LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GARUT Jalan Pahlawan No. 51 Garut

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah S.W.T. akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2014. Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indicator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014 yang mengacu kepada Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019. Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan

terbuka,

masukan

dan

saran

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2014

i

yang

konstruktif

sangat

kami

harapkan

untuk

perbaikan

serta

penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami

Garut, 05 Januari 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Dr. H. Suherman, SH. M.Si NIP. 19620601 198608 1 001


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka setiap instansi pemerintah dipandang perlu untuk membuat pelaporan Akuntabilitas Kinerja guna lebih mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasinya. Dalam upaya mencapai visi sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2014, didukung oleh 4 Misi 5 tujuan, 6 sasaran,12 kebijakan program melalui 36 kegiatan, untuk mendukung kegiatan tersebut, pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.666.308.923,- yang terdiri dari : - Belanja Langsung

Rp.8.497.174.000,-

- Belanja tidak langsung

Rp.3.169.134.923,-

Untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2014, maka dilakukan analisis kinerja melalui pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, Adapun inti dari analisis tersebut yaitu membandingkan antara perencanaan dengan realisasi kegiatan Setelah dilakukan pengukuran ternyata capaian kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2014, berkisar antara 98% sampai 100%, sedangkan capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 99 %; melihat capaian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2014 “ Cukup Baik “


iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................. iii DAFTAR ISI .................................................................................................. iv BAB. I

BAB.II

BAB.III

BAB.IV LAMPIRAN

PENDAHULUAN...................................................................

1

A.

GAMBARAN UMUM.....................................................

1

B.

LATAR BELAKANG......................................................

2

C.

MAKSUD DAN TUJUAN..............................................

3

D.

DASAR HUKUM...........................................................

4

E.

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

5

F.

PERMASALAHAN UTAMA..........................................

6

G.

SISTEMATIKA PENULISAN........................................

7

PERENCANAAN KINERJA..................................................

9

A.

STRUKTUR ORGANISASI..........................................

9

B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI...................................

11

C.

VISI DAN MISI............................................................

12

D.

TUJUAN.....................................................................

13

E.

SASARAN..................................................................

14

F.

PERJANJIAN KINERJA.............................................

17

AKUNTABILITAS KINERJA................................................

21

A

CAPAIAN KINERJA....................................................

21

B.

REALISASI ANGGARAN............................................

27

PENTUTUP..........................................................................

35

PENGUKURAN KINERJA REALISASI ANGGARAN PER SASARAN


iv

B Baabb II PPeennddaahhuulluuaann

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM. Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya. Melihat pengertian

diatas

dapat

kita ambil sebuah definisi arti dari pamong

praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 yang mengacu pada Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP), dipimpin oleh seorang

Kepala

Satuan;

mempunyai

mengkoordinasikan,

mengendalikan,

menyelenggarakan

kebijakan

kesekertariatan,

ketertiban

mengatur,

teknis

umum

tugas

pokok

merumuskan

operasional

dan

pemimpin,

yang

ketentraman

serta

meliputi

masyarakat,

penegakan perundang-undangan daerah, sumber daya aparatur, serta LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2014

1

B Baabb II PPeennddaahhuulluuaann perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan Bupati.

B. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan

yang

lebih

berdayaguna,

berhasilguna,

bersih

dan

bertanggungjawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; wajib memberikan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

yang

merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Akuntabilitas

merupakan

kewajiban

untuk

memberikan

pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan

hal

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawaban

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan roda organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2014

2

B Baabb II PPeennddaahhuulluuaann akuntable terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Pengukuran kinerja instansi pemerintah selayaknya dapat secara optimal memberikan informasi berkaitan dengan tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu, dapat pula dijadikan landasan pijak untuk dapat menciptakan terwujudnya aparatur atau birokrasi yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selama ini telah melaksanakan Keputusan Menpan No: KEP/135/M.PAN/9/2004, tentang Pedoman

Umum

Evaluasi

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah. Inti dari Keputusan Menpan tersebut adalah Pimpinan Instansi agar menugaskan Aparat Pengawasan Internal di lingkungan masingmasing

untuk

melaksanakan

evaluasi

LAKIP

tersebut,

dan

atau

membentuk tim evaluasi LAKIP secara internal bagi instansi yang tidak atau belum mempunyai unit pengawasan internal. Berkenaan dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, maka dilakukan penyusunan lakip yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud. Maksud

disusunnya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja, sebagai bentuk akuntabilitas dari LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2014

3

B Baabb II PPeennddaahhuulluuaann pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja atas penggunaan anggaran serta sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja b. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah agar dapat memberikan informasi kinerja yang tepat, terarah dan terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dalam meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM a. Undang-undang No. 24 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; b. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-undang

No.1

tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan; e. Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ); f.

Undang-undang

No.

33

tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, ttg Pemerintahan Daerah; h. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; i.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

j.

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2014

4

B Baabb II PPeennddaahhuulluuaann l.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

m. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Aparatur Negara No 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Aparatur Negara No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapkim dan Pelaporan AKIP; p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014, tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; q. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.10 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut; r.

Peraturan Bupati Garut Nomor 247 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut;

E. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH. Dibidang ketentraman dan ketertiban umum, berbagai masalah gangguan keamanan dan kejahatan yang timbul sebagai akibat dari

krisis

multidimensi

di

Kabupaten

Garut

harus

tetap

dapat

dikendalikan, kunci penyelesaian berbagai konflik akan terletak dalam upaya membangun sistem demokrasi berdasarkan hukum berkeadilan yang memungkinkan partisipasi politik tumbuh secara sehat, sehingga penyelesaian konflik dapat diselesaikan secara demokratis, terbuka dan bermartabat. Selain itu diperlukan perkembangan kultur pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan, baik oleh lembaga formal maupun masyarakat melalui penegakan hukum yang bersifat formal dengan melbatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan pemangku kepentingan di Kabupaten Garut. Berbagai masalah gangguan keamanan dan kejahatan yang timbul harus tetap dapat dikendalikan dan ditangani dengan baik sesuai LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2014

5

B Baabb II PPeennddaahhuulluuaann dengan perturan dan hukum yang berlaku, karena rasa aman di Kabupaten Garut merupakan kebutuhan seluruh individu masyarakat kabupaten Garut sehingga harus lebih mengedepankan peran serta masyarakat,

meskipun

secara

keseluruhan

penanganan

masalah

kriminalitas dan tindak kejahatan masih ,menjadi kewenangan penuh dari pemerintah pusat melalui lembaga kepolisian. Sedangkan bagi pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya tentu saja harus dapat berupaya dalam menjaga, memelihara dan mencegah peluang terjadinya konflik yang bernuansa pada disintegrasi sosial sehingga masyarakat dalam beraktivitas dapat terayomi yaitu melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga penegak hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak kejahatan melalui sistem keamanan Lingkungan dan Bela Negara Disamping

itu

dengan

semakin

besarnya

tuntutan

masyarakat terhadap penertiban dan pemberantasan pelaku perbuatan asusila, Pemerintah daerah senantiasa dapat

meningkatkan frekuensi

dan intensitas pembinaan dan penertiban para pelaku asusila terutama di pusat kota, tempat- tempat hiburan dan objek wisata.

F. PERMASALAHAN UTAMA. permasalahan

yang

akan

menggangu

ketertiban

dan

ketentraman masyarakat antara lain : 1. Pengaruh

eforia

memberikan kebijakannya, tidak

reformasi

peluang

berkaitan

kepada

dengan

masyarakat

otonomi

untuk

daerah

menentukan

sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang

tersalurkan

dan

terselesaikan

secara

memadai,

dapat

menimbulkan terjadinya gejolak dan konflik sosial dilingkungan masyarakat termasuk tindakan anarkis. 2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah, rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai frediksi sosial politik yang bernuansa kepentingan

kelompok

maupun

golongan,

Hal

ini

kurang

menguntungkan bagi upaya untuk mewujudkan stabilitas ketertiban dan

ketentraman

masyarakat.


Menghadapi

kondisi

tersebut 6

B Baabb II PPeennddaahhuulluuaann pembangunan dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat tertutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 3. Meningkatnya potensi konflik kepentingan akibat pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, dapat mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran Bela Negara. Langkah- langkah yang sudah dilaksanakan anatara lain : a. Meningkatkan kerjasama degan para penegak hukum,(Polisi,dan Aparat peradilan) dalam penegakan supremasi hukum; b. Meningkatkan

kemampuan

daya

tangkal

masyarakat

yang

tangguh, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja; 4. Peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja Meningkatnya gangguan ketentraman dan ketertiban berupa teror, unjuk rasa, kriminalitas dan tindakan anarkis sebagian masyarakat menunjukan

belum

mantapnya

ketentraman,

ketertiban

dan

penanggulangan kriminalitas; Hal ini merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus.pada 5 tahun mendatang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN. 1. Bab 1

Pendahuluan Uraian berkaitan dengan penjelasan umum Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Garut dengan penekanan kepada aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.

