LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2014

DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. JEMBRANA Jalan Surapati No. 1 Telp.(0365) 41210 Negara - Bali

2015

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Surapati No. 1 Negara Telp. ( 0365 ) 41210 NEGARA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 600/ 14 /PU./2015 TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;

b.

bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b perlu Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang…...

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan............

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 80); 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Derah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaram Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 45); 17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (berita Daerah Kabuaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 618);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

KEDUA

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di Negara Pada tanggal 2 Pebruari 2015. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016 TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5.

Bupati Jembrana di Negara. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. Wakil Bupati Jembrana di Negara. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Jembrana di Negara. Arsip.

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jembrana ini dapat tersusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014 sebagai bagian yang terintegarasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Kabupaten Jembrana yang Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekejaaan Umum Kabupaten Jembrna. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khusunya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Jembrana masa yang akan datang. Negara, 2 Januari 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

v

DAFTAR ISI Halaman

SK. PENETAPAN LAKIP 2014………………………………………………………………………

i

KATA PENGATAR…………………………………………………………………………………….

iv

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………

v

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………………………….

1

BAB

PENDAHULUAN ……………………………………………………………………..

6

1.1

UMUM

……………………………………………………………………..

6

1.2

DASAR HUKUM ………………………………………………………….....

7

1.3

PROFIL LAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM ……………………….

9

1.4

STRUKTUR ORGANISASI ………………………………………………...

10

1.5

ASPEK STRATEGIS .............................................................................

33

1.6

TUJUAN DAN SASARAN .....................................................................

34

1.7

KEBIJAKAN

........................................................................................

37

1.8

PERMASALAH UTAMA ( STRATEGIC ISSUED ) ................................

38

PERENCANAAN STRATEGIK DAN PENETAPAN KINERJA ………………….

33

2.1

PERJANJIAN KINERJA …………………………………………...............

45

AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………...

46

3.1

PENGUKURAN KINERJA ………………………………………………….

47

3.2

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ………………………................

48

3.3

EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA ……………………………………..

48

3.4

ASPEK KEUANGAN ……………………………………………………….

68

PENUTUP …………………………………………………………………………….

81

4.1

FAKTOR-FAKTOR UTAMA PENYEBAB KEBERHASILAN ……………

81

4.2

LANGKAH DIMASA MENDATANG .......................................................

74

-

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

-

RKT TAHUN 2014

-

DOKUMENTASI KEGIATAN DI TAHUN 2014

I

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

vi


1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang telah terlaksana merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yaitu : TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA SERTA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA YANG

PRIMA, GUNA MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA.

Dan Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Jembrana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada Misi Keempat yaitu dengan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Tujuan yang hendak dicapai adalah : Meningkatkan kualitas Pekerjaan Umum, Meningkatkan Pengelolaan Perumahan, Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan perumahan, Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral. Dalam usaha mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, maka pada tahun 2014 telah menyelenggarakan berabagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Jembrana. Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014 secara umum dapat terlaksana dengan baik terdiri dari 19 Program dan 37 Kegiatan ini tertuang dalam Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel berikut : Sasaran Strategis

Inidikator Kinerja Utama

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Penyediaan Prangko dan Meterai Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan Alat Alat Kebersihan Kantor Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Penyediaan ATK Jumlah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan perlengkapan kantor

Satuan

Target

Persenatse Fisik

Lembar

650

100

Tahun

1

100

Jenis

5

100

Unit

25

100

Paket Jenis / Lembar

1

100

7 / 134

100

7

100

Jenis


2

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya Sistim Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Meningkatnya Prosentase cakupan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan Meningkatnya Prosentase cakupan Pembangunan Sitim Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

Jumlah Penyediaan Makan dan minum Jumlah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Jumlah Pelaksanaan Upacara upakara Jumlah rumah jabatan yang dibangun Jumlah tersedianya Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional Jumlah tersedianya Pakaian Khusus Jumlah Dokumen

Jumlah jembatan yang di bangun Jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase / Gorong-Gorong (trotoar) Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan Panjang jalan yang baik Jumlah dokumen data base jalan

Meningkatnya Prosentase cakupan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya

Jumlah rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah Pemeliharaa pintu air Jumlah terpeliharanya bendung / sayap bendung

Meningkatnya Prosentase cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

Meningkatnya Prosentase cakupan Pengendalian Banjir

Jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir

Jenis

3

90,00

Tahun

1

100

Kali

2

100

Unit

1

90,00

Paket

5

90,00

Unit

11

90,00

Stel

40

100

Dokumen

150

100

Buah

3

100

Paket

8

100

Dokumen

5

100

Km.

66,00

100

Dokumen

1

100

Paket

23

100

Unit

26

100

Paket

2

100

Paket

7

100

Paket

5

100


3

Meningkatnya Prosentase cakupan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Meningkatnya Prosentase cakupan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Meningkatnya Prosentase cakupan Pembangunan Perumahan

Meningkatnya Prosentase cakupan Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya Prosentase cakupan Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Meningkatnya Prosentase cakupan Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya Prosentase cakupan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya Prosentase cakupan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Panjang Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan Tercapainya Norma, Standar, pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Kostruksi Tertatanya jalan lingkungan di kelurahan - kelurahan Kabupaten Jembrana Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat Tertibnya pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang perumahan Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan Banyaknya dokumen rencana tata ruang Banyaknya dokumen Revisi Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara Jumlah Dokumen Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Paket

6

100

Km.

31,58

100

Tim

1

-

Paket

20

100

Paket

8

10,00

Desa

16

100

Tim

1

100

Dokumen

1

100

Dokumen

1

90,00

Dokumen

1

100

Dokumen

1

100

Dokumen

1

100

Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten

Jembrana.Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun anggaran 2014, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah mencapai sebesar Rp. 98.136.471.267,00 atau 93,58 %, yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

4

Rp. 6.736.019.643,18 atau 6,42 % dari anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp. 104.872.490.910,18 Dengan realisasi sebagai berikut : Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam Tahun Anggaran 2014 mencapai sebesar Rp. 639.400.387,00 atau 102,88 % dari target sebesar Rp. 621.480.000,00 Hal ini berarti realisasinya secara keseluruhan lebih besar, yaitu Rp. 17.920.387,00 atau ( 2,88 % ) lebih besar dari target yang ditetapkan. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana berasal dari Pajak Daerah terdiri dari : Retribusi sewa alat-alat berat dengan target sebesar Rp. 125.000.000,00 dengan realiasasi Rp. 8.250.000,00 ( 6,60 % ), ini tidak sesuai dengan target dikarenakan alat tersebut dipergunakan untuk operasionak Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dari Retribusi sewa alat laboratorium sebesar Rp. 16.480.000,00 dengan realiasasi Rp. 22.750.000,00 ( 138,05 % ), target ini mengalami peningakatan sebesar Rp. 6.270.000,00 ( 38,05 % ) dan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sebesar Rp. 480.000.000,00 dengan realiasasi Rp. 68.400.387,00. (126,75 %), terdapat peningkatan sebesar Rp. 128.400.387,00 ( 26,75 % ). Realisasi Belanja Tidak Langsung : Dari Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 5.924.881.220,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 5.569.984.059,00 ( 94,01 % ) telah terjadi sisa anggaran dana sebesar Rp. 354.897.161,00 atau 5,99 %. Sisa tersebut terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 189.027.161,00 atau 3,96 % dan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 165.870.000,00 atau 14,26 %. Realisasi Belanja Langsung Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana guna menunjang kegiatan pelayanan publik ( infrastruktur ), adalah sebesar Rp. 92.566.487.208,00 ( 93,55 % ), yang berarti masih lebih kecil sebesar Rp. 6.381.122.482,18 ( 6,45 % ) dari target

yang

ditetapkan

sebesar

Rp. 98.947.609.690,18 hal ini terjadi disamping karena terjadinya efisiensi dimana penawaran kegiatan proyek dibawah pagu anggaran akibat dari terjadinya kompetisi penawaran antar penyedia jasa dalam batas kewajaran dan juga disebabkan oleh ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu untuk kegiatan : a. Kegiatan Penyusunan Norma Standar dan Manual ( NSPM ) dengan pagu anggaran Rp. 25.410.000,00 ( Dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ) tidak terealisasi, karena kegiatan ini sudah dianggarkan di Skretariat Dewan dalam bentuk inisiatip dewan ( Out Come ) sudah terlaksana.


5

b. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi Masyarakat Miskin yang nilainya Rp. 3.744.233.000,00 ( Tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah ), realisasi aggarannya rendah karena anggaran terserap hanya untuk honor/gaji TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan ) namun fisik / kontruksi belum bisa terlaksana seperti tahun lalu, disebabkan terkendala kesiapan lahan.

Aset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 498.446.865.943,00 berupa aset tetap : 1. Tanah

Rp.

1.908.036.000,00

2. Peralatan dan Mesin

Rp.

1.994.713.945,00

3. Gedung dan Bangunan

Rp.

21.170.095.000,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp. 467.415.072.998,00

5. Aset tetap lainnya

Rp.

340.000.000,00

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Rp.

3.921.413.000,00

7. Dan aset lainnya

Rp.

1.697.535.000,00

Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh perangkat organisasi dan kerjasama dengan pihak – pihak terkait ( stakeholders ). Apa yang telah dilakukan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana akan berupaya mengatasi masalah demi peningkatan kinerja pada masa mendatang, namun dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Negara, 2 Januari 2014 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,

DRS. I GUSTI PUTU MERTADANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016


6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahaan yang baik ( Good Governance ) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya

yaitu

adanya

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan stratejis yang ditetapkan.


7

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasai dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Kabupaten Jembrana .

1.2 Dasar Hukum LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2012 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );


8

e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ) m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana


9

n. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 43) o. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 549)

1.3 Profil Layanan Dinas Pekerjaan Umum Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thaun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nonor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2008. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang “Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana” dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, dan sebagai lembaga tehnis mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1.

Tugas Pokok. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi.


10

2.

Fungsi a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi

c.

Pembinaan/penyuluhan dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi

1.4 Struktur Organisasi Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Rincian tugas pokok yang dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut : a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. merumuskan kebijakan teknis, dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. mendistribusikan tugas lepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku d. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas dengan memberi petujuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; f.

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

11

yang dibantu oleh 1.

Bagian Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;

b.

penyelenggaraan program administrasi umum;

c.

pembinaan, pengkoordinasi, pengendali, pengawas program dan kegiatan Subagian;

d.

penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subagian.

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat.

Rincian Tugas Sekretaris dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut : a.

merencanakan oprasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

b.

memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum, kepegawaian , perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan;

c.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;

d.

melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;

e.

melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan Perencanan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;

f.

menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan Dinas;

g.

merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan Dinas;

h.

melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;

i.

