LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM Jln. HOS Cokroaminoto No. 1, Telp. (0370) 653954 Mataram -i -

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu instrumen bagi setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan adalah melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan sebutan LAKIP.Penyusunan LAKIP merupakan cerminan sejauh mana kinerja suatu organisasi pemerintah dapat mencapai sasaran dan tujuan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatansebagai salah satu unit organisasi Pemerintah Kota Mataram berkewajiban untuk menyusun LAKIP 2014 sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah bidang pendapatan. Pengelolaan pendapatan daerah mengalami perubahan yang signifikan terutama dalam kaitannya dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali tentang kewenangan pengelolaan potensi pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2014jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pengelolaan pendapatan daerah bertambah

menjadi 10jenis pajak

daerah dari 6 jenis pajak daerah pada awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuanPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 seri D), yang diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 26 Desember 2011 tentang perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 22/PERT/2008

- ii -

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, pada bagian kedua pasal 3 (tiga), disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota Mataram menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya;

3.

Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugasdibidang pendapatan daerah;

4.

Sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun Sistematika Penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kota Mataramadalah

sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif Bab I. Pendahuluan Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja Bab III. Akuntabilitas Kinerja Bab IV. Penutup Lampiran

- iii -

DAFTAR ISI Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR GAMBAR

iv

DAFTAR TABEL

v

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

FungsiLakip

2

1.3

Tujuan dan Manfaat Lakip

3

1.4

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Mataram

3

1.5

SistematikaPenyusunanLakip14

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

15

2.1

Visi dan Misi SKPD

15

2.2

Tujuan dan Sasaran

15

2.3

Strategi dan Kebijakan

16

2.4

Program dan Kegiatan

16

2.5

Perjanjian Kinerja

17

2.2

Perjanjian Kinerja

18

AKUNTABILITAS KINERJA

19

BAB III

3.1 CapaianKinerjaOrganisasi

19

3.2 RealisasiAnggaran BAB IV

33

PENUTUP

34

LAMPIRAN

- iv -

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Gambar 2

StandarOperasionalProsedur (SOP) DinasPendapatan Kota Mataram Struktur Organisasi Dinas Pendapatan KotaMataram 6

-v -

vi

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 1.6 Tabel 1.7 Tabel 1.8 Tabel 1.9 Tabel 1.10 Tabel 1.11 Tabel 1.12 Tabel 1.13 Tabel 1.14 Tabel 1.15 Tabel 2.1 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8

Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan 5 Kepangkatan Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural 6 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan 6 Komposisi Tenaga Non-PNSD padaDinasPendapatan Kota Mataram7 Komposisi PNSD yang mengikutiPendidikandanPelatihan PengelolaanPajak Daerah Aset Dinas Pendapatan Kota Mataram 10 ObyekPajak Hotel di Kota Mataram 11 ObyekPajak Restoran di Kota Mataram 11 ObyekPajak Hiburan di Kota Mataram ObyekPajak Parkir di Kota Mataram 12 ObyekSarang Burung Walet di Kota Mataram 13 ObyekPajak Air Tanah di Kota Mataram 13 ObyekBPHTBdi Kota Mataram ObyekPBB di Kota Mataram ObyekPajakReklame di Kota Mataram Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram Realisasi Penerimaan PAD dan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerahdan Tingkat PelayananPajak Daerah RasioEfektifitasPAD RasioEfisiensiPAD RasioPertumbuhanPAD PersentaseRealisasiPenerimaan PAD Terhadap APBD CapaianIndikatorKinerjaDinasPendapatan Kota Mataram RincianAlokasidanRealisasiAnggaranperiode 2010-2014

- vi -

7

12

14 15 15 18 19 24 28 29 30 31 32 33

DAFTAR ISI Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR GAMBAR

iv

DAFTAR TABEL

v

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

FungsiLakip

2

1.3

Tujuan dan Manfaat Lakip

3

1.4

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Mataram

3

1.5

SistematikaPenyusunanLakip16

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

17

2.1

Perencanaan Kinerja

17

2.2

Perjanjian Kinerja

18

AKUNTABILITAS KINERJA

19

BAB III

3.1 CapaianKinerjaOrganisasi

19

3.2 RealisasiAnggaran BAB IV

33

PENUTUP

34

LAMPIRAN

- vii -

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan KotaMataram

- viii -

6

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 1.6 Tabel 1.7 Tabel 1.8 Tabel 1.9 Tabel 1.10 Tabel 1.11 Tabel 1.12 Tabel 1.13 Tabel 1.14 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8

Komposisi PNS Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Kepangkatan Komposisi PNS Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural Komposisi PNS Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan Komposisi Tenaga Kontrak PEMDA Aset Dinas Pendapatan Kota Mataram ObyekPajak Hotel di Kota Mataram ObyekPajak Restoran di Kota Mataram ObyekPajak Hiburan di Kota Mataram ObyekPajak Parkir di Kota Mataram 12 ObyekSarang Burung Walet di Kota Mataram ObyekPajak Air Tanah di Kota Mataram ObyekBPHTBdi Kota Mataram ObyekPBB di Kota Mataram ObyekPajakReklame di Kota Mataram TujuandanSasaranDinasPendapatan Kota Mataram 17 Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram Realisasi Penerimaan PAD dan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerahdan Tingkat PelayananPajak Daerah RasioEfektifitasPAD RasioEfisiensiPAD RasioPertumbuhanPAD PersentaseRealisasiPenerimaan PAD Terhadap APBD CapaianIndikatorKinerjaDinasPendapatan Kota Mataram RincianAlokasidanRealisasiAnggaranperiode 2010-2014

- ix -

5 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 17 22 24 28 29 30 31 32 33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Akhir-akhir ini kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sangatdiperlukansehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilgunadalamrangkaterciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran, meskipun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program masih jauh dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) dari program, melainkan lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat, dan dampaknya. Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan instansi pemerintahdapat dilihat dari kemampuan mengelolasumber daya yang dimilikisesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini dikenal dengan sebutan LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

-x -

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah mediaakuntabilitas

yang dapat dipakaioleh instansi

pemerintah

untuk

melaksanakankewajiban dalam rangka pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi/ wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh para pemangku

kepentingan guna menentukan fokus perbaikan kinerja yang

berkesinambungan. Bagi setiap SKPD, penyusunan LAKIP merupakan penterjemahan atas tugas pokok dan fungsi yang diembannya melalui pelaksanaan setiap program/kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian visi melalui misi dan strategi organisasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

1.2. Fungsi Lakip LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berfungsi sebagai : 1.

Media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi.

2.

Media pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemberi wewenang dan mandat.