2. Bab 2

Perencanaan Kinerja Uraian berkaitan dengan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan;


7

B Baabb II PPeennddaahhuulluuaann 3. Bab 3

Akuntabilitas Kinerja Uraian berkaitan dengan penyajian capaian kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, uraian berkaitan dengan realisasi anggaran dan yang telah digunakan untuk diwujudkan kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Garut sesuai dengan perjanjian kinerja serta menyajikan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun 2014 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan Tahun 2013; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut; 4. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan; 5. Ananlisis atas efesiensi penggunaan sumber daya; 6 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja; 4. Bab 4

Penutup Uraian berkaitan dengan kesimpulan atau capaian kinerja

satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, serta langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja 5. Lampiran


8

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144

BAB II PERENCANAAN KINERJA. A. STRUKTUR ORGANISASI. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 10 tahun 2012, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja

Kabupaten

Garut,

mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Susunan Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut meliputi : a. Kepala Satuan; b. Sekretaris, dibantu 3 Kepala Sub Bagian yaitu : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; - Sub Bagian Keuangan; - Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; c. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dibantu 2 Kepala Seksi yaitu : - Seksi Operasi dan Pengendalian; - Seksi Kerjasama. d. Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah, dibantu 2 Kepala Seksi yaitu : - Seksi Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan ; - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; e. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, dibantu 2 Kepala Seksi, Yaitu: - Seksi Pelatihan Dasar; - Seksi Pengembangan Teknis Fungsional; f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, dibantu 2 Kepala Seksi, Yaitu: - Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; - Seksi Bina Potensi Masyarakat;


9

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 Bagan Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 10 Tahun 2012, sebagai berikut : Gambar - 1 Bagan Sturktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris

Subag Umum dan Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang

Bidang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Penegakan Perundangundangan Daerah

Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Kerjasama

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Subag Keuangan

Bidang Sumber Daya Aparatur

Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perlindungan Masyarakat

Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Pengembangan Teknis Fungsional

Seksi Bina Potensi Masyarakat

UNIT PELAKSANA


10

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 1. Tugas Pokok : Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 247 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut,

Satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP,

merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan polisi pamong praja dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disamping tugas pokok, mempunyai fungsi menyusun rencana pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan kebijakan Bupati: pelaksanaan langkah dan tindakan untuk menciptakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan tegaknya peraturan perundangundangan yang berlaku dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dalam rangka membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat.

2. Fungsi a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Penegakan

Peraturan

Daerah,

Peraturan

Bupati

dan

Keputusan Bupati; b. Pelaksanaan

Kebijakan

Pemerintah

dan

Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkungan Daerah Kabupaten Garut; c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; d. Pelaksanaan

koordinasi

Pemeliharaan

dan

Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau Aparat lainnya; e. Pengawasan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2014

11

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 C. VISI DAN MISI Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah, mengemban tugas dalam mewujudkan pembangunan

daerah

dibidang

ketentraman

dan

ketertiban.

Tujuan

pembangunan Kabupatan Garut direpresentasikan melalui Visi Pemerintah Kabupaten Garut yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”

1. Visi dan Misi Organisasi Visi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan cita-cita masa depan dan perwujudan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja, paling tidak untuk 5 tahun kedepan, rumusan visi berguna untuk memberikan arahan dalam perumusan perencanaan strategi, dengan demikian dalam rumusan visi dipengaruhi dan terkait dengan sejarah masa lalu, kondisi internal dan eksternal serta isu-isu lokal, nasional dan global yang telah dan sedang berkembang. Analisa Peluang adanya payung hukum yang menjadi landasan perumusan cita-cita masa depan bagi lembaga Satuan Polisi Pamong Praja adalah: a. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019 b. Visi Bupati Garut : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera” c. Adanya Kemitraan yang tinggi dan sungguh-sungguh dari Kepala Daerah, DPRD, TNI, POLRI dan Aparat Penegak Hukum Lainnya; d. Kesadaran masyarakat dalam mendorong suasana tentram dan kondisi tertib aman dan nyaman; e. Komitmen masyarakat dalam penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja adalah kecenderungan meningkatnya krisis kepercayaan dan menurunnya legisimasi Pemerintah Daerah oleh karena itu prinsif pemberdayaan aparatur dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya partisipasi yang tinggi dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban merupakan prinsip yang harus dipenuhi

dalam cita-cita masa depan.

Selain itu cita-cita masa depan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2014

12

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 sangat dipengaruhi isu-isu lokal

dan nasional yang kini berkembang

terkait dengan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban antara lain: 1) Proses pembelajaran demokrasi; 2) Supermasi hukum dan penghargaan HAM; 3) Konplik yang terus menerus 4) Kerusuhan diberbagai daerah; 5) Pengusiran

paradigma

penyelenggaraan

pemerintah

dari

pola

sentralisasi menjadi desentralisasi; 6) Perubahan cita-cita penegakan hukum. Berdasarkan prinsif-prinsif yang terkandung dalam kondisi tersebut maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Garut adalah :“Terwujudnya Situasi dan Kondisi Daerah yang Nyaman Melalui Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati”. Misi Satuan Polisi Pamong Praja adalah 1.

Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

2.

Memberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

3.

Memberdayakan

Polisi

Pamong

Praja

dan

PPNS

dalam

melaksanakan tugas secara profesional. 4.

Menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi lain dalam

memelihara

ketentraman

dan

ketertiban

umum

serta

penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. D.

TUJUAN Dalam upaya mencapai misi organisasi, dirumuskan dan ditetapkan tujuan dari setiap misi yang selanjutnya dilakukan tahapan-tahapan dalam menetapkan strategi maupun kebijakan pembangunan bidang pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Tujuan pembangunan bidang pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum tersebut sesuai tahapan pencapaian menurut misi, adalah :


13


NO 1

MISI Misi-1

TUJUAN

Memelihara Ketentraman

Terwujudnya ketentraman dan

dan Ketertiban Umum

ketertiban umum

serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 2

3

4

Misi-2

Misi-3

Misi 4

Memberdayaan

Terwujudnya kesadaran dan

masyarakat dalam

partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan ketentraman

memelihara ketentraman dan

dan ketertiban umum.

ketertiban dilingkungannya

Memberdayakan Polisi

Terwujudnya Polisi Pamong

Pamong Praja dan PPNS

Praja dan PPNS yang

dalam melaksanakan

profesional dan handal dalam

tugas secara profesional.

pelaksanaan tugas;

Menjalin kerjasama

Terwujudnya sinergitas

dengan aparat penegak

satuan polisi pamong praja

hukum dan instansi lain

dengan penegak hukum dan

dalam memelihara

dinas/instansi teknis dalam

ketentraman dan

pelaksanaan tugas.

ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

E.

SASARAN Dalam rangka mencapai tujuan dalam penjabaran misi oraganisasi, ditetapkan sasaran dari setiap misi yang selanjutnya dilakukan tahapantahapan dalam menetapkan strategi maupun kebijakan pembangunan bidang pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.


14

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 Sasaran

pembangunan

bidang

pemeliharaan

keamanan,

ketentraman dan ketertiban umum tersebut sesuai tahapan pencapaian menurut misi, adalah :

NO 1

MISI Misi-1

Memelihara Ketentraman

SASARAN a. Meningkatnya kondisi

dan Ketertiban Umum

lingkungan masyarakat yang

serta Penegakan

aman dan tertib;

Peraturan Daerah,

b. Meningkatnya kemampuan

Peraturan Bupati dan

aparat dalam

Keputusan Bupati.

mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak social dan politik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban; c. Terhimpunnya data trantibum dan perijinan daerah d. Menurunnya angka/tingkat Penyakit Masyarakat (PEKAT); e. Terpeliharanya bangunan vital milik pemerintah daerah, rumah dinas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

2

Misi-2

Memberdayaan

a. Meningkatnya kuantitas dan

masyarakat dalam

kualitas anggota satuan

mewujudkan ketentraman

Linmas

dan ketertiban umum.

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam trantibmas c. Terwujudanya kedewasaan


15

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 masyarakat dalam berpolitik d. Meningkatnya kesiagaan satuan linmas dalam penanggulangan bencana alam. 3

Misi-3

Memberdayakan Polisi

a. Terpenuhinya kuantitas dan

Pamong Praja dan PPNS

kualitas Polisi Pamong

dalam melaksanakan

Praja dan PPNS sesuai

tugas secara profesional.

dengan kebutuhan yang obyektif; b. Terwujudnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bagi Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam pelaksanakan tugas; c. Terwujudnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bagi Polisii Pamong Praja dan PPNS dalam pelaksanaan tugas;

4

Misi 4

Menjalin kerjasama

a. Terbentuknya pedoman dan

dengan aparat penegak

mekanisme kerjasama

hukum dan instansi lain

dengan aparatur penegak

dalam memelihara

hukum dan dinas instansi

ketentraman dan

teknis dalam pemeliharaan

ketertiban umum serta

ketentraman dan ketertiban

penegakan peraturan

serta penegakan peraturan

daerah, peraturan bupati

daerah, peraturan bupati

dan keputusan bupati.

dan keputusan bupati; b. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas dengan aparat penegak hukum dan dinas/instansi teknis dalam memelihara ketentraman


16

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, pertauran bupati dan keputusan bupati; c. Meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan dinas instansi terkait berupa bimbingan pelatihan yang berorientasi pada profosionalisme kinerja Satpol. PP.

