LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 5 Juni 1999 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. BPS Provinsi Jawa tengah sebagai Instansi Pemerintah yang menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif dan akuntabel. Sebagai

pertanggungjawaban

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

dilakukannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2014 ini selain sebagai laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan kepada BPS Provinsi Jawa Tengah, juga mejadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di tahun 2014. Keberhasilan pada Tahun 2014 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2015.

Semarang, Februari 2015 Kepala BPS Provinsi JawaTengah

Ibram Syahboedin

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 4 5

iii


iv

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014



DAFTAR ISI Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

v

Daftar Lampiran

vii

Daftar Tabel

ix

Daftar Gambar

xi

Ringkasan Eksekutif Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

xiii

Pendahuluan

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

2

1.3

Landasan Hukum

5

1.4

Sumber Daya

5

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

7

2.1

Rencana Strategis 2010 - 2014

7

2.2

Indikator Kinerja Utama

13

2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014

17

2.4

Anggaran 2014

21

2.5

Penetapan Kinerja 2014

22

Akuntabilitas Kinerja

27

3.1

Langkah-langkah Perbaikan Tahun 2014

27

3.2

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014

28

3.3

Analisis Pencapaian Kinerja 2014

29

3.4

Akuntabilitas Keuangan 2014

47

Penutup

51

4.1

Tinjauan Umum

51

4.2

Permasalahan dan Kendala Utama

51

4.3

Saran Tindak Lanjut

52

Lampiran

53


v


vi




DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Struktur Organisasi BPS Provinsi Jawa Tengah

55

Lampiran 2

Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014

56

Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Sasaran BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

61

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja Kegiatan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014

67

Lampiran 5

Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

93

Lampiran 6

Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Jabatan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

94


vii


viii




DAFTAR TABEL BPS Provinsi Jawa

xv

Tabel 1.

Tingkat Capaian Tujuan Strategis Tengah 2012- 2014

Tabel 2.

Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi Jawa Tengah 2014

13

Tabel 3.

Rencana Kinerja Tahunan 2014 BPS Provinsi Jawa Tengah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

17

Tabel 4.

Pagu Anggaran Belanja BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

22

Tabel 5.

Penetapan Kinerja BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

23

Tabel 6.

Tingkat Capaian Kinerja Tujuan Strategis BPS Provinsi Jawa Tengah 2014

29

Tabel 7.

Tingkat Pencapaian Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

30

Tabel 8.

Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Ekonomi yang lenkap, akurat dan tepat waktu

31

Tabel 9.

Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

33

Tabel 10.

Tingkat Pencapaian Metodologi Sensus dan Survei serta pemasukan data

36

Tabel 11.

Tingkat Pencapaian Peningkatan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

37

Tabel 12.

Tingkat Pencapaian Peningkatan dan Pengembangan Analisis Statistik

38

Tabel 13.

Tingkat Pencapaian Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Diseminasi

40

Tabel 14.

Tingkat Pencapaian Peningkatan Hubungan dengan Pengguna Data

41


ix


Tabel 15.

Tingkat Pencapaian Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja

42

Tabel 16.

Tingkat Pencapaian Peningkatan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

44

Tabel 17.

Tingkat Pencapaian Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

46

Tabel 18.

Tingkat Pencapaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

47

Tabel 19.

Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program BPS Provinsi Jawa Tengah 2014 (Rupiah)

48

Tabel 20.

Realisasi Anggaran Dirinci Menurut Jenis Belanja BPS Provinsi Jawa Tengah 2014

48

Tabel 21.

Realisasi Anggaran Dirinci Menurut Bidang/Bagian BPS Provinsi Jawa Tengah 2014 (Rupiah)

49

x




DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2

Penerimaan Penghargaan Juara 1 Penyusunan LK dan Pengelolaan BMN Grafik Jumlah SDM BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

xvii 6

Gambar 3

Advance Release Calendar (ARC)

28

Gambar 4

Pelatihan Petugas

34

Gambar 5

Pengawasan Di Lapangan

35

Gambar 6

Pelayanan Prima di PST

37

Gambar 7

Pengunjung Perpustakaan

41

Gambar 8

Breifing Petugas Pengolahan

44


xi


xii




RINGKASAN EKSEKUTIF Secara kelembagaan BPS ditetapkan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi "Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” dan nilai-nilai inti Profesional, Integritas, Amanah sebagai pedoman kerja seluruh jajaran yang ada di BPS Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk melakukan perubahan pembaharuan penyelenggaraan kegiatan statistik supaya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para pengguna data. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan lima misi yang menggambarkan program-program yang harus dilaksanakan yaitu : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;


xiii


5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Selanjutnya Misi BPS Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan statistik sebagai berikut: 1.

Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan metode lainnya;

2.

Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah;

3.

Meningkatkan kerjasama dengan sumber, produsen, dan pengguna data dengan memberikan apresiasi serta melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik;

4.

Meningkatkan jumlah, ragam ketrampilan, dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai;

5.

Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima.

6.

Mengefektifkan

fungsi

Forum

Masyarakat

Statistik

(FMS)

dengan

memperbanyak pertemuan, diskusi, dan kunjungan lapangan. Untuk mencapai visi tersebut BPS Provinsi Jawa Tengah menetapkan empat tujuan yang akan dijadikan panduan yaitu : Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

xiv



Badan Pusat Statistik Republik IndonesiaSerta Sarana Tujuan 3: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kerja Tujuan 4: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan program sebagai suatu alat dari strategi. Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun target, realisasi, dan tingkat capaian kinerja keempat tujuan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Tingkat Capaian Tujuan Strategis BPS Provinsi Jawa Tengah 2012-2014 Indikator Kinerja Tujuan 1

Target 2014 2

Realisasi 2014 3

80

97,08

121,33

96,95%

100%

80

91,62

114,53

100,6%

98%

35

35

100

100 %

100 %

62

58

93,51

95,24 %

100 %

107,34

98,20%

99,5%

Tujuan 1: Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Tujuan 2: Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS Provinsi Jawa tengah Tujuan 3: Jumlah satker BPS Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Tujuan 4: Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 Rata-rata tingkat capaian

Tingkat capaian 2014 2013 2012 4 5 6


xv


Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok sesuai dengan visi dan misi BPS Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan, bahwa secara umum pencapaian kinerja BPS Provinsi Jawa Tengah sangat baik. Hal ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian tujuan strategis sebesar 107,34 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Tengah telah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan sekaligus telah mampu melaksanakan Misi BPS dengan baik. Pelaksanaan program dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai pagu anggaran sebesar sebesar Rp. 39.905.398.000,-. Realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 36.149.094.661,- atau sebesar 90,59 persen. BPS Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menyediakan data statistik yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, terbandingkan, konsisten, dan lengkap. Ketersediaan data yang dihasilkan BPS Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab KPA BPS Provinsi Jawa Tengah secara intensif guna mencegah pemborosan anggaran. Demikian juga dilakukan pengawasan yang intensif pula dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan BMN. Pada tahun 2014 BPS Provinsi Jawa Tengah meraih juara I dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

xvi




Gambar 1. Penerimaan Penghargaan Juara 1 Penyusunan LK dan Pengelolaan BMN


xvii



BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan guna mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu di antara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, Keputusan

tersebut

mengalami

penyempurnaan

dengan

dikeluarkannya

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, BPS Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) secara periodik sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan visi dan misi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.


