

53,76

7,17

7

Batang

33,04

4,41

8

Arungkeke

29,91

3,99

9

Tarowang

40,68

5,43

10

Kelara

43,95

5,86

11

Rumbia

58,30

7,78

749,79

100,00

Total Sumber : BPS Kab. Jeneponto 2014

Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari topografi datar (flat), berombak (undulating), bergelombang (rolling), berbukit

(hilly)

hingga

bergunung

(mountainous).

Topografi

datar-

berombak (kemiringan lereng di bawah 15%) tersebar dengan luasan sekitar sekitar 42.715 ha, atau sekitar 53,68% dari luas total Kabupaten


Jeneponto. Areal dengan kemiringan lereng ini adalah merupakan areal persawahan, ladang, serta kebun campuran. Selebihnya, areal dengan kemiringan lereng lebih dari 15 %, dimana sebagian besar diantaranya adalah merupakan lahan kering. Morfologi Kabupaten Jeneponto ditandai oleh bentuk permukaan yang bervariasi, yakni, bagian utaranya terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut, di bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayahwilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukan laut. Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kab. Jeneponto tergolong kering dihampir semua kecamatan, selain Kec Rumbia, Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrim. Adapun Kondisi curah hujan wilayah ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jeneponto, Bisoloro, Loka, Malakaji dan Takalar, menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan yang berkisar antara 1049– 3973 mm/tahun. Keadaan musim di Kabupaten

Jeneponto pada

umumnya sama dengan keadaan musim di daerah kabupaten lain yakni terdiri dari 2 (dua) musim yaitu hujan dan kemarau, musim hujan terjadi antara Bulan November sampai dengan Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober. Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat

hujan,

maka

tipe

iklim

Kabupaten

Jeneponto

dapat

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe yaitu iklim D3 dan Z4 dengan bulan kering berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah berkisar 1-3 bulan. Tipe yang ke 2 (dua) adalah C2 yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan.


E. KONDISI UMUM PEMERINTAHAN 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembentukan

organisasi

perangkat

daerah

Pemerintah

Kabupaten Jeneponto didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : a. Peraturan

Daerah

Kabupaten Jeneponto

Nomor

02

Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli; b. Peraturan

Daerah

Kabupaten Jeneponto

Nomor

03

Tahun

04

Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; c. Peraturan

Daerah Kabupaten Jeneponto

Nomor

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; d. Peraturan 2008

Daerah

tentang

Kabupaten Jeneponto

Organisasi

dan

Tata

Nomor

Kerja

05

Tahun

Kecamatan

dan

Kelurahan; e. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Jeneponto; f.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah. Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Peraturan

Daerah

dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a. Peraturan

Daerah

Kabupaten Jeneponto

Nomor

02

Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, yang terdiri dari: 1) Sekretariat Daerah; 2) Asisten

Pemerintahan

dan

Kesejahteraan

Rakyat,

mengkoordinasi : a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri atas: - Sub

Bagian

Pengawasan,

Tugas


Pembantuan

dan

Pemerintahan Desa; - Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; - Sub Bagian Kerjasama, Kependudukan dan Agraria. b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: - Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; - Sub

Bagian

Sosial,

Tenaga

Kerja,

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana; - Sub Bagian Keagamaan. c) Bagian Administrasi Kemasyarakatan terdiri atas; - Sub Bagian Kesatuan Masyarakat dan Politik; - Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; - Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat. d) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas; - Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan; - Sub Bagian Protokol dan Perjalanan; - Sub Bagian Santel dan PDE. 3) Asisten Ekonomi Pembangunan, mengkoordinasi : a) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas; - Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik; - Sub Bagian Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; - Sub Bagian Pekerjaan Umum. b) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri atas; - Sub Bagian Tanaman Pangan dan Holtikultura; - Sub Bagian Peternakan dan Perikanan; - Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan. c) Bagian Administrasi Perekonomian terdiri atas; - Sub Bagian Koperasi dan UKM; - Sub Bagian Peternakan dan Perikanan; - Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan. d) Bagian

Administrasi

Pertambangan,

Lingkungan Hidup, terdiri atas;


Energi

dan

- Sub Bagian Pertambangan; - Sub Bagian Energi; - Sub Bagian Lingkungan Hidup. 4) Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasi : a) Bagian Umum terdiri atas; - Sub Bagian Tata Usaha; - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; - Sub Bagian Penghubung Pemerintah Kabupaten. b) Bagian Keuangan terdiri atas; - Sub Bagian Data dan Analisa Keuangan; - Sub Bagian Pelaporan Keuangan; - Sub Bagian Perencanaan Keuangan. c) Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri; - Sub

Bagian

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Dokumentasi Hukum; - Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; - Sub Bagian Tindak Lanjut. d) Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas; - Sub Bagian Kelembagaan; - Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan; - Sub Bagian SDM Aparatur. 5) Sekretariat DPRD terdiri atas : a) Bagian Umum terdiri atas; b) Bagian Keuangan; c) Bagian

Hubungan

Masyarakat

dan

Hubungan

Antar

Lembaga; d) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; 6) Staf Ahli Bupati: a) Bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat; b) Bidang Politik dan Keamanan; c) Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; d) Bidang Hukum dan Pemerintahan. b. Peraturan

Daerah

Kabupaten Jenerponto


Nomor

03

Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan : a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Manajemen Pendidikan Dasar, terdiri dari : (1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; (2) Seksi Evaluasi dan Kelembagaan; (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan; d) Bidang Manajemen Pendidikan Menengah dan Kejuruan, terdiri dari : (1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan; (2) Seksi Evaluasi dan Kelembagaan; (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan. e) Bidang

Manajemen Pendidikan Non Formal dan Pra

Sekolah, terdiri dari : (1) Seksi Pendidikan Non Formal; (2) Seksi Pendidikan Pra Sekolah; (3) Seksi Pembinaan Kursus dan UKS. f) Bidang Manajemen Ketenagaan, terdiri dari (1) Seksi Tenaga Edukatif; (2) Seksi Tenaga Administrasi; (3) Seksi Pelatihan; g) Bidang Manajemen Pemuda dan Olahraga terdiri atas; (1) Seksi Pembinaan Pemuda; (2) Seksi Pengembangan Olahraga; (3) Seksi Sarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga. h) Kelompok Jabatan Fungsional. 2) Dinas Kesehatan: a) Kepala Dinas;


b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; (3) Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan. d) Bidang

Bina

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan, terdiri dari : (1) Seksi Pengendalian Penyakit Menular; (2) Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Iminisasi dan Kesehatan Mata; (3) Seksi

Penyehatan

Lingkungan

Pemukiman

dan

Kesehatan Kerja. e) Bidang

Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

(1) Seksi Kesehatan Keluarga; (2) Seksi Gizi Masyarakat; (3) Seksi

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat; f) Bidang

Bina

Pelayanan

Farmasi

dan

Perbekalan

Kesehatan, terdiri dari; (1)

Seksi Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

(2)

Seksi

Pengamanan

Makanan,

Minuman

dan

Kosmetika; (3)

Seksi

Promosi

Kesehatan

dan

Masyarakat; g) Kelompok Jabatan Fungsional. 3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


Pemberdayaan

(2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, terdiri dari : (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; (2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. d) Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja, terdiri dari : (1) Seksi Pengawasan dan PerlindunganTenaga Kerja; (2) Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek. e) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari : (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; (2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial. f)

Bidang Transmigrasi, terdiri atas: (1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan; (2)

Seksi

Pengembangan

Masyarakat

Kawasan

Transmigerasi. g) Bidang Kesetiakawanan Sosial: (1) Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana dan Fakir Miskin; (2) Seksi

Usaha

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

Kepahlawanan/ Keperintisan . h) Kelompok Jabatan Fungsional. 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari : (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (2) Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor. d) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, terdiri dari : (1) Seksi

Pembinaan

Operasional,

Pemeliharaan;


Peralatan

dan

(2) Seksi Terminal dan Perparkiran. e) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari : (1) Seksi Kepelabuhanan; (2) Seksi Lalu Lintas Laut dan Perizinan. f)

Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : (1) Seksi Komunikasi dan Pelayanan Mobile; (2) Seksi Penyajian Informasi; (3) Perizinan Media Eloktronik.

g) Kelompok Jabatan Fungsional. 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : (1) Seksi Identitas Kependudukan; (2) Seksi Perpinshan Penduduk. d) Bidang Catatan Sipil, terdiri dari : (1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; (2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; (3) Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data Akte Catatn Sipil. e) Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari: (1) Seksi

Sistem

Teknologi

Informasi

dan

Pelayanan

Pengolahan

dan

Dokumen

Informasi; (2) Seksi

Analisa

Data

Kependudukan. f)

Kelompok Jabatan Fungsional.

6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari :


(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Kebudayaan, terdiri dari : (1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; (2) Seksi Kesenian Daerah; (3) Seksi Adat dan Budaya Daerah. d) Bidang Pariwisata, terdiri dari; (1) Seksi Sarana Pariwisata; (2) Seksi Pembinaan Usaha Wisata; (3) Perizinan Wisata. e) Bidang Promosi dan Pemasaran, terdiri dari: (1) Seksi Promosi Pariwisata; (2) Seksi Pemasaran. g) Kelompok Jabatan Fungsional. 7) Dinas Pekerjaan Umum: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Bina Teknik, terdiri dari : (1) Seksi Perencanaan Teknis; (2) Seksi Peralatan dan Laboratorium. d) Bidang Bina Marga, terdiri dari : (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. e) Bidang Cipta Karya, terdiri dari : (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih; (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan. f)

Bidang Pengairan, terdiri dari : (1) Seksi Pembangunan Pengairan;


(2) Seksi Bina Manfaat, Operasional dan Pemeliharaan Pengairan. g) Kelompok Jabatan Fungsional. 8) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Tata Ruang, terdiri dari : (1) Seksi Survey dan Pemetaan; (2) Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang; (3) Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan. d) Bidang Perumahan, terdiri dari : (1) Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya; (2) Seksi

Pengembangan

Kawasan

Perumahan

dan

Permukiman; e) Bidang Kebersiahn, terdiri dari : (1) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Rumah Tangga; (2) Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Permukiman; (3) Seksi Penataan TPS dan TPA. f)

Bidang Pelayanan Umum dan Keindahan, terdiri dari : (1) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman; (2) Seksi Pemadam Kebakaran; (3) Seksi Pemakaman.

g) Kelompok Jabatan Fungsional. 9) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


(2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan; c) Bidang Koperasi, terdiri dari : (1) Seksi Bina Lemabaga Koperasi; (2) Seksi Bina Usaha Koperasi; d) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari : (1) Seksi Bina Usaha Mikro; (2) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah. e) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM, terdiri dari : (1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan; (2) Seksi Pendidikan/Pengembangan Koperasi dan UMKM. f)

Bidang Pembiayaan, terdiri dari : (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan; (2) Seksi Pengawasan Simpan Pinjam.

g) Kelompok Jabatan Fungsional. 10) Dinas Pertanian: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari : (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija; (2) Seksi Bina Usaha Tani; (3) Seksi Intensifikasi. d) Bidang Holtikultura, terdiri dari : (1) Seksi Produksi Holtikultura; (2) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran; (3) Seksi Sarana dan Prasarana Holtikultura. e) Bidang Pengolahan Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari : (1) Seksi Pengolahan Lahan;


(2) Seksi Pengelolaan Air; (3) Seksi Perlindungan Tanaman. f)

Bidang Peternakan, terdiri dari : (1) Seksi Produksi Ternak; (2) Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan; (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Retribusi.

g) K elompok Jabatan Fungsional. 11) Dinas Kehutanan dan Perkebunan: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Kehutanan, terdiri dari : (1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah; (2) Seksi Pengawasan dan Perlindunagan Hutan; (3) Seksi Peredaran dan Usaha Hasil Hutan. d) Bidang Inventarisasi dan Pengeloalan Daerah aliran Sungai, terdiri dari : (1) Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan; (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi DAS. e) Bidang Perkebunan, terdiri dari : (1) Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman; (2) Seksi Pengolahan dan Usaha Perkebunan; (3) Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan. f)


12) Dinas Kelautan dan Perikanan : a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, terdiri


dari : (1) Seksi Budidaya Perikanan dan Kelautan; (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; d) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, terdiri dari : (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Mutu Pemasaran; (2) Seksi Perizinanan Usaha Perikanan dan Jasa Kelautan. e) Bidang Pengawasan dan Perlindungan, terdiri dari : (1) Seksi Pengelolaan Agribisnis dan Agroindustri; (2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya dan Ekosisten Kelautan dan Perikanan. f)


13) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari : (1) Pajak; (2) Seksi Retribusi; (3) Seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan; d). Bidang Anggaran, terdiri dari : (1) Seksi Penyusunan; (2) Seksi Otorisasi DPA SKPD; (3) Seksi Perbendaharaan. e) Bidang Akuntansi, terdiri dari : (1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas; (2) Seksi Akuntansi Asset; (3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan. f)

Bidang Aset Daerah, terdiri dari : (1) Seksi Perencanaan Kebutuhan; (2) Seksi Analisa Aset; (3) Seksi Penghapusan Aset.


g) K elompok Jabatan Fungsional. 14) Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Pertambangan

dan

Energi: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Perindustrian, terdiri dari : (1) Seksi Bina Industri dan Perizinan; (2) Seksi Bina Sarana dan Prasarana; (3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; d) Bidang Perdagangan, terdiri dari : (1) Seksi Bina Usaha Sarana Perdagangan; (2) Seksi Bina Perlindungan Konsumen dan Metrologi. e) Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari : (1) Seksi Pertambangan Umum dan Energi; (2) Seksi Pengendalian dan Perizinan. f)


c. Peraturan

Daerah

Kabupaten Jeneponto

Nomor

04

Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: a) Kepala Badan; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan; c) Bidang Ekonomi, terdiri dari : (1) Sub Bidang Ekonomi Makro dan Sektor Riil; (2) Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam. d) Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :


(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; (2) Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pariwisata. e) Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari : (1) Sub Bidang Infrastruktur Sosial Ekonom dan Tarkim; (2) Sub

Bidang

Infrastruktur

Perdesaan,

Perkotaan,

Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi. f)

Bidang Litbang dan Statistik, terdiri dari : (1) Sub Bidang Litbang dan Sistem Perencanaan; (2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional. 2)

Inspektorat Kabupaten : a) Inspektur; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari : (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; (3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d) Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari : (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; (3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e) Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari : (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; (3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f)

Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari : (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; (3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.



Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah: a) Kepala Badan; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Mutasi Pegawai, terdiri atas; (1) Sub Bidang Mutasi Jabatan; (2) Sub Bidang Mutasi Kepangkatan. d) Bidang

Kesejahteraan Pegawai dan Disiplin, terdiri atas;

(1) Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian; (2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai. e) Bidang Diklat Aparatur, terdiri atas; (1) Sub Bidang Prajabatan dan Struktural; (2) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional. f) Bidang

Perencanaan,

Pengembangan

dan

Informasi

Kepegawaian, terdiri atas; (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian. g) Kelompok Jabatan Fungsional. 4)

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Kesatiuan Bangsa: a) Kepala Badan; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umu dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari : (1) Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan wawasan Kebangsaan; (2) Sub Bidang Permasalahan Aktual. d) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi, terdiri dari :


(1) Sub Bidang Demokratisasi; (2) Sub

Bidang

Hubungan

Partai

Politik,

Organisasi

Kemasyarakatan dan LSM. e) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : (1) Sub

Bidang

Kesiapsiagaan

dan

Penanggulangan

Bencana; (2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Perlindungan Masyarakat. f) 5)


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa: a) Kepala Badan; b) Sekretariat, terdiri dari: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari : (1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset Pemerintah Desa dan Kelurahan. d) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari : (1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; (2) Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. e) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari : (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (2) Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat. f) Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari : (1) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya alam dan Saran Prasarana Perdesaan;


(2) Sub

Bidang

Pendayagunaan

Teknologi

Tepat

Guna

Perdesaan. h) Kelompok Jabatan Fungsional. 6)

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan: a) Kepala Badan; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Data dan Informasi Program, terdiri dari : (1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; (2) Sub Bidang Evaluasi dan Informasi Program. d) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari : (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (2) Sub Bidang Reproduksi Remaja. e) Bidang

Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat,

terdiri dari: (1) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; (2) Sub

Bidang

Peningkatan

Keluarga

Sejahtera

dan

Institusi Masyarakat. f)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari: (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; (2) Sub Bidang Perlidungan Anak.


Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan: a) Kepala Badan; b) Sekretariat, terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Program; (3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :


(1) Sub

Bidang

Pengkajian,

Penerapan

Teknologi

dan

Informasi; (2) Sub Bidang Diklat Pertanian. d) Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari : (1) Sub

Bidang

Kelembagaan,

Tenaga,

Sarana

dan

Prasarana; (2) Sub Bidang Pembinaan Kelompok Tani. e) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari : (1) Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; (2) Sub

Bidang

Penganekaragaman

Komsumsi,

Kewaspadaan Pangan dan Gizi. f) Kelompok Jabatan Fungsional. 8)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah: a) Kepala Kantor; b) Sub Bagian Tata Usaha: c) Seksi Pengolahan Bahan Pustaka; d) Seksi Pelayanan Informasi Pustaka; e) Seksi Pengelolaan Arsip Daerah; f) Kelompok Jabatan Fungsional.

9)

Kantor Lingkungan Hidup: a) Kepala Kantor; b) Sub Bagian Tata Usaha; c) Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan; d) Seksi Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; e) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan; f) Kelompok Jabatan Fungsional.