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;


12

j.

memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;

k.

mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala subagian

l.

menyusun laporan hasil kegiatan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu : 1.1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Kepala Subagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja subagian; b. pelaksanaan program kerja subagian; c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Subagian; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan; c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga; d. melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas; e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas; g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;


13

h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas; i. melaksanakan

pemantauan

pemeliharaan

dan

perawatan

gedung

kantor,

perlengkapan dan kendaraan dinas; j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administarsi pensiun; k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; l. memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan; m. mengevaluasi hasil program kerja Subagian; n. menyusun laporan hasil kegiatan Subagian; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala subagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja subagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan subagian; c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Rincian tugas pokok Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Subagian sesuai kebijakan sekretariat; b. mengendalikan rencana tahunan; c. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; d. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

14

e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas; f. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas; i. melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; j. mendistrbusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf k. memberikan pertimbangan /kajian kepada atasan l. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; m. membuat laporan hasil kegiatan Subagian; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1.3 Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Kepala Subagian Keuangan dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program kerja subagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan subagian; c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun

rencana operasionalisasi program kerja Subagian sesuai kebijakan

sekretariat; b. membuat daftar usulan kegiatan; c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

15

e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; g. melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati); i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; k. melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; o. membuat laporan hasil kegiatan Subagian; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

2. Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pembinaan,

pengawasan,

pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan

pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan; (2) Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

Bidang

sebagaimana

dimaksud

ayat

(1)

menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan, pengawasan terhadap pelaksana kegiatan serta pengambil langkah – langkah dalam penanggulangan jalan dan jembatan beserta fasilitasnya; c. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang;

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan pengawasan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan Bidang; Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

16

c. memberi rekomendasi dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta fasilitasnya; d. menyelenggarakan penanggulangan jalan dan jembatan serta fasilitasnya; e. memberikan bantuan teknis kepada instansi lainnya; f. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dengan 3 Seksi yaitu : 2.1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan pengembangan dalam perencanaan jalan dan jembatan Dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana

dimaksud

pada ayat

(1),

menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan perencanaan insfrastruktur bina marga; c. pembinaan di Bidang Bina Marga; d. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. mempersiapkan bahan kajian, pengawasan, pengendalian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan; c. memberikan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, dan ruang milik jalan; d. menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

17

g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

2.2. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai

tugas

pokok

menyiapkan

dokumen/bahan

dalam

melaksanakan

pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan; Dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana

dimaksud

pada ayat

(1),

menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan penyiapan dokumen /bahan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pembangunan jalan kabupaten /desa serta jalan kota dan jembatan; c. menyiapkan bahan pembinan evaluasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan; d. membuat leger jalan dan jembatan; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

18

h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

2.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta pengelolaan jalan dan jembatan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. penyiapan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengawasan, pemeliharaan evaluasi dan pengendalian jalan dan jembatan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, pengelolaan, peningkatan , pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan serta kegiatan laboratorium teknik; c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; f.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;


19

h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

3. Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, pembinaan pengembangan dan pengolahan pengawasan Sumber Daya Air (SDA). Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Bidang

sebagaimana

dimaksud

ayat

(1)

menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

penyelenggaraan, dan pelaksana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;

c.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan

d.

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang;

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a.

menyusun program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

merumuskan kebijakan operasional Bidang Sumber Daya Air;

c.

menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan di Bidang Sumber Daya Air (SDA);

d.

mengadakan pengawasan pemeliharaan dan pengendalian urusan di Bidang Sumber Daya Air (SDA);

e.


f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;

g.

mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

h.

memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

i.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

20

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

k.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dengan 3 Seksi yaitu : 3.1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sumber Daya Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan pembinaan Sumber Daya Air (SDA). Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan perencanaan dan pembinaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA);

c.

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

melaksanakan tugas perencanaan dan pembinaan Sumber Daya Air (SDA);

c.

mengadakan survey standar harga satuan dan analisa upah / bahan sebagai dasar menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);

d.


e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

h.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


21

3.2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Air (SDA); Dalam

melaksanakan

tugas pokok

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),


penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan menyiapkan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengembangan dan pengolahan Sumber Daya Air);

c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;


menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ;

b.

melaksanakan pengembangan dan peninggkatan pembangunan Sumber Daya Air;

c.


d.


e.


f.


g.


h.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

i.


3.3. Seksi Seksi Pengawasan Sumber Daya Air Seksi Pengawasan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pemeliharaan evaluasi dan pengendalian Sumber Daya Air (SDA). Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.



22

b.

menyiapkan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengawasan, pemeliharaan evaluasi dan pengendalian Sumber Daya Air (SDA);

c.




b.

menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan pengawasan, pemeliharaan, evaluasi dan pengendalian penanggulangan Sumber Daya Air (SDA);

c.

melaksanakan pengawasan Sumber Daya Air (SDA) pada wilayah sungai;

d.


e.


f.


g.


h.


i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan

j.


4. Bidang Cipta Karya Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menkoordinasikan tugas-tugas seksi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pekerjaan di Bidang keciptakaryaan; Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Bidang

sebagaimana

dimaksud

ayat

(1)


penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

penyelenggaraan dan pelaksanaan di Bidang Keciptakaryaan;

c.

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase perumahan dan pemukiman bangunan gedung;

d.

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;


23

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan di bidang keciptakaryaan; c. memberikan pertimbangan teknis mengenai pemberian izin mendirikan bangunan; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; f.

memberikan bantuan teknis kepada instansi lainnya;

g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dengan 3 Seksi yaitu : 4.1. Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengembangan teknis pembangunan gedung, tata bangunan perumahan dan pemukiman. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan pengawasan pengembangan penataan pembangunan gedung dan tata bangunan perumahan dan pemukiman ;

c.

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.



b.

menyusun dan melaksanakan penataan drainase, perumahan, pemukiman dan memberikan kajian teknis atas rekomendasi bangunan gedung;


24

c.

melaksanakan peningkatan dan pengembangan teknis tata bangunan, tata perumahan dan pemukiman;

d.

memberi bantuan teknis kepada instansi lainnya;

e.

memberikan pertimbangan mengenai pemberian izin mendirikan bangunan;

f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4.2. Seksi Perencanaan Bangunan dan Pemukiman Seksi Perencanaan Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan dan pemukiman infrastruktur perkotaan/pedesaan. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.


b.

pelaksanaan

perencanaan

bangunan

dan

pemukiman

infrastruktur

perkotaan/pedesaan; c.




b.

melaksanakan tugas perencanaan bangunan dan pemukiman insfrastrutur perkotaan/pedesaan;

c.

merencanakan dan merancang standar/prtotipe bangunan-bangunan gedung;

d.

mengadakan sigi (survey) standar harga satuan dan analisa upah/bahan sebagai bahan dasar penyusunan Enginering Estimate (EE)


25

e.

memberikan pertimbangan teknis kepada instansi lainnya;

f.


g.


h.


i.


j.


k.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

l.


4.3. Seksi Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman Seksi Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian teknis pembangunan gedung dan kegiatan tata bangunan (pemukiman dan perumahan). Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan dan pemukiman terhadap pemanfaatan bangunan dan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;


menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai dengan kebijakan Bidang ;

b.

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata bangunan, tata perumahan dan pemukiman;

c.

mengawasi dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman;

d.

melaksanakan pengawasan teknis pembangunan gedung, kegiatan tata bangunan pemukiman dan perumahan;

e.



26

f.


g.


h.


i.


j.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan

k.


5. Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pengawasan Bidang Tata Ruang , Pertambangan dan Energi. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Bidang

sebagaimana

dimaksud

ayat

(1)


penyusunan rencana kerja Bidang sesuai kebijakan Dinas;

b.

perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pengawasan Bidang Tata Ruang , Pertambangan dan Energi;

c.

pengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan

d.

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang;

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

merumuskan kebijakan operasional Bidang Tata Ruang Pertambangan dan Energi;

c.

menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan dan pengendalian urusan Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi;

d.

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian urusan Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi;

e.

memberikan bantuan teknis kepada instasi lain;


27

f.


g.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;

h.

mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

i.

memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

j.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

k.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

l.

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dengan 3 Seksi yaitu : 5.1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pembinaan tata ruang dan pemanfatan ruang wilayah;. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan perencanaan, pembinaan pemanfaatan tata ruang wilayah; c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a.


b.

melaksanakan tugas perencanaan pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK),Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan Rencana Teknis Ruang Kawasan, maupun yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.


d.



28

e.

memberikan pertimbangan / kajian teknis kepada instansi lainnya;

f.


g.


h.


i.


j.


5.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan pengembangan dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah;

Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.


b.

pelaksanaan penyiapan dokumen / bahan dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;

c.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;



b.

melaksanakan pengawasan, pengendalian teknis tata ruang dan pemanfaatan ruang wilayah;

c.

melaksanakan bahan kajian, pengawasan, pengendalian dan pengembangan Tata Ruang Lingkup Wilayah;

d.

mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ruang kawasan strategis kabupaten;

e.

memberi kajian izin pemanfatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

f.



29

g.


h.


i.


j.


k.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

l.


5.3. Seksi Pertambangan dan Energi Seksi Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan kajian teknis, pembinaan dan pengawasan Pertambangan dan Energi.

Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.


b.

pelaksanaan penyiapan dokumen / bahan dalam melaksanakan persiapan kajian teknis pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi;

c.




b.

menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan Energi lainnya;

c.

memberikan rekomendasi dan kajian teknis izin pengeboran, izin penggalian dan izin penerupan mata air pada cekungan air tanah serta usaha Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan Energi lainnya pada wilayah kabupaten;

d.

membina dan mengawasi pelaksanaan izin Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan energi lainnya serta cekungan air tanah skala kabupaten;

e.

memberikan pertimbangan teknis kepada instansi lainnya;


30

f.

melaksanakan evaluasi dan pengendalian teknis pelaksanaan Galian Golongan C dan pertambangan dan energi;

g.


h.


i.


j.


k.


l.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


31

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang

Bidang

Bidang

Bina Marga

Sumber Daya Air

Cipta Karya

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga

Sub Bagian Perencanaan, Evalu asi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan

Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi

Seksi

Seksi

Seksi

Perencanaan dan Pembinaan Sumber Daya Air

Tata Bangunan dan Pemukiman

Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Perencanaan Bangunan dan Pemukiman

Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga

Pengawasan Sumber Daya Air

Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman

Pertambangan dan Energi

UPT


32

SUMBER DAYA ORGANISASI Sampai dengan akhir Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana didukung oleh 114 Orang terdiri dari : Dengan Klasifikasi Jabatan : -

Pejabat Struktural Eselon

II/b

1

Orang

-


III/a

1

Orang

-


III/b

4

Orang

-


IV/a

15

Orang

21

Orang

Jumlah Dengan Klasifikasi Status Kepegawaian : -

PNS

88

-

CPNS

-

Staf Tenaga Kontrak/Honorer

Orang

Jumlah

-

Orang

26

Orang

114

Orang

Dengan Klasifikasi Pendidikan ( Diluar Tenaga Kontrak/Honorer ) : -

SD

1

Orang

-

SMP

3

Orang

-

SLTA

52

Orang

-

D3

1

Orang

-

S1

20

Orang

-

S2

11

Orang

Jumlah

88

Orang

Dengan Klasifikasi Golongan ( Diluar Tenaga Kontrak/Honorer ) : -

Gol

I/a

-

Orang

-

Gol

III/d

8

Orang

-

Gol

I/b

-

Orang

-

Gol

IV/a

4

Orang

-

Gol

I/c

-

Orang

-

Gol

IV/b

1

Orang

-

Gol

I/d

2

Orang

-

Gol

IV/c

1

Orang

-

Gol

II/a

12

Orang

-

Gol

IV/d

-

Orang

-

Gol

II/b

9

Orang

-

Gol

II/c

19

Orang

-

Gol

II/d

1

Orang

-

Gol

III/a

8

Orang

-

Gol

III/b

15

Orang

Gol III/c 9 Orang Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

33

1.5 Aspek Strategis Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut

Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : “ TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA SERTA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

JEMBRANA

YANG

PRIMA , GUNA

MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA

“Visi yang

dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana kedepan. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam visi tersebut perlu dijelaskan pengertiannya sebagai berikut : a.

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana yaitu memberikan nilai tambah terhadap pembangunan infrastruktur beserta penunjangnya untuk mampu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Jembrana yang siap bersaing dalam era globalisasi.

b.

Peningkatan pelayanan Pekerjaan Umum yaitu memberikan pelayanan baik teknis dan non teknis ( administrasi pembangunan ke PU-an yang lebih baik, cepat dan

akurat dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan

kinerja pembangunan sarana dan prasarana ). c.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu memberikan pelayanan ruang aktifitas penduduk dalam percepatan kegiatan pertumbuhan sosial, ekonomi yang lebih baik, cepat dan akurat dalam rangka tertib pembangunan daerah Kabupaten Jembrana.


34

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan rumusan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi 3. Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air 4. Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan 5. Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana 6. Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam

1.6 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataaan Misi. Tujuan yang dimaksudkan didalam LAKIP ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai Sesuai dengan tujuan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabuaten Jembrana sebagai berikut : Tabel 1.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2011 - 2016 No.