3.

Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

4.

Media informasi, tentang sejauh mana penerapan perinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Lakip

- xi -

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan akuntabilitas SKPD kepada pihak yang memberi mandat/amanah, atau dengan kata lain LAKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Adapun manfaat LAKIP bagi SKPD adalah untuk : 1.

Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas SKPD yang bersangkutan; semakin akuntabel LAKIP SKPD maka semakin kredibel SKPD tersebut.

2.

Umpan balik untuk peningkatan kinerja SKPD yang bersangkutan, yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan kinerja hingga pada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan kerja SKPD.

3.

Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

1.4. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Mataram Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 seri D), yang diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2011

Tanggal 26 Desember 2011

tentang perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor

- xii -

31 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah sebagai Perumuskebijakan teknis dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya, Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah, Sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas Pendapatan Kota Mataram sampai dengan saat ini terdapat 9 (Sembilan) jenis pajak daerah yang telah dikelola langsung oleh DinasPendapatan Kota Mataram yaitu pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB dan PBB-P2danPajakReklame. Merujuk pada tugas pokok tersebut, maka secara teknis operasional kewenangan Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Adapun aturan yang digunakan sebagai rujukan dalam penggalian potensi pendapatan daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemberlakuan aturan ini memiliki makna bahwa perimbangan dalam penguasaan sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah ditata kembali, baik pajak maupun retribusi yang memenuhi kriteria sebagai pajak daerahdan retribusi daerah diserahkan kepada daerah. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah, khususnya bagi Dinas Pendapatan Kota Mataram, dalam rangka optimalisasi peranan PAD sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah. Sebagai pelaksana pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Kota Matarammelakukan peningkatan kinerja melaluiintensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dalampencapaianvisidanmisi yang telahditetapkansebagaiberikut : 1. PeningkatankinerjamelaluiIntensifikasidilakukandenganPenguatanSumberDayaAparaturdan PenguatanSumberDaya

Modal.

PenguatanSumberDayaAparaturdilakukanmelaluiPendidikandanPelatihan, DiklatdanBimbinganTeknisdibidangperpajakandaerahsertapenguasaan

- xiii -

system

aplikasipengelolaanpajakdaerah.SedangkanPenguatanSumberDaya

Modal

melaluiketersediaanalatkelengkapandanfasilitaspenunjangberupasaranadanprasaranasebagaib agiandari

asset

daerahsertaketersediaananggaran

digunakanuntukmenunjangkelancarantugasdanfungsiDinasPendapatan

yang Kota

Mataramdalampencapaiantujuandansasaran yang telahditetapkan. a.

PenguatanSumber Daya Aparatur Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kota Mataram didukung oleh 69 (EnamPuluh Sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan 10 (Sepuluh) Orang Tenaga Non PegawaiNegeriSipilDaerah (Non-PNSD), dengan rincian komposisisebagai berikut : 1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)  Komposisi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan kepangkatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.1 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Kepangkatan No.

Pangkat

Jumlah Orang

1.

Gol. IV

7

2.

Gol. III

37

3.

Gol. II

23

4.

Gol. I

2

Jumlah

Keterangan

69

Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram, 2014

 Komposisi Pegawai Negeri SipilDaerah berdasarkan jabatan struktural tercermin seperti pada tabel berikut ini. Tabel 1.2 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural No.

Jabatan Struktural

Jumlah Orang

1.

Kepala Dinas

1

2.

Sekretaris

1

- xiv -

Keterangan

3.

Kepala Bidang

3

4.

Ka. Subag. / Kepala Seksi

12

5.

Staf

52 Jumlah

69

Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram, 2014

 Sedangkan komposisi Pegawai Negeri SipilDaerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.3 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Orang

1.

Pasca Sarjana (S-2)

7

2. 3. 4. 5. 6.

Sarjana (S-1) D-3 SLTA SLTP SD

32 8 20 1 1

Jumlah

Keterangan

69

Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram,2014

2. Komposisi Non PegawaiNegeriSipilDaerah (Non-PNSD) Adapun

Komposisi

Non

PegawaiNegeriSipil

Daerah

(Non-PNSD)

padaDinasPendapatan Kota Mataramuntukmendukungkelancarantugasdanfungsi yang dilaksanakandapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.4 Komposisi Non PegawaiNegeriSipil Daerah (Non-PNSD) PadaDinasPendapatan Kota Mataram No.

Uraian

Jumlah Orang

1.

Tenaga Pendataan PBB-P2

3

2.

Tenaga Operator Consule (OC) PBB - P2

1

3.

Tenaga KeamananKantor

3

- xv -

Keterangan

4.

Tenaga Supir

3

Jumlah

10


3. KomposisiPegawaiNegeriSipil Daerah (PNSD) mengikutiPendidikandanPelatihanPengelolaanPajak Daerah

yang

AdapunKomposisiPegawaiNegeriSipil Daerah (PNSD) padaDinasPendapatan Kota Mataramyang

mengikutiPendidikandanPelatihanPengelolaanPajak

Daerahdapatdilihatpadatebel 1.5 di bawahini : Tabel 1.5 Komposisi PegawaiNegeriSipil Daerah (PNSD) Yang MengikutiPendidikandanPelatihanPengelolaanPajak Daerah No. 1. 2. 3. 4.

Uraian

Jumlah Orang

Pendidikan D-1 sebagai Operator Console (OC) PBB-P2 di SekolahTinggiAkuntansi Negara (STAN) Pendidikan D-1 sebagaiTenagaPenilai PBBP2 di SekolahTinggiAkuntansi Negara (STAN) PelatihanJuruSitaPajak Daerah di SekolahTinggiAkuntansi Negara (STAN) PelatihanPemeriksaanPajak Daerah di SekolahTinggiAkuntansi Negara (STAN)

Keterangan

1 3 3 3

Jumlah

10


Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, keberadaan jajaran personil pada Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Mataram tersusun dalam bagan struktur organisasi berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM, H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM NIP. 19640507 199203 1016

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS, WAHYU SUTRISNO, SS NIP. 19581022 1981 01 1 002

- xvi KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH,

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENYULUHA DAN PENAGIHAN,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN,

b. PenguatanSumberDayaModal Penguatansumberdaya

modal

dimaksudkanadalahketersediaanfasilitasberupasaranadanprasaranasebagaibagiandari asset

daerahsertaketersediaananggaranyang

digunakanuntukmenunjangkelancarantugasdanfungsiDinasPendapatan

Kota

Mataramdalampencapaiantujuandansasaran

Asset

yang

telahditetapkan.Adapun

daerahyang dimiliki Dinas Pendapatan Kota Mataram berdasarkan hasil rekonsiliasi BMD Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.6 Asset Dinas Pendapatan Kota Mataram No.