1


Laporan pertanggungjawaban kinerja meliputi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. BPS sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan BPS Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. LAKIP BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan oleh BPS serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis, dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS Tahun 2010-2014. 1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan

bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Kedudukan BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai perwakilan BPS di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS diatur dalam keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, sebagai berikut: 1) Tugas Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2




2) Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

BPS

Provinsi

Jawa

Tengah

menyelenggarakan fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan di bidang kegiatan statistik; b. Penyelenggaraan statistik dasar; c. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS; d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. 3) Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPS Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah. Struktur organisasi BPS Provinsi Jawa Tengah terdiri atas : a. Kepala Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai dengan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna. b. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.


3


c. Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan dan statistik ketahanan sosial. d. Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Produsksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi dan konstruksi. e. Bidang Statistik Distribusi Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa. f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bidang Neraca Wilayah dan analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan analisis statistik lintas sektor. g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bidang integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. h. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4



1.3


Landasan Hukum Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada perangkat hukum sebagai berikut: 1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat.

2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.

3)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.

4)

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

1.4

Sumber Daya Untuk menjalankan tugasnya, BPS Provinsi Jawa Tengah didukung SDM

sebanyak 110 orang dengan tingkat pedidikan yang berbeda-beda, untuk ditempatkan pada Bagian/Bidang yang ada di BPS Provinsi Jawa Tengah. Salah satu usaha pembinaan kepegawaian adalah memberikan ijin belajar pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai-pegawai di lingkunagan BPS Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan kualitas SDM. Berikut disajikan grafik Jumlah Sumber Daya Manusia Tahun 2014 berdasarkan Tingkat Pendidikan


5


Gambar 2. Grafik Jumlah SDM BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

6




BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis 2010-2014 Pembangunan Statistik di Provinsi Jawa Tengah selama 2010-2014

difokuskan pada upaya meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Renstra ini menjadi pedoman seluruh jajaran BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan bidang Satiatik

secara

sinergis

dan

berkesinambungan.

Tuntutan

terhadap

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) harus diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keterbukaan atau transparansi di bidang informasi mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap Dalam RPJM Nasional lima tahun 2010-2014, dilaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan nasional. Hal tersebut menunjukan bahwa penguatan sistem data dan informasi pembangunan memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. BPS Provinsi Jawa Tengah menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan selama periode 2010-2014 dijabarkan setiap tahun anggaran yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.


7


1)

Visi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Visi BPS Provinsi Jawa Tengah mengacu pada visi BPS yaitu “P Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (The Agent of Trustworthy Statistical Data for all)

2) Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang bertujuan untuk mengarahkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Jawa Tengah. Misi BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : a) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; b) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; c) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 3) Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan regional serta mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan utama pembangunan statistik di Jawa Tengah adalah : Tujuan 1 Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Indikator Tujuan 1 : Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Mencakup tiga sasaran strategis yang ditetapkan yaitu:

8




1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. 1.2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. 1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen. Tujuan 2 Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien Indikator Tujuan 2 :

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS

Mencakup tiga sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 2.1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik 2.2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik . 2.3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Tujuan 3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja Indikator Tujuan 3

: Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

Mencakup satu sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 3.1. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik Tujuan 4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Indikator Tujuan 4

: Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

Mencakup satu sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 4.1. Memperbaiki Sumber Daya Manusia.


9


4) Kebijakan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Kebijakan BPS Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 dirumuskan sebagai berikut: a) Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. b) Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional. c) Memfasilitasi

peningkatan

penguasaan

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan

10




kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang disajikan. d) Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. e) Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu. f)

Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan informasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan. SDM yang baik akan menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

g) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Masyarakat sebagai sumber data ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data. h) Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik pada institusi pemerintah maupun swasta. Penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS adalah memfasilitasi tenaga-


11


tenaga fungsional statistisi maupun pranata komputer pada instansiinstansi sektoral, baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah. i)

Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.

5) Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2014 BPS Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tiga program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTL), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTL) bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk penyediaan gaji pegawai, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta penyelenggaraan perkantoran lainnya. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Provinsi Jawa Tengah secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

12



2.2


Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 148 Tahun 2014, sebagai berikut: Tabel 2. Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi Jawa Tengah 2014 No

Tujuan/ sasaran


Penanggung jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

- Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, - Bidang Statistik Distribusi, - Bidang Statistik Produksi, - Bidang Statistik Sosial, - Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

1.1

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat,dan tepat waktu

a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro.

- Bidang Statistik Distribusi, - Bidang Statistik Produksi, - Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro



13


No

Tujuan/ sasaran


Penanggung jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

c. Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

-

Bidang Statistik Distribusi,

- Bidang Statistik Produksi, - Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

1.2

1.3

Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei serta pemasukan data

a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

- Bidang Statistik Sosial

b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat


c. Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal


a. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir

-

b. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

- Bidang Statistik Distribusi,

Bidang Intregrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

- Bidang Statistik Produksi, - Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

14




No

Tujuan/ sasaran


Penanggung jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

c. Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik


2

2.1

Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS Provinsi Jawa Tengah

- Bidang Intregrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Meningkatkan dan mengembangka n analisis statistik

a. Jumlah Publikasi yang mempunyai ISSN/ISBN


c. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli 2.2

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Jawa Tengah

- Bagian Tata Usaha


- Bidang Intregrasi b. Jumlah pengunjung Pengolahan dan berulang yang Diseminasi Statistik menggunakan data BPS.


15


No

Tujuan/ sasaran


Penanggung jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

2.3

16

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

c. Jumlah pengunjung yang datang ke palayanan statistik terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah


a. Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya


b. Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

- Bagian Tata Usaha

3

Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja

Jumlah satker BPS Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online


3.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik

a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu


b. Jumlah petugas fungsional pranata komputer


4

Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

- Bagian Tata Usaha

4.1

Memperbaiki sumber daya manusia

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

- Bagian Tata Usaha



2.3.


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Mengacu pada Review Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014,

BPS Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 terdiri dari dua program. Dan Program PPIS adalah Program Utama. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut mengacu pada RKT tahun 2014 dan Reviu RKT tahun 2014. Indikator pada masing-masing kegiatan dijadikan dasar capaian kinerja. Berikut disajikan tabel kegiatan yang dilaksanakan BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 dan pemanfaat dari kegiatan BPS tersebut. Tabel 3.