Tujuan

1 2 Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran 3

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun Meningkatnya Pembangunan Sarana 1. dan Prasarana Apartur Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan Meningkatkan Pembangunan 1 Jembatan Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

35

2

3 Misi 3 :

1

2

3

4

Meningkatnya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Meningkatnya Meningkatkan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Meningkatnya Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan terhadap total kebutuhan Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan Meningkatnya Meningkatkan Sarana dan Prasarana rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Infrastruktur Perdesaan jembatan perdesaan Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Meningkatkan Pembangunan Saluran Meningkatnya saluran Drainase/Gorong-gorong drainase/gorong-gorong yang terpelihara Meningkatnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Meningkatnya Perencanaan Pemb. Pintu air Meningkatnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Meningkatnya Pembangunan pintu air Meningkatkan Pengembangan dan Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Normalisasi saluran sungai dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun Meningkatnya Penyediaan prasarana Meningkatkan Pengembangan Kinerja dan sarana air minum bagi masyarakat Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah berpenghasilan rendah Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir Meningkatkan Pengendalian Banjir terhadap total kebutuhan Meningkatnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir Meningkatnya pengendalikan banjir


36

Misi 4 :

1

2

3 Misi 5 : 1.

pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Meningkatnya Pembangunan prasarana pengaman pantai Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur Meningkatkan Pengembangan Wilayah Meningkatnya Strategis Cepat Tumbuh Pembangunan/peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi Meningkatkan Pengembangan pembangunan perumahan masyarakat Perumahan kurang mampu Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Meningkatnya Penyediaan sarana air Meningkatkan Lingkungan Sehat bersih dan sanitasi dasar terutama Perumahan bagi masyarakat miskin Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Meningkatnya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Meningkatnya Revisi rencana tata


37

ruang Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya Survey dan pemetaan 2 Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Penyusunan kebijakan dan Pengendalian Pemanfaatan perizinan pemanfaatan ruang Ruang Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Misi 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam Meningkatnya penertiban Meningkatkan Pembinaan dan 1 penambangan bahan galian golongan Pengawasan Bidang Pertambangan C

1.7 Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan strategi pencapaian berupa kebijakan : 1.

Kordinasi

antara

Pemerintah

Propinsi

dan

Pemerintah

Daerah

terkait

diintensifkan 2.

Memberikan kesempatan yang sama dalam Pengembangan Sumber Daya Aparatur

3.

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan harus dicapai secara Efektif dan Efisien dengan Menetapkan Skala Prioritas

4. Peningkatan Fungsi Sumber Daya Air harus dicapai secara efektif dan efisien Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

38

5.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan berdasarkan skala Prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan

6.

Mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan teknis Pembangunan Daerah

1.8 Permasalahan Utama ( strategic issued ) Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi : Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air, Sedangkan di Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan

Maka guna meningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana perlu memperhtikan hal - hal sebagai berikut : a. Pekerjaan Umum 1. Pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan irigasi belum optimal. 2. Belum optimlnya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat. 3. Belum ratanya sebaran jalan – jalan penghubung pusat – pusat kegiatan, pusat produksi, dan infrastrutur pedesaan. 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana kawasan strategis cepat tumbuh. 5. Minimnya SDM kebinamargaan dibandingkan dengan ruas jalan yang ada. 6. Kurangnya evaluasi dan pengawasan pemanfatan jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan. 7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang tata kelola air bersih khususnya di pedesaan.

b. Perumahan 1. Belum adanya data dan pusat informasi tentang perumahan layak huni dan lingkungan sehat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

39

2. Belum adanya mekanisme bantuan, kerjasama dan pembiyayaan bagi MBR

untuk

pembangunan perumahan layak huni dan lingkungan sehat bagi masyarakat. 3. Belum optimalnya pelaksanan monitoring, suverfisi, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat.

c. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Wilayah 1. Belum otimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW. 2. Belum otimalnya kualitas pemanfaatan ruang. 3. Belum otimlnya pengendalian kulitas pemanfaatan ruang.

d. Sumber Daya Mineral dan Energi 1. Belum adanya regulasi dan pengawasan yang jelas tentang pertambangan sumber daya mineral dan energi. 2. Maraknya pertambangan liar yang merusak kelestarian dan lingkungan hidup. 3. Pemanfaatan sumber daya energi belum maksimal.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka hal – hal yang perlu dilakukan 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui pemerintah penyelenggaraan pemerintah yng aspiratif, partisipatif dan trasnparan yaitu : a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan

Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimlisasi peran aparat fungsional pemerintah (APFP ) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. b. Peningkatan fungsi dewan sebagai lembaga yang aspiratif dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui optimalisasi hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan mengoptimalkan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengan pendapat, dan kegiatan lainnya. c. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan regulasi pedoman kerja dengan menyusun Setandar Pelayanan Minimal (SPM ) di masing – masing layanan.


40

d. Peningkatan layanan kepala/ wakil kepala daerah dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi antar pemerintah baik antar pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Perovinsi dan pusat. e. Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah melalui optimlaisasi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, menstandarkan kualitas Sumber Daya Aparatur pengelola keuangan melaui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang regulasi keungan, aset, dan pendapatn daerah serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. f.

Peningkiatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dan realisasi keuangan daerah dan optimalisasi penerapan sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

g. Peningkatan penataan peraturan perundang – undangan dengan menggali sumber – sumber regulasi, mengkonsultasikan serta menyusun regulasi tata kelola pemerintahan. h. Meningkatkan penataan kelembagan melalui harmonisasi kelembagan pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi, pusat dan peraturan perundang – undangan. i.

Peningkatan Pengelolaan aparatur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kulaitas sumber daya aparatur dengan proses rekruitmant yang akuntabel.

j.

Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan melalui sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus ijin,a melakukan pengendalian terhadap pelanggaran perijinan dan melaksanakan pelayanan perijinan satu pintu.

k. Peningkatan Pengelolaan Sistem Pertanahan dilaksanakan dengan menginventarisasi aset tanah milik pemerintah daerah, melaksanakan proses pensertifikatan,

dan

melaksanakan sosialisasi kepada lembaga adat untuk melaksanakan inventarisasi dan pensertifikatan aset adat.

2. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestraian lingkungan yaitu : a. Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang Pekerjaan Umum melalui optimalisasi pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan irigasi, melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat, mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

penghubung pusat – pusat

kegiatan, pusat produksi, dan infrastruktur pedesaan, memaksimalkan sarana dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

41

prasarana pada kawasan strategis cepat tumbuh, serta mengefektifkan evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jalan. b. Peningkiatan Kualitas Pelayanan di bidang Perumahan melalui optimalisasi penyusunan data dan informasi perumahan layak huni dan lingkungan sehat, melayani mekanisme bantuan, kerjasama dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR ) untuk membangun perumahan layak huni dan lingkungan sehat, dan mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, suvervisi, evaluasi , pencatatan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat. c. Peningkiatan Kualitas Pelayanan penataan ruang dan wilayah melalui optimalisasi penyusunan regulasi tata ruang sebagai turunan perda RTRW, memaksimalkan kualitas pemanfaatan ruang melalui pengendalian sehungga adanya keseimangan adanya keseimbangan anatara fungsi ekonomi dengan fungsi ekologis dan kelestraian lingkungan. d. Peningkatan kualitas pelayanan Sumber Daya Mineral dan Energi adalah dengan menyusun regulasi dan standar pengawasan yang jelas tentang pertambangan sumber daya mineral dan energi, menindak dengan tegas terhadap pelaksanaan pertambangan liar yang merusak kelestarian lingkungan, serta pemanfaatan secara maksimal sumber daya energi secara maksimal. e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan pengelolaan lingkungan yang tersetruktur dan komprehensif melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, lahan/tanah, mencegah kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati, pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau, pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukan, pengembangan potensi ekowisata, flora dan fauna identitas daerah. Dengan berdasarkan pada isu-isu strategis dan pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana diwujudkan dalam program - program prioritas tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana meliputi : a. Urusan Wajib 1. Pekerjaan Umum - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Pembangunan Jalan dan jembatan - Program Pembangunan saluran Drainase/ Gorong - gorong - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

42

- Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air lainnya - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pengendalian Banjir - Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 2. Perumahan - Program Pengembangan Perumahan - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 3. Penataan Ruang - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Urusan Pilihan 1. Energi dan Sumber Daya Mineral - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


43

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunandan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Adapun komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ( terlampir ). Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan utama

yang diuraikan dalam BAB I. Solusi permasalahan

tersebut direncanakan secara skala proritas berdasarkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusny terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencangkup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencnaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Asisten Ketataprajaan akan lebih baik dan terarah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

44

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014, yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tanggal 2 Januari 2014, ditetapkanlah perjanjaian kinerja dengan Pernyataan Penetapan Kinerja pada tanggal 20 Januari 2014, dan dengan adanya perubahan APBD Tahun 2014 berdampak pula dengan adanya perubahan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja awal merupakan lampiran/dokumen Lakip ini, sedangkan perjanjian kinerja perubahan menjadi kompenen penting pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III. Adapun Perjanjian Kienrja Perubahan sebagai berikut;


45


46

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjan Umum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja

Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok ; a. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; b. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat; Indikator-indikator tersebut secara Iangsung atau tidak Iangsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Penetapan indikator kinerja kegiatan di atas didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

47

Indikator kinerja dimaksud dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) terlampir :

3.1

Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Mengukur kinerja pada hakekatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target – target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran

dengan cara membandingkan antara rencana

pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

dengan realisasi

pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang sering pula disaebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

48

Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.2

Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.

3.3

Evaluasi Pencapaian Kinerja Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan

penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

49

Dinas Pekerjaan Umum dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategic pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Pencapaian kierja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan anatara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapainnya dapat diuraikan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2011 – 2016 sebagai berikut :

Tujuan Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Sasaran Indikator Kinerja Utama ; Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana apartur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun anggaran 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam dua (2 ) kegiatan strategis yaitu : Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1). Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan , dengan target sebanyak satu (1) paket bangunan Rumah Jabatan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 1.268.537.500,00 sumber daya sebanyak 6 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa 1 paket bangunan Rumah Jabatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 1 paket bangunan Rumah Jabatan .Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan yaitu untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 1.268.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.081.854.150,00 ( 85,28. % ) terdapat sisa dana sebesar Rp. 186.683.350,00 ( 14,71 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan rumah jabatan bupati dan wakil bupati Jembrana, terdiri dari : Perencanaan teknik interior dan exterior rumah jabatan wakil Bupati, Pembuatan Gasebo Rumah Jabatan Bupati Jembrana dan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati Jembrana Tahap II, Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan ini dianggaran sebesar Rp. 1.268.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.229.127.550,00 ( 96,89 % ) Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

50

terdapat sisa dana sebesar Rp. 39.409.950,00 ( 3,11 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan rumah jabatan wakil bupati Jembrana Tahap III.

2). Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target pembangunan gedung kantor . Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 3.570.605.000,00 sumber daya sebanyak 10 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa terwujudnya pembangunangedung kantor . Outcome, terealisasinya pembangunan gedung kantor

pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana.

Capaian kinerja Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 3.570.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.026.356.900, (84,76 %) terdapat sisa dana sebesar Rp. 544.248.100,00 ( 15,24 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor di Kabupaten Jembrana, terdiri dari : Pembangunan Gedung Kantor Lurah Banjar Tengah Tahap II, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lelateng Tahap I, Pembangunan Gedung Kantor Pendapatan Kab. Jembrana, Perencanaan Gedung Kantor Lurah Baler Bale Agung, Pembangunan Pagar Kantor Lurah Lelateng dan Pembuatan Pagar Besi Pengaman Kantor Lurah Br Tengah, di Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan ini dianggaran

sebesar

Rp.

