LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

Pajak Hotel

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Restoran

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Hiburan

PBB P2 - BPHTB

Pajak Reklame

Pajak Parkir

DINAS PENDAPATAN Pemerintah Kota Batam Dinas Pendapatan Jl. Raja Isa No. 17 Telp. (0778) 470670,470671,470672 Fax. (0778)470673 Batam – Kepulauan Riau

KOTA BATAM

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi yang representative mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2014 dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, LAKIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kinerja. Akhirnya, semoga LAKIP ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam. Namun demikian, ibarat pepatah “tidak ada gading yang tak retak” maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan LAKIP ini sangat kami hargai. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Dinas Pendapatan Kota Batam dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Batam, Januari 2015 Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam,

Drs. Jefridin, M. P.d NIP. 19681225 199802 1 006

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................

i

DAFTAR ISI................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................... BAB I

PENDAHULUAN .................................... ............................. 1.1 LATAR BELAKANG ......................................................................... 1. 2 MAKSUD DAN TUJUAN …............................................................... 1. 3 DATA UMUM ORGANISASI.............................................................. 1. 4 STRUKTUR ORGANISASI................................................................ 1. 5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI......................................................... 1. 6 SUMBER DAYA MANUSIA............................................................... 1. 7 SARANA DAN PRASARANA........................................................... 1. 8 SISTEMATIKA PENYAJIAN.............................................................

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA................... 2. 1 PERNYATAAN VISI…………………………………..………………… 2. 2 PERNYATAAN MISI.......................................................................... 2. 3 TUJUAN………………………………………………………………...… 2. 4 SASARAN STRATEGIS………………………………………………… 2. 5 PENETAPAN KINERJA…………………………………………………

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA................................................. 3.1 PENGUKURAN IKU TAHUN 2014.................................................... 3. 2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014…..…………… 3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................................................ 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN......................................................... 3.4.1 PERMASALAHAN PENDAPATAN DAERAH................................ 3.4.2 KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH.............................

BAB IV

PENUTUP............................................................................. 4.1 KESIMPULAN.................................................................................... 4.2 LAMPIRAN DOKUMENTASI..............................................................

iii 1 1 3 3 4 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 22 23 37 39 39 41 41 43

DAFTAR LAMPIRAN 1. Indikator Kinerja Utama 2. Daftar Inventaris Barang 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Penerapan Laporan Akuntabilitas ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan disusun sesuai Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003

tentang

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2014 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Batam. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (performent results) selama tahun anggaran 2014 dikaitkan dengan rencana anggaran tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Tahun 2014 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014.

Capaian kinerja menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2014 yang merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Pendapatan Kota Batam untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

iii

Dinas Pendapatan Kota Batam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan kewenangan dibidang

pendapatan

daerah,

Perumusan

kebijakan

teknis dibidang

pendapatan, Penyelenggaraaan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya”. Dalam kaitan tersebut Dinas Pendapatan telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut :

No

Sasaran Strategis

% Capaian Kinerja

1

Optimalisasi dan realisasi pendapatan daerah

100

2

Meningkatnya wawasan dan keterampilan aparatur sesuai dengan dinamika peraturan

100

dan perundangan yang berlaku.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program : 1. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 2. Program, Peningkatan dan Pengadaan Fasilatas Sarana & Prasarana Perkantoran 3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Keuangan Daerah

iv

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Batam pada tahun 2014 antara lain adalah: 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur; 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam; 5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPH 21 dan PPh OPDN; 6. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 7. Optimalisasi Pendataan Wajib Pajak, Pengadaan dan Penertiban Reklame; 8. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah; 9. Pengolahan Informasi Pendapatan Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah ; 10. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak; 11. Koordinasi, Evaluasi Realiasi dan potensi Penerimaan dengan SKPD penghasil; 12. Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Tertib Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah; 13. Peningkatan Pengawasan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah; 14. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan; 15. Sinkronisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; 16. Pemutahiran, Pendataan, Perekaman dan Pemetaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 17. Sosialisasi Pajak Daerah; 18. Optimalisasi Pengawasan Legalisasi surat-surat Berharga; 19. Bulan Panutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

v

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah : 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang pendapatan; 2) Pelatihan dibidang pendapatan; 3) Alokasi sumber daya manusia potensial; 4) Penelitian yang mencakup wilayah kota batam dibidang pendapatan; 5) Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja; 6) Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah; 7) Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah; 8) Pelaksanaan

pengawasan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

Perundang-udangan; 9) Penetapan

kebijakan

untuk

mendukung

pembangunan

bidang

pendapatan daerah; 10) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan daerah; 11) Penyusunan rencana bidang pendapatan Daerah; 12) Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa; 13) Penyelenggaraan sistem bidang pendapatan daerah; 14) Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan; 15) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundangundangan bidang pendapatan daerah; 16) Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dinas Pendapatan Kota Batam berawal dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Cabang Kotamadya Administratif Batam, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983, peresmian Cabang Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 24 Desember 1983. Perubahan selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Tahun 1996, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau cabang Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi Suku Dinas Pendapatan Kota Batam Suku Dinas Pendapatan Kota Batam berubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Batam pada Bulan April Tahun 2000 sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batam di bentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, adalah sebagai unsur melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Pendapatan Kota Batam dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Batam. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai instansi

LAKIP DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM TAHUN 2014

1

pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan

LAKIP

Dinas

Pendapatan

Kota

Batam

Tahun

2014

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2014, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja

Dinas

Pelaporan

Pendapatan

kinerja

juga

Kota

Batam

dimaksudkan

pada

tahun

sebagai

mendatang.

media

untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2014 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2013. Maksud Penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kota Batam adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Kota Batam. Tujuan Penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pendapatan Kota Batam.