Rencana Kinerja Tahunan 2014 BPS Provinsi Jawa Tengah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

No

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statitik

Yang memanfaatkan

(1)

(2)

(3)

1.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi - Kompilasi Data Statistik Ekspor - Kompilasi Data Statistik Impor - Survei Pola Distribusi Perdagangan - Survei Kegiatan Usaha Terintegrasi - Survei Bidang Transportasi

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Perdagangan Kementrian Perhubungan Bank Indonesia Bappenas

2.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga - Survei Statistik Harga Produsen - Survei Statistik Harga Perdagangan Besar - Survei Harga Perdesaan - Survei Harga Beras dan Penggilingan - Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras - Survei Harga Komuditas Spesifik

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Perdagangan Kementrian Industri Kementrian Pertanian Bank Indonesia Bappenas Kementrian Pekerjaan Umum Kementrian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependududkan


17


18

No


Yang memanfaatkan

(1)

(2)

(3)

3.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata - Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal - Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah - Survei Statistik Lembaga Keuangan - Survei Perusahaan Komunikasi, Teknologi Informasi - Survei Bidang Jasa Pariwisata

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Perdagangan Kementrian Pariwisata dan Industri Kreatif Kementrian Keuangan

4

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan - Survei Tanaman Pangan (Ubinan) - Survei Perusahaan tanaman pangan - Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian - Survei Perusahaan perkebunan

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Pertanian Kementrian Perdagangan Bappenas

5

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan - Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH - Survei Perusahaan Perikanan dan TPI/PP/PPI - Survei Perusahaan Kehutanan

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Pertanian Kementrian Kehutanan Kementrian Perdagangan

6

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, Konstruksi. - Survei Indistri Besar dan Sedang Bulanan - Survei Indistri Besar dan Sedang Tahunan - Survei Industri Mikro dan Kecil - Survei Pertambangan - Survei Konstruksi

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Perindustrian Kementrian Perdagangan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral Bappenas




No


Yang memanfaatkan

(1)

(2)

(3)

7

8

9

Penyediaan dan Pengembangan Statistik neraca Produksi - Survei Khusus Implementasi SNA - Survei Khusus Perubahan Tahun Dasar - Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang - Survei Khusus Sektoral - Survei Pendukung Indikator Khusus - Survei Khusus Input Output - Penyusunan PDRB Sektoral Triwulanan - Penyusunan PDRB Sektoral Tahunan - Penyusunan Tabel Input Output Jawa Tengah 2013 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran - Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga triwulanan - Survei Khusus Lembaga Non Profit triwulanan - Survei Khusus Struktur Input Pemerintah - Survei Khusus Perusahaan Swasta - Survei Khusus Studi Stok kapital - Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori - Survei Khusus Model PDB - Survei Matriks PMTB - Survei Matriks Arus Komoditas - Pengumpulan Data Primer/Sekunder triwulanan dan tahunan - Penyusunan PDRB Pengeluaran triwulanan - Penyusunan PDRB Pengeluaran tahunan Pengembangan dan Analisis Statistik - Penyusunan Indeks Tendensi Konsumen - Penyusunan Statistik Daerah 2013 - Penyusunan Jawa Tengah Dalam Angka 2013

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Perencanaan Pembangunan Kementrian Keuangan Bank Indonesia Setda Pemprov jateng Bappeda Prov. Jateng SKPD Pemprov Jateng Akademisi

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Perencanaan Pembangunan Kementrian Keuangan Bank Indonesia Setda Pemprov jateng Bappeda Prov. Jateng SKPD Pemprov Jateng Akademisi

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat


19


No


Yang memanfaatkan

(1)

(2)

(3)

-

Penyusunan Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Jawa Tengah 2012 Penyusunan Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah 2012 Penyusunan Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah

Kementrian Perencanaan Pembangunan Kementrian Keuangan Setda Prov. Jateng Bappeda Prov. Jateng Universitas/Mahasiswa SKPD di lingkungan Prov.Jateng

10

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan - Survei Upah - Survei Struktur Upah - Survei Angkatan Kerja Nasional - Survei Monitoring Dampak Krisis Bidang Ketenaga Kerjaan

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementrian Perencanaan Pembangunan Kementrian Tenaga Kerja Kementrian Sosial

11

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat - Survei Sosial Ekonomi Nasional - Survei Perlindungan Sosial - Survei Penggunaan Tembakau Indonesia

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementrian Perencanaan Pembangunan Kementrian Pekerjaan umum Kementrian Perumahan Rakyat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Kesehatan

12

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial - Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup - Pendataan Potensi Desa - Pendataan PPLS dan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan - Penyusunan Statistik politik dan Keamanan

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementrian Koordinator Politik dan Keamanan Kementrian Perencanaan Pembangunan Kementrian Tenaga Kerja

-

20




No


Yang memanfaatkan

(1)

(2)

(3)

13

Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Survei Perilaku Anti Korupsi

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik - Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik - Peningkatan kualitas layanan publikasi - Pembuatan pengemasan layanan public berbasis digital Indikator

Kinerja

pada

masing-masing

Kementrian Sosial Kementrian Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi Mahasiswa Perusahaan SKPD

kegiatan

dijadikan

dasar

penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. Uraian secara rinci Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang memuat indikator kinerja/output dan rencana tingkat capainnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 2.4.

Anggaran 2014 Pelaksanaan program kegiatan BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun

anggaran 2014 dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2014, dengan nilai pagu sebesar Rp.61.522.780.000,-. Pagu anggaran tersebut berubah menjadi Rp.39.905.398.000,- dikarenakan adanya penghematan anggaran antara lain menghilangkan anggaran pada Program PSPA dan adanya realokasi anggaran ke BPS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jenis belanja dalam anggaran BPS Provinsi Jawa Tengah dibedakan menjadi tiga pos pengeluaran yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pengeluaran belanja pegawai dikhususkan untuk gaji dan tunjangan, pengeluaran belanja barang meliputi belanja untuk keperluan kantor sehari-hari, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan.


21


Program kegiatan BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 semula dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama dengan pagu sebesar Rp.61.522.780.000,- berubah menjadi 2 (dua) program dengan pagu sebesar Rp.39.905.398.000,-. Perubahan terjadi karena kebijakan BPS RI untuk melakukan penghematan anggaran sehingga anggaran PSPA tahun 2014 tidak dilaksanakan. Adapun program utama menjadi : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar

Rp. 12.991.707.000,- ( 32,56 persen).

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp. 26.913.691.000,- ( 67,44 persen). Penjelasan perubahan pagu anggaran BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebelum dan sesudah dilakukan revisi sebagai berikut : Tabel 4. Pagu Anggaran Belanja BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

No

Program

Pagu Anggaran semula (Rp)

Pagu Anggaran setelah revisi (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

3

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Jumlah

2.5.