1.981.148.250,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 1.780.969.950,00 ( 89,90 % ) terdapat sisa dana sebesar Rp. 200.178.300,00 ( 10,10 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor di Kabupaten Jembrana, terdiri dari : Pembangunan Gadung Kantor Lurah Baler Bale Agung Tahap I, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lelateng Tahap II, Rehabilitasi Atap Gedung Kesenian, Perencanaan Kantor Lurah Loloan Timur, Perencanaan Balai Pertemuan Kantor Lurah Gilimanuk dan Perencanaan Gedung Arsip Dinas PU. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran Strategis

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun

Inidikator Kinerja

Satuan

Target

Persenatse Fisik

Jumlah rumah jabatan yang dibangun

Unit

1

90,00

Paket

5

90,00

Jumlah tersedianya Gedung Kantor


51

Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi - Sasaran Indikator Kinerja Utama Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan, Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun, Meningkatnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, Meningkatnya Pembangunan Sitim Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan, Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan kedalam dua ( 2 ) Kegiatan Strategis yaitu : 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan 2) Kegiatan Pembangunan Jembatan 1). Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan dengan target sebanyak satu dokumen perencanaan pembangunan jembatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 36.471.250,00 sumber daya sebanyak 8 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa dokumen perencanaan jembatan satu dokumen dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya terpenuhinya dokumen perencanaan jembatan. Capaian Kinerja di Tahun 2013 dianggarakan sebesar Rp. 36.471.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.421.250,00 ( 99,86 % ) terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 50.000,00 Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Jembatan 1 dokumen, yang dilaksanakan oleh 8 orang dengan 1 tim. Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan sudah di tuangkan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan.

2). Kegiatan Pembangunan Jembatan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target

pembangunan jembatan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 2.332.989.700,00 sumber daya sebanyak 6 orang yang tergabung dalam Tim. Output, pembangunan jembatan. Outcome, terwujudnya pembangunan jembatan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan

Pembangunan

Jembatan

di

anggarkan

dari

APBD

sebesar

Rp. 2.332.989.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.318.055.000,00 ( 99,36 % ) terdapat Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

52

penghematan sebesar Rp. 14.934.700,00 ( 0,64 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Buah yaitu : Pembangunan Jembatan Delundungsari – Medewi, Pembangunan Jembatan Pk. Gayung - B.B. Agung dan Pembangunan Jembatan Pancardawa – Pendem, yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim. Sedangkan

di

Tahun

2014

kegiatan

ini

kembali

dianggarkan

sebesar

Rp. 3.334.834.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.228.525.000,00 ( 96,81 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 106.39.000,00 ( 3,19 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Buah yaitu : Pembangunan Jembatan Nusasakti – Moding, Pembangunan Jembatan Ngoneng Mendoyo Dauh Tukad – SMPN 2 Mendoyo dan Peningkatan Jembatan Tukad Melaya di Desa Melaya dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim.

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

dijabarkan kedalam dua ( 2 ) Kegiatan Strategis yaitu :

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1). Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

dan

Kebijakan

Kepala

Daerah

beruparahan,

dengan

target

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan . Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 237.590.466,00 sumber daya 12 orang dengan tim. Output, Dokumen perencanaan rehabilitasi / Pemeliharaan jalan. Outcome, terwujudnya Dokumen Rehbilitasi / pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dialokasikan dari DAU sebesar

Rp. 237.590.466,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 185.513.466,00 ( 78,08 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 52.077.000,00 ( 21,91 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim. Dan di Tahun 2014 kembali dianggarkan sebesar Rp. 207.993.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 206.271.700,00 ( 99,17 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 1.721.300,00


53

( 0,83 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.

2). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

dan

Kebijakan

Kepala

Daerah

berupa

arahan,

dengan

target

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 36.299.208.717,81 14

orang

dengan

tim.

Output,

Rehabilitasi

sumber daya sebanyak /

Pemeliharaan

Jalan.

Outcome, terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan. Pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Jalan

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp. 36.299.208.717,81 dengan realisasi sebesar Rp. 36.124.955.800,00 ( 99,52 % ), terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 174.252.917,81 ( 0,48 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang

64,00 Km

yang

dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim. Sedangkan di Tahun 2014 terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp. 40.241.961.765,18 dengan realisasi sebesar Rp. 39.642.176.500,00 ( 98,51 % ), terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 599.785.265,18 ( 1,49 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang

66,00 Km dengan capaian fisik 100 %,

yang dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim.

Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan dituangkan kedalam kegiatan Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dengan target Indikator kinerja ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 507.993.000,00 sumber daya 12 orang dengan tim. Output, Dokumen Data Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan. Outcome, terwujudnya Penyusunan Dokumen Data Rehbilitasi / pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. di Tahun 2013 kegiatan ini tidak dianggarkan namun dianggarkan di Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 507.993.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 478.270.700,00 ( 94,15 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 29.722.300,00 ( 5,85 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen Data Base Jalan yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.


54

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 8.452.690.030,00 dengan SDM sebanyak 14 orang

1 Tim,

Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan sepanjang 19,50 Km. di 5 (lima) Kecamatan terdiri dari ( Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan DAK Transdes dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan APBD, Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi / Pembangunan InfrastrukturPerdesaan, Bonefit : Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan, Infact : Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dengen anggaran sebesar Rp. 8.452.690.030,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.133.746.857,00 ( 96,23 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 318.943.173,00 ( 3,77 % ). sedangkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 14.711.944.450,00 dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim, Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan sepanjang 31,58 Km. di 5 (lima) Kecamatan terdiri dari ( Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan DAK Transdes dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan APBD, Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi / Pembangunan Infrastruktur Perdesaan,

Bonefit

:

Panjang

Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Jalan

Perdesaan,

Infact : Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dengan realisasi sebesar Rp.

14.581.610.200,00

(

99,11

%

)

terdapat

penghematan

sebesar

Rp. 130.334.250,00 ( 0,89 % ) dengan capaian fisik 100 %. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan

Inidikator Kinerja

Jumlah jembatan yang di bangun Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan Panjang jalan yang baik

Satuan

Target

Persenatse Fisik

Buah

3

100

Dokumen

5

100

Km.

66,00

100


55

Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan Jalan dan Jembatan Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Perdesaan

Jumlah dokumen data base jalan Panjang Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan

Dokumen

1

100

Km.

31,58

100

Tujuan Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarna Sumber Daya Air -

Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Saluran drainase/gorong-gorong, Meningkatnya

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan

irigasi,

Meningkatnya

rehabilitasi/pemeliharaan pintu air, Menigkatnya rehabilitasi/pPemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air, Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong Tahun anggaran 2014 Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana hanya dijabarkan kedalam kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong. Kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong Di Tahun 2014 Kegiatan ini ditargetkan ( 8 ) paket pekerjaan. Dengan Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 3.060.000.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, Terwujudnya peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar sehingga keindahan kota meningkat dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 8 Paket pekerjaan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong ( Trotoar ). Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong untuk kegiatan ini ditargetkan 8 Paket dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.400.179.980,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.777.689.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.427.079.000,00 ( 71,73 % ) terjadi penghematan sebesar Rp. 1.350.610.000,00 ( 28,26 % ) Keluaran dari kegiatan ini terwujudnya peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar 8 paket yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp. 3.060.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.966.757.900,00 ( 96,95. % ) terjadi penghematan sebesar Rp. 93.242.100,00 ( 3,05 % ) Keluaran dari kegiatan ini terwujudnya 8 paket kegiatan peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar di Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

56

Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun anggaran 2014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

dijabarkan

kedalam tiga ( 3 ) kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2). Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 3). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air 1). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak tujuh belas

( 17 ) paket pekerjaan Indikator kinerja

kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 5.926.909.120,00

sumber

daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi

/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi target 17 Paket pekerjaan yang

anggarannya bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 5.926.909.120,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.864.821.500,00 (82,08 %), terdapat penghematan sebesar Rp. 1.062.087.620,00 ( 17,91 % ) kegiatan ini dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim. di Tahun 2014 kembali ditargetkan 23 Paket Pekerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 7.737.070.220,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.587.326.600,00 ( 98,06 % ), terdapat penghematan sebesar Rp. 149.743.620,00 ( 1,94 % ) Keluaran dari kegiatan ini 23 Paket pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, ini dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.

2). Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Kegiatan ini merupkan bagian dari Program

Pengembangan dan Pengelolaan

JaringaIrigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak

sembilan belas

(19) paket

pekerjaan.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 534.535.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

57

Output, berupa

tersedianya Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air dalam 1 tahun.

Outcome, terlaksanananya Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk ini dialokasikan dana sebesar Rp. 534.535.000,00 yang realisasinya sebesar Rp.509.402.000,00 ( 95,30 % ) disini terdapat penghematan sebesar Rp. 25.133.000,00 ( 4,70 % ) kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim, sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini ditargetkan 26 Unit pekerjaan pemeliharaan pintu air di Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang anggarannya sebasar Rp. 618.377.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 605.875.000,00 ( 97,98 % ) disini terdapat penghematan sebesar Rp. 12.502.000,00 ( 2,02 % ) kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.

3). Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringaIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak dua ( 2 ) paket pekerjaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 235.885.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam

satu Tim. Output, berupa tersedianya

Rehabilitasi / Pemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air dalam 1 tahun. Outcome, terlaksanananya Rehabilitasi / Pemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air ditargetkan 2 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 235.885.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.450.000,00 ( 98,12 % ) terdapat penghematan sebesar Rp 4.435.000,- ( 1.88%) yang dilaksanakan oleh 7 orang dengan satu tim. Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini ditargetkan 2 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 550.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 542.397.000,00 ( 98,62 % ) terdapat penghematan sebesar Rp 7.603.000,00,00 ( 1,38 %) dengan keluaran 2 paket pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan bendung / sayap bendung yaitu : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sayap Bendung Suplesi Pangyangan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sayap Bendung Pangkung Sente dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 7 orang dengan satu tim.


58

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tahun anggaran 2014 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam satu (1) kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum.

1). Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum. Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan , dengan target sebanyak dua belas

( 12 ) paket pekerjaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 1.931.620.250,00 dari dana DAK dan DAU, sumber daya sebanyak 10 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa bangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Minum. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ditargetkan 12 paket pekerjaan dengan anggaran yaqng bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 1.931.620.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.346.056.230,00 ( 69,69 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 585.564.020,00 ( 30,31 % ) yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim. Di Tahun 2014 kembali ditargetkan 7 paket pekerjaan dengan anggaran yang bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 1.888.075.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.626.630,00 ( 96,43 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 67.448.420,00 ( 3,57 % ) dengan keluaran 7 paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana air minum di 5 Kecamatan dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim.

Program Pengendalian Banjir Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 1.348.383.500,00 dengan SDM sebanyak 7 Orang dengan 1 Tim, Output : 8 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase

dan Pengendalian Banjir Tahun 2014,

Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Stadion Pecangakan dan di depan Masjid Raya Kec. Jembrana, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

di Kecamatan Negara,Perencanaan Kegiatan

Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Kelurahan Dauhwaru Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

59

dan Desa Budeng, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Masjid Raya Kec. Jembrana ( lanjutan ), Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara (lanjutan), Pembuatan Saluran Drainase dan Pemasangan Grilldi Pintu Keluar dan

Pintu Masuk

Komplek Pemerintah Kabupaten

Jembrana dan Pembuatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Jalan menuju Subak Tegal Lantang, Outcome : Terwujudnya Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir, Bonefit : Jumlah pembangunan/peningkatan saluran drainasedan penanggulangan banjir, Infact : Meningkatnya kinerja pengendalian banjir dengan realisasi sebesar Rp. 1.328.690.500,00 ( 98,54 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 19.693.000,00 ( 1,46 % ) yang dilaksanakan. sedangkan di Tahun 2014 kembali ditargetkan 5 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.550.274.200,00 ( 96,89 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 49.725.800,00 ( 3,11 % ) dengan keluaran 5 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Tahun 2015, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Masjid Raya Negara, Kec. Jembrana ( Lanjutan ), Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Jembrana, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara, Pembangunan / Peningkatan Sauran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Pembangunan / Peningkatan Sauran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Jalan Buton dan Nusa Lembongan Kecamatan Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Sasaran Strategis

Inidikator Kinerja

Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase / Gorong-Gorong (trotoar) Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi / dipelihara

Satuan

Target

Persenatse Fisik

Paket

8

100

Paket

23

100


60

Jumlah Pemeliharaan pintu air Jumlah terpeliharanya bendung / sayap bendung Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatnya Prosentase cakupan Pengendalian Banjir