F.

PERJANJIAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan efektif yang berorientasi pada hasil, Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut merupakan dokumen yang berisikan antara lain : 1. Penugasan dari Bupati kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, 2. Penugasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, untuk melaksanakan program kegiatan dan mewujudkan target kinerja (outcome) sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja merupakan tanggungjawab seluruh stakeholder pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Untuk mengukur pencapaian kinerja adalah ketercapaian suatu aktifitas terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu suatu program dan kegiatan yang direncanakan perlu disusun target kinerja


17

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 sebagai instrumen penelitian keberhasilan. Capaian kinerja program merupakan akumulasi data laporan kinerja kegiatan. Sedangkan capaian kinerja kegiatan dinilai berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan untuk mencapai hasil (volume) yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui masukan (input) dan keluaran (output) yang ada. Pengukuran ketercapaian program dan kegiatan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : PENETAPAN KINERJA SKPD

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program / Kegiatan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / Berkurang

1

2

3

4

5

6

7

Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman dan tertib

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya kondisi Prosentase lingkungan masyarakat meningkatnya yang aman dan tertib intensitas pengendalian keamanan lingkungan

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah maupun pusat Jumlah intensitas kegiatan sinergitas sat. pol. pp. tingkat kabupaten dan sat. pol. pp. tingkat kecamatan se Kabupaten Garut Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbup dan keputusan bupati

49%

550.000.000

900.000.000

350.000.000

100.000.000

100.000.000

-

21 Kali

1 Kali

Kegiatan peningkatan sinergitas kegiatan satuan polisi pamong praja

Pendataan dan Penertiban Pajak Rokok dan Tembakau 322 kali ( Pajak Rokok)

Pengamanan Penertiban Pedagang 42 kegiatan Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Garut


50.000.000

400.000.000

-

50.000.000

400.000.000

350.000.000

-

-

350.000.000

18

PPeerreennccaannaaaann K Kiinneerrjjaa T Taahhuunn 22001144 Meningkatnya pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terhimpunnya data Jumlah inventarisasi trantibum dan peijinan data perijinan daerah daerah

1 Kegiatan Pengawasan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya kondisi Jumlah kegiatan 16 Kali lingkungan masyarakat operasi penegakan yang aman dan tertib perda, perbub dan keputusan bupati Meningkatnya Jumlah kerjasama 2 kerjasama dengan dalam penyelenggaraan Angkatan TNI/POLRI dan aparat pembinaan aparatur penegak hukum Sat. Pol. PP. yang lainnya berupa berorientasi pada bimbingan pelatihan profosionalisme kinerja yang berorientasi pada Sat. Pol. PP profosionalisme kinerja Sat. Pol. Pp Meningkatkan Prosentase kerjasama 35% koordinasi perencanaan dengan penegak hukum dan pelaksanaan tugas dan dinas/instansi dengan aparat penegak teknis dalam hukum dan memelihara dinas/instansi teknis ketentraman dan dalam memelihara ketertiban umum serta ketentraman dan penegakan peraturan ketertiban umum serta daerah, peraturan penegakan peraturan bupati dan keputusan daerah, pertauran bupati bupati dan keputusan bupati Terpenuhinya kuantitas dan kualitas polisi pamong praja dan ppns sesuai dengan kebutuhan yang objektif Meningkatnya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tertib

Jumlah pelaksanaan 3 Kali pembinaan aparatur pembinaa Satuan Polisi Pamong n Praja secara intensif

Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati

Terhimpunnya data Jumlah inventarisasi trantibum dan peijinan kejadian trantibum daerah Terpenuhinya kuantitas dan kualitas polisi pamong praja dan ppns sesuai dengan kebutuhan yang objektif

Jumlah Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

Meningkatnya kuantitas Jumlah anggota linmas dan kualitas anggota yang terlatih dan satuan Linmas terdidik

Prosentase partisipasi Linmas dalam penyelenggaraan HUT Linmas

730.000.000

677.041.000

100.000.000

100.000.000

(52.959.000)

-

-

Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan

80.000.000

80.000.000

-

Kegiatan Kerjasama koordinasi dan antisipasi keamanan lingkungan

50.000.000

50.000.000

-

Kegiatan pengembangan teknis fungsional Aparatur Sat. Pol. PP.

70.000.000

70.000.000

-

10 kali

Kegiatan Penegakan Perda melalui Yustisi.

70.000.000

70.000.000

30%

Kegiatan Peningkatan Penertiban Perijinan Daerah

150.000.000

131.050.000

(18.950.000)

Kegiatan Pengawasan 1 dan Pengendalian Dokumen Trantibum

150.000.000

115.991.000

(34.009.000)

60.000.000

60.000.000

105.000.000

147.000.000

42.000.000

60.000.000

102.000.000

42.000.000

45.000.000

45.000.000

3 orang Kegiatan Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Satpol.PP(Lanjutan)

125 Orang

50%

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan Lingkungan di Masyarakat

Kegiatan Gelar HUT Linmas


-

-

19


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Menurunnya Persontase menurunnya angka/tingkat Penyakit angka penyakit Masyarakat (PEKAT) masyarakat

35%

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek prostitusi Prgram Pendidikan Politik Masyarakat

Terwujudanya Jumlah kegiatan kedewasaan masyarakat pasilitasi pengamanan dalam berpolitik pesta demokrasi

1 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pamyah Pemiliham Umum Legislatif Tahun 2014 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Meningkatnya kesiagaan satuan linmas dalam penanggulangan bencana alam

Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya bencana alam

53 Kali Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Dini Bencana Alam

Jumlah


50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

-

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

2.480.000.000

2.819.041.000

-

339.041.000

20

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa

BAB III

Akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai dengan misi dan Rencana Stratejik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Keberhasilan/kegagalan kenerja tersebut diukur berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (goal) serta visi/misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan stratejik serta dalam dokumen Rencana jangka menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 20092014

A. CAPAIAN KINERJA 1. Capaian Kinerja Tahun 2014 :

No

INDIKATOR KINERJA

Meningjkatnya Kondisi Lingkungan yang aman dan tertib

I

1

2 3

PROGRAM/ KEGIATAN

REALISASI


Jumlah kegiatan pengamanan dan Kegiatan Pengendalian pengawalan pejabat daerah maupun Keamanan Lingkungan pusat Jumlah intensitas kegiatan sinergitas sat. pol. pp. tingkat kabupaten dan sat. pol. pp. tingkat kecamatan se Kabupaten Garut Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbup dan keputusan bupati

TARGET

Kegiatan Peningkatan Sinergitas Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan Pendataan dan Penertiban Pajak Rokok dan Tambakau

CAPAIAN (%)

100%

21 kali pengamanan dan 48 kali pengawalan

69 kali pengamanan dan pengawalan

100%

1 hari/1 kegiatan

1 hari/1 kegiatan

100%

312 kali pendataan, 10 kali. Penertiban


100%


21

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa 4

II

1

2

3

4

5 6

7

8

III

1

2

Kegiatan Pengamanan Prosentase Meningkatnya Intensitas dan Penertiban Kebersihan, Keindahan dan Pedagang Kaki Lima di Ketertiban di Kabupaten Garut Kabupaten Garut Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan PencegahanTindak Kriminal

Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati

Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan aparatur Sat. Pol. PP. yang berorientasi pada profosionalisme kinerja Sat. Pol. PP Jumlah kerjasama dengan penegak hukum dan dinas/instansi teknis dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati Jumlah Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati Jumlah kegiatan inventarisasi kejadian trantibum

1


Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda anti Maksiat Terwujudanya kedewasaan masyarakat dalam berpolitik

V

1

Jumlah kegiatan pasilitasi pengamanan pesta demokrasi kesiagaan satuan linmas dalam penanggulangan bencana alam

VI

1

Kegiatan Kerjasama Koordinasi dan Antisipasi Keamanan Lingkungan Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Sat Pol PP Kegiatan Penegakan Perda Melalui Yustisi Kegiatan Peningkatan Penertiban Perizinan Daerah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Trantibum

Jumlah Aparatur Polisi Pamong Pengembangan Teknis Praja dan PPNS yang sudah Fungsional Aparatur Sat mengikuti pendidikan dan pelatihan Pol PP (Lanjutan) teknis Program Program Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Masyarakat untuk Ketertiban dan menjaga Ketertiban Keamanan dan Keamanan Pembentukan Satuan Jumlah anggota linmas yang Keamanan Lingkungan terlatih dan terdidik di Masyarakat

Persontase menurunnya angka penyakit masyarakat

IV

Kegiatan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP. Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan


Kegiatan Gelar HUT Linmas Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

2 titik ( Kec.Garut Kota dan Kec.Malangbon g)

2 titik ( Kec.Garut Kota dan Kec.Malangbo ng)

91%

16 kali operasi dan 48 kali pendataan perizinan


3 angkatan (90 orang)

3 angkatan (90 Orang)

39 kali

39 kali

100%

100%

100%


4 kasus

3 angkatan(90 orang)

100%

0 kasus

31%

232 kali penertiban

232 kali penertiban

100%

206 kali

206 kali

100%

3 orang

3 orang

100%

100%

125 orang

125 orang

100%

10 hari/1 kegiatan

10 hari/1 kegiatan

100%

100%

500 orang/10 kali kegiatan

500 orang/10 kali kegiatan

Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Fasilitasi PAMYAH Legislatif Tahun 2014 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

100%

100%

100%

1 kegiatan/ 42 kec.