1

Akun. Neraca

2

NilaiBarangMilik Daerah (BMD)

Keterangan

SaldoAwal

Mutasi

SaldoAkhir

3

4

5

- xvii -

6

A.

ASET LANCAR

0.00

0.00

0.00

1

Persedian

0.00

0.00

0.00

B.

ASET TETAP 38,656,586,770.00

(33,491,181,010.00)

5,165,405,760.00

1

Tanah 16,580,435,000.00

(16,580,435,000.00)

-

4,134,734,861.00

109,740,760.00

4,244,475,621.00

17,456,433,770.00

(17,020,486,770.00)

435,947,000.00

2

Pengalihan Asset KeDinasKoperind ag. Kota Mataram

PeralatandanMesin

3

PemberianHibah dari KPP Pengalihan Asset KeDinasKoperind ag. Kota Mataram

GedungdanBangunan

4

Jalan, IrigasidanJaringan AsetTetapLainnya

5 6 C.

KonstruksiDalamPenge rjakan ASET LAINNYA

0.00 33,943,534.00

33,943,534.00 0.00

451,039,605.00 0.00

451,039,605.00 0.00 0.00

251,311,500.00

251,311,500.00

Aset Lain-lain

0.00 251,311,500.00

JUMLAH

38,907,898,270.00

251,311,500.00 (33,491,181,010.00)

5,416,717,260.00

Sumber : Data Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2014

2. PeningkatankinerjamelaluiEkstensifikasidilakuandenganmelaksanakankegiatanPendataan, perhitungan,

penetapandanpenagihanpajakdaerahterkaitketersediaan

data

akuratdanperhitungansertapenetapan

yang target

danpotensipajakdaerahsertamelakukansosialisasipajakdaerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Kota Mataram jugamemiliki tanggung jawab sebagai pengumpul Pendapatan Asli

Daerah

(PAD).Berdasarkanhasilpelaksanaankegiatanpendataanpajakdaerah

yang

telahdilaksanakanDinasPendapatan Kota MataranTahun 2014, keberadaanobyekpajakdaerah yang menjadisumberpenerimaandaerah tercermin pada beberapa tabel berikut ini. Tabel 1.7 ObyekPajakHotel di Kota Mataram No. 1. 2.

Lokasi

Jumlah

Kecamatan Ampenan Kecamatan Sekarbela

9 1

- xviii -

Keterangan

3. 4. 5. 6.

Kecamatan Mataram Kecamatan Selaparang Kecamatan Cakranegara Kecamatan Sandubaya Jumlah

9 22 69 2 112

Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram 2014

Tabel 1.8 ObyekPajakRestoran di Kota Mataram No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lokasi

Jumlah

Kecamatan Ampenan Kecamatan Sekarbela Kecamatan Mataram Kecamatan Selaparang Kecamatan Cakranegara Kecamatan Sandubaya

Keterangan

33 21 77 74 85 25

Jumlah

315

Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram, 2014

Tabel 1.9 ObyekPajakHiburan di Kota Mataram No.

Lokasi

Jumlah

1.

Kecamatan Ampenan

4

2.

Kecamatan Sekarbela

0

3.

Kecamatan Mataram

4

4.

Kecamatan Selaparang

0

5.

Kecamatan Cakranegara

28

6.

Kecamatan Sandubaya

0

Jumlah

36

Keterangan


Tabel 1.10 ObyekPajak Parkir di Kota Mataram No.

Lokasi

Jumlah

1.

Kecamatan Ampenan

1

2.

Kecamatan Sekarbela

0

3.

Kecamatan Mataram

9

- xix -

Keterangan

4.


3

5.


7

6.

Kecamatan Sandubaya

0

Jumlah

19


Tabel 1.11 ObyekPajak Sarang Burung Walet di Kota Mataram No.

Wilayah

Jumlah

1

Kecamatan Ampenan

28

2

Kecamatan Sekarbela

0

3

Kecamatan Mataram

2

4.


0

5.


16

6.

Kecamatan Sandubaya

0

Jumlah

Ket

46


Tabel 1.12 ObyekPajak Air Tanah di Kota Mataram No.

Wilayah

Jumlah

1.

Kecamatan Ampenan

8

2.

Kecamatan Sekarbela

0

3.

Kecamatan Mataram

15

4.


11

5.


59

6.

Kecamatan Sandubaya

6

Jumlah

Ket

99


Tabel 1.13 Obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Mataram Jumlah Berkas yang diproses No. 1.

Bulan Januari

Tahun 2013 Berkas Jumlah (Rp) 215 1.049.999.550,-

- xx -

Tahun 2014 Berkas Jumlah (Rp) 189 1.105.018.950,-

Ket.

2

Februari

289

1.987.056.550,-

241

1.375.290.000,-

3

Maret

353

1.606.910544,-

231

1.655.473.130,-

4 5

April Mei

345 275

1.582.858.384,2.195.214.338,-

223 186

1.404.015.100,1.298.282.451,-

6 7

Juni Juli

338 287

2.321.924.750,2.358.109.300,-

278 182

1.936.407.750,1.579.005.825,-

8

Agustus

174

1.591.389.975,-

168

5.330.055.350,-

9 10

September Oktober

253 225

1.534.071.850,1.767.489.350,-

238 170

1.793.662.400,2.724.241.150,-

11 12

November Desember Jumlah

251 289 3.294

1.894.292.050,2.601.065.000,22.490.381.641,-

204 188 2.498

2.252.545.562,1.148.129.850,23.602.127.518,-

Sumber : Data Pengendalian Dispenda Kota Mataram, 2014

Tabel 1.14 ObyekPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan No.

Wilayah

Jumlah WP

Jumlah Penerimaan

1.

Kecamatan Ampenan

11.890

2.267.792.182,-

2.

Kecamatan Sekarbela

8.527

1.600.756.744,-

3.

Kecamatan Mataram

11.435

3.257.409.362,-

4.


9.416

2.913.950.550,-

5.


7.333

5.304.113.762,-

6.

Kecamatan Sandubaya

9.805

3.023.589.915,-

58.406

18.367.812.515,-

Jumlah

Ket

Sumber : Data Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun 2014

Berdasarkan data serahterimaPengelolaanPajakReklamedariDinasPertamanan Kota MataramkeDinasPendapatan Kota MatarampadaTanggal 1 Sptember 2014, disajikandalam table 1.13 dibawah : Tabel 1.15 ObyekPajakReklame di Kota Mataram No.