2

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN. Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kota Batam adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Organisasi. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pendapatan Kota Batam. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu input dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 DATA UMUM ORGANISASI Dinas Pendapatan Kota Batam dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kota Batam. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan melakukan

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan asas otonomi, berdasarkan tugas pembantuan dibidang pendapatan

daerah.

Dalam melaksanakan

tugas

tersebut,

Dinas

Pendapatan mempunyai fungsi : 1) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; 2) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian; 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan; 4) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; 5) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;


3

6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Keputusan RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional pada Dinas Pendapatan Kota Batam, kewenangan Pemerintah Dinas Pendapatan Kota Batam dinyatakan bahwa : Pelaksanaan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah dinyatakan bahwa : “Aparatur menyelenggarakan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Republik Indonesia Nomor 34 tersebut”.

1.4 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam Bahwa Dinas Pendapatan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan

asas

otonomi,

tugas

pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki 77 Pegawai terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 19 orang pejabat eselon IV dan 52 orang staf.


4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM

KEPALA DINAS Sekretaris

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian

BIDANG PENDATAAN & PENETAPAN

BIDANG PENAGIHAN

Seksi Penyusunan Program

Seksi Pendataan

Seksi Pembukuan & Verifikasi

Seksi Evaluasi s & Pelaporan

Seksi Penetapan

Seksi Pertimbangan & Keberatan

Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-Surat Berharga

Seksi Penagihan

Seksi Dana Perimbangan & Lain-lain yang Sah

BIDANG PROGRAM

Seksi Data & Informasi

Seksi Pemeriksaan

Kepala UPT BPHTB

Kepala UPT PBB

Kasubbag Tata Usaha UPT BPHTB

Kasubbag Tata Usaha UPT PBB


BIDANG RETRIBUSI & PENDAPATAN LAIN-LAIN

Seksi Penerimaan & Pendapatan Asli Daerah yang sah

5

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; 2) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian; 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan; 4) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; 5) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; 6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


6

1.6 Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dispenda Kota Batam didukung oleh personel/SDM sebanyak 189 orang, terinci sebagai berikut: a.

Menurut Golongan No

Uraian

1. 2. 3. 4. 6.

Struktural Fungsional Staf Tata Usaha Staf Bidang Staf THD Jumlah

I 1 -

b. Menurut Tingkat Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Struktural Fungsional Staf Tata Usaha Staf Bidang Staf THD Jumlah

SMP 2

Menurut Golongan II III IV 22 3 1 23 27 -

Menurut Golongan SMU/D3 S1 17 1 20 30 80 30

c. Tenaga Honorer Daerah (THD) NO 1. 2. 3. 4.

PENDIDIKAN S1 D3 D1 SLTA Jumlah

JUMLAH 30 9 1 72 112

Jumlah 25 1 51 112 189

S2 8 1 -

Jumlah 25 1 51 112 189

KETERANGAN

1.7 Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana ( Barang Milik / Kekayaan Daerah = BM/KD) Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Uraian Kuantitas Komputer (PC) 95 Komputer (Laptop) 8 Mobil 13 Sepeda Motor 10 Meteran Manual 15 Printer 74 Mesin Fotocopy 4 Televisi 6 Server 6 Hub 24 Port 8 Dll selanjutnya dapat dilihat pada lampiran.


Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit

7

1.8 Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

menguraikan

tentang:

Gambaran

Umum

Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, dan Sistematika Penyajian.

Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2014 meliputi Rencana Starategis Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2011 – 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran untuk tahun 2014.

Bab 4 Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas

Pendapatan

Kota

Batam

Tahun

kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai

2014, selama

tahun 2014.


8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik

yang

jelas

dan

sinergis,

instansi

pemerintah

lebih

dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan Visi, Misi serta Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Potensi peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan SKPD dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adanya kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya. Adapun

yang

menjadi

kendala/tantangan

dalam

penanganan

masalah pendapatan antara lain Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksa dan Penyidik Pajak, Juru Sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah; Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksa dan penyidik pajak, juru sita dan tenaga penyuluh pajak dan retribusi daerah, Dari sektor dana perimbangan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, dan daerah yang dianggap mampu pembangunannya apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih kecil diterima dibandingkan dari daerah yang masih minim perkembangan pembangunan, serta belum dapat ditetapkan sistem pajak secara online karena masih terbentur dengan peraturan daerah yang belum ada, dan penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah harga pasar. Dari sektor Dana Perimbangan adanya pengaruh perekonomian global yang


9

berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak juga mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk Kota Batam, baik dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK); Belum dapat di tetapkan Sistem Pajak secara Online karena masih terbentur dengan Peraturan Daerah yang belum ada. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana stratejik instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan sasaran di bidang pendapatan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. 2.1 Pernyataan Visi Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Pendapatan Kota Batam serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan Dinas Pendapatan Kota Batam, maka perlu dirumuskan visi Dinas Pendapatan Kota Batam yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2011-2016. Adapun Visi Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai berikut :