14.331.324.000

12.991.707.000

2.616.018.000

-

44.575.438.000

26.913.691.000

61.522.780.000

39.905.398.000

Penetapan Kinerja 2014 Selama periode 2014 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang menjadi ukuran keberhasilan

22




dalam memenuhi tugas sebagai institusi pemerintahan. Pada tabel berikut ditampilkan penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2014. Tabel 5. Penetapan Kinerja BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu


80 %

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro

80 %

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro

80 %

Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

100 %

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

80 %

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

80 %


23


Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

1.3 Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei serta pemasukan data

Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien

2.1 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik


24

(2)

Target (3)

Persentase Publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang rilis sesuai Jadual

100 %

Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir

100 %

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

80 %

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik

100 %


80 %

Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN

48

Jumlah fungsional statistik dengan kualifikasi tingkat ahli

12

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Jawa Tengah

97.517

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

120

Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

4.943




Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya

80 %

Jumlah instansi dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

69

Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja


35

3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

2.3 Menigkatkan hubungan dengan pengguna data

100 %

1

Jumlah petugas fungsional pranata komputer Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembangaan

4.1 Memperbaiki sumber daya manusia

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau strata I

62 %



14

25


26




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Langkah-langkah Perbaikan Tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data yang beragam dan berkualitas semakin banyak. Pengguna data yang datang ke Pusat Pelayanan Terpadu di BPS Provinsi Jawa Tengah menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (faster), lebih mudah (easer) dan lebih berkualitas (better). Berbagai upaya telah dilakukan BPS Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung program tersebut antara lain melalui penataan organisasi, penataan pelaksanaan peneyediaan data dan informasi yang didukung SDM yang profesional. Langkah-langkah perbaikan terhadap tata laksana penyediaan data terkait dengan pengembangan SDM yang dilakukan antara lain : a.

Penyusunan sistem perencanaan pegawai yang meliputi sistem rotasi dan mutasi.

b.

Manajemen kinerja dan pembinaan SDM

c.

Perubahan budaya kerja dan pola pikir

d.

One man one PC

e.

Pelaporan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) tiap bulan sebagai evaluasi pekerjaan


27


Publikasi-publikasi yang ada di PST BPS Provinsi Jawa Tengah tetap berpegang pada visi BPS yaitu Pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dengan melakukan langkah-langkah antara lain : d.

Meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada pengguna data.

e.

Adanya Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dengan memberikan pelayanan kepada pengguna data melalui satu pintu.

f.

Advance Realease Calendar (ARC) yaitu meneyediakan informasi jadual terbit publikasi statistik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) sehingga pengguna data mengetahui kepastian waktu untuk mendapatkan data.

Gambar 3. Advance Release Calendar (ARC)

3.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 Secara umum kinerja BPS Provinsi tahuun 2014 cukup berhasil. Hal ini bisa ditunjukkan dari hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2014 bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 107,34%, secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 6 berikut ini.

28




Tabel 6. Tingkat Capaian Kinerja Tujuan Strategis BPS Provinsi Jawa Tengah 2014

Tujuan

Indikator Kinerja Tujuan

1

Persentase konsumen yang merasa puas dengan

Tingkat Capaian 121,33

kualitas data BPS 2

Persentase konsumen yang merasa puas dengan

114,53

layanan data BPS Provinsi Jawa tengah 3

Jumlah satker BPS Kabupaten/Kota yang

100

mempunyai situs web yang terhubung secara online 4

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal

93,51

Diploma IV atau Strata 1 Rata-rata Tingkat Capaian

107,34

3.3. Analisis Pencapaian Kinerja 2014 Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Jawa Tengah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik selama satu tahun. Tujuan 1. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Data berkualitas merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS. Dari Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2014 dengan responden sebanyak 190 responden,


29


diketahui bahwa 97,08 % merasa puas dengan kualitas data BPS Provinsi Jawa Tengah. Target yang ditetapkan 80% sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 121,33 %. Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Tingkat Capaian

Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

2014

2013

2012


80

97,08

121,33

96,95 %

100 %

Ket

IKU

Sasaran 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran 1.1 adalah : Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro dengan target sebesar 80%, persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro target sebesar 80 % dan target persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal sebesar 100%. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu menitik beratkan pada terlaksananya penyajian data dan informasi secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini diwujudkan melalui Berita Resmi Statistik (BRS) yang menyajikan data strategis bidang statistik ekonomi makro sesuai jadwal bulanan setiap hari kerja pertama setiap bulannya. Indikator ekonomi makro yang diinformasikan kepada publik, antara lain Indeks Harga Konsumen (inflasi), perkembangan Export-Import, perkembangan pariwisata/perhotelan, dan Nilai Tukar Petani.

30




Tabel berikut ini meyajikan capaian kinerja sasaran beserta indikator yang digunakan: Tabel 8.

Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu

Target 2014

Realisasi 2014


80

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian Ket 2014

2013

2012

100

125

-

-

IKU

80

98,15

122,68

-

-

IKU

100

100

100

-

-

IKU

Masalah/kendala yang dihadapi 1)

Responden sulit memberikan data terkait dengan isian kuesioner

2)

Masih terdapat responden yang belum memahami kegunaan data statistik sehingga tidak jujur memberikan informasi bahkan menolak memberikan jawaban.

3)

Responden merasa jenuh karena beberapa kali didatangi petugas yang berbeda pada periode waktu yang berdekatan.


31


Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Melakukan pendekatan terhadap responden sekaligus menjelaskan tentang pentingnya data statistik dan menjamin kerahasiaan responden. 2) Melakukan kunjungan ulang untuk melengkapi dan memperbaiki isian dokumen. Memberikan penjelasan bahwa secara metodologi kebetulan terpilih responden yang sama untuk objek yang berbeda Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Penyajian data dibidang statistik sosial dan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yaitu berita resmi statistik tentang ketenaga kerjaan dan kemiskinan. Indikator untuk mencapai sasaran tersebut adalah Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat sebesar 96,97% dari 80 % yang ditargetkan. Demikian juga Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat sebesar 96,97 dari target 80 %. Indikator yang lain untuk mengukur tersedianya data dan informasi statistk sosial dan kesejahteraan rakyat adalah publikasi-publikasi tentang data kemiskinan, data pengangguran juga data kependudukan lainnya sesuai dengan jadual yang ditentukan. Adapun tingkat capaian ketersediaan data dan informasi statistk sosial dan kesejahteraan rakyat dengan beberapa indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

32



Tabel 9.


Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. Target 2014

Realisasi 2014


80

96,97


80

Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal

100

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian 2014

Ket

2013

2012

121,21

-

-

IKU

96,97

121,21

-

-

IKU

100

100

-

-

IKU

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Berbagai macam tingkat pendidikan seorang petugas baik pencacah maupun pengawas yang berakibat kualifikasi petugas di bawah kualitas yang diharapkan. Hal ini berakibat ditemukan isian dokumen yang tidak konsisten. 2) Terjadi keterlambatan penyelesaian pengumpulan data karena sulit menemui responden. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Melaksanakan refresing atau pelatihan kepada petugas sehingga petugas melaksanakan pendtaan sesuai SOP 2) Melakukan pengawasan berjenjang dan memberikan solusi pada saat terjadi kendala di lapangan maupun pada saat pengolahan. 3) Pengawas lapangan melakukan pemeriksaan dokumen secara cermat sebelum dikirim ke BPS Kabupaten/Kota..


