LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

1

KATA PENGANTAR

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai tahun anggaran 2000/2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan ketentuan tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

telah

menyusun LAKIP dengan menggunakan pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja. LAKIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh subag-subag di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Beberapa sasaran yang belum tercapai pada tahun anggaran 2014, disebabkan karena seluruh potensi yang ada di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dikerahkan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 . Selain itu beberapa kegiatan seperti pelatihan dan bimbingan teknis sangat tergantung pada kegiatan yang dilaksanakan instansi KPU maupun KPU Provinsi. Jika KPU dan KPU Provinsi tidak melaksanakan pelatihan bimbingan teknis, maka KPU Kabupaten/Kota tidak dapat merealisasikan kegiatan tersebut. Meskipun demikian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan kinerjanya melalui evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan yang disepakati sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Yogyakarta, 25 Februari 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Sekretaris

WIDI PURNAMA, S. IP, M. Si NIP.19730920 199203 1 001

2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang Repubilik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah. Selanjutnya disebut bahwa tugas dan wewenang Sekretariat melayani KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai tertuang dalam RKA-KL KPU Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 terdiri dari 2 (dua) program. Keberhasilan satu program dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Program ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat. Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 yang dananya berasal dari APBN sebesar Rp. 17.625. 757.000. Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi misi yang tertuang dalam 2 program yaitu: I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. A. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU: 1. Terlaksananya layanan perkantoran; Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, pencapaian kegiatannya sudah cukup baik, ditandai dengan telah terbayarnya gaji, honorarium dan tunjangan tepat waktu. Sedangkan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 881.598.391 atau sebesar 99.10% dari pagu anggaran sebesar Rp. 889.597.000 2. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan maksimal, sedangkan adanya sisa anggaran pada Pos Belanja Bahan dikarenakan realisasi telah sesuai dengan

kebutuhan. Penyusunan

laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan baik

3

dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 41.412.700 atau sebesar 85.44% dari alokasi pagu anggaran Rp. 48.470.000 3. Terwujudnya Laporan Pertanggung jawaban pad Penggunaan anggaran Tahapan Pemilu , realisasi anggaran sebesar 78.171.100 atau sebesar 75.12% dari Pagu Anggaran 104.538.000

B. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu. 1. Dokumen Perencanaan dan Database logistik Pemilu Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu KPU Kabupaten Kulon Progo, tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehubungan dengan tidak adanya kegiatan pada Anggaran tersebut 2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan pemilu 2014 Terwujudnya Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dengan baik, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 38.860.000, atau sebesar 31.63% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 122.846.000 3. Sarana dan Prasarana Keperluan pemilu 2014 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 851.523.661, atau sebesar 38.19% dari total Anggaran Rp. 2.232.952.000 C. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data; 1. Terwujudnya dokumen perencanaan dan data kepemiluan; Penyusunan RKAKL KPU Kulon Progo Tahun 2013 dan Rencana Kerja KPU Kulon Progo Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 12.000.000. atau sebesar 52.09% dari alokasi pagu anggaran Rp. 23.037.000 2. Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan.

4

Penyusunan Tapkin 2015, Lakip 2014 dan Laporan Triwulan PP 39 dapat dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.650.000 atau sebesar 72.60% dari alokasi pagu anggaran Rp. 3.650.000. 3. Penyusunan Program dan Anggaran Penyusunan Program dan Anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 67.698.945 atau sebesar 60.76% dari alokasi pagu anggaran Rp. 111.748.000. 4. Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluaasi Pemilu 2014 Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 47.770.260 atau sebesar 65.82% dari alokasi anggaran Rp. 72.577.000. 5. Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.079.705 atau sebesar 42.67% dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 316.533.000.

6. Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.322.400 atau sebesar 29.13% dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 79.982.000.

D. Pembinaan SDM, pelayanan dan adiministrasi kepegawaian; 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Pada kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian belum bisa dilaksanakan dengan baik sehubungan dengan tidak adanya kegiatan pada Pembinaan SDM. 2. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM

5

Pada kegiatan Layanan Peningkatan Kompetensi SDM dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.040.000 atau sebesar 74.45% dari alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.740.000. 3. Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggaraan Pemilu 2014, dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 780.000 atau sebesar 98.73% dari alokasi Anggaran sebesar Rp. 790.000. 4. Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014 Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014, dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.476.325 atau sebesar 32.40% dari alokasi Anggaran sebesar Rp. 94.052.000.

E. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 1. Terlaksananya Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan dukungan administrasi perkantoran juga sudah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penggunaan anggaran Rp. 7.610.000 atau sebesar 74.17% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 10.260.000. 2. Dokumen Barang milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.970.900 atau sebesar 43.78% dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.915.000. 3. Terlaksananya layanan perkantoran. Penyelenggaraan operasional dan perkantoran juga sudah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penggunaan anggaran Rp. 324.021.273 atau sebesar 73, 94% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 438.209.000 4. Undang-undang / Peraturan / Keputusan Pada kegiatan ini realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 34.846.700 atau sebesar 95.08% dari pagu anggaran sebesar Rp. 36.650.000. 5. Dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014 6

Pada Kegiatan Dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014 di Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan realisasi anggran sebesar 11.857.000 atau sebesar 81.21% dari Pagu anggaran sebesar Rp. 14.600.000. 6. Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran di KPU Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2014 dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 351.989.883. atau sebesar 83.37% dari pagu anggaran sebesar Rp. 422.209.000. 7. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.850.000 atau sebesar 97.18% dari pagu anggaran sebesar Rp. 85.250.000. 8. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pada Dukungan Peralatan dan fasilitas Perkantoran di KPU Kabupaten Kulon Progo untuk tahun Anggaran 2014 dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.446.450 atau sebesar 98.97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.250.000.

II. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik A. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 1. Terwujudnya Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu; KPU Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melaksanakan kegiatan ini , adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.493.000. 2.

Terlaksananya Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait pemilu KPU Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melaksanakan kegiatan ini,adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.000.000.

3.

Terlaksananya Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 7

Kegiatan Penyusunan Laporan

Audit Dana

Kampanye Pemilu 2014 di KPU

kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.724.210 atau sebesar 46.83%

dari pagu anggaraan sebesar Rp.

42.122.000. 4.

Terlaksananya Bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu 2014. Kegiatan ini secara umum telah terlaksana dengan baik dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 69.357.522 atau 59.67% dari pagu yang disediakan sebesar Rp. 116.230.000.

B. Pedoman,

Petunjuk

Teknis

dan

Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 1. Publikasi Informasi Pemilu Pada Kegiatan ini di KPU Kabupaten Kulon Progo belum dapat dilaksanakan dengan baik, adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.650.000. 2. Laporan Kampanye Pemilu 2014 Dalam pelaksanaan Laporan Kampaye Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.576.585 atau sebesar 93.40% dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.950.000. 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.776.200.770 atau sebesar 87.79% dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.135.954.000. 4. Peningkatan Partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 565.988.340. atau sebesar 55.01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.028.825.000. 5. Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014

8

Pada kegiatan Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 13.827.500. atau sebesar 23.75% dari pagu anggaran sebesar Rp. 58.224.000. 6. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 Terwujudnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan cukup baik,dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 104.944.545. atau sebesar 61.12% dari pagu anggaran sebesar Rp. 171.693.000. 7. Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Tersusunnya Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan wakil presiden pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.461495. atau sebesar 43.72% dari pagu anggaran sebesar Rp. 42.230.000. 8. Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Tersusunnya Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.405.000. atau sebesar 28.35% dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.649.000. 9. Dokumentasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Tersusunnya Dokumentasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Presiden dan Wakil presiden Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo, dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.790.875. atau sebesar 30.45% dari pagu anggaran sebesar Rp. 170.068.000.

9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................

ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................

viii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ A. Latar Belakang ..................................................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ..........................................................................................

1

C. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................................

2

D. Sistematika ........................................................................................................

3

BAB II RENCANA STRATEJIK ................................................................................ A. Rencana Strategis .............................................................................................

5

B. Rencana Kinerja ...............................................................................................

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 .......................................................

15

B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................

20

C. Akuntabilitas Keuangan ....................................................................................

65

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................

69

10

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sesuai Undangundang No. 15 Tahun 2011 , Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Sekretariat KPU Kab/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, menyelenggarakan fungsi membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; pemberian dukungan teknis administratif; membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; membantu pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum 11

Penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2008 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2006-2011 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo bertugas : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. Memberikan dukungan teknis admistratif; c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi; e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota. h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo berwenang : a. Mengadakan

dan

mendistribusikan

perlengkapan

penyelengggaraan

Pemilu

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 12

c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; d. Memberikan layanan admistrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan penrundang-undangan. 3. Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo berkewajiban: a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. Mengelola barang inventaris KPU. Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut : a.

Ka.Sub. Bag Program dan Data;

b.

Ka.Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik;

c.

Ka.Sub. Bag Hukum;

d.

Ka.Sub. Bag Teknis dan Hupmas.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 juncto Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Ka. Sub. Bag di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

D.

SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II Rencana Stratejik, dijelaskan mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU. 13

BAB III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

14

BAB II PERENCANAAN STRATEJIK

A.

Rencana Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai lembaga yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 s/d 2014 tanggal 05 Februari 2010. 1. Visi Komisi Pemilihan Umum : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas,profesional,mandiri,transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Repub;ik Indonesia. Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2 (2010-2014) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memilki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Misi Komisi Pemilihan Umum : Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut : a.

Membangun lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

b.

Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

15

c.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,efisien dan efektif;

d.

Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan : Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Selain itu, Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;

b.

Meningkatnya pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;

c.

Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;

d.

Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;

e.

Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL

4. Sasaran : Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah; a.

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;

b.

Terjaminnya pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;

c.

Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif,calon Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang;

d.

Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi 16

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; e.

Tersedianya peta logistik Pemilu dan pilkada yang memadai. Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis tersebut, direncanakan beberapa

program dan kegiatan. Oleh karena itu dalam tahun anggaran 2014 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No Program 1

Program

Kegiatan Dukungan

Sasaran

I. Pelaksanaan

A. Terwujudnya

laporan

Manajemen

dan

akuntabilitas pengelolaan

sistem

Pelaksanaan

Tugas

administrasi keuangan di

pelaporan keuangan

Teknis Lainnya

lingkungan setjen KPU;

akuntansi

dan

B. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban

Tahapan Pemilu

2014 C. Terlaksanannya

Layanan

Perkantoran II. Pengelolaan

Data,

A. Terwujudnya

Dokumen

Dokumentasi,

perencanaan dan database

Pengadaan,

logistik pemilu

Pendistribusian,

dan

B. Terwujudnya

Pedoman

Inventarisasi Sarana dan

Penggadaan

barang

dan

Prasarana Pemilu

jasa keperluan pemilu 2014 C. Terlaksananya Sarana dan prasarana keperluan pemilu 2014

III. Pelaksanaan Manajemen

A. Terlaksananya

Perencanaan dan Data

Perencanaan

Dokumen dan

data

kepemiluan B. Terwujudnya

Laporan

pelaksanaan kegiatan C. Terlaksananya Bidang

Dokumen Peganggaran

Pemilu 2014 D. Terlaksananya

Laporan

Kajian/Monitoring

dan

Evaluasi Pemilu 2014 17

E. Terwujudnya

Dokumen

Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 F. Terlaksananya

Layanan

Teknologi

Informasi

Pemilu 2014

IV. Pembinaan

Sumber

Daya

Manusia,

Organisasi, Pembinaan, dan

dan

Pengelolaan sumber daya

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

A. Terlaksananya

Penataan

manusia B. Terlaksananya

Layanan

Peningkatan

Kompetensi

SDM C. Terlaksananya

Piagam

penghargaan

bagi

penyelenggara pemilu 2014 D. Terwujudnya Teknis

Bimbingan penyelenggara

pemilu 2014

A. Terlaksananya Dukungan V. Penyelnggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran ( KPU)

Layanan administrasi

perkantoran dan B. Terwujudnya Barang Milik Negara C. Tersusunnya

Undang-

undang/ peraturan/keputusan D. Terlaksananya

Dokumen

Kerjasama dengan Instansi Terkait

dalam

rangka

pemilu 2014 E. Terlaksananya

Layanan

Perkantoran F. Tersedianya Pengolah

Perangkat Data

dan

Komunikasi 18

G. Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2

Program

Penguatan I. Penyiapan

Penyusunan A. Terlaksananya

Kelembagaan Demokrasi

rancangan

Peraturan

Penyelesaian dan bantuan

dan

KPU,

Advokasi,

hukum

Sengketa

pemilu

Perbaikan

Politik

Proses

Penyelesaian

terkait

dan

Penyuluhan B. Terlaksananya

Peraturan

Perundang-

undangan

yang

Berkaitan

dengan

Penyelenggaraan Pemilu.

sengketa

Dokumentasi

dan

Identifikasi Bidang Hukum terkait pemilu C. Terlaksananya Audit

Laporan

Dana

Kampanye

Pemilu 2014 D. Terwujudnya

Bantuan

Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014

A. Terlaksananya

Publikasi

Informasi Pemilu II.Pedoman,Petunjuk Teknis dan

Bimbingan B. Terlaksananya

Teknis/Supervisi/Publi kasi/Sosialisasi

Laporan

Kampanye Pemilu 2014 C. Terlaksananya Bimbingan

Penyelenggaraan

Teknis

Penyelenggaraan

Pemilu dan Pendidikan

Pewmilu

Pemilih

Prov/Kab/Kota/PPLN

di

KPU

D. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi

masyarakat,

pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 E. Terwujudnya

Laporan

Pemungutan

Suara

Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 F. Terwujudnya

Dokumen

Rekapitulasi

Hasil

Penghitungan

Suara 19

Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 G. Terbentuknya

Laporan

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 H. Terwujudnya

Laporan

Pemungutan Presiden

Suara dan

Wakil

Presiden Pemilu 2014 I. Terlaksananya

Dokumen

Rekapitulasi

Hasil

Penghitungan

Suara

Presiden

Wakil

dan

Presiden Pemilu 2014

B. Rencana Kinerja Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum diimplementasikan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2014 kami sajikan sebagai berikut:

No.

