Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2014

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performing Government) dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan periode Tahun 2014. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi salah satu referensi sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dan yang harus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang terutama bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. LAKIP BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 ini dapat memberikan kontribusi kepada seluruh stakeholder tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kab. Aceh Jaya. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa mendatang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dengan sajian data dan informasi untuk perencanaan yang lebih lengkap dan variatif bagi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya. Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendalakendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Akhirnya kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah kita laksanakan dan melindungi dalam setiap kegiatan. Amiin.…

Calang, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH JAYA

MAWARDI, SP. M.Si Pembina Tk. I Nip. 19600525 198203 1 006

Badan Perencanaan Pembagunan Kabupaten Aceh Jaya

i


2014

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... iii IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................................1 BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................................7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................................15 A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................................15 B.

Realisasi Anggaran .........................................................................................................28

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN: Lampiran I : Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2002-2017 Lampiran II : Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Lampiran III : Efesiensi


ii


2014

DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Bappeda Kab. Aceh Jaya Menurut Tingkat Pendidikan ....... .... 5

Tabel 1.2

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2014................................................................... 10

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama .............................................................................................. 14

Tabel 3.1

Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran.................................................................................................................... 15

Tabel 3.2

Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja Persentase Jasa/barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur......................................................................................................................... 16

Tabel 3.3

Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan Up to Date....................... 17

Tabel 3.4

Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ).......................................................................................................................... 18

Tabel 3.5

Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan........................................................................................ 19

Tabel 3.6

Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk indikator Kinerja : Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi,pelaku dan jumlah )...................................................................................... 21

Tabel 3.7

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Jaya... 23

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kab. Aceh Jaya TA 2014.................. 28


iii


2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab.Aceh Jaya merupakan Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintahan Kab. Aceh Jaya. BAPPEDA berfungsi sebagai perencana pembangunan

didaerah

melalui

upaya

memadukan

aspirasi

yang

berkembang

dalam

masyarakat/Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach) dengan kebijakan pembangunan kota, kebijakan pembangunan propinsi dan kebijakan pembangunan nasional. Dalam peraturan dan perundangan yang ada sekarang, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top

downprocess. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dalam penyusunan rencana perlu adanya tujuan dan sasaran sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu : 1. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; 2. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masingmasing yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasaranakerja yang memadai; 3. Penyediaan basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line; 4. Pelaksanaan Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; 5. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran; Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masingmasing; 3. Tersedianya basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;


iv


2014

4. Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; 5. Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran; Untuk pencapaian tujuan dan sasaran, meskipun secara umum masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan SDM perencana memegang peranan penting dalam setiap tahapan agenda perencanaan yang telah ditetapkan Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Bappeda Kab. Aceh Jaya untuk mencari cara supaya kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan dapat terpenuhi. Sebagai upaya menjalankan Qanun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Darah Kabupaten Aceh Jaya, juga untuk menjalankan capaian-capaian pembangunan dalam RPJMK Aceh Jaya 2012-2017. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Aceh Jaya Tahun 2014. Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan

sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.


v


2014

BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dasar untuk terselenggaranya “Good Governance” yang artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Adapun dasar-dasar terselenggaranya “Good Governance” yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang –Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badanhukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum tersebut memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari sistem AKIP bagi Bappeda Kabupaten Aceh Jaya adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Aceh Jaya. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi,strategi dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi


1


2014

program dan kegiatan yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis

yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis

Bappeda Kabupaten Aceh Jaya. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang berhasil diperoleh.Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus.Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Bappeda Kabupaten Aceh Jaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat).Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini: -

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggung jawaban Bappeda Kabupaten Aceh Jaya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2014.

-

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Bappeda Kabupaten Aceh Jaya dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Jaya merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Jaya melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang tertuang dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Darah Kabupaten Aceh Jaya adalah: a. Melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan internal sumber daya dan sumber dana bagi optimalisasi kerja dan pencapaian kinerja instansi perencanaan daerah.