33


4) Menyusun agenda kegiatan dan pembagian tugas yang seimbang sebelum pelaksanaan kegiatan lapangan dimulai.

Gambar 4. Pelatihan Petugas

Sasaran 1.3 Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei serta pemasukan data Sasaran strategis peningkatan metodologi sensus dan survei dapat dilihat dari ketepatan desain sampling dan konsep definisi variabel yang dikumpulkan, sedangkan kegiatan lapangan memerlukan peta wilayah dan blok sensus untuk pelaksanaan pencacahan. Selama tahun 2014 indikator untuk mengukur sasaran tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan yaitu mencapai 100%. Untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas, maka sejak perencanaan awal harus dipersiapkan metodologi, konsep, juga kerangka sampel

34




yang akan digunakan. Usaha meningkatkan metodologi sensus survei berarti urutan dan tahapan kegiatan harus berjalan sesuai jaringan atau alur kerja yang telah ditetapkan. Bila ada satu simpul kegiatan yang bermasalah maka akan menyebabkan kegiatan berikutnya mengalami hambatan. Pemasukan dokumen dari kegiatan pengumpulan data pada pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statitik pada tahun 2014 sebesar 99,68 % dari target 100% tingkat pencapaian sebesar 99,68 %. Berdasarkan indikator pada pengukuran kinerja kegiatan terdapat beberapa indikator kinerja yang response ratenya tidak mencapai 100% antara lain Survei Triwulanan Kegiatan Usaha terintegrasi dengan capaian 70,94%, Survei Pola Distribusi Perdagangan dengan capaian 97,86%, SIMMOPPEL & T.II.UPT 95,83%, Statistik Angkutan Darat dengan capaian 96,30%, Survei Jasa Akomodasi Bulanan 94,69%, Survei obyek Wisata 95,96 %, Survei Produktifitas Hortikultura 90, 67%, Survei Pertanian Tanaman pangan dan Ubinan 82,88% dan seterusnya.

Gambar 5. Pengawasan di Lapangan


35


Tabel 10. Tingkat Pencapaian Metodologi Sensus dan Survei serta Pemasukan Data

Target 2014

Realisasi 2014


100

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian

Ket

2014

2013

2012

100

100

-

-

IKU

80

96,10

120,12

101,37 %

98%

IKU

100

99,68

99,68

-

-

IKU

Tujuan 2. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien Kepuasan konsumen terhadap data yang dihasilkan BPS merupakan indikator keberhasilan BPS dalam melaksanakan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal efektif dan efisien. Berikut adalah tabel capaian kinerja BPS Provinsi Jawa Tengah.

36




Tabel 11. Tingkat Pencapaian Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

Indikator Kinerja


Target 2014

80

Realisasi 2014

91,62

Tingkat Capaian Ket 2014 114,53

2013

2012

100,63 % 98 %

IKU

Berdasarkan survei kepuasan konsumen pengguna data diketahui bahwa sebanyak 91,62 persen merasa puas meskipun belum semua data dan informasi yang dibutuhkan konsumen data dapat dipenuhi dan dilayani oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Hal ini merupakan keberhasilan bagi BPS Provinsi Jawa Tengah .

Gambar 6. Pelayanan Prima di PST


37


Sasaran 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik Dua Indikator Kinerja pada sasaran ini adalah jumlah judul publikasi statistik y a n g m e m p u n y a i I S S N / I S B N dapat diselesaikan yaitu sebanyak 46 judul dari 48 judul yang ditargetkan untuk tahun 2014. Sedangkan jumlah fungsional statistik tingkat ahli yang ditargetkan 12 orang namun realisasi 8 orang. Tabel Pencapaian bisa terlihat pada Tabel di bawah.

Tabel 12. Tingkat Pencapaian Peningkatan dan Pengembangan Analisis Statistik Target 2014

Realisasi 2014


48


12

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian

Ket

2014

2013

2012

46

95,83

-

-

IKU

8

66,67

-

-

IKU

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Keterlambatan persetujuan tentang penggunaan ISSN/ISBN 2) Beberapa kegiatan tentang Publikasi tergantung dari Subject matter. Demikian pula dengan data yang berasal dari instansi (data sekunder), data tersebut terlambat sehingga berakibat terbitnya publikasi menjadi terlambat. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Merencanakan kembali yang lebih baik sehingga antara target dan realisasi bisa tercapai.

38




2) Perlunya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar unit kerja di BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder Sasaran 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik Penyebarluasan dan diseminasi data di BPS Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pusat Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Pada perpustakaan BPS Provinsi Jawa Tengah tersedia layanan secara terpusat antara lain ruang baca, akses internet, fotocopy, penjualan softcopy, penjualan hardcopy, dan layanan konsultasi statistik. Pada indikator kinerja sasaran Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat capaian sungguh memuaskan yaitu 193,13 % ada peningkatan dibandingkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan telah dilakukan sosialisasi tentang data-data BPS yang bisa diakses di website. Hal ini berdampak pada Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu. Namun hal ini bukan merupakan kendala dan permasalahan. Peningkatan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan prima kepada publik sebagai amanah reformasi birokrasi. Pencapaian target BPS Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban amanah tersebut diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu jumlah pengujung eksternal yang mengakses data dan informasi melalui website, jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu, dan jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS. Tabel berikut menyajikan capaian yang diperoleh pada tahun 2014 sebagai berikut:


39


Tabel 13. Tingkat Pencapaian Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Diseminasi Tingkat Capaian

Target 2014

Realisasi 2014

2014

2013

2012

97.517

188.335

193,13

102,65%

-

IKU

b. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS Provinsi Jawa Tengah

120

137

114,17

84,46%

-

IKU

c. Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

4943

4820

97,5

86,32%

-

IKU

Indikator Kinerja a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Jawa Tengah

Ket

Sasaran 2.3 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Kemudahan akses adalah salah satu dimensi kualitas yang diukur dengan banyaknya tamu yang hadir untuk berdialog tentang data BPS. Selain itu, indikator lain yang digunakan adalah Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya. Kepuasan pengguna data diukur melalui Survei Kebutuhan Data Tahun 2014. Dengan hasil sebesar 95,19 % dari target 80% dan Jumlah

40




instansi dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS sebanyak 69 instansi tercapai 100%. Tabel berikut menyajikan tingkat pencapaian peningkatan hubungan dengan pengguna data diukur melalui indikator Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya. Tabel 14. Tingkat Pencapaian Peningkatan Hubungan dengan Pengguna Data Target 2014

Realisasi 2014


80


69

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian

Ket

2014

2013

2012

95,19

118,99

-

-

IKU

69

100

-

-

IKU

Gambar 7. Pengunjung Perpustakaan


41


Tujuan 3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi

mutlak

dibutuhkan

untuk

menghasilkan data yang berkualitas, mempercepat penyebaran data dan kemudahan akses terhadap data. Dukungan keberadaan website terhadap penguatan teknologi informasi dan komunikasi sarana kerja sangat penting, karena website mempercepat dan mempermudah penyebaran informasi. Di bawah ini tabel capaian kinerja pada tujuan 3. Tabel 15. Tingkat Pencapaian Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja

Indikator Kinerja


Target 2014

35

Realisasi 2014

35

Tingkat Capaian Ket 2014

2013

2012

100

100 %

72 %

IKU

Jumlah Satker yang mempunyai situs web secara online pada tahun 2014 sebanyak 35 satker. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan dan komitmen masingmasing BPS di daerah untuk meningkatkan penyebarluasan informasi statistik yang dihasilkan. Keadaan ini juga didorong oleh ditetapkannya jumlah situs web sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota sebagai Indikator Kinerja Utama untuk mengukur kinerja seluruh instansi vertikal BPS di daerah. Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Pengelolaan website belum optimal karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi pengembangan website.