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir

Unit

26

100

Paket

2

100

Paket

7

100

Paket

5

100

Tujuan Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan -

Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya Pembangunan/peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan, Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan, Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1). Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur. Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 2.116.417.000,00 dengan SDM sebanyak 10 orang dengan

1 Tim. Output : 16 paket

pekerjaan yaitu : Perencanaan Teknis Penataan Lapangan Melaya, Pembuatan Tugu Persimpangan Jalan, Pembangunan Pos Kesatuan Bekangdam IX/ Udayana, Rehabilitasi Angkul - Angkul Timur Kota Negara, Rehabilitasi Lapangan basket Dauhwaru, Pembangunan Pagar GOR Pekutatan, Perencanaan Teknis Lapangan Basket Dauhwaru, Penataan Tempat Suci Simpang Pekutatan – Asahduren dan Pembuatan Tribun Terbuka dan Pagar BRC Lapangan Melaya, Outcome : Terwujudnya pembangunan / peningkatan Infrastruktur, Bonefit : Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur, Infact : Terpenuhinya Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dengan realisasi sebesar Rp. 1.742.525.650,00 ( 82,33 % ) dengan penghematan anggaran sebesar Rp. 373.891.350,00 ( 17,66 % ). sedangkan di Tahun 2014 kembali ditargetkan 6 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Teknik Gedung Sepak Takraw, Penataan Lapangan Melaya Tahap II, Pembangunan Gedung Sepak Takraw, Pembangunan Pagar BRC Sisi Timur Gedung Kesenian Bung Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

61

Karno, Rehabilitasi Lapangan Basket Dauh Waru dan Pembangunan Tugu Pesimpangan B. B. Agung dengan capaian fisik 100 %, anggaran sebesar Rp. 1.881.157.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.862.798.550,00 ( 99,02 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 18.358.450,00 ( 0,98 % ) dengan keluaran 6 paket pekerjaan, yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1). Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana

Dasar

Permukiman

Berbasis

Masyarakat

dianggarkan

Rp. 140.700.000,00 dengan keluaran terpenuhinya kegiatan PPIP di

sebesar

20 Desa di

Kabupaten Jembrana dengan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 140.700.000,00 yang dikerjakan dengan 1 Tim, Output : Terselenggaranya Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di 20 Desa, Outcome : Terwujudnya peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Bonefit : Peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Infact : Terwujudnya Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana

Dasar

Permukiman

Berbasis

Masyarakat

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 105.904.300,00( 75,27 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 34.795.700,00 ( 24,73 % ). Capaian kinerja di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 121.530.000,00 yang dikerjakan dengan 1 Tim, Output : Terpenuhinya kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di 16 Desa, Outcome : Terwujudnya peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Bonefit : Peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Infact : Terpasilitasinya Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, dengan realisasi sebesar Rp. 85.714.110,00 (70,53 %) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 35.815.890,00 ( 29,47 % ) dengan capaian fisik 100 %


62

2). Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perudang-undangan Bidang Perumahan Capaian kinerja di Tahun 2013 dengan Indikator Kinerja sebagai berikut Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 37.890.000,00 dengan SDM sebanyak 8 Orang dan 1 Tim, Output : Terselenggaranya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan, Outcome : Terwujudnya peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Perumahan, Bonefit : Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan, Infact : Tersedianya tim pengawasan dan pengendalian perumahan dengan realisasi sebesar Rp. 23.580.000,00 ( 62,23 %) terdapat penghematan sebesar Rp. 14.310.000,00 ( 37,76 ). di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 37.890.000,00 dengan SDM sebanyak 8 Orang dan 1 Tim, Output

:

Tersedinaya

Tim

Pengawasan

dan

Pengendalian

Perumahan,

Outcome : Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Bonefit : Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan, Infact : Tersedianya tim pengawasan dan pengendalian perumahan dengan realisasi sebesar Rp. 12.780.000,00 ( 33,73 %) terdapat sisa sebesar

Rp. 25.110.000,00 ( 66,27 % ) dengan capaian fisik 100 %.

Program Pengembangan Perumahan 1). Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual ( NSPM ) Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk kegiatan ini belum dianggarakan dan dianggarkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 25.410.000,00 dengan SDM sebanyak 8 orang 1 Tim, Output : Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Outcome : Tersedianya Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Infact : Tercapainya Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Konstruksi, namun kegiatan ini tidak teralisasi karena kegiatan ini sudah dianggarkan di Sekretariat Dewan dalam bentuk insentip Dewan ( Out Come ) sudah terlaksana.


63

2). Kegiatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk kegiatan ini belum dianggarakan dan baru dianggarkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 13.050.000.000,00 dengan SDM sebanyak 10 orang 1 Tim, Output : Jalan Lingkungan di kelurahan-kelurahan di Kabupaten Jembrana, Outcome : Tertatanya 20 Paket Jalan Lingkungan di kelurahan-kelurahan di Kabupaten Jembrana, Infact : Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan realisasi sebesar Rp. 12.502.439.000,00 ( 95,80 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 547.561,00 ( 4,20 % ) dengan capaian fisik 100 %.

Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin anggaran untuk kegiatan ini bersumber dari dana APBD dan dari DAK dengan anggarkan sebasar Rp. 2.779.367.000,00 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 2.779.367.000,- dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim, Output : 8 Paket pekerjaan Pembangunan MCK Plus + +, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dasar masyarakat yang memadai, Bonefit : Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat Infact : Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat, namun kembali kegiatan ini tidak terealisasi karena Terjadi ketidak cocokan antara juklak dan juknis dengan kreteria yang akan dibantu seperti : Rawan sanitasi, Padat Penduduk, Lingkungan Kumuh. Terhadap ketiga kreteria ini, Kabupaten Jembrana tidak termasuk kreteria tersebut sehingga tidak berani menggunakan anggaran dimaksud untuk menghindari hal hal yang tidak kita inginkan bersama dikemudian hari. Dan di Tahun 2014 kegiatan ini kembali muncul dengan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran dari DAK dan APBD sebesar Rp. 3.744.233.000,00 dengan SDM sebanyak 10 orang 1 Tim, Output : 8 Paket pekerjaan Pembangunan MCK Plus + +, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dasar masyarakat yang memadai, Bonefit : Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat Infact : Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat, dengan realisasi sebesar Rp. 30.128.200,00 ( 0,80 % ), anggaran yang terealisasi hanya untuk honor / gaji TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan ) secara fisik kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

64

terkendala kesiapan lahan untuk menghindari hal - hal yang tidak kita inginkan bersama dikemudian hari. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan Sasaran Strategis Meningkatnya pembangunan / peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan

Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Satuan

Target

Persenatse Fisik

Paket

6

100

Tim

1

-

Tertatanya jalan lingkungan di kelurahan - kelurahan Kabupaten Jembrana

Paket

20

100

Terfasilitasinya Kegiatan PPIP di Kabupaten Jembrana

Desa

16

100

Tim

1

100

Paket

8

10,00

Inidikator Kinerja

Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Tercapainya Norma, Standar, pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Kostruksi

Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan Meningkatnya Penyediaan Jumlah Pembangunan sarana air bersih dan Prasarana dan Sarana sanitasi dasar terutama Sanitasi Dasar masyarakat bagi masyarakat miskin


65

Tujuan Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana -

Sasaran Indikator Kinerja : Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Tahun anggaran 2014 Program Kabupaten Jembrana

Perencanaan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum

dijabarkan dengan dua kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan

Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan 2).

Kegiatan Revisi

Rencana Tata Ruang 1). Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Perencanaan Tata Ruang dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.196.000.000,00 sumber daya sebanyak 2 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 1 buah Dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan, Outcome, dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dengan realisasisebesar Rp. 163.066.000,00 ( 90,59 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 16.934.000,00 ( 9,40 % ) yang dilaksankan oleh 2 orang dengan 1 Tim. sedangkan di Tahun 2014 dengan target 1 Dokumen Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 196.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 166.822.200,00 ( 85,11 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 29.177.800,00 ( 14,89 % ) dengan capaian fisik 100 % yang dilaksankan oleh 2 orang dengan 1 Tim.

2). Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 376.954.000,00 sumber daya sebanyak 2 Tim dalam 2 Paket Output, berupa 1 (satu) dokumen Revisi Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara dalam satu tahun. Outcome, tersedianya Revisi Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dengan target 1 dokumen Revisi Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

66

capaian relaisasi sebesar Rp. 165.544.000,00 ( 91,97 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 14.456.000,00 ( 8,03 % ) dan dilaksanakan oleh 2 orang dengan 1 Tim. di Tahun 2014 kembali dianggarkan sebesar Rp. 376.954.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 150.041.600,00 ( 39,81 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 226.912.400,00 ( 60,19 % ) dengan capaian fisik 90 % yang dilaksanakan oleh 2 Tim dalam 2 Paket.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun anggaran 2014 Program Kabupaten Jembrana

Perencanaan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum

dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan strategis yaitu : Kegiatan

Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 61.000.000,00 sumber daya sebanyak 1 Tim. Output, berupa 1 buah Dokumen Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Outcome, dokumen Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 87.780.000,00 dengan realisasisebesar Rp. 79.282.950,00 ( 90,33 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 8.497.050,00 ( 9,67 % ) yang dilaksankan oleh 1 (satu) Tim. sedangkan di Tahun 2014 dengan target 1 Dokumen kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 61.000.000,00 dengan realisasisebesar Rp. 47.968..800,00 ( 78,64 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 13.031.200,00 ( 21,36 % ) dengan capaian fisik 100 % yang dilaksankan oleh 2 orang dengan 1 Tim.

Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana Persenatse Sasaran Strategis Inidikator Kinerja Satuan Target Fisik

Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang

Banyaknya dokumen hasil penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Dokumen

1

100

Banyaknya dokumen hasil Revisi Rencana Tata Ruang

Dokumen

1

90,00

Jumlah Dokumen Frekwensi Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Dokumen

1

100


67

Tujuan Misi 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam -

Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C, Tahun anggaran 2014

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan 2 kegiatan strategis yaitu; 1) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, 2) Sosialisasi regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan 1). Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 47.063.700,00 sumber daya sebanyak 15 Orang dalam 1 Tim. Output, Terpantaunya Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Rencana, Outcome, 1 buah dokumen Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Capaian kinerja di Tahun 2013 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 59.264.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.227.200,00 ( 88,13 % ) dengan sisa anggran sebesar Rp. 7.037.000,00 ( 11,87 % ), Pada Tahun 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.063.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.741.250,00 ( 97,19 % ) dengan sisa anggran sebesar Rp. 1.322.450,00 ( 2,81 % ) dengan capaian fisik 100 %

2). Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 7.166.000,00 sumber daya sebanyak 10 Orang dalam 1 Tim. Output, Terpantaunya Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Rencana, Outcome, 1 buah dokumen kegiatan Sosialisasi Regulasi Air Tanah dan Air Permukaan. Capaian kinerja di Tahun 2013 kegiatan ini tidak dianggarkan dan dianggarkan kembali di Tahun 2014, Pada Tahun 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.166.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.160.550,00 ( 99,92 % ) dengan sisa anggran sebesar Rp. 5.450,00 ( 0,08 % ) dengan capaian fisik 100 %.


68

Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 5 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam Persenatse Sasaran Strategis Inidikator Kinerja Satuan Target Fisik

Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C

Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Dokumen

1

100

Dokumen

1

100

3.4 Aspek Keuangan Pengelolaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2013, didukung dengan anggaran sebasar Rp 55.717.032.600,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung Rp. 6.042.752.600,00 dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp 49.674.280,00. Setelah Perubahan Anggaran pada Tahun 2013 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana berubah menjadi sebesar Rp. 80.149.649.088,81 berupa Belanja Tidak langsung Rp. 6.042.752.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 74.106.896.488,81. Bila dibandingkan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, maka 92,46 % dana APBD sebagai Belanja Langsung yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik ( infrastruktur ). Maka realisasi belanja tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 71.890.734.672,00 ( 89,70 % ) maka APBD Dinas Pekerjaan Umum terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 8.258.914.416,81 ( 10,30 ) terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung

dan

belanja

tidak

langsung.