2


2014

b. Melaksanakanpengelolaan administratif internal mendukung tugas perencanaan daerah. c. Mengelola, mengoptimalkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya dan sumber dana yang ada. d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama perencanaan dan pembangunan daerah dalam wacana aspiratif, konsultatif dan koordinatif secara instansional, antar instansi, dengan pemerintah atasan, lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. e. Mengakumulasi, memutakhirkan (meng-update), mengembangkan dan membangun sistem akses data bagi kepentingan perencanaan dan pembangunan daerah. f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bagi mekanisme perencanaan dan operasional pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya. g. Melaksanakan penyusunan rencana umum daerah dengan mekanisme perencanaan aspiratif dengan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan daerah. h. Melaksanakan penyusunan rencana pembidangan daerah dengan mekanisme perencanaan aspiratif dengan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan daerah. i. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pembangunan daerah dalam bentuk arah dan kebijakan anggaran, rencana strategis anggaran dan rencana anggaran tahunan. j. Menetapkan standar-standar, pedoman-pedoman dan oetunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daearh bagi tujuan tertib dan optimalnya pembangunan daerah. k. Melaksanakan mekanisme-mekanisme pemahaman dan peningkatan SDM bagi aparatur dan publik terhadap mekanisme dan produk perencanaan serta standar teknis daerah. l. Melaksanakan mekanisme pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah yaitu: 1)

Pengendalian substansial pengajuan program pembangunan, dokumen anggaran, dan dokumen rencana kerja

2)

Pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan mekanisme pelaporan kemajuan pelaksanaan pembangunan

3)

Melaksanakan mekanisme pemantauan dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan.

4)

Menyusun kerangka kerja strategis instansional dengan evaluasi berlanjut tiap tahun dalam bentuk akuntabilitas kinerja institusi perencanaan daerah.

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang tertuang dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan wewenang tugas Bupati Aceh Jaya dalam pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Jaya.


3


2014

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencana dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektoral diharapkan dapat mengakomodasikan kebijakankebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik sesuai dengan Qanun Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010. Keadaan Personil Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mempunyai 28 orang pegawai yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 16 orang sebagai staf. Jumlah tersebut menggambarkan jumlah yang

masih sangat sedikit dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan

waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga, dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya. Ketersedian peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut: a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian; b. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan setiap tahun; c. Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia; d. Kurangnya pedoman prosedur kerja dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda; e. Belum tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kelompok Kerja (Pokja) penanggulangan kemiskinan dan penggangguran terbuka. Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan Qanun No. 3 Tahun 2010. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari; - Subbagian Administrasi dan Umum - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Subbagian Keuangan


4


2014

c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian , terdiri dari; - Subbidang Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam - Subbidang Dunia Usaha dan Investasi d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari; - Subbidang Pembangunan Sumber Daya Manusia - Subbidang Sosial. e. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur, terdiri dari; - Subbidang Survey dan Pemetaan - Subbidang Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari; - Subbidang Penelitian dan Pengembangan - Subbidang Data Informasi dan Statistik Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Bappeda Kab. Aceh Jaya Menurut Tingkat Pendidikan Golongan No

Pendidikan

Jumlah Bakti

Kontrak

I

II

III

IV

1

SD

-

-

-

-

-

-

-

2

SLTP

-

-

1

-

-

-

1

3

SLTA

-

7

-

3

-

-

10

4

Sarjana Muda/DIII

-

2

-

-

-

-

2

5

Sarjana

-

1

-

-

15

2

18

6

Pasca Sarjana

-

-

-

-

4

2

6

Jumlah

-

10

1

3

19

4

37

Ket : Data Bulan Desember 2014


5


2014

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) 2014 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.