10

TERWUJUDNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI ANDALAN PEMBANGUNAN KOTA BATAM

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna : Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Andalan Pembangunan Kota Batam, berarti bahwa Objek, Subjek, Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang Sah diharapkan memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang lebih besar dari pada sumbersumber pendapatan lainnya. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka

panjang

diharapkan

mampu

membiayai

pelaksanaan

tugas

pelayanan umum dan pembangunan Kota Batam. 2.2 Pernyataan Misi Sejalan dengan visi Dinas Pendapatan Kota Batam maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Batam. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Batam. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan Kota Batam adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT TAAT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, MENGEMBANGKAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG AKUNTABEL, MELAKSANAKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH, MENINGKATKAN APARATUR YANG PROFESIONAL”


11

Penjelasan Makna Misi : Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kota Batam yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dari Dinas Pendapatan Kota Batam secara dinamis terus melakukakan upaya

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

serta

berkoordinasi

dalam

memperjuangkan optimalisasi bantuan Pemerintah. 2.3 Tujuan Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Pendapatan Kota Batam dalam 5 tahun perencanaan, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Dinas Pendapatan Kota Batam. Berdasarkan perumusan

tujuan

strategis

Dinas

Pendapatan

Kota

Batam,

maka

dirumuskan sasaran trategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Tujuan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang Optimal dari Sektor Pajak. 2. Menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif; 3. Mewujudkan kapasitas keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 4. Meningkatkan pendataan, pengawasan dan koordinasi dalam rangka optimalisasi pajak daerah; 5. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali. 6. Meningkatkan kualitas Disiplin Aparatur dalam pengelolaan Pajak Daerah.


12

2.4 Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan). Sedangkan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian

sasaran

untuk

diwujudkan

pada

tahun

bersangkutan. Sasaran dan indikator sasaran pembangunan bidang Pendapatan di Kota Batam yang akan dicapai pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Pendapatan Daerah yang Sinergis dan Realistis 2. Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggung jawab Serta Memiliki Wawasan dan Ketrampilan


13

2.5 Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Pendapatan Kota Batam telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pendapatan tahun 2014 adalah sebagai berikut :


14

Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Tahun 2014 Tujuan Strategis 1 : Peningkatan Pendapatan Daerah yang Sinergis dan Realistis.

No

SASARAN STRATEGIS

1.


INDIKATOR KINERJA

Persentase meningkatnya pendapatan daerah

TARGET

100%

PROGRAM

Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Keuangan daerah

KEGIATAN

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPH 21 dan PPh OPDN

Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan

Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Tertib Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah

Koordinasi, Evaluasi Realisasi dan Potensi Penerimaan dengan SKPD Penghasil

Pengolahan Informasi Pendapatan Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah

Optimalisasi Pengawasan Legalisasi surat-surat Berharga


15

ANGGARAN

No

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

Persentase meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target

TARGET

100%

PROGRAM


KEGIATAN

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan ( PBB ) di wilayah kota batam

Sosialisasi Pajak Daerah

Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Optimalisasi Pendataan Wajib Pajak, Pengadaan dan Penertiban Reklame

Peningkatan Pengawasan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah


16

ANGGARAN

No

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


TARGET

100%

PROGRAM


KEGIATAN

Sinkronisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemutahiran, Pendataan, Perekaman dan Pemetaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bulan Panutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


17

ANGGARAN

Tujuan Strategis 2 : Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggung jawab Serta Memiliki Wawasan dan Ketrampilan

No

SASARAN STRATEGIS

2.

Meningkatnya wawasan dan keterampilan aparatur sesuai dengan dinamika peraturan dan perundangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA

Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek

TARGET

PROGRAM

67,53%

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

KEGIATAN

Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur

Jumlah Anggaran


ANGGARAN

18

Rp

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

merupakan

perwujudan

dari

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010. “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif

suatu

organisasi

kepada

pihak

yang

memilki

hak

atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban” Sementara kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1x/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014.


19

3.1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 Dinas Pendapatan Kota Batam pada tahun 2014 menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada tabel dibawah ini disajikan capaian kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam beserta persentase pencapaiannya. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2014 No

1

Indikator Kinerja Utama

Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah

2

Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target

3

Satuan

Target

Realisasi

Persentase

Persentase

Pencapaian

Pencapaian

2014 (%)

2013 (%)

100%

100%

100

103.45

105.05

100%

100%

100

120.52

117.6

67,53%

67.53

(52/77

(52/77

67.53

40.28

orang)

orang)

Meningkatnya wawasan dan keterampilan aparatur sesuai dengan dinamika peraturan dan

Orang

perundangan yang berlaku Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama

97,17%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama Dinas Pendapatan Kota Batam adalah sebesar 97,17 %. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut: 1. Indikator : Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah Presentase meningkatnya pendapatan daerah Target kinerja Dinas Pendapatan tahun 2014 telah tercapai dengan baik, persentase penyelesaian realisasi hasil capaian kinerja sebesar 103,45% dari target kinerja

100%,

pencapaian

ini

lebih

rendah

jika

dibandingkan

dengan pencapaian rata-rata target tahun 2013 sebesar 105,05%.


20

Indikator kinerja ini didukung dengan program kegiatan : a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPh 21 dan PPh OPDN; b. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan; c. Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Pembukuan Pendapatan Daerah;

Tertib

Administrasi

d. Koordinasi, Evaluasi Realisasi dan Potensi Penerimaan SKPD Penghasil; e. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah; f. Optimalisasi Pengawasan Legalisasi Surat - Surat Berharga.