Wilayah

Jumlah WP

- xxi -

Jumlah Penerimaan

Ket

1.

Se-Kota Mataram

Jumlah

1079

932,674,403,-

DinasPertamanan (Jan s/d Agust 2014)

589

443,070,674.00

DinasPendapatan (Sept s/d Des 2014)

1.668

Sumber : Data Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2014

1.5. Sistematika Penyusunan Lakip Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kota Mataram 2014 mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik

Indonesia

PetunjukTeknisPerjanjianKinerja,

Nomor

53

Tahun

PelaporanKinerjadan

2014 Tata

ReviuAtasLaporanKinerjaInstansiPemerintah, yang tersusun sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif Bab I

Pendahuluan

Bab II

Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja Bab IV Penutup Lampiran

- xxii -

tentang Cara

BAB II PERENCANAANKINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 2.1. Visi dan Misi SKPD Visi Dinas Pendapatan Kota Mataram yang ditetapkan dalam RENSTRA 20112015 adalah “Terwujudnya Dinas Pendapatan Kota Mataram Sebagai Pengelola PAD Yang Profesional”, maka untuk mencapai visi tersebut,

Dinas Pendapatan Kota

Mataram menetapkan 2 (dua) misi yaitu : 1. Meningkatkan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah 2. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur. 2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk mencapai visi melalui misi yang ditetapkan dijabarkan sebagai berikut : a.

Misi Pertama :Meningkatkan Pencapaian Target PAD. Misi ini bertujuan untuk Merealisasikan Target PAD secara Optimal. Adapun sasaran yang ditetapkan guna mencapai hal tersebut adalah melalui : 1. Tersedianya Data Potensi PAD Sebagai Informasi Yang Akuntabel. 2. Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah

b.

Misi Kedua :Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur. Misi ini bertujuan untuk Menyediakan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui Terciptanya pengembangan sumber daya aparatur melalui media edukasi maupun promosi jenjang karier.

2.3. Strategi dan Kebijakan - xxiii -

Adapun Strategi dan Kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Akurasi Dalam Penyediaan Data Dan Informasi PAD 2. Penciptaan Iklim Yang Kondusif Antara Aparatur Dengan Wajib Pajak Daerah 3. Peningkatan Intensitas Dan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2.4. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram tahun 2014 direncanakan sebanyak 5 program dengan 32

kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat

penyesuian terhadap beberapa kegiatan, hal tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan yang berkembang.Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

k. Penyediaan Makanan dan Minuman l.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

m. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan n. Penyediaan Administrasi Keuangan.

- xxiv -

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari : a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Meublair c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari : a. Pengadaan Pakaian Korpri 4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari : a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran b. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: a. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah b. Pendataan Obyek Pajak Daerah c. Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerah d. Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak Daerah. e. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan f. Penyusunan Produk-produk Hukum Bidang Keuangan g. Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB h. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pajak Daerah i. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah j.

Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah

k. Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah l.

Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah

2.5. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

- xxv -

Dalam upaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis yang ditetapkan, telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 yang disajikan pada tabel 2.1. berikut ini. Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dinas Pendapatan Kota Mataram No. 1 1

2

3

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator kinerja

2 Tersedianya Data Potensi PAD Sebagai Informasi Yang Akuntabel Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Daerah

3 Data Yang Valid Dan Akuntabel

Terciptanya Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Media Edukasi Maupun Promosi Jenjang Karir

Persentase Aparatur Yang Kompeten Dan Profesional

1. 2.

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Membayar Pajak Daerah

Kegiatan :

Target 4 8 Jenis Pajak Daerah

100%

85%

Anggaran :

-

Pendataan Obyek Pajak Daerah

320,400,000.00

-

Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerah

436,769,600.00

-

Penanganan Pengaduan Dan Keberatan Wajib Pajak Daerah

-

Kegiatan Gebyar Dan Penagihan PBB

-

Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan

-

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB

-

Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak Daerah

180,980,000.00

-

Penghitungan Dan Penetapan Pajak Daerah

407,400,000.00

-

Dekomentasi Pengelolaan Pajak Daerah

27,860,000.00

-

Evaluasi, Pelaporan Dan Pembukuan Pendapatan Daerah

56.790.000,00

-

Penelitian Dan Pemeriksaan Pajak Daerah

90,600,000.00 1,112,453,125.00 60,500,000.00 1,145,568,000.00

136,658,000.00

4.391.178.725,00

- xxvi -

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui pembandingan antara target dan pencapaian realisasi. Adapun akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, disajikan pada tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 PengukuranKinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 Tersedianya Data Potensi PAD sebagai Informasi yang Akuntabel

2 Data yang Valid dan Akuntabel

3

4

5

8 Jenis Pajak Daerah


100%

Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

100%

Pajak Hotel : Rp. 9,500,000,000.00

100%

600,000,000.00

Rp 721,642,282.00

120,27 %

Rp 587,903,160.00

138,33 %

Pajak Air Tanah : Rp

100%

114,01 %

Pajak Parkir : Rp 425,000,000.00

100%

Rp. 10,831,060,378.00

Pajak Hiburan : Rp

100%

113,59 %

Pajak Restoran : Rp 9,500,000,000.00

100%

Rp.10,791,412,715,00

150,000,000.00

Pajak Sarang Burung Walet :

- xxvii -

Rp

249,055,352.00

166,04 %

Rp 100%

5,000,000.00

100%

1,800,000.00

Rp 23,602,127,518.00

107,28 %

Rp 18,000,000,000.00

Rp 18,367,612,515.00

102,04 %

Reklame :

Dinas Pertamanan :

Rp 1,900,000,000.00

Rp

PBB :

932,674,403.00

Dinas Pendapatan :

Terciptanya Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Media Edukasi maupun Promosi Jenjang Karier

PersentaseAparatur Yang Kompeten Dan Profesional

Terselenggaranya Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah

Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Terlayani

36,00 %

BPHTB : Rp 22,000,000,000.00

100%

Rp

Rp

443,070,674.00

Rp

1,375,745,077.00

72.41%

85%

100%

117.65%

100%

100%

100.00%

Berdasarkan pencapaian sasaran yang ditunjukkan pada tabel pengukuran kinerja diatas, maka sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat capaian sebesar 100% bahkan beberapa pencapaian sasaran strategis mampumelampaui persentase yang ditargetkan.Hal tersebut menunjukkan kinerja yang optimal dari Dinas Pendapatan Kota Mataram. Pencapaian sasaran terkait penyediaan data potensi PAD yang akuntabel, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan semakin bertambah, hasil penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang antara lain memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak sarang burung walet, pajak air tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - xxviii -

