LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA JL. Slamet Riyadi N0. 290 Surakarta Telp.(0271)719186,719283 Fax.Ext 121 Website : http/www.pn-surakarta.go.id E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Surakarta. Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 676-1/SEK/KU.01/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak.

Surakarta, Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Surakarta,

HERMAN H HUTAPEA, SH NIP. 19580914 198403 1 001

EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF )

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 Pengadilan Negeri Surakarta, merupakan LAKIP dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 676-1/SEK/KU.01/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 tentang penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. Pengadilan Negeri Surakarta berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan

profesional

semakin

transparan

dalam

mempertanggungjawabkan

kinerja

Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. Dengan berakhirnya Tahun 2013, maka LAKIP Mahkamah Agung Tahun 2013, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Surakarta disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2013 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Surakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu “ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA YANG AGUNG”.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………….. EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)…………………………………………………………………. DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………….... A Latar Belakang……………………………………………………………………………………………………. B Tugas dan Fungsi………………………………………………………………………………………………… C Sistematika Penyajian…………………………………………………………………………………………

i ii iv 1 1 2 12

BAB II

14 14 14 15 17 21 23

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA………………………………………………….... A Rencana Strategis 2010-2014……………………………………………………………………………… 1.Visi dan Misi…………………………………………………………………………………………………….. 2.Tujuan dan Sasaran Strategis……………………………………………………………………………. 3.Program Utama dan Kegiatan Pokok………………………………………………………………… B Rencana Kinerja Tahunan 2013…………………………………………………………………………… C Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2013…………………………….

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………………………………………………. 26 A Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)…………… 26 B Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)……………….. 28 BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………………………………………. 56 A Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………………. 56 B Saran-saran………………………………………………………………………………………………………… 58

1. 2. 3. 4. 5.

LAMPIRAN Struktur Organisasi Matrik Rencana Strategis tahun 2010 – tahun 2014 Indikator Kinerja Utama Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja Tahunan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya Good Governance. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat terlepas

dari

birokrasi

penyelenggaraan

yang

kekuasaan

merupakan kehakiman.

salah

satu

Birokrasi

wahana

bertugas

dalam

mengelola

pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka mewujudkan

hal

itu

pertanggung jawaban

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemertintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan penyelenggaraan Negara meliputi :

bahwa asas – asas umum

1. Asas Kepastian Hukum 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 3. Asas Kepentingan Umum 4. Asas Keterbukaan 5. Asas Proporsionalitas 6. Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas. Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan

Rencana

Strategi

(renstra)

dengan

berbasis

kinerja

yang

merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan

secara

terencana

dan

terukur.

Suatu

perencanaan

yang

tidakstrategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

B. TUGAS DAN FUNGSI Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang- Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Negeri) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). 1. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Surakarta sebagai salah satu badan peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dibidang: Hukum, perdata dan Pidana (Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 2. Fungsi a) Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara / sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. b) Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di Surakarta. c) Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional. Organisasi Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Mahkamah Agung-RI Pengadilan Negeri Surakarta sebagai salah satu Badan Peradilan merupakan Pengadilan Klas IA Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam: A. Administrasi Kepaniteraan. B. Administrasi Kesekretariatan. Pimpinan Pengadilan melakukan tugas managerial skill, yang meliputi pembuatan (organizing),

rencana

kerja

melaksanakan

(programming), rencana

kerja

mengatur (executing)

pelaksanaannya dan

mengawasi

pelaksanaannya (controlling), baik meliputi bidang teknis yustisial maupun administrasi umum dan administrasi

perkara dan tugas-tugas lain yang

dibebankan oleh undang-undang. Pimpinan Pengadilan menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural dan Pejabat Tehnis, Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan rencana kerja 2. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara perdata maupun pidana 3. Menetapkan panjar biaya perkara dan dalam hal

para pihak tidak mampu,

Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo. 4. Membagi perkara perdata gugatan, permohonan dan perkara pidana biasasingkat, cepat,praperadilan dang anti rugi

kepada Hakim untuk

disidangkan 5. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara perdata permohonan dan perkara pidana singkat dan cepat, menunjuk Hakim untuk menyidangkannya 6. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan 7. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya 8. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi 9. Berwenang

menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu,dalam

hal ada gugatan perlawanan.Berwenang

menangguhkan

eksekus dalam

hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. 10. Melakukan

pembinaan

terhadap

Hakim dan

Pegawai

di lingkungan

Pengadilan Negeri 11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional.

12. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mencampuri pelaksanaan pengelolaan anggaran. 13. Mengkoordinasikan pembinaan karier,usulan jabatan dan promosi terhadap Hakim dan Pegawai. 14. Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Wakil Ketua,Hakim dan Panitera/Sekretaris. Tugas dan wewenang Wakil Ketua : 1. Melaksanakan Tugas Ketua apabila Ketua berhalangan 2. Melaksanakan tugas yang diselegasikan oleh Ketua kepadanya 3. Dalam

hal

Ketua

mendelegasikan

wewenang

pembagian

perkara

permohonan, dibagikan kepada Hakim secara merata. Tugas H a k i m : 1. Hakim bertugas membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja

jangka

pendek

dan

jangka

panjang,

pelaksanaan

serta

pengorganisasiannya. 2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan 3. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan

putusan

pidana

di

Lembaga

Pemasyarakatan

dan

melaporkannya kepada Mahkamah Agung. Dalam melaksakan tugas tersebut diatas pimpinan Pengadilan didukung oleh seorang Panitera / Sekretaris dan pimpinan unit struktural serta pejabat peradilan lainnya.

ADMINISTRASI KEPANITERAAN.

TUGAS PANITERA 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 2. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta , buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke tiga dan surat bukti lain yang disimpan di Kepaniteraan 3. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Penitera Pengganti 4. Membuat salinan putusan 5. Memberitahukan putusan verstek 6. Membuat akta permohonan banding, pemberitahuan, penyampaian salinan memori banding, pemberitahuan putusan banding, permohonan Kasasi dan pembuatan akta lain yang menurut undang – undang harus dibuat oleh Panitera. 7. Melegalisir surat – surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 8. Pemungutan biaya – biaya Pengadilan dengan menyetorkan ke Kas Negara. 9. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali. 10. Melaksanakan, melaporakan dan mempertanggungjwabkan Eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. 11. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / diperintahkan Ketua Pengadilan. 12. Menerima titpan uang pihak ke tiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

TUGAS WAKIL PANITERA 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi perkara.

3. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 4. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 5. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

TUGAS PANITERA MUDA PERDATA. 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 3. Melaksakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan perkara berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata. 4. memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan perdata. 5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar yang disertai catatan singkat tentang isinya. 6. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya. 7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali. 8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 9. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Perdata.

TUGAS PANITERA MUDA HUKUM. 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyiapkan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara, daftar notaris, penasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasrakan peraturan perundang – undangan.

4. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Hukum.

TUGAS PANITERA MUDA PIDANA. 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 3. Melaksakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan perkara berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana. 4. memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan pidana. 5. Memberi nomor register dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundur hari persidangan. 6. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar yang disertai catatan singkat tentang isinya. 7. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan. 8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali. 9. Menyiapkan berkas permohonan Grasi. 10. Menyiapkan arsip berkas perkara / permohonan Grasi kepada Panitera Hukum. 11. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Pidana.

TUGAS PANITERA PENGGANTI. 1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

2. Membantu Hakim dalam membuat penetapan hari sidang, Berita Acara Persidangan, mengetik putusan, penetapan Terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya. 3. Melaporkan barang bukti. 4. Melporkan kepada Panitera Muda Perdata dan Pidana untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. 5. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata apabila telah selesai diminutasi.

TUGAS JURUSITA. 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan / atau Panitera 2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. 3. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

TUGAS SEKRETARIS 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 2. Mengatur pembagian tugas Pejabat Struktural dan Pejabat Kepaniteraan. 3. Panitera

dengan

dibantu

oleh

Pejabat

Struktural

dibawahnya

Menyelenggarakan administrasi umum 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan tugas – tugas

administrasi umum 5. Melaksanakan

tugas

dan

kewajiban

sebagai

Kuasa

Pengguna

Anggaran yaitu menguasai bagian anggaran dan berkewajiban mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN, serta

berkewajiban membuat evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Sekretaris Mahkamah Agung.

TUGAS WAKIL SEKRETARIS 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi umum. 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut : a. Membuat

Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan pada

tahun yang bersangkutan. b. Membuat dan menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan suratsurat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa c. Membuat dan menandatangani Surat permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada pejabat penguji dan penandatangan d. Membuat dan menandatangani Surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang e. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan secara periodik f. Membuat Rencana kerja dan Anggaran yang dilengkapi dengan Rincian Anggran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan untuk anggaran tahun berikutnya

TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi keuangan dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing 3. Melaksanakan

tugas

dan

kewajiban

sebagai

Pejabat

penguji

dan

Penandatangan SPM, sebagai berikut : a. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mebuat/menandatangani tanda terima SPP b. Melaklukan Pengujian atas SPP c. Memeriksa kebenaran atas hak tagih, yaitu Pihak yang ditunjuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar , jadwal waktu pembayaran. d. Melaksanakan

pengawasan

melekat

dilingkungan

sub

Bagian

Keuangan.

TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi kepegawaian dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing 3. Membuat usulan kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan struktural, ujian dinas, pengusulan pemindahan pegawai, usul pemberhentian dan pensiun dan usulan-usulan lainnya. 4. Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan sub bagian kepegawaian 5. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan sub Bagian Kepegawaian

TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi umum dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing. 3. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk/keluar dengan sistem kartu kendali 4. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor 5. Menyelenggarakan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor 6. Melakukan tugas dan kewajiban sebagai pejabat pengadaan 7. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan sub Bagian Umum.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Surakarta

selama tahun 2012 sebagai acuan untuk

perbaikan kinerja dimasa mendatang. LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi rencana strategis 2010-2014 Pengadilan Negeri Surakarta, menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok di Pengadilan Negeri Surakarta, serta menjelaskan rencana kinerja tahunan 2012 dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2012 Pengadilan Negeri Surakarta. Bab III Akuntabilitas

Kinerja,

menjelaskan

Pengukuran

kinerja

(perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta Analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Surakarta. Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Pengadilan Negeri Surakarta.

Bab V Memuat data pendukung sebagai lampiran. Dalam Bab ini mengemukakan Lampiran yang berisi: 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surakarta 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Surakarta 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Penetapan Kinerja Tahun 2014 5. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Surakarta diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

1. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Suirakarta adalah: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Surakarta Yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang Pengadilan Negeri Surakarta dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS a. TUJUAN STRATEGIS Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Surakarta perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencapai Visi dan Misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut 1. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif dan efisien. 2. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Negeri Surakarta. 3. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi peradilan 4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Surakarta. 5. Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum. 6. Terwujudnya sarana dan Prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Surakarta. 7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces tojustice) Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Surakarta akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Surakarta adalah : a. Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel. b. Peningkatan tertib administrasi perkara. c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara d. Meningkatnya

kepercayaan

masyarakat

kepada

hukum

tindakan penegakan hukum. e. Peningkatan Pelayanan Peradilan dibidang peradilan umum f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja.

melalui

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

PENJELASAN

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

PENANGGU NG JAWAB

SUMBER DATA

Hakim Mediasi Panitera/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

retaris b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata

Majelis Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim dan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera/Sek

- Pidana

retaris c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata

Majelis Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

- Pidana

Hakim dan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera/Sek retaris

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan

Majelis Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Hakim dan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera/Sek retaris e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera/Sek retaris

2.

3.