6


2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaanya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan statejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dalam dokumen rencana strategis , hal-hal yang diuraikan adalah visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Unsur-unsur tersebut diluar kebijakan dan program ditetapkan dalam jangkan waktu lima tahun. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaannya dan pembiayaannya melalui APBK maupun dalam rangka kerjasama dengan pihak lain ataupun masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasikan pula berbagai program maupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan apakah kebijakan yang telah ditetapkan bebar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Visi dan Misi Visi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Bertitik tolak darikebersamaan, partisipasi serta masukan-masukan dari masyarakat Kabupaten Aceh Jaya sebagai stakeholders serta dengan memperhatikan nilainilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten dirumuskan visi sebagai berikut: “Melaksanakan Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Yang Profesional, Berkesinambungan Dan Terarah Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Handal Melalui Data Dan Informasi Yang Akurat”


7


2014

Misi Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakansesuai visi yang ditetapkan agar dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Melalui perumusan misi diharapkan seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Aceh Jaya dan pihak berkepentingan lainnya dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh. Untuk mewujudkan visi maka ditetapkan misi Bappeda Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut : a. Meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dalam sistem perencanaan pembangunan, pengendalian pembangunan yang meliputi Rencana Umum, Rencana Tata Ruang, Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan; c. Meningkatkan ketersediaan, pengelolaan dan pengembangan data dan Informasi, Serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan (research and development) yang valid, akurat, informatif dan aksestabel untuk proses perencanaan pembangunan d. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama seluruh stake

holder termasuk dalam menumbuh kembangkan investasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha/industri; e. Meningkatkan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan (sustainable development).

Tujuan dan Sasaran Tujuan strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; b. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasaranakerja yang memadai; c. Penyediaan basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line; d. Pelaksanaan

Koordinasi

internal

maupun

eksternal

dalam

rangka

percepatan

pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran; Sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :


8


2014

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai; c. Tersedianyapusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan analisis dan informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line; d. Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; e. Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Lampiran I.

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan mengacu kepada Rencana Strategis periode 2012-2017. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Penetapan Kinerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Adapun Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.


9


2014

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2014 No

Sasaran Strategis

1.

Tersedianya SDM yang handal dan profesional yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

Indikator Kinerja

Target

Persentase Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Program / Kegiatan Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

20.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

380.000.000

Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran

288.650.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.000.000 360.618.500

Pembangunan Gedung Kantor

38.700.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

20.690.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

154.904.250 3.000.000 118.324.250

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional


61.000.000

55.000.000

Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan Persentase Jasa/barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

829.650.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman 100%

Anggaran

10

2.500.000 22.500.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No

2.

3.

4.

Sasaran Strategis

Tersedianya Pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan analisis dan Informasi Pembangunan yang dapat diakses dengan system on line

Indikator Kinerja

Target

Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan Up to Date

2014 Program / Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

36.250.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

36.250.000

Program Pengembangan data/informasi

95%

Pelaksanaan Koordinasi Internal maupun Ekternal dalam Rangka Percepatan Pembangunan

Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan up to date

95%

Meningkatnya Kualitas Aparatur

Jumlah Tenaga Perencanaan yang

95%


Anggaran

198.675.000

Pembangunan Sistem Informasi Data dan Profil Daerah

22.300.000

Penyusunan Aceh Jaya Dalam Angka

45.000.000

Penyusunan Data Pokok Pembangunan Aceh Jaya

25.000.000

Penyusunan PDRB dan Profil Ekonomi Daerah

36.275.000

Aceh Jaya Info Versi 4

50.000.000

Koordinasi & Monitoring Pencapaian MDGs, Pangan & Gizi

20.100.000

Program Perencanaan Tata Ruang

900.000.000

Pengembangan UPTB-PDGS UU.No.10/2011 (Dana OTSUS 2014) Penyusunan Peta Program Kerjasama Pembangunan

750.000.000 150.000.000 99.742.000

Operasional Sekretariat KHPPIA

45.633.500

Operasional Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

54.108.500

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

50.000.000

11


Sasaran Strategis Perencana Pembangunan

5.

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Kab. Aceh Jaya

Indikator Kinerja Tepat ( tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) Persentase Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan

2014

Target

Program / Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah

95%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

50.000.000

591.452.300

Penyusunan Rancangan RKPK

40.000.000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPK

94.500.000

Penyusunan KUA-APBK

30.000.000

Penyusunan KUA-APBK Perubahan

25.000.000

Penyusunan PPAS

65.000.000

Penyusunan PPAS Perubahan

65.000.000

Penyelarasan/Evaluasi RKA-SKPK

50.000.000

Pembahasan/Penelitian DPA-SKPK

40.000.000

Penyelenggaraan Forum SKPK

20.000.000

Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui Sumber Dana Tambahan Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus serta Program Kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Penyusunan Juknis Penyelarasan RKA dan DPA SKPK Aceh

20.000.000

Jaya Penyusunan Review Dokumen RPIJM untuk Program SPPIP, RPKPP, MPDTK, PTPPK Kabupaten Aceh Jaya


Anggaran

12

19.950.000 28.602.300


6.