(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dari pemerintah pusat.Dengan pengalihan pengelolaan pajak pusat menjadi pajak daerah tersebut, maka seluruh kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan pajak akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram, sehingga sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah yang menjadi pengelolaan Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Tahun 2014bertambah menjadi 9 (sembilan) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Reklame yang per-tanggal 1 September 2014 dialihkan pengelolaannya dari Dinas Pertamanan Kota Mataram ke Dinas Pendapatan Kota Mataram. Sedangkan untuk retribusi daerah yang sebelumnya masih ditangani Dinas Pendapatan Kota Mataram yaitu Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sesuai dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 326/III/2013 tentang Pemberian Kewenangan Penarikan Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan, pada tahun anggaran 2014, pengelolaannya sudah dialihkan ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram yang selanjutnya dirangkai dengan Pengalihan Aset Daerah dari Dinas Pendapatan Kota Mataram ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sesuai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Nomor 34.A/02-Dispenda/I/2014. Pertumbuhan Ekonomi positif Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh besar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya iklim usaha yang ada di Kota Mataram seperti pembangunan hotel,restoran/rumah makandan hiburan sertapenambahan jenis usaha-usaha lainnya, sehingga perkembangan iklim usaha tersebut merupakan sumber utama dalam rangka penggalian potensi pajak daerah di Kota Mataram.Upaya peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah terus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan melakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, penggalian potensi dan Pemutakhiran Data Base serta proses pengelolaan pajak daerah berbasis informasi dan teknoligi (IT) sehingga target kinerja yang direncanakan dapat tercapai dengan optimal.

- xxix -

Indikator penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram terkait peningkatan kesadaran wajib pajak daerah adalah dengan melihat persentase penerimaan pajak daerah dan mengukur tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang ditunjukkan sebagaimana tersebut dalam tabel pengukuran kinerja di atas. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram terkait Peningkatan Kesadaran Masyarakatsebagai wajib pajak daerah dijabarkan sebagai berikut : 1. Pajak Hotel Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Hotel tergolong optimal.Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 9.500.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi sebesarRp. 10,791,412,715.00 1,291,412,715.00

sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp

dengan persentase sebesar 113,59 %. Sedangkan persentase tingkat

partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%. 2. Pajak Restoran. Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Restoran tergolong optimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 9.500.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi sebesar Rp 10,831,060,378.00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp 1,331,060,378.00 dengan persentase sebesar 114,01 %.Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%. 3. Pajak Hiburan. Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Hiburan tergolong optimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 600.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi sebesar Rp 721.642.282,00sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp 121.642.282,00 dengan persentase sebesar 120,27 %. Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.

4. Pajak Parkir Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Parkirtergolong optimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 425.000.000,- yang ditargetkan, jumlah - xxx -

terealisasi sebesar Rp 587.903.160,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp 162.903.160,00dengan persentase sebesar 138,33 %. Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%. 5. Pajak Air Tanah Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Air Tanahtergolong optimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 150.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi sebesar Rp 249.055.352,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp 99.055.352,,00dengan persentase sebesar 166,04 %. Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%. 6. Pajak Sarang Burung Walet Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Sarang Burung Walet tergolong kurang optimal, karena persentase realisasi penerimaan pajak daerah berada dibawah target 100 % yaitu sebesar 36,00 %. Dari target sebesar Rp. 5.000.000,jumlah terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 3.200.000,- dengan tingkat partisipasi wajib pajak yang membayar pajak daerah sebesar 8,70%. Hal ini terjadi karena keberadaan Usaha burung walet banyak yang belum memiliki ijin usaha resmi sehingga berdampak terhadap potensi pajak Sarang Burung Walet tidak dapat diukur dengan baik. 7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk BPHTB tergolong sangat optimal, karena persentase realisasi penerimaan pajak daerah di atas target 100 % yaitu sebesar 107,28%. Karena dari target sebesar Rp. 22.000.000.000,- jumlah terealisasi sebesarRp.23.602.127.518,00

sehingga

terdapat

selisih

lebih

sebesar

Rp.

1.602.127.518,00dengan tingkat partisipasi wajib pajak yang berhasil diproses sebesar 100%. 8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk PBB-P2 tergolong optimal, karena persentase realisasi penerimaan pajak daerah di atas target 100% yaitu sebesar 102,04%. Dari target sebesar Rp. 18.000.000.000,- jumlah terealisasi sebesarRp. 18.367.612.515,00 sehingga terdapat selisih lebih

sebesar Rp367.612.515,00dengan

tingkat partisipasi wajib pajak yang membayar pajak daerah sebesar 97,34 %. Hal ini terjadi karena masih dalam proses perbaikan basis data wajib pajak PBB-P2 perolehan/pelimpahan

- xxxi -

dari Kantor Pelayanan Pajakbaik dari KPP Mataram Barat maupun dari KPP Mataram Timur. 9. Pajak Reklame Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Reklame tergolong kurang optimal, karena persentase realisasi penerimaan pajak daerah masih di bawah target 100 % yaitu sebesar 72,41 %. Karena dari target sebesar Rp. 1.900.000.000,jumlah terealisasi sebesarRp. 1.375.745.077,00yang bersumber dari hasil pemungutan pajak reklame dari Dinas Pertamanan Kota Mataram sebelum pengalihan pengelolaan periode bulan Januari s/d per-31 Agustus 2014 sebesar Rp. 932.674.403,00 dan hasil pemungutan pajak reklame dari Dinas Pendapatan Kota Mataram setelah pengalihan pengelolaan

periode

bulan

September

s/d

per-

31Desember

2014

sebesar

Rp. 443.070.674,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 524.254.923,00 dengan tingkat partisipasi wajib pajak sebesar 72,41%. Indikator peningkatan kinerja terkait peningkatan kesadaran wajib pajak daerah yang diukur berdasarkan persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah serta tingkat pelayanan kepada wajib pajak daerah, perbandingannya dapat dilihat pada tabel Persentase Realisasi Penerimaan PAD, Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerah dan Tingkat Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerahtersebut di bawah ini : Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan PAD, Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerah dan Tingkat Pelayanan Pajak Daerah No. 1.

Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola Pajak Hotel

Realisasi Penerimaan

Pengukuran

Keterangan

Target

Tahun 2012 5.200.000.000,-

Tahun 2013 9.000.000.000,-

Tahun 2014 9.500.000.000,-

Realisasi

5.922.938.014,-

10.351.519.068,-

10,791,412,715,-

Tingkat Patisipasi

100%

100%

100%

Pelayanan Pajak

100%

100%

100%

Target

7.300.000.000,-

7.800.000.000,-

9.500.000.000,-

Realisasi

7.525.423.164,-

9.577.267.010,-

10,831,060,378,-

Tingkat Patisipasi

100%

100%

100%

Pelayanan Pajak

100%

100%

100%

Daeah

2.