Peningkatan Persentase perkara yang aksepbilitas tidakmengajukanupaya putusan Hakim hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas efektifitas perkara yang diajukan pengelolaan kasasi dan PK yang penyelesaian disampaikan secara perkara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Majelis

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Hakim

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100%

Panitera/Sek

Laporan Bulanan

retaris

dan Laporan

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Catatan:

Tahunan

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera/Sek

Laporan Bulanan

retaris

dan Laporan

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima

Tahunan c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sek

Laporan Bulanan

retaris dan

dan Laporan

Juru Sita

Tahunan

Panitera/Sek

Laporan Bulanan

retaris dan

dan Laporan

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

e. Ratio Majelis terhadap perkara

Hakim

Juru Sita

Tahunan

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan

Majelis

Laporan Bulanan

jumlah perkara

Hakim dan

dan Laporan

Panitera/Sek

Tahunan

retaris 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase prodeo diselesaikan

perkara yang

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Majelis

Laporan Bulanan

Hakim dan

dan Laporan

Panitera/Sek

Tahunan

retaris b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zetting plaatz X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zitting plaatz

Majelis

Laporan Bulanan

Hakim dan

dan Laporan

Panitera/Sek

Tahunan

retaris

c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 5.

Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di wibsite X 100% Jumlah putusan tipikor

Kepanitera/K esekretariata n

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan &

Laporan Bulanan dan Laporan

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

6.

terhadap putusan pengadilan.

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Pan/Sek

Tahunan

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

pemeriksaan yanditindaklanjuti.

eksternal

Keenam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indicator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, 3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Surakarta .

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TAHUN 2013 Rencana Kinerja Tahun 2013 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut: Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013

NO 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

10%

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

3.

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan aksepbilitas upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi -Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 % 100 %

100 % 100%

95 % 98 % 99.%

100%

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

a.Persentase diselesaikan

perkara

prodeo

yang

b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

100 %

(acces justice)

5.

to

100 %

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

6.

100 %

100 % a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah, Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2013

dan

dinyatakan

dalam

penetapan

sasaran

kinerja

2013,

dengan

menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri surakarta yang terakhir disusun tahun 2012. Penetapan Kinerja dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TAHUN 2013

NO 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

TARGET

10%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana 100% 100% e. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana 100 % 100 % f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

3.

g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan aksepbilitas upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi -Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. b. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100 % 100%

95 % 98 % 99.% 100%

100% 100%

100%

4.

5.

Peningkatan a.Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap b.Persentase perkara yang dapat peradilan diselesaikan dengan cara zetting plaat (acces to justice) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas kepatuhan putusan perkara perdata yang berkekuatan

100 %

100 % 100 %

6.

terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

hukum tetap yang ditindaklanjuti 100 % c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 % 100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO

1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang

TARGET

10%

REALISAS CAPAIAN I (%)

2.1 %

100%

99.35 %

100%

100 %

100 % 100 %

90.62 % 99.74 %

2.1 %

99.35 % 100 %

90.62 % 99.74 %

2.

3.

4.

diselesaikan 100 % 99.80% dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang 100% diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara aksepbilitas yang tidak putusan Hakim mengajukan upaya hukum: - Banding 95 % 99.7% - Kasasi 98 % 99.8% -Peninjauan 99.% 99.9% Kembali Peningkatan a. Persentase efektifitas berkas yang 100% 100% pengelolaan diajukan kasasi penyelesaian dan PK yang perkara disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang 100% 100% diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase 100% 100% penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase 100% 100% penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap 1: 3420 perkara Peningkatan a. Persentase aksesibilitas perkara prodeo 100 % masyarakat yang terhadap diselesaikan peradilan b. Persentase (acces to perkara yang 100 % Nihil justice) dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan 100 % 100% perkara (yang

99.80%

99.7% 99.8% 99.9%

100%

100%

100%

100%

1: 3420

Nihil

100%

5.

6.

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara 100 % 50 % perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan 100 % Nihil masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil 100 % 100 % pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

50 %

Nihil

100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Surakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN

TARGET

REALISASI

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

10%

2.1 %

100%

99.35 %

100%

100 %

b. Persentase sisa diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase diselesaikan:

perkara

perkara

CAPAIAN % 2-1 %

yang

yang

99.35 % 100 %

- Perdata - Pidana

100 % 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

100%

1.

90.62 % 99.74 %

99.80%

90.62 % 99.74 %

99.80%

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan Undang-Undang / SK KMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang perkara Perdarta Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan . Bahwa prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian di bagi jumlah perkara yang dimediasi dikalikan 100%, sedangkan Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Surakarta menerima

perkara perdata Gugatan sebanyak 276 perkara dari

jumlah perkara perdata gugatan tersebut

yang di cabut 48 perkara putusan

Verstek 37 perkara , dicoret 2 Perkara yang menjadi akta perdamaian 4 perkara, Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada tahun 2013 adalah 2. 1 % Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri – sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian; 2. Para pihak bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya; Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut: perkara Gugatan perdata

Capaian Tahun 2012

2013

1.4 %

2.1 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2012 dengan capaian sebanyak 1.4 % dan tahun 2013 dengan capaian sebanyak 2.1 %.

2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2012 sebanyak 97 perkara dan dapat diselesaikan sebanyak 96 perkara sedangkan perkara permohonan sebanyak 57 perkara dapat diselesaikan sebanyak 57 perkara sehingga prosentase capaiannya yaitu jumlah sisa perkara yang diselesaikan yaitu sebanyak 153 perkara dibagi sisa perkara yang harus diselesaikan yaitu sebanyak 154 perkara 99.35 %. Penyelesaian sisa perkara Tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013 capaiannya tidak sesui dengan target yang ditentukan, hal tersebut karena ada satu sisa perkara yang belum terselesaikan karena masih dalam tahap pemeriksaan. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut: Tabel. i Tahun Perkara

Sisa Gugatan Perdata ditambah sisa Perkara

2012

2013

Capaian %

Capaian %

100 %

99.35 %

perdata Permohonan

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2012 capaiannya sebanyak 100. % dan capaian tahun 2013 sebanyak 99.35 %.

-

Pidana :

Perkara pidana yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian / saksi.