Sasaran 1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan

Indikator Kinerja akuntabilitas A. Terwujudnya administrasi

akuntansi

di lingkungan

keuangan

laporan dan

Sat sistem 1

Target Lap

pelaporan

setjen KPU; B. Terwujudnya Keuangan

Pengelolaan 3 dan

Dok

Pertanggung

jawaban Tahapan Pemilu 2014 C. Terlaksanannya

Layanan 12

BLN

Perkantoran

20

2. Pengelolaan Dokumentasi,

Data,

A. Terwujudnya

Pengadaan,

Perencanaan

Pendistribusian, Inventarisasi

dan Sarana

dan

Prasarana Pemilu

Dokumen 4 dan

Dok

database

Logistik Pemilu B. Pedoman Pengadaan Barang dan 8

Dok

Jasa Keperluan Pemilu 2014

C. Terwujudnya Prasarana

Sarana

dan 5

Keperluan

Unit

Pemilu

2014

3. Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan dan Data

A. Terlaksananya Perencanaan

Dokumen 1 dan

Dok

data

kepemiluan B. Terwujudnya

Laporan 1

Lap

C. Terwujudnya Dokumen Bidang 1

Dok

Pelaksanaan Kegiatan

Penganggaran Pemilu 2014 D. Terlaksananya Pemutakiran

Dokumen 1 Data

Dok

Pemilih

Pemilu 2014 E. Terwujudnya Layanan Teknologi 10 Informasi Pemilu 2014

4. Pembinaan Manusia,

Sumber Pelayanan

Daya dan

Administrasi Kepegawaian

A. Terlaksananya

Lay/Bl n

Penataan 1

Organisasi,

Pembinaan,

dan

Pengelolaan

sumber

daya

Lap

manusia B. Terlaksananya

Layanan 2

Org

Peningkatan Kompetensi SDM C. Terlaksananya

Piagam 5

Org

Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu 2014 D. Terwujudnya

Bimtek

Bagi 30

Org

Penyelenggara Pemilu 2014

5. Penyelnggaraan Operasional dan

Pemeliharaan

A. Terlaksananya Dukungan

Layanan 12

BLN

administrasi 21

Perkantoran ( KPU)

perkantoran

B. Terwujudnya

Barang

Milik 1

Dok

C. Tersusunnya Undang-undang / 1

Dok

Negara

Peraturan / Keputusan D. Terselenggaranya Kerjasama

Dokumen 1

dengan

Dok

Instansi

terkait dalam rangka pemilu 2014 E. Terwujudnya

Layanan 12

BLN

Perangkat 19

Unit

Perkantoran F. Terwujudnya

Pengolah Data dan Komunikasi G. Terwujudnya

Peralatan

dan 15

Unit

Fasilitas Perkantoran 6. Penyiapan

Penyusunan

A. Terlaksananya Penyelesaian dan 1

rancangan Peraturan KPU,

bantuan hukum terkait sengketa

Advokasi,

pemilu

Sengketa

Penyelesaian dan

Peraturan

Kasus

Penyuluhan Perundang-

undangan

yang

Berkaitan

dengan

Penyelenggaraan

Pemilu B. Terlaksananya Dokumentasi dan 1

Dok

Identifikasi bidang hukum terkait pemilu C. Terlaksananya

Laporan

Audit 1

Lap

Dana Kampanye Pemilu 2014 D. Terwujudnya Bantuan Hukum 5

Kasus

Penyelesaian Kasus Pemilu 2014

7. Pedoman,Petunjuk dan

Teknis Bimbingan

A. Terlaksananya

Publikasi 1

Jenis

Informasi Pemilu

Teknis/Supervisi/Publikasi/S osialisasi Pemilu

Penyelenggaraan dan

Pendidikan

Pemilih 22

B. Terlaksananya

Laporan 2

Lap

C. Terlaksananya Bimbingan Teknis 2

Keg

Kampanye Pemilu 2014

Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN D. Terlaksananya

Peningkatan 100.

Partisipasi

masyarakat, 000

pendidikan

pemilih

Org

pemilu

Tahun 2014 E. Terwujudnya Pemungutan

Laporan 1 Suara

Lap

Anggota

DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 F. Terwujudnya

Dokumen 1

Dok

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 G. Terbentuknya

Laporan 1

Lap

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 H. Terwujudnya

Laporan 1

Lap

Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 I. Terlaksananya

Dokumen 1

Dok

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Presiden

dan

Wakil

Presiden Pemilu 2014

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Tahun Anggaran 2014, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ke-tujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 36 (tiga puluh enam) indikator sasaran yang ditetapkan semuanya tercapai meskipun beberapa kegiatan pencapaiannya belum optimal. Pencapaian yang kurang optimal disebabkan : 1. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tergantung dengan instansi atau satker lain di luar KPU Kabupaten Kulon Progo terutama KPU Provinsi dan KPU. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu b. Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan sumber daya manusia c. Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu d. Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait pemilu e. Publikasi Informasi Pemilu Hal yang telah tersebut diatas sangat mempengaruhi realisasi dan target pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja output dan outcome dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator output dan outcome tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut: a. Indikator Kinerja Ouput No

Sasaran

Indikator Kinerja

Sat

Cap

%

1

1

100

3

3

100

Targ et

1. Pelaksanaan akuntabilitas A. Terwujudnya pengelolaan keuangan

administrasi di lingkungan

laporan Lap

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

setjen KPU;

B. Terwujudnya

Dok

Pengelolaan Keuangan dan

Pertanggung

jawaban

Tahapan

Pemilu 2014

24

C. Terbayarkannya

gaji BLN

12

12

100

1

1

100

8

6

80

1

1

100

1

1

100

Dok

1

1

100

D. Terlaksananya Laporan Dok

1

1

100

1

1

100

dan Honorarium tepat waktu

2. Pengelolaan

Data, A. Terwujudnya Dokumen Dok

Dokumentasi, Pengadaan,

Perencanaan

Pendistribusian,

database

dan

Inventarisasi Sarana dan

dan logistik

pemilu

Prasarana Pemilu

B. Terwujudnya Pedoman Dok pengadaan barang dan jasa keperluan pemilu 2014

3. Pelaksanaan

Manajemen A. Terlaksananya

Perencanaan dan Data

Dok

Dokumen Perencanaan dan data kepemiluan

B. Terwujudnya Laporan lap Pelaksanaan Kegiatan

C. Terlaksananya Dokumen

Bidang

Peganggaran

Pemilu

2014

Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014

E. Terwujudnya Dokumen Dok Pemutakiran

Data

Pemilih Pemilu 2014 25

F. Terlaksananya Layanan Layn/

10

5

50

Lap

1

1

100

B. Terlaksananya Layanan Org

2

2

100

5

5

100

30

30

100

12

12

100

Barang Dok

1

1

100

C. Terwujudnya Undang- Dok

1

1

100

Teknologi

Informasi Bln

Pemilu 2014

4. Pembinaan Sumber Daya A. Terlaksananya Manusia, Pelayanan dan

Penataan

Organisasi,

Administrasi Kepegawaian

Pembinaan,

dan

Pengelolaan

sumber

daya manusia

Peningkatan Kompetensi SDM

C. Terlaksananya Piagam Org Penghargaan

Bagi

Penyelenggara Pemilu 2014

D. Terlaksananya Bimbingan

Org Teknis

Penyelenggara Pemilu 2014

5. Penyelnggaraan Operasional

A. Terlaksananya Layanan BLN dan

Pemeliharaan Perkantoran

Dukungan administrasi perkantoran

( KPU)

B. Terwujudnya Milik Negara

undang/Peraturan/Kepu tusan

26

D. Terwujudnya Dokumen Dok

1

1

100

12

12

100

19

19

100

15

15

100

Kasus 1

1

100

Dok

1

1

100

C. Terlaksananya Laporan Lap

1

1

100

D. Terwujudnya Bantuan Kasus 5

5

100

1

100

Kerjasama

dengan

Instansi Terkait dalam rangka Pemilu E. Terlaksananya Layanan BLN Perkantoran

F. Terlaksanaya Perangkat Unit Pengolah

Data

dan

Komunikasi G. Terlaksanaya Peralatan Unit dan

Fasilitas

Perkantoran

6. Penyiapan

Penyusunan A. Terlaksananya

rancangan Peraturan KPU,

Penyelesaian

Advokasi,

bantuan hukum terkait

Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan

dan

sengketa pemilu

Perundang-

undangan yang Berkaitan dengan

Penyelenggaraan

Pemilu B. Terlaksananya Dokumentasi Identifikasi

dan bidang

hukum terkait pemilu

Audit Dana Kampanye Pemilu 2014

Hukum

Penyelesaian

Kasus Pemilu 2014

7. Pedoman,Petunjuk Teknis A. Terlaksananya

Jenis

1

27

dan

Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi

Publikasi

Informasi

Pemilu

/Sosialisasi Penyelenggaraan

Pemilu

dan Pendidikan Pemilih B. Terlaksananya Laporan Dok Kampanye

2

2

100

Keg

2

1

50

Org

100.

75.0

75

000

00

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

Pemilu

2014

C. Terlaksananya Bimbingan

teknis

Penyelenggara Pemilu di

KPU

Prov/Kab/Kota/PPLN D. Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 E. Terwujudnya Laporan Lap Pemungutan

Suara

Anggota DPR, DPD, dan

DPRD

Pemilu

2014 F. Terwujudnya Dokumen Dok Rekapitulasi

Hasil

Penghitungan

Suara

Anggota DPR, DPD, dan

DPRD

Pemilu

2014 G. Terwujudnya Laporan Lap Kampanye Presiden

Pemilu dan

Wakil

Presiden Pemilu 2014 H. Terwujudnya Laporan Lap Pemungutan

Suara

Presiden

Wakil

dan

28

Presiden Pemilu 2014 I. Terlaksananya

Dok

1

1

100

Dokumen Rekapitulasi Hasil Suara

Penghitungan Presiden

dan

Wakil Presiden Pemilu 2014

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2014. Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran baik output dan outcome yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna.

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja, masing-masing dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Terwujudnya

pembinaan

dan

Target

%

laporan

penyelesaian LPJ

Terwujudnya laporan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

Realisasi

12 bln

12 bln

100%

5 orang

5 orang

100%

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arsip Data

29

Komputer. Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan maksimal, sedangkan adanya sisa anggaran pada Pos Belanja Bahan dikarenakan realisasi telah sesuai dengan

kebutuhan. Sebagai catatan, Pos

Belanja Perjalanan Lainnya apabila dibandingkan dengan kondisi riil, maka anggaran pada Pos Belanja tersebut terlampau kecil, sedangkan intensitas kebutuhan untuk membiayai perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sangat banyak. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban

Sasaran 2 :

Tahapan Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu 2014

1 Keg

1 Keg

100%

Pada kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Tahapan Pemilu di KPU Kabupaten Kulon Progo,dilaksanakan dengan diadakan kegiatan Bimtek, salah satunya adalah Bimtek Keuangan di

badan Adhock. Bimtek ini meliputi dalam

hal penyusunan laporan

keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban laporan keuangan pelaksanaan pemilu 2014 yang sudah dilaksanakan. Bimtek di ikuti oleh 12 Kecamatan seKabupaten Kulon Progo.