1 kegiatan/ 42 kec.

100%

100%

53 kali/42 Kec


53 kali/42 Kec

100%

22

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa Penjelasan : Realisasi pencapaian kinerja tahun 2014 yang terdiri dari 6 (enam) Program yang diimplementasikan kedalam 17 (tujuh belas) kegiatan dengan realisasi pencapaian kinerja rata rata 98% dinilai sangat baik. pencapaian ini berkat komitmen dan dukungan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Garut serta seluruh jajaran Struktural dan Fungsional Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang bekerjasama dengan semua stakeholder di kabupaten Garut sehingga dapat mewujudkan pencapaian kinerja pelayanan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara maksimal serta dapat meminimalisir berbagai kendala dan permasyalahan yang terjadi seiiring dengan tuntutan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumberdana yang terbatas.


21

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa 2. Pengukuran Pencapaian Kinerja 2014 dengan tahun 2013

PENCAPAIAN TAHUN 2014 No

INDIKATOR KINERJA

Meningjkatnya Kondisi Lingkungan yang aman dan tertib

I

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2

Jumlah intensitas kegiatan sinergitas sat. pol. pp. Kegiatan Peningkatan Sinergitas Kegiatan Satuan tingkat kabupaten dan sat. pol. pp. tingkat kecamatan Polisi Pamong Praja se Kabupaten Garut Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbup dan keputusan bupati

TARGET

REALISASI


Jumlah kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah maupun pusat

3

REALISASI TAHUN 2013

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

209 kali Pengamanan dan Pengawalan

21 kali pengamanan dan 48 kali pengawalan

1hari/1 kegiatan

1 hari/1 kegiatan 312 kali pendataan, 10 kali. Penertiban

69 kali pengamanan dan pengawalan

1 hari/1 kegiatan

II

Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut

5

Meningkatnya pemahaman masyarakat pengusaha terhadap perda perijinan

Kegiatan Peningkatan Sosialisasi Perda dan Peraturan Lainnya

Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal



2 titik ( Kec.Garut Kota dan Kec.Malangbong)

100%

100%


124 kali

Prosentase Meningkatnya Intensitas Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Garut

KET.

STATUS CAPAIAN

KET.

X

Jumlah anggaran tidak sesuai dengan perencanaan

100%

Kegiatan Pendataan dan Penertiban Pajak Rokok dan Tambakau

4

CAPAIAN (%)

STATUS CAPAIAN

2 titik ( Kec.Garut Kota dan Kec.Malangbong)

√

100%

X

100%

n/a


n/a

50 kali

91%

21

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa 1

2

3

4 5 6

52 kali operasi dan pendataan perizinan

Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati


Jumlah kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan aparatur Sat. Pol. PP. yang berorientasi pada profosionalisme kinerja Sat. Pol. PP


4 angkatan

Jumlah kerjasama dengan penegak hukum dan dinas/instansi teknis dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati

Kegiatan Kerjasama Koordinasi dan Antisipasi Keamanan Lingkungan

98 kali

Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Sat Pol PP

-

Jumlah Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati




3 angkatan (90 Orang)

39 kali


100%

100%

X

100%

X

100%

√

31%

√

39 kali

3 angkatan(90 orang)

orang 0 kasus

√

Kegiatan Penegakan Perda Melalui Yustisi

4 kasus

Kegiatan Peningkatan Penertiban Perizinan Daerah

232 kali penertiban

232 kali penertiban

100%

√

7

Jumlah kegiatan inventarisasi kejadian trantibum

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Trantibum

206 kali

206 kali

100%

√

8

Jumlah Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Sat Pol PP (Lanjutan)

3 orang

3 orang

100%

√

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan


1

Jumlah anggota linmas yang terlatih dan terdidik

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

270 orang

125 orang

125 orang

100%

X

2


Kegiatan Gelar HUT Linmas

1 hari/1 kegiatan

1 hari/1 kegiatan

1 hari/1 kegiatan

100%

√

III


Jumlah anggaran tidak sesuai dengan perencanaan Jumlah anggaran tidak sesuai dengan perencanaan

100% Jumlah anggaran tidak sesuai dengan perencanaan

22

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa Persontase menurunnya angka penyakit masyarakat

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda anti Maksiat

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Terwujudanya kedewasaan masyarakat dalam berpolitik

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1

Jumlah kegiatan pasilitasi pengamanan pesta demokrasi

Kegiatan Fasilitasi PAMYAH Legislatif Tahun 2014

2


3


IV

1

V

IV 1 2

Kegiatan Fasilitasi Pamsung dan Pamyah Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2013 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 untuk Satpol.PP (Banprop)

100%

1000 orang/20 kali kegiatan sosialisasi


100%

X


100%

1 kegiatan/

42 kec.

1 kegiatan/

42 kec.

100%

2 putaran

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

53 kali/42 kec

Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Satuan Polisi pamong Praja

3 angkatan

√ n/a

1 kali

kesiagaan satuan linmas dalam penanggulangan bencana alam

Meningkatnya kesiagaan Anggota Sastpol PP dalam penanggulangan Bencana


n/a 100%

53 kali/42 Kec

53 kali/42 Kec

100%

▲ n/a

Keterangan √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai taget, tetapimeningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia


23

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa Penjelasan : Realisasi pencapaian kinerja tahun 2014 yang terdiri dari 6 (enam) Program yang diimplementasikan kedalam 17 (tujuh belas) kegiatan dengan realisasi pencapaian kinerja rata rata 98% mengalami peningkatan dibandingkan dengan Realisasi pencapaian kinerja pada tahun 2013 yaitu 97% Faktor-faktor

yang

menyebabkan

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut : Terbatasnya anggaran yang tersedia. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan sumber daya dan sumber dana yang ada Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya adalah disesuaikan dengan kebijakan pendanaan APBD. Kabupaten Garut

3. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Satpol.PP Kab. Garut Tahun 2014-2019 SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja NO

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR

SATUAN

Kondisi Awal (2013)

Realisasi 2014

Target 2014

Status Capaian

Target Akhir Periode RPJMD (2019)

Ket

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 19.

19.1

19.2

19.3

19.4

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

- Jumlah Linmas

orang

12.025

12.175

12.467

14.677

- Jumlah Penduduk

orang

2.525.483

2.526.088

2.565.47 7

2.760.11 8

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

2

2

2

- Jumlah Satpol PP

orang

491

471

533

743

- Jumlah Penduduk

orang

2.525.483

2.526.088

2.565.47 7

2.760.11 8

Jumlah kegiatan operasi penegakan perda dan peraturan lainnya Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya bencana alam

kali

386

312

386

48

48

49

53

x

53


39

1930

√

Satpol PP & Linmas Satpol PP & Linmas Satpol PP & Linmas

3

kali

39

Satpol PP & Linmas

350

Satpol PP & Linmas Satpol PP & Linmas Satpol PP & Linmas Satpol PP & Linmas

21

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa 4.

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan Standar Nasional 1. Sasaran strategis: Meningkatnya suasana aman dan nyaman Indikator Kinerja

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk Rasio jumlah Satpol PP terlatih per 10.000 penduduk

48 2

48 2

49 2

Status Capaia n

▲ X

Target Akhir RPJMD 53 3

Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai taget, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia Penjelasan a.

Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 48 orang per 10.000 penduduk atau mencapai 100 % dari target sebesar 48 orang per 10.000 penduduk. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami Peningkatan 5%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2.652 mencapai 22 % Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut : Terbatasnya anggaran yang tersedia. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan sumber daya dan sumber dana yang ada Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya adalah disesuaikan dengan kebijakan pendanaan APBD. Kabupaten Garut Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan, Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.

b.