Sisa perkara pidana Biasa Tahun 2012 sebanyak 59 perkara dan pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 59 Perkara sehingga capaiannya 100%, Sisa perkara pidana Khusus Tahun 2012 sebanyak 40 perkara dan pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 40 Perkara sehingga capaiannya 100% sedangkan perkara Roll dan perkara Tepiring tidak ada sisa . Penyelesaian perkara pidana biasa dan Khusus Tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: Tabel ii Tahun Perkara

2011

2012

Capaian %

Capaian %

100 %

100 %

Sisa Perkara Pidana Biasa, Pidana Khusus, Roll dan Tepiring

Berdasarkan data tersebut di atas adanya akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capaian 100 % , tahun 2012 capaiannya sebanyak 100 % dan capaian tahun 2013 sebanyak 100 % sehingga targetnya dapat terpenuhi.

3. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana  Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 276, Sisa perkara tahun 2012 adalah 97 perkara . perkara, diselesaikan sebanyak 293 perkara dan sisa 80 perkara .

Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5.

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei

Sisa 103 111 126 120 116

Masuk 25 32 37 25 28

Putus 19 24 22 31 32

6 7 8 9 10 11 12

Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

112 95 100 88 83 77 80 80

18 20 18 15 19 18 21 276

22 37 13 24 24 24 18 293

Perkara perdata Permohonan yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 487. perkara, sisa perkara tahun 2012 adalah 57 perkara diselesaikan sebanyak 538 perkara dan sisa 4 perkara. Keadaan Perkara Permohonan perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12

Ukuran

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Sisa 21 57 32 32 10 15 13 10 13 12 11 4

akuntabilitas

pada

Masuk 70 109 73 89 21 21 21 11 15 19 28 10 487 indikator

Putus 106 73 98 89 43 16 23 14 12 20 29 17 538

prosentase

perkara

perdata

yang

diselesaikan pada perkara perdata adalah jumlah perkara yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang akan diselesaikan sehingga prosentase capaiannya adalah 90.62 %. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember ada yang masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara

masuk

Perdata Gugatan 1227 dan perdata Permohonan

2012 selesai 1025

Capaian masuk % 83.53 % 917

2013 selesai 831

Capaian % 90.62 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 sebanyak 83.53 %dan capaian tahun 2013 sebanyak 90.62 % . Perkara pidana Khusus yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 169. perkara, sisa perkara tahun 2012 sebanyak 33 Perkara

diselesaikan sebanyak 179

perkara Keadaan Perkara Pidana Khusus Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013 No Bulan 1. Januari

Sisa

Masuk

Putus

24

9

25

2.

Pebruari

30

22

16

3.

Maret

32

10

8

4.

April

13

5

24

5

Mei

22

21

12

6

Juni

27

11

6

7

Juli

36

27

18

8

Agustus

32

6

10

9

September

34

21

20

10

Oktober

22

11

Nopember

23

6 14

20 13

12

Desember

33

17

7

169

179

Jumlah

Perkara pidana Biasa yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 285 sisa tahun 2012 sebanyak 59 Perkara perkara, diselesaikan sebanyak 279 Perkara. Keadaan Perkara Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013

No Bulan 1. Januari

Sisa

Masuk

Putus

39

16

36

2.

Pebruari

39

25

25

3.

Maret

37

20

22

4.

April

42

26

21

5

Mei

36

29

26

6

Juni

36

16

16

7

Juli

36

30

30

8

Agustus

41

19

14

9

September

45

20

16

10

Oktober

35

11

Nopember

28

21 15

31 22

12

Desember

30

19

17

285

279

Jumlah

Perkara pidana Ringan yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 460. perkara, diselesaikan sebanyak 460 perkara Keadaan Perkara Pidana Ringan Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013

No Bulan 1. Januari

Sisa

Masuk

Putus

14

14

2.

Pebruari

25

25

3.

Maret

9

9

4.

April

38

38

5

Mei

22

22

6

Juni

48

48

7

Juli

129

129

8

Agustus

20

20

9

September

51

51

10

Oktober

11

Nopember

70 35

70 35

12

Desember

21

21

Jumlah

460

460

Perkara pidana Roll yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 35686. perkara, diselesaikan sebanyak 35686 perkara Keadaan Perkara Pidana Roll Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013

No Bulan 1. Januari

Sisa

Masuk

Putus

2760

2760

2.

Pebruari

3135

3135

3.

Maret

2196

2196

4.

April

1850

1850

5

Mei

1941

1941

6

Juni

2499

2499

7

Juli

5575

5575

8

Agustus

3464

3464

9

September

2549

2549

10

Oktober

11

Nopember

3276 3115

3276 3115

12

Desember

5267

5267

Jumlah

35686

35686

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Pidana Khusus,Biasa , Tepiring dan Roll

2012 2013 masuk selesai Capaian masuk selesai Capaian % % 46.622 46.511 99.76 % 36.699 36.604 99.74 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 sebanyak 99.76 % dan capaian tahun 2013 sebanyak 99.74 %, Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf

pemeriksaan

ada

yang

masih

dalam

tahapan,

replik,

duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tamggal 11 September 2009. tentang jagka waktu penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung , ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara

diterima, apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Keadaan Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Sisa 103 111 126 120 116 112 95 100 88 83 77 80 80

Masuk 25 32 37 25 28 18 20 18 15 19 18 21 276

Putus 19 24 22 31 32 22 37 13 24 24 24 18 293

Keadaan Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Masuk 21 57 32 32 10 15 13 10 13 12 11 4

Putus 70 109 73 89 21 21 21 11 15 19 28 10 487

Sisa 106 73 98 89 43 16 23 14 12 20 29 17 538

Keadaan Perkara Pidana Biasa diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No Bulan 1. Januari

Sisa

Masuk

Putus

24

9

25

2.

Pebruari

30

22

16

3.

Maret

32

10

8

4.

April

13

5

24

5

Mei

22

21

12

6

Juni

27

11

6

7

Juli

36

27

18

8

Agustus

32

6

10

9

September

34

21

20

10

Oktober

22

11

Nopember

23

6 14

20 13

12

Desember

33

17

7

169

179

Jumlah

Keadaan Perkara Pidana Khusus Yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No Bulan 1. Januari

Sisa

Masuk

Putus

39

16

36

2.