10) Kantor Pelayanan Terpadu: a) Kepala Kantor; b) Sub Bagian Tata Usaha; c) Seksi Penelitian Administrasi; d) Seksi Pengelolaan Keuangan; e) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan; f)



11) Kantor Penanaman Modal: a) Kepala Kantor; b) Sub Bagian Tata Usaha; c) Seksi Perencanaan Penanaman Modal; d) Seksi Pengembangan Iklim Investasi; e) Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal: f)


12) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja: a) Kepala Satuan; b) Sub Bagian Tata Usaha; c) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Operasional; d) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidikan; e) Seksi Pengawalan dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja. f)


13) Kantor RSUD Lanto Dg. Pasewang a) Direktur; b) Bagian Tata Usaha, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program; 3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan, terdiri atas: 1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; 2) Seksi Keperawatan. d) Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas: 1) Seksi Rekam Medik; 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan e) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan, terdiri atas: 1) Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi; 2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana. f)



d. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang terdiri dari : a)

Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari : 1) Camat; 2) Sekretariat, terdiri dari : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Program; c) Sub Bagian Keuangan. 3) Seksi Pemerintahan; 4) Seksi Pembangunan; 5) Seksi Pelayanan Umum; 6) Seksi Kesejahteraan Sosial; 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

b)

Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari : 1) Lurah. 2) Sekretaris Lurah; 3) Seksi Pemerintahan; 4) Seksi Pembangunan; 5) Seksi Kesejahteraan Sosial; 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Jeneponto, yang terdiri dari: 1)

Sekretariat KORPRI: a) Sekretaris; b) Sub. Bagian Umum dan Kerjasama; c) Sub. Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; d) Sub. Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

f.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2012


tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah, yang terdiri dari : 1) Badan Penaggulangan Bencana Daerah: a)

Kepala Badan Pelaksana;

b)

Sekretariat, terdiri atas; 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program; 3) Sub Bagian Keuangan.

c)

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas; 1) Seksi Pencegahan; 2) Seksi Kesiapsiagaan.

d)

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiria atas; 1) Seksi Kedaruratan; 2) Seksi Logistik

e)

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas; 1) Seksi Rehabilitasi: 2) Seksi Rekonstruksi.

f)


2. Sumber Daya Aparatur Terkait Aparatur Sipil Negara, seperti halnya kabupaten lain, jumlah ASN

pada pemerintah daerah di Kabupaten Jeneponto

cenderung terus meningkat. Kecenderungan pertambahan jumlah ASN diisi dengan formasi pegawai perempuan. Sedangkan dari segi kualitas, penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten semenjak

tahun 2009

dominasi

Jeneponto

penerimaan pegawai adalah

tamatan Sarjana Strata 1. Untuk kepangkatan, ASN Kabupaten Jeneponto di dominasi oleh Golongan III dengan jumlah 2902 orang. Berikut ini gambaran umum kepegawaian di Kabupaten Jeneponto : 1. Data Kepegawaian Kabupaten Jeneponto Bulan September Tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 5826 Orang, dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Daftar


Keadaan Pegawai Negeri Sipil menurut eselon Keadaan Bulan Agustus 2014; 2. Data Kepegawaian Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 berjumlah 5826 Orang dengan rincian sebagai berikut :  Pejabat Struktural sebanyak

=

797 orang

 Tenaga Fungsional Guru

= 2699 orang

 Tenaga Fungsional Kesehatan =

429 orang

 Tenaga Fungsional Lain

246 orang

=

 Tenaga Teknis dan Bujang SD = 1655 orang Total

= 5.826 orang

Jika di breakdown berdasarkan golongan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan eselon maka gambaran aparatur sipil di Kabupaten Jeneponto bisa dilihat sebagai berikut: Tabel. 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah Total

1.

I

33

2.

II

1140

3.

III

2902

4.

IV

1724

Sumber : Profil BKD Kabupaten Jeneponto 2014

Tabel. 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan No.

Deskripsi

Jumlah Total

1.

Pria

3718

2.

Wanita

2910

3.

Pendidikan SD

4.

Pendidikan SLTP

98

5.

Pendidikan SLTA

928

6.

Pendidikan D2

361

7.

Pendidikan D3

961


4

No.

Deskripsi

Jumlah Total

8.

Pendidikan S1

2689

9.

Pendidikan S2

358

10.

Pendidikan S3

3

Sumber : Profil BKD Kabupaten Jeneponto, 2014

Tabel. 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Struktural Berdasarkan Eselon Jenis Kelamin No.

Eselon

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1.

II.A

0

0

0

2.

II.B

28

2

27

3.

III.A

44

15

59

4.

III.B

72

20

92

5.

IV.A

285

144

429

6.

IV.B

121

69

190

550

250

797

Jumlah

Sumber : Profil BKD Kabupaten Jeneponto, 2014

Kondisi kepegawaian yang ditunjukkan pada data diatas menunjukkan besarnya kuantitas aparatur di Kab. Jeneponto. Jika aparatur ini bisa dikelola dengan baik maka pelaksanaan pelayanan umum akan bisa berjalan dengan maksimal, namun jika tidak bisa diatur maka hanya akan membebani APBD. F. DASAR HUKUM Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundang, sebagai berikut : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang

Nomor

29

Tahun

1959

tentang

Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.

4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; 12.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang


Percepatan

Pemberantasan Korupsi; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinertja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Jeneponto

Tahun

2006-2026

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten

Jeneponto

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan


Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Jeneponto; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten

Jeneponto Tauhn 2014-2018; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014; 24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.


Bab 2

ASPEK STRATEGIS A.

Sumber Daya Manusia

1.

Kependudukan Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2013 adalah 351.100 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1.02 persen. Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun terus

meningkat

harus

menjadi

perhatian

pemerintah

dalam

perencaan pembangunan. Jumlah penduduk tersebut terbagi habis ke dalam 80.209 rumah tangga, dimana rata- rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan Bangkala merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu sebesar 51.081 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Arungkeke, sebesar 18.680 jiwa kepadatan penduduk rata-rata di Jeneponto sebesar 468 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 169.900 jiwa penduduk laki-laki dan 181.200 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) 93,76, yang berarti bahwa

diantara 100

perempuan terdapat 93 laki-laki. Penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk pada usia kerja (15-64 tahun) lebih besar daripada penduduk di usia non produktif (0-14 tahun dan 65+). Relatif menurunnya usia non produktif mengindikasikan akan adanya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, mengingat penduduk usia produktif memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Angka ketergantungan pada tahun 2013 sebesar 57, dengan kata lain dari 100 orang menanggung 57 orang usia non produktif.


usia

produktif

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto No

Kecamatan

Luas Wilayah (km²)

Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)

1

Bangkala

121,82

16,25

2

Bangkala Barat

152,96

20,40

3

Tamalatea

57,58

7,68

4

Bontoramba

88,30

11,78

5

Binamu

69,49

9,27

6

Turatea

53,76

7,17

7

Batang

33,04

4,41

8

Arungkeke

29,91

3,99

9

Tarowang

40,68

5,43

10

Kelara

43,95

5,86

11

Rumbia

58,30

7,78

749,79

100,00

Total Sumber : BPS Kab. Jeneponto 2014

Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013 No

Tahun

1

Jumlah penduduk

Kepadatan Pertumbuhan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

2009

161.414

172.761

334.175

446

0,55

2

2010

166.384

176.316

342.700

457

2,49

3

2011

168.059

178.090

346.149

462

1,00

4

2012

169.025

179.113

348.138

464

0,57

5

2013

169.900

181.200

351.100

468

0,85

457

1,02

Rata – Rata Sumber: BPS Jeneponto Tahun 2014

Terkait dengan produktifitas penduduk, Gambar piramida penduduk menunjukkan bahwa penduduk pada usia kerja (15-64 tahun) lebih besar daripada penduduk di usia non produktif (0-14 tahun dan 65+). Begitu halnya bila ditelusuri pada dua tahun sebelumnya.

Relatif

menurunnya

usia

non

produktif

mengindikasikan akan adanya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, mengingat penduduk usia produktif memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Angka ketergantungan pada tahun 2013 sebesar 57, dengan kata


lain dari 100 orang usia produktif menanggung

57 orang usia non

produktif. Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2013

Sumber: BPS Jeneponto Tahun 2014

Jumlah Angkatan Kerja (seluruh penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun 2013 sebanyak 149.628 orang atau sekitar 42,61% dari total penduduk. Dari angka tersebut, 145.480 orang (97,23%) berstatus bekerja dan 4.148 orang (2,77%) berstatus pengangguran terbuka, sisanya tergolong bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus Rumah Tangga dan lainnya). Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, sebagian besar masih berpendidikan rendah (belum tamat SD) dengan

persentase

sekitar 26,56%. Kesempatan bekerja lebih

banyak di lapangan usaha pertanian sebanyak 66,44% sedangkan pekerja yang paling sedikit berada di sector lapangan usaha indiustri sekitar 0,47%. Untuk sebaran gender pekerja, sebanyak 94.018 orang merupakan pekerja laki laki, dan 51.462 merupakan pekerja perempuan. Sebagian besar pekerja laki-laki terpusat pada kelompok umur 30-34 tahun, sedangkan pekerja perempuan terpusat pada kelompok umur 40-44 tahun.


2.

Ketenagakerjaan Jumlah Angkatan Kerja (seluruh penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun 2013 sebanyak 149.628 orang atau sekitar 42,61% dari total penduduk. Dari angka tersebut, 145.480 orang (97,23%) berstatus bekerja dan 4.148 orang (2,77%) berstatus pengangguran terbuka, sisanya sebesar 91,88% tergolong bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus Rumah Tangga dan lainnya). Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, sebagian besar masih berpendidikan rendah (belum tamat dengan

persentase

SD)

sekitar 26,56%. Kesempatan bekerja lebih

banyak di lapangan usaha pertanian sebanyak 66,44% sedangkan pekerja yang paling sedikit berada di sector lapangan usaha indiustri sekitar 0,47%. Untuk sebaran gender pekerja, sebanyak 94.018 orang merupakan pekerja laki laki, dan 51.462 merupakan pekerja perempuan. Sebagian besar pekerja kelompok

umur

30-34

tahun,

laki-laki

sedangkan

terpusat pada

pekerja

perempuan

terpusat pada kelompok umur 40-44 tahun.

No

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Jumlah penduduk Bidang Pekerjaan

1

Pertanian

63.020

33.643

96.663

2

Industri

451

232

683

3

Perdagangan

4.343

9.196

13.539

4

Jasa-Jasa

6.853

7.691

14.544

5

Lainnya

19.351

700

20.051

94.018

51.462

145.480

Total Sumber: BPS Jeneponto Tahun 2014rja

Menurut Jenis Kelamin dan Sektor Lapangan U

Sa 3.

Pendidikan Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu Negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Merejuk

pada

amanat

UUD 1945

beserta

amandemennya (Pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan


pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional

Orang

Tua

Asuh

(GNOTA),

dan

berbagai

program

pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya

kepada

penduduk

untuk

mengecap

pendidikan,

terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun). Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kabupaten Jeneponto mencoba menciptakan suatu masyarakat yang berpendidikan, hal tersebut dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan kualitas guru dan jumlah sarana sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah. Pendidikan pada tahap awal ada yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK). Diharapkan dengan mengikuti tahapan ini anakanak akan lebih siap menerima pelajaran di tingkat Sekolah Dasar (SD). Sekolah Dasar Seluruhnya

terdiri

atas sekolah negeri dan swasta.

berjumlah 286 sekolah (283 Sekolah Dasar dan 3

Madrasah Ibtidaiyah) dengan menampung 48.115 murid. Sekolah Menengah Pertama seluruhnya sebanyak 70 buah (60 SMP dan 10 Madrasah Tsanawiyah), dengan jumlah murid sebanyak 13.709 orang dan guru sebanyak 1.224 orang. Keberadaan SD dan SMP Negeri telah menyebar disetiap kecamatan.

Demikian

halnya

dengan

SMA/MA

di

Kabupaten

Jeneponto berjumlah 21 sekolah yang menampung 6.324 murid. Peningkatan jumlah murid sekolah di Kabupaten Jeneponto perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah guru. Di tahun 2013 tercatat

jumlah

murid

SD sederajat sebanyak 48.115 siswa

sedangkan jumlah guru sebanyak 3.232 orang, yang menyebabkan rasio murid guru SD sebesar 14 yang berarti secara rata-rata 1 orang guru mempunyai beban mengajar sebanyak 14 murid. Sedangkan


rasio murid guru SLTP sederajat sebesar 11 dan SLTA sederajat sebesar 10. Salah satu sarana penunjang pendidikan adalah jumlah sekolah, rasio murid sekolah SD sebesar 168, yang berarti satu sekolah menampung sekitar 159 murid, sedangkan rasio murid sekolah untuk SLTP 195 dan SLTA 301. Potensi dilihat

dari

SDM

di

suatu

jenjang pendidikan

daerah antara

tertinggi

yang

lain

dapat

ditamatkan.

Meskipun masih banyak yang belum memiliki ijazah, namun bila dilihat dari ijazah pendidikan tertinggi (DIV/S1/S2/S3) lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa kesetaraan gender dalam mengeyam pendidikan mulai nampak. Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jeneponto Jenjang Pendidikan

4.

APM

APK

Jumlah

SD/MI

85,70

117,87

203,57

SLTP/MTs

96,23

96,23

192,46

SMA/MA

71,00

84,56

155,56

Kesehatan Ketersediaan

sarana

dan

prasana layanan kesehatan

merupakan salah satu hal penunjang perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013, peningkatan terjadi pada jumlah posyandu dan ketersediaan tenaga medis, dimana jumlah perawat meningkat dari 235 orang pada tahun 2011 menjadi 247 orang. Relatif baiknya kesadaran masyarakat akan kesehatan terlihat dari tenaga

penolong

kelahiran.

Selama

tahun 2013,

persentase bayi yang ditolong tenaga kesehatan sebesar 98,92 persen meningkat dari tahun sebelumnya dan dukun sebesar 1,08 persen,. Meskipun begitu, pada tahun 2013 dari 6.141 balita, tercatat

sebanyak 76 jiwa yang meninggal saat dilahirkan dan

meninggal saat usia 0-24 bulan. Dengan kata lain per 1000 bayi yang

dilahirkan

tercatat

pada 2013 ada sebanyak 12 Angka


Kematian Bayi. Pergantian

musim

yang

tidak

terduga

selama

2013

menimbulkan serangan berbagai penyakit : Diare, Disentri dan TBC adalah kasus penyakit terbanyak yang ditemui pada tahun 2013. Tabel 2.5 Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jeneponto No.

Jenis Sarana

Jumlah

1

Jumlah Kecamatan

2

Jumlah Desa

3

Puskesmas Rawat Inap

9

4

Puskesmas Rawat Jalan

9

5

RSUD

1

6

Pustu

55

7

Poskesdes

56

8

Polindes

3

8

Apotik

9

9

Posyandu

10

11 113

463

Puskesmas Keliling (Roda-4)

18

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jeneponto NO

JENIS TENAGA

PNS

PTT

NUGSUS

15

5

-

1

Dokter Umum

2

Dokter Gigi

6

5

-

3

Magister

3

-

-

4

Sarjana Kesehatan Masyarakat

19

-

-

5

Apoteker/Sarjana Farmasi

14

-

1

6

Promkes

5

-

-

7

Perawat Ners

27

-

-

8

Bidan D I/III/IV

74

99

-

9

Perawat D III

107

-

9

10

Sanitarian D III

21

-

-

11

Nutrisionis (Ahli Gizi/DIII)

20

-

2


NO

JENIS TENAGA

PTT

NUGSUS

19

-

-

12

Perawat Gigi D III/SPRG

13

Asisten Apoteker

7

-

-

14

Analis Kesehatan D III / SMAK

7

-

-

15

Analis Kimia

1

-

-

16

Perekam Medis

3

-

-

17

Elektromedis

1

-

-

18

Fisioterapi

1

-

-

19

Magister Non Kesehatan

1

-

-

20

Sarjana Non Kesehatan

5

-

-

21

SMA

18

-

-

22

SMP

2

-

-

373

109

12

JUMLAH

B.

PNS

Sumber Daya Alam 1. Bidang Pertanian a. Potensi Padi Sawah Potensi padi sawah di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada produktivitasnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2009, prduktivitas padi sawah sebesar 5,83 ton/ha dan pada tahun 2013 sebesar 5,87 ton/ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Potensi Padi Sawah Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2009 – 2013

No

Uraian

Tahun 2009

1.

Luas Tanam (Ha)

19.188

2.

Luas Panen (Ha)

18.617

2010

2011

2012

2013

20.003

21.043

20.497

23.030

20.003

21.043

20.365

22.842

3. Produksi (Ton) 108.607,21 118.376,00 122.310,92 123.813,00 134.048,00 4.

Produktvitas (Ton/Ha)

5,83

5,92

5,81

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Jeneponto


6,08

5,87

b. Potensi Padi Ladang Potensi padi ladang di Kabupaten Jeneponto dilihat dari produktivitasnya. Pada tahun 2009 produktivitas padi ladang sebesar 3,86 ton/ha, dan pada tahun 2013 sebesar 4,70 ton/ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.7 Potensi Padi Ladang Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2009 – 2013 Uraian

No

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

1. Luas Tanam (Ha)

1.413

1.408

1.690

1.525

2.125

2. Luas Panen (Ha)

1.413

1.408

1.690

1.525

2.125

5.449,80

5.687,00

8.188,00

7.430,00

9.993

4,04

4,84

4,87

4,70

3. Produksi (Ton) 4.

Produktivitas (Ton/Ha)

3,86

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Jeneponto c.

Potensi Jagung Potensi jagung di Kabupaten Jeneponto periode 2009 –

2013

dilihat

dari

produktivitasnya.

Pada

tahun

2009

produktivitas jagung sebesar 4,91 ton/ha, dan pada tahun 2013 sebesar 5,20 ton/ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.8 Potensi Jagung Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2009 – 2013 No

Uraian

Tahun 2009

1.

Luas Tanam (Ha)

48.087

2.

Luas Panen (Ha)

44.737

2010

2011

2012

2013

50.031

53.560

52.149

53.466

48.129

49.502

51.877

53.439

3. Produksi (Ton) 219.880,56 254.504,00 262.365,27 275.982,00 277.646,00 4.


4,91

5,29

5,30

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Jeneponto

2.

Bidang Perikanan a. Produksi Perikanan


5,32

5,20

Potensi perikanan di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada produksi perikanan periode tahun 2009 – 2013 baik perikanan laut maupun perikanan darat. Pada tahun 2009 produksi perikanan tangkap sebesar 15.107 ton dan perikanan budidaya sebesar 14.614,78 ton. Sementara itu pada tahun 2013 produksi perikanan laut sebesar 16.682,51 ton dan perikanan budidaya sebesar 17.870,13 ton. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9 Produksi Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 – 2013 No

Uraian

2009

2010

Tahun 2011

2012

2013

1

Perikanan Tangkap (ton)

15.107

16.343,5

16.337,6

16.342,7

16.682,5 1

2

Perikanan Budidaya (ton)

14.614,7 8

17.740,9 1

17.292,5 0

18.131,4 0

17.870,1 3

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto

b. Produksi Rumput Laut Potensi rumput laut di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari produksi pada periode tahun 2009 – 2013. Pada tahun 2009 produksi rumput laut sebesar 105.949,8 ton basah, dan pada tahun 2013 produksinya sebesar 136.172,61 ton basah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10 Potensi Rumput Laut Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2009 – 2013 No

Kecamatan

Produksi (Ton Basah) 2009

2010

2011

2012

2013

7.745,22

7.791,93

7.791,93

Bangkala Barat

5.935,41

2. Bangkala

20.009,88

25.332,03 25.210,35

25.286,67

25.286,67

3. Tamalatea

50.025,69

63.258,21 48.642,39

48.642,39

48.642,39

-

-

1.