Realiasi

belanja

tidak

langsung


sebesar

69

Rp. 5.609.410.910,00 ( 92,83 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 433.341.690,00 ( 7,12 % ) dan Realaisasi belanja langsung sebesar Rp 66.281.323.762,00 ( 89,45 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.825.572.726,81.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013 REALISASI No

PROGRAM KEGIATAN

PAGU ANGGARAN ( Rp. )

Fisik (%)

Keuangan ( Rp. )

Prosentase Keuangan (%)

1

2

3

4

5

6

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.000.000,00

100

3.000.000,00

100

17.136.000,00

100

17.106.00,00

99,83

1.425.400,00

100

1.425.400,00

100,00

12.500.000,00

100

11.825.000,00

94,60

59.796.555,00

100

57.836.600,00

96,73

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

73.160.000,00

100

59.601.200,00

81,59

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

99.500.000,00

100

95,029.000,00

95,91

Penyediaan Makanan dan Minuman

22.300.000,00

100

18.250.000,00

81,84

194.000.000,00

100

191.956.700,00

98,95

63.900.000,00

100

61.860.000,00

96,81

7.500.000,00

100

7.500.000,00

100

1.268.537.500,00

100

1.081.854.150.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peny.Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peny. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Jabatan


85,29

70

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Oprasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional 3

100

3.026.356.900.00

84,76

72.000.000

100

68.425.000,00

95,04

777.145.800,00

100

607.181.109,00

78,13

14.000.000,00

100

14.000.000,00

100

15.000.000,00

100

10.554.000,00

70,36

36.471.250,00

100

36.421.250,00

99,87

2.332.989.700,00

100

2.318.055.000,00

99,36

4.777.689.000,00

100

3.427.079.00,00

71,74

237.590.466,00

100

185.513.466,00

78,09

36.299.208.717,81

100

36.124.955.800,00

99,52

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu

4

3.570.605.000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5

Program Pembangunan Pembangunan Jembatan

Perencanaan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan

6

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong Pembangunan Saluran Draenase / Gorong – gorong

7

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan


71

8

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Pemeliharaan Pintu Air Rehabilitasi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan Pintu Air

9

11

12

13

14

100

4.864.821.500,00

82,09

534.535.000,00

100

509.402.000,00

95,30

235.885.000,00

100

231.450.000,00

98,12

1.931.620.250,00

100

1.346.056.230,00

69,69

1.348.383.500,00

100

1.328.690.500,00

98.54

2.116.417.000,00

100

1.742.525.650,00

82,34

8.452.690.030,00

100

8.133.746.857,00

96,23

2.779.367.000,00

-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

10

5.926.909.120,00

Program Pengendaliaan Banjir Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

-

-

Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

140.700.000,00

100

105.904.300,00

75,27

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan

37.890.000,00

100

23.580.000,00

62,24


72

15

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan Revisi Rencana Tata Ruang

16

100

109.151.000,00

77,97

180.000.000,00

100

163.066.000,00

90,60

180.000.000,00

100

165.544.000,00

91,97

87.780.000,00

100

79.282.950,00

90,33

59.264.200,00

100

52.227.200,00

88,13

66.281.323.762,00

89,45

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

17

140.000.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah

74.106.896.488,81

Pengelolaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2014, didukung dengan anggaran sebesar Rp 104.872.490.910,18 realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah mencapai sebesar Rp. 98.138.040.620,00 ( 93,58 % ), yang berarti terdapat sisa sebesar Rp. 6.734.450.290,18 ( 6,42 % ) dari anggaran belanja yang disediakan, ini terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu : Belanja Tidak Langsung : Dari Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 5.924.881.220,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 5.571.553.412,00 ( 94,04 % ) telah terjadi sisa anggaran dana sebesar Rp. 353.327.808,00 ( 5,96 % ). Sisa tersebut terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 187.457.808,00 ( 3,94 % ) dan dari Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 165.870.000,00 ( 14,26 % ) Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

73

Belanja Langsung : Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam bidang pelayanan publik ( infrastruktur ), adalah sebesar Rp. 92.566.487.208,00 ( 93,55 % ), yang berarti masih lebih kecil sebesar Rp. 6.381.122.482,18 ( 6,45 % ) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 98.947.609.690,18 hal ini terjadi disamping karena terjadinya efisiensi dimana penawaran kegiatan proyek dibawah pagu anggaran akibat dari terjadinya kompetisi penawaran antar penyedia jasa dalam batas kewajaran dan juga disebabkan oleh ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dapat kita lihat seperti tabel berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2014 REALISASI No

PROGRAM KEGIATAN

PAGU ANGGARAN ( Rp. )

Fisik (%)

Keuangan ( Rp. )

Prosentase Keuangan (%)

1

2

3

4

5

6

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peny.Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peny. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

3.000.000,00

100

3.000.000,00

100

17.694.000,00

100

17.694.000,00

100

1.425.400,00

100

1.362.400,00

95,58

18.000.000,00

100

15.659.000,00

86,99

Penyediaan Alat Tulis Kantor

59.804.455,00

100

57.397.550,00

95,98


59.910.000,00

100

43.845.000,00

73,18


456.235.500,00

100

450.527.000,00

98,75


22.300.000,00

90,00

17.526.000,00

78,59

198.584.500,00

100

193.544.333,00

97,46

7.500.000,00

100

7.500.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan


100

74

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Jabatan Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional

3

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong Pembangunan Saluran Draenase / Gorong – gorong

96,89

1.981.148.250.00

90,00

1.780.969.950,00

89,90

753.917.900,00

90,00

535.768.735,00

71,06

14.000.000,00

100

14.000.000,00

100

78.900.000,00

100

76.860.000,00

97,42

3.334.834.000,00

100

3.228.525.000,00

96,81

3.060.000.000,00

100

2.966.757.900,00

96,95

207.993.000,00

100

206.271.700,00

99,17

40.241.961.765,18

100

39.642.176.500,00

98,51

507.993.000,00

100

478.270.700,00

94,15

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

8

1.229.127.550,00

Program Pembangunan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan

6

90,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu

4

1.268.537.500,00

Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan


75

9

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Pemeliharaan Pintu Air Rehabilitasi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan Pintu Air

10

100

7.587.326.600,00

98,06

618.377.000,00

100

605.875.000,00

97,98

550.000.000,00

100

542.397.000,00

98,62

1.888.075.050,00

100

1.820.626.630,00

96,43

1.600.000.000,00

100

1.550.274.200,00

96,89

1.881.157.000,00

100

1.862.798.550,00

99,02

14.711.944.450,00

100

14.581.610.200,00

99,11

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

11

7.737.070.220,00

Program Pengendaliaan Banjir

Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir 12

13

14

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Program Pengembangan Perumahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual ( NSPM ) Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

25.410.000,00

13.050.000.000,00

-

100

-

12.502.439.000,00


0

95,80

76

15

16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan

17

30.128.200,00

0,80

121.530.000,00

100

85.714.110,00

70,53

37.890.000,00

100

12.780.000,00

33,73

196.000.000,00

100

166.822.200,00

85,11

376.954.000,00

90,00

150.041.600,00

39,81

61.000.000,00

100

47.968.800,00

78,64

47.063.700,00

100

45.741.250,00

97,19

7.166.000,00

100

7.160.550,00

99,92

92.566.487.208,00

93,55

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

19

10,00

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan Revisi Rencana Tata Ruang

18

3.744.233.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan Jumlah

98.947.609.690,18

94,23


77

Tabel 3.4 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Menunjang Pelayanan Publik ( Infrastruktur ) No

Kegiatan

Angaran

Realisasi Keuangan

%

Fisik (%)

1

Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

Tahun 2013 Rp. 1.268.537.500,-

Rp. 1.081.854.150,-

85,29

100

Rp . 1.229.127.550,-

96,89

90

Rp. 3.026.356.900,-

84,76

100

Rp 1.981.148.250,-

Rp . 1.780.969.950,-

89,90

90

Tahun 2013

Rp. 36.421.250,-

99,87

100

Rp. -

-

-

Rp. 2.318.055.000,-

99,36

100

Rp. 3.228.525.000,-

96,81

100

Rp. 3.427.079.000,-

71,74

100

Rp. 2.966.757.900,-

96,95

100

Rp. 185.513.466,-

78,09

100

Rp. 206.271.700,-

99,17

100

Tahun . 2014 Rp. 1.268.537.500,2

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Tahun 2013 Rp. 3.570.605.000,Tahun . 2014

3

Perencanaan Pembangunan Jembatan

Rp. 36.471.250,Tahun 2014 Rp. 4

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Tahun 2013 Rp. 2.332.989.700,Tahun . 2014 Rp 3.334.834.000,-

5

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong

Tahun 2013 Rp. 4.777.689.000,Tahun . 2014 Rp . 3.060.000.000,-

6

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Tahun 2013 Rp. 237.590.466,Tahun 2014 Rp. 207.993.000.-


78

7

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemliharaan Jalan

Tahun 2013 Rp. 36.299.208.717,81

Rp. 36.124.955.800,-

99,52

100

Rp. 39.642.176.500,-

98,51

100

Rp. -

-

-

Rp. 478.270.700,-

94,15

100

Rp. 4864.821.500,-

82,09

100

Rp. 7.587.326.600,-

98,06

100

Rp. 509.402.000,-

95,30

100

Rp. 605.875.000,-

97,98

100

Rp. 231.450.000,-

98,12

100

Rp. 542.397.000,-

98,62

100

Rp. 1.346.056.230,-

69,69

100

Rp. 1.888.075.050,-

Rp. 1.820.626.630,-

96,43

100

Kegiatan Pembangunan Tahun 2013 /Peningkatan Saluran Drainase dan Rp. 1.348.383.500,Penanggulangan Banjir

Rp. 1.328.690.500,-

98,54

100

Rp. 1.550.274.200.,-

96,89

100

Tahun 2 014 Rp. 40.241.961.765,18 8

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi /Data Base Jalan

Tahun 2013 Rp. Tahun 2 014 Rp. 507.993.000,-

9

Kegiatan Rehablitasi / Pemliharaan Jaringan Irigasi

Tahun 2013 5.926.909.120,Tahun 2 014 Rp. 7.737.070.220,-

10

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Tahun 2013 Rp. 534.535.000,Tahun 2014 Rp. 618.377.000,-

11

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air

Tahun 2013 Rp. 235.885.000,Tahun 2014 Rp. 550.000.000,-

12

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Air Minum

Tahun 2013 Rp. 1.931.620.250,Tahun 2 014

13

Tahun 2014 Rp. 1.600.000.000,-


79

14

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Tahun 2013 Rp.2.116.417.000,-

Rp. 1.742.525.650,-

82,34

100

Rp. 1.862.798.550,-

99,02

100

Rp. 8.133.746.857,-

96,23

100

Rp. 14.581.610.200,-

99,11

100

Rp. -

-

-

Rp. 0,-

0

0

Rp. -

-

-

Rp.12.502.439.000,-

95,80

100

Rp. 0,-

0

0

0,80

10

Rp. 105.904.300,-

72,27

100

Rp. 85.714.110,-

70,53

100

Rp. 23.580.000,-

62,24

100

Tahun 2 014 Rp. 1.881.157.000,15

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Tahun 2013 Rp. 8.452.690.030,Tahun 2 014 Rp. 14.711.944.450,-

16

Kegiatan Penyusunan Norma, Standar , Pedoman dan Manual ( NSPM )

Tahun 2013 Rp. Tahun 2 014 Rp. 25.410.000,-

17

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

Tahun 2013 Rp. Tahun 2 014 Rp. 13.050.000.000,-

18

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Tahun 2013 Rp. 2.779.367.000,Tahun 2 014 Rp. 3.744.233.000,-

19

Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

Rp.