Sasaran 3 :

Terbayarnya Gaji dan Honorarium tepat waktu

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Terbayarnya Gaji dan Honorarium tepat waktu

12 BLN

12 BLN

100%

Sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2014 sebagian dapat tercapai. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran selama Tahun 2014 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melalui Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah :

30

a. Pengelolaan

gaji,

honorarium

dan

tunjangan

yang

terdiri

dari

sub

kegiatan

Gaji/Honor/Tunjangan pegawai.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh : 1.

Kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang harus dipedomi, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

2.

Terjadinya koordinasi dan kerjasama antar bagian antar subbag dan instansi yang terkait berjalan baik;

3.

Mekanisme penyelesaian pembayaran belanja pegawai sudah sesuai ketentuan ;

4.

Mekanisme penyelesaian dokumen pembayaran SPM/SP2D berjalan lancar;

5.

Telah diterbitkannya buku pedoman pengelolaan keuangan sebagai pedoman;

Pada masa yang akan datang perlu Optimalisasi pengelolaan SAI dengan TOT, In House Training dan pembinaan yang terus menerus oleh KPU Provinsi. Untuk pelaksanaan Belanja pembayaran Gaji dan Tunjangan, terdapat realisasi yang melebihi anggaran dikarenakan adanya penyesuaian besaran Gaji Pokok, Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan tunjangan beras. Realisasi melebihi Anggaran terbanyak terjadi pada belanja Tunjangan Beras PNS dikarenakan terjadi kenaikan tunjangan beras sebanyak dua kali, yang pertama adalah kenaikan dari bulan Januari Tahun 2010 s.d. Januari Tahun 2012, dan kenaikan dari bulan Januari Tahun 2012 s.d. Agustus Tahun 2012 yang semuanya dibebankan pada DIPA TA 2013. Untuk pelaksanaan Belanja pembayaran Gaji dan Tunjangan, juga terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Sisa anggaran yang cukup signifikan terjadi pada pos Belanja Tunjangan Struktural PNS dan Uang Lelah Sekretariat dikarenakan realisasi pembayaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena PNS yang menduduki posisi struktural yang tidak terisi penuh dan adanya mutasi kepegawaian. Sedangkan pada pos Belanja Uang Makan PNS terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan dikarenakan realisasi disesuaikan dengan presensi kehadiran/hari masuk kerja setiap pegawai

Sasaran 4 :

Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu

Target 1 dokumen

Realisasi 1 dokumen

% 100%

31

KPU secara hieraki telah mendelegasikan kewenangan pengadaan logistik Pemilu sesuai dengan perundangan. KPU akan mengadakan logistik yang merupakan kebutuhan pokok sebagai perlengkapan penyelenggara Pemilu seperti surat suara, tinta, dan segel. Sedangkan KPU Provinsi akan melaksanakan pengadaan logistik berupa formulir Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta KPU Kabupaten/Kota tetap akan melaksanakan pengadaan alat kelengkapan TPS untuk keperluan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten pada tahun anggaran 2014 akan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh KPU, karena sinergitas pelaksanaan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan Pemilu 2014 adalah penting. KPU Kabupaten akan melaksanakan koordinasi ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu baik di satker sendiri maupun yang di KPU Provinsi. Selain itu, KPU Kabupaten juga akan melakukan pengawasan produksi di perusahaan percetakan dimana logistik Kabupaten di produksi. KPU Kabupaten akan membentuk posko monitoring logistik Pemilu 2014 sebagai upaya dalam mengendalikan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Penerima Manfaat Yang diharapkan sebagai penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah personil yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selain internal, manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh pihak eksternal misalnya masyarakat umum, stakeholder (pemangku kepentingan), dan instansi terkait yang memberikan kontribusi kepada KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pengelolaan logistik Pemilu. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Untuk mencapai keluaran, KPU Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan beberapa kegiatan yang apabila diklasifikasikan dalam kegiatan terbagi dalam beberapa hal, yaitu :  Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan monitoring  Honor pelaksanaan kegiatan  Belanja ATK pendukung kegiatan  Pengadaan jasa tenaga pendukung untuk membantu satker (jika diperlukan) Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung capaian hasil kegiatan adalah : A. Penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu, yang terdiri dari sub komponen kegiatan berupa : 1) Penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2) Monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu tingkat satker 32

3) Pengelolaan Silog yang digunakan dalam mendukung Pemilu 2014 B. Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu, terdiri dari beberapa sub komponen : 1) Koordinasi pengadaan logistik Pemilu ke KPU dan KPU Provinsi 2) Pengawasan proses produksi penyedia barang/jasa 3) Posko monitoring logistik Pemilu 2014 4) Pendataan/klarifikasi calon penyedia barang/jasa Pemilu 2014 C. Fasilitasi distribusi logistik Pemilu, yang terdiri dari beberapa sub komponen : 1) Monitoring pengiriman logistik Pemilu D. Tindak lanjut pengelolaan logistik Pemilu, terdiri dari sub komponen kegiatan : 1) Bimbingan teknis pengelolaan aset logistik eks Pemilu. 2. Tahapan Pelaksanaan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada mekanisme pelaksanaan kegiatan, bahwa untuk mencapai output kegiatan perlu dilakukan langkah-langkah kerja setiap kegiatan sebagai berikut : 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan  Inventarisir kebutuhan pendukung kegiatan berupa ATK, personil yang akan dilibatkan dalam tim Pokja, dan personil narasumber kegiatan.  Penyusunan administrasi kegiatan untuk ijin prinsip pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi, misalnya nota dinas, surat tugas, dan undangan kegiatan.  Koordinasi awal dengan narasumber, bila ingin mengundang narasumber.  Penyusunan keputusan KPU Kabupaten terkait Pokja, honor operator Silog Pemilu dan narasumber.  Pengurusan tempat pelaksanaan kegiatan bila dilaksanakan di luar kantor.  Penyusunan jadwal monitoring pelaksanaan dan posko monitoring. 2) Pelaksanaan kegiatan  Pelaksanaan rapat internal di kantor KPU Kabupaten Kulon Progo  Pelaksanaan rapat koordinasi di KPU Kabupaten, dengan mengundang narasumber dan peserta dari satker KPU Provinsi di wilayahnya serta bagian terkait Sekretariat KPU Provinsi.  Pelaksanaan rapat koordinasi ke KPU Provinsi dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan dan rencana anggaran logistik Pemilu.

33

 Pelaksanaan penggunaan Silog Pemilu dengan mempedomani mekanisme penggunaan aplikasi Silog yang tepat.  Pelaksanaan koordinasi internal di satker KPU Kabupaten/Kota dalam rangka monitoring dan supervisi pengelolaan logistik Pemilu.  Pelaksanaan kelompok kerja (Pokja) dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu, penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran, monitoring dan supervisi ke satker KPU Kabupaten/Kota.  Koordinasi ke KPU dan KPU Provinsi dan lembaga terkait;  Melaksanakan kegiatan posko monitoring logistik Pemilu. 3) Pelaporan kegiatan  Notulensi kegiatan rapat internal dan rapat koordinasi, dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu.  Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dengan dilampiri hasil kegiatan secara detil Terwujudnya Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan

Sasaran 5 :

Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terwujudnya

Pedoman

Pengadaan

Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014

Target

Realisasi

%

8 Dok

6 Dok

80%

Pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari kebijakan penyediaan logistik Pemilu yang telah diatur dengan perundangan yang berlaku. Kebutuhan logistik Pemilu secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu kebutuhan mutlak dan kebutuhan pendukung. Kedua kebutuhan tersebut saling memenuhi dan memberikan faedah satu dengan yang lainnya. Pemilu menjadi sebuah kesatuan sistem yang saling terkait dan memberikan pengaruh yang cukup besar apabila salah satunya tidak terpenuhi secara optimal, demikian pula logistik pendukungnya. KPU Kabupaten akan melaksanakan pengadaan logistik terkait dengan nama calon seperti formulir dan DCT Pemilu Anggota dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU Kabupaten juga akan melaksanakan pengadaan logistik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan 2 putaran. KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik 34

Pemilu yang menjadi kewenangannya, harus terlebih dahulu melakukan analisa kebutuhan logistik pada tingkat PPK, PPS dan TPS sesuai dengan regulasi KPU yang berlaku. Tingkat ketelitian dan kecermatan dalam menghitung kebutuhan logistik Pemilu yang diadakan oleh KPU Kabupaten harus menjadi fokus, mengingat jumlah yang diadakan tersebut akan menjadi masukan jumlah barang yang akan dilelang oleh satker yang bersangkutan. Penerima Manfaat Yang diharapkan sebagai penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah personil yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Kulon Progo, dan masyarakat umum sekitarnya sebagai pengguna langsung logistik Pemilu yang diadakan serta pihak stakeholder. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan logistik Pemilu 2014 tahun anggaran 2014, dilaksanakan dengan melakukan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan peraturan LKPP sebagai jabaran teknis pelaksanaan Perpres dimaksud. 2. Tahapan Pelaksanaan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada mekanisme pelaksanaan kegiatan, bahwa untuk mencapai output kegiatan perlu dilakukan langkah-langkah kerja setiap kegiatan sebagai berikut : a. Persiapan pelaksanaan kegiatan  Inventarisir kebutuhan logistik yang akan diadakan dengan melihat regulasi KPU yang berlaku.  Penyusunan administrasi kegiatan untuk ijin prinsip pelaksanaan kegiatan pengadaan logistik pendukung dimaksud, misalnya nota dinas, surat tugas, keputusan KPU Kabuapten, dan undangan kegiatan.  Penyusunan keputusan KPU Kabupaten terkait tim kepanitiaan pengadaan barang/jasa.  Koordinasi dengan ULP/Panitia lelang setempat untuk memberikan bantuan pelelangan pengadaan dimaksud, bila satker tidak cukup personil untuk menjadi panitia pelelangan.  Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dan distribus logistik Pemilu. b. Pelaksanaan kegiatan  Pelaksanaan rapat kepanitiaan sebagai tahap persiapan lelang. 35

 Pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan. c. Pelaporan kegiatan  Notulensi rapat kepanitiaan lelang.  Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dengan dilampiri hasil kegiatan secara detil. Penyusunan dokumentasi administrasi kegiatan pelelangan

Sasaran 6 :

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terwujudnya

Sarana

Keperluan Pemilu 2014

dan

Prasarana

Target

Realisasi

%

1 dokumen

1 dokumen

100%

Salah satu Pendukung kelancaran pemilu adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai termasuk diantaranya perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemberian suara dan penghitungan suara. Hal ini telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan KPU nomor 16 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa perlengkapan penyelenggaraan pemilu terdiri atas perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkpan lainnya. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas : surat suara, tinta, segel, kotak suara, bilik pemungutan suara, alat untuk mencoblos pilihan dan tempat pewmungutan suara. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU nomor 16 Tahun 2013 adalah : sampul kertas, formulir, stiker nomor kotak suara, alat bantu tunanetra, perlengkapan di TPS/TPS LN, dan Daftar Calon Tetap ( DCT ) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainya dilaksanakan oleh sekretariat jenderal KPU yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU Kabupaten / Kota. Sekretariat KPU Kabupaten / kota melakukan pengadaan dukungan perlengkapan lainya yang berupa perlengkapan di TPS yang teerdiri dari : Alat pemberi tanda pilihan, bantalan paku, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem, kantong plastik, bollpoint, spidol, gembok dan anak kunci, stiker nomor kotak suara dan salinan DPT. Selanjutnya KPU Kabupaten/ kota mengelola dan menyiapkan 36

perlengkapan penyelenggaraan pemilu baik yang diadakan sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Propinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/ kota untuk di distribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS. Semua proses dalam tahapan pengelolaan dan distribusi logistik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 ini kemudian di rangkum dan di susun menjadi sebuah laporan. Yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tahapan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat

(1) huruf o Undang-undang nomor 15 tahun 2011 yang

menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten / kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan proses tahapan pengadaan dan distribusi logistik pemilu legislatif tahun 2014, selain undang-undang dan peraturan KPU yang telah disebutkan didepan, juga secara khusus diatur dalam keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 765/ Kpts/ KPU/Tahun 2013tentang Formulir, Sampul, Alat kelengkapan KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 928/ Kpts/ Tahun 2013 Tujuan penyusunan laporan, dalam hal ini mengenai logistik, adalah : a. Evaluasi pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif tahun 2014 b. Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja KPU Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan Proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif tahun 2014. c. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat, sekaligus dokumentasi KPU Kabupaten Kulon Progo d. Bentuk Pertanggung jawaban KPU Kabupaten Kulon Progo kepadeaKomisi Pemilihan Umum DIY, KPU, dan kepada masyarakat. Sasaran 7 :

Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

37

Indikator Kinerja Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan

Target

Realisasi

%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Proses pengembangan aplikasi teknologi dan informasi tentunya berkorelasi erat dengan data dan informasi untuk mendukung dan dapat memberikan umpan

bagi penyusunan,

penyempurnaan serta perbaikan suatu program, kegiatan maupun kebijakan terkait pemilu dan pilkada yang telah dan sedang dilaksanakan Oleh karena itu, ketepatan dan keakuratan suatu data dan informasi menjadi syarat penting. Sebab apabila data dan informasi yang diperoleh kurang tepat maka program, kegiatan maupun kebijakan yang akan disusun dan dikembangkan kemungkinan besar akan mengalami kesalahan juga. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu maka upaya pengumpulan, pengolahan dan up dating data menjadi hal yang sangat urgent dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam kelancaran pesta demokrasi. Pelaksanaan : a. Metode Pelaksanaan b. Pelaksanaan Kegiatan Layanan Operasional dan Pelayanan TI dimaksudkan memperoleh data dan informasi yang valid untuk selanjutnya digunakan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. c. Tahapan Pelaksanaan Tahapan penyusunan layanan operasional dan pelayanan TI sebagai berikut: 1) Pelatihan dan uji coba aplikasi Pemilukada; 2) Pelatihan dan uji coba aplikasi i-portal KPU.

Sasaran 8 :

Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran yaitu terwujudnya laporan monitoring dan evaluasi dan Sistem Pelaporan PP 39 Tahun 2006. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Kegiatan Jumlah

dokumen

LAKIP

2014

disusun Jumlah penetapan kinerja KPU 2014

yang

Target

Realisasi

%

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

38

Jumlah Laporan PP 39 TA 2014

1 dokumen

1 dokumen

100%

Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi di KPU Kab.Kulon Progo tidak dilakukan karena tidak memiliki Instansi yang berada di tingkat bawah dari KPU Kabupaten/ kota adanya setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah badan Adhock berupa PPK dan PPS. Sedangkan untuk pembuatan Tapkin dan Lakip dan sitem Pelaporan pada tahun 2013 telah di buat Pokja Penetapan Kinerja dan Lakip. Sehingga Dokumen Tapkin 2015 dan Lakip 2014 sudah terlaksana berupa dokumen yang juga telah di sampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta. Pembuatan Tapkin 2015 dan Lakip 2014 memang masih sangat sederhana karena keterbatasan SDM yang ada sehingga perlu adanya Bimtek tersendiri mengikuti sistem pembuatan Tapkin maupun Lakip, dengan harapan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan. Agar dapat melaksanakan sasaran tersebut, KPU dapat melaksanakan Pembinaan penyusunan LAKIP maupun Tapkin sehingga KPU Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun 2 (dua) dokumen tersebut secara maksimal.

Sasaran 9 :

Terlaksananya Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Tersusunnya Dokumen Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu 2014

Target

Realisasi

%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

KPU dalam menyelenggarakan Pemilu berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 8 ayat (4) d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat. Berkaitan dengan kewajiban KPU Kabupaten untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (Pasal 66 ayat (1) f dan Pasal 66 ayat (3) a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu). Untuk melaksanakan hal tersebut dan guna terwujudnya akuntabilitas KPU Kabupaten khususnya yang menyangkut pelaksanaan keuangan maka perlu dilakukan Monitoring/Evaluasi Laporan 39

Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

1.

Maksud Kegiatan Kegiatan Monitoring/Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada KPU Kab. Kulon Progo dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sehingga dapat disusun tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara intern di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo maupun bagi aparat pengawasan fungsional lainnya.

2.

Tujuan Kegiatan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014 secara tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara intern di lingkungan KPU Kabupaten maupun bagi aparat pengawasan fungsional lainnya

A.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN 1.

Indikator Keluaran Supervisi pelaksanaan pertanggungjawaban LPJK di Kabupaten/Kota dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten Kulon Progo untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014 tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Keluaran a.

Disampaikannya Laporan Pertangungjawaban Keuangan untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014 yang disusun tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU Kabupaten.

b.

Meneliti apakah administrasi pengelolaan anggaran sudah dilakukan dengan baik dan benar

c.

Meneliti apakah pembebanan anggaran sudah sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan

Monitoring/Evaluasi

Laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan

Badan

Penyelenggara Pemilu Untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014 dilaksanakan pada Tahun 2014. Tahapan Kegiatan yang dilaksanakan : a. Menghimpun data sumber Laporan Pertanggungjawaban Untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014. 40

b. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014. c. Merekapitulasi

realisasi

Laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan

Untuk

Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014. d. Bimtek Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014 bagi para pengelola KPU Kabupaten Kulon Progo e. Pembinaan dan penyelesaian atas pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu T.A. 2014

Sasaran 10 :

Terlaksananya Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Target

Terlaksananya Laporan Kajian/Monitoring 1 kegiatan

Realisasi

%

1 kegiatan

100%

dan Evaluasi Pemilu 2014

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum sebagai salah satu sebagai salah satu perwujudan dari demokrasi pun harus di dokumentasikan sebagai wujud dalam transparansi dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Berdasarkan pasal 8 samapi dengan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa tugas dan wewenang KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden diantaranya melakukan evaluasi dan Laporan setiap Tahapan Pemilu. Dalam pelaporan tersebut KPU RI telah menerbitkan surat Nomor 1216/KPU/V/2014, terkait dengan permintaan Laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 2014. Isi dari surat tersebut adalah bahwa KPU merumuskan stadarisasi penulisan dengan menetapkan sistematika yang harus diacu dalam penulisan laporan. Dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu 2014 agar tersusun laporan yang 41

benar-benar valid dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pemilu 2014 kepada masyarakat. Penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan inipun diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga untuk pemilu yang akan datang pelaksanaannya akan lebih baik.

Sasaran 11 :

Terwujudnya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Terlaksananya Pemutakiran Data Pemilih

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

Pemilu dan Pemilukada 2014

Daftar Pemilih adalah hal yang krusial dalam proses Pemilihan Umum. Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dimulai dari Data Pemilih yang diolah dari DP4, kemudian dimutakhirkan menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPS Hasil Perbaikan, dan akhirnya ditetapkan menjadi DPT, sebuah proses pemutakhiran daftar pemilih memiliki peranan penting untuk keberhasilan Pemilu. DPT merupakan hal yang kerap kali menjadi masalah, apabila prosesnya tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk itulah Komisi Pemilihan Umum telah mengembangkan sebuah sistem informasi yang memudahkan dalam mengelola data pemilih untuk kepentingan Pemilihan Umum. Sistem informasi ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang membantu dalam pengelolaan dan koordinasi sinkronisasi data daerah dan pusat sehingga menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan efektif. Sistem informasi ini dikenal dengan nama SIDALIH atau Sistem Informasi Data Pemilih. Salah satu yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemilu adalah tentang daftar pemilih. Sejak pemilu dilaksanakan pasca reformasi, daftar pemilih selalu menjadi problem pada setiap penyelenggaraan pemilu. Masalah teknis selalu menjadi kendala dalam proses pemutakiran daftar pemilih. Daftar pemilih adalah komponen yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu. Daftar pemilih yang valid dan akurat akan membuat hasil pemilu memiliki legitimasi secara legal maupun politik. Membuat daftar pemilih yang valid, akurat dan representatif adalah tujuan utama dari proses pemutakiran daftar pemilih. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah pihak yang paling berhak dan bertanggung jawab dalam menyajikan daftar pemilih. Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan termasuk salah satunya satu hak Asasi Manusia 42

yang harus di lindungi. Oleh karena itu sistem Pendaftaran Pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Guna mendapatkan daftar pemilih yang akurat dan valid, selain sosialisasi, KPU Kabupaten Kulon Progo juga menyelenggarakan rapat kerja KPU Kabupaten Kulon Progo dengan PPK dalam rangka Pemutakiran Data Pemilih. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013 bertempat di Hotel Wisma Kusuma. Rapat kerja ini merupakan kegiatan lanjutan dari sosialisasi mengenai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 dan Aplikasi Sidalih yang telah di gelar pada bulan April sebelumnya. Dalam rapat kerja ini, dibahas kembali pula langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh PPK, PPS dan Pantarlih dalam Pemutakiran Data Pemilih. Setiap tugas PPK, PPS, dan Pantarlih diterangkan secara jelas, agar sdapat dipahami dengan baik, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas atau tugas yang tidak dijalankan dalam proses Pemutakiran Data Pemilih. Pantarlih merupakan ujung tombak Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melakukan Pemutakiran Data Pemilih, begitu pula dengan KPU Kabupaten Kulon Progo. Melalui berbagai kesempatan pertemuan dengan PPK, PPS, KPU Kulon progo selalu menekankan pentingnya Pantarlih dalam proses Pemutakiran Data Pemilih. Pantarlih memegang peranan strategis dalam penyusunan daftar pemilih, sehingga baik atau buruknyba DPT yang dihasilkan bergantung pada kinerja Pantarlih di lapangan. Jika Pantarlih bekerja maksimal dalam proses verifikasi faktual, maka DPT yang dihasilkan diharapkjan jauh lebih akurat dan berkualitas. Pelaksanaan Pemutakiran dan Penyusunan Daftar Pemilih a. Penerimaan DP4 Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu ( DP4) adalah data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. DP4 ini menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum. b. Pembuatan Daftar Pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang telah diterima dari Pemerintah Daerah kemudian diteliti dan di cocokan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011. c. Pemutakiran Daftar Pemilih oleh Pantarlih Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu dituntut untuk memberikan pelayanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan haknya. Salah satu cara adalah dengan mendaftar setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih didaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap. Pelaksanaan verifikasi faktual pemutakiran daftar pemilih oleh pantarlih dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013 samapi dengan 9 Juni 2013. Hasil verifikasi faktual 43

kemudian disserahkan kepada PPS untuk diketik dan disusun di dalam formulir Model A.1-KPU atau formulir Daftar Pemilih Sementara (DPS) d. Daftar Pemilih sementara (DPS) Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pemutakiran oleh Pantarlih kemudian di susun oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sedemikian sehingga jumlah pemilih tidak melebihi 500 orang pemilih. e. Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan ( DPSHP) Pengumuman DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dilaksanakan oleh PPS di selureuh wilayah Kabupaten Kulon Progo dan melalui situs Sidalaih oleh KPU RI secara nasional diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat di Indonesia terutama yang sudah memiliki hak pilih. Setelah ditetapkan DPSHP, KPU Kabupaten Kulon Progo melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 23 Agustus 2013 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kulon Progo dengan mengundang Panwaslu Kabupaten Kulon Progo, Peserta Pemilu dan pihak lain yang berkepentingan.Setelah dilaksanakan rekapitulasi di tingkat KPU, PPK, dan PPS mengumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat. Atas tanggapan dan masukan masyarakat maupun pihak yang berkepentingan PPS melaksanakan perbaikan akhir. DPSHP akhir kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten Kulon Progo untuk diunggah ke dalam aplikasi Sidalih. f. Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Sama seperti pelaksanaan perbaikan DPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kulon Progo melakukan Penetapan Rekapitulasi DPSHP Akhir menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Panwaslu Kabupaten Kulon Progo, peserta pemilu di Kabupaten Kulon Progo diberikan Berita Acara Penetapan DPT. g. Perbaikan DPT ( perbaikan NIK dan NKK Invalid, Ganda, TMS) Rekomendasi dari Bawaslu RI terkait dengan masih ada pemilih yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam DPT. Selain itu masih terdapat pemilih ganda anatar kabupaten maupun dalam satu kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kabupaten Kulon Progo perlu menindak lanjuti rekomdasi Bawaslu tersebut agar di dapatkan DPT yang berkualitas KPU kabupaten Kulon Progo dalam rangka memperbaiki pemilih yang tidak memenuhi syarat, ganda dan sebagainya dengan cara memerintahkan kepada PPS melalui PPK untuk melakukan validasi dengan cara mengunjungi satu persatu pemilih yang ganda, tidak memenuhi syarat, NIK dan NKK Invalid. Validasi juga melibatkan Pantarlih, tokoh masyarakat, KPU juga memlakukan Pengumuman untuk bisa di cermati masyarakat. h. Daftar Pemilih Khusus (DPK)

44

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 KPU berkewajiban mendaftar orang yang lapor belum terdaftar, pemilih yang belum terdaftar tersebut dimasukan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK dilaksanakan setelah DPT Nasional ditetapkan sampai dengan 7 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. i.