Rasio jumlah Satpol PP terlatih per 10.000 penduduk Rasio jumlah Satpol PP terlatih per 10.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 2 orang per 10.000 penduduk atau mencapai 0 % dari target sebesar 2 orang per 10.000 penduduk. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan/penurunan 4 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 252 mencapai 51 %. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut : Banyaknya Pegawai yang Promosi dan Mutasi ke luar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut


21

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Memanfaatkan Sumberdaya yang ada Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut Mengisi kebutuhan Formasi jabatan. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Kerjasama Pembinaan Aparatur Satpol PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksanaan

B. REALISASI ANGGARAN Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014

sebesar

Rp.11.666.308.923 dengan realisasi sebesar Rp.11.549.593.429,- atau 99% yang terdiri dari : Belanja langsung sebesar

Rp.8.497.174.000,-

dengan

realisasi

sebesar Rp.8.440.006.940,- atau 99%, Belanja tidak langsung sebesar Rp.3.169.134.923,-dengan realisasi sebesar Rp.3109.586.763,- atau 98 %. Belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, yang dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Program. Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.,2.268.394.000,dengan realisasi sebesar Rp.2.264.894.000,- yang diimplementasikan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan, yaitu: 1.

Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 83%, Lokasi kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) , Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa listrik dan telepon, Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan Administrasi kantor

2.

Kegiatan jasa kebersihan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi sebesarRp. 8.000.000,- atau 100%,Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya aktivitas kebersihan lingkungan kantor, Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat;

3.

Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 37.049.000,- dengan realisasi sebesarRp. 37.049.000,- atau 100%, Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan addministrasi kantor.

4.

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan 22


B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa anggaran sebesar Rp. 14.056.000,-dengan realisasi sebesarRp. 14.056.000,-. Atau 100% Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) , Sasaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya kegiatan ketatausahaan. Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. 5.

Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 44.500.000,-. atau 99% Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) ,Sasaran kegiatan ini yaitu Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor, Proses pengadaan dilaksanakan melalui belanja langsung, dengan jenis dan jumlah sebagai berikut : a.

3 bh Laptop Merk Tosiba

b.

1 bh Printer All in One Merk HP

c.

2 bh Printer Merk Canon IP.2770

6.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan, dengan anggaran sebesar Rp. 16.480.000,-dengan realisasi sebesarRp. 16.480.000,-atau 100% Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) ,Sasaran kegiatan ini yaitu Terpenuhinya kebutuhan Surat kabar dan Majalah serta pemasangan iklan. hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini Meningkatnya pelayanan Administrasi Kantor serta meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai;

7.

Kegiatan penyediaan bahan makanan dan minuman. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 82.950.000,- yang terealisasi sebesarRp. 82.950.000,-.atau 100% Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) ,Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman petugasjaga gedung kantor dan pengamanan trantibum, Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya mobilisasi kinerja anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas jaga dan pengamanan Trantibum.

8.

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan anggaran sebesar Rp.195.709.000,- dengan realisasi sebesarRp. 195.709.000,-.atau 100%Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) ,Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinyakebutuhan biaya operasional perjalanan dinas ke luar daerah. Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah terjalinnya kordinasi dan konsultasi lintas program dan lintas sektoral keluar daerah;

9.

Kegiatan penyediaan Jasa pendukung tenaga administrasi/ teknis, dengan anggaran sebesar Rp. 1.851.150.000,- dengan realisasi sebesarRp.1.851.150.000,-. Atau 100% Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja) ,Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung tenaga administrasi/teknis Satpol.PP, Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan administrasi dan tatalaksana kantor;


23

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa 2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.,1.286.477.000,dengan realisasi sebesar Rp.1.281.325.940,- yang diimplementasikan ke dalam 3(tiga) kegiatan, yaitu: 1.

Kegiatan pengadaan Meubelair dengan anggaran sebesar Rp. 171.788.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.887.000,- atau 99%Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja),sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya pasilitas perlengkapan kantor,Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; Dengan jenis dan jumlah sebagai berikut : 1

Meja Biro

sebanyak

5 buah

2

Meja ½ Biro

sebanyak

10 buah

3

Meja Rapat Panjang

sebanyak

26 buah

4

Kursi Chairman Excekutive

sebanyak

5 buah

5

Kursi Sekretaris

sebanyak

5 buah

6

Kursi susun

sebanyak

60 buah

7

Kursi sofa

sebanyak

4 buah

Proses Pengadaan dilaksanakan melalui Penunjukan langsung kepada

2

Nama Perusahaan

:

CV Zaiden H.A.S

Alamat Garut Kota

:

Jl Candramerta I Rt.01/Rw.06 Kec.

No. SPK

:

02.2/SPK/KPA/Pol.PP/2014,

Tanggal

:

11 Nopember 2014

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas dengan anggaran sebesar

Rp. 119.700.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.116.200.000,-

atau

97%

Lokasi

Kegiatan

Kecamatan

Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja), Sasaran kegiatan ini

Terpenuhinya

Hasil/outcome

kendaraan

yang

dicapai

dinas dari

yang

layak

pakai.

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya operasional kinerja pelayanan Satpol.PP. 3

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 994.989.000,- dan terealisasi sebesar Rp.994.238.940-

atau 100% , Lokasi Kegiatan Kecamatan

Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja). Sasaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya Rehabilitasi gedung bangunan kantor. hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pasilita bangunan kantor yang nyaman untuk melaksanakan aktivitas kinerja pelayanan. Proses kegiatan dilaksanakan melalui Lelang LPSE kepada


24

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa Nama Perusahaan

:

CV Mitra Mira Mare

Alamat

:

Jl. Karangpawitan No.53 Garut

Nomor SPK

:

02.3/SPP-Rehab/PPK/Pol.PP/2014

Tanggal

:

17 Juni 2014

Waktu Pelaksanaan

:

Tgl. 23-06-2014 (150 hari)

s/d

24-11-2014

3) Program Peningkatan Displin Aparatur Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.,1.924.762.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.924.256.000,yang diimplementasikan ke dalam2(dua) kegiatan, yaitu: 1.

Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp. 190.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp.189.834.000,- atau 99%Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja), sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur Satpol.PP.hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas. Dengan Jumlah pakaian dan kelengkapan sebagai berikut : 1

Pakaian PDL

sebanyak

253. stel

2

Sepatu PDL

sebanyak

253. stel

3

Baret

sebanyak

253. stel

4

Kopel Rim

sebanyak

253. stel

Proses Pengadaan dilaksanakan melalui Penunjukan langsung kepada

2.

Nama Perusahaan

:

CV. Java Mas

Alamat

:

Jl Raya Bayongbong Kp.Padarek RT.05 Rw.02 Desa Sukalilah Kec. Cilawu Garut

Nomor SPK

:

02.1/SPK/KPA/Pol.PP/2014

Tanggal

:

27 Maret 2014

Kegiatan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, dengan anggaran sebesarRp.1.734.422.000,-danterealisasi sebesar Rp.1.734.422.000,- atau 100%,Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja), Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan petugas Linmas desadi Kabupaten Garut.Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya Kewibawaan Linmas dalam melaksanakan tugas. Dengan Jumlah pakaian dan kelengkapan sebagai berikut : 1

Pakaian PDL Linmas

sebanyak

3536 stel

2

Sepatu PDL Linmas

sebanyak

3536stel

3

Fet/Topi Linmas

sebanyak

3536 buah

4

Kopel Rim

sebanyak

3536 buah

Proses pengadaan dilaksanakan melalui Lelang LPSEkepada :


25

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa Nama Perusahaan

:

PT SUMBER JATI RIZQI

Alamat

:

Jl Cikopo Selatan No.15.B Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Bogor

Nomor SPK

:

027/314/SPK/KPA-Satpol.PP/2014

Tanggal

:

11Juni 2014

Waktu Pelaksanaan

:

60 hari Kalender (dari Tgl.11-06-2014 s/d 10-08-2014)

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini memperoleh dukungan anggaransebesar Rp.104.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.104.000.000.,-yang diimplementasikan kedalam 2(dua) kegiatan yaitu :

5.

1.

Kegiatan Pelatihan dan bimbingan teknis SIPKD bagi operator, dengan anggaran Rp. 4.000.000,- dan terealisasikan sebesar Rp.4.000.000,- atau 100%,Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja), adapun sasaran kegiatan ini yaitu Terselenggaranya Bimbingan teknis SIPKD bagi operator Satpol.PP.Kab Garut dan hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya operator Satpol PP yang mampu dan memahami penerapan aplikasi SIPKD;

2.

Kegiatan penyusunan dan penerbitan Raperda PPNS, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasikan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100% Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja), adapun sasaran kegiatan ini yaitu terbitnya Perda PPNS hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan daerah sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas kinerja PPNS.

ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,-yang diimplementasikan kedalam 2 (dua) kegiatan yaitu 1.

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 20.000.000,- dan terealisasikan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja),adapun sasaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya penyusunan laporan keuangan Triwulan, Semester dan Tahunan dan hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya dokumen pertanggungjawaban kinerja dan laporan keuangan;

2.

Kegiatan pengumpulan data dan penyusunan pelaporan SKPD, dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan terealisasikan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100% Lokasi Kegiatan 42 Kecamatan di Kabupaten Garut, adapun sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya data bahan penyusunan pelaporan satuan polisi pamong praja dan hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja satuan polisi pamong praja.