42




2) Pemanfaatannya sebagai media penyebarluasan informasi belum dapat dioptimalkan sebagaimana mestinya. 3) Terdapat gangguan dari luar yang merusak/menggangu system, sehingga perlu penanganan secara khusus dengan keahlian khusus pula dan membutuhkan waktu. Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Pengelola website, dalam hal ini bidang IPDS, terus menerus berupaya meningkatkan ketrampilan mengenai website dengan belajar secara mandiri atau bertukar informasi dengan daerah lain. 2) Di samping itu juga memberi motivasi karyawan untuk bisa menuangkan ide/pemikiran/pengetahuan dalam bahasa tulisan untuk dishare di website BPS Provinsi Jawa Tengah. Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik Pengolahan data merupakan salah satu rangkaian kegiatan statistik setelah tahapan pengumpulan data di lapangan. Proses pengolahan data dilakukan mulai pemeriksaan dan pengkodean, pemindahan data ke media komputer, serta pengecekan konsistensi dan kewajaran data. Data hasil pengolahan dikirim ke BPS pusat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kegiatan statistik pada tahapan ini merupakan tanggung jawab Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik (IPDS). Selama tahun 2014 penyelesaian maupun pengiriman hasilnya selalu tepat waktu. Keberhasilan BPS Provinsi Jawa Tengah dalam hal meningkatkan kualitas pengolahan data sangat bergantung pada sarana yang dimiliki dan software yang dibangun. Ketepatan waktu pengolahan dan Sumber Daya Manusia yang


43


kompeten merupakan variabel penentu tingkat kualitas pengolahan data. Pada tabel berikut ini disajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya. Tabel 16. Tingkat Pencapaian Peningkatan Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik

Indikator Kinerja

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu Jumlah petugas fungsional pranata komputer

Target 2014

Realisasi 2014

100

1


2013

2012

100

100

100 %

100 %

IKU

0

0

0%

-

IKU

Gambar 8. Briefing Petugas Pengolahan

44


Ket



Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Beberapa program pengolahan yang dibangun belum sepenuhnya sesuai dengan aturan validasi yang ditetapkan sehingga diperlukan perbaikan program. Penggantian program yang terlalu sering dapat mempengaruhi kecepatan pengolahan. 2) Setelah pengolahan data dinyatakan selesai, ternyata masih ditemukan data hasil pengolahan yang tidak konsisten. 3) Para pegawai kurang berminat terhadap fungsional pranata komputer karena kemampuannya terbatas dibidang teknologi informasi sehingga menimbulkan kekhawatiran akan sulit memenuhi kewajiban mengumpulkan angka kredit. Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Aturan validasi yang diterjemahkan kedalam program aplikasi pengolahan sudah final dan program perlu diuji coba terlebih dahulu. 2) Perlu dilakukan evaluasi awal untuk mengetahui konsistensi dengan menggunakan tabel-tabel pokok hasil pengolahan. 3) Tata cara penilaian angka kredit fungsional pranata komputer perlu ditinjau dan pegawai yang diarahkan untuk memangku jabatan pranata komputer harus meningkatkan kemampuannya. Tujuan 4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Data yang berkualitas hanya dihasilkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal ditempuh dengan cara tugas belajar atau ijin belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping itu para pegawai juga mengikuti pelatihan-pelatihan teknis terkait pelaksanaan tugas.


45


Tabel 17.

Indikator Kinerja

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata I

Tingkat Pencapaian Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Target 2014

Realisasi 2014

62

58


2013

2012

93,51

95,24 %

100 %

Ket

--

Sasaran 4.1 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perbaikan SDM dalam jajaran BPS Provinsi Jawa Tengah, dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Para pegawai selalu mengikuti pelatihan pra pelaksanaan lapangan, dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam berbagai keterampilan. Pada tahun 2014 BPS Provinsi Jawa Tengah menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan untuk eselon III dan eselon IV. Peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan kepada para pegawai melalui pendidikan dan latihan statistik dasar dan statistik ahli. Sertifikat kelulusan pada diklat tersebut merupakan syarat untuk menjadi pejabat fungsional statistisi bagi pegawai yang memiliki ijazah bukan jurusan Statistik atau Matematik. Menjadi pejabat fungsional statistisi merupakan salah satu jalur alternatif untuk penjenjangan karier. Tabel di bawah ini adalah capaian kinerja dengan indikator kinerjanya.

46




Tabel 18. Tingkat Pencapaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja


Target 2014

Realisasi 2014

12

8

Tingkat Capaian

Ket

2014

2013

2012

66,67

50%

-

IKU

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Jabatan fungsional tertentu mensyaratkan rumpun pendidikan yang sesuai agar dapat diangkat pada jabatan fungsional tersebut atau lulus diklat teknis khusus. 2) Terjadi kekhawatiran bagi sebagian pegawai tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai jenjang jabatannya karena kompetensi yang dimiliki rendah. Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Para pegawai yang akan memangku jabatan fungsional tertentu agar diberi kesempatan atau difasilitasi untuk mengikuti diklat yang sesuai 2) Para pegawai yang akan memangku jabaan fungsional tertentu harus meningkatkan kemampuan agar bisa melakukan tugas-tugas sesuai jenjang jabatan fungsionalnya. 3.4.

Akuntabilitas Keuangan 2014 Pembiayaan kegiatan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dalam

penyelenggaraan statistik

dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yang

bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan Total Anggaran sebesar Rp. 39.905.398.000,-.