2. Indikator : Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target kinerja Dinas Pendapatan tahun 2014 telah tercapai dengan baik, persentase penyelesaian realisasi hasil capaian kinerja sebesar 120,52% dari target kinerja 100%, atau rata-rata pencapaian target kinerja tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian rata-rata target tahun 2013 sebesar 117,6%. Indikator kinerja ini didukung dengan program kegiatan : a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam; b. Sosialisasi Pajak Daerah; c. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak; d. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah; e. Intensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); f. Optimalisasi Pendataan Wajib Pajak, Pengadaan dan Penertiban Reklame; g. Peningkatan Pengawasan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam


21

Melakukan Pembayaran Pajak Daerah; h. Sinkronisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; i.

Pemutakhiran, Pendataan dan Pemetaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

j.

Bulan Panutan Wajib Pajak Bumi dan Banguinan (PBB).

3. Indikator: Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan teknis (bimtek)

terhadap

target

kinerja

Dinas Pendapatan

tahun

2014,

persentase penyelesaian realisasi hasil capaian kinerja sebesar 67.53% dibandingkan dengan pencapaian rata-rata target tahun 2013 sebesar 40.28%. Indikator Kinerja ini didukung dengan program kegiatan : a. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur;

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran : No

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Realisasi

Capaian (persen)

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan pendapatan daerah yang sinergis dan realistis . 1

Optimalisasi

Persentase meningkatnya

potensi dan

pendapatan daerah

100 %

100 %

103,45

100 %

100 %

120,52

realisasi pendapatan daerah


Tujuan Strategis 2: Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan yg berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan


22

2

Meningkatnya

Persentase jumlah pegawai

wawasan dan

yang mengikuti Bimbingan

keterampilan

Teknis (Bimtek)

67,53% (52/77 orang)

67,53%

67.53

(52/77 orang)

aparatur sesuai dengan dinamika peraturan dan perundangan yang berlaku

Rata-rata persentase Pencapaian Sasaran Dinas Pendapatan Tahun 2014 adalah 97,17%.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dalam Tahun 2014, Dinas Pendapatan Kota Batam telah menetapkan sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 4 program dan 19 Kegiatan. Capaian sasaran strategis Dinas Pendapatan tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran 1:

Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu persentase meningkatnya pendapatan daerah dan Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target. Untuk mencapai sasaran ini Dinas Pendapatan Kota Batam melaksanakan kegiatan terdapat didalam tabel laporan realiasi fisik dan keuangan serta penjelasan alasan tidak tercapai target sebagai berikut : 1. Persentase meningkatnya pendapatan daerah untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator persentase meningkatnya pendapatan daerah dengan kegiatan antara lain :


23

A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPh 21 dan PPh OPDN Dalam mencapai target indikator pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi

PPh

21

peningkatan,

pembinaan

dan

PPh

dan

OPDN

melalui

pengembangan

program

pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan sosialisasi penyampaian tata cara pengisian SPT Tahunan PPh 21 dan PPh OPDN (Orang Pribadi Dalam Negeri). Kendala dalam kegiatan ini banyak Wajib Pajak yang belum memahami dalam melaporkan dan mengisi SPT tahunan. Pada tahun 2014 ini jumlah Wajib Pajak yang telah mengikuti sosialisasi sebanyak 26.985 WP (PPh 21) dan 335.993 WP (PPh OPDN) serta terealisasi 100%. Untuk mencapai indikator ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar………. dengan realisasi………..atau 95,71%. Alasan tidak tercapai 100% karena pengembalian sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah darat dan perjalanan dinas luar daerah, pengembalian sisa anggaran honor pejabat pembuat komitmen,

dan

pengembalian

sisa

anggaran

honor

pegawai

kontrak/tidak tetap, premi asuransi. Untuk rencana target terhadap 2 kegiatan telah tercapai, realisasi hasil dari 2 (dua) kegiatan dalam persentase fisik 100.00 %. B. Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan kinerja pendapatan melalui penyampaian Surat Peringatan I, II dan III, serta Surat

Teguran

kepada Wajib Pajak yang menunggak atau bermasalah, sehingga para Wajib Pajak bisa tepat waktu dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah. Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah

Kota

Batam

telah

menganggarkan

sebesar

………….dengan realisasi………… atau 91.30%. Alasan tidak tercapai 100% karena anggaran yang sudah di poskan untuk pemberitahuan surat tagihan tidak seluruhnya terpakai, disebabkan kesadaran Wajib Pajak (WP) yang sudah meningkat dan


24

iuran jaminan kesehatan (BPJS) yang tidak seluruhnya terpakai. Untuk rencana target terhadap 1 tahun telah terealisasi, realisasi hasil dapat terlaksana 1 paket juga, dalam persentase fisik tercapai sampai dengan 100.00 %. C. Peningkatan