26


ProgramPeningkatan Perencanaan SKPD Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 34.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.500.000,- atau 100% Lokasi Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja),yang diimplementasikan kedalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD, adapun sasaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya penyusunan PPAS, RKA, DPA, Renstra, IKU, Renja, RKT dan Tapkin dan hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan SKPD;

7.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 900.000.000,-yang diimplementasikan kedalam 4 (empat) kegiatan yaitu :

8.

1.

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dengan anggaran sebesarRp. 100.000.000,dan terealisasi sebesar. Rp.100.000.000,-. atau 100% Lokasi kegiatan di 42 kecamatan di Kabupaten Garut, Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya pengamanan wilayah dan pengawalan pejabat, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya kondisi keamanan yang kondusif;

2.

KegiatanPeningkatan sinergitas kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,-.atau 100%, Lokasi kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul (Satuan Polisi Pamong Praja), Sasaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya HUT Polisi Pamong Praja Tingkat Kabupaten Garut.Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya sinergitas kegiatan Satuan Polisi Pamong PrajaKecamatan dan Kabupaten se Kabupaten Garut.

3.

Kegiatan pendataan dan penertiban pajak rokok dan tembakau dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 400.000.000,-, atau 100% Lokasi kegiatan di 42 kecamatan di Kabupaten GarutSasaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya aktivitas pendataan dan penertiban pajak rokok dan tembakau di Kabupaten Garut, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah terhimpunnya data produk rokok dan tembakau yang dilekati pita cukai ilegal dan yang telah habis masa pajaknya yang beredar di Kabupaten Garut;

4.

Kegiatanpengamanan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Garut dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,dan terealisasi sebesar Rp. 350.000.000,-.,atau 100%Lokasi kegiatan di 2 Kecamatan (Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Malangbong)Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananyasosialisasi, pembinaan, pembersihan paratag, operasi penertiban, pengawasan dan pengendalian pasca penertiban, terhadap PKL di 2(dua) titik ( PKL. Alun-alun Malangbong, PKL Alun-alun Garut dan Wilayah Perkotaan), hasil dari kegiatan ini terciptanya kawasan lingkungan yang tertib, bersih dan indah;

Program Pemeliharaan Katantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 677.041.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 629.031.000,-yang diimplementasikan kedalam 8 (delapan) kegiatan yaitu :


27


Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,-. Atau 100% Lokasi kegiatan di 14 kecamatan di Kabupaten Garut Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya operasi pekat trantibum dan pendataan perijinan daerah, hasil/outcome yang dicapai yaitu menurunnya penyakit masyarakat serta terhimpunnya data perizinan daerah;

2.

Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-. Dan terealisasi sebesarRp.80.000.000,-atau 100%Lokasi kegiatan di kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten GarutSasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelatihan anggota Satpol.PP., hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah menigkatnya SDM Anggota Satpol.PP;

3.

Kegiatan kerjasama koordinasi dan antisipasi keamanan lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100% Lokasi kegiatan di 30 kecamatan di Kabupaten Garut sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kerjasama kordinasi dan konsultasi pengamanan lingkungan, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kerjasama aparatur dalam pengamanan lingkungan ;

4.

Kegiatan pengembangan teknis fungsional aparaturSatpol.PP. dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 70.000.000,-.atau 100%Lokasi kegiatan di Kecamatan Tarogong Kaler, Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Bayongbong di Kabupaten GarutSasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan teknis fungsional aparatur Satpol.PP, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini terciptanya profesionalisme aparatur Satpol.PP yang terarah, terukur sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan

5.

Kegiatan Penegakan Perda melalui Yustisi. dengandukungan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 21.990.000,-. Atau 31%lokasi kegiatan kecamatan Garut Kota Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penertiban bagi pelanggar Perda, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya.

6.

Kegiatan peningkatan perizinan daerah. dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 131.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 131.050.000,-. atau 100% lokasi kegiatan di 27 kecamatan di kabupaten Garut, Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penertiban perizinan Daerah, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap ketentuan mengenai perijinan daerah;

7.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian trantibum dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 115.991.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.991.000,-. Atau 100% lokasi kegiatan di 27 Kecamatan di Kabupaten Garut, Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian trantibum, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini Meningkatnya intensitas patroli dan pengumpulan data informasi trantibum.


28


9.

Kegiatan pengembangan teknis fungsional aparaturSatpol.PP (Lanjutan). dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,dan terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,-.atau 100%Lokasi kegiatan Badan Diklat Propinsi Jawa Barat di Bandung, Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Terlaksananya Diklat PPNS bagi aparatur Satpol.PP, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan PPNS Satpol PP Kab. Garut dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur Satpol.PP dalam penegakan perda.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan program ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 147.000.000,dan terealisasikan sebesarRp.147.000.000,- atau 100% yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan yaitu : 1.

Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dengan dukungan anggaran sebesar Rp.102.000.000,- dan terealisasikan sebesar Rp. 102.000.000,atau 100 %, Lokasi kegiatan di Kecamatan Kadungora, Kecamatan Samarang dan kecamatan Kersamanah, sasaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya satuan linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesiapsiagaanAnggota Linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungannya

2.

Kegiatan Gelar HUT Linmas dengan dukungan anggaran sebesar Rp.45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,-, atau 100%, Lokasi kegiatan di 16 Kecamatan di Kabupaten Garut, sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggranya kegiatan HUT Linmas Tingkat kabupaten Garut, hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan Satlinmas.

10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,dan terealisasi sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%, yang diimplementasikan kedalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,-. Atau 100% Lokasi kegiatan di 8 Kecamatan di Kabupaten Garut, Sasaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya sosialisasi pencegahan berkembangnya praktek prostitusi. Hasil/outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat (Para Pelajar) terhadap norma susila serta akibat dan bahaya yang disebabkan praktek prostitusi; 11. Program Pendidikan Politik Masyarakat Program ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau yang diimplementasikan kedalam kegiatan Fasilitasi Pamyah Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Atau 100% Lokasi kegiatan di 42 Kecamatan di Kabupaten Garut, Sasaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya Pamyah pemilu Legislatif Tahun 2014. hasil/outcome yang dicapai kegiatan ini adalah terciptanya proses penyelenggaraan pemilu legislatip Tahun 2014 dalam keadaan lancar ,aman dan terkendali.


29

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa 12. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,- yang dimplementasikan ke dalam kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan terealisasikan sebesar Rp. 45.000.000,-,atau 100%, Lokasi kegiatan di 42 kecamatan di kabupaten Garut, sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi Bencana Alam, hasil/outcome yang dicapai kegiatan ini adalah meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Tabel Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014

NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

BELANJA DAERAH

11.666.308.923

11.549.593.429

99%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji dan Tunjangan PNS)

3.169.134.923

3.109.586.763

BELANJA LANGSUNG I

8.497.174.000

8.440.006.940

Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan Listrik

99% 98%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

98%

18.000.000

15.000.000

83%

8.000.000

8.000.000

100%

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

37.049.000

37.049.000

100%

Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan

14.056.000

14.056.000

100%

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

45.000.000

44.500.000

99%

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan perundang-undangan

16.480.000

16.480.000

100%

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

82.950.000

82.950.000

100%

195.709.000

195.709.000

100%

1.851.150.000

1.851.150.000

100%

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 4 5 6 7 8 9

II

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

98%

1 2

Kegiatan Pengadaan Meubelair

171.788.000

170.887.000

99%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

119.700.000

116.200.000

97%

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

994.989.000

994.238.940

100%

3


30

B Baabb IIIIII A Akkuunnttaabbiilliittaass K Kiinneerrjjaa III

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 2

IV 1 2 V 1 2 VI

Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Raperda PPNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

190.340.000

189.834.000

100%

1.734.422.000

1.734.022.000

100% 100%

4.000.000

4.000.000

100%

100.000.000

100.000.000

100% 100%

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

20.000.000

20.000.000

100%

Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD

40.000.000

40.000.000

100% 100%

Program Peningkatan Perencanaan SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

VII

34.500.000

34.500.000


100% 100%

1 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan 2 3 4 VIII 1 2 3 4 5 6 7 IX 1 2 X 1 XI

Kegiatan Peningkatan Sinergitas Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan Pendataan dan Penertiban Pajak Rokok dan Tambakau Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut

100.000.000

100.000.000

100%

50.000.000

50.000.000

100%

400.000.000

400.000.000

350.000.000

350.000.000


100% 100% 91%


100.000.000

100.000.000

100%


80.000.000

80.000.000

100%


50.000.000

50.000.000

100%

Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Sat Pol PP Kegiatan Penegakan Perda Melalui Yustisi Kegiatan Peningkatan Penertiban Perizinan Daerah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Trantibum Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Kegiatan Gelar HUT Linmas Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

130.000.000 70.000.000 131.050.000 115.991.000

130.000.000 21.990.000 131.050.000 115.991.000

100% 31% 100% 100% 100%

102.000.000

102.000.000

100%

45.000.000

45.000.000

100% 100%

50.000.000

50.000.000

100% 100%

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Kegiatan Fasilitasi PAMYAH Legislatif Tahun 2014

XII 1

1.000.000.000

1.000.000.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Total

100% 100%

45.000.000

45.000.000

100%

11.666.308.923

11.549.593.703

99%


31

PPeennuuttuupp

BAB IV

Penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten

Garut

Tahun

Anggaran

2014

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, Akuntabilitas kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Kami menyadari bahwa sesuai dengan keterbatasan yang kami miliki, dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan untuk itu dapat kiranya memakluminya. Demikian laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja, kami sampaikan kepada Bapak Bupati, semoga Alloh SWT senantiasa membimbing dan memberkati niat baik untuk mewujudkan “ Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera” Kami menyadari dengan banyaknya kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan untuk itu mohon kiranya semua pihak memaafkan, baik secara pribadi maupun seluruh jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Garut.