47


Tabel 19. Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program BPS Provinsi Jawa Tengah 2014 (Rupiah)

No

Uraian

Pagu Desember

Realisasi s/d Juni

Realisasi s/d Desember

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

12.991.707.000,-

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

26.913.691.000,-

Jumlah

39.905.398.000,-

4.836.600.567,-

12.219.754.833,-

(37,23%)

(94,06%)

9.432.093.848,-

23.929.339.828,-

(35,05%)

(88,91%)

14.268.694.415,-

36.149.094.661,-

(35,76%)

(90,59%)

Tabel 20. Realisasi Anggaran Dirinci Menurut Jenis Belanja BPS Provinsi Jawa Tengah 2014 No

Uraian

Pagu Desember

Realisasi s/d Juni


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Jumlah

48

10.231.074.000,-

28.174.824.000,-

1.499.500.000,-

39.905.398.000,-


4.261.248.771,-

9.928.739.035,-

(41,65%)

(97,04%)

10.007.445.644,-

25.095.336.626,-

(35,52%)

(89,07%)

-

1.125.019.000,-

-

(75,03%)

14.268.694.415,-

36.149.094.661,-

(35,76%)

(90,59%)



Realisasi penggunaan anggaran tahun 2014 mencapai 90,59 persen, dengan rincian Program utama BPS Jawa Tengah, Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) menyerap dana sebesar 88,91 persen, kemudian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar 94,06 persen dari dana yang tersedia. Tabel 21. Realisasi Anggaran Dirinci Menurut Bagian/Bidang BPS Provinsi Jawa Tengah 2014 (Rupiah) No

Uraian

Pagu Desember

Realisasi s/d Juni


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

4

5

6

Bagian Tata Usaha

Bidang IPDS

14.491.207.000,-

2.374.043.000,-

Bidang Statistik Sosial

10.549.904.000,-

Bidang Neraca Wilayah

1.032.501.000,-

Bidang Statistik Distribusi

971.268.000,-

Bidang Statistik Produksi

10.486.475.000,-

Jumlah

39.905.398.000,-

4.836.600.567,-

13.344.773.833,-

(33.38%)

(92,09%)

398.715.550,-

2.092.702.650,-

(16,79%)

(88,15%)

3.550.307.168,-

9.848.290.943,-

(33,65%)

(93,35%)

280.213.040,-

806.730.390,-

(27,14%)

(78,13%)

190.539.000,-

698.634.650,-

(19,62%)

(71,93%)

5.012.319.090,-

9.357.962.195,-

(47,80%)

(89,24%)

14.268.694.415,-

36.149.094.661,-

(35,76%)

(90,59%)


49


50




BAB IV PENUTUP 4.1. Tinjauan Umum Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

adalah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Dari hasil laporan di atas, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Jawa tengah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Kesimpulan tersebut terlihat dari indikator tujuan dan sasaran. Dari keempat tujuan yang ditetapkan ditandai dengan rata-rata pencapaian sebesar 107,34 persen. Pada tahun 2014 pencapaian sasaran pada jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Jawa Tengah sebesar 193,13 persen dengan target semula sebesar 97.517 pengunjung terealisasi 188.335 pengunjung. Ini menunjukkan pelayanan publik oleh BPS Provinsi Jawa Tengah sangat baik. Dan untuk persentase pemasukan dokumen belum mencapai 100 persen. Kinerja yang realisasi pencapaianya masih perlu diperbaiki adalah peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik melalui peningkatan petugas fungsional pranata komputer serta peningkatan kapasitas SDM melalui peningkatan jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu. Capaian kegiatan ini sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan para pegawai sesuai dengan jenis jabatan fungsionalnya. 4.2. Permasalahan dan Kendala Utama BPS Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2014 sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, meskipun beberapa sasaran belum tercapai secara maksimal. Secara umum, beberapa


51


penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, di antaranya adalah : a.

Masih ada responden yang belum memahami kegunaan data statistik sehingga tidak jujur dalam memberikan informasi bahkan ada yang menolak untuk memberikan jawaban.

b.

Keterbatasan jumlah SDM di lapangan yang kompeten dan kesulitan mendapatkan mitra statistik yang berkualitas dan handal dalam pelaksanaan di lapangan.

c.

Ada kecenderungan pegawai tidak berkeinginan memangku jabatan fungsional tertentu, baik pranata komputer maupun statistisi karena untuk memperoleh angka kredit dirasakan sulit.

4.3. Saran Tindak Lanjut 1) Melakukan sosialisasi terhadap responden sekaligus menjelaskan tentang pentingnya data statistik dan kerahasiaan responden dijamin undang-undang. 2) Mengoptimalkan SDM yang dimiliki dengan melakukan pelatihan teknis serta meningkatkan pengawasan lapangan. 3) Diperlukan dasar hukum yang tegas untuk mengatur para pegawai tentang kewajiban menjadi pejabat fungsional tertentu. 4) Perlu pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan lapangan dengan mengacu pada metodologi agar kualitas data yang dikumpulkan tidak terdistorsi.

52




LAMPIRAN


53


54



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Lampiran 1


55


Lampiran 2

RENCANA STRATEGIS Tahun 2010 s/d 2014 Instansi :

BPS Provinsi Jawa Tengah

Visi

:

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Misi

:  Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;  Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;  Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;  Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;  Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Sasaran strategis : 1.

Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik;

2.

Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;

56



3.


Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik;

4.

Meningkatnya kerjasama antarlembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional;

5.

Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembagalembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan

6.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.

Tujuan 1:

Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang berkualitas Sasaran Strategis

Cara mencapai Tujuan & Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi makro pada hari kerja pertama setiap bulan

Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit di BPS Provinsi dan BPS Kab./Kota, serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan BPS yang berkualitas

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase pemasukan dokumen/ respon rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN


57


Sasaran Strategis


Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

(1)

(2)

(3)

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Program (4)


Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Sosial dan Kesra Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai ISSN/ISBN

Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien Sasaran Strategis Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

58


Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

Memperbaiki kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik BPS


Meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik)





Sasaran Strategis


Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)



Meningkatkan penggunaan Si Rusa, kompilasi metadata dalam kerangka Sistem Rujukan Statistik

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

Tujuan 3: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja Sasaran Strategis


Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)


Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS RI tepat waktu

Meningkatkan percepatan situs web secara online

Jumlah petugas fungsional pranata computer

Meningkatkan percepatan pengolahan data



59


Tujuan 4: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembangaan Sasaran Strategis


Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan Jumlah pegawai kapasitas sumber yang memangku daya manusia jabatan fungsional tertentu

60


Bagian Tata Usaha

Sistem Informasi Kepegawaian



PENGUKURAN KINERJA SASARAN BPS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

Ket.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


80

97,08

121,33%

Program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik

IKU


80

100

125,00%


IKU

Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas 1.1 Tersedianya data dan informasi Statistik Ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu


61


Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

Ket.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro

80

98,15

122,68%

Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

100

100

100 %


80

96,97

121,21%


IKU

80

96,97

121,21%



62




Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

Ket.

(6)

(7)

(3)

(4)

(5)

100

100

100%

100

100

100%


80

96,10,

120,12%

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik

100

99,68

99,68%

80

91,62

114,53%

Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal 1.3 Meningkatkan Persentase peta wilayah Metodologi Sensus dan administrasi dan blok sensus Survei serta yang mutakhir pemasukan data

Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien

Target


IKU




IKU

63


Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

(1)

2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik


64

(2)

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program (6)

(7)


IKU


IKU

(3)

(4)

(5)


48

46

95,83%


12

8

66,67%

97.517

188.335

193,13%

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

120

137

114,17%

Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

4.943

4.820

97,5%



Ket.