7.

Sasaran Strategis

Tersedianya SDM yang handal dan Profesional dibidangnya masing-masing

Penyediaan Basic data baik secara Tabular maupun Spasial

Indikator Kinerja

Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi,pelaku dan jumlah ) Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan up to date

Target

95%

95%


2014 Program / Kegiatan

Anggaran

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

93.400.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

13.975.000

Operasional Perencanaan dan Pengendalian ProgramProgram Penanggulangan Kemiskinan

13.975.000

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

57.550.000 37.350.000

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

20.200.000

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi ( MPS ) Kabupaten Aceh Jaya 2014

19.925.000 19.925.000

13


2014

Indikator Kinerja Utama Untuk

mengukur

tingkat

keberhasilan

maupun

kegagalan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dilihat dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur yang harus dicapai pada akhir tahun rencana strategis. Penetapapan ukuran indikator dapat ditentukan dalam bentuk kualitatif maupun secara kuantitatif, Hal ini dilakukan untuk dapat memudahkan pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja Bappeda. Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis 2012-2017 adalah sebagai berikut : Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dantuntas, partisipatif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat

Tersedia Dokumen Perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedia Dokumen Perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedia Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMK Kedalam RKPK

2013 Ada

2014 Ada

Target 2015 2016 Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

75%

75%

75%

75%

75%


2017 Ada

14


2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja meliputi uraian/penjelasan tentang indikator kinerja dan target pada tahun berjalan serta perbandingan pada tahun yang lalu. 1. Indikator Kinerja

:

Persentase

Jasa/barang

pendukung

pelayanan

administrasi

perkantoran. Pencapaian Jasa/barang

pendukung

pelayanan

administrasi

perkantoran dalam meningkatkan efektifitas kerja bersifat fluktuatif dalam pengertian tidak tetap atau bersifat naik turun dan bersifat insidental dalam pengertian terjadi atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara tetap atau rutin. Tabel 3.1 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Program/Kegiatan Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Operasional

Target Capaian Kinerja 2013


Realisasi Capaian Kinerja 2013


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

12 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perkantoran Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan 2. Indikator Kinerja

:

1 Kali

2014

1 Kali

1

Kali

-

Persentase Jasa/barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pencapaian Jasa/barang peningkatan Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan efektifitas kerja bersifat fluktuatif dalam pengertian tidak tetap atau bersifat naik turun dan bersifat insidental dalam pengertian terjadi atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara tetap atau rutin. Tingkat capaian indikator kinerja berbagai kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yaitu 100 % Dari hasil evaluasi terhadap sasaran terpenuhinya sarana dan prasrana Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Aceh

Jaya

menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 100% dapat dikatakan Baik. Indikator kinerja yang dimaksud tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam menunjang sarana dan prasarana aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan dengan baik. Tabel 3.2 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Jasa/barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin





1 Paket 1 Paket

1 Paket 2 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 2 Paket

14 Unit

8 Paket

14 Unit

8 Paket

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

5 Unit 1 Paket

4 Paket 1 Paket

5 Unit 1 Paket

4 Paket 1 Paket

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Aparatur


16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3. Indikator Kinerja

:

-

1 Paket

2014 -

1 Paket

Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan Up to Date. Pencapaian data perencanaan yang lengkap dan up to date difokuskan untuk tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line. Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan secara optimal.

Tabel 3.3 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan Up to Date.