Dr. H. SUHERMAN, SH, M.Si NIP. 19620601 198608 1.001


35

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut KEGIATAN PROGRAM

1 I

Pelayanan administrasi perkantoran

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Persentase Pencapaian Target

Ket

2

4

4

5

6

7

8

1 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya - SDM

Rp

18.000.000

15.000.000

83%

Org

2

2

- Waktu

Bln

12

12

Bulan

12

12

83%

Bulan

12

12

83%

Keluaran - Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Listrik dan Telepon Hasil - Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terlaksananya aktivitas lingkungan kantor

kebersihan

Hasil - terciptanya Kantor yang bersih dan Sehat

Rp Org Bln

8.000.000

8.000.000

100%

3 12

3 12

buah/tube/ dus

212/140/30

212/140/30

100%

Bulan

12

12

100%

KEGIATAN PROGRAM

1

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

2

4

4

5

6

7

8

37.049.000 3 12

37.049.000 3 12

100%

Paket

5

5

100%

Bulan

12

12

100%

14.056.000 2 12

14.056.000 2 12

100%

Paket

4

4

100%

Bln

12

12

100%

3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor

Rp Org Bln

Hasil - Meningjkatnya pelayanan administrasi kantor 4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan Hasil - Meningjkatnya pelayanan administrasi kantor

Rp Org Bln

KEGIATAN PROGRAM

1

Uraian 2 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

4

4

5

6

7

8

Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya - SDM - Waktu

Rp

45.000.000

44.500.000

99%

Org

2

2

Bln

3

3

Unit/bh

3/3

3/3

99%

Bulan

12

12

99%

Keluaran - Terpenuhinya kebutuhan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Hasil - Meningjkatnya pelayanan administrasi kantor 6 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terpenuhinya kebutuhan Surat Kabar dan Majalah serta pemasangan Iklan Hasil - Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai serta tersampaikannya informasi kepada masyarakat

Rp Org Bln

16.480.000

16.480.000

100%

3 12

3 12

exp

342

342

100%

Pegawai

475

475

100%

KEGIATAN PROGRAM

1

Uraian 2 7 Penyediaan makanan dan minuman

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

4

4

5

6

7

8

Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya Rp - SDM Org - Waktu Bln Keluaran - Terpenuhinya kebutuhan makan minum Org/Gln/Dus/Gelas petugas jaga gedung kantor dan petugas pengamanan trantibum Hasil - Meningkatnya Mobilisasi Kinerja anggota jaga, anggota pengamanan dan meningkatnya kualitas Sat.Pol.PP 8 Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah

3240/200/ 120 /2880

82.950.000 170 12 3240/200/ 120 /2880

100%

100%

org

170

170

100%

Rp Org Bln

195.709.000 100 12

195.709.000 100 12

100%

hari

35

35

100%

Bln

12

12

100%

dan

Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya rapat konsultasi dan koordinasi Hasil - Terpenuhinya kebutuhan informasi dan konsolidasi kerja serta sinergitas Satpol.PP se Prop.Jawa Barat

9 Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis /Administrasi

82.950.000 170 12

KEGIATAN PROGRAM

1

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

2

4

4

5

6

7

8

Masukan : Tersedianya jumlah dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung tenaga administasi/ teknis Hasil - Meningkatnya kegiatan administrasi dan tatalaksana kantor II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp Org Bln

1.851.150.000 423 12

1.851.150.000 423 12

100%

Org

423

423

100%

Bln

12

12

100%

Rp org bln

171.788.000 2 3

170.887.000 2 3

99%

1 Kegiatan Pengadaan Meubeulair Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Tersedianya fasilitas perlengkapan kanto Hasil - Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Bh/Set

111/4

111/4

99%

0

0

99%

119.700.000 2 8

116.657.550 2 8

97%

2

2

97%

7/1

7/1

97%

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya Rp - SDM org - Waktu bln Keluaran - Tersedianya kendaraan dinas yang layak kali pakai Hasil - Meningkatnya Operasional Kinerja unit kend roda 4, pelayanan Satpol.PP unit kend roda 6, 3 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

KEGIATAN PROGRAM

1

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

2

4

4

5

6

7

8

Rp org bln

994.989.000 6 6

994.238.940 6 6

100%

lokal

1

1

100%

lokal

1

1

100%

190.340.000 2 6

189.834.000 2 6

100%

Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - terselenggaranya Rehabilitasi Gedung Kantor Hasil - Terwujudnya pasilitas gedung kantor yang nyaman dalam melaksanakan aktivitas kinerja pelayanan III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya Rp - SDM org - Waktu bln Keluaran - Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pakaian aparatur satpol.pp PDL/Sepatu/Baret/ Kopel Hasil - Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas

253

253

100%

org

253

253

100%

Rp org

1.734.422.000 6

1.734.022.000 6

100%

2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM

KEGIATAN PROGRAM

1

IV Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Ket

6 8

7

8

3536

3536

100%

org

3536

3536

100%

Rp org bln

2 1

2 1

kegiatan

1

1

100%

org

2

2

100%

Rp org bln

100.000.000 50 3

100.000.000 50 3

100%

perda

1

1

100%

perda

1

1

100%

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

2

4 - Waktu Keluaran - Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur satpol.pp Hasil - Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas

4 bln

5 8

stel

1 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terlaksananya Bimbingan Teknis SIPKD bagi operator Satpol.pp Hasil - Terciptanya operator yang memahami dan mampu dalam penerapan aplikasi SIPKD

4.000.000

4.000.000

100%

2 Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Raperda PPNS Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terbitnya Raperda PPNS Hasil - Tersedianya Peraturan Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas kinerja PPNS V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

KEGIATAN PROGRAM

1

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

2

4

4

5

6

7

8

Rp Org Bulan

8 4

8 4

Dokumen

4

4

100%

Dokumen

4

4

100%

40.000.000 20 12

40.000.000 20 12

100%

Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan Hasil - Terwujudnya dokumen pertanggungjawaban kinerja dan laporan keuangan

20.000.000

20.000.000

100%

2 Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu

V

Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Rp Org Bulan

Keluaran - Tersedianya Data Bahan Penyusunan Pelaporan Satpol.PP

Kecamatan

42

42

100%

Hasil - Tersusunnya Laporan capaian kinerja Satpol.PP

Kecamatan

42

42

100%

Rp Org bulan

8 4

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu

34.500.000

34.500.000 8 4

100%

KEGIATAN PROGRAM

1

VI


1

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

2

4 Keluaran - Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan Satpol.PP Hasil - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Satpol.PP

4

5

6

7

8

Dokumen

9

9

100%

Dokumen

9

9

100%

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya Rp - SDM Org - Waktu bulan Keluaran - Terlaksananya Operasi, Pengamanan dan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pengawalan Hasil - Terciptanya kondisi daerah yang aman Kec dan tertib

2

100.000.000 100 12

100%

69

69

100%

42

42

100%

50.000.000 450 1

50.000.000 450 1

100%

Peningkatan sinergitas Kegiatan Sat.Pol.PP Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya Rp - SDM Org - Waktu bulan Keluaran - Terselenggaranya gelar pasukan HUT Pol. Hari PP. Tk. Kabupaten Garut Hasil - Meningkatnya sinergitas kegiatan Satpol. Kecamatan PP. Kecamatan dan Kabupaten se/Kabupaten Kabupaten Garut

3

100.000.000 100 12

1

1

100%

Se-Kab. Garut

Se-Kab. Garut

100%

Kegiatan Pendataan dan Penertiban Pajak Rokok dan Tembakau Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM

Rp Org

400.000.000 100

400.000.000 100

100%

KEGIATAN PROGRAM

1

1

7

8

312 kali /10 kali

312 kali /10 kali

100%

1

1

100%

Target

Realisasi

2

4 - Waktu Keluaran - Terselenggaranya aktivitas pendataan dan Penertiban Pajak rokok dan tembakau di Kabupaten Garut

4 bulan

5 12

Pendataan/ Penertiban

Dokumen

Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut

Hasil - Terciptanya kawasan lingkungan yang tertib, indan dan bersih

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

6 12

Satuan

Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban PKL di 2(dua) titik di Kabupaten Garut

VII

Ket

Indikator Kinerja

Hasil - Terhimpunnya data produk rokok dan tembakau yang telah habis masa pajaknya yang beredar di Kab. Garut 4


Uraian

Rp Org bulan

350.000.000 200 3

350.000.000 200 3

100%

2 Titik

Kec.Garut Kota/Kec. Malangbong


100%

2.titik



100%

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya Rp - SDM Org - Waktu bulan Keluaran - Terlaksananya operasi Pekat, trantibum operasi/pendataan

100.000.000 50 12 16 kali /48 kali

100.000.000 50 12 16 kali /48 kali

100%

100%

KEGIATAN PROGRAM

1

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

2

4 y dan pendataan perizinan daerah Hasil - Menurunnya penyakit masyarakat serta terhimpunnya data perizinan daerah

4

5

6

7

8

Kecamatan

14 kec

14 Kec

100%

Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol.PP. dengan TNI/Polri dan Kejaksaan


Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya pembinaan pelatihan Anggota Sat. Pol. PP. Hasil - Meningkatnya SDM Sat. Pol. PP.