Kinerja

Dalam

Penyusunan

Tertib

Administrasi

Pembukuan Pendapatan Daerah. Dalam mencapai target indikator terlaksananya tertib administrasi pembukuan

melalui

program

peningkatan,

pembinaan

dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem online dan rekonsoliasi antara bidang pada Dinas Pendapatan, SKPD penghasil dan Bagian Keuangan, diharapkan administrasi pembukuan pengelolaan keuangan akan lebih baik. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 tahun terealisasi sampai dengan 100% Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan

sebesar………….dengan

realisasi………atau

88.38%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena pengembalian dana SPPD dalam daerah yang tidak dapat di pertanggungjawabkan dan pengembalian SPPD luar kota. Untuk rencana target terhadap 1 tahun telah terealisasi, realisasi hasil terlaksana 1 paket juga, dalam persentase fisik telah tercapai sampai dengan 100.00 %. D. Koordinasi, Evaluasi Realisasi dan Potensi Penerimaan Dengan SKPD Penghasil Dalam mencapai target indikator terlaksananya koordinasi dan evaluasi realisasi penerimaan SKPD melalui program peningkatan, pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk melaksanakan koordinasi antara SKPD penghasil dalam rangka mengevaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Evaluasi ini dilaksanakan selama 1 tahun kepada 12 SKPD penghasil. terealisasi sampai dengan 100%


25

Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar ………. dengan realisasi ……….. atau 98.59%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena adanya pengembalian dana SPPD luar daerah dan adanya negosiasi kontrak dengan pihak ke tiga dibawah harga pagu. Untuk rencana target selama 1 tahun terhadap 3 paket telah terealisasi, realisasi 3 paket dilaksanakan, dalam persentase fisiknya tercapai sampai dengan 100.00 %. E. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal dan informasi mengenai Pajak Daerah, seperti himbauan terhadap Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu (Banner, Moving Sign, Baliho, Media Massa dan Website). Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar ……….. dengan realisasi ………… atau 98,44%. Alasan tidak tercapai 100% karena sisa keuangan merupakan sisa nilai kontrak pengadaan langsung dan kelebihan dana yang harus dikembalikan ke kas daerah seperti SPPD sehingga secara otomatis berpengaruh pada persentase realisasi keuangan, 1,56% merupakan pengembalian ke Kas Daerah. Untuk rencana target 1 tahun terhadap 10 paket telah terealisasi, realisasi hasil dilaksanakan 10 paket juga, dalam persentase fisiknya telah tercapai sampai dengan 100.00 %. F. Optimalisasi Pengawasan Legalisasi Surat - Surat Berharga. Kegiatan Optimalisasi Pengawasan Legalisasi Surat-Surat Berharga dapat meningkatkan tertib administrasi di dalam pendapatan daerah di Kota Batam. Untuk mencapai indikator ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar …….. dengan realisasi ……… atau 90,68%.


26

Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena pengembalian sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah darat dan perjalanan dinas luar daerah dan pengembalian sisa anggaran honor pejabat pembuat komitmen. Rencana target 1 tahun pada 1 paket telah terealisasi, realisasi hasil dapat dilaksanakan 1 paket dalam persentase fisik tercapai sampai dengan 100.00 %. 2. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target Untuk mencapai sasaran strategis dengan kegiatan antara lain : A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui sektor PBB meliputi penyampaian SPPT, himbauan dan penagihan aktif Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar ………. dengan realisasi ……… atau 93,35%. Alasan tidak tercapai 100% karena sisa keuangan yang berasal dari upah petugas penyampai SPPT PBB tidak tersampaikan dengan alasan alamat tidak dikenal, pindah, dan rumah kosong serta adanya honorarium pejabat pembuat komitmen. Untuk rencana target terhadap 250.000 Wajib Pajak telah terealisasi, realisasi hasil dari 244.142 Wajib Pajak dalam persentase fisik telah tercapai sampai dengan 100.00 %. B. Sosialisasi Pajak Daerah. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah ini diharapkan dapat meningkatnya penerimaan pajak-pajak daerah di Kota Batam. Untuk mencapai indikator

ini

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Batam

telah

menganggarkan sebesar ……………. dengan realisasi ………… atau 89,97%.


27

Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena ada sosialisasi tidak dilaksanakan yaitu sosialisasi penyelesaian verifikasi piutang PBB, dengan alasan verifikasi/sinkronisasi data piutang yang dilakukan BPKP belum selesai sampai bulan Desember 2014. Dan terdapat sisa keuangan yang berasal dari sewa gedung, narasumber, akomodasi serta selisih pagu & penawaran pengadaan barang/jasa. Untuk rencana target 1 tahun terhadap 1900 Wajib Pajak telah terealisasi, hasil dari realisasi target terlaksana 1400 Wajib Pajak, dalam persentase fisik telah tercapai sampai dengan 100.00%. C. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan reward kepada wajib pajak yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Adapun tujuan pelaksanaannya diharapkan muncul

keteladanan

bagi

masyarakat

dalam

memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak. Dinas pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2014 telah memberikan

reward kepada 42

(empat puluh dua) Wajib Pajak. Untuk mencapai indikator ini Dinas Pendapatan Kota Batam telah menganggarkan sebesar ……….. dengan realisasi ……….. atau 99,21%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena jumlah paket untuk pekerjaan jasa lainnya di pagu Rp.10.000.000 s/d Rp.50.000.000 hanya 1 paket. Sehingga honorarium yang dibayarkan untuk pejabat pengadaan jasa lainnya hanya 1 paket, sehingga honorarium yang dibayarkan untuk pejabat penerima barang lainnya hanya 1 paket saja. Untuk rencana target terhadap 4 paket telah terealisasi, realisasi hasil dari 4 paket dalam persentase fisik telah tercapai sampai dengan 100.00 %. D. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. Kegiatan ini dimaksudkan guna pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

perpajakan.