Program/Kegiatan Program Pengembangan data/informasi Pembangunan Sistem Informasi Data dan Profil Daerah Penyusunan Aceh Jaya Dalam Angka Penyusunan Data Pokok Pembangunan Aceh Jaya Penyusunan PDRB dan Profil Ekonomi Daerah Aceh Jaya Info Koordinasi & Monitoring Pencapaian MDGs, Pangan & Gizi Program Perencanaan Tata Ruang Pengembangan UPTB-PDGS





25 Eks

25 Eks

25 Eks

40 Eks

100 Eks

-

100 Eks

-

25 Eks

25 Eks

25 Eks

40 Eks

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Paket -

1 Paket 4 Kali

1 Paket -

1 Paket 4 Kali

-

1 Paket

-

1 Paket


17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UU.No.10/2011 (Dana OTSUS 2014) Penyusunan Peta Program Perencanaan Sosial dan Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi ( MPS ) Kabupaten Aceh Jaya 2014 4. Indikator Kinerja

:

2014

-

1 Paket

-

1 Paket

-

1 Dok

-

1 Dok

-

1 Dok

-

1 Dok

-

1 Dok

-

1 Dok

Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) Pencapaian Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Bappeda Kab. Aceh Jaya telah tercapai dengan baik. Namun di tahun mendatang, perlu adanya pengrekrutan tenaga perencanaan kembali mengingat jumlah tenaga perencanaan yang ada pada saat ini masih di anggap kurang dengan tugas pokok dan fungsi yang besar. Tabel 3.4

Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah )

Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah





30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang


18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Indikator Kinerja

:

2014

Persentase Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan Pencapaian Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar

dokumen

perencanaan

dengan

melakukan

koordinasi

perencanaan dan pembiayaan yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja yang diharapkan, Hasil ini mengidentifikasikan bahwa target yang ditetapkan didalam renstra bappeda pada tahun 2014 untuk mengontrol Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan untuk menunjang terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dokumen Term of Reference (TOR) yang harus disediakan oleh setiap SKPK untuk mengusulkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu kelengkapan dokumen Detail Engineering Design (DED) juga mutlak disediakan bagi SKPK terkait yang akan melakukan program/kegiatan fisik disamping juga melakukan koordinasi dengan SKPK lainnya yang berhubungan dengan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan. Tabel 3.5 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan Target Capaian Kinerja 2013




1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Penyelenggaraan Musrenbang RKPK Penyusunan KUA-APBK

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Penyusunan KUA-APBK Perubahan Penyusunan PPAS

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Program/Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPK


19


2014

Penyusunan PPAS Perubahan

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Penyelarasan/Evaluasi RKASKPK Pembahasan/Penelitian DPASKPK Penyelenggaraan Forum SKPK

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui Sumber Dana Tambahan Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus serta Program Kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Penyusunan Juknis Penyelarasan RKA dan DPA SKPK Aceh Jaya Penyusunan Review Dokumen RPIJM untuk Program SPPIP, RPKPP, MPDTK, PTPPK Kabupaten Aceh Jaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

1 Keg

-

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

6. Indikator Kinerja

:

Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi,pelaku dan jumlah ) Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) di fokuskan pada pembangunan yang tepat sasaran dengan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Melalui program – program yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan bidang masing-masing, maka pembangunan daerah yang tepat sasaran akan tercapai sesuai dengan target RPJMK.


20


2014

Tabel 3.6 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi,pelaku dan jumlah )

Program/Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Operasional Perencanaan dan Pengendalian ProgramProgram Penanggulangan Kemiskinan





2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

Analisis Indikator Kinerja Utama Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa indikator kinerja utama adalah alat untuk mencapai keberhasilan/kegagalan Bappeda Kab. Aceh Jaya. Secara sepintas pengukuran pengukuran indikator kinerja utama sama dengan cara mengukur indikator kinerja sasaran yaitu membandingkan realisasi yang telah ada terhadap target yang telah ditetapkan. 1. Indikator Kinerja Utama

: Tersedia Dokumen Perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang di daerah untuk 20 tahun ke depan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005 – 2025. Dalam penyusunannya, RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (Renstra SKPK) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 2005-2025

dilakukan

secara


komprehensif,

terpadu

dan

21


2014

menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi para pemangku kepentingan (stakehoders). 2. Indikator Kinerja Utama

: Tersedia Dokumen Perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten serta memerhatikan RPJM Nasional (Pasal 1 Angka 4

UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2012 – 2017. 3. Indikator Kinerja Utama

: Tersedia Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada Dokumen RKPK merupakan peyediaan dokumen perencanaan Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahunnya. yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014.