Pajak Restoran

Daeah

- xxxii -

3.

Pajak Hiburan

Target

317.230.000,-

350.000.000,-

600.000.000,-

Realisasi

398.541.661,-

475.492.045,-

721.642.282,-

Tingkat Patisipasi

100%

100%

100%

Pelayanan Pajak

100%

100%

100%

Target

375.000.000,-

400.000.000,-

425.000.000,-

Realisasi

395.712.777,-

443.375.786,-

587.903.160,-

Tingkat Patisipasi

100%

100%

100%

Pelayanan Pajak

100%

100%

100%

Target

130.000.000,-

150.000.000,-

150.000.000,-

Realisasi

153.295.010,-

198.346.207,-

249.055.352,-

Tingkat Patisipasi

100%

100%

100%

Pelayanan Pajak

100%

100%

100%

Daerah 4

Pajak Parkir

Daerah 5

Pajak Air Tanah

Daerah 6

Pajak Sarang Burung

Target

50.000.000,-

50.000.000,-

5.000.000,-

Walet

Realisasi

12.329.600,-

. 4.050.000,-

1.800.000,-

29,62%

10,87 %.

8,70 %.

100%

100%

100%

12.000.000.000,-

20.000.000.000,-

22.000.000.000,-

15.882.653.786

22.571.838.729,-

23.602.127.518,-

Tingkat Patisipasi

100%

100%

100%

Pelayanan Pajak

100%

100%

100%

Target

11.066.542.127

12.500.000.000,-

18.000.000.000,-

Realisasi

14.181.343.154

14.235.706.213,-

18.367.612.515,-

39,65%

49,46 %.

97,34 %.

100%

100%

100%

Target

1.700.000.000,-

1.900.000.000,-

1.900.000.000,-

Realisasi

1.863.968.899,-

2.503.552.597,-

1.375.745.077,-

Tingkat Patisipasi

100%

100%

72,41%

Pelayanan Pajak

100%

100%

100%

Tingkat Patisipasi Pelayanan Pajak Daerah 7

BPHTB

Target Realisasi

Daerah 8

PBB

Tingkat Patisipasi Pelayanan Pajak Daerah 10

Pajak Reklame

Pengalihan Pengelolaan (Per-1 Sept. 2014) dari Dinas Pertamanan

Daerah

Indikator penting keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan guna pencapaian visi melalui misi yang telah ditetapkan adalah tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. Salah satu cerminan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dapat dilihat dari budaya kerja yang dikembangkan dalam suatu institusi. Budaya kerja merupakan nilai-nilai yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap - xxxiii -

cara aparatur dalam bekerja, baik dalam sikap maupun perilaku, sebagai upaya menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi. Dalam Pengukuran Kinerja Aparatur yang kompeten dan profesional, selain Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Media Edukasi maupun Promosi Jenjang Karier, ada 3 (tiga) dimensi kinerja yang dijadikan penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut : 1. Tingkat kedisiplinan Pegawai sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi, yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja. 2. Tingkat kemampuan Pegawai sebagai suatu bentuk pemenuhan Kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang Pegawai. 3. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk kerja sama, tindakan protektif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi. Dinas Pendapatan Kota Mataram sebagai salah satu institusi yang diberikan amanah dalam bidang pendapatan daerah mencoba menanamkan budaya kerja yang diharapkan dapat menjadi bagian dalam pembentukan karakter aparatur sehingga hal ini mampu menjembatani terwujudnya visi yang diharapkan, yakni menjadi pengelola PAD yang profesional. Adapun nilai-nilai yang diharapkan mampu sebagai motivator aparatur dalam memberikan kinerja yang optimal ini antara lain : 1. Integritas Setiap aparatur Dispenda Kota Mataram dituntut untuk memiliki integritas dalam kinerja pelayanannya. Secara eksplisit integritas ini tercermin dari sikap maupun perilaku yang :  Jujur dan ikhlas.  Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab.  Teguh dan tegas. 2. Profesional

- xxxiv -

Profesional dapat ditunjukkan dengan sikap atau perilaku aparatur yang senantiasa meningkatkan kompetensi diri serta memberikan hasil terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. 3. Perbaikan Tiada Henti Dalam hal ini sikap maupun perilaku yang dikedepankan adalah upaya-upaya untuk :  Senantiasa melakukan penyempurnaan.  Kreatif dan inovatif. Dengan pengembangan nilai-nilai tersebut diharapkan setiap aparatur Dinas Pendapatan Kota Mataram memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Tujuan desentralisasi salah satunya adalah peningkatan pelayanan publik dengan meletakkan kewenangan pengelolaan sebagian urusan pemerintahan dan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah berimplikasi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik, sehingga keberhasilan keuangan daerah dengan demikian perlu diukur dengan menggunakan beberapa indikator tertentu.Dinas Pendapatan kota Mataram dalam hal ini, dengan keberhasilan yang dicapaiselama periode tahun 2010-2014, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keuangan daerah dalam mengetahui efektifitas dan efisiensi serta Pertumbuhan PAD, digunakan parameter sebagai berikut : 1.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang dikelola yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Adapun Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung sebagai berikut : Rasio Efektifitas PAD

= Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD Tabel 3.3 - xxxv -

X 100 %

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun

Target Penerimaan PAD

Realisasi Penerimaan PAD

Rasio Efektifitas

2010

42,022,479,900.00

44,492,332,828.32

105.88 %

2011

60,514,511,410.00

82,300,211,074.00

136,00%

2012

78,661,707,800.00

95,919,779,218.29

121.94 %

2013

124,957,834,100.00

139,877,149,931.54

111.94 %

2014

160,415,308,854.00

208,167.308.448,82

129,76%

Pada Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami kenaikan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 30,12% (105,88% – 136,00%) dan Tahun 2013-2014 sebesar 17,82% (111,94% - 129,76%). Sedangkan mengalami penurunan 2 (dua) kali yaitu pada Tahun (2011-2012) sebesar 14,06% (136,00% 121,94%) dan Tahun 2012 -2013) sebesar 10,00% (121,94% -111,94%). Jadi dapat dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir rasio efektifitas menggambarkan kodisi yang semakin membaik. 2.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD) Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai.Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.Kinerja Pemerintah daerah dikatakan Efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi, kemampuan daerah akan semakin baik. Adapun Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai berikut. Biaya Pemungutan Sumber X 100 % PADRealisasi Penerimaan PAD Tabel 3.4 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efisiensi PAD