Dalam

kegiatan

28

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam, pelaksanaan pembinaan dilakukan pada Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan.Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar ………… dengan realisasi ………… atau 96,33%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena honorarium kelompok kerja ULP pengadaan, juga konsultasi (Non Konsultasi) dianggarkan untuk 7 (tujuh) orang x 2 paket ada pelaksanaan hanya 3 orang, sehingga ada sisa dana. Honorarium penerima jasa konsultasi untuk 5 orang x 2 paket, dalam pelaksanaan hanya 3 orang, sehingga ada sisa dana. Uang perjalanan dinas darat optimalisasi pajak online tdk dilaksanakan karena tidak dilakukan dengan pihak ketiga (konsultan). Untuk rencana target 489 M, realisasi hasil 585 M telah dilaksanakan dalam persentase fisiknya tercapai sampai dengan 100.00 %. E. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan intensifikasi BPHTB guna meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dari pajak BPHTB melalui monitoring dan penagihan terhadap Wajib Pajak BPHTB. Jumlah

Wajib

Pajak

BPHTB

pada

tahun

2013

sebanyak

12.937 Wajib Pajak dengan realisasi 14.432 Wajib Pajak pada Tahun 2014. Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar …………… dengan realisasi ……….. atau 96,42%. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak BPHTB menyebabkan adanya penambahan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena perjalanan dinas dalam daerah darat dan belanja transportasi darat dikembalikan tidak ada berkas SSPD BPHTB yang masuk yang memerlukan verifikasi/ penelitian

lapangan

peningkatan

transaksi

terkait jual

Objek beli

Pajak

properti

BPHTB. terkait


Terjadinya

bertambahnya

29

pengembang/developer yang membangun perumahan baru, dan rencana target terhadap 45 paket telah terealisasi, realisasi hasil dari 45 paket dalam persentase fisik telah tercapai 100.00 %. F. Optimalisasi Pendataan Wajib Pajak, Pengadaan dan Penertiban

Reklame. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap Wajib Pajak reklame. Berdasarkan data tahun 2014, Wajib Pajak reklame yang diawasi sebanyak 3.500 Wajib Pajak. untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar ………. dengan realisasi ………….. atau 96.97%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena adanya BPJS untuk karyawan kontrak di dinas pendapatan dan adanya pengembalian SPPD luar daerah serta sisa dari nilai kontrak. Melaksanakan surat panggilan kepada WP dan melakukan pendataan, melakukan himbauan/edaran kepada WP dan survey petugas ke lapangan dimaksimalkan. Rencana target 3500 Wajib pajak dan 35 titik, telah terealisasi target hasil 3753 Wajib Pajak dan 35 titik reklame dalam persentase fisik tercapai 100.00 %. G. Peningkatan Pengawasan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan menyetorkan pajak. Adapun Wajib Pajak yang diawasi selama tahun 2014 sebanyak 4.099 Wajib Pajak. Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar …………. dengan realisasi ……….. atau 98,34%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena sisa anggaran Rp. 1.560.000 ini sisa pengembalian dari SPPD luar daerah. Intensifikasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak reklame dalam rangka pencapaian target penerimaan PAD, dan rencana target


30

terhadap 1 tahun telah terealisasi, dari realisasi itu dapat terlaksana dalam persentase fisik 100.00 %. H. Sinkronisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan Sinkronisasi Terhadap Pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah antara Dinas Pendapatan Kota batam dengan

SKPD

Penghasil.

Setiap

bulan

dilakukan

rekonsiliasi

penerimaan retribusi daerah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi selisih pencatatan antara Dinas Pendapatan Kota Batam dengan SKPD penghasil. Untuk mencapai indikator ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar ………… dengan realisasi ………… atau 91,88%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena pengembalian sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah. Rencana target terhadap 1 tahun telah terealisasi, realisasi hasil dapat dilaksanakan dalam persentase fisik tercapai sampai dengan 100.00 %. I. Pemutakhiran, Pendataan dan Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi Wajib Pungut Pajak Daerah dilaksanakan Kegiatan Pendataan dan Penilaian Individu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) untuk menghitung nilai NJOP Tower di Kota Batam. Untuk mencapai indikator ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar ……... dengan realisasi ……….. atau 99,09%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena belanja perjalanan dalam daerah darat digunakan sepenuhnya serta sisa keuangan berasal dari kontrak dan perjalanan dinas luar daerah makassar, honorarium pejabat pengadaan. Untuk rencana target terhadap 6 paket telah terealisasi, realisasi hasil dari 6 paket dalam rencana target 122.217 Objek Pajak dan persentase fisik 100.00 %.


31

J. Bulanan Panutan Wajib Pajak PBB.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 dan Nomor : 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan bulan panutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kegiatan ini

dilaksanakan

sebagai wujud

sosialisasi secara luas kepada masyarakat bahwa pajak PBB yang selama ini dipungut oleh Pemerintah Pusat telah diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk mencapai indikator ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam telah menganggarkan sebesar ………… dengan realisasi ………… atau 99,40%. Alasan tidak tercapai 100% keuangan karena masih adanya sisa kontrak. Untuk rencana target pada 12 kecamatan telah terealisasi, realisasi hasil dari 12 kecamatan tersebut telah dilaksanakan, dalam persentase fisiknya telah tercapai 100.00 %.