4. Indikator Kinerja Utama

:

Penjabaran Program RPJMK Kedalam RKPK RPJMK Aceh Jaya merupakan acuan umum yang dijabarkan ke dalam RKPK sehingga pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan asas kebutuhan dan manfaat. Program yang tersaji untuk dilaksanakan pada tahun 2014 pada dokumen RPJMK sebanyak 210, sementara program yang dijabarkan ke dalam RKPK Aceh Jaya tahun 2014 sebanyak 172 program. Hal ini menunjukkan target yang ditetapkan sebesar 75 persen dari total keseluruhan RPJMK yang dijabarkan ke dalam RKPK lebih besar yakni sebesar

81,90

persen.

Capaian

indikator

kinerja

dalam

menjabarkan program RPJMK kedalam dokumen perencanaan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 127%. Indikator sasaran

yang

dimaksud

tersebut

menunjukkan

bahwa

pelaksanaan penjabaran program RPJMK telah dilakukan dengan optimal.


22


2014

Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Bappeda dapat dilihat pada Tabel 3.7. TABEL 3.7 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH JAYA TUJUAN

SASARAN

 Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;

 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;

 Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masingmasing;

 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing;

INDIKATOR SASARAN 

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan Qanun;  Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMK sebagai acuan pembanguan jangka menengah;  Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan QANUN; Program kedalam Jumlah tenaga RPJMK  Penjabaran perencanaan RKPK. pembangunan daerah yang tepat (tepat      


waktu, isi, pelaku, dan jumlah). Persentase jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Persentase Jasa Kebersihan Kantor Persentase kebutuhan ATK Persentase Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

23

TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017 Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

75%

75%

75%

75%

75%

80%

80%

80%

80%

80%

100

100% 100 95% % 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

95% 95% 95% 95% 95%

100% 100% 95% %95% 95% 95% 95%

95% 95% 95%

95%

95%


TUJUAN

2014

SASARAN

INDIKATOR SASARAN         

 Penyediaan basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;  Pelaksanaan Koordinasi

 Tersedianya pusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan analisis dan informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;  Terlaksananya Koordinasi






Persentase Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Persentase penyediaan jasa operasional perkantoran Penyediaan Acara Ceremonial Kedaerahan Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan kenderaan dinas Persentase Pemeliharaan Ruting Peralatan Gedung Kantor Persentase Kebutuhan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Persentase data perencanaan yang lengkap dan up to date;

Persentase tergalinya isu-isu faktual

24

TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 95% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

80%

80%

80%

80%

80%

75%

75%

75%

75%

75%


TUJUAN

SASARAN

internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor;  Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor;  Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;


2014

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017

dan strategis pembangunan daerah Kabupaten Aceh Jaya;



Persentase keterkaitan pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan;  Persentase pengendalian pembangunan daerah yang akurat serta tepat waktu;  Jumlah Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan secara kontinyu

25

80%

80%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

90%

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.

2014

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Aceh Jaya, Bappeda banyak kendala yang dihadapi diantaranya jumlah dan penempatan pegawai di Bappeda masih belum optimal serta belum sesuai dengan bidang keahliannya, ketersedian peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan, koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan dan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang saat ini dilaksanakan belum optimal. Hal ini adalah penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Bappeda Kab. Aceh Jaya. Dalam konteks ini, Bappeda telah mengambil langkah – langkah yang patut dilakukan diantaranya memberdayakan personil yang jumlahnya masih sangat terbatas dengan bekerjasama dan berkoordinasi, memanfaatkan peralatan pendukung yang masih terbatas, koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan telah dilakukan secara rutin dan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan rencana yang terorganisir sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketepatan waktu dan tepat sasaran. Selain itu perlu adanya langkah – langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di tahun mendatang yaitu menambah personil yang selama masih sangat terbatas, anggaran yang dialokasikan setiap tahun mengalami peningkatan, pemenuhan peralatan pendukung yang masih terbatas, koordinasi dilakukan secara rutin dan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terorganisir sehingga pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai harapan.