Pebruari

39

25

25

3.

Maret

37

20

22

4.

April

42

26

21

5

Mei

36

29

26

6

Juni

36

16

16

7

Juli

36

30

30

8

Agustus

41

19

14

9

September

45

20

16

10

Oktober

35

11

Nopember

28

21 15

31 22

12

Desember

30

19

17

285

279

Jumlah

Keadaan Perkara Tepiring yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No Bulan 1. Januari

Sisa

Masuk

Putus

14

14

2.

Pebruari

25

25

3.

Maret

9

9

4.

April

38

38

5

Mei

22

22

6

Juni

48

48

7

Juli

129

129

8

Agustus

20

20

9

September

51

51

10

Oktober

11

Nopember

70 35

70 35

12

Desember

21

21

Jumlah

460

460

Keadaan Perkara Rooll yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No Bulan 1. Januari

Sisa

Masuk

2760

2760

2.

Pebruari

3135

3135

3.

Maret

2196

2196

4.

April

1850

1850

5

Mei

1941

1941

6

Juni

2499

2499

7

Juli

5575

5575

8

Agustus

3464

3464

9

September

2549

2549

10

Oktober

11 12

Nopember Desember

3276 3115 5267

3276 3115 5267

Jumlah

35686

35686

Putus

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan adalah 37616 perkara sedangkan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

adalah sebanyak 37435 perkara sehingga

prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan dikalikan 100% sehingga capaiannya adalah 99.52 % . Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut: 2012 Perkara Pidana dan perdata

2013

masuk

Capaian selesai %

masuk

selesai

Capaian %

47849

47536

37616

37435

99.52%

99.34%

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2011 capaiannya 99.34 % dan pada tahun 2013 99,52 % sehingga ada peningkatan akuntabilitas kinerja sebanyak .0.18 %.

5. Keadaan Perkara Perdata Gugatan dan Perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu Lebih dari 6 bulan Bahwa perkara yang belum terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan di

Pengadilan

Negeri

Surakarta

ada

2 perkara,

sehingga

prosentase

akuntabilitasnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dibagi jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan kali 100 % sehingga prosentasenya adalah 0.005 % dalam hal ini disebabkan oleh . Hal ini dikarenakan : 1. Perkara yang masuk pada bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2013 masih dalam perhitungan kurang dari enam bulan . 2. Karena Banyaknya saksi yang harus diperiksa. 3. Karena para pihak tidak tertib dalam menghadiri persidangan. Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO

2.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGE T

Peningkatan Persentase perkara aksepbilitas yang tidak putusan Hakim mengajukan upaya hukum: - Banding 95 % - Kasasi 98 % -Peninjauan 99.% Kembali

REALISA CAPAIA SI N (%)

99.7 % 99.8 % 99.9

99.7 % 99.8 % 99.9

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding.  Pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta sebanyak

37616 perkara dan diputus sebanyak 37435.

perkara, terdiri dari: -

Perkara gugatan perdata masuk sebanyak 276 sisa sebanyak 97 putus 293 perkara dan perkara permohonan sisa sebanyak 57 perkara masuk tahun 2013 sebanyak 487 perkara, yang di putus sebanyak 538 perkara yang mengajukan banding sebanyak 65 perkara.

-

Perkara pidana biasa sisa tahun lalu sebanyak 59 perkara masuk 285 putus 279 perkara pidana khusus sisa tahun lalu 40 perkara , masuk sebanyak 169 perkara putus 179 , perkara Roll sebanyak 35686 Perkara , tepiring 460 Perkara, yang diputus 460 perkara , yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 17 perkara ‘

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga prosentase akuntabilitasnya 93.2. %. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut: Tahun Perkara

Perkara Perdata dan pidana

2012

2013

Capaian %

Capaian %

99.8 %

93.22 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 sebanyak 99.8 % dan capaian tahun 2013 sebanyak 93.22 % % dalam hal ini akuntabilitas capaiannya tidak sampai 100 % oleh karena : 1. Para Pihak tidak puas terhadap putusan Hakim. 2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan..

Kasasi Pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta sebanyak 37616 perkara dan diputus sebanyak 37435. perkara, terdiri dari: 

Perkara gugatan perdata sebanyak 276 , sisa tahun lalu sebanyak 97 perkara dan perkara permohonan sisa tahun lalu sebanyak 57 perkara masuk tahun 2013 sebanyak 487 perkara, yang di putus sebanyak 831 perkara yang mengajukan banding sebanyak 65 perkara.



Perkara pidana biasa sisa tahun lalu sebanyak 59 perkara masuk 285 perkara pidana khusus sisa tahun lalu 40 perkara , masuk tahun 2013 sebanyak 169 perkara , perkara Roll sebanyak 35686 Perkara , tepiring 460 Perkra, yang diputus sebanyak 36604 perkara , yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 42 perkara ‘

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu

jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga prosentase akuntabilitasnya 99.8 % ; Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut: Tahun Perkara

Perkara Perdata dan pidana

2012

2013

Capaian %

Capaian %

99.8 %

99.8 %

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa kinerja Pengadilan Negeri Surakarta masih tetap sama tanpa ada Penurunan maupun peningkatan pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari capaian tahun 2012 sebanyak 99.8 % dan tahun 2013 sebanyak 99.8 % Dalam hal ini akuntabilitas capaiannya tidak sampai 100 % oleh karena : 1. Para Pihak tidak puas terhadap putusan Hakim. 2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan.

Peninjauan Kembali  Pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta sebanyak

37363 perkara dan diputus sebanyak 37435.

perkara, terdiri dari: 

Perkara gugatan perdata sebanyak 276 , sisa tahun lalu sebanyak 97 perkara dan perkara permohonan sisa tahun lalu sebanyak 57 perkara masuk tahun 2013 sebanyak 487 perkara, yang di putus sebanyak 831 perkara yang mengajukan banding sebanyak 9 perkara.