4

Bontoramba

-

7.518,51

-

-


No

Produksi (Ton Basah)

Kecamatan

2009

2010

2011

5

Binamu

11.851,38

6

Turatea

-

-

7

Kelara

-

8

Rumbia

-

9

Arungkeke

12.103,47

2012

14.990,4 21.810,78

2013

21.942,36

21.942,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.309,18 13.249,62

13.334,40

13.334,40

10 Batang

2.169,81

2.744,64

997,92

1.004,04

1.004,04

11 Tarowang

3.854,16

4.875,03 17.770,32

17.877,42

17.877,42

Jumlah 105.949,8 134.428,0 135.426,6 136.172,61 136.172,61 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto

3.

Bidang Kehutanan dan Perkebunan a. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kinerja di bidang kehutanan dapat dilihat dari persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Pada tahun 2009 tidak ada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Jeneponto dan pada tahun 2013 sebanyak 2,32 persen (625 ha) dari total hutan dan lahan kritis di rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.11 Persentase Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 s.d 2013

No

Bidang Urusan

Satuan

1.

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

Ha

2.

Luas total hutan dan lahan kritis

Ha

Persentase RHL

%

Tahun 2009 29.279 -

2010

2011

2012

2013

400

620

640

625

28.829 28.209 27.569 26.944 1,39

2,20

2,32

2,32

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

b. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Pada tahun 2009 terdapat 1,82 persen kawasan hutan di Kabupaten Jeneponto yang mengalami kerusakan. Sedangkan


pada tahun 2013 hanya 0,58 persen kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.12 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Jeneponto No

Bidang Urusan

Satuan

1.

Luas Kerusakan Kawasan Hutan

Ha

2.

Luas Kawasan Hutan

Ha

Kerusakan Kawasan Hutan

%

Tahun 2009

2010 2011

168

112

2012 2013

87

80

53

9.189 9.189 9.189 9.189 9.189 1,82

1,22

0,95

0,87

0,58

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

C.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

pencerminan

kemajuan

ekonomi

suatu

daerah,

yang

didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang

dihasilkan

dalam

satu tahun di wilayah tersebut. Besar

kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah sangat bergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki. Selama Kabupaten

periode

Jeneponto

petumbuhan.

Namun

tahun selalu

pada

2009

–

mengalami tahun

2009

2013

perekonomian

perkembangan dan

2012

dan

ekonomi

Jeneponto sempat melambat ditandai dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap perlambatan itu adalah kondisi ekonomi global yang pada tahun 2009 dan 2012 yang bergejolak akibat kondisi ekonomi global. Untuk perkembangan ekonomi, selama periode tersebut jika dirata – rata setiap tahunnya adalah 19,12 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mempunyai rata – rata 6,60 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 – 2013


Tahun

PDRB adh Berlaku (juta Rp)

Perkemban gan (%)

PDRB adh Konstan (juta Rp)

Pertumbuh an (%)

2009

1.872.776,87

20,05

830.779,96

5,38

2010

2.273.511,89

21,40

891.052,98

7,25

2011

2.676.015,40

17,70

956.277,76

7,32

2012

3.095.249,99

15,67

1.025.837,00

7,27

2013

3.551.624,63

14,74

1.097.348,80

6,97

Ratarata

17,91

6,84

Sumber : BPS Kab. Jeneponto (diolah)

Pertumbuhan sektoral di Kabupaten Jeneponto selama periode Tahun 2009 – 2013, secara keseluruhan, mengalami pertumbuhan secara fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.14 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jeneponto N o

2009

Sektor

1

Pertanian

2

2010

Rp.(Juta)

%

2011

Rp.(Juta)

%

Rp.(Juta)

2012 %

Rp.(Juta)

2013 %

Rp.(Juta)

%

930.195,00

49,67

1.127.199,23

49,58

1.372.282,51

51,28

1.590.467,69

51,38

1.805.621,80

50,84

Pertambangan dan Penggalian

21.386,75

1,14

23.194,79

1,02

26.281,64

0,98

30.262,07

0,98

35.147,38

0,99

3

Industri Pengolahan

32.864,83

1,75

36.219,58

1,59

39.215,44

1,47

42.695,35

1,38

47.016,25

1,32

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

9.759,01

0,52

10.877,42

0,48

12.601,51

0,47

15.518,36

0,50

19.143,43

0,54

5

Kontruksi

78.619,34

4,20

87.435,87

3,85

95.819,56

3,58

106.875,67

3,45

124.074,05

3,49

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

112.596,89

6,01

129.345,87

5,69

144.034,81

5,38

159.488,89

5,15

183.755,04

5,17

7

Pengangkutan dan Komunikasi

48.554,30

2,59

52.877,12

2,33

59.662,32

2,23

68.308,01

2,21

78.700,85

2,22

8

Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan

99.957,36

5,34

113.711,25

5,00

135.800,54

5,07

160.548,69

5,19

193.284,51

5,44

9

Jasa-jasa

538.843,39

28,77

692.650,76

30,47

790.317,07

29,53

921.085,26

29,76

1.064.881,33

29,98

1.872.776,87

100,00

2.273.511,89

100,00

2.676.015,40

100,00

3.095.249,99

100,00

3.551.624,63

100,00

PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto

Tabel pertanian

di

masih

atas

menunjukkan

dominan

dalam

bahwa

kontribusi

peningkatan

PDRB.

sektor Namun

demikian, kontribusi sektor pertanian sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 yakni dari tahun 2009 kontribusi sektor pertanian sebesar 49,67 persen menjadi 49,58 atau turun sekitar 0,09 persen. Namun pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 51,38 persen


dan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan 0,54 persen menjadi 50,84 persen. Sementara itu kontribusi sektor jasa – jasa mengalami peningkatan yaitu dari 28,77 persen pada tahun 2009, meningkat menjadi 29,98 persen pada tahun 2013 atau sebesar 1,21 persen.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

sektor

ekonomi

tetap

didominasi oleh sektor pertanian namun sektor tersier sudah mengambil proporsi yang besar terhadap PDRB. Jika sektor tersier bisa terus berkembang dimasa yang akan datang maka akan tersedia lebih banyak lapangan pekerjaan di Jeneponto.


Bab 3 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Visi dan Misi Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode 2014-2018 dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan

yang

dilaksanakan,

umumnya

berorientasi

untuk

memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat terefleksi pada perubahan paradigma dan kondisi pembangunan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan

mempertimbangkan

potensi,

kondisi,

permasalahan,

tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Jeneponto serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan dengan Ridho Allah SWT, maka visi Bupati Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si dan Wakil Bupati

H. Mulyadi Mustamu, SH yang hendak dicapai

dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto adalah: “MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA” Dalam rumusan visi Kabupaten Jeneponto 2014-2018 tersebut terdapat tiga kalimat kunci (Key Word) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi Kabupaten Jeneponto 2014-2018, yaitu Kepemerintahan yang baik, Penguatan Daya Saing dan Masyarakat Jeneponto yang Sejahtera. Penjelasan masing-masing pokok visi dapat disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Jeneponto 2014-2018 VISI :


MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA POKOK-POKOK VISI 1. Kepemerintahan yang baik


3. Masyarakat Jeneponto yang sejahtera

RUMUSAN PENJELASAN VISI Dapat dimaknai bahwa adanya suatu niat, tekad dan keinginan yang bulat (good will) yang dilandasi oleh hati nurani untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelolah pemerintahan berdasarkan asas-asas good governance di tandai dengan meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efesien, terlaksananya reformasi birokrasi daerah, meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Jeneponto tahun 2018 yang diperhitungkan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sebagai daerah yang memiliki daya saing daerah yang kuat melalui pengelolalan dan pengembangan potensi daerah secara inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ditandai dengan peningkatan citra daerah dikancah regional dan nasional melalui produk-produk potensi lokal yang memiliki nilai kompetitif (branding comoditi) dan peningkatan perekonomian masyarakat. Dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat Kabupaten Jeneponto tahun 2018 yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spritual maupun materil secara layak dan berkeadilan sesuai perannya dalam kehidupan yang di tandai dengan meningkatnya indeks dan peringkat IPM di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara progresif, menurunya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat serta berhasilnya Kabupaten Jeneponto keluar sebagi daerah tertinggal.


Misi Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: Misi dalam RPJMD ini dirumuskan dengan penyataan kongrit sebagai upaya- upaya yang hendak dikerjakan dalam mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto 2014-2018 maka akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah 2014-2018, yaitu sebagai berikut: 1. Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM); 3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal; 4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel; 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan; 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Misi pembangunan tersebut harus dapat di transpormasi menjadi upaya-upaya operasional dan teknis oleh seluruh komponen baik pememerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun pemahaman yang sama dan batasan-batasan yang jelas dari misi tersebut, sehingga dibutuhkan penjelasan dari misi tersebut. Penjelasan masing-masing misi tersebut dapat disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.2 Penjelasan Misi Kabupaten Jeneponto 2014-2018 VISI : MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA MISI 2. Membangun tata kelolah

Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsipprinsip good gevernance

RUMUSAN PENJELASAN MISI Dimankanai sebagai misi yang di emban untuk mengupayakan pengelolaan pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintahan


yang profesinal dan berkinerja tinggi dan meningkatnya pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 2. Meningkatkan kualitas Dimaknai sebagai misi yang diemban sumber daya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan (SDM) sumber daya aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dan meningkatkan kualias hidup masyarakat. 3. Membangun kemandirian Dimaknai sebagai misi yang diemban ekonomi masyarakat yang sebagai upaya untuk meningkatkan bertumpu pada potensi perekonomian daerah dengan lokal mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menciptakan iklim ivestasi yang kondusif serta meningkatkan ekonomi kerakyatan 4. Meningkatkan tata kelola Dimaknai sebagai misi yang diemban keuangan daerah yang sebagai upaya menciptakan pengelolaan efektif, efesien, produktif, keuangan baik melalui peningkatan transparan, dan akuntabel regulasi, sistem untuk meningkatkan penerimaan daerah dan pembiayaan pembangunan 5. Meningkatkan Dimaknai sebagai misi yang diemban pembangunan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan infrastruktur dan ketertersedian infrastruktur dasar dan pelayanan dasar di setiap wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas desa/kelurahan masyarakat, memacu peningkatan perekonomian daerah dan mengurangi disparitas pembangunan antar desa/kelurahan serta mengoptimalkan penataan ruang pembangunan wilayah yang partisipatif, berkelanjutan 6. Meningkatkan kualitas Dimaknai sebagai misi yang diemban kehidupan beragama sebagai upaya menciptakan kondisi masyarakat yang agamais melalui internalisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan managemen potensi umat lewat optimalisasi ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), meningkatkan pemahaman keagamaan. Misi tersebut diatas memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Pemetaan keterkaitan dengan dengan pokok-pokok visi dengan masing-masing misi tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.3 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Kabupaten Jeneponto 2014-2018 VISI : MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA POKOK-POKOK VISI

MISI

2. Kepemerintahan yang baik

Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) (2) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel (4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (6) Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan (5) Seluruh Misi (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)


3. Masyarakat Jeneponto yang sejahtera B. Kebijakan Pokok 3. Strategi Strategi

merupakan

langkah-langkah

yang

berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management).

Rumusan

strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menciptakan

nilai

tambah

(value

added)

bagi

stakeholder

pembangunan daerah. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan


pilihan

program

pembangunan

daerah

yakni

(1)

perspektif

masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Jeneponto 20142018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018 Misi 1: Membangun tata Kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance TUJUAN Menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (1)

SASARAN

STRATEGI

Terwujudnya penataan birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah (1)

Restrukturisasi organisasi dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN Pemerataan, perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah

Terwujudnya  pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (2) Terwujudnya  Peningkatan kualitas Pelayanan Publik (3) Meningkatnya  kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (4) Terciptanya  keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (5) Menguatkan  Terwujudnya  kapasitas dan pembinaan peran pemerintah kemasyarakatan yang kecamatan, optimal (6) kelurahan dan  Terlaksanaya

Memperkuat sistem terpadu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan dan perundang-undangan Meningkatkan profesionalisme aparatur kecamatan, kelurahan dan desa dan alokasi anggaran


Desa (2)

Pendelegasian sebagian kewenangan kepada pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan (7) Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

TUJUAN Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, profesionalisme dan pendayagunaan aparatur (1) Meningkatakan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (2)





  

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya  pengetahuan, pendidikan, keterampilan, sikap dan moral aparatur (8)

Optimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan diklat dan menstimulasi peningkatan strata pendidikan

Meningkatnya kualitas  pendidikan masyarakat (formal umum dan kejuruan) (9) Meningkatnya  pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan masyarakat (10)

Peningkatan kualitas anak didik dan Pendididik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Meningkatkan pengelolaan dan kinerja BLK, Sanggar Kegiatan Belajar, PKBM, kepemudaan serta akses informasi masyarakat Meningkatnya derajat  Mendorong upaya kesehatan masyarakat Kesehatan Promotif, (11) Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif secara holistik Meningkatnya kualitas Pemberdayaan keluarga keluarga dan secara maksimal untuk perlindungan anak menjadi keluarga andalan (12) dan perlindungan anak

Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal TUJUAN Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah (1)

SASARAN

STRATEGI

Terkelolanya potensi  sumberdaya alam lokal menjadi produk yang memiliki nilai kompetitif skala regional dan nasional (13) Meningkatnya  ketersediaan regulasi

Meningkatkan Pengelolaan potensi sumberdaya alam lokal secara secara terpadu dan terarah dari huluhilir dan kerjasama antar daerah Membangun kerjasama yang harmonis dengan


investasi daerah (14) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi investasi daerah (15) Terciptanya Sistem  Inovasi Daerah (SIDa) yang dapat mendukung pengembangan daya saing daerah (16)

Membangun struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan (2)

DPRD,NGO, swasta dan PT dalam menginisiasi regulasi serta menyusun dokumen Grand Design

Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah melalui kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga penelitian PT dan dunia usaha Meningkatnya  Memperketat ketersediaan dan pengalifungsian lahan penganekaragaman pertanian pangan dan pangan (17) memasyarakatkan penganekaragaman pangan Meningkatnya taraf  Penciptaan ekonomi ekonomi dan lapangan produktif dan kreatif kerja masyarakat (18) berbasis potensi lokal Terlaksananya  Mengembangkan, menata revitalisasi, penataan dan mempromosikan OW dan pengembangan dengan pengelolaan oleh objek wisata (19) BUMD Terwujudnya Kab. Membangun kerjasama Jeneponto sebagai dan promosi potensi dan Pusat Suplay Energi daya dukung wilayah Listrik di Sulawesi Selatan (20) Meningkatnya kualitas Mendorong dan kuantitas koperasi pengembangan dan dan UMKM (21) pemberdayaan koperasi dan UMKM yang inovatif dan berdaya saing. Mengembangkan  Restrukturisasi, BUMD dan BUMDES penguatan, permodalan yang dapat dan perbaikan meningkatkan manajeman serta pendapatan daerah peningkatan kerjasama (22) Badan Usaha Milik Daerah dan Desa Meningkatnya kinerja  pengelolaan pasar tradisional dan home  industri berwawasan

Pengelolaan pasar berbasis masyarakat Pembinaan keterampilan dan kewirausahaan


lingkungan (23)

pelaku home industri potensial dan pemberian stimulan modal usaha

Misi 4: Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel TUJUAN Menciptakan keuangan daerah yang stabil dan sehat untuk mendukung pendanaan pembangunan (1)

SASARAN

STRATEGI

Meningkanya  ketersediaan regulasi tata kelolah keuangan daerah (24) Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan transparan (25) Meningkatnya  penerimaan daerah dan pembiayaan pembangunan (26)

Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kinerja BUMD Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan TUJUAN Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya (1)

Meningkatnya  ketersedian dokumendokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah (27) Tertatanya sistem  transportasi daerah (28) Terlaksananya  pembangunan dan peningkatan kualitas jalan khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten (29)

Mengoptimalkan kajiankajian perencanaan berkerjasama dengan PT dan lembaga profesional Review TATRALOK dan menyelengarakan sistem transportasi daerah yang dinamis Meningkatkan tatalaksana kebinamargaan dan mengalokasikan anggaran secara proporsinal sesuai urutan prioritas berdasarkan perencanaan teknis yang partisipatif


Meningkatnya  ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai (30) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kesehatan yang proporsional (31) Meningkatnya  ketersediaan infrastruktur sumberdaya air sektor keirigasian (32) Meningkatnya  ketersediaan infrastruktur wilayah, perekonomian dan sosial budaya (33)



Meningkatnya akses  air minum aman dan sanitasi masyarakat (34) Meningkatnya  pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR (35) Mengoptimalkan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (2)

Terkendalinya  pemanfaatan ruang (36) Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang (37) Terciptanya penataan  ibukota Kabupaten

Memacu penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkulitas dan proporsionanal.

Mengimplementasikan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Menjamin alokasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur disetiap desa da kelurahan setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan dan mekanisme perencanaan Membangun sistem dan infrastruktur mitigasi dan penaggulangan bencana melalui sistem zona rentang kendali wilayah Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan Sanitasi dan pengembangan kelembagaan Air Minum berbasis masyarakat Mempermudah izin pembangunan perumahan swadaya dan pihak pengemban dan Pembangunan dan subsidi rumah layak huni bagi MBR Peningkatan kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan penataan secara terpadu dan


dan Kecamatan (38)

Meningkatnya  perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Hidup (39) Meningkatnya pengembangan kawasan-kawasan strategis daerah (40)

partisipatif dengan memperkuat sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan kawasan strategis secara terpadu dan partisipatif dengan memperkuat sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Misi 6: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama TUJUAN Meningkatkan kualitas spritual dan integritas aparatur dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (1)

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama (41)

Fungsionalisasi peran kelembagaan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Peningkatan sikap ketenggangrasaan intern umat beragama dan antarumat beragama dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait isu-isu keagamaan Pemberdayaan umat beragama

Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama (42)

Terwujudnya kualitas  pelayanan kehidupan beragama (43) Meningkatnya  kesadaran agama akan nilai-nilai amanah, kecerdasan, kejujuran, keteladan dan kerakyatan bagi aparatur (44)

B.