30.128.200,-

Tahun 2013 Rp. 140.700.000,Tahun 2 014 Rp. 121.530.000,-

20

Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Perumahan

Tahun 2013 Rp. 37.890.000,Tahun 2 014


80

Rp. 37.890.000,21

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

Rp. 12.780.000,-

33,73

100

Rp.109.151.000,-

77,97

100

Rp.-

-

-

Rp. 163.066.000,-

90,60

100

Rp. 166.822.200,-

85,11

100

Rp. 165.544.000,-

91,97

100

Rp. 141.041.600,-

37,42

90

Rp.79.282.950,-

90,33

100

Rp. 47.968.800,-

78,64

100

Rp.52.227.200,-

88,13

100

Rp. 45.741.250,-

97,19

100

Rp. -

-

-

Rp. 7.160.550,-

99,92

100

Tahun 2013 Rp.140.000.000,Tahun 2014 Rp. -

22

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan

Tahun 2013 Rp. 180.000.000,Tahun 2 014 Rp. 196.000.000,-

23

Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

Tahun 2013 Rp. 180.000.000,Tahun 2 014 Rp. 323.474.000,-

24

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Tahun 2013 Rp. 87.780.000,Tahun 2014 Rp. 61.000.000,-

25

Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun 2013 Rp. 59.264.200,Tahun 2014 Rp. 47.063.700,-

26

Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Tahun 2013 Rp. Tahun 2014 Rp. 7.166.000,-


81

BAB IV PENUTUP

Secara umum program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dengan baik. Sebanyak 19 program dan 37 Kegiatan dengan capaian kinerja kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana telah turut berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Meskipun demikian, dalam tahun 2014 masih terdapat 2 Kegiatan yang capaiannya belum dapat dilakukan pengukuran yaitu : a. Kegiatan Penyusunan Norma Standar dan Manual ( NSPM ) dengan pagu anggaran Rp. 25.410.000,00 ( Dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ) tidak terealisasi, karena kegiatan ini sudah dianggarkan di Skretariat Dewan dalam bentuk inisiatip dewan ( Out Come ) sudah terlaksana. b. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi Masyarakat Miskin yang nilainya Rp. 3.744.233.000,00 ( Tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah ), realisasi aggarannya rendah karena anggaran terserap hanya untuk honor/gaji TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan ) namun fisik / kontruksi belum bisa terlaksana seperti tahun lalu, disebabkan terkendala kesiapan lahan.

4.1 Faktor – Faktor Utama Penyebab Keberhasilan Berdasarkan atas Hasil Pengukuran kinerja analisis dan evaluasi pencapaian sasaran, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana terhadap sasaran kegiatan yang direncanakan telah dapat dicapai, hal-hal yang terkait dengan kinerja tersebut tidak lepas dari faktor – faktor yang mempengaruhinya, selalu memperhatikan permasalahan dan tantangan yang ada untuk dipecahkan guna mendapat penyempurnaan di Tahun mendatang. Proses Perencanaan Pembangunan berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


82

( RPJMD ) dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Pada setiap tahun dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) yang dihimpun dari usulan masyarakat melalui Musrendes, Musrencam dan Musrenkab. Penetapan Rencana Pembangunan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran ( RKA ), yang setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat RKA ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan besarnya anggaran yang bisa digunakan. Adapun faktor utama peyebab keberhasilan tersebut antara lain : - Adanya komitmen bapak Bupati untuk hal penyelenggaraan otonomi daerah, yang dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan misi otonomi daerah dimana kepemimpinannya yang sempurna mampu menghasilkan nilai tambah bagi organisasi tersebut. - Adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi, tata kelola ( Tupoksi ) sehingga pengembangan SDM dapat terwujud. - Terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antar unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan masyarakat yang dalam pembangunannya dapat terlibat langsung sebagai kontrol masyarakat telah dapat berjalan dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dapat terlaksana dengan baik.

Langkah Dimasa Mendatang Dari capaian kinerja tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum perlu mengambil langkah - langkah kedepan sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap Bidang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, 2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder. 3. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. 4. Kegagalan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh kondisi uncontables, seperti penganggaran pada perubahan yang waktunya singkat, untuk itu kedepannya kegiatan-kegiatan yang memerlukan waktu panjang jangan dianggrakan pada perubahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

83

5. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan kordinasi dengan berbagai stakeholder. Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana berharap LAKIP Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

Negara, 2 Pebruari 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembarana

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19581231 198110 1 016


LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN : 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

1

2

RENCA NA TINGKT CAPAIA N (TARGE T) 3

URAIAN

INDIKATOR/KINERJA

SATUAN

RENCANA TKT CAPAIAN (TARGET)

5

6

7

8

4

100 % Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan

Inputs : APBD 2013

Jasa Surat

Outputs: Penyediaan jasa Surat

Menyurat

menyurat

KETERA NGAN

9

Rupiah

Rp. 3.000.000,00

PU

Rupiah

Rp.17.694.000,00

PU

Outcomes: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Benefit : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Impact

: Kelancaran pelayanan

administrasi perkantoran 100 %

Penyediaan

Inputs

: APBD 2014

Jasa

Outputs

: Tersedianya jasa

Administrasi

Administrasi keuangan

Keuangan

Outcomes : Meningkatnya pelayanan

administrasi keuangan Benefit

: Meningkatkan kelancaran

administrasi keuangan Impact

: Peningkatan pelayanan

administrasi keuangan

Rp. 1.425.400,00 100 %

Penyediaan

Inputs

: APBD 2014

Jasa

Outputs

: Tersedianya jasa kebersihan

Kebersihan

kantor

Kantor

Outcomes : Meningkatnya jasa kebersihan kantor Benefit


kebersihan kantor Impact

: Kelancaran pelaksanaan

pelayanan kebersihan kantor

PU

100 %

Penyediaan

Inputs

: APBD 2014

Jasa Perbaikan

Outputs

: Tersedianya jasa

Peralatan

perbaikan peralatan kerja

Kerja

Outcomes

Rp. 18.000.000,00

PU

PU

: Meningkatnya pelayanan

jasa perbaikan peralatan kerja Benefit


jasa perbaikan kerja Impact

:

Tercukupinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja 100 %

Penyediaan

Inputs

: APBD 2014

Rp. Rp.

Alat Tulis

Outputs

: Tersedianya alat tulis

59.804.455,00

kantor

kantor Outcomes

: Meningkatnya

penyediaan alat tulis kantor Benefit

: Peningkatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor Impact

: Peningkatkan

Penyediaan alat tulis kantor

100 %

Rp. 59.910.000,00

Penyediaan Barang

Inputs

: APBD 2014

Cetakan dan

Outputs

: Tersedianya penyediaan

Penggandaan

barang cetakan dan penggandaan Outcomes

: Meningkatnya

penyediaan barang cetakan dan penggandaan Benifit

: Peningkatkan

penyediaan barang cetakan dan penggandaan Impact

: Peningkatan Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan.

PU

100 %

Penyediaan

Inputs

: APBD 2014

Peralatan dan

Outputs

: Tersedianya peralatan

Perlengkapan

perlengkapan kantor

Kantor

Outcomes

Rp. 464.000.000,00

PU

Rp. 22.300.000,00

PU

: Meningkatnya

penyediaan peralatan perlengkapan kantor Benefit

: Peningkatan penyediaan

peralatan perlengkapan kantor

100 %


Inputs

: APBD 2014

Outputs

: Terselenggaranya

penyediaan makan dan minum Outcomes

: Tersediaanya makanan

dan minuman Benefit

: Meningkatnya

penyediaan makanan dan minuman Impact


makanan dan minuman

100 %

Rapat – rapat

Inputs

: APBD 2014

koordinasi dan

Outputs

: Terselenggaranya

konsultasi ke

koordinasi dan konsultasi ke dalam

dalam daerah

daerah Outcomes

: Terkoordinasinya tugas

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas Benefit

: Pemenuhan transportasi

bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi kedalam daerah Impact : Peningkatan pemenuhan transportasi bagi pegawai untuk rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Rp. 190.820.000,00

PU

Penyediaan

100 %

Inputs

: APBD 2014

Rp. 7.500.000,00

PU

Rp. 1.268.537.500,00

PU

upakara/upacar Outputs : Tersedianya penyediaan a keagamaan upakara/upacara keagamaan Outcomes

: Tersediaanya

upakara/upacara keagamaan Benefit

: Meningkatnya

penyediaan upakara/upacara keagamaan Impact


upakara/upacara keagamaan .

100 % Program

Kegiatan :

Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Inputs

: APBD 2014

Outputs


Rumah Jabatan pembangunan rumah jabatan

Prasarana

Outcomes

Aparatur

pembangunan rumah jabatan Benefit

: Tersedianya

: Meningkatnya

pembangunan rumah jabatan Impact

: Peningkatan

100 %

Pembangunan

Inputs

: APBD 2014

Gedung

Outputs


Kantor

pembangunan Gedung Kantor Outcomes

Rp. 1.840.648.250,

PU

Rp753.917.900,00

PU

: Tersediaanya

pembangunan Gedung Kantor Benifit

: Meningkatnya

pembangunan Gedung Kantor Impact


pembangunan Gedung Kantor.

100 %

Pemeliharaan

Inputs

: APBD 2014

Rutin/ Berkala

Outputs

: Tersedianya

Kendaraan

pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

Dinas

Dinas Opr.

Oprasional

Outcomes : Tersediaanya penyediaan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas. Benefit

: Meningkatnya

penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Impact


100 % Program Pengadaan Inputs : APBD 2014 Peningkatan Pakaian Khusus Outputs : Tersedianya peningkatan Disiplin Hari- Hari pakaian husus hari-hari tertentu. Aparatur Tertentu

Outcomes

Rp. 14.000.000,00

PU

Rp. 78.900.000,00

PU


pakaian khusus hari hari tertentu. Benifit

: Meningkatnya penyediaan

pakaian hari-hari tertentu. Impact


pakaian hari hari teretentu.

100 % Program Peningkatan

Kegiatan :

Inputs

: APBD 2014

penyusunan Outputs : Tersusunya dokumen Pengembangan Laporan Capaian laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi Sistim Kinerja dan kinerja SKPD Pelaporan Ikhtisar Realisasi Outcomes : Meningkatnya tersususnnya Capaian Kinerja SKPD dokumen laporan. Kinerja dan Benefit : Penyusunan dokumen Keuangan laporan sesuai dengan kegiatan. Impact

: Mengoptimalkan

tersusunnya dokumen laporan.

100 % Program

Inputs

: APBD 2014

Pembangunan Pembangunan

Outputs

: Terselenggaranya

Jalan dan

pembangunan jembatan.

Kegiatan :

Jembatan

Jembatan

Outcomes

Rp. 3.232.814.000,00

PU

Rp. 2.810.000.000,00

PU

: Terwujudnya Pembangunan

Jembatan. Benefit

: Meningkatnya Pembangunan

Jembatan. Impact

: Peningkatan Pembangunan

Jembatan.

100 % Program Kegiatan : Pembangunan Pembangunan Saluran Saluran Draenase/ Drainase/ GorongGoronggorong gorong

Inputs : APBD 2014 Outputs :Terselenggaranya pembangunan draenase/gorong-gorong Outcomes :Terwujudnya gorong – gorong. Benefit : Meningkatnya -gorong. Impact : Peningkatan Pembangunan Saluran Draenase /goronggorong.

100 % Program

Rehabilitasi/ Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan dan Jembatan

100 %

Rehabilitasi/ Program Pengembanga Pemeliharaan n dan Jaringan Irigasi Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Inputs : APBD 2014 Outputs : Terselenggaranya rehabilitasi / pemeliharaan jala Outcomes : Terwujudnya peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan jalan Benefit : Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan jalan.. Impact : Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan jalan

Inputs

: APBD 2014

Outputs

: Terselenggaranya rehabilitasi

/pemeliharaan jaringan irigasi Outcomes Terwujudnya program rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Benefit

: Meningkatnya rehabilitasi

/pemeliharaan jaringan irigasi. Impact

: Peningkatan rehabilitasi

/pemeliharaan jaringan irigasi.