Rp Org bulan dan

Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya kerjasama koordinasi dan konsultasi pengamanan lingkungan Hasil - Meningkatnya kerjasama aparatur dalam pengamanan Lingkungan

80.000.000 90 6

80.000.000 90 6

100%

Angkatan

3

3

100%

Orang

90

90

100%

Rp Org bulan

50.000.000 100 12

50.000.000 100 12

100%

Kali

39

39

100%

Kali

39

39

100%

Rp Org bulan

70.000.000 90 3

70.000.000 90 3

100%

3

3

40%

4 Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Satpol PP

Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi

Angkatan

KEGIATAN PROGRAM

1

Uraian 2

Indikator Kinerja 4 Hasil - Terciptanya profesionalisme aparatur satpol.pp dalam melaksanakan tugas

Satuan

Target

Realisasi


Ket

4

5

6

7

8

orang

90

90

40%

Rp Org bulan

70.000.000 19 10

21.990.000 19 10

31%

Kasus

4

0

31%

Kecamatan

3

3

31%

131.050.000 50 12

131.050.000 50 12

100%

kali

232

232

100%

kali

232

232

100%

5 Kegiatan Penegakan Perda melalui Yustisi Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya penertiban pelanggar perda

bagi

Hasil - Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan peraturan lainnya 6 Kegiatan Peningkatan Penertiban perizinan daerah Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya penertiban perizinan daerah Hasil - Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap prosedur perizinan daerah

Rp Org bulan

KEGIATAN PROGRAM

1

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

2

4

4

5

6

7

8

115.991.000 50 12

115.991.000 50 12

100%

Kali

206

206

100%

kali

206

206

100%

7 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Trantibum Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya aktivitas pengawasan dan pengendalian trantibum Hasil - Meningkatnya intensitas patroli dan pengumpulan data informasi trantibum

Rp Org bulan

8 Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Sat Pol PP (Lanjutan) Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terlaksananya Diklat PPNS bagi aparatur satpol.pp Hasil - Terpenuhinya kebutuhan PPNS Satpol.PP Kab. Garut dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur Satpol.PP dalam penegakan Perda

Rp Org bulan

60.000.000

60.000.000

100%

3 2

3 2

orang

3

3

100%

orang

3

3

100%

KEGIATAN PROGRAM

1 VIII


Uraian 2 1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

4

4

5

6

7

8

Rp Org bulan

102.000.000 75 6

102.000.000 75 6

100%

orang

125

125

100%

orang

125

125

100%

Rp Org bulan

45.000.000 504 1

45.000.000 504 1

100%

Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya Pembinaan dan Latihan Satuan Linmas Hasil - Meningkatnya SDM Anggota Satuan Linmas 2 Kegiatan Gelar HUT Linmas Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya kegiatan HUT Linmas ke 51 di Kabupaten Garut Hasil - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan satlinmas

Kegiatan

1

1

100%

hari

10

10

100%

KEGIATAN PROGRAM

IX

1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Uraian 2 1 Penyuluhan berkembangnya prostitusi

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

4

4

5

6

7

8

pencegahan praktek

Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya sosialisasi pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Hasil - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan bahayanya praktek prostitusi X

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rp Org bulan

50.000.000 500 12

50.000.000 500 12

100%

kali

10

10

100%

pelajar

500

500

100%

Rp Org bulan

1.000.000.000 7148 1

1.000.000.000 7148 1

100%

1 Kegiatan Fasilitasi PAMYAH PEMILULegislatif Tahun 2014 Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran - Terselenggaranya Pamyah Pemilu Legislatif Tahun 2014 Hasil - Terciptanya Proses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang aman dan tertib

Kegiatan

1

1

100%

Kec

42

42

100%

KEGIATAN PROGRAM

1 XI

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Uraian 2 1 Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Ket

4

4

5

6

7

8

45.000.000 15 12

45.000.000 15 12

100%

kali

53

53

100%

Kec

42

42

100%

Masukan : Tersedianya Jumlah Dana - Biaya - SDM - Waktu Keluaran Pemantauan dan - Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bencana Alam Hasil - Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam

Rp Org bulan


Dr. H. Suherman, SH.,M.Si NIP. 19620601 198608 1 001

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014 Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

SASARAN 1 I

INDIKATOR SASARAN PENCAPAIAN 2

Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman dan tertib

3

REALISASI 4

Persentase Pencapaian Sasaran

Ket

5

6

900.000.000

900.000.000

100%

100.000.000

100.000.000

100%

50.000.000

50.000.000

100%

400.000.000

400.000.000

100%

350.000.000

350.000.000

100%

677.041.000

629.031.000

93%

100.000.000

100.000.000

100%

80.000.000

80.000.000

100%

50.000.000

50.000.000

100%

Jumlah pelaksanaan pembinaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja secara intensif

70.000.000

70.000.000

100%

5 Meningkatnya kondisi lingkungan masyarakat yang aman Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan

70.000.000

21.990.000

31%

131.050.000

131.050.000

100%

115.991.000 60.000.000

115.991.000 60.000.000

100% 100%

1 Meningkatnya kondisi lingkungan masyarakat yang aman Prosentase meningkatnya intensitas pengendalian dan tertib

II

TARGET

Meningkatnya pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 Terhimpunnya data trantibum dan peijinan daerah Meningkatnya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tertib 2 Meningkatnya kerjasama dengan TNI/POLRI dan aparat penegak hukum lainnya berupa bimbingan pelatihan yang berorientasi pada profosionalisme kinerja Sat. Pol. Pp

keamanan lingkungan Jumlah kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah maupun pusat Jumlah intensitas kegiatan sinergitas sat. pol. pp. tingkat kabupaten dan sat. pol. pp. tingkat kecamatan se Kabupaten Garut Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbup dan keputusan bupati Intensitas penataan dan pengawasan PKL di Kab. Garut Intensitas penataan dan pengawasan PKL di Kab. Garut Jumlah inventarisasi data perijinan daerah Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati Jumlah kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan aparatur Sat. Pol. PP. yang berorientasi pada profosionalisme kinerja Sat. Pol. PP

3 Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

Prosentase kerjasama dengan penegak hukum dan tugas dengan aparat penegak hukum dan dinas/instansi dinas/instansi teknis dalam memelihara ketentraman teknis dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan ketertiban umum serta penegakan peraturan umum serta penegakan peraturan daerah, pertauran bupat daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dan keputusan bupati

4 Terpenuhinya kuantitas dan kualitas polisi pamong praja dan ppns sesuai dengan kebutuhan yang objektif

dan tertib

6 Terhimpunnya data trantibum dan peijinan daerah 7 Terpenuhinya kuantitas dan kualitas polisi pamong praja dan ppns sesuai dengan kebutuhan yang objektif

keputusan bupati Jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbub dan keputusan bupati Jumlah inventarisasi kejadian trantibum Jumlah Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

SASARAN 1 III

Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Kemanan lingkungan 1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas anggota satuan Linmas

INDIKATOR SASARAN PENCAPAIAN 2 Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan Anggota linmas dalam menjaga keamanan lingkungan Jumlah anggota linmas yang terlatih dan terdidik Prosentase partisipasi Linmas dalam penyelenggaraan HUT Linmas

IV

1 Menurunnya angka/tingkat Penyakit Masyarakat (PEKAT) Persontase menurunnya angka penyakit masyarakat

V

1 Terwujudanya kedewasaan masyarakat dalam berpolitik


VI

1 Meningkatnya kesiagaan satuan linmas dalam


penanggulangan bencana alam JUMLAH

TARGET

REALISASI

3

4

Persentase Pencapaian Sasaran

Ket

5

6

147.000.000

147.000.000

100%

102.000.000

147.000.000

144%

45.000.000

45.000.000

100%

50.000.000

50.000.000

100%

1.000.000.000

1.000.000.000

100%

45.000.000

45.000.000

100%

2.819.041.000

2.771.031.000

98%

Garut, Januari 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Dr. H. Suherman, SH.,M.Si NIP. 19620601 198603 1 002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

Recommend Documents