Pelayanan Surat Pindah Memilih Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 127/KPU/III/2014 perihal Surat Pindah Memilih tertanggal 4 Maret 2014, maka KPU Kabupaten Kulon Progo memberikan kepada pemilih yang berasal dari luar daerah yang tidak memungkinkan untuk mencari surat pindah di daerah asal dimana orang tersebut didaftar, untuk mendapatkan Surat Pindah Memilih (Model A-5 KPU)

j.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan supervisi dilaksanakan pada setiap tahapan mulai dari validasi DPT terhadap DPT berNIK dan NKK invalid samapi dengan pendaftaran DPK.

Penetapan Hasil Pemutakiran Daftar Pemilih KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten mempunyai kewajiban menetapkan DPS, DPSHP, dan DPT sesuai dengan data di wilayah kerjanya.

Sasaran 12 :

Terwujudnya Layanan Tehnologi Informasi Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terwujudnya

Teknologi

Informasi

Pemilu

Target

Realisasi

%

1 Layanan

1 Layanan

100%

Dalam rangka mengantisipasi perubahan undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU menyediakan data pemilih. Data pemilih tersebut berasal dari Pemilu terakhir dan dari Pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyusunan/updating data pemilih sebagai bahan verifikasi partai politik peserta pemilu. Penerima Manfaat: Internal KPU dan Steaholder lainnya. A.

Strategi Pencapaian Keluaran

a.

Metode Pelaksanaan

Melakukan pengumpulan bahan dan data serta penyampaian dokumen pemilih kepada KPU.

45

b.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan penyusunan daftar pemilih sebagai berikut: 1.

Pengumpulan bahan dan data;

2.

Koordinasi dengan Disdukcapil setempat;

3.

Rapat Koordinasi;

4.

Pengimputan dan penyusunan data;

5.

Pelatihan dan penyiapan data base pemilih

6.

Penyusunan, pembahasan dan finalisasi;

7.

Pembuatan modul, pedoman dan juknis pemeliharaan data pemilih;

8.

Monitoring ke Kabupaten/Kota/ sampai di tingkat Kecamatan;

9.

Penyampaian dokumen baik cetak/CD

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2011 telah tercapai. Sasaran ini dicapai melalui Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi serta Komunikasi yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan. Untuk mencapai indikator kinerja outcomes selama Tahun 2011 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melalui program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah melakukan kegiatan pengolaan Data dan Informasi dengan outcomes sebagai berikut :

Jumlah Hasil Updating Data dan DPTTools pada DPT Pemilukada Kabupaten Kulon progo Tahun 2011 dalam bentuk hard copy dan 1 data soft copy

Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1.

Tersedianya SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo;

2.

Tersedianya peralatan komputer yang cukup.

3.

Koordinasi yang cukup baik antara KPU dan Sekretariat.

Permasalahan yang ditemui : 1.

Dari segi software pengolahnya, karena dijalankan dengan Sistem Operasi Linux,

maka dari segi pengoperasiannya masih ditemukan banyak kendala, terutama pengolah yang belum terbiasa memakai sistem operasi Linux ini. 2.

Hasil olah data dengan DPTTOOLS ini belum bisa dikatakan valid, masih

terdapat banyak data yang secara faktual telah valid namun oleh software ini di-outputkan sebagai data yang tidak valid, baik dari segi duplikasi maupun dianggap tidak lengkap. 3.

Karena data faktual di lapangan sering ditemukan misalnya dalam 1 TPS terdapat beberapa Pemilih Tetap dengan nama sama atau nama sama dengan tanggal lahir yang sama atau nama 46

sama dengan tidak mempunyai Nomer KTP atau nama sama dengan tidak ada data tanggal lahir dianggap sebagai data duplikasi yang berulang-ulang untuk 1 nama saja sehingga dapat dibayangkan jumlah output duplikasi/tidak lengkap yang signifikan, ini dapat terjadi karena kurangnya kriteria input terhadap software DPTTOOLS ini.

Sasaran 13 :

Terwujudnya Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber daya manusia

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Terwujudnya Penataan Organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia

Berdasarkan ketentuan pasal 57 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 serta Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, bahwa pegawai sekretariat KPU adalah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga professional lainnya yang diperlukan. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dipandang perlu untuk meningkatnya pelaksanaan peningkatan pembinaan kinerja, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Uraian Kegiatan Pelaksanaan peningkatan pembinaan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah/janji pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. b. Batasan Kegiatan

47

Terlaksananya

kesejahteraan

pegawai,

pelantikan/pengambilan

sumpah/janji

Pejabat

Struktural di lingkungan Sekretariat KPU Kab.Kulon Progo. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mampu melaksanakan tugas, wewenang secara professional serta bertanggung jawab di lingkungan Sekretariat KPU Kab.Kulon Progo. Tujuan Kegiatan -

Meningkatkan pembinaan dan kinerja PNS;

-

Dapat melaksanakan tugas secara professional dan disiplin dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil

-

Terciptanya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

-

Terciptanya prestasi Pegawai Negeri Sipil

Sasaran 14 :

Terlaksananya layanan peningkatan kompetensi SDM

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Tersedianya

pegawai

yang

ikut

diklat

pengadaan barang dan jasa

Target

Realisasi

%

4 Org

2 Org

80%

Capaian kinerja yang berhasil di atas antara lain disebabkan oleh : 1.

Tersedianya Anggaran;

2.

Adanya petugas pelaksana kegiatan;

3.

Kelengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan sudah memadai;

Sasaran 15 :

Terwujudnya Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terwujudnya Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014

Target

Realisasi

%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

48

Piagam Penghargaan diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota sehubungan dengan telak dilaksanakannya seluruh tahapan pemilu 2013/2014 di Kabupaten KulonProgo. Pelaksanaan Tahapan Pemilu secara keseluruhan, mulai dari persiapan, logistik, pemungutan sampai pada Rekapitulasi Penghitungan suara baik Pemilu Legislatif

maupun Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan lancar. Masalah dan kendala yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

Sasaran 16 :

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014

Target

Realisasi

%

30 Orang

30 Orang

100%

Bimbingan Teknis ditujukan bagi komisioner maupun Sekretariat KPU Kabupaten Kulonprogo. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014. Ada regulasi dan peraturan yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kulonprogo sehingga bimbingan teknis ini adalah sebagai bekal dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 Kabupaten Kulonprogo tahun 2014. Bimbingan teknis tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulonprogo di Hotel King Wates Kulonprogo pada bulan februari. Materi dalam bimbingan teknis tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPr, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sasaran 17 :

Terlaksananya dukungan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja Terlaksananya dukungan administrasi perkantoran

Target 12 Bulan

Realisasi 12 Bulan

% 100%

49

Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi dipandang perlu guna menunjang kelancaran kegiatan Dukungan Administrasi Perkantoran. Dengan adanya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran

Sasaran 18 :

Terwujudnya Dokumen Barang Milik Negara

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terlaksananya

Pelatihan

Target dan

Pengelolaan SIMAK BMN Terlaksananya

Stock

Inventarisasi Aset dan TGR

Opname,

Realisasi

%

1Dok

1Dok

100%

1Dok

1Dok

100%

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Unit Akuntansi Pengguna Barang baik di tingkat satuan kerja maupun wilayah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/kota sebagai bagian dari KPU tentunya berkewajiban mendukung dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut, yaitu melalui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dapat dilakukan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka pencapaian hal tersebut diatas, Sub Bagian Inventaris sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi pengelolaan BMN akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) meliputi Bimbingan Teknis untuk tenaga-tenaga Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah/provinsi. Pelaksanaan In House Training sebagai kegiatan untuk lebih meningkatkan tenaga pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). b) Pengelolaan SIMAK BMN UAKPA dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPA meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara/KPKNL dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan. 50

c) Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat pada Kabupaten/Kota. d) Penyelesaian kerugian negara/tuntutan ganti rugi (TGR) padaKabupaten/Kota. Penerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Operator SIMAK BMN pada Kabupaten Kulon Progo 2. Instansi terkait pengguna dokumen BMN tingkat Kementerian/Lembaga (Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI)

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan metode : 

Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dilaksanakan melalui penjelasan dan paparan, Tanya jawab dan praktek atau workshop dengan narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Departemen keuangan RI.



Melakukan penyusunan laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB dan UAPPB-W Pengelolaan dan Penyusunan Laporan BMN harus dilaksanakan sesuai dengan UndangUndang dan Peraturan yang berlaku guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel.



Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola Sistem Informasi Manajemen

Akuntansi

Barang

Milik

Negara

(SIMAK-BMN)

pada

KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota guna memenuhi kebutuhan tenaga pengelola dimaksud. 

Melakukan penghapusan barang inventaris yang sudah rusak.



Melakukan penyelesaian kerugian negara (TGR) pada Kabupaten/Kota.

b. Tahapan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2014 pelaksanaannya diatur sebagai berikut: 1. Bimbingan Teknis SIMAK-BMN



Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis



Pelaksanaan Bimbingan Teknis a. Penjelasan dan paparan tentang Undang-Undang dan peraturan yang berlaku b. Penjelasan/Paparan dan Praktek Aplikasi SIMAK-BMN c. Penjelasan/Paparan dan Praktek Penyusunan Laporan Barang d. Tanya Jawab pada setiap tahapan

 Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis 2. Pengelolaan Laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPA

51



Mengumpulkan ADK dan Laporan Barang dari satker KPU Kabupaten sebagai UAKPA dan Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL.



Satker KPU Kabupaten sebagai UAKPA melakukan rekonsiliasi dan mengirim ADK ke KPU Provinsi sebagai UAPPB-W.

3. Penghapusan Barang Milik Negara 

Pelaksanaan inventarisasi atas barang milik Negara yang rusak berat



Pembentukan panitia/tim penghapusan BMN



Penyusunan harga limit



Pengajuan usulan penghapusan kepada KPKNL setempat



Pelaksanaan lelang/penjualan oleh KPKNL setempat.

4. Tuntutan Ganti Rugi 

Pembentukan tim TGR



Evaluasi atas BMN yang hilang



Pelaksanaan TGR

E. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 1.

Bimbingan Teknis SIMAK-BMN dilaksanakan dua kali dalam setahun

2.

Pengelolaan Laporan BMN tingkat E1/UAPB dilaksanakan selama penyusunan Laporan BMN periode Semester I, II dan tahunan.

3.

Pengelolaan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten (tingkat UAKPA) dilaksanakan selama penyusunan Laporan BMN periode Semester I, II dan tahunan.

4.

Penghapusan BMN dilakukan sekali dalam setahun anggaran.

5.

Penyelesaian kerugian negara (TGR) dilakukan sekali dalam setahun anggaran.

Sasaran 19 :

Terwujudnya Undang-undang / Peraturan / Keputusan

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terwujudnya Undang-undang / Peraturan / Keputusan

Target 1

Realisasi 1

% 100%

Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Kulon Progo telah dapat melaksanakan dengan cukup baik. Dalam hal ini telah di hasilkan Cetakan undang-undang/Peraturaan/Keputusan yang telah di buat dalam bentuk buku. Dimana cetakan Undang-undang/Peraturan/Keputusan itu berkaitan dengan penyel;enggaraan Pemilu di lingkungan KPU RI, KPU Propinsi dan Kpu Kabupaten/Kota.