2.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya Bappeda Kab. Aceh Jaya pada tahun 2014 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.790.240.803,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dengan jumlah anggaran yang masih terbatas tersebut, Bappeda harus menentukan secara cermat penggunaan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program/kegiatan walaupun hasil yang diharapkan belum terpenuhi secara optimal sesuai target yang tercantum di dokumen renstra. Dalam konteks ini, Bappeda mengalami kelangkaan sumber daya yaitu dalam jumlah anggaran. Dengan sumber daya yang langka tersebut Bappeda telah berusaha untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai sesuai dengan target.

3.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan Bappeda telah melakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat sehingga keberhasilan program/kegiatan tahun berjalan terpenuhi dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan


26


2014

yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan

anggaran dan

pembangunan. Program

/kegiatan Bappeda pada keseluruhannya sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dengan tingkat pencapaian 80%. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya dan terpenuhinya keseluruhan program/kegiatan. 4.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya Bappeda Kab. Aceh Jaya pada tahun 2014 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.790.240.803,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dengan jumlah anggaran yang masih terbatas tersebut, Bappeda harus menentukan secara cermat penggunaan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program/kegiatan walaupun hasil yang diharapkan belum terpenuhi secara optimal sesuai target yang tercantum di dokumen renstra. Dalam konteks ini, Bappeda mengalami kelangkaan sumber daya yaitu dalam jumlah anggaran. Dengan sumber daya yang langka tersebut Bappeda telah berusaha untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai sesuai dengan target.

B.

Realisasi Anggaran a. Laporan Keuangan Dalam Tahun Anggaran 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 5.703.596.988,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya yang dialokasikan untuk : Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.545.759.188,-

Belanja Langsung

Rp. 3.157.837.800,-

Sedangkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mendapat penambahan alokasi dana sebesar Rp. 86.643.815,- sehingga Alokasi Dana untuk Bappeda Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun Anggaran 2014 menjadi Rp. 5.790.240.803,- yang dialokasikan untuk : Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.502.553.003,-

Belanja Langsung

Rp. 3.287.687.800,-

b. Penjelasan Laporan Keuangan Pengelolaan Keuangan Bappeda Kabupaten Aceh Jaya diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Aceh Jaya. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai terdiri dari:


27


2014

Gaji dan tunjangan

Rp. 1.444.583.003,-

Tambahan penghasilan PNS

Rp. 1.057.970.000,-

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah : Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.502.553.003,-

Realisasi Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.135.440.104,-

Persentase Realisasi Anggaran Tidak Langsung sebesar 85,33 % Sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.287.687.800,- dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kab. Aceh Jaya TA 2014 Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran

Realisasi

%

909.650.000

876.080.378

96,31

81.000.000

75.296.980

92,96

3.000.000

3.000.000 100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

55.000.000

55.000.000 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20.000.000

18.710.000

93,55

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor

2.000.000

2.000.000 100,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2.000.000

2.000.000 100,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

8.000.000

1.275.000

15,94

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

440.000.000

439.741.700

99,94

Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran

288.650.000

279.056.698

96,68

10.000.000

10.000.000

00,00

365.618.500

349.073.500

95,47

Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program/Kegiatan

Anggaran

2014 Realisasi

%

Pembangunan Gedung Kantor

38.700.000

38.700.000 100,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

20.690.000

20.690.000 100,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

154.904.250

153.359.250

99,00

Pengadaan Mebeleur

118.324.250

117.124.250

98,99

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

22.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

25.000.000 100,00 8.700.000

38,67

8.000.000

8.000.000 100,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

25.450.000

25.450.000 100,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

25.450.000

25.450.000 100,00

Program Pengembangan Data/Informasi

153.675.000

133.200.000

86,68

Pembangunan Sistem Informasi Data dan Profil Daerah

22.300.000

22.050.000

98,88

Penyusunan Aceh Jaya Dalam Angka

-

-

-

Penyusunan Data Pokok Pembangunan Aceh Jaya

25.000.000

24.450.000

97,80

Penyusunan PDRB dan Profil Ekonomi Daerah

36.275.000

35.100.000

96,76

Aceh Jaya Info Versi 4

50.000.000

31.750.000

63,50

Koordinasi dan Monitoring Pencapaian MDGs, Pangan dan Gizi

20.100.000

19.850.000

98,76

Program Perencanaan Tata Ruang

900.000.000

873.800.000

97,09

Pengembangan UPTB-PDGS UU.No.10/2011 (Dana OTSUS 2014)