Perkara pidana biasa sisa tahun lalu sebanyak 59 perkara masuk 285 perkara pidana khusus sisa tahun lalu 40 perkara , masuk tahun 2013 sebanyak 169 perkara , perkara Roll sebanyak 35686 Perkara , tepiring 460 Perkra, yang diputus sebanyak 36604 perkara , yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3 perkara ‘

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga prosentase akuntabilitasnya 99.9 7% ;

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Para Pihak tidak puas tyerhadap putusan Hakim. 2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan. .Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut: Tahun Perkara

Perkara Perdata dan pidana

2012

2013

Capaian %

Capaian %

99.9 %

99.97%

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa kinerja Pengadilan Negeri Surakarta masih tetap sama tanpa ada Penurunan maupun peningkatan pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2012 sebanyak 99.9 % dan tahun 2013 sebanyak 99.97 % Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Para Pihak tidak puas tyerhadap putusan Hakim. 2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan.

Sasaran 3.

PENINGKATAN EFEKTIFITAS

PENGELOLAAN

PENYELESAIAN

PERKARA.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada pengadilan negeri Surakarta adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100% dalam di Pengadilan Negeri Surakarta Kasasi yang di ajukan baik iti perkara perdata maupun pidana sebanyak 59 dan semuanya sedah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % . Sedangkan Perakar a yang

diajukan Peninjauan kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana sebanyak 12 Perkara dan semua sudah lengkap sehingga capaian akuntabilitasnya sebesar 100 % , Berkas perkara yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan negeri Surakarta secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan negeri Surakarta setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah dirigester pada buku rigester untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2013 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya dapat 100% hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Surakarta secara administrasi perkara,

berkas perkara yang diajukan Kasasi dan

Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana. Di Pengadilan Negeri Surakarta jumlah berkas yang diterima sebanyak 37435 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 37435 Berkas Perkara . Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2013 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%.. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Surakarta langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkansesuai target yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa rigester dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta sudah berjalan dengan baik;

c. Prosentase Penyampaian Pemanggilan Sidang dan Pemberitahuan isi putusan tepat waktu , tempat dan para pihak. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan

Sidang

Tepat Waktu

adalah

sejauh

mana

proses

pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Surakarta Semua Pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa

Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang

Tepat Waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indicator yaitu 100 %. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

sama dengan

idikator Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat

Waktu

yaitu

sejauh

mana

proses

Pemberitahuan

dapat

dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Surakarta Semua Pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa

Prosentase Pencapaian

pemberitahuan Putusan capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indicator yaitu 100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauhmana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanaka oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang , Di Pengadilan Negeri Surakarta pelaksanakan penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan dapat dilaksanakan 100 % tanpa ada kendala dan masalah. Dari 2 perkara yang diajukan penyitaan semua telah dilaksanakan dengan baik dan tanpa ada kendala.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara; Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Surakarta pada atahun 2013 adalah 67616 perkara sedang Majelis Hakim terdiri dari 11 Majelis sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara adalah 1 : 3420.

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BULAN

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

SISA

PERKARA MASUK

PUTUS

253 187 237 227 207 184 190 180 184 182 152 139

2894 3348 2345 2033 2062 2613 5802 3538 2671 3411 3225 5355

2960 3298 2355 2053 2074 2607 5812 3535 2672 3441 3238 5347

SUMBER DAYA MANUSIA HAKIM PANITERA PENGGANTI JUMLAH JUMLAH 29 34 29 35 29 35 29 34 30 34 28 35 30 36 31 36 30 37 30 29 29 29 26 29

Sasaran 4. PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP Peradilan ( acces to justice). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

4.

Peningkatan a.Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat diselesaikan terhadap a. Persentase peradilan (acces perkara yang to justice) dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %

Nihil

Nihil

100 %

-

-

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Di Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2013 ada satu perkara Prodeo yang masuk dan perkara tersebut masuk pada bulan Desember 2013 oleh karena itu perkara tersebut belum dapat diputus karena masih dalam tahap pemeriksaan majelis Hakim. b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. Di Pengadilan Negeri Surakarta selama tahun 2013 belum pernah ada zetting plaat sehingga dalam hal ini ukuram akuntabilitasnya Nihil c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Sasaran 5. PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan 100% 50 % 50% perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Ukuran akuntabilatas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah permohonan eksekusi perkara perdata . Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2013 permohonan eksekusi yang diajukan adalah 10 perkara sedangkan yang sudah di tindak lanjuti adalah 5 perkara sehingga pencapaian akuntabilitasnya adalah 50 %

Sasaran 6. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan 100 % masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan 100% hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Nihil

Nihil

100% 100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Berdasarkan

Surat

076/KMA/SK/VI/2009

Keputusan tentang

Mahkamah

pedoman

pelaksanaan

Agung

No.

penanganan

pengaduan dilingkungan lembaga peradilan , Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2013 tidak pernah ada pengaduan , ini dapat disimpulkan bahwa para

pencari keadilan puas terhadap pelayanan

hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Surakarta. NO

BULAN

PENGADUAN MASUK

PENGADUAN TELAH DITELAAH/PROSES

PENGADUAN BELUM DITELAAH/BELUM DIPROSES

1

Januari

-

-

-

2

Pebruari

-

-

-

3

Maret

-

-

-

4

April

-

-

-

5

Mei

-

-

-

6

Juni

-

-

-

7

Juli

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

9

September

-

-

-

10

Oktober

-

-

-

11

November

-

-

-

12

Desember

-

-

-

Nihil

Nihil

Nihil

JUMLAH

b. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindaklanjuti. Bahwa semua temuan dari hasil pemeriksaan eksternal secara keseluruhan telah 100% ditindak lanjuti.