Sasaran 2: Meningkatnya

Wawasan

dan

Keterampilan

Aparatur Sesuai dengan Dinamika Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu persentase meningkatnya Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) , Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (Teknis Juru Sita, Pemeriksaan Perpajakan,Penilaian PBB dan BPHTB), Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS ke luar kota, serta Kursus Pelatihan Panitia dan Penilaian PBB-P2. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis

Target

Realisasi

Persentase Capaian 2014

Persentase Capaian 2013

100%

67.53

40.28

67,53% (52/77 orang)

(Bimtek)


32

Untuk mencapai sasaran ini Dinas Pendapatan Kota Batam melaksanakan kegiatan : 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Pengiriman kursus keluar daerah : a. Kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan PNS (Teknis Juru Sita, Pemeriksaan Perpajakan, Penilaian PBB dan BPHTB) keluar kota 18 kali; b. Kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS keluar kota 6 kali; c. Kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS keluar kota 9 kali; d. Kursus pelatihan panitia PBB-P2 level I sebanyak 10 orang; e. Kursus pelatihan panitia PBB-P2 level II sebanyak 10 orang.

Kegiatan lanjutan yang terdahulu ini dimaksudkan untuk Anggaran Administrasi Diklat

Umum

yang

Teknis/Fungsional

Pengetahuan

dan

terdiri yang

Wawasan

dari

memfasilitasi Kursus

diharapkan

Aparatur

serta

mampu

Singkat,

menambah

Pembelian

Pakaian

Dinas.Untuk mencapai indikator ini Dinas Pendapatan Kota Batam telah menganggarkan sebesar ………… dengan realisasi ……….. atau 90,12%. Dengan rencana target 52/77 orang yang mengikuti BIMTEK, dan realisasi sama dengan rencana target. Alasan tidak tercapai 100% kegiatan belanja Bimtek digunakan sepenuhnya dalam realisasi keuangan terjadi kelebihan lumpsum peserta dan mengirim peserta berdasarkan kebutuhan dan hasil rekomendasi temuan BPKP. Alasan tidak tercapai 100% adanya BPJS untuk karyawan kontrak di dinas pendapatan dan adanya pengembalian SPPD luar daerah serta sisa dari nilai kontrak.


33

Tabel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendapatan Kota Batam TAHUN 2014 No

Kegiatan

Rencana Anggaran

Realisasi Target

Keuangan

Persentase Output

Keuangan

Fisik

1.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 tahun

1 tahun

73.32

82.15

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 tahun

1 tahun

96.45

100.00

3.

Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur

1 tahun

1 tahun

90.12

100.00

4.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPh 21 dan PPh OPDN

95.71

100.00

5.

Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam

PPh 21

PPh 21

26985WP

26985WP

PPh OPDN

PPh OPDN

335993WP

335993WP

250000 WP

244142 WP

93.35

100.00

6.

Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

8000 WP

14432 WP

96.42

100.00

7.


489 M

585 M

96.33

100.00

3500 WP dan

3753 WP dan

96.97

100.00

8.

9.

10.

11.

Optimalisasi Pendataan Wajib Pajak, Pengadaan, Penertiban Reklame

Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak

Koordinasi, Evaluasi Realisasi dan Potensi Penerimaan dengan SKPD Penghasil

Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah

35 titik

35 titik

reklame

reklame

1 tahun

1 tahun

99.21

100.00

1 tahun

1 tahun

98.59

100.00

1 tahun

1 tahun

98.44

100.00


34

12.

13.

14.

15.

Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Tertib Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah

Peningkatan Pengawasan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Sinkronisasi Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah

16.

Pemutakhiran, Pendataan dan Pemetaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkantoran

17.

Sosialisasi Pajak Daerah

18.

Optimalisasi Pengawasan Legalisasi Surat-surat Berharga

19.

Bulan Panutan Wajib Pajak PBB

1 tahun

1 tahun

88.38

100.00

1 tahun

1 tahun

98.34

100.00

1 tahun

1 tahun

91.30

100.00

1 tahun

1 tahun

91.88

100.00

122.217 OP

122.217 OP

99.09

100.00

1900 WP

1400 WP

89.97

90.47

1 tahun

1 tahun

90.68

100.00

12 kecamatan

12 kecamatan

99.40

100.00


35

TABEL REALISASI ANGGARAN No

1 2 3

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Dana yang diserap

Realisasi %

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur

4

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPh 21 dan PPh OPDN

5

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam

6

Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

7


8

Optimalisasi Pendataan Wajib Pajak, Pengadaan dan Penertiban Reklame

Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Koordinasi, Evaluasi Realisasi dan 10 Potensi Penerimaan dengan SKPD Penghasil 9

Pengelolaaan Informasi Pendapatan 11 Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah Peningkatan Kinerja dalam 12 Penyusunan Tertib Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah Peningkatan Pengawasan Terhadap 13 Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah Peningkatan Kinerja dalam 14 Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Singkronisasi Penerimaan Pajak dan 15 Retribusi Daerah Pemutakhiran,Pendataan dan 16 Pemetaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 17 Sosialisasi Pajak Daerah 18