=

- xxxvi -

Tahun

Realisasi Penerimaan PAD

Biaya Pemungutan Sumber PAD

Rasio Efektifitas

2010

44,492,332,828.32

5,633,260,930.00

12,66 %

2011

82,300,211,074.00

3,517,303,486.00

4,27%

2012

95,919,779,218.29

4,707,065,439.00

4,91 %

2013

139,877,149,931.54

4,611,573,720.00

3,30 %

2014

208,167.308.448,82

5,562,445,862.00

2,67%

Pada Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami penurunan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 8,39% (12,66% – 4,27%) dan Tahun 2012-2013 sebesar 1,61% (4,91% - 3,30%) serta Tahun 2013-2014 sebesar 0,63% (3,30% - 2,67%). Sedangkan mengalami kenaikan pada Tahun (2011-2012) sebesar 0,64% (4,27% - 4,91%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat efisiensi menggambarkan kodisi yang semakin baik. 3.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio Pertumbuhan (Grouth Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah derah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periodeke periode berikutnya.Dengan mengetahui Pertumbuhan PAD maka dapat dilakukan Evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian.Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Adapun Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai berikut. Rasio Pertumbuhan PAD

= PAD t 1 – PAD t0 PAD t0

X

100 %

Tabel 3.5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun

PAD t0

PAD t1

2010 - 2011

44,492,332,828.32

82,300,211,074.00

- xxxvii -

Rasio Pertumbuhan 84,98 %

2011 - 2012

82,300,211,074.00

95,919,779,218.29

16,55%

2012 - 2013

95,919,779,218.29

139,877,149,931.54

45,83 %

2013 - 2014

139,877,149,931.54

208,167.308.448,82

8,82 %

Pada Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dari

tahun 2009-2010 sebesar (84,98% ),

turun68,43% pada Tahun 2010-2011 sebesar (16,55%). Sedangkan kenaikan terjadi dari Tahun (2010-2011) sebesar (16,55%), naik 29,28% pada Tahun 2011-2012 sebesar (45,83%) dan dari Tahun 2011-2012 sebesar (45,83%) naik 2,99% pada Tahun 20122013 sebesar (48,82%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat Pertumbuhan PAD menggambarkan kodisi yang semakin baik. 4.

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Elastisitas Pendapatan Asli daerah (PAD) digunakan untuk mengukur derajad kepekaan PAD terhadap adanya perubahan perekonomian.Adapun Elastisitas

Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Mataram untuk Tahun 2014 dapat dihitung sebagai berikut. PAD Elastisity

= Pertumbuhan Penerimaan PAD Pertumbuhan PDRB

X 100 %

= 8,82 8,05

X 100 %

= 1,10%

Dari hasil analisa ratio di atas dengan mengacu pada potensi maupun capaian PAD, maka pada tahun 2014dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat ratio efektifitas pengelolaan PADsebesar 129,76%yang diimbangi dengan tingkatratio efisiensi PADsebesar 2,67%,dan ratio pertumbuhan PAD sebesar 48,82%,mengambarkanKemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi lebih efektif serta tingkat kemadirian dalam pengumpulan sumber-sumber penerimaan mengalami peningkatan.Tingkat kemandirian dalam pengumpulan sumber-

- xxxvii i -

sumber penerimaan yang mengalami peningkatan dengan kenaikan persentase di atas 10% dapat dilihat pada tabel 3.6 Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD di bawah ini. Tabel 3.6 Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD No.

Tahun

PAD (Rp.)

APBD (Rp.)

%

1.

2010

44.492.332.828,32

556.508.276.413,02

7,99

2.

2011

82.300.211.074,00

679.040.672.702,71

12,12

3.

2012

95.919.779.218,29

755.237.369.807,29

12,70

4.

2013

134.411.455.232,93

827.804.744.077,13

16,24

5.

2014

208,031,706,154.45

1.082.547.260.586,68

19,22

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD, 2010-2014; diolah.

. Berdasarkan Analisis Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode 2010-2014, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu program utama yang diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan Capaian Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD, Renstra dan Renja SKPD dapat digambarkan pada tabel 3.7 dibawah ini.

- xxxix -

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

NO

Indikator Kinerja

2010

TARGET

2011

REALISASI

TARGET

2012

REALISASI

TARGET

2013

REALISASI

TARGET

2014

REALISASI

TARGET

REALISAS I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Jumlah Data Potensi PAD sebagai Informasi yang Akuntabel