Fungsionalisasi dan aktualisasi/penatalaksan aan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam bagi aparatur sipil negara

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2014 Untuk mengukur sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Misi berdsarkan target RPJMD maka ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :


Tabel 3.5 Sasaran dan Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 N o 1

2

3

Indikator Kinerja (Outcome) Terwujudnya Persentase pejabat pemerintahan yang bersih yang menerapkan dan bebas KKN pakta integritas Jumlah SKPD yang menerapkan eprocurement Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sasaran Strategis

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah SKPD yang menerapkan manajemen pengaduan Jumlah SKPD yang menerapkan Call Centre dan Direct Customer Feedback Jumlah SKPD yang menyusun dan menerapkan SOP Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah AKTA Kelahiran yang diterbitkan Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan Rasio Penduduk yang memiliki AKTA Kelahiran Jumlah SKPD yang telah menyusun Laporan Kinerja SKPD yang memiliki website mandiri Jumlah SKPD yang telah menyusun dan


Target 100% Pejabat Eselon II dan III 42 SKPD melalui LPSE Wajar Dengan Pengecualian Peringkat 20 besar di Sulawesi Selatan 3 (tiga) SKPD

2 (dua) SKPD

42 SKPD Lembar Lembar Lembar / 42 SKPD 1 SKPD 42 SKPD

menerapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase keterpaduan perencanaan dan penganggaran, keharmonisan dan konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah PERDA 4

Terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Jumlah polisi pamong praja Persentase masyarakat yang merasa puas dengan tingkat ketenteraman dan ketertiban di daerah Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang tertangani Jumlah kasus narkotika Persentase kasus narkotika yang tertangani Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat


68 %

Jenis 300 Orang 40 persen

30 persen

< 20 kasus >80% < 25 kasus

5

6

7

8

Terwujudnya penataan birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah Terciptanya pendelegasian sebagian wewenang kepada pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan

Persentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani Persentase SKPD yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti Diklat

Rata-rata aparatur Pemerintahan Kecamatan dengan pendidikan S1 per kecamatan Rata-rata aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan pendidikan S1 Jumlah kecamatan yang telah memiliki standar pelayanan Persentase kelurahan yang telah memiliki standar pelayanan Meningkatnya Persentase PNS yang pengetahuan, pendidikan, mempunyai latar keterampilan, sikap dan belakang pendidikan moral aparatur yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin Meningkatnya kualitas Angka Partisipasi pendidikan masyarakat Kasar SD sederajat (formal umum dan Angka Partisipasi kejuruan) Murni SD sederajat Angka Partisipasi Sekolah SD sederajat Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat Angka Partisipasi Murni SMP sederajat


>60 persen

80 persen

100

70%

40%

0 10% >30%

100 % 117,87 % 85,70 % 97,73 % 96,23 % 96,23 %

9

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan masyarakat

10 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Partisipasi Sekolah SMP sederajat Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat Angka Partisipasi Murni SMA sederajat Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat Jumlah Sekolah Luar Biasa Jumlah Guru yang telah tersertifikasi Sistem dan Informasi manajemen pendidikan Persentase penerima beasiswa miskin dan/atau berprestasi Rasio tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terdidik Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Jumlah perpustakaan daerah Jumlah Koleksi Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jumlah organisasi kepemudaan Jumlah gedung olahraga Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Angka usia harapan hidup


64,68 % 84,56 % 71,00 % 60,94 % 2 Unit 1.200 orang 1 dok

1:2

78,92 % 1

10 5 (termasuk pengelolaan oleh swasta) 44,8%

65,15

65 tahun

Jumlah dokter Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih Jumlah Puskesmas, poliklinik, Pustu

11 Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak

Rasio penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit Angka Prevalensi Penyakit Menular Desa Siaga Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat Persentase Rumah Sehat Jumlah panti sosial yang mendapat pembinaan Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu Persentase PMKS yang mendapat bantuan Jumlah penyandang cacat dan trauma yang telah hidup mandiri Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan Persentase penyandang penyakit sosial yang mampu mandiri Persentase/Prevalens i Balita Gizi buruk Persentase Cakupan desa/kelurahan UCI Angka kematian balita Angka kematian ibu


21 (Dokter PNS) 48 (total) 85 persen Puskesmas = 18 Poliklinik = 1 Pustu = 55 4:10 TBC = 37,9 HIV/AIDS = 0 unit 48%

>30% TD 95 persen

>45 persen 973

2 10%

26 persen 49 persen 76 5/5.323

12 Terkelolanya potensi sumberdaya alam lokal menjadi produk yang memiliki nilai kompetitif skala regional dan nasional

melahirkan per 100.000 /KH Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih Jumlah penderita gizi buruk Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan dan anak Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah Akseptor KB Aktif Jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 Tahun Luas Lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura Jumlah produksi tanaman pangan dan holtikultura

Produksi dan Jumlah Ternak (ekor)

Jumlah produksi tanaman perkebunan Pendapatan petani perkebunan Presentase produksi perikanan budidaya (ton)

Jumlah produksi perikanan tangkap


11 orang < 10 kasus 1 30%

Luas lahan pertanian tanaman pangan 54.183 Ha  Padi 1800.05 ton  Jagung 305.410 ton  Kedelai 3.020 ton  Ubi kayu 166.354 ton Sapi = 20743 Kerbau = 3287 Kuda = 61816 Kambing = 137441 Domba = 507 Klasifikasikan dalam jenisnya Rp.1.550.000,Udang Windu = 543 ton Bandeng = 2368 ton Ikan Air Tawar = 75 ton 16.600 ton

(ton) Jumlah armada Kapal Nelayan (unit)

13 Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Investasi Daerah 14 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi investasi daerah

15 Terciptanya sistem inovasi Daerah (SIDa) yang dapat mendukung Pengembangan daya saing daerah 16 Meningkatnya taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat

17 Terlaksananya revitalisasi, penataan dan pengembangan objek wisata

18 Terwujudnya Kab.

Presentase produksi hasil Hutan Kayu Jumlah luas hutan yang direhabilitasi Regulasi/Perda tentang Investasi Daerah. Profil Investasi Daerah Kabupaten Jeneponto Potensi Ekonomi investasi daerah Jumlah Investor baru Nilai Investasi berskala Nasional dan Regional Jumlah Izin yang dikeluarkan Jumlah dokumen pengembangan SIDA Jumlah studi terkait pengembangan Inovasi daerah Jumlah Usaha kecil yg aktif Jumlah Usaha menengah yg aktif Persentase kredit kepada UKM terhadap total kredit Presentase peningkatan event budaya daerah Presentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Jumlah Situs budaya Jumlah Pembangkit


Perahu tanpa motor = 441 Motor tempel = 1893 Kapal Motor = 402 30 m2 625 Ha 0 buah 0 buku 0 Website 0 buah 7 bidang

0 jenis 1 studi 8.270 unit 14 unit 30% >10% >10%

4 Situs 1 PLTU, 2 x 125

Jeneponto sebagai pusat suplai energi listrik di Sulawesi Selatan 19 Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM

20 Mengembangkan BUMD dan BUMDES yang dapat meningkatkan pendapatan daerah 21 Meningkatnya kinerja pengelolaan pasar tradisional dan home industri berwawasan lingkungan

22 Meningkanya ketersediaan regulasi tata kelolah keuangan daerah 23 Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan transparan 24 Meningkatnya penerimaan daerah dan pembiayaan pembangunan 25 Meningkatnya ketersedian dokumendokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah

Listrik dengan daya yang dihasilkan Presentase Koperasi dan UMKM yang telah mengalami peningkatan klasifikasi

Jumlah Kewirausahaan UMKM Rata-rata omset koperasi dan UMKM Jumlah BUMD dan BumDes mandiri Jumlah Usaha BUMD dan BUMDes Jumlah Pasar Tradisional representatif

MW  Koperasi kualifikasi A : 20%  Koperasi kualifikasi B : 30%  Koperasi kualifikasi C : 50% 700 orang Rp 97.181,TD TD 3 unit

Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan

 PT: 31  Koperasi: 40  CV: 122  PO: 821  Badan Usaha Lain : 51

Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan yang telah diterbitkan Sistem Pengelolaan keuangan

7 aturan (termasuk surat edaran)

Jenis pajak dan retribusi daerah yang ditarik

20 Jenis

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan umum/makro.


1 sistem

50%

Persentase ketersediaan dokumen Teknis Infrastruktur daerah Persentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum Persentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

26 Tertatanya sistem transportasi daerah 27 Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten 28 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai

Jumlah PAUD Proporsi kondisi sekolah dalam kondisi baik - Pendidikan Dasar - Pendidikan Menengah Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

29 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kesehatan yang proporsional 30 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air sektor keirigasia 31 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah, perekonomian dan sosial budaya

32 Meningkatnya akses air minum aman dan sanitasi masyarakat 33 Meningkatnya

Akreditasi Rumah Sakit Persentase jaringan irigasi dalam keadaan baik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Proporsi infrastruktur wilayah dalam kondisi baik  Hot Spot Wi-fi internet Jumlah pasar daerah yang terkelolah secara baik Tingkat akses air minum aman Tingkat akses sanitasi masyarakat Rasio permukiman


50% 80%

60%

Kelompok bermain 154, TK 126 80% 70%

1 rumah sakit untuk 346.149 penduduk 90,18

85% 53% 1 titik 60% 68% 52% 0.86

pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR 34 Terkendalinya pemanfaatan ruang

35 Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang

36 Terciptanya penataan ibukota Kabupaten dan Kecamatan

37 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Hidup

layak huni

Ketaatan terhadap RTRW dengan melihat jumlah pelanggaran terhadap penggunaan tata ruang Dokumen dan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi rencana tata ruang Kab. Jeneponto Persentase penggunaan tata ruang sesuai dengan perencanaan/perunt ukan Persentase Areal Permukiman tertata Rasio Bangunan berIMB Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Jumlah Bencana Alam yang tertangani Jumlah titik Rawan Bencana yang terpetakan Persentase Sapras umum, Pemerintah, lingkungan rumah penduduk yang diperbaiki pasca bencana Persentase penanganan sampah Jumlah Sub DAS yang direhabilitasi Jumlah Pohon Penghijauan yang ditanam


<50%

2 Dok.

25 %

50 % 1/60 1/8,89

Kali Titik Sapras Umum Unit Pemerintah Unit Rumah Penduduk Unit 30% 1 Sub DAS Pohon

38 Meningkatnya pengembangan kawasan strategis daerah 39 Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama 40 Terwujudnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Biopori Jumlah kawasan industri Jumlah kawasan perkotaan yang dikembangkan Jumlah organisasi keagamaan yang diberikan pembinaan Jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama Jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan Jumlah Imam Masjid Jumlah guru santri dan pegawai syara’

Buah 1 Kawasan 1 Kawasan 2 lembaga 1 kali 10 masjid 220 orang 200 orang

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut diatas maka Pemerintah Daerah melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mewujudkan indikator kinerja sasaran tersebut yang pelaksanaannya diwujudkan melalui program dan kegiatan.


Bab 4 AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto merupakan LAKIP yang untuk Tahun Pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten

Jeneponto Tahun 2014-2018. Dalam

pengukuran capaian kinerja tahun 2014 didasarkan dengan indikator kinerja masing-masing sasaran sesuai dengan RPJMD berupa Outcome dan Output penting. A. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN Untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2014‐2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2014, serta

untuk

keberhasilan

memenuhi azas akuntabilitas dalam realisasi setiap

program

menilai

dan kegiatan

tingkat

Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

2

Terwujudnya Peningkatan

Indikator Kinerja Target Realisasi (Outcome) Persentase Pejabat 100 % Pejabat 100% yang Menerpakan Eselon Iidan (623 Orang) Pakta Integritas III Jumlah SKPD yang 42 SKPD Menerapkan e42 SKPD melalui LPSE procurement Opini Badan Belum Ada Pemeriksaan Keuangan WDP Hasil untuk (BPK) Tahun 2014 Indeks Kepuasan B B Masyarakat (IPM)


No

3

4

Indikator Kinerja (Outcome) Kualitas Pelayanan Jumlah SKPD yang Publik menerapkan Manajemen Pengaduan Jumlah SKPD yang menerapkan CallCentre dan Direct Custemer Feedback Jumlah SKPD yang Menyusun SOP Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan Rasio Penduduk yang memiliki Akta Kelahitan per Satuan Penduduk Meningkatnya Jumlah SKPD yang Kapasitas dan telah menyusun akuntabilitas Laporan Kinerja Kinerja SKPD yang memiliki Pemerintahan website Mandiri Daerah Jumlah SKPD yang telah Menyusun dan menerapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keterpaduan Perencanaan dan Penganngaran, Keharmonisan dan Konsistensi Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Perangkat Daerah Jumlah PERDA Terciptanya Jumlah Polisi Pamong Keamanan, Praja Ketentraman dan Persentase Masyarakat Ketertiban yang merasa puas Masyarakat dengan tingkat Sasaran Strategis

Target

Realisasi

3 SKPD

1 SKPD

2 SKPD

2 SKPD

42 SKPD

42 SKPD

Lembar

36.408

Lembar

1.327

Lembar

6.376

%

22.450/ 405.776

42 SKPD

42 SKPD

1 SKPD

2 SKPD

42 SKPD

42 SKPD

68 %

90%

Jenis 300 Orang

250 Orang

40 %

65 %


No

5

6

Indikator Kinerja (Outcome) ketentraman dan ketertiban di daerah Persentase Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani Jumlah Kasus Narkotika Persentase Kasus Narkotika yang tertangani Jumlah Kasus Pelanggaran Penyakit Masyarakat Persentase Kasus Pelanggaran Penyakit Masyarakat yang Tertangani Persentase SKPD yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Terwujudnya Jumlah Aparatur Penataan Birokrasi Pemerintah yang dan Penguatan mengikuti Diklat Kelembagaan Pemerintah Daerah Sasaran Strategis

Terciptanya Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan

Rata-rata aparatur Pemerintahan Kecamatan dengan Pendidikan S1 per kecamatan Rata-rata Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan Pendidikan S1

Target

Realisasi

30 %

80 %

< 20 Kasus

10 Kasus

> 80 %

100 %

> 25 %

154 Kasus

> 60 %

80 %

100 % 80 %

100 Orang

118 Orang 40 Orang yang mengikuti Diklat Kepemimpin an, selebihnya adalah Sekdes dan 40 Orang serta 40 Orang setiap SKPD yang mengikuti Diklat Manajemen Berbasis Kinerja

70 %

39,77 %

40 %

60,24 %


No

7

8

9

Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Standar Pelayanan Persentase Kelurahan yang telah memiliki standar Pelayanan Meningkatnya Persentase PNS yang Pengetahuan, mempunyai Latar Pendidikan, Belakang Pendidikan Keterampilan, yang sesuai dengan Sikap dan Moral tugas yang menjadi Aparatur tanggungjawabnya Persentase PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Kualitas SD Sederajat Pendidikan Angka Partisipasi Masyarakat Murni SD Sederajat (Formal umum dan Angka Partisipasi Kejuruan) Sekola SD Sederajat Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat Angka Partisipasi Sekola SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar SMA Sederajat Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat Angka Partisipasi Sekola SMA Sederajat Jumlah Sekolah Luar Biasa Jumlah Guru yang telah tersertifikasi Sasaran Strategis

Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kewirausahaan Masyarakat

Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Rasio Tenaga Kerja terdidik dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terdidik Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Jumlah Perpustakaan Daerah Jumlah Koleksi Perpustakaan

Target

Realisasi

11 Kec.

11 Kec

10 %

Belum Ada Data

> 30 %

100 %

0%

0%

117,87 %

117,87 %

85,70 %

85,70 %

97,73 %

97,73 %

96,23 %

96,23 %

96,23 %

96,23 %

64,68 %

64,68 %

84,56 %

84,56 %

71,00 %

71,00 %

60,94 %

60,94 %

2 Unit

2 Unit

1.200 Orang

Belum Lengkap Pendataan

1 Dok.

1 Website

1:2

1:2

1 Buah

1 Buah

> 2000 Buah

2440 Buah


No

Sasaran Strategis

10

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

11

Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Target Realisasi (Outcome) Jumlah Pengunjung > 500 Orang 751 Orang Perpustakaan Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah Gedung 2 Buah 2 Buah Olahraga Persentase kecamatan yang mempunyai 100 % 100 % sarana Olahraga untuk Umum Persentase Keluarga Miskin yang mendapat 65,15 % 87 % Pelayanan Kesehatan Angka Usia Harapan 65 Tahun 65,5 Tahun Hidup Jumlah Dokter 21 Dokter PNS 21 Dokter 48 Total PNS Proporsi Kelahiran yang ditangani oleh 85 % 86,6 % Tenaga Terlatih Jumlah Puskesmas, PKM = 18 Poliklinik, PUSTU Poliklinik = 1 19 PUSTU = 55 Rasio Penduduk yang memanfaatkan Rumah 4 : 10 4,2 : 10 Sakit Cakupan Penemuan TBC = 52 % 52 % dan Penanganan AFP = 100 % 100% Penderita Penyakit Desa Siaga Unit Jumlah Panti Sosial yang mendapat Unit Pembinaan Persentase Desa/Kelurahan yang 95 % 95 % memiliki Posyandu Jumlah Panti Asuhan yang mendapat 2 Pembinaan Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang 10 % Mampu Mandiri Persentase/Prevalensi 0,03 % 0,04 % Balita Gizi Buruk Persentase Cakupan 49 % 82,3 % Desa/ Kelurahan UCI Angka Kematian Balita Belum Ada 76 Orang Data Angka Kematian Ibu 5/5.323 13/5.323 melahirkan per


No

12

Sasaran Strategis

Terkelolanya Potensi Sumber Daya Alam Lokal menjadi Produk yang memiliki nilai Kompetitik Skala Regional dan Nasional

Indikator Kinerja (Outcome) 100.000/KH Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Partipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase Akseptor KB Aktif Jumlah PUS yang Istrinya di bawah usia 20 Tahun Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Target

Realisasi

1 Unit

2 unit

30 %

35 %

84 %

46,88 %

71,93 %

71,93 %

54.183 Ha

Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

Produksi dan Jumlah Ternak (Ekor)

Pendapatan Petani Perkebunan Presentase Produksi Perikanan Budidaya (ton)

Jumlah Produksi

Padi = 131.008,23 151.243 ton Ton (86,62%) Jagung = 264.792,36 283.199 ton Ton (93,50%) Kedelai = 926,60 Ton 2.935 ton (31,58%) Ubi Kayu = 116.860,23 153.499 ton Ton(76,13%) Sapi = 27.797 27.817 Ekor Kerbau = (100,07%) 3.503 3.597 Ekor (102,68%) Kuda = 72.073 Ekor 80.608 (89,41%) 155.297 Kambing = Ekor 164.929 (94,16%) 570 Ekor Domba = 527 (108,16%) Rp. 1.550.000,Udang Windu = 543 ton Bandeng = 2.368 ton Ikan air Tawar = 75 ton Rumput Laut = 14.900 ton 16.600 ton


Belum Ada Data 568,43 ton 2.396,50 ton 85,32 ton 15.122,35 ton 16.800 ton

No

13

14

Sasaran Strategis

Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Investasi Daerah Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) Perikanan Tangkap (ton) Jumlah Armada Kapal Nelayan (unit)

Persentase Produksi Hasil Hutan Kayu Jumlah Luas Hutan yang direhabilitasi Regulasi/ PERDA tentang Investasi Daerah Profil Investasi Daerah Kabupaten Jeneponto, Potensi Ekonomi Investasi daerah Jumlah Investor Baru

Target

Perahu tanpa motor = 441 Motor Tempel = 1.893 Kapal Motor = 402

1.915

30 m²

Belum Ada Data

625 Ha

250 Ha

Buku

Belum Ada

Buku Website Buah

Belum ada

7 Bidang Nilai Investasi berskala Nasional dan Regional

15 16

17

Jumlah Izin Investasi yang dikelurkan Jumlah Studi terkait Pengembangan Inovasi Daerah Meningkatkan Jumlah Usaha Kecil Taraf Ekonomi dan yang Aktif Lapangan Kerja Masyarakat Jumlah Usaha Menengah yang Aktif Persentase Kredit kepada UKM terhadap Total Kredit Terlaksananya Persentase Peningkatan Revitalisasi, Event Budaya Daerah Penataan dan Pengembangan Objek Wisata Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Realisasi

Rp.