Rp. 30.050.056.740,18

PU

Rp 7.778.401.620,00

PU

100 % Program

Penyusunan SistemInputs

Pembangunan Informasi/Data Sistem

Base jalan

Outputs

: APBD 2014

Rp. 507.993.000,00

PU

Rp. 1.526.616.750,00

PU

: Terselenggaranya

penyusunan sistem informasi Data Base Jalan

Informasi/Data

Outcomes

Base Jalan dan

sistem informasi data Base jalan.

Jembatan

Benefit

: Terwujudnya penyusunan

: Meningkatnya penyusunan

sistem informasi data Base jalan.

100 % Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan sarana dan Prasarana Air Minum

Inputs

: APBD 2014

Outputs

: Terselenggaranya

pembangunan sarana dan prasarana air minum. Outcomes

: Terwujudnya peningkatan

pemb. sarana dan prasarana air minum. Benefit

: Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana air minum. Impact

: Terwujudnya pembangunan

sarana dan prasarana air minum.

100 % Program Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Ruang

Inputs

: APBD 2014

Outputs

: Terselenggaranya Program

Rp. 87.780.000,00

PU

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcomes : Terwujudnya Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Benefit

: Peningkatan Program

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Impact

: Terwujudnya Program

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100 % Pembinaan danMonitoring dan Inputs Pengawasan Pengendalian Outputs Bidang

Kegiatan

Pertambangan Penambangan

: APBD 2014 : Terselenggaranya

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan

Mineral Bukan

Batuan

Logam dan

Outcomes

Batuan

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan

: Terwujudnya peningkatan

Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Benefit : Peningkatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rp. 59.264.200,00

PU

Impact : Terwujudnya Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Negara,31 Desember 2014 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,

Drs. I Gusti Putu Mertadana,M.Si NIP. 19581231 198110 1 016

Negara, 31 Desember 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,

Drs. I Gusti Putu Mertadana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016

LAMPIRAN 3 MATRIK JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA. NO

KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

1

BELANJA LANGSUNG Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

18.000.000,00

5

Penyediaan Alat Tulis kantor

59.804.455,00

6


59.910.000,00

7


464.000.000,00

8


9 10

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

11

Pembangunan Rumah Jabatan

1.268.537.500,00

12

Pembangunan Gedung Kantor

3.570.605.000,00

13

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan

Jan Feb 4 5

Mrt Aprl Mei 6 7 8

BULAN Jun Jul Ags Sep Okt Nop 9 10 11 12 13 14

PPTK Des 15

3.000.000,00

I Made Widana I Made Widana I Made Widana I Wayan Mudra I Made Widana I Made Widana I Wayan Mudra I Made Widana I Wayan Mudra Ni Luh Harmiati S.IP I Wayan Harta Wijaya, ST I Wayan Harta Wijaya, ST Ni Luh Harmiati S.IP

17.694.000,00 1.425.400,00

22.300.000,00 190.820.000,00 63.900.000,00

72.000.000

Dinas/ Operasional 1

2

3

16

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

777.145.800,00

15

Oprasional Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu

14.000.000,00

16

Penyusunan

15.000.000,00

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ni Luh Harmiati S.IP Ni Luh Harmiati S.IP Ni Luh Harmiati S.IP

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17

Perencanaan Pembangunan Jembatan

36.471.250,00

18

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

19

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air

534.535.000,00

20

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bendung/ Sayap

235.885.000,00

Erdianto

5.926.909.120,00

I Ketut Suartika I Wayan Widnyana, S.IP I Wayan Widnyana, S.IP I Nyoman Koriawan, ST Ir. I Ketut Aryawan Sudirga I Nyoman Iwan Surya, ST I Gede Sony Indrawan, ST

Bendung dan Pintu Air 21

Pembangunan sarana dan Prasarana Air Minum

1.931.620.250,00

22

Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase

1.348.383.500,00

dan Penanggulangan Banjir 23

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

2.116.417.000,00

24

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

8.452.690.030,00

Perdesaan 25

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

2.779.367.000,00

I Nyoman Koriawan, ST

dasar Bagi Masyarakat Miskin 26

Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana

140.700.000,00

W. Ita Handayani, ST

Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Penyusunan Rencana detail tata Bangunan dan

180.000.000,00

28

Lingkungan Revisi Rencana tata Ruang

I Putu Sumaharta, ST

180.000.000,00

29

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

87.780.000,00

30

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan

59.264.200,00

I Putu Sumaharta, ST I Ketut Suberta, SE I Ketut Suberta, SE

27

Penambangan Mineral Bukan Logam dan

Negara, 31 Desember 2013 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,

Drs. I Gusti Putu Mertadana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana : 2014 SEBELUM PERUBAHAN

NO 1

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja 3

Target 4

Program/ Kegiatan 5

1

Tersedianya Rumah Jabatan

Jumlah rumah jabatan yang dibangun

1 Unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur /Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

2

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah tersedianya gedung kantor

3 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu /Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

3

Meningkatnya jumlah pembangunan jalan dan jembatan

Jumlah Jembatan yang dibangun

4 Buah

4

Meningkatnya sistem pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Rasio jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase / Gorong-Gorong (trotoar)

7 Paket

5

Prosentase cakupan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan

Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan

5 Dokumen

6


Panjang jalan yang baik

50,00 Km.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan /Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

7


Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan

1 Dokumen

Program Pembangunan Sistim Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan /Kegiatan Penyusunan Sistim Informasi / Data Base Jalan

8

Meningkatnya Prosentase cakupan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi rawa dan jaringan Jumlah rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi pengairan lainnya

19 Paket

9

Meningkatnya Prosentase cakupan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi rawa dan jaringan Jumlah Pemeliharaa pintu air pengairan lainnya

18 Unit

10

Meningkatnya Prosentase cakupan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi rawa dan jaringan Jumlah terpeliharanya bendung / sayap bendung pengairan lainnya

2 Paket

11

Prosentase cakupan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

5 Paket

12

Prosentase cakupan pengendalian banjir

Rasio jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir

13

Prosentase cakupan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainage/GorongGorong /Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan /Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya /Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya /Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya /Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air

SETELAH PERUBAHAN Anggaran (Rp) 6 1,268,537,500.00

1,840,648,250.00 3,232,814,000.00

2,810,000,000.00

207,993,000.00

30,050,056,740.18

507,993,000.00

Target 7

Program/ Kegiatan 8

Anggaran (Rp) 9

1 Unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur /Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

1,268,537,500.00

5 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu /Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

1,981,148,250.00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainage/GorongGorong /Kegiatan Pembangunan Saluran 8 Paket Drainase/ Gorong-Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen dan Jembatan /Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan 3 Buah

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 66,00 Km. Jembatan /Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Program Pembangunan Sistim Informasi/Data 1 Dokumen Base Jalan dan Jembatan /Kegiatan Penyusunan Sistim Informasi / Data Base Jalan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya /Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya /Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya /Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air

3,334,834,000.00

3,060,000,000.00

207,993,000.00

40,241,961,765.18

507,993,000.00

6,778,401,620.00

23 Paket

7,737,070,220.00

450,000,000.00

26 Unit

550,000,000.00

2 Paket

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah / Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

1,526,616,750.00

7 Paket

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah / Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

1,888,075,050.00

3 Paket

Program Pengendalian Banjir /Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

1,300,000,000.00

5 Paket

Program Pengendalian Banjir /Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

1,600,000,000.00

6 Paket

ProgramPengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh / Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

1,881,157,000.00

6 Paket

ProgramPengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh / Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

1,881,157,000.00

618,377,000.00

550,000,000.00

KET 10

SEBELUM PERUBAHAN NO 1

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja 3

Target 4

Program/ Kegiatan 5

SETELAH PERUBAHAN Anggaran (Rp) 6

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan /Kegiatan Rehab / Pemel Jalan dan Jembatan Perdesaan

Target 7

Program/ Kegiatan 8

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 31,58 Km. /Kegiatan Rehab / Pemel Jalan dan Jembatan Perdesaan

Anggaran (Rp) 9

14

Prosentase cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan

Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan

19,50 Km.

15

Prosentase cakupan pembangunan perumahan

Tersedianya Norma, Standar, pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Kostruksi

1 Tim

16

Prosentase cakupan pembangunan perumahan

Tertatanya jalan lingkungan di kelurahan kelurahan Kabupaten Jembrana

10 Paket

Program Pembangunan Perumahan /Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

5,000,000,000.00

20 Paket

Program Pembangunan Perumahan /Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

13,050,000,000.00

17

Prosentase cakupan lingkungan sehat perumahan

Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat

11 Paket

Program Lingkungan Sehat Perumahan /Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

3,744,233,000.00

11 Paket

Program Lingkungan Sehat Perumahan /Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

3,744,233,000.00

18

Prosentase cakupan pemberdayaan komunitas perumahan

Tertibnya pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang perumahan

6 Desa

19

Prosentase cakupan pemberdayaan komunitas perumahan

Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

1 Tim

20

Prosentase cakupan perencanaan tata ruang

Banyaknya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Ibu Kota Kecamatan Pekutatan

1 Dokumen

21

Prosentase cakupan perencanaan tata ruang

Banyaknya dokumen Konsultasi Penyesuaian Revisi Materi Teknis RDTR Kota Negara dan Konsultasi Penyesuaian Ranperda RDTR Kota Negara

2 Dokumen

22

Prosentase cakupan pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah Dokumen Pengawasan

1 Dokumen

23

Prosentase cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

1 Dokumen

24

Prosentase cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Jumlah Dokumen Sosialisasi Regulasi Air Tanah dan Air Permukaan

1 Dokumen

Program PembangunanPerumahan /Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual ( NSPM )

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan /Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan Bidang Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang /Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan /Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan /Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan JUMLAH

8,141,901,150.00

257,100,000.00

75,010,000.00

37,890,000.00

196,000,000.00

1 Tim

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan /Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Sarana dan 16 Desa Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Koordinasi Pengawasan dan 1 Tim Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan Bidang Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan 1 Dokumen Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

323,474,000.00

1 Dokumen

61,000,000.00

1 Dokumen

47,063,700.00

7,166,000.00

Program PembangunanPerumahan /Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual ( NSPM )

Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang /Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan /Kegiatan Monitoring dan 1 Dokumen Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang 1 Dokumen Pertambangan /Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

70,295,055,710.18

14,711,944,450.00

25,410,000.00

121,530,000.00

37,890,000.00

196,000,000.00

376,954,000.00

61,000,000.00

47,063,700.00

7,166,000.00

97,256,337,935.18

AN. BUPATI JEMBRANA SEKRETARIS DAERAH

NEGARA, 13 Agustus 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE GUNADNYA, SH.MH

DRS. I GUSTI PUTU MERTADANA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19561231 198303 1 436

PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19581231 198110 1 016

KET 10

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN DI TAHUN 2014 BIDANG BINA MARGA REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN MODING SOMBANG

0% PEMULIHAN KODISI JALAN


LAPISAN PONDASI ATAS DENGAN AGREGAT A

FOTO 50 %


FOTO 50 %

FOTO 75 %


FOTO 95 %

FOTO 100 %


FOTO COR BETON PLAT DUEKER

FOTO BETON PLAT DUEKER DAN LENENG

FOTO GALIAN TANAH PASANGAN BATU KALI


FOTO GALIAN TANAH PASANGAN BATU KALI

FOTO PASANGAN BATU KALI





BIDANG SUMBER DAYA AIR REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI BANJAR TENGAH

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI BANYUBIRU III

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI BERANGBANG


REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI GELAR

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI JERO PENGENTUH


REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PANGKUNG MEDAHAN II

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI SARI KUNING


REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI SEMANGGONG

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TELEPUS


REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TEGAL GINTUNGAN II

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TIBU BELENG

GALIAN WALED DI BENDUNG SALURAN IRIGASI BANJAR TENGAH


GALIAN WALED DI BENDUNG BERANGBANG


GALIAN WALED DI BENDUNG KALIAKAH

GALIAN WALED DI BENDUNG PENDEM


GALIAN WALED DI BENDUNG BERAWANTANGI



BIDANG TATA RUANG RABAT BETON


SOSIALISASI REGULASI AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2014

Recommend Documents