750.000.000

724.615.000

96,62

Penyusunan Peta

150.000.000

149.185.000

99,46


29


Anggaran

2014 Realisasi

%

Program Kerjasama Pembangunan

99.742.000

80.825.000

81,03

Operasional Sekretariat KHPPIA

45.633.500

32.100.000

70,34

Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

54.108.500

48.725.000

90,05

Program Peningkatan Kapasistas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

50.000.000

49.494.269

98,99

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

50.000.000

49.494.269

98,99

692.102.300

655.849.550

94,76

Penyusunan Rancangan RKPK

40.000.000

38.750.000

96,88

Penyelenggaraan Musrenbang RKPK

94.500.000

89.667.000

94,89

Penyusunan KUA- APBK

30.000.000

30.000.000 100,00

Penyusunan KUA-APBK Perubahan

25.000.000

24.750.000

99,00

Penyusunan PPAS

65.000.000

63.176.500

98,03

Penyusunan PPAS-Perubahan

65.000.000

63.716.500

99,56

Penyelarasan/Evaluasi RKA-SKPD

50.000.000

49.750.000

99,50

Pembahasan /Penelitian DPA-SKPD

40.000.000

40.000.000 100,00

Penyelenggaraan Forum SKPK

20.000.000

19.750.000

Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Yang didanai Melalui Sumber Dana Tambahan Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus serta Program Kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

20.000.000

20.000.000 100,00

Penyusunan Juknis Penyelarasan RKA dan DPA SKPK Aceh Jaya

19.950.000

18.200.000

91,23

Penyusunan Review Dokumen RPIJM untuk Program SPPIP, RPKPP, MPDTK, PTPPK Kabupaten

28.602.300

28.318.800

99,01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


98,75

30


Anggaran

2014 Realisasi

%

Aceh Jaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

93.400.000

82.655.750

88,50

Pembahasan /Penelitian DPPA-SKPD

26.100.000

25.850.000

99,04

Koordinasi Penyelarasan, Percepatan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

74.550.000

59.725.000

80,11

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

13.975.000

12.868.984

92,09

Operasional Perencanaan dan Pengendalian Program-program Penanggulangan Kemiskinan

13.975.000

12.868.984

92,09

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

57.550.000

54.550.000

94,79

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

37.350.000

34.350.000

91,97

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

20.200.000

20.200.000 100,00

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

19.925.000

16.575.000

83,19

Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Aceh Jaya 2014

19.925.000

16.575.000

83,19

3.287.687.800

3.127.766.681

95,14

Total


31


2014

BAB IV PENUTUP Kesimpulan Bappeda sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang kewenangan perencanaan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, Beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan sangat baik Sedangkan untuk pencapaian sasaran, terdapat beberapa hal yang belum tercapai, hal ini disebabkan oleh mekanisme secara umum dari penyelenggaraan perencanaan. LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance). Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Bappeda untuk tahun berikutnya.

Saran Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, yang menjadi saran-saran sebagai masukan antara lain adalah : 

Adanya database serta melakukan pendataan secara berkala dan ter up-date, sehingga pengembangan Data informasi Pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan



Meningkatkan koordinasi dengan SKPK dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.



Perlu menggalakkan program/kegiatan lintas SKPK terkait, guna mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan terintegrasi dengan baik, yang menghasilkan dampak besar dan manfaat jangka panjang.



Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung program-program Perencanaan Pembangunan Daerah



Adanya penambahan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, guna mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsi melalui pendidikan formal maupun non formal serta melalui pendidikan teknis dan fungsional.



Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.


32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

2014

Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.


33


2014

LAMPIRAN III EFESIENSI


34



2014

35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014

Recommend Documents