C C.. A AK KU UN NTTA AB BIILLIITTA AS SK KE EU UA AN NG GA AN N REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2013, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 8.583.115.000, namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2013 menjadi Rp. 17.862.115.000,- akan tetapi sampai dengan 31 desember 2013 Pengajuan Kembali Revisi Belanja Pegawai belum turun. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Surakarta tahun anggaran 2013, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

PAGU AWAL (Rp)

PAGU REVISI (Rp)

REALISASI

%

(Rp)

7.759.648.000

17.038.648.000

Belanja Barang

694.467.000

694.467.000

671.384.785 96,7

Belanja Modal

100.000.000

100.000.000

99.582.000 99,6

8.554.115.000

17.833.115.000

1

Belanja Pegawai

2 3

JUMLAH

17.799.310.316 (104,5)

18.570.277.101 (104,1)

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp. 7.759.648.000 kemudian direvisi menjadi Rp. 17.038.648.000 untuk menutupi pagu minus belanja pegawai. Akan tetapi meskipun telah dilakukan revisi Pagu Belanja Pegawai masih minus. Sehingga pada bulan Nopember 2013 Diajukan Kembali revisi DIPA belanja Pegawai. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Pengajuan Revisi untuk menutupi Belanja Pegawai yang minus belum turun. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 17.799.310.316 Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar (104,5%) dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

4.648.702.000

5.018.477.700 108,0

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

75.000

106.826 142,4

3

511121

Belanja Tunj. Suami/istri PNS

362.083.000

391.751.180 108,2

4

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

112.218.000

121.234.080 108,0

5

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

31.200.000

33.800.000 108,3

6

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

9.205.589.000

9.398.640.000 102,1

7

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

1.441.530.000

1.634.312.630 113,4

8

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

262.237.000

294.297.100 112,2

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

825.000.000

756.126.000

10

511151

Belanja Tunj. Umum PNS

48.660.000

49.385.000 101,5

11

512211

Belanja Uang Lembur

88.845.000

88.701.000

12

511147

Belanja Uang Duka Wafat

12.509.000

12.508.800 100,0

91,7

99,8

Total Belanja Pegawai

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah (Rp. 760.662.316) Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar (4,5 %) dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai yang negatif tersebut dikarenakan revisi belanja Pegawai yang diajukan kembali sampai laporan ini dibuat belum turun.

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp. 694.467.000,- Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut

digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Surakarta. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesa Rp.671.384.785,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 96,7 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO

KODE AKUN

PAGU KEGIATAN

REALISASI

%

200.343.007

99,2

(Rp.)

1

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

2

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

6.000.000

3

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

12.000.000

4

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

55.920.000

55.920.000 100,0

5

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

47.560.000

47.520.000

99,9

6

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

49.484.000

43.654.000

88,2

7

522111

Belanja Langganan Listrik

84.000.000

83.299.876

99,2

8

522112

Belanja Langganan Telepon

12.000.000

5.137.852

42,8

9

522113

Belanja Langganan Air

3.000.000

1.356.800

45,2

10

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

67.850.000

67.525.000

99,5

11

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

12

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

Total Belanja Barang

201.998.000

104.255.000

6.000.000 100,0 7.128.500

59,4

103.309.750 99,09

50.400.000

50.190.000

99,6

694.467.000

671.384.785

96,7

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.23.082.215,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 3,3 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp. 100.000.000,b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2013, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 99.582.000,- Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,6 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

1

533111

Pengerasan Halaman Kantor 18.000.000

17.934.000

99,6

2

533111

Pembangunan Tempat Parkir Roda 2

24.000.000

23.955.000

99,8

2

532111

Belanja Modal Peralatan dan 15.000.000 Mesin (Meubelair)

14.960.000

99,7

3

532111

Belanja Modal Peralatan dan 18.000.000 Mesin (AC)

17.983.000

99,9

4

532111

Belanja Modal peralatan dan Mesin (Finger Print, Voice CCTV, LCD TV, dan Laptop)

25.000.000

24.750.000

99,0

100.000.000

99.582.000

99,6

Total Belanja Modal

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp.418.000 Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,4. % dari total pagu yang tersedia. B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : NO KEGIATAN PAGU REALISASI % 1

Belanja Barang JUMLAH

29.000.000

28.997.000

99,9

29.000.000

28.997.000

99,9

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta adalah Rp. 29.000.000 Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Surakarta, b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 28.997.000 Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,9 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

1

521211

Belanja Bahan

10.000.000

10.000.000

100

2

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

11.000.000

11.000.000

100

3

524119

Belanja Perjalanan lainnya

8.000.000

7.997.000

99,9

29.000.000

28.997.000

100,0

Total Belanja Barang

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 3.000 Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,0001 % dari total pagu yang tersedia.

D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA. 1. Peningkatan Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2013 adalah sebesar 100 %. Rincian data pengadaan sarana dan prasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO 1

PENGADAAN SARANA DAN TARGET PRASARANA Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. ‐

REALISASI

100 %

99,4 %

100 %

99,7 %

TIDAK REALISASI

%

Meubelair

-

2

Air Conditioning Finger Print, Voice CCTV, LCD TV dan Laptop. Gedung/Bangunan ‐ Pengerasan Halaman Kantor - Pembangunan Tempat Parkir Roda 2.

Persentase pengadaan sarana dan prasarana :

99,6%

Berdasarkan tabel pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2013 yang ditargetkan 100 %, ternyata telah terealisasi dan mencapai target 99,6 %.

2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat

d. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Indikator kinerja persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2013 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan dapat mengikuti diklat Bimbingan Teknis tersebut, sehingga persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah 100 %.

e. Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat. Persentase pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2013 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai yang diusulkan pada beberapa diklat yang diselenggarakan pada tahun 2013 adalah sebesar 100 %.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2013 adalah : 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.



Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2012 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2013 dan telah memenuhi target.



Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.



Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang dusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.



Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.



Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.



Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2013 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Surakarta diantaranya 

Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Oktober dan Nopember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain : 1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker. 2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 3. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan.