52

Terwujudnya Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Sasaran 20 :

Rangka Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014

1Dok

Realisasi 1Dok

% 100%

Kerjasama dengan instansi-instansi terkait kaitannya dengan persiapan kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014 , kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lan dengan koordinasi dengan instansi dalam bentuk sosialisasi. Koordinasi inter, yang melibatkan unsur pimpinan (komisioner) dan seluruh jajaran sekretariat KPU KulonProgo selalu merupakan rangkaian awal dalam melakukan seluruh tahapan pemilu.

Sasaran 21 :

Terlaksananya layanan perkantoran

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Terlaksananya

layanan

penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Target 12

Realisasi 12

% 100%

Secara keseluruhan, Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah dilaksanakan secara rutin, dalam rangka mendukung pelayanan administrasi kegiatan, mendukung operasional dan pemeliharaan perkantoran sehingga dapat menunjang dan menjamin kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Adapun adanya relisasi belanja yang belum maksimal dikarenakan proses perencanaan dan pelaksanaan yang belum sempurna.

Sasaran 22 :

Terlaksanannya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

53

Untuk

mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terlaksanannya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Target

Realisasi

%

19 unit

19 Unit

100%

Dalam rangka memperlancar kegiatan di KPU kabupaten KulonProgo, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam kegiatan Layanan perkantoran kaitannya dengan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Sehubungan dengan Instalasi listrik di kantor KPU Kabupaten Kulonprogo yang sudah tidak memenuhi syarat dan kurang dapat memenuhi kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari dikantor KPU Kabupaten Kuloprogo, hal ini menyebabkan banyak peralatan kantor yang mengalami kerusakan baik ringan maupun parah sehingga perlu segera di ganti. Untuk itu maka di adakan pengadaan dan pengantian beberapa perangkat pengolah data dan komunikasi yang menunjang kelancaran aktivitas di kantor KPU Kabupaten Kulonprogo. Perangkat pengolah data dan komunikasi tersebut adalah :

1.

Pembelian PC

2.

Pembelian MotherBoard

3.

Pembelian UPS

4.

Pembelian Paket Sound system

5.

Pembelian monitor

6.

Pembelian Hardisk external

7.

Pembelian printer

8.

Pembelian Laptop

9.

Pembelian TV LED

10. Pembelian HDMI Switcher

Sasaran 23 :

Untuk

Terlaksanannya Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terlaksanannya Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

Target 15 unit

Realisasi 15 Unit

% 100%

54

Instalasi dan daya listrik di KPU Kabupaten Kulonprogo sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Kantor KPU Kabupaten Kulonprogo. Penambahan daya listrik ini harus dilakukan, karena dengan daya 4400 W tidak mencukupi untuk pengoperasian peralatan yang mendukung pekerjaan, sehingga sering sekali mengalami mati listrik karena tidak kuat. Akibat sering mati listrik mendadak karena tidak kuat, sehingga ada beberapa peralatan kantor yang mengalami kerusakan di sebabkan hal tersebut. Atas dasar itulah, akhirnya diputuskan untuk dilakukan penambahan daya menjadi 13900 W. Dengan adanya penambahan daya listrik teersebut diharapkan listrik tidak sering mati, sehingga peralatan kantor seperti laptop, komputer, dll tidak cepat rusak dan dapat digunakan secara maksimal.

Sasaran 24 :

Terlaksanannya Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait sengketa pemilu

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Terwujudnya Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait pemilu

Target 2 Keg

Realisasi 1 Keg

% 50%

Dalam setiap penyelenggaraan pemilhan Umum, tidak lepas dari terjadinya pelanggaran dan timbulnya perkara. Hal itu terjadi karena dipastikan ada peserta yang tidak puas disebabkan adanya faktor kekalahan. Kemudian dilakukanlah proses gugatan, yang pada akhirnya penyelenggara pemilu seperti KPU beserta jajarannya ikut terseret dalam permasalahan tersebut. Untuk melakukan advokasi dan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014 kepada penyelenggara pemilu perlu dilakukan persiapan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan sesuai dengan Peraturan KPU No. 21 tahun 2008 Tentang tata Kerja KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota Pasal 93 ayat (2), bahwa KPU Kabupaten memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup kabupaten. 1. Penerima Manfaat Internal Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan Badan penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih) 2. Penerima Manfaat Eksternal Secara tidak langsung berdampak pada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang seharusnya mendapatkan hak yang sebenarnya 55

1. Metode Pelaksanaan  Melakukan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu yang terjadi akibat adanya gugatan hasil pemilu Tahun 2014.  Melakukan Penyusunan dan Penyusunan materi Serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap penyelenggara Pemilu 2014.  Pengelolaan Data informasi terkait dengan masalah hukum hasil pemilu 2014  Menfasilitasi penyelesaian perkara Hukum dengan cara menyiapkan fasilitas perjalanan dinas dan biaya penginapan di Jakarta dan Yogyakarta. 2. Tahapan Kegiatan Tahapan pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu

di KPU

KabupatenKulon Progo sebagai berikut:  Pembentukan Tim Kelompok Kerja Asistensi perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;  Pembentukan Tim Kelompok Kerja Asistensi perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden;  Menghadiri sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstistusi;  Menfasilitasi proses pelaksanaan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu dalam bentuk administrasi, akomodasi, konsumsi, transportasi dan penginapan

Sasaran 25 :

Terlaksanannya Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Terlaksanannya

Dokumentasi

Target dan

Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu

1 Dokumen

Realisasi 1 Dokumen

% 100%

Penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi DIY, dan DPRD Kabupaten KulonProgo di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan lancar. Setiap tahapan yang dijalankan di wilayah Kabupaten KulonProgo mulai dari proses pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten KulonProgo bahkan sampai di tingkat KPU RI khususnya untuk pelaksanaan dan hasilnya tidak ada keberatan dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada perselisihan hasil pemilu.

56

Sasaran 26 :

Terlaksanannya Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Terwujudnya Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye

Target

Realisasi

%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Dalam setiap penyelenggaraan pemilhan Umum, tidak lepas dari terjadinya pelanggaran dan timbulnya perkara. Hal itu terjadi karena dipastikan ada peserta yang tidak puas disebabkan adanya faktor kekalahan. Kemudian dilakukanlah proses gugatan, yang pada akhirnya penyelenggara pemilu seperti KPU beserta jajarannya ikut terseret dalam permasalahan tersebut. Untuk melakukan Penyusunan dan Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 perlu dilakukan persiapan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan sesuai dengan Peraturan KPU No. 21 tahun 2008 Tentang tata Kerja KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota Pasal 93 ayat (2), bahwa KPU Kabupaten memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup kabupaten. A. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan  Melakukan Penyusunan dan Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014  Melakukan pengelolaan Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 2. Tahapan Kegiatan Tahapan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 di KPU KabupatenKulon Progo sebagai berikut:  Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyelenggara Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 di KPU kabupaten Kulon Progol.  Menfasilitasi proses pelaksanaan Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 dalam bentuk penyuluhan, administrasi, akomodasi dan konsumsi.  Penyampaian laporan dana kampanye dan audit dana kampanye ke KPU Provinsi a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

57

Kegiatan Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014

direncanakan

dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Mei 2014.

Sasaran 27 :

Bantuan Hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

5 Kasus

5 Kasus

100

Terwujudnya Perumusan dan Penyusunan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, tentunya banyak sekali persoalan persoalan yang muncul yang perlu dilakukan upaya penyelesaiannya. Kadang kala persoalan yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga menimbulkan persoalan hukum. Kegiatan Verifikasi Partai Politik adalah kegiatan yang sangat rawan terhadap gugatan karena hal ini menyangkut keikutsertaan

partai Politik pada Pemilu 2014. Terkait dengan

kemungkinan munculnya persoalan hukum / gugatan dari Partai Politik perlu di bentuk kelompok kerja inventarisasi persoalan – persoalan hukum, terutama dari pihak – pihak yang tidak puas dan mengajukan penyelesaian persoalan ke ranah hukum. Secara khusus kelompok Kerja ini melakukan tugas inventarisasi dan dokumentasi adanya gugatan terhadap kebijakan / Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang hasil verifikasi partai Politik baik yang disampaikan ke Bawaslu maupun yang disampaikan ke PTUN. OUTPUT YANG DIHARAPKAN 1. Teridentifikasi masalah dalam gugatan; 2. Tersedianya alat bukti yang diperlukan dalam menghadapi sidang gugatan baik di bawaslu maupun di PT TUN; 3. Menyiapkan Jawaban – jawaban atas gugatan yang ada; 4. Kehadiran dalam sidang gugatan partai politik baik di bawaslu maupun di PT TUN

Sasaran 28 :

Terwujudnya Publikasi Informasi Pemilu

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

58

Indikator Kinerja

-

Target

Realisasi

%

1 Jenis

1 Jenis

100%

1 Jenis

1 Jenis

100%

1 Jenis

1 Jenis

100%

Terwujudnya Peliputan, Penerbitan serta Dokumen Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

-

Terwujudnya

Materi

Publikasi

dan

Sosialisasi

-

Terwujudnya

Pengembangan

Pusat

Informasi Pemilu (penunjang PPID)

Untuk mencapai target melalui 3 kegiatan yaitu dilakukan dengan: a.

Terlaksananya kegiatan dalam angka peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan pemilukada. Untuk mewujudkan optimalisasi dan maksimalisasi partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam pemilihan umum bisa berjalan dengan berdaya guna, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon progo membentuk Kelompok Kerja / Tim Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Umum yang keanggotaan nya meliputi Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan Kegiatan yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam bidang Politik untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik melalui media center yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. 2. Meningkatkan pengetahuan dan antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. 3. Mendorong Partai Politik untuk memenuhi pencalonan Legislatif 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014. 4. Merumuskan dan menyusun hasil diskusi (Rekomendasi) untuk selanjutnya diteruskan kepada pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, DPRD, Partai Politik dan stakeholders lainnya.

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah semakin menurunnya antusiasme masyarakat dalam mendorong agenda demokratisasi. Bahkan muncul apatisme di tengah masyarakat. Jika semangat yang melemah ini terus dibiarkan maka demokrasi 59

yang diharapkan bisa bersinergi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada gilirannya akan semakin menurun kualitasnya. Dalam teoritiknya kualitas demokrasi akan membaik jika ada partisipasi aktif dari masyarakat, oleh

karena itu kami memilih

melaksanakan kegiatan berupa workshop Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada

Harapan dilaksanakan kegiatan ini adalah : a) Mengenalkan konsep Demokrasi dan pentingnya pemilu kepada peserta. b) Mengenalkan tahapan – tahapan pemilu kepada peserta.. c) Melatih peserta untuk mempraktekkan tahan pemilu d) Mendorong peserta untuk mempraktekkan pemilu pada lingkungan kehidupan mereka masing - masing. Sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat permanen dan independen, KPU Kabupaten Kulon Progo berpandangan betapa pentingnya membuat rumusan bersama mengenai strategi, metode, dan materi pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan demikian, transfer pengetahuan bisa dilangsungkan bukan hanya dalam kerangka pemilu saja, namun ada pengetahuan politik dalam cakupan yang lebih luas yang diterima masyarakat.

b. Terwujudnya kegiatan pengelolaan informasi hasil pemilu Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali meliputi Pemilihan Umum Legislatif , Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan umum tersebut menghasilkan sebuah data hasil pemilu yang dapat diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Data hasil pemilu diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum menyajikan data hasil Pemilu yang dianggap sah, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan data hasil pemilu yang dianggap sah, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo membentuk Kelompok Kerja / Tim Pengelolaan Informasi Hasil pemilu Tahun 2009 yang keanggotaannya meliputi Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. Tujuan Kegiatan: 1.

Mendokumentasikan dan menginformasikan data penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pelaksanaan kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia perlu kepada masyarakat;

2.

Mencerdaskan kehidupan bangsa; 60

3.

Memfasilitasi masyarakat yang akan mengakses data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan kepemiluan;

4.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi hasil Pemilu kepada publik.

Pelaksanaan Kegiatan: 1.

Melakukan proses identifikasi data sesuai dengan fungsi dan kegunaan masingmasing data tersebut

2.

Melakukan proses pemindahan data hasil pemilu 2009 dalam bentuk digital

3.

Mengemas data hasil pemilu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat atau pihak yang membutuhkan melalui pengelolaan media center.