467

410

PMDN = 29 investor dan Pernyataan Minat Ada 8 Bidang Rp. 42.944.578.9 69

Buah

Izin Prinsip

1 Studi

0

8.270 Unit

8.270 Unit

14 Unit

14 Unit

30 %

30 %

5 kali

5 kali

> 10 %

> 10 %


No 18

19

20

21

22

23

24

25

26

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah Situs Budaya Jumlah Pembangkit Listrik dengan daya yang dihasilkan

Terwujudnya Kabupaten Jeneponto sebagai Pusat Suplay Energi Listrik di Sulawesi Selatan Meningkatnya Jumlah Kewirausahaan Kualitas dan UMKM Kuantitas Koperasi dan UMKM Rata-rata Omset Koperasi dan UMKM Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pasar Tradisional dan Home Industri Berwawasan Lingkungan Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Tata Kelola Keuangan Daerah Terbangunnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang dinamis dan Transparan Meningkatnya Penerimaan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Meningkatnya Ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan Umum dan Teknis Infrastruktur Daerah Tertatanya Sistem Transportasi Daerah Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan yang Memadai

Jumlah Pasar Tradisional Representatif

Jumlah Perturan tentang Pengelolaan Keuangan yang telah diterbitkan Sistem Pengelolaan Keuangan

Jenis Pajak dan Retribusi daerah yang ditarik

Target

Realisasi

4 Situs

4 Situs

1 PLTU 2 x 125 MW

1 PLTU 2 x 125 MW

700 Orang

100 Org yang di Bina

Rp. 97.181,-

RAT belum selesai untuk semua Koperasi

3 Unit

5 unit

7 Aturan (termasuk Surat Edaran)

1 Sistem

1 Sistem

20 Jenis

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Makro

Persentase Desa yang telah dapat diakses dengan Kendaraan Umum Jumlah PAUD

50 %

100 %

80 %

100 %

1 Desa 1 PAUD

Mendekati 100 %


No

27

28

29

30

31

32

33

34

Sasaran Strategis

Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan yang Proporsional Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Sektor Keirigasian Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, Perekonomian dan Sosial Budaya

Meningkatkan Akses Air Minum Aman dan Sanitasi Masyarakat Meningkatnya Pemenuhan Perumahan Masyarakat Terutama Rumah Layak Huni bagi MBR Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Terciptanya Penataan Ibukota

Indikator Kinerja (Outcome) Proporsi Kondisi Sekolah Dalam Kondisi Baik Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Akreditasi Rumah Sakit Daerah Irigasi dalam Keadaan Baik

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Hot Spot WiFi Internet Jumlah Pasar Daerah yang Terkelola Secara Baik Tingkat Akses Air Minum Aman Tingkat Akses Sanitasi Masyarakat Rasio Permukiman Layak Huni

Target

Realisasi

Dikdas 80 % Dikmen 70 %

Dikdas 80 % Dikmen 70 %

1 : 346.149

1 : 351.100

B

C

113 DI

19 DI 45 RR 31 RS 18 RB

85 %

64 %

1 Titik

0 Titik

60 %

60 %

68 %

70,65 %

52 %

63,39 %

0,86

Ketaatan terhadap RTRW dengan melihat Jumlah Pelanggaran terhadap Penggunaan Tata Ruang Dokumen dan Peraturan Perundangundangan yang Mengakomodasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Jeneponto Persentase Penggunaan Tata Ruang Sesuai

< 50 %

Belum Ada Data

2 Dok.

3 Dok

25 %


No

Sasaran Strategis Kabupaten dan Kecamatan

35

36

37

38

Indikator Kinerja (Outcome) dengan Perencanaan

Persentase areal Permukiman tertata Rasio Bangunan berIMB Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Perlindungan dan Hijau Per satuan Luas Konservasi Sumber Wilayah HPL/HGB Daya alam dan Lingkungan Hidup Jumlah Bencana alam yang tertangani Jumlah titik Rawan Bencana yang terpetakan Jumlah Pohon Penghijauan yang ditanam Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Biopori Meningkatnya Jumlah Kawasan Pengembangan Industri yang telah Kawasan Strategis memiliki rencana detail Daerah Tata Ruang Jumlah Kawasan Perkotaan yang dikembangkan Meningkatnya Jumlah Organisasi Kualitas Keagamaan yang Kerukunan Umat diberikan Pembinaan Beragama Terwujudnya Jumlah Insiden yang Kualitas Pelayanan disebabkan masalah Kehidupan Perbedaan Agama Beragama

Target

Realisasi

50 % 1: 60

1/8,89

100 %

100 %

6 Potensi rawan Bencana

6 Potensi rawan Bencana

Jumlah tanaman

45.100

Buah

10 Buah

1 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

2 Lembaga

2 Lembaga

1 Kali

1 Kali

Berikut penjelasan atas capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Terkait dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terdiri atas 3 (tiga) indikator dan 2 (dua) dari ketiga indikator menunjukkan pencapaian yang memuaskan karena mencapai target yang telah ditetapkan. Satu-satunya indicator kinerja yang belum tercapai adalah opini pengelolaan keuangan. Hal ini dikarenakan BPK


belum mempublikasikan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan untuk tahun anggaran 2014 ketika laporan ini dibuat. Sasaran selanjutnya yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mengukur 8 indikator. Hasil dari survey yang dilakukan bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat ada pada indeks B. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pelayanan terutama dengan dilaksanakannya revitalisasi fungsi Kantor Pelayanan Terpadu dan penyederhanaan perizinan. Selain itu tagline 3S, Senyum, Sapa dan Service, terlihat memberikan warna baru terhadap pelayanan public di Kab. Jeneponto. Ada beberapa indicator kinerja yang belum mencapai target untuk sasaran kedua ini antara lain jumlah SKPD yang menerapkan layanan pengaduan dimana targetnya adalah tiga SKPD yaitu Kantor Pelayanan Terpadu, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Bagian ORTALA, namun pada 2014 hanya ULP yang manajemen pengaduannya

berjalan

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku.

Sementara dua SKPD lainnya masih mempersiapkan mekanisme dan sumber daya manusia dan diharapkan pada 2015 sudah mampu menjalankan manajemen pengaduan. Selain itu target kinerja untuk menerbitkan 6.500 kartu keluarga juga belum tercapai. Hal ini banyak disebabkan belum berjalannya UPTD Catatan Sipil di Kecamatan secara maksimal, hal yang akan menjadi focus perbaikan pada tahun 2015. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 baru mencapai 5,5%. Kesadaran untuk membuat akta kelahiran sebagai salah satu masukan awal pendataan penduduk

harus

ditingkatkan

sehingga

data

kependudukan

Kab.

Jeneponto bisa semakin baik yang pada akhirnya akan membuat program kegiatan yang dilaksanakan akan semakin tepat sasaran. Untuk sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntablitas kinerja pemerintahan daerah, semua target dapat dicapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Perbaikan yang sangat jelas terlihat dari laporan kinerja yang disusun oleh SKPD dimana semuanya telah mengacu pada RPJMD 2014-2018 dengan indicator kinerja yang jelas dan


terukur. Selain itu perbaikan yang dilakukan pada system perencanaan membuat dokumen perencanaan semakin berkualitas dan keterpaduan antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RPMD dengan RKPD, RKPD dengan R-APBD) semakin baik. Sasaran

untuk

menciptakan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat terlihat sangat menjanjikan dengan hampir semua indicator, kecuali indkator jumlah anggota SATPOL PP, mencapai bahkan melebihi target. Target personil SATPOL PP adalah sebanyak 350-400 orang (sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012) namun pada 2014 baru tercapai 250. Tahun 2015 diharapkan bisa bertambah menjadi 300 personel. Dengan jumlah personel yang mendekati ideal yang baik, diharapkan jumlah pelanggaran penyakit masyarakat yang pada tahun 2014 sebanyak 154 kasus (dimana 80% diantaranya dapat ditangani) bisa berkurang. Sasaran

mewujudkan

penataan

birokrasi

dan

penguatan

kelembagaan pemerintah daerah diukur dengan indikatir jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Capaian tahun 2014 melebihi target dari 100 menjadi 118. Namun jumlah ini masih jauh dari ideal mengingat jumlah pegawai di Kab. Jeneponto mencapai 5000 orang lebih. Sasaran selanjutnya yang menunjukkan hasil yang memuaskan adalah sasaran meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dimana APK/APM yang ditargetkan mencapai hasil yang memuaskan. Namun masih ada permasalahan yang mendasar terkait pendidikan formal yaitu masih adanya Kecamatan yang belum memiliki SMU sederajat yaitu Kec. Tarowang sehingga kebanyakan penduduk usia sekolah SMU sederajat harus bersekolah di Kecamatan atau Kabupaten lain yang berbatasan. Angka melek huruf sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BPS adalah 78,92%, meningkat 1,48% dari tahun sebelumnya. Angka rata-rata lama sekolah masih belum berbeda jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,27 tahun. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua, terutama SKPD bidang pendidikan, untuk memacu peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu rasio guru dan murid untuk semua tingkatan menunjukkan perbaikan yang signifikan


sehingga besar harapan kita akan kualitas pendidikan yang semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Sasaran

selanjutnya

berkaitan

dengan

kesehatan

yaitu

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2014 sebesar 87%, berarti masih ada 13% masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan yang kemudian menjadi target pelayanan untuk tahun 2015. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, pada 2014 pemerintah daerah telah meluncurkan program Brigade Siaga 115 dimana masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun tidak mampu datang sendiri ke unit pelayanan kesehatan terdekat bisa menelpon Brigade Siaga dan pelayanan angkutan ambulance dilakukan secara gratis. Angka usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Jeneponto bertambah 0,5 tahun, dari 65 tahun menjadi 65,5 tahun pada 2014. Meningkatnya usia harapan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih (target 85%, capaian 86,6%), persentase balita gizi buruk yang sangat rendah, yaitu 0,04%, persentase desa yang sudah berstatus tuntas untuk pelaksanaan imunisasi (UCI) sudah mencapai 82,3% dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit yang semakin baik ditahun 2014. Pada sasaran peningkatan pengelolaan potensi sumber daya alam, di bidang pertanian, secara umum capaian produksi untuk tanaman pangan dan holtikultura menurun dibandingkan tahun 2013. Produksi padi dari 151 ribu ton menjadi 131 ribu ton, produksi jagung dari 283 ribu ton menjadi 264 ribu ton dan ubi kayu dari 153 ribu ton menjadi 116 ribu ton. Penurunan ini lebih disebabkan berkurangnya luas areal tanam

tiga

komoditas

tersebut.

Berkurangnya

luas

areal

tanam

disebabkan kurangnya ketersediaan air untuk pengairan, sehingga jika dipaksakan untuk menanam komoditas diatas maka hasilnya akan jauh dari yang diinginkan bahkan menimbulkan kerugian bagi petani. Tugas bagi Dinas Pertanian dan Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan

kedepannya

untuk

memperkenalkan


subsitusi

komoditas

pertanian yang sesuai dengan potensi tanah dan air di Kabupaten Jeneponto. Hal yang menggembirakan terlihat di bidang peternakan dengan adanya peningkatan jumlah populasi sapi (meningkat 0,07%), kerbau (meningkat 2,68%) dan domba (meningkat 8,16%). Peningkatan ini diharapkan meningkatkan taraf ekonomi para peternak. Sementara itu terdapat penurunan jumlah populasi ternak kuda dan kambing yang disebabkan besarnya jumlah penjualan untuk konsumsi dua jenis ternak tersebut. Hal yang menggembirakan juga datang dari sektor kelautan dan perikanan,

dimana

sektor

ini

akan

menjadi

andalan

Kabupaten

Jeneponto kedepannya karena potensi yang dimiliki serta komitmen pemerintah pusat untuk mengembangkan kelautan dan perikanan. Produksi budidaya udang windu, bandeng, ikan air tawar lainnya serta rumput laut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rumput laut misalnya dari 14.900 ton kering pada 2013 menjadi 15.122 ton kering pada 2014. Jumlah produksi perikanan tangkap juga meningkat 200 ton dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap ini tidak terlepas dari meningkatnya sarana dan prasarana perikanan seperti perahu dan alat tangkap. Dengan kondisi seperti

ini,

kita

harapkan

masyarakat

pesisir

yang

kebanyakan

merupakan masyarakat miskin bisa meningkat kemampuan ekonominya. Selain memiliki potensi dibidang sumber daya alam pertanian dan perikanan, Kabupaten Jeneponto juga dianugerahi posisi yang strategis pada jalur selatan Sulawesi Selatan. Jarak yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi

serta

pelabuhan

topografi

laut

yang

memungkinkan

pembangunan

menjadi daya tarik bagi berkembangnya industri berskala

menengah dan besar. Dengan dasar itu maka pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Industri Bangkala dengan memberikan insentif bagi para investor yang bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Jeneponto (mewujudkan sasaran meningkatkan regulasi investasi daerah). Sampai saat ini sudah ada pernyataan minat dari 8 investor luar negeri untuk menanamkan investasinya, termasuk


diantaranya yag berminat disektor pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) (mewujudkan sasaran mewujudkan Kab. Jeneponto sebagai pusat supply listrik di Sulawesi Selatan). Jika 8 calon investor asing ini merealisasikan investasinya maka akan bernilai ratusan milyar bahkan trilyunan rupiah. Sementara itu sudah ada 29 investor dalam negeri yang sudah berinvestasi di Jeneponto dengan total nilai investasi Rp. 42.944.578.969. Selain mengembangkan industri berskala besar, pemerintah daerah juga memperhatikan usaha kecil dan menengah dimana pada tahun 2014 terdapat 8.284 unit usaha kecil dan menengah yang aktif. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto bekerjasama dengan Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan sudah membina 100 orang wirausaha baru pada tahun 2014. Pembinaan ini akan terus dilakukan pada tahun 2015 ini (mewujudkan sasaran meningkatkan taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM). Selain potensi-potensi ekonomi diatas, Kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi pariwisata yang besar, baik karena keunggulan alam maupun dibidang budaya. Daerah ini memiliki banyak sekali event-event budaya yang jika dikemas dengan baik maka akan mengangkat ekonomi masyarakat sekitarnya. telah

menfasilitasi

Pada 2014 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

pelaksanaan

lima

event

budaya

antara

lain

pelaksanaan Je’ne-Je’ne Sappara (mewujudkan sasaran terlaksananya revitalisasi, penataan dan pengembangan objek wisata). Untuk mewujudkan tiga sasaran dalam usaha meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel maka telah dilakukan berbagai macam upaya sebagai berikut: Pengembangan sistem pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang online dan terintegrasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan keuangan oleh SKPD. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga menghindari penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien.


Dengan kemampuan fiskal yang rendah maka pemerintah daerah berupaya untuk mendapatkan sumber pendanaan pembangunan selain APBD, antara lain melalui APBN dan APBD Provinsi serta dana Corporate Social Responsibilty (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Jeneponto. Selain itu penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah terus diintensifkan agar jumlah PAD bisa meningkat persentasenya. Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan maka dilakukan berbagai macam intervensi program dengan capaian umum sebagai berikut: Bidang Kebinamargaan:

Kondisi jalan di Kabupaten Jeneponto

yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 60,80 km dimana pada tahun 2014 kondisinya cukup baik, Jalan Provinsi sepanjang 40,90 km dengan kondisi jalan yang bervariasi antara baik dan rusak ringan/sedang, sedangkan Jalan Kabupaten sepanjang 829, 59 km dimana 15,44% dalam kondisi baik, 15,25% dalam kondisi rusak ringan dan selebihnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan peningkatan jalan pada 14 ruas jalan dengan total panjang jalan yang diperbaiki adalah 32,36 km dengan anggaran sebesar Rp.

23.230.692.000.