4 Jenis Pajak Daerah dan 3 Jenis Retribusi Daerah

4 Jenis Pajak Daerah dan 3 Jenis Retribusi Daerah

7 Jenis Pajak Daerah dan 3 Jenis retribusi Daerah








2

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disusun

1 Rancangan perda BPHTB

1 Rancangan perda BPHTB

1 Rancangan perda PBBP2

1 Rancangan perda PBBP2

1 Perda PBB P2 dan 8 Perwal PBB-P2

1 Perda PBB P2 dan 8 Perwal PBB-P2

4 Perwal Pajak Daerah

3 Perwal Pajak Daerah

1 Rancangan Perda Pajak Daerah dan 11 Draf Perwal Pajak Daerah

1 Rancangan Perda Pajak Daerah dan 11 Draf Perwal Pajak Daerah

3

Jumlah Realisasi Pajak Daerah

19,717,619, 900.00

19,454,520 ,726.00

31,358,436 ,000.00

43,141,033 ,812.00

39,572,230 ,000.00

45,596,900, 874.00

71,550,000 ,000.00

79,374,881 ,763.00

83,000,000, 000.00

91,749,599, 728.00

4

Jumlah Realisasi Retribusi Daerah

14,517,500, 000.00

13,457,130 ,694.00

15,541,640 ,000.00

14,048,627 ,262.00

15,738,962 ,000.00

16,953,181, 532.00

17,824,074 ,100.00

20,251,127 ,301.91

17,918,490, 500.00

21,014,517 ,907.00

5

Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD

42,022,479, 900.00

44,492,332 ,828.32

60,514,511 ,410.00

82,300,211 ,074.00

78,661,707 ,800.00

95,919,779, 218.29

124,957,83 4,100.00

139,877,14 9,931.54

160,415,308 208,031,706, ,854.00 154.45

100

105.88

100

136.00

100

121.94

100

111.94

100

129.68

42,022,479, 900.00

44,492,332 ,828.32

60,514,511 ,410.00

82,300,211 ,074.00

78,661,707 ,800.00

95,919,779, 218.29

124,957,83 4,100.00

139,877,14 9,931.54

160,415,308 ,854.00

208,031,70 6,154.45

550,000,00 0,000.00

556,508,27 6,413.02

648,862,49 1,019.96

679,040,67 2,702.71

721,899,24 2,989.50

755,237,369 ,807.29

864,905,44 5,373.00

865,839,83 8,811.63

1,055,390,8 21,061.67

1,082,547, 260,586.68

7.64

7.99

9.33

12.12

10.90

12.70

14.45

16.16

15.20

19.22

42,022,479, 900.00

44,492,332 ,828.32

60,514,511 ,410.00

82,300,211 ,074.00

78,661,707 ,800.00

95,919,779, 218.29

124,957,83 4,100.00

139,877,14 9,931.54

160,415,308 ,854.00

208,031,70 6,154.45

-

-

18,492,031 ,510.00

37,807,878 ,245.68

18,147,196 ,390.00

13,619,568, 144.29

46,296,126 ,300.00

43,957,370 ,713.25

35,457,474, 754.00

68,154,556 ,222.91

-

-

44.01

84.98

29.99

16.55

58.85

45.83

28.38

48.72

-

-

25%

100%

35%

100%

65%

100%

85%

100%

100%

97%

7

8

9

10

Persentase PAD terhadap APBD

Persentase Peningkatan PAD

Persentase Aparatur yang Kompeten dan Profesional Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerah/Retri busi Daerah

100%

98%

100%

3.2. Realisasi Anggaran

- xl -

89%

100%

83,82%

100%

89,82%

Berdasarkan anggaran yang disahkan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram selama periode 2010-2014 dan sebagai upaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis yang ditetapkan, telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataramyang tercermin dalam table 3.8 di bawah ini : Tabel 3.8 Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran (% fisik & % keuangan) selama periode 2010-2014,

TAHUN ANGGARAN

ALOKASI ANGGARAN (RP.)

REALISASI ANGGARAN (RP.)

1

2

3

4

1

2010

6,446,239,018.00

2

2011

3

2012

NO.

4

5

2013

2014

JUMLAH

PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEUANGAN (%)

FISIK (%)

5

6

5.621.410.132,00

87,20

100%

4,717,427,568.00

4.542.939.202,00

96,30

100%

5,022,382,644.00

4.707.020.439,00

93.72

100%

5,744,552,000.00

4,611,573,720.00

80.28

100%

6,782,192,000.00

5,562,445,862.00

82.02

100%

28,712,793,230.00

25.045.389.353,00

87,23

100%

- xli -

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 2014 merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang peyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan kewenangan yang diemban. LaporanAkuntabilitasKinerjainidapatdimanfaatkansebagai : a. Bahanevaluasiakuntabilitaskinerjabagipihak yang membutuhkan. b. Penyempurnaandokumenperencanaanperiode yang akandatang c. Penyempurnaanpelaksanaan program dankegiatan yang akandatang d. Penyempurnaanberbagaikebijakan yang diperlukan Berdasarkanhasilpengukurankinerjaterhadapcapaiansasaranstrategis,

rata-rata

menunjukkantingkat capaian 100% . Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi penerimaan beberapa jenis pajak daerah yang menjadi pengelolaan Dinas Pendapatan Kota Mataram.SebagaiKoordinatorPendapatanAsli

Daerah

(PAD),

berdasarkanhasilpengukuranterhadaptingkatRasioEfektifitas PendapatanAsli Daerah (PAD) menunjukkan

persentase 129,76 %dengan Tingkat Efisiensi Pembiayaan sebesar 2,67

%.Sedangkan Ratio Pertumbuhan PAD menunjukkanpersentasesebesar 8,82% dengan Tingkat

Elastisity

PAD

sebesar

1,10%.

Kondisitersebutmenggambarkantingkatkemandiriandalampengumpulandanpeningkatansumb er-sumber PAD semakinbaik.Hasil Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram tak lepas dari upaya

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

penerimaan

yang

telah

dilakukanselamaperiode lima tahunberjalan. Beberapa strategi intensifikasi yang telah dilakukan terkait dengan upaya peningkatan PAD selamatahun 2010-2014 antara lain : 1. Melakukan

Kegiatan

Rampung

Pajak

Guna

Menganalisis

Potensi

Pajak

Melalui

Mapping,ProfilingDan Benchmarking Terhadap Wajib Pajak. 2. Melakukan Perbaikan Terhadap Management Data Base Potensi-Potensi Pajak Daerah Yang Dikelola Dinas Pendapatan Kota Mataram. 3. Penambahan Personil Khususnya Yang Terkait Dengan Spesifikasi Yang Dibutuhkan Dalam Pengelolaan PBB-P2 Dan PengelolaanPajak Daerah PadaUmumnya.

- xlii -

4. Peningkatan Disiplin Kerja Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah Dan Pelatihan Pelayanan. 5. Melakukan Sosialisasi Dan Pemberian Penyuluhan Kepada Masyarakat Mengenai Ketentuan – Ketentuan Pajak Daerah Sesuai Amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 6. MelakukanKegiatanPendataanDalamRangkaMemperoleh

Data

Yang

Valid,

Akurat

Dan

DapatDipertanggungJawabkan Serta MelakukanPemeliharaan Basis Data TerhadapWajibPajak PBB-P2

DenganMelakukaanPendataanPasifUntukWajibPajak

Yang

DatangSendiri

Dan

PendataanAktifDenganMelakukanPendataanLangsungKepadaWajibPajak PBB-P2 7. Melakukan

Monitoring

Dan

PengawasanPajak

Daerah

Serta

MelakukanPenelitianDan

PemeriksaanPajak Daerah DalamRangkaTertibAdministrasiDanPengamanan Target PAD. 8. MeningkatkanKualitas Dan JangkauanPelayanan Serta Penambahan Sarana Dan PrasaranaUntuk Mendukung Kelancaran Pemungutan Pajak DaerahDan KinerjaPelayanan 9. PenerapanPenegakanAturanPerpajakanDenganBerkoordinasi Dan BersinergiDenganInstansi Yang MemilikiKewenanganDalamPenegakanAturan 10. Penerapan System PengelolaanPajak Daerah DenganOptimalisasiInformasi Dan Teknologgi (IT). Sedangkan kiat-kiat ekstensifikasi yang dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan tetap berpedoman pada amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kota Mataram yang dapat disusun sebagai bahan penilaian kinerja dinas untuk tahun 2014. Mataram, 20 Januari 2015 Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram,

H. MOH. SYAKIRIN, HUKMI, SE, MM NIP. 19640507 199203 1 016

.

- xliii -

- xliv -

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

Recommend Documents