Hasil Kegiatan: Data Digital dalam bentuk CD yang berisi data Pemilu legislatif 2009 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, dan telah dilindungi/diproteksi sehingga tidak dapat diubah dan disalahgunakan.

Sasaran 29 :

Terlaksananya Laporan Kampanye Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Terlaksananya Laporan Kampanye Pemilu 2014

Target

Realisasi

%

2 Lap

2 Lap

100

Pemilihan umum atau pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan di parlemen dan pemerintahan nasional maupun lokal menjadi penyelenggaraan yang sangat strategis. Melalui pemilu diharapkan proses tersebut dapat berjalan secara demokratis, sehingga menjawab harapan masyarakat atas peran serta mereka dalam proses penggantian kepemimpinan. Peran serta masyarakat, terutama partisipasi masyarakat pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu pemilu atau pemilukada. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu pelaksanaan pemilu, yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 75 persen, maka pemilu tersebut mendapat legitimasi pemilih.

61

Untuk mewujudkan hal tersebut, KPU mempunyai peranan yang diharapkan dalam RPJMN dapat meningkatan partisipasi masyarakat pemilih serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyakat tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengganti antar waktu anggota DPR, DPD dan DPRD dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu yang merupakan salah satu bagian dari Biro Teknis dan Hupmas yang bertugas menyiapkan penyusunan bahan publikasi, pemberitaan, penerbitan, sosialisasi dan kampanye informasi Pemilu dalam rangka membantu KPU dalam melaksanakan publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat (UU Nomor 15 Tahun 2011, pasal 8 ayat (1) huruf p dan ayat (2) huruf o). Penerima Manfaat Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah masyarakat pemilih di seluruh Indonesia. Masyarakat pemilih ini bisa dari kalangan pelajar/ mahasiswa (pemilih pemula), stake holder, lembaga/instansi, LSM, Ormas, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan fasilitasi kampanye tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan semangat berdemokrasi melalui pemilu, sehingga partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 yang akan datang dapat meningkat. Kegiatan fasilitasi kampanye pemilu ini diharapkan tidak hanya meningkat secara kuantitas, namun diharapkan dapat meningkat pula dari sisi kualitas. Untuk itu KPU akan mencoba mengadakan kegiatan forum diskusi dan fasilitasi kampanye tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga tingkat provinsi. Selain itu, kegiatan diskusi juga melibatkan stakeholder lainnya seperti Lembaga, Instansi Pemerintah, BUMN, LSM, Ormas, dan media, karena suksesnya pemilu ini bukan hanya tanggungjawab KPU semata, tetapi tanggungjawab bersama semua elemen bangsa Indonesi.

62

Sasaran 30 :

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/ PPLN

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja Output. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja Output dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

-

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU

Target

2 Keg

Realisasi

1Keg

%

80%

Prov/Kab/Kota/ PPLN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu dilaksanakan bimbingan teknis tata cara pemungutan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Maksud kegiatan tersebut diharapkan seluruh penyelenggara Pemilu di semua tingkatan memiliki pemahaman yang sama terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pileg 2014 serta proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Demi kelancaran dan keserasian pada program dan kegiatan maka KPU menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Tahapan dan Jadwal Pemilu 2014, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan untuk tercapainya hasil pelaksanaan Pemilu 2014 yang baik. Output Dokumen Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan dilaksanakan untuk :  Mengetahui permasalahan-permasalahan dan kendala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, output, sub output, komponen dan sub komponen yang dilaksanakan di KPU Kabupaten pada tahun anggaran 2013.  Mengidentifikasi

permasalahan-permasalahan

dan

melakukan

koordinasi

serta

singkronisasi terhadap program, kegiatan, output, sub output, komponen dan sub komponen KPU Kabupaten Tahun 2014.  Diharapkan seluruh penyelenggara Pemilu di semua tingkatan memiliki pemahaman yang sama terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara anggota DPR, DPD dan DPRD. 63

 Terlaksananya proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan pemilu 2014.  Tercapainya proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dan aturan KPU. Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : a. Fasilitasi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten/Kota, meliputikegiatan: 1) Pembentukan

Kelompok

Kerja

Fasilitasi

dan

Supervisi

Pemungutan

Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

dan

tingkat

Kabupaten ; 2) Rapat konsolidasi dengan PPK dalam rangka Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan

Suara

Anggota

DPR,

DPD,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/Kota ; 3) Rapat konsolidasi dengan PPK dan PPS dalam rangka Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ; 4) Rapat konsolidasi PPS dengan KPPS dalam rangka Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ; 5) Perjalanan Dinas dalam rangka konsolidasi dengan KPU tentang Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD; b. Perjalanan dinas dalam rangka Konsolidasi dengan KPU Provinsi tentang bimbingan teknis tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu c. Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 ke Kecamatan d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Data Hasil PemiluAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi kegiatan: 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, dan DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputikegiatan: a. Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten 2) Perjalanan dinas dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU DIY;

64

3) Perjalanan dinas dalam rangka rapat rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkta Kabupaten; 4) Fasilitasi Data Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan: a. Pembentukan Kelompok Kerja Klarifikasi Dokumen Data Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kotaTahun 2014 b. Rapat Koordinasi PPK dengan PPS

dalam Bintek Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara c. Perjalanan dinas dalam rangka penyampaian dokumen data hasil penghitungan suara kepada KPU DIY; e. Badan Penyelenggara adhoc 1. Panitia Pemilihan Kecamatan, kegiatan meliputi: a. Penyelenggaraan Rapat-rapat dan pengolahan data; b. Sosialisasi tahapan pemilu ke PPS c. Bimbingan teknis kepada PPS; d. Rekapitulasi penghitungan suara; e. Konsultasi ke KPU Kabupaten atau supervisi ke PPS; f. Bimtek dengan KPU kabupaten tentang pemungutan dan penghitungan sura di kabupaten 2. Panitia Pemungutan Suara a. Penyelenggaraan rapat-rapat dan pengolahan data; b. Sosialisasi tahapan pemilu ke KPPS dan masyarakat; c. Bimbinganteknis dengan PPK dlam rangka pemungutan dan penghitungan suara di PPK; 3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; a. Pembuatan TPS, Rapat-rapat; b. Bimtek dengan PPS tentang pemungutan dan penghitungan suara.

Sasaran 31 :

Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja Output. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja Output dapat digambarkan sebagai berikut :

65

Indikator Kinerja

-

Terselenggaranya

Informasi

Target

dan

Sosialisasi Pemilu 2014 -

Pengumpulan dan Pengolahan Ulasan Pers Tahapan Pemilu 2014

-

Pendidikan Pemilih Pemilu 2014

100.000 ORG 100.000 ORG 100.000 ORG

Realisasi

75.000 ORG

75.000 ORG

75.000 ORG

% 75%

75%

75%

Pemilihan umum atau pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan di parlemen dan pemerintahan nasional maupun lokal menjadi penyelenggaraan yang sangat strategis. Melalui pemilu diharapkan proses tersebut dapat berjalan secara demokratis, sehingga menjawab harapan masyarakat atas peran serta mereka dalam proses penggantian kepemimpinan. Peran serta masyarakat, terutama partisipasi masyarakat pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu pemilu atau pemilukada. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu pelaksanaan pemilu, yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 75 persen, maka pemilu tersebut mendapat legitimasi pemilih. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPU mempunyai peranan yang diharapkan dalam RPJMN dapat meningkatan partisipasi masyarakat pemilih serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyakat tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengganti antar waktu anggota DPR, DPD dan DPRD dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

66

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten merupakan salah satu bagian dari KPU yang bertugas menyiapkan penyusunan bahan publikasi, pemberitaan, penerbitan, sosialisasi dan kampanye informasi Pemilu dalam rangka membantu KPU dalam melaksanakan publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat (UU Nomor 15 Tahun 2011, pasal 8 ayat (1) huruf p dan ayat (2) huruf o). Untuk menunjang hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melalui Bagiannya melakukan kegiatan: I. Penyebaran Informasi Pemilu Tahun 2014: 1. FGD dan informasi Pemilu 2. Bahan penyebaran informasi Pemilu 2014 dan pengadaan bahan penyebaran informasi pemilu 3. Penyebaran informasi Pemilu 2014 melalui media massa dan media elektronik 4. Fasilitasi media dan media center. II. Publikasi dan Pewartaan Informasi Pemilu: 1. Pengumpulan dan pengelolaan ulasan pers tahapan Pemilu 2014; 2. Press Tour tahapan Pemilu 2014 III. Pendidikan Pemilih : 1. Fasilitasi pendidikan pemilih (event daerah dan forum warga); 2. Diseminasi/penyebaran modul, TOF Modul dan alat pendidikan pemilih Pemilu 2014 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014; 3. Bimbingan teknis Pemantau Pemilu 2014, 4. Akreditasi, dan Supervisi Pemantau Pemilu 2014.

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah masyarakat pemilih di seluruh Indonesia. Masyarakat pemilih ini bisa dari kalangan pelajar/ mahasiswa (pemilih pemula), stake holder, lembaga/instansi, LSM, Ormas, dan masyarakat umum. Dengan berbagai kegiatan pendidikan pemilih tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan semangat berdemokrasi melalui pemilu, sehingga partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 yang akan datang dapat meningkat. Peningkatan partisipasi masyarakat, penyebaran informasi pemilu 2014 dan publikasi dan pewartaan informasi tahapan Pemilu 2014 diharapkan tidak hanya meningkat secara kuantitas, namun juga dapat meningkat dari sisi kualitas. Untuk itu KPU akan mencoba mengadakan forum diskusi yang tidak hanya di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga hingga ke level paling bawah yaitu forum warga. Selain itu, 67

kerjasama juga dilakukan KPU bersama Lembaga, Instansi Pemerintah, BUMN, LSM, Ormas, dan media, karena suksesnya pemilu ini bukan hanya tanggungjawab KPU semata, tetapi tanggungjawab bersama semua elemen bangsa Indonesia.

Sasaran 32 :

Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja Output. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja Output dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1 lap

1 Lap

%

Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014

100%

Pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dilaksanakan secar serentak di 987 TPS di wilayah Kabupaten KulonPreogo tanggal 9 April 2014 mulai pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB. Sedangkan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tingkat PPS, PPk, dan KPU Kabupaten KulonProgo. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah Peraturan KPU nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Pemungutan suara dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Dan dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS, berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan aksebilitas. Kegiatan pemungutan suara di mulai di tingkat KPPS, kegiatan yang dilakukan oleh KPPS sudah dimulai sejak logistik untuk TPS didistribusikan oleh KPU Kabupaten Kuloprogo. KPPS juga mengirimkan surat pemberitahuan hari pemungutan suara kepada pemilih. Kerja KPPS berlanjut dengan pendirian TPS diwilayah kerja masing-masing, sesuai dengan petunjujk yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara (TPS) seakan menjadi klimak dari pemilu. Di TPS inilah nasib jutaan rakyat Indonesia di tentukan. Pemilih menggunakan hak

68

pilihnya di TPS dengan cara memilih salah satu dari beberapa calon yang ditawarkan oleh partai politik peserta pemilu. Tepat pukul 07.00 WIB rapat pemungutan suara di mulai dan dipimpin oleh ketua KPPS. Secara keseluruhan proses pemungutan suara di wilayah kabupaten KulonProgo berjalan lancar. Ada beberapa kejadian di beberapa TPS ketika proses pemungutan suara berlangsung, terutama dari laporan yang masuk maupun ketika KPU Kabupaten KulonProgo melakukan monitoring.

Sasaran 33 :

Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja Output. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja Output dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1 Dok

1 Dok

%

Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD

100%

Pemilu 2014

Proses penghitungan perolehan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB serentak di seluruh TPS. KPU Kabupaten Kulon Progo melakukan monitoring ke 12 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Proses penghitungan perolehan suara dimulai dari perolehan suara untuk DPR, DPD, dan DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota. Berdasarkan pemantauan dan laporan yang masuk ke KPU Kabupaten KulonProgo tidak ada sarana penghitungan suara yang kurang. Artinya semua perangkat penghitungan perolehan suara mulai dari model C1 plano, spidol, dan lampu penerangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehari setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di masing-masing wilayahnya. Hasil monitoring KPU Kabupaten KulonProgo, hampir semua PPS se- Kabupaten KulonProgo melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 10 April 2014.