Selain

jalan

kabupaten

sebagaimana

yang

disebutkan di atas juga terdapat jalan non status sepanjang kurang lebih 64,25 km Untuk jembatan, kabupaten jeneponto memiliki panjang 1.213 meter, dimana terdiri atas jembatan beton dan jembatan baja. Secara umum kondisi jembatan masih dalam keadaan baik sehingga pada tahun 2014 tidak ada kegiatan perbaikan. Untuk mendukung fasilitas jalan dan jembatan maka dibangun beberapa bangunan pelengkap/utilitas seperti tembok penahan, dekker plat dan pembatas jembatan sebanyak 47 paket yang tersebar dihampir seluruh kecamatan. Bidang Pengairan: Pembangunan sarana prasarana pengairan yang bertujuan untuk menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku, telah berhasil meningkatkan fungsi jaringan irigasi, melalui perbaikan bendung, bangunan air dan pintu air


dimana pada tahun 2014 telah dilakukan rehabilitasi terhadap 62 Daerah Irigasi dari 113 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dari 113 DI, hanya 19 DI yang dalam keadaan baik sehingga rehabilitasi terhadap 55 DI lainnya diharapkan meningkatkan kondisi daerah irigasi yang dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Keberhasilan dalam membangun sarana dan prasarana irigasi, diikuti pula dengan upaya pemberdayaaan masyarakat petani melalui Persatuan Petani Pemakai Air/Gabungan Persatuan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A) serta Komisi Irigasi agar masyarakat petani ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi secara langsung melalui program WISMP. Bidang lingkungan

Keciptakaryaan: permukiman

telah

Dalam

rangka

dilakukan

perbaikan

kualitas

pembangunan

jalan

lingkungan/setapak; dimana pada tahun 2014 telah dibangun pada 49 lokasi yang tersebar disetiap kecamatan dengan jumlah dana mencapai Rp. 5 milyar. Sedangkan untuk drainase lingkungan permukiman pada tahun 2014 dibangun/ditingkatkan pada 47 lokasi yang ada dibeberapa kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6 milyar. Dalam

upaya

pelayanan

air

bersih

bagi

masyarakat

telah

dilakukan sistem perpipaan pada tahun 2014 untuk masyarakat perkotaan terlayani sebanyak 96,56% dan untuk masyarakat perdesaan sebanyak

47,89%. Total akses masyarakat Kabupaten

Jeneponto terhadap air bersih sebesar 70,65% yang terdiri dari sistem perpipaan, mata air dan sumur gali. Selain itu dalam upaya penanganan air limbah domestik melalui program pembangunan sanitasi pelayanan air limbah domestik, tahun 2014 telah mencakup 66,74% untuk wilayah perkotaan dan 35,65% untuk wilayah perdesaan. Total akses terhadap sanitasi untuk Kabupaten Jeneponto sebesar 63,39%. Sedangkan upaya pemerintah untuk memperbaiki lingkungan kumuh melalui perubahan fisik bangunan kumuh menjadi tidak kumuh pada tahun 2014 dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada beberapa lokasi. Pembangunan rumah baru yang dananya bersumber


dari APBD Kabupaten sebanyak 8 unit berlokasi di Desa Boronglamu Kec. Arungkeke. Untuk Rehabilitasi yang bersumber dari APBD Kabupaten sebanyak 400 unit di Kec. Tamalatea-Bontoramba, Bangkala – Bangkala barat sebanyak 200 unit, Kelara-Rumbia 200 unit, Arungkeke 600 unit. Sementara yang bersumber dari dana APBN sebanyak 447 dengan lokasi di Desa Mallasoro Kec. Bangkala. Bantuan APBD provinsi sebanyak 40 unit dengan Lokasi Tolo Selatan. Dari 78.315 jumlah rumah yang ada di Kabupaten Jeneponto, sekitar 65,38% merupakan rumah layak huni dan masih ada sekitar 34,62% rumah yang tidak layak huni. Bidang Listrik: Kabupaten Jeneponto memiliki cita-cita menjadi pusat supply listrik untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini sudah terbangun PLTU Bosowa 2x125 di Kec. Bangkala dan kedepannya akan dibangun lagi tahap II dan III Bosowa dan Tahap I dan II PLN. Terkait akses listrik, secara kumulatif rasio elektrifikasi di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 sebesar 64%. Daerah yang belum terdapat sambungan listrik di bantu dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang merupakan sumbangan Kementerian PDT dan Kementerian SDA Tamben. Bidang Tata Ruang: Salah satu target pemerintah daerah adalah menciptakan tata ruang yang ramah terhadap lingkungan dan manusia sehingga Kabupaten Jeneponto menjadi sebuah daerah yang sangat layak untuk ditinggali. Untuk mencapai itu maka pada tahun 2014 telah diluncurkan program Jeneponto GAMMARA (Gerakan Bersama Menuju Turatea

Ramah)

dengan

salah

satu

program

utamanya

adalah

penghijauan disepanjang jalan dan lokasi-lokasi lain yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Untuk menjadi kota yang layak untuk ditinggali tentulah harus memiliki ruang terbuka hijau yang representative. Pada tahun 2014 saja telah dibangun lima Ruang Terbuka Hijau(RTH) berupa taman kota. Lebih jauh lagi, Penataan kota tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Untuk itulah maka telah disusun 3 dokumen perencanaan pengembangan tata ruang wilayah agar penataan ruang bisa dilakukan secara sistematis. Ketiga

dokumen

itu

adalah

Rencana

Detail

Tata


Ruang

Ibukota

Kabupaten, rencana zonasi kawasan pesisir, dan rencana zonasi wilayah industri. Ada keyakinan bahwa dengan penataan ruang yang baik, potensi bencana

dapat

diminimalisir.

Kabupaten

Jeneponto

secara

umum

memiliki 6 potensi bencana yaitu banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, angin puting beliung dan gempa. Potensi bencana ini harus eliminir dengan penggunaan ruang yang tepat dan efisien. Terkait dengan sasaran-sasaran untuk mewujudkan kehidupan beragama yang baik maka pembinaan terhadap organisasi keagamaan terus dilakukan pada tahun 2014, salah satunya melalui pembinaan BKPRMI Kab. Jeneponto. Lembaga ini merupakan mitra pemerintah kabupaten dalam pembinaan TK/TPA se-kabupaten Jeneponto. Seribu lebih santri telah berhasil ditamatkan oleh masing-masing TK/TPA dan kita berharap bahwa anak-anak ini akan tumbuh berkembang menjadi insan yang memiliki intelektualitas dan iman dan taqwa yang seimbang sehingga bisa membawa jeneponto kearah kemajuan. Selama kurun waktu setahun terakhir hanya terjadi satu insiden yang terkait dengan masalah perbedaan agama. B. KONDISI EKONOMI DAERAH Mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang menjadi tujuan

dari

setiap

pemerintah.

Untuk

mengukur

kesejahteraan

masyarakat maka ada beberapa aspek yang bisa dilihat, antara lain (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan daya beli serta (2) kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan tingkat pengangguran. 1. Potensi Unggulan Daerah Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, topografi Kab. Jeneponto sangat bervariasi terdiri dari dataran tinggi di bagian utara, dataran rendah di bagian tengah dan pesisir di bagian selatan. Variasi kontur ini membuat Kabupaten Jeneponto memiliki potensi andalan daerah yang beragam, mulai dari sayuran, tanaman perkebunan dan hasil budidaya perikanan. Secara umum Kab.


Jeneponto dikenal dengan garam, rumput laut dan jagung kuning. Tabel

1.9

sampai

Tabel

1.15

menunjukkan

potensi

andalan

Kabupaten Jeneponto. Tabel. 4.2 Potensi Andalan Pertanian (Jenis Palawija) No.

Jenis Potensi

Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)


1

Padi Sawah

23.030

22.842

134.048

5,70

2

Padi Ladang

2.125

2.125

9.993

4,70

3

Jagung

53.466

53.439

277.646

5,20

4

Ubi Kayu

6.918

6.918

151.231

21,86

5

Kacang Tanah

624

615

654

1,06

6

Kacang Hijau

3.096

3.096

4.010

1,30

7

Ubi Jalar

287

287

3.347

11,66

8

Kedelai

2.070

2.070

2.877

1,39

Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2014

Tabel. 4.3 Potensi Andalan Pertanian (Jenis Sayuran) No.

Jenis Potensi

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

1

Bawang Merah

178

901,10

2

Kubis

500

342,70

3

Wortel

53.439

277.65

4

Kentang

54.62

241.6

5

Cabe Kecil

6.918

151.231

6

Cabe Besar

615

654

7

Kacang Panjang

3.096

4.010


Tabel. 4.4 Potensi Andalan Pertanian (Jenis Buah-Buahan) No.

Jenis Potensi

Produksi (Ton)

1

Mangga

10.163,70

2

Alpokat

90,20

3

Jeruk Siam/Keprok

4

Pepaya

174,60

5

Pisang

2.235

6

Nangka

8.075



1,70

Tabel. 4.5 Potensi Andalan Perkebunan No.

Jenis Tanaman

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Sentra Tanaman

1

Kelapa Dalam

5.512,50

3.631,469

Bangkala

2

Kopi

2.437,75

1.965,017

Rumbia

3

Jambu Mente

2.574,75

1.076,784

Bontoramba, kelara, Rumbia

4

Kelapa Hibrida

228,50

143,609

Arungkeke

5

Kapok

1.598

525,148

Kelara,Tarowang

6

Tembakau

25,15

9.153

7

Kapas

111,25

33,946

Kelara

8

Kakao

102,75

31,817

Kelara,Rumbia

9

Kemiri

185,50

67,628

Rumbia

31,10

2.202

201

58,590

10

Lada

11

Cengkeh

Rumbia

Kelara, Rumbia, Bangkala Barat Kelara,Rumbia


Tabel. 4.6 Potensi Andalan Peternakan (Jenis Ternak Besar dan Kecil) No.

Jenis Potensi

Jumlah (Ekor)

1

Kuda

61.816

2

Sapi

20.743

3

Kerbau

4

Kambing

5

Domba

3.287 137.441 507


Tabel. 4.7 Potensi Andalan Peternakan (Jenis Ternak Unggas) No.

Jenis Potensi

1

Ayam Ras

2

Ayam Buras

3

Itik

Jumlah (Ekor) 737.750 1.505.457 478.403


Tabel. 4.8 Potensi Andalan Perikanan No.

Jenis Potensi

Produksi (Ton)

1

Rumput Laut

136.172


2

Budidaya Tambak

2.748,88

3

Budidaya Kolam Air Tawar

93,7

4

Garam Rakyat

29.647,50


2. Pertumbuhan PDRB Selama periode tahun 2009 – 2013 perekonomian Kabupaten Jeneponto selalu mengalami perkembangan dan petumbuhan. Namun pada tahun 2009 dan 2012 ekonomi Jeneponto sempat melambat ditandai dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap perlambatan itu adalah kondisi ekonomi global yang pada tahun 2009 dan 2012 yang bergejolak akibat kondisi ekonomi global. Untuk perkembangan ekonomi, selama periode tersebut jika dirata–ratakan setiap tahunnya adalah 19,12 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mempunyai rata – rata 6,60 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 – 2013 Tahun

PDRB adh Berlaku (juta Rp)

Perkemban gan (%)

PDRB adh Konstan (juta Rp)

Pertumbu han (%)

2009

1.872.776,87

20,05

830.779,96

5,38

2010

2.273.511,89

21,40

891.052,98

7,25

2011

2.676.015,40

17,70

956.277,76

7,32

2012

3.095.249,99

15,67

1.025.837,00

7,27

2013

3.551.624,63

14,74

1.097.348,80

6,97

Ratarata

17,91

6,84

Sumber : BPS Kab. Jeneponto (diolah)

Pertumbuhan periode

Tahun

2009

sektoral –

2013,

di

Kabupaten

secara

Jeneponto

keseluruhan,

selama

mengalami

pertumbuhan secara fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel. 4.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jeneponto N o

Sektor

2009

2010 % 49,67

1.127.199,23

49,58

1.372.282,51

51,28

1.590.467,69

51,38

1.805.621,80

50,84

Pertambangan dan Penggalian

21.386,75

1,14

23.194,79

1,02

26.281,64

0,98

30.262,07

0,98

35.147,38

0,99

3

Industri Pengolahan

32.864,83

1,75

36.219,58

1,59

39.215,44

1,47

42.695,35

1,38

47.016,25

1,32

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

9.759,01

0,52

10.877,42

0,48

12.601,51

0,47

15.518,36

0,50

19.143,43

0,54

5

Kontruksi

78.619,34

4,20

87.435,87

3,85

95.819,56

3,58

106.875,67

3,45

124.074,05

3,49

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

112.596,89

6,01

129.345,87

5,69

144.034,81

5,38

159.488,89

5,15

183.755,04

5,17

7

Pengangkutan dan Komunikasi

48.554,30

2,59

52.877,12

2,33

59.662,32

2,23

68.308,01

2,21

78.700,85

2,22

8

Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan

99.957,36

5,34

113.711,25

5,00

135.800,54

5,07

160.548,69

5,19

193.284,51

5,44

9

Jasa-jasa

538.843,39

28,77

692.650,76

30,47

790.317,07

29,53

921.085,26

29,76

1.064.881,33

29,98

1.872.776,87

100,00

2.273.511,89

100,00

2.676.015,40

100,00

3.095.249,99

100,00

3.551.624,63

100,00

2

PDRB

Rp.(Juta)

%

Rp.(Juta)

2013

930.195,00

Pertanian

%

2012

Rp.(Juta)

1

Rp.(Juta)

2011

%

Rp.(Juta)


Tabel pertanian

di

masih

atas

menunjukkan

dominan

dalam

bahwa

kontribusi

peningkatan

PDRB.

sektor Namun

demikian, kontribusi sektor pertanian sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 yakni dari tahun 2009 kontribusi sektor pertanian sebesar 49,67 persen menjadi 49,58 atau turun sekitar 0,09 persen. Namun pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 51,38 persen dan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan 0,54 persen menjadi 50,84 persen. Sementara itu kontribusi sektor jasa – jasa mengalami peningkatan yaitu dari 28,77 persen pada tahun 2009, meningkat menjadi 29,98 persen pada tahun 2013 atau sebesar 1,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi tetap didominasi oleh sektor pertanian namun sektor tersier sudah mengambil proporsi yang besar terhadap PDRB. Jika sektor tersier bisa terus berkembang dimasa yang akan datang maka akan tersedia lebih banyak lapangan pekerjaan di Jeneponto. 3. Laju Inflasi Laju Inflasi di Kabupaten Jeneponto pada periode 2008 – 2012 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2008 inflasi mencapai


%

11,79 persen sedangkan pada Tahun 2012 inflasi hanya 4,87 persen. Tahun 2008, secara nasional laju inflasi juga mencapai dua digit dan hal ini disebabkan oleh tingginya nilai impor barang-barang konsumsi dari luar negeri. Selain itu, kondisi sebahagian besar infrastruktur perhubungan yang rusak juga menyumbang tingginya laju inflasi. Hal ini dikarenakan jalan atau jembatan yang rusak menyebabkan kemacetan yang berarti waktu distribusi bahan baku maupun produk menjadi lama yang berakibat pada biaya pengangkutan yang tinggi pula.

Kondisi

ini

menyebabkan

kenaikan

harga

barang

yang

kemudian menyumbang tingginya laju inflasi. Tabel 4.11 Laju Inflasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 – 2013 Tahun

No

Uraian

1

Laju Inflasi

2009

2010

2011

2012

3,24

6,82

2,87

4,87

2013


4. Pendapatan Perkapita Data mengenai pendapatan perkapita dapat menunjukkan apakah distribusi pendapatan sudah merata di Jeneponto. Jika tercipta pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan pendapatan perkapita maka dapat diasumsikan bahwa tingkat pendapatan dalam masyarakat

relatif

kenyataannya,

merata

dan

pendapatan

per

begitu kapita

pula

sebaliknya.

penduduk

Pada

Kabupaten

Jeneponto periode 2009 – 2013, mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.604.180,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.115.707,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.12 Pendapatan Perkapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013 No

Tahun

Jumlah penduduk

Pendapatan perkapita

1

2009

342.222

5.604.180

2

2010

342.700

6.612.891

3

2011

346.149

7.727.448

4

2012

348.138

8.876.541

5

2013

351.100

10.115.707


Rata - Rata

346.062

7.787.353


5. Indeks Gini Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah. Indeks gini di Kabupaten Jeneponto tidak dapat di uraikan secara rinci karena indeks gini diukur berdasarkan level provinsi. Indeks Gini Sulawesi Selatan pada tahun 2008 mencapai 0,38 yang berarti kesenjangan pendapatan tidak terlalu tinggi. Namun pada tahun 2012 Indeks Gini meningkat menjadi 0,41 yang berarti selama

lima

tahun

terakhir

ketimpangan

pendapatan

terus

meningkat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

miskin

sehingga

kesenjangan bisa semakin berkurang. Tabel berikut menampilkan indeks gini provinsi Sulawesi Selatan: Tabel 4.13 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2013 No

Uraian

1

Indeks Gini

Tahun 2009

2010

2011

2012

0,39

0,4

0,41

0,41

2013

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto

6. Indeks Ketimpangan Regional Indeks ketimpangan regional adalah indeks untuk mengukur ketimpangan

pembangunan

antar

kecamatan

di

suatu

kabupaten/kota, atau antar kabupaten/kota di suatu provinsi pada waktu tertentu. Indeks ketimpangan regional yang disajikan adalah indeks ketimpangan regional pada level provinsi sebagai berikut : Tabel 4.14 Indeks Ketimpangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2013 No 1

Uraian Indeks Ketimpangan

Tahun 2009

2010

2011

2012

0,09438

0,09300

0,09172

0,09138



2013

7. Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dapat dilihat berdasarkan besarnya jumlah angka kemisikinan. Pada periode 20092013 angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto semakin menurun, dengan demikian persentase penduduk di atas garis kemiskinan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.15 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 – 2013 Pddk Miskin (Jiwa)

Pddk Miskin (KK)

Persentase Pddk Miskin

Persentase Pddk di atas Garis Kemiskinan

No

Tahun

Jumlah Penduduk

1

2009

342.222

68.220

17.055

19,93

80,07

2

2010

342.700

65.400

16.350

19,08

80,92

3

2011

346.149

40.143

10.035

11,60

88,40

4

2012

348.138

40.143

10.035

11,60

88,40

5

2013

351.100

Sumber : Bappeda Kabupaten Jeneponto

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Pendapatan Daerah Pengertian Menteri

Pendapatan

Daerah

menurut

Peraturan

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23 adalah

semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan

penyelenggaraan

pemerintahan,

suksesnya

pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, olehnya itu diharapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan transparan,

akuntabel,

memperhatikan

prinsip-prinsip

serta proses yang sederhana dengan tetap

kemampuan

masyarakat,

aspek


keadilan

dan

kepatutan, potensi dan karakteristik daerah, serta berpedoman pada peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri

Sedangkan

Dalam

Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 25 terdiri dari: 1. Pendapatan asli Daerah (PAD) Pendaptan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp.19.354.534.456,00 dapat terealisasi sebesar Rp.19.677.916.597,00 atau 101,67% kurang Rp.46.008.608,00; 2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan ditargetkan Rp.780.898.918.050,00 dapat tercapai sebesar Rp.788.496.961.639,00 atau 100,97 % lebih Rp.7.598.043.589,00; 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain

Pendapatan

153.097.481.206,00

yang dapat

Sah tercapai

ditargetkan

Rp.

sebesar

Rp.