Optimalisasi Pengawasan Legalisasi Surat-Surat Berharga

19 Bulan Panutan Wajib Pajak PBB JUMLAH


36

3. 4 Akuntabilitas Keuangan Pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun Anggaran 2014 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja langsung maupun anggaran belanja tidak langsung. Komposisi belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan atau lebih dikenal dengan Belanja Pegawai. Sedangkan Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan. Pendapatan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan khususnya Bagi Hasil Bukan Pajak serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dilihat dari perbandingan rencana pendapatan daerah dengan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014, dimana target pendapatan APBD sebesar ………………… dengan capaian

realisasi pendapatan APBD sampai dengan 31 Desember 2014

sebesar ………….. atau 103,27 %. (angka sebelum Audit BPK-RI)


37

TARGET DAN REALISASI APBD PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2010 S.D 2014

*Sumber :

NO TAHUN

TARGET APBD

REALISASI S/D 31 DESEMBER 2014

%

1

2010

1,294,016,090,161.55

1,218,449,355,999.60

94.16

2

2011

1,297,001,793,434.00

1,284,857,030,627.53

99.06

3

2012

1,480,722,555,020.22

1,569,504,094,432.00

106.00

4

2013

1,860,588,975,640.04

1,951,120,815,596.41

104.87

5

2014

2,213,875,772,567.08

*2,286,269,546,377.66 103.27

- Bagian Keuangan Setdako Batam - Dinas Pendapatan Kota Batam (Angka realisasi Pendapatan Tahun 2014 adalah Data Realisasi yang belum diaudit oleh BPK-RI)

GRAFIK TARGET DAN REALISASI APBD PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2010 - 2014 2.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 500.000.000.000,00 0,00 2010

2011

Target

2012

2013

2014

Realisasi


38

3.4.1 Permasalahan Pendapatan Daerah Didalam

melaksanakan

Tugas

Pokok

dan

Fungsinya

Dinas

Pendapatan Kota Batam, permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksa dan Penyidik Pajak, Juru Sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Dari sektor Dana Perimbangan masih menunggu kebijakan Pemerintah Pusat, dan daerah yang dianggap mampu pembangunan nya apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat,sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih kecil diterima dibandingkan dari daerah yang masih minim perkembangan pembangunan. 3. Belum dapat di tetapkan Sistem Pajak secara Online karena masih terbentur dengan Peraturan Daerah yang belum ada; 4. Penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah harga pasar.

3.4.2 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang dilakukan pada tahun anggaran 2014 secara umum adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber penerimaan daerah. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuisa (SDM) tenaga penghasil dalam menetapkan perhitungan estimasi rencana pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana dari Propinsi Kepulauan Riau. 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4. Meningkatkan kualitas dan kinerja dalam koordinasi antar SKPD penghasil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan BP Batam. 5. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan

melalui

peningkatan

kinerja

SKPD

penghasil

secara

transparan, akuntabel, efektif dan efisien.


39

6. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kepastian hukum, perlindungan investasi dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. 7. Melaksanakan sosialisasi secara langsung maupun melalui media elektronik dan media cetak serta penegakan hukum guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab dengan peraturan perundangundangan.


40

BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas pendapatan Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2011–2016 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Dari pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Persentase meningkatnya pendapatan daerah sebesar 103.45%, dan Persentase realisasi pendapatan asli daerah sebesar 120.52%, serta Meningkatnya wawasan dan keterampilan aparatur sesuai dengan dinamika peraturan

dan

perundangan

yang

berlaku

sebesar

67.53%,

dapat

disimpulkan bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama terhadap sasaran strategis Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2014 sebesar 97,17%. Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2014 ini dijadikan sebagai Feedback (umpan balik) dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Berbagai langkah yang harus ditempuh diantaranya : a. Dengan terus menggali potensi pajak yang belum terdata sehingga pajak yang digali bisa maksimal; b. Meningkatkan aparatur /petugas pelayanan wajib pajak; c.

Secara bertahap akan dilakukan pemutakhiran data Objek PBB-P2 di Kota Batam dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;

d.

Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sedang dilakukan,

sehingga

ditahun-tahun

keberhasilan

berikutnya

dapat

capaian ditingkatkan


indikator

kinerja

sebagai

upaya

41

merealisasikan terlaksananya Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Batam; e. Peningkatan Pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini dibuat, dengan harapan adanya masukan-masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dikemudian hari Dinas Pendapatan Kota Batam dapat melaksanakan kegiatan dan program secara baik.

Batam,

Januari 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM

Drs. H. JEFRIDIN, M.Pd Pembina TK I NIP. 19681225 199802 1 006


42

4.2 Lampiran Dokumentasi  Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah Tahun 2014

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut :  Menyampaikan/Menginformasikan kepada Masyarakat, Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Instansi terkait tentang peraturan dan prosedur pelayanan pajak maupun pemungutan lainnya yang berhubungan dengan pendapatan daerah.  Untuk Menyatukan pandangan (persepsi) dan pemahaman khususnya tentang Peraturan Daerah (Perda) kepada Wajib Pajak serta petugas dan Instansi terkait.


43

Lampiran Dokumentasi :  Kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak PBB

Maksud dan Tujuan Kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak PBB adalah sebagai berikut :  Berdasarkan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 dan Nomor : 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan bulan panutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.  Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud sosialisasi secara luas kepada masyarakat bahwa pajak PBB yang selama ini dipungut oleh Pemerintah Pusat telah diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.


44

Lampiran Dokumentasi :  Kegiatan Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak

Maksud dan Tujuan Kegiatan Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak adalah sebagai berikut :  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan reward kepada Wajib Pajak yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2014 telah memberikan reward kepada 42 (empat puluh dua) Wajib Pajak


45

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

Recommend Documents