69

Rapat pleno terbuka tentang Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seKabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 April 2014. Rekapitulasi di PPK ada yang selesai dalam waktu satu hari tetapi ada juga yang selesai dua hari. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2014 telah selesai dilaksanakan dengan lancar dan sukses oleh KPU Kabupaten Kulonprogo. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 adalah salah satu momen penting perjalanan seluruh rakyat indonesia dalam berdemokrasi. Dengan Pemilu ini, indonesia telah memasuki demokrasi yang makin matang. Pelaksanaan pemilu yang lancar dan diterima hasilnya adalah indikator yang bisa dilihat semua pihak.

Sasaran 34:

Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja Output. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja Output dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1 Paket

1 Paket

%

Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

100%

Salah satu tahapan Pemilu yang harus dilalui dalam penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye merupakan tahapan yang krusial sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari stake holder pemilu baik itu kepolisian, TNI, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Semua kegiatan kampanye dari peserta pemilu ini di danai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu dan masing-masing calon anggota DPD. Pengurus partai politik dan calon anggota DPD wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya. Semua peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD wajib menyusun laporan dana kampanye dan audit dana kampanye. Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2013 memberikan informasi mengenai pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pada pemilu 2014, semua biaya baik berupa uang, barang dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye pemilu wajib dilaporkan. Dana kmpanye teresebut ditempatkan dalam rekening khusus dana kampanye yang menampung dana kampanye pada

70

bank umum, yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi calon anggota DPD. Peserta pemilu wajib menyampaikan laporan terssebut dengan tepat waktu, bila tidak melaporkan akan di kenai sanksi sebagai pelanggaran dalam pengumpulan laporan dana kampanye. Proses pelaksanaan kampanye di kabupaten kulon progo berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan damai. Adanya deklarasi kampanye Damai pada tanggal 15 Maret 2014 di Kabupaten Kulon Progo dan juga dilaksanakan serentak secara nasional, menjadi tonggak dan semangat bahwa semua peserta pemilu akan melaksanakan kampanye secara damai. Penertiban alat peraga kampanye hendaknya melibatkan semua penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta dengan Panwas lapangan dengan melibatkan stake holder terkait supaya pelaksanaan bisa serentak di semua titik di kabupaten Kuloprogo sehingga tidak ada kesan tebang pilih.

Sasaran 35:

Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja Output. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja Output dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Laporan

Target

Realisasi

1 Lap

1 Lap

%

Pemungutan Suara Presiden dan

Wakil Presiden Pemilu 2014

100%

Pelaksanaan Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilakukan secara serentak di 987 TPS di wilayah Kabupaten KulonProgo tanggal 9 Juli 2014 mulai pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB. Sedangkan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan din tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kulonprogo. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden. Pemungutan suara dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia. Dan dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS, berpedoman pada asas 71

mandiri,

jujur,

adil,

kepastian

hukum,

tertib,

kepentingan umum,

keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesbilitas.

Sasaran 36:

Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja Output. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja Output dapat digambarkan sebagai berikut Indikator Kinerja Dokumen Rekapitulasi Hasil

Target

Realisasi

1 Dok

1 Dok

%

Penghitungan

Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu

100%

2014

Sehari setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di masing-masing wilayahnya. Berdasarkan tahapan pemilu sebenarnya kegiatan rekapitulasi di PPS dapat dilaksanakan dari tanggal 10-12 Juli 2014. Hasil Monitoring

KPU Kabupaten Kulon Progo, hampir semua PPS se- Kabupaten

KulonProgo melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 10 Juli 2014 kecuali PPS Desa Bendungan melaksanakan tanggal 11 Juli 2014 setelah pemungutan suara ulang di TPS 11 Desa Bendungan selesai dilaksanakan. Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten KulonProgo dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014. Rekapitulasi di PPK dapat diselesaikan dalam waktusatu hari. Permasalahan yang dihadapi ketika rekapitulasi masih hampir sama dengan ketika pelaksanaan rekapitul;asi di PPS, meskipun tidak semua PPK mengalami hal serupa. Penyelenggaraan Rapat Pleno Terbuka tentang penetapan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten Kulon Progo berjalan lancar. Secara keseluruhan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo lancar dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir maupun rekomendasi dari panwaslu Kabupaten Kulonprogo.

72

STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2014 itu salah satunya dengan forum diskusi warga, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke warga masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Pemantau Pemilu 2014 juga merupakan salah satu metode efektif dari KPU untuk mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap tahapan. Apalagi pendaftaran Pemantau Pemilu 2014 sekarang ini dibuka tidak hanya untuk lembaga saja, tetapi juga dari individu (perseorangan). Sehingga diharapkan dalam suksesnya tahapan Pemilu 2014 ini juga bagian dari suksesnya partisipasi masyarakat yang ikut melakukan pemantauan sebagai pemantau pemilu. Metode pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi tahapan Pemilu 2014 dilakukan melalui FGD, rapat internal, terjun langsung ke lapangan, placement di media cetak dan elektronik, pengadaan bahan, fasilitasi media center, kelompok kerja, dan perjalanan dinas. Metode pelaksanaan kegiatan publikasi dan pewartaan tahapan pemilu 2014 adalah berupa swakelola, sebagai berikut : a.

Menyusun dan membuat agenda peliputan kegiatan KPU provinsi,

b.

Membuat, mengedit, dan mengunggah berita ke Website KPU provinsi,

c.

Menjalin hubungan baik dengan insan pers melalui press tours.

73

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Sekretarait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada umumnya cukup berhasil dalam mencapaii sasaran. Untuk Membiayai operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2013 mendapat anggaran sebesar Rp 17.625.757.000 dengan realisasi Rp 13.456.431.262 atau sebesar 76.35 %. Untuk alokasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

No

Program/Kegiatan Program

I.

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

4.734.595.000

4.785.669.000

-

-

1.042.135.000

-

-

48.470.000

41.412.700

85.44%

104.068.000

78.171.100

75.12%

889.597.000

881.598.391

99.10%

2.358.606.000

-

-

Teknis Lainnya A. Pelaksanaan akuntabilitas

819.604.000

pengelolaan administrasi keuangan

di

lingkungan setjen KPU 1. Laporan

48.470.000

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 2. Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung

104.068.000

jawaban Tahapan Pemilu 2014 3. Layanan

667.066.000

Perkantoran B. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,

2.663.497.000 74

pendistribusian dan

Inventarisasi

sarana

dan

prasarana pemilu 1. Dokumen

2.808.000

Perencanaan dan database

2.808.000

0

0%

122.846.000

38.860.000

31.63%

2.232.952.000

851.523.661

38.19%

607.527.000

-

-

23.037.000

12.000.000

52.09%

3.650.000

2.650.000

72.60%

111.748.000

67.898.945

60.76%

72.577.000

47.770.260

65.82%

logistik Pemilu 2. Pedoman

122.846.000

Pengadaan barang

dan

jasa keperluan Pemilu 2014

3. Sarana

dan

2.537.843.000

Prasarana Keperluan Pemilu 2014 C. Pelaksanaan

559.883.000

Manajemen Perencanaan

dan

Data 1. Dokumen

23.037.000

perencanaan dan

data

kepemiluan 2. Laporan

3.650.000

Pelaksanaan Kegiatan 3. Dokumen

141.748.000

Bidang Penganggaran Pemilu 2014 4. Laporan

42.577.000

Kajian/Monito ring

dan

Evaluasi 75

Pemilu 2014 5. Dokumen

268.889.000

Pemutakiran Data

Pemilih

316.533.000

135.079.705

42.67%

79.982.000

23.322.400

29.16%

98.267.000

-

-

685.000

0

0%

2.740.000

2.040.000

74.45%

790.000

780.000

98.73%

94.052.000

30.476.325

32.40

879.134.000

-

-

Pemilu 2014 6. Layanan

79.982.000

Teknologi Informasi Pemilu 2014 D. Pembinaan Sumber

Daya

Manusia,

97.477.000

Pelayanan

dan

Administrasi Kepegawaian 1. Penataan organisasi, pembinaan,

685.000

dan pengelolaan sumber

daya

manusia

2. Layanan Peningkatan

2.740.000

Kompetensi SDM

3. Piagam

0

Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 4. Bimbingan Teknis Penyelenggara

94.052.000

Pemilu 2014 E. Penyelenggaraan

76

Operasional

dan

Pemiliharaan

594.134.000

Perkantoran

(

KPU )

1. Layanan

10.260.000

dukungan administrasi

10.260.000

7.610.000

74.17%

31.915.000

13.970.000

43.78%

36.650.000

34.846.700

95.08%

14.600.000

11.857.000

81.21%

422.209.000

351.989.883

83.37%

85.250.000

82.850.000

97.18%

78.250.000

77.446.450

98.97%

perkantoran 2. Dokumen Barang

31.915.000 Miik

Negara 3. Undang-

54.150.000

undang

/

Peraturan

/

Keputusan 4. Dokumen kerjasama dengan

75.600.000

Instansi Terkait dalam rangka Pemilu 2014 5. Layanan

422.209.000

Perkantoran 6. Perangkat

0

Pengolah Data

dan

Komunikasi 7. Peralatan dan

0

Fasilitas Perkantoran

Program II

Penguatan

Kelembagaan Demokrasi Perbaikan

14.990.072.000 12.840.088.00

dan

0

-

-

Proses

77

Politik A. Penyiapan Penyusunan

163.845.000

rancangan Peraturan

KPU,

Advokasi, Penyelesaian Sengketa

dan

Penyuluhan

163.845.000

-

-

3.493.000

0

0%

2.000.000

0

0%

42.122.000

19.724.210

46.83%

116.230.000

69.357.522

59.67%

12.676.243.00

-

-

Peraturan Perundangundangan

yang

Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 1.

Penyelesaian dan

bantuan

3.493.000

hukum terkait sengketa pemilu

2.

Dokumentasi dan

2.000.000

Identifikasi bidang hukum terkait pemilu

4. Laporan Audit

42.122.000

Dana Kampanye Pemilu 2014 5. Bantuan

116.230.000

Hukum penyelesaian kasus

pemilu

2014 B. Pedoman,

78

petunjuk dan

teknis

14.826.227.000

0

bimbingan

teknis/supervisi/pu blikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu

dan

pendidikan pemilih 1. Publikasi

3.650.000

Informasi

3.650.000

0

0%

35.950.000

33.576.585

93.40%

9.776.200.770

87.79%

1.028.825.000

565.988.340

55.01%

58.224.000

13.827.000

23.75%

171.693.000

104.944.545

61.12%

42.230.000

18.461.495

43.72%

Pemilu 2. Laporan

35.950.000

Kampanye Pemilu 2014 3. Bimbingan Teknis

13.285.938.000

Penyelenggaraa

11.135.954.00

n Pemilu di

0

KPU Prov/ Kab/ Kota/ PPLN 4

Peningkatan Partisipasi

1.028.825.000

Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu tahun 2014 5. Laporan Pemungutan Suara Anggota

58.224.000

DPR,

DPD, dan DPRD Pemilu 2014 6. Dokumen Rekapitulasi Hasil

171.693.000

Penghitungan Suara DPR, DPRD

Anggota DPD,

dan

Pemilu

2014 7. Laporan Kampanye

42.230.000

79

Pemilu

Presiden

dan Wakil Presiden 8. Laporan

29.649.000

Pemungutan Suara Presiden dan Wakil presiden

29.649.000

8.405.000

28.35%

170.068.000

51.790.875

30.45%

17.625.757.000

13.457.900.522

76.35%

Pemilu

2014 9. Dokumen Rekapitulasi Hasil

170.068.000

penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Total

19.724.667.000

Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

80

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Disamping itu, pada Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi berhasil mengeluarkan rekomendasi bahwa seluruh unsur KPU Kabupaten Kulon Progo dapat memahami dan melaksanakan Peraturan KPU no: 21 dan 22 tahun 2008 Tentang Tata kerja dan wewenang KPU dan sekretariat KPU.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo menggambarkan pencapaian yang belum optimal. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar disebabkab karena, program dan kegiatan masih bersifat top down sehingga beberapa hal yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena tidak tersedia dalam DIPA/ POK, atau sebaliknya di dalam DIPA seharusnya ada pelatihan dan pembinaan tetapi tidak dilaksanakan oleh instansi yang lebih tinggi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO SEKRETARIS

WIDI PURNAMA, S. IP, M. Si NIP.19730920 199203 1 001

81