120.863.246.993,00 atau 78,95% Kurang Rp. 32.234.234.213,00; 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 14 Tahun 2014 , Tanggal 08 Desember 2014 tentang

Penjabaran

Perubahan

Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014, bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.840.203.118.971,00 terealisasi sebesar Rp.804.070.742.534,00 atau 95,70% kurang Rp. 3.898.142.224,00 dari target. Beberapa penerimaan juga melampaui target yang ditetapkan antara lain penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan non PLN yang disebabkan adanya pemasangan baru dan kenaikan tarif per KWH serta adanya peralihan dari pelanggan PLN kepenggunaan generator sendiri. Sedangkan penerimaan pajak pengambilan bahan galian

golongan

C

juga

mengalami

kenaikan karena

adanya

intensifikasi dan ekstensifikasi serta meningkatnya kesadaran wajib


pajak.

Adapun

penerimaan

jasa

giro

bendahara

pengeluaran

mengalami kenaikan karena rendahnya penetapan pagu anggaran jasa giro bendahara pengeluaran. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.16 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening 4

Uraian PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

Target

Realisasi

(Rp)

(Rp)

840.203.118.971,00

804.070.742.534,00

52.311.627.456,00

45.690.837.809,00

7.461.594.417,00

8.728.179.053,00

33.588.093.000,00

26.347.374.212,00

4

1

4

1

1

HASIL PAJAK DAERAH

4

1

2

HASIL RETRIBUSI DAERAH

4

1

3

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

4.242.140.399,00

4.208.140.399,00

4

1

4

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

7.019.799.640,00

6.407.144.145,00

4

2

634.794.010.309,00

637.516.657.732,00

4

2

1

BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SUMBER DAYA ALAM)

20.620.087.309,00

23.342.734.732,00

4

2

2

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

542.150.883.000,00

542.150.883.000,00

4

2

3

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

72.023.040.000,00

72.023.040.000,00

4

3

153.097.481.206,00

120.863.246.993,00

4

3

1

PENDAPATAN HIBAH

700.890.000,00

442.695.000,00

4

3

3

BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

25.620.152.272,00

26.203.742.820,00

4

3

4

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

109.723.457.969,00

76.940.941.000,00

4

3

5

BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

17.052.980.965,00

17.275.868.173,00

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

(%) 95,70 87,34 116,97 78,44 99,20 91,27

Lebih/ (Kurang) (36.132.376.437,00) (6.620.789.647,00) 1.266.584.636,00 (7.240.718.788,00) (34.000.000,00) (612.655.495,00)

100,43

2.722.647.423,00

113,20

2.722.647.423,00

100,00

-

100,00

-

78,95 63,16

102,28

70,12

101,31

(32.234.234.213,00) (258.195.000,00) 583.590.548,00

(32.782.516.969,00) 222.887.208,00

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2014 secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :


Tabel 4.17 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 KODE REKENING

URAIAN

1

2

4.

PENDAPATAN DAERAH

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1

Hasil Pajak Daerah

4.1.1.01

TARGET

REALISASI

SISA LEBIH /

(Rp)

(Rp)

(%)

(KURANG)

3

4

5

6

840.834.118.971,00

804.405.195.334,61

95,67

(29.188.204.648,39)

52.942.627.456,00

46.025.290.609,00

86,93

(46.008.608,00)

7.461.594.417,00

8.728.179.053,00

116,97

1.266.584.636,00

Pajak Hotel

25.000.000,00

25.870.053,00

103,48

870.053,00

4.1.1.01.05

Hotel Bintang Dua

10.450.000,00

25.870.053,00

247,56

15.420.053,00

4.1.1.01.13

Wisma Pariwisata

14.550.000,00

-

0,00

(14.550.000,00)

4.1.1.02

Pajak Restoran

15.000.000,00

23.260.000,00

155,07

8.260.000,00

4.1.1.02.02

Rumah Makan

15.000.000,00

23.260.000,00

155,07

8.260.000,00

4.1.1.03

Pajak Hiburan

5.000.000,00

-

0,00

(5.000.000,00)

4.1.1.03.02

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

5.000.000,00

-

0,00

(5.000.000,00)

4.1.1.04

Pajak Reklame

120.000.000,00

177.463.670,00

147,89

57.463.670,00

4.1.1.04.01

Reklame Papan /Bill Board/Videotron/Megatron

112.942.000,00

177.463.670,00

157,13

64.521.670,00

4.1.1.04.02

Reklame Kain

7.058.000,00

-

0,00

(7.058.000,00)

4.1.1.05

Pajak Penerangan Jalan

2.800.000.000,00

4.856.683.804,00

173,45

2.056.683.804,00

4.1.1.05.01

Pajak penerangan Jalan PLN

2.800.000.000,00

4.856.683.804,00

173,45

2.056.683.804,00

4.1.1.06

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

300.000.000,00

523.895.970,00

174,63

223.895.970,00

4.1.1.06.06

Batu Gunung/Kali

75.000.000,00

212.302.823,25

283,07

137.302.823,25

4.1.1.06.07

Pasir Ayak

18.750.000,00

-

0,00

(18.750.000,00)

4.1.1.06.08

Pasir Urug/Timbunan

22.500.000,00

8.735.489,50

38,82

(13.764.510,50)

4.1.1.06.09

Timbunan Tanah

11.250.000,00

111.771.677,00

993,53

100.521.677,00

4.1.1.06.10

Batu bata

3.750.000,00

19.654.520,00

524,12

15.904.520,00

4.1.1.06.11

Krikil Sungai

41.250.000,00

1.697.413,25

4,11

(39.552.586,75)

4.1.1.06.12

Pasir Pasangan

75.000.000,00

100.625.273,75

134,17

25.625.273,75

4.1.1.06.13

Pasir Batu (Sirtu)

52.500.000,00

54.553.883,75

103,91

2.053.883,75

4.1.1.06.14

Batu Pecah

-

14.554.889,50

4.1.1.07

Pajak Parkir

25.000.000,00

-

0,00

(25.000.000,00)

4.1.1.07.01

Pajak Parkir

25.000.000,00

-

0,00

(25.000.000,00)

4.1.1.08

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

150.000.000,00

88.384.285,00

58,92

(61.615.715,00)

4.1.1.08.01

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

150.000.000,00

88.384.285,00

58,92

(61.615.715,00)

4.1.1.09

Pajak Bumi dan Bangunan

4.021.594.417,00

3.032.621.271,00

75,41

(988.973.146,00)

4.1.1.09.01

Pajak Bumi dan Bangunan

4.021.594.417,00

3.032.621.271,00

75,41

(988.973.146,00)


14.554.889,50

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

34.219.093.000,00

26.681.827.012,00

77,97

(7.537.265.988,00)

4.1.2.01

Retribusi Jasa Umum

32.479.093.000,00

25.510.902.012,00

78,55

(6.968.190.988,00)

4.1.2.01.06

Retribusi Pelayanan pasar

616.000.000,00

328.153.000,00

53,27

(287.847.000,00)

Retribusi Pelayanan Kesehatan

12.884.093.000,00

13.653.928.000,00

105,98

769.835.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD

18.670.000.000,00

11.356.777.612,00

60,83

(7.313.222.388,00)

30.000.000,00

3.799.000,00

12,66

(26.201.000,00)

40.000.000,00

20.875.000,00

52,19

(19.125.000,00)

5.000.000,00

-

0,00

(5.000.000,00)

5.000.000,00

-

0,00

(5.000.000,00)

Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan

125.000.000,00

70.570.400,00

56,46

(54.429.600,00)

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

50.000.000,00

31.781.000,00

63,56

(18.219.000,00)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

10.000.000,00

15.000.000,00

150,00

5.000.000,00

Retribusi Kontribusi Dana Sosial & SHU

30.000.000,00

30.018.000,00

100,06

18.000,00

Retribusi Pelayanan administrsi Pertambangan

14.000.000,00

-

0,00

(14.000.000,00)

1.051.500.000,00

444.735.800,00

42,30

(606.764.200,00)

Retribusi Pelayanan Administrasi RSUD Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Pemeroksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.02.01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa rumah dinas

15.000.000,00

6.300.000,00

42,00

(8.700.000,00)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Sewa Gedung

25.000.000,00

10.438.500,00

41,75

(14.561.500,00)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa Alat Berat

434.000.000,00

40.000.000,00

9,22

(394.000.000,00)

Retribusi Terminal

115.000.000,00

129.520.000,00

112,63

14.520.000,00

Retribusi Tempat Parkir Khusus

25.000.000,00

18.103.300,00

72,41

(6.896.700,00)

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

10.000.000,00

10.494.000,00

104,94

494.000,00

5.000.000,00

5.150.000,00

103,00

150.000,00

50.000.000,00

10.430.000,00

20,86

(39.570.000,00)

15.000.000,00

30.000.000,00

200,00

15.000.000,00

15.000.000,00

11.500.000,00

76,67

(3.500.000,00)

60.000.000,00

2.900.000,00

4,83

(57.100.000,00)

Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung & Rumah Dinas) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aula) Retribusi Penjualan Hasil Pertanian Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga Retribusi Penjualan Bibit

20.000.000,00

-

0,00

(20.000.000,00)

150.000.000,00

126.240.000,00

84,16

(23.760.000,00)

Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah /Perkebunan

45.000.000,00

33.660.000,00

74,80

(11.340.000,00)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perikanan)

50.000.000,00

10.000.000,00

20,00

(40.000.000,00)

Retribusi Rumah Potong Hewan


Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Penjualan Hasil Perikanan Retribusi Garam Retribusi Izin Usaha Pertambangan 4.1.2.03

5.000.000,00

-

0,00

(5.000.000,00)

5.000.000,00

-

0,00

(5.000.000,00)

2.500.000,00

-

0,00

(2.500.000,00)

5.000.000,00

-

0,00

(5.000.000,00)

688.500.000,00

726.189.200,00

105,47

37.689.200,00

35.000.000,00

4.025.000,00

11,50

(30.975.000,00)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

300.000.000,00

252.349.200,00

84,12

(47.650.800,00)

Retribusi SITU/HO

350.000.000,00

469.215.000,00

134,06

119.215.000,00

3.500.000,00

600.000,00

17,14

(2.900.000,00)

4.242.140.399,00

4.208.140.399,00

99,20

(34.000.000,00)

4.208.140.399,00

4.208.140.399,00

100,00

-

4.208.140.399,00

4.208.140.399,00

100,00

-

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Usaha Perikanan 4.1.3. 4.1.3.02

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

4.1.3.02.02

Bank Sulsel

4.1.3.03.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Swasta

34.000.000,00

-

0,00

(34.000.000,00)

4.1.3.03.01

PT.Itabel Alam Pulu

34.000.000,00

-

0,00

(34.000.000,00)

7.019.799.640,00

6.407.144.145,00

91,27

(612.655.495,00)

2.620.000.000,00

173.810.400,00

6,63

(2.446.189.600,00)

4.1.4. 4.1.4.01.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

4.1.4.01.14

Penjualan

2.620.000.000,00

173.810.400,00

6,63

(2.446.189.600,00)

4.1.4.02.

Penerimaan Jasa Giro

1.150.000.000,00

2.645.065.571,00

230,01

1.495.065.571,00

4.1.4.02.01

Jasa Giro Kas Daerah

1.150.000.000,00

2.645.065.571,00

230,01

1.495.065.571,00

4.1.4.03.

Pendapatan Bunga Deposito

1.000.000.000,00

1.251.071.055,00

125,11

251.071.055,00

4.1.4.03.01

Rekening Deposito pada Bank SulSel

1.000.000.000,00

1.251.071.055,00

125,11

251.071.055,00

1.149.799.640,00

1.577.189.347,00

137,17

427.389.707,00

1.099.799.640,00

1.577.189.347,00

143,41

477.389.707,00

50.000.000,00

-

0,00

(50.000.000,00)

1.100.000.000,00

760.007.772,00

69,09

(339.992.228,00)

100.000.000,00

129.398.521,00

129,40

29.398.521,00

4.1.4.04.01

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kerugian Uang

4.1.4.04.02

Kerugian Barang

4.1.4.10.

Pendapatan dari Pengembalian

4.1.4.10.03

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

4.1.4.14.

Lain-lain PAD

1.000.000.000,00

630.609.251,00

63,06

(369.390.749,00)

4.1.4.14.06

Lain-lain PAD

1.000.000.000,00

630.609.251,00

63,06

(369.390.749,00)

4.2...

DANA PERIMBANGAN

634.794.010.309,00

637.516.657.732,00

100,43

2.722.647.423,00

4.2.1.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

20.620.087.309,00

23.342.734.732,00

113,20

2.722.647.423,00

4.2.1.01

Bagi Hasil Pajak

16.680.300.432,00

20.224.847.604,00

121,25

3.544.547.172,00

4.1.4.04.


4.2.1.01.01

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

10.512.064.587,00

3.025.762.554,00

28,78

(7.486.302.033,00)

4.2.1.01.03

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

6.168.235.845,00

3.760.146.531,00

60,96

(2.408.089.314,00)

4.2.1.01.04

Insentif PBB

-

4.380.846.130,00

4.380.846.130,00

4.2.1.01.06

Perkotaan,Pedesaan, dan Migas

-

9.058.092.389,00

9.058.092.389,00

4.2.1.02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

3.939.786.877,00

3.117.887.128,00

79,14

(821.899.749,00)

4.2.1.02.06

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

1.094.663,00

3.989.586,00

364,46

2.894.923,00

4.2.1.02.07

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Iuran Pengusaha hutan

402.414.486,00

383.182.410,00

95,22

(19.232.076,00)

4.2.1.02.08

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

1.231.498.000,00

-

0,00

(1.231.498.000,00)

4.2.1.02.09

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

-

1.031.178.316,00

4.2.1.02.11

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

2.058.159.411,00

1.442.197.261,00

70,07

(615.962.150,00)

4.2.1.02.12

Bagi Hasil Cukai Tembakau

246.620.317,00

257.339.555,00

104,35

10.719.238,00

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

542.150.883.000,00

542.150.883.000,00

100,00

-

4.2.2.01.

Dana Alokasi Umum

542.150.883.000,00

542.150.883.000,00

100,00

-

4.2.2.01.01.

Dana Alokasi Umum

542.150.883.000,00

542.150.883.000,00

100,00

-

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

72.023.040.000,00

72.023.040.000,00

100,00

-

4.2.3.01

Dana Alokasi Khusus

4.2.3.01.01

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

6.498.570.000,00

6.498.570.000,00

100,00

-

4.2.3.01.02

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

20.683.790.000,00

20.683.790.000,00

100,00

-

4.2.3.01.03

Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi

11.264.100.000,00

11.264.100.000,00

100,00

-

4.2.3.01.04

Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan

8.512.530.000,00

8.512.530.000,00

100,00

-

4.2.3.01.05

Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan

3.803.410.000,00

3.803.410.000,00

100,00

-

4.2.3.01.06

Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih

3.766.390.000,00

3.766.390.000,00

100,00

-

4.2.3.01.07

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

5.172.830.000,00

5.172.830.000,00

100,00

-

4.2.3.01.08

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

958.300.000,00

958.300.000,00

100,00

-

4.2.3.01.09

Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan

1.093.630.000,00

1.093.630.000,00

100,00

-

4.2.3.01.10

Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana

795.090.000,00

795.090.000,00

100,00

-

1.236.600.000,00

1.236.600.000,00

100,00

-

3.377.980.000,00

3.377.980.000,00

100,00

-

4.2.3.01.11 4.2.3.01.12

Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan


1.031.178.316,00

4.2.3.01.13

Dana Alokasi Khusus Bidang Pemerintahan LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4.3 4.3.1.

4.859.820.000,00

4.859.820.000,00

100,00

-

153.097.481.206,00

120.863.246.993,61

78,95

(32.234.234.212,39)

700.890.000,00

442.695.000,00

63,16

(258.195.000,00)

4.3.1.01

Program WISMP

700.890.000,00

442.695.000,00

63,16

(258.195.000,00)

4.3.1.01.01

Program WISMP

700.890.000,00

442.695.000,00

63,16

(258.195.000,00)

25.620.152.272,00

26.203.742.820,11

102,28

583.590.548,11

25.620.152.272,00

26.203.742.820,11

102,28

583.590.548,11

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

4.3.3. 4.3.3.01. 4.3.3.01.01

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

3.000.000.000,00

4.749.163.684,26

158,31

1.749.163.684,26

4.3.3.01.03

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.500.000.000,00

6.273.920.042,25

139,42

1.773.920.042,25

4.3.3.01.05

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

6.000.000.000,00

9.098.487.354,80

151,64

3.098.487.354,80

4.3.3.01.06

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

601.476.582,00

28.066.041,89

4,67

(573.410.540,11)

4.3.3.01.07

Bagi Hasil Ap-Bakaru

4.3.3.01.08

Bagi Hasil Cukai Tembakau

3.827.733.084,00

-

0,00

(3.827.733.084,00)

4.3.3.01.09

Bagi Hasil pajak rokok kabupaten

7.690.942.606,00

6.023.153.680,14

78,31

(1.667.788.925,86)

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

109.723.457.969,00

76.940.941.000,00

70,123

(32.782.516.969,00)

4.3.4.01.