Surakarta,

Januari 2014

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta,

HERMAN H HUTAPEA, SH NIP. 19580914 198403 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Struktur Organisasi

1. Indikator Kinerja Utama

NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100%

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jumlah perkara yang di mediasi

b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata

Majelis Hakim dan Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera/Sekretaris

- Pidana c. Persentase diselesaikan: - Perdata

perkara

yang

Majelis Hakim dan Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

perkara yang masuk)

- Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan

Majelis Hakim dan Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100%

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

Peningkatan Persentase perkara yang aksepbilitas putusan tidakmengajukanupaya hukum:

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Majelis Hakim Panitera/Sekretaris

Majelis Hakim Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan Laporan

Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Tahunan

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

X 100%

dan Laporan

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Tahunan Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100%

dan Laporan

Jml berkas perkara yang diterima

Tahunan c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Juru Sita

dan Laporan

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Tahunan

tepat

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Juru Sita

dan Laporan

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

Tahunan e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan

jumlah

Majelis

dengan jumlah perkara

Hakim

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan Tahunan

4.

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zetting plaatz X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zitting plaatz

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan Tahunan

5.

6.

c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi kepatuhan terhadap atas putusan perkara perdata yang putusan pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas pengawasan. masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yanditindaklanjuti.

Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di wibsite X 100% Jumlah putusan tipikor

Kepanitera/Kesekret ariatan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

2. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA

2015 %

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - perdata

10

10

10

10

10

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

95 98 100

95 98 100

95 98 100

95 98 100

95 98 100

95 98 99

95 98 99

95 98 99

95 98 99

95 98 99

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

- pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata

putusan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Hakim. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan

2019 %

- pidana

Peningkatan aksepbilitas

TARGET KINERJA 2016 2017 2018 % % %

efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap (acces

peradilan to

justice)

Peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuhan

terhadap

putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Meningkatnya pengawasan.

kualitas b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yanditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100 100 .

100 100

100 100

3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

NO 1.

2.

3.

4.

5.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana f. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan aksepbilitas upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi -Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi efektifitas dan PK yang disampaikan secara lengkap pengelolaan penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan perkara siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap b.Persentase perkara yang dapat peradilan diselesaikan dengan cara zetting plaat (acces to justice) a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas kepatuhan putusan perkara perdata yang berkekuatan

TARGET 10%

100% 100% 100 % 100 100 100%

95 % 98 % 99.% 100%

100% 100%

100% 100

100

6.

terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

hukum tetap yang ditindaklanjuti 100 % a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

Surakarta,

Januari 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

HERMAN H HUTAPEA, SH NIP. 19580914 198403 1 001

4. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

NO 1.

2.

3.

4.

5.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

10%

Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan aksepbilitas upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi -Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya

a. a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100% 100% 95% 98% 100

95% 98% 99% 100% 100% 100%

100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

100%

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas

-

100%

6.

kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Surakarta,

100 %

100 % 100 %

Januari 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

HERMAN H HUTAPEA, SH NIP. 19580914 198403 1 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: Drs. TOETOENG TRI HARNOKO HS, SH

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: HERMAN H HUTAPEA,SH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Surakarta

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Surakarta, ....... Januari 2014 Ketua

HERMAN H HUTAPEA,SH NIP : 195809141984031001

Panitera/Sekretaris

Drs. TOETOENG TRI HARNOKO HS, SH,MH NIP : 196303111989031008

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 NO 1.

2.

3.

4.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan. - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

5%

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

efektifitas penyelesaian

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

100% 100%

90 % 95 % 100 % 100%

95 % 98 % 99.% 100%

100% 100%

100% -

100%

5.

6.

Meningkatnya terhadap pengadilan. Meningkatnya pengawasan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus kepatuhan Persentase permohonan eksekusi putusan atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti.

hasil yang

100% 100%

100 %

100 % 100 %

Anggaran dipa 01 : Rp. 17.691.595.000,03 : Rp.

83.985.000 ,-

Surakarta ,

Ketua Pengadilan

HERMAN H HUTAPEA,SH NIP : 195809141984031001

Januari 2014

Panitera/Sekretaris

Drs. TOETOENG TRI HARNOKO HS, SH NIP : 196303111989031008

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KELAS IA Jl. Slamet Riyadi No. 290 Surakarta Telp. 0271-719186

SURAKARTA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR

:

TENTANG

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013;

Mengingat

: 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1999

tentang

2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;

MEMUTUSKAN Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Surakarta;

Kedua

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Surakarta

Pada Tanggal

:

Januari 2014

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta

HERMAN H HUTAPEA, SH NIP.19580914 198403 1 001

Lampiran

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta

Nomor

: W12.U32/

/KP.07.01/I/2013

Tanggal

: 28 Januari 2013

NAMA / NIP

NO

JABATAN

PANGKAT / GOL 1.

2.

HERMAN H HUTAPEA, SH

Ketua

NIP. 19580914 198403 1 001

Pengadilan Negeri Panitera /

Drs.TOETOENG TRI HARNOKO HS,SH.MH NIP. 19630311 198903 1 008

3.

ROKHADI, SH

Sekretaris

TAVIP KUNTARI ASTUTI, SIP,SH NIP. 19640925198603 2 002

5.

SUNARTO, SH

SEBAGAI Pelindung/Penaseh at Ketua

Wakil Panitera

Koordinator Administrasi Teknis

Wakil Sekretaris

Koordinator Administrasi Umum

Panmud Pidana

Sekretaris

Panmud Perdata

Anggota

Panmud Hukum

Anggota

Kasub.Bag Kepegawaian

Anggota

Kasub.Bag Umum

Anggota

Kasub.Bag Keuangan

Anggota

NIP. 19590930 198203 1 002 4.

DITUNJUK/DIANG KAT

NIP. 19590912 1981103 1 004 6.

WINARSO, SH NIP. 19560528 198103 1 001

7.

HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, SH NIP. 19641124 199203 1 004

8.

SUMIYATI NIP : 19580419 198012 2 001

9.

DARNO, SH NIP : 19611114 198403 1 002 WINAHJOE HAMOERWANI

10 NIP . 19630109 199203 1 004

SUTARTO, SH 11. NO : 19730629 199203 1001

Staf Kepaniteraan Hukum

Surakarta,

Operator

Januari 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

HERMAN H HUTAPEA, SH NIP. 19580914 198403 1 001