Dana Penyesuaian

1.553.990.969,00

-

0,00

(1.553.990.969,00)

4.3.4.01.02

Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD

108.169.467.000,00

76.940.941.000,00

71,13

(31.228.526.000,00)

17.052.980.965,00

17.275.868.173,50

101,31

222.887.208,50

17.052.980.965,00

17.275.868.173,50

101,31

222.887.208,50

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari provinsi

4.3.5. . 4.3.5.01

30.952.016,77

30.952.016,77

4.3.5.01.01

Kesehatan Gratis

3.624.004.800,00

4.468.396.800,00

123,30

844.392.000,00

4.3.5.01.02

Pendidikan Gratis

11.544.261.600,00

11.790.212.702,00

102,13

245.951.102,00

4.3.5.01.03

Pasca Bencana

500.000.000,00

1.000.000.000,00

200,00

500.000.000,00

4.3.5.01.04

Bantuan sarana & Prasarana pemerintah

1.000.000.000,00

3.976.122,00

0,40

(996.023.878,00)

4.3.5.01.05

Lain-lain /Pelayanan tera

384.714.565,00

13.282.549,50

3,45

(371.432.015,50)

3. Belanja Daerah Salah satu bagian APBD adalah belanja daerah. Belanja Daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan


diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja dapat dibedakan menjadi : 1) Belanja Tidak Langsung, terdiri dari: a. Belanja Pegawai Belanja

Pegawai

ditargetkan

Rp.406.110.218.478,50

dapat

terealisasi sebesar Rp.371.103.517.645,65 atau 91,38% kurang Rp.35.006.700.833; b. Belanja Bunga Belanja Bunga ditargetkan Rp.330.380.304,07 tidak dapat direalisasikan untuk Tahun anggaran 2014; c. Belanja Hibah Belanja

Hibah

ditargetkan

Rp.4.540.000.000,00

dapat

terealisasi sebesar Rp.3.535.385.000,00 atau 77,87% kurang Rp.1.004.615.000; d. Belanja Bantuan Sosial Bantuan

Sosial

ditargetkan

Rp.1.755.000.000,00

dapat

terealisasi sebesar Rp.1.484.786.867,00 atau 84,60% kurang Rp.270.213.133; e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan

Desa

ditargetkan

Rp.14.580.000.000,00

dapat terealisasi sebesar Rp.14.237.188.000,00 atau 97,65% kurang Rp.342.812.000; f. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ditargetkan Rp.1.000.000.000,00 dapat terealisasi

sebesar

Rp.0,00

atau

0,00%

kurang

Rp.1.000.000.000,00; 2) Belanja Langsung, terdiri dari: a. Belanja Pegawai Belanja

Pegawai

ditargetkan

Rp.50.549.255.256,00


dapat

terealisasi sebesar Rp.46.191.909.452,93 atau 91,38% kurang Rp.4.357.345.803,00; b. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa ditargetkan Rp.260.456.995.404,00 dapat terealisasi sebesar Rp.208.042.246.258,00 atau 79,88% kurang Rp.52.414.749.146,00; c. Belanja Modal Belanja

Modal

ditargetkan

Rp.165.432.031.160,00

dapat

terealisasi sebesar Rp.149.609.602.367,00 atau 90,44% kurang Rp.15.822.428.793,00; 4. Target dan Realisasi Belanja Daerah Pada pos belanja langsung telah dapat direalisasikan dengan baik.

Dan

realisasinya

sesuai

dengan

kebutuhan

pelaksanaan

program dan kegiatan seluruh SKPD. Demikian pula mengenai komposisi anggaran pada dasarnya telah

disesuaikan

dengan

prioritas

pembangunan

Kabupaten

Jeneponto. Untuk lebih jelasnya dapat diliihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.18 Ringkasan Realisasi Belanja Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 Kode Rekeni ng

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Lebih/ (Kurang)

5

BELANJA

904.753.880.602,57

5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

428.315.598.782,57

390.360.877.513

91,14

(37.954.721.270)

406.110.218.478,50

371.103.517.645,65

91,38

(35.006.700.833)

330.380.304,07

0,00

0,00

(330.380.304)

4.540.000.000,00

3.535.385.000,00

77,87

(1.004.615.000)

1.755.000.000,00

1.484.786.867,00

84,60

(270.213.133)

14.580.000.000,00

14.237.188.000,00

97,65

(342.812.000)

1.000.000.000,00

0,00

0,00

(1.000.000.000)

476.438.281.820,00

403.843.758.077,93

84,763

(72.594.523.742)

50.549.255.256,00

46.191.909.452,93

91,38

(4.357.345.803)

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 5 1 3 BELANJA BUNGA 5 1 4 BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN 5 1 5 SOSIAL BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 5 1 7 PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA TIDAK 5 1 8 TERDUGA 5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 1 BELANJA PEGAWAI


5 2 2

BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 3 BELANJA MODAL

260.456.995.404,00

208.042.246.258,00

79,88

(52.414.749.146)

165.432.031.160,00

149.609.602.367,00

90,44

(15.822.428.793)

Adapun target dan realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.19 Realisasi B elanja M enurut U rusan P emerintahan dan Satuan Kerja P erangkat D aerah Tahun A nggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE 5

BELANJA

1

URUSAN WAJIB

1

5

BELANJA

1

01

PENDIDIKAN

1

01

5

BELANJA

1

01

01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1

01

01

1

02

1

02

5

1

02

01

02

01

02

02

02

02

1

5

Belanja

ANGGARAN

REALISASI

(Rp)

(Rp)

(%)

LEBIH/ (KURANG)

905.753.880.603

794.518.186.796

87,72

(111.235.693.807)

834.538.656.328

730.645.752.785

87,55

(103.892.903.543)

360.774.447.998

305.795.310.211

84,76

(54.979.137.787)

360.774.447.998

305.795.310.211

84,76

(54.979.137.787)

142.336.395.067

116.825.117.834

82,08

(25.511.277.233)

80.433.124.815

70.177.103.631

87,25

(10.256.021.184)

61.903.270.252

46.648.014.203

75,36

(15.255.256.049)

83.896.154.084

81.210.005.497

96,80

(2.686.148.587)

83.896.154.084

81.210.005.497

96,80

(2.686.148.587)

11.513.508.967

10.098.990.846

87,71

(1.414.518.121)

11.513.508.967

10.098.990.846

87,71

(1.414.518.121)

5.279.518.934

4.801.774.121

90,95

(477.744.813)

5.279.518.934

4.801.774.121

90,95

(477.744.813)

KESEHATAN BELANJA Dinas Kesehatan 5

Belanja Kantor RSUD Lanto Dg. Pasewang

5

Belanja

1

03

PEKERJAAN UMUM

1

03

5

BELANJA

1

03

01

Dinas Pekerjaan Umum

1

03

01

1

05

1

05

5

BELANJA

1

05

01

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

1

05

01

1

06

1

06

5

1

06

01

1

06

01

5

Belanja PENATAAN RUANG

5

Belanja PERENCANAAN PEMBANGUNAN BELANJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5

Belanja


1

07

1

07

5

BELANJA

1

07

01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1

07

01

1

08

1

08

5

BELANJA

1

08

01

Kantor Lingkungan Hidup

1

08

01

1

10

1

10

5

1

10

01

1

10

01

1

12

1

12

5

1

12

01

1

12

01

1

14

1

14

5

BELANJA

1

14

01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

1

14

01

1

15

1

15

5

BELANJA

1

15

01

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1

15

01

1

16

1

16

5

BELANJA

1

16

01

Kantor Penanaman Modal

1

16

01

1

19

1

19

1

19

1

19

1

19

1

19

PERHUBUNGAN

5

8.380.253.928

7.673.976.883

91,57

(706.277.045)

8.380.253.928

7.673.976.883

91,57

(706.277.045)

3.903.716.772

3.788.614.055

97,05

(115.102.717)

Belanja

3.903.716.772

3.788.614.055

97,05

(115.102.717)

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BELANJA

3.023.033.010

2.913.652.314

96,38

(109.380.696)

3.023.033.010

2.913.652.314

96,38

(109.380.696)

5.531.726.220

4.770.774.053

86,24

(760.952.167)

5.531.726.220

4.770.774.053

86,24

(760.952.167)

4.876.452.192

4.291.055.127

88,00

(585.397.065)

4.876.452.192

4.291.055.127

88,00

(585.397.065)

3.616.740.607

3.226.965.085

89,22

(389.775.522)

3.616.740.607

3.226.965.085

89,22

(389.775.522)

909.281.440

880.040.162

96,78

(29.241.278)

909.281.440

880.040.162

96,78

(29.241.278)

15.973.786.358

15.475.612.638

96,88

(498.173.720)

2.453.341.439

2.136.401.129

87,08

(316.940.310)

4.129.427.777

4.014.348.006

97,21

(115.079.771)

Belanja LINGKUNGAN HIDUP

5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5

Belanja

5

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BELANJA Badan Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan Belanja TENAGA KERJA

5

Belanja KOPERASI DAN UMKM

5

Belanja PENANAMAN MODAL

5

Belanja

5

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BELANJA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Belanja

01

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

02 5

Belanja


1

19

1

19

1

20

1

20

5

1

20

01

1

20

01

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

03 5

1

20

02

1

20

02

1

20

03

1

20

03

1

20

04

1

20

04

1

20

05

1

20

05

1

20

06

1

20

06

1

20

07

1

20

07

1

20

08

1

20

08

1

20

09

1

20

09

1

20

10

1

20

10

1

20

11

1

20

11

1

20

12

1

20

12

1

20

13

1

20

13

1

20

14

1

20

14

1

20

15

1

20

15

1

20

16

1

20

16

1

20

17

1

20

17

Belanja OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM DAN KEUANGAN DAERAH BELANJA

9.391.017.142

9.324.863.503

99,30

(66.153.639)

180.021.909.157

165.148.976.387

91,74

(14.872.932.770)

5.180.199.670

5.116.222.520

98,76

(63.977.150)

454.239.003

454.364.823

100,0 3

125.820

53.365.781.886

50.674.806.446

94,96

(2.690.975.440)

60.079.498.579

51.537.864.390

85,78

(8.541.634.189)

19.383.524.187

17.744.647.358

91,55

(1.638.876.829)

5.654.283.330

5.439.158.740

96,20

(215.124.590)

5.275.125.736

4.289.998.052

81,33

(985.127.684)

1.111.119.910

1.069.830.386

96,28

(41.289.524)

6.888.793.410

6.826.412.996

99,09

(62.380.414)

4.245.959.993

4.203.570.656

99,00

(42.389.337)

4.209.970.610

4.091.949.533

97,20

(118.021.077)

1.930.442.481

1.931.371.799

100,0 5

929.318

2.510.342.343

2.503.882.751

99,74

(6.459.592)

1.702.909.176

1.697.588.880

99,69

(5.320.296)

1.935.713.946

1.825.119.588

94,29

(110.594.358)

2.023.141.895

2.010.759.385

99,39

(12.382.510)

1.267.006.290

1.252.391.312

98,85

(14.614.978)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5

Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5

Belanja Sekretarian Daerah

5

5

Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Sekretariat DPRD

5

Belanja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

5

Belanja Inspektorat Daerah

5

Belanja Kantor Pelayanan Terpadu

5

Belanja Kecamatan Binamu

5

Belanja Kecamatan Tamalatea

5

Belanja Kecamatan Bangkala

5

Belanja Kecamatan Batang

5

Belanja Kecamatan Kelara

5

Belanja Kecamatan Turatea

5

Belanja Kecamatan Bontoramba

5

Belanja Kecamatan Bangkala Barat

5

Belanja Kecamatan Arungkeke

5

Belanja


1

20

18

1

20

18

1

20

19

1

20

19

1

20

20

1

20

20

Kecamatan Rumbia 5

Belanja

1.268.449.125

1.203.114.594

94,85

(65.334.531)

1.270.407.586

1.010.930.953

79,58

(259.476.633)

265.000.000

264.991.225

100,0 0

(8.775)

3.742.031.933

3.037.880.895

81,18

(704.151.038)

3.742.031.933

3.037.880.895

81,18

(704.151.038)

759.699.660

707.006.677

93,06

(52.692.983)

759.699.660

707.006.677

93,06

(52.692.983)

71.215.224.275

63.872.434.011

89,69

(7.342.790.264)

38.765.821.880

34.560.239.371

89,15

(4.205.582.509)

26.665.984.446

23.029.708.960

86,36

(3.636.275.486)

12.099.837.434

11.530.530.411

95,29

(569.307.023)

6.382.249.366

5.924.102.484

92,82

(458.146.882)

6.382.249.366

5.924.102.484

92,82

(458.146.882)

2.749.155.815

2.402.016.812

87,37

(347.139.003)

2.749.155.815

2.402.016.812

87,37

(347.139.003)

13.812.528.056

12.421.599.054

89,93

(1.390.929.002)

13.812.528.056

12.421.599.054

89,93

(1.390.929.002)

Kecamatan Tarowang 5

Belanja Sekretariat KORPRI

5

Belanja PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN BELANJA

1

22

1

22

5

1

22

01

1

22

01

1

24

5

KEARSIPAN

1

24

01

BELANJA

1

24

01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5

5

Belanja

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1

Belanja

2

URUSAN PILIHAN

2

5

BELANJA

2

01

PERTANIAN

2

01

5

BELANJA

2

01

01

Dinas Pertanian

2

01

01

2

01

02

2

01

02

2

02

2

02

5

BELANJA

2

02

01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2

02

01

2

04

2

04

5

BELANJA

2

04

01

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2

04

01

2

05

2

05

5

2

05

01

2

05

01

5

Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

5

Belanja KEHUTANAN

5

Belanja PARIWISATA

5

Belanja

5

KELAUTAN DAN PERIKANAN BELANJA Dinas Kelautan dan Perikanan Belanja


2

06

2

06

5

2

06

01

2

06

01

PERDAGANGAN DAN SUMBER DAYA MINERAL BELANJA

9.505.469.158

8.564.476.290

90,10

(940.992.868)

9.505.469.158

8.564.476.290

90,10

(940.992.868)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi 5

Belanja

5. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan

Daerah

Kabupaten

Jeneponto

pada

tahun

2014 meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Daerah,

Tahun

Anggaran

2013 dan Penerimaan

Pinjaman

sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk

Pembayaran Pokok Utang. 6. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tabel 4.20 Ringkasan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening 3

Uraian PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target

Realisasi

(Rp)

(Rp)

(%)

63.941.261.631,57

18.131.236.766,13

64.941.261.631,57

18.828.045.669,13

20.122.713.295,13

18.828.045.669,13

3

1

3

1

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

3

1

4

Penerimaan Pinjamamn Daerah

44.818.548.336,44

-

3

2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.000.000.000,00

696.808.903,00

3

2

1.000.000.000,00

696.808.903,00

3

Pembayaran Pokok Utang

28,36 28,99

93,57

0,00 69,68 69,68

Lebih/ (Kurang) (45.810.024.865,44) (46.113.215.962,44)

(1.294.667.626,00)

(44.818.548.336,44) (303.191.097,00) (303.191.097,00)

Adapun target dan realisasi Pembiayaan daerah Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2014 secara lebih rinci dapat


dijelaskan pada tabel berikut ini : Tabel 4.21 Ringkasan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening

Target (Rp)

Uraian

Realisasi (Rp)

Lebih/ (Kurang)

(%)

3

PEMBIAYAAN

63.941.261.631,57

55.787.328.104,39

87,25

(8.153.933.527,18)

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

64.941.261.631,57

56.484.137.007,39

86,98

(8.457.124.624,18)

3.1.1

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA)

20.122.713.295,13

18.828.045.669,13

93,57

(1.294.667.626,00)

3.1.1.07

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

20.122.713.295,13

18.828.045.669,13

93,57

(1.294.667.626,00)

3.1.1.07.01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

20.122.713.295,13

18.828.045.669,13

93,57

(1.294.667.626,00)

3.1.4

PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH

44.818.548.336,44

-

0,00

(44.818.548.336,44)

3.1.4.04

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembanga Keuangan Bukan Bank

44.818.548.336,44

-

0,00

(44.818.548.336,44)

3.1.4.04.01

Lembaga Keuangan Bukan Bank

44.818.548.336,44

-

0,00

(44.818.548.336,44)

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.000.000.000,00

696.808.903,00

69,68

(303.191.097,00)

3.2.3

PEMBAYARAN POKOK UTANG

1.000.000.000,00

696.808.903,00

69,68

(303.191.097,00)

3.2.3.04

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Bukan Bank

1.000.000.000,00

696.808.903,00

69,68

(303.191.097,00)

3.2.3.04.01

Lembaga Keuangan Bukan Bank

1.000.000.000,00

696.808.903,00

69,68

(303.191.097,00)

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Pemasalahan Dalam

pelaksanaan

APBD

Tahun

Anggaran

2014,

permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi : 1) Anggaran

yang

dibutuhkan

untuk

melaksanakan

program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung dan mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

di

Kabupaten

Jeneponto


relatif

lebih

besar

dibandingkan dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah. 2) Kemampuan daya serap pada pelaksanaan beberapa program dan

kegiatan

rata-rata

belum

mencapai

target

yang

telah

ditetapkan setiap triwulan. 3) Peraturan

perundang-undangan

pengelolaan sehingga

keuangan

dapat

daerah

yang

selalu

mempengaruhi

mengatur

mengalami

pemahaman

tentang perubahan

dan

penerapan

pengelolaan keuangan daerah. 4) Kemampuan

aparat

dalam

mengimplementasikan

berbagai

regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas, sehingga perlu dilakukan peningkatan sumber daya aparatur dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. 2. Solusi Terhadap identifikasi alternatif solusi

terhadap

permasalahan yang

kondisi

tersebut,

timbul,

adalah

maka

menetapkan

langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut : 1) Perlu perencanaan yang lebih matang dan komprehensif untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas. 2) Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan dalam menetapkan sasaran kinerja masing-masing unit kerja, sehingga tidak terjadi lagi program/kegiatan yang sama pada unit kerja yang berbeda. 3) Perlu peningkatan upaya optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan undangundang agar dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah. 4) Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. 5) Perlu terus dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bab 5

PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah

dalam mencapai tujuan dan sasaran

strategis yang

tertuang didalam RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil LAKIP SKPD yang telah disampaikan kepada Badan

Perencanaan

pencapaian

target

Pembangunan indikator

Daerah

sasaran

Kabupaten

berdasarkan

Jeneponto,

RPJMD

yang

dijabarkan lebih lanjut melalui Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 masih terdapat beberapa indikator sasaran yang belum tercapai. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan anggaran dan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk

itu

perbaikan

dan

pengembangan

lebih

lanjut

dari

pencapaian sasaran dan indikator-indikator kinerja tersebut akan senantiasa menjadi fokus perbaikan kedepan terhadap capaian kinerja yang masih belum memuaskan harapan masyarakat akan dilakukan perbaikan secara konprehensip pada masa yang akan datang. Melalui kesempatan ini kami memyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kerjasamanya

kepada

dalam

semua

rangka

pihak

pencapaian

terkait

dukungan

sasaran

dan

pembangunan

berdasarkan Misi sebagaimana tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018. Akhirnya partisipasi dari semua pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya pembangunan di Kabupaten Jeneponto yang lebih baik. pencapaian indikator kinerja yang sebagian besar masih pada tingkat output dan hanya sebagian kecil yang dapat mencapai tingkat outcome, itupun merupakan tingkat outcome level terendah. Sedangkan idealnya sebagaimana yang diharapkan stakeholder, indikator kinerja sasaran mencapai pada tingkat outcome. Hal

itu

disebabkan

organisasi

belum

dapat


secara

tegas

mendefinisikan indikator kinerja outcome atas seluruh kegiatan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang diharapkan. Akhirnya dengan segalah kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada Pemerintah Kabupaten Jeneponto berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan Laporan AKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Jeneponto, Maret 2015 BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jeneponto Tahun 2014

Recommend Documents