Sasaran Startegis (1)

2.3 Menigkatkan hubungan dengan pengguna data

Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja

3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

Ket.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


80

95,19

118,99%


IKU


69

69

100%

Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

35

35

100%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKU

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

100

100

100%


IKU

1

0

0


IKU

Jumlah petugas fungsional pranata komputer


65


Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(3)

(4)

(5)

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

62

58

93,51

4.1 Memperbaiki sumber daya manusia


12

8

66,670%

Program (6)


(7)


IKU


IKU

Sumber : Lampiran X Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 148 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik

66

Ket.



PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014 Tujuan I :

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Belanja

Sasaran Startegis

Program/Kegiatan /Indikator Kinerja

(1)

(2)

1.1 Tersedianya data dan Informasi Statistik Ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

Hasil / Keluaran Tingkat Rencana Realisasi Capaian (5)

(6)

(7)

Berita Resmi Statistik Perkembangan Ekspor-Impor

12

12

100%

Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata

12

12

100%

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah


67


Belanja

68

Sasaran Startegis


(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)


(6)

(7)

Berita Resmi Statistik perkembangan NTP dan Harga Produsen Gabah

12

12

100%

Berita Resmi Statistik perkembangan IHK

12

12

100%

Jumlah Berita resmi tentang statistik Industri setiap triwulan

8

8

100%

Jumlah Judul Statistik Ekspor Jawa Tengah 2013

1

1

Jumlah Judul Statistik Impor Jawa Tengah 2013

1

1

100%

Jumlah Judul Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel Jawa Tengah 2013

1

1

100%

Jumlah Judul Statistik Perhubungan Jawa Tengah 2013

1

1

100%

Jumlah Judul Statistik Harga Produsen Gabah Jawa Tengah 2013

1

1

100%


100%


Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Belanja

Sasaran Startegis


(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)


(6)

(7)

1

1

100%

1

1

100%

Jumlah Judul Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2013

1

1

100%

Jumlah Judul Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Jawa Tengah 2013

1

1

100%

Jumlah Judul Nilai Tukar Valuta Asing di Semarang Jawa Tengah 2013 Jumlah Judul Nilai Tukar Petani Jawa Tengah 2013

9.810.000

4.589.000

Jumlah Responden Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintregasi

15.273.000

8.128.000

1108

786

70,94%

Jumlah responden pencacahan Survei Pola Distrisbusi Perdagangan (SPDP) Beberapa Komoditi

36.202.000

23.072.850

280

274

97,86%

Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Angkutan Laut (SIMOPPEL & T.II.UPT)

56.315.000

13.528.000

240

230

95,83%


69


Belanja Sasaran Startegis


(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Angkutan Udara

72

72

100%

Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Angkutan Darat

108

104

96,30%

Jumlah Dokumen Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi 2013

2.366.000

1.242.000

59

57

96,61%

Jumlah Dokumen Survei Penyerapan & Penggunaan Sarana Komunikasi & Teknologi Informasi 2013

6.312.000

4.950.000

519

515

99,23%

Jumlah Dokumen Survei Jasa Akomodasi Tahunan

46.578.000

12.253.200

1.505

1.524

101,262%

8.676

8.215

94,69%

72

72

100%

60

60

100%

Jumlah Dokumen Survei Jasa Akomodasi Bulanan Jumlah Dokumen Survei Inbound Outbound Tourism Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Ekspor Impor

70

Hasil / Keluaran Tingkat Rencana Realisasi Capaian


11.640.000

150.000



Sasaran Startegis


(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)


(6)

(7)

Jumlah Responden Survei Restoran

94

94

100%

Jumlah Responden Survei Obyek Wisata

198

190

95,96%

6.480

6.470

99,846%

Jumlah responden pencacahan Survei Harga Produsen Sektor Konstruksi bulanan (HP-K)

3.240

3.240

100%

Jumlah responden Survei harga Beras Penggilingan

888

888

100%

Jumlah moisture tester yang tertera/teruji kalibrasi

49

49

100%

17.820

17.820

100%

11.232

11.232

100%

885

885

100%

Jumlah responden pencacahan Survei Harga Produsen Umum bulanan (HP-S)

Jumlah dokumen hasil survei Harga Produsen Pedesaan

78.031.000

35.550.000

45.362.500

22.589.000

Jumlah dokumen hasil survei Harga Konsumen Pedesaan Jumlah dokumen hasil survei Keuangan Tk.Desa/K-3

22.210.000

18.755.900


71




(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah dokumen hasil survei Keuangan Tk.II/K-2

35

35

100%

Jumlah dokumen hasil survei Keuangan APBD Tk.II

35

35

100%

Jumlah dokumen hasil survei Statistik Keuangan Tk.I/K-I

1

1

100%

Jumlah dokumen hasil survei Statistik Keuangan APBD Tk.I

1

1

100%

Jumlah dokumen hasil survei Statistik Keuangan BUMD

100.202.000

88.942.600

141

141

100%

Jumlah dokumen hasil survei Lembaga Keuangan

7.044.000

4.620.000

829

829

100%

416

416

100%

3.960

3.960

100%

2.160

2.160

100%

Jumlah responden survei perusahaan Valuta Asing Jumlah responden pencacahan Survei Harga Perdagangan Besar bulanan (HPB-S) Jumlah responden pencacahan Survei HPB Sektor Konstruksi bulanan (HPB-K2)

72



174.519.000

148.979.000



Sasaran Startegis


(1)

(2)


Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

136.402.000

125.428.600

5.060

5.060

100%

Jumlah responden pencacahan Harga Konsumen di pasar swalayan

360

360

100%

Jumlah responden pencacahan outlet/gerai di departement store

480

480

100%

Jumlah pasar yang terlisting Survei Volume Penjualan Eceran Beras

6

6

100%

600

600

100%

140

140

100%

10

10

100%

6.876

6.876

100%

2.292

2.292

100%

Jumlah responden pencacahan Harga Konsumen di pasar tradisional

Jumlah responden pencacahan Survei Volume Penjualan Eceran Beras Jumlah dokumen pencacahan IKK Triwulanan

116.790.000

71.501.000

Buku Publikasi Statistik Produksi Jumlah dokumen SPH- SBS (Survei Pertanian Hortikultura Sayur Buah Semusim) Jumlah dokumen SPH-BST (Survei Pertanian Hortikultura Tanaman Buahbuahan dan Sayuran Tahunan)

439.568.000

211.881.000


73




(1)

(2)

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah dokumen SPH-TH (Survei Pertanian Hortikultura Tanaman Hias)

2.292

2.292

100%

Jumlah dokumen SPH-TBF (Survei Pertanian Hortikultura Tanaman Bio Farmaka)

2.292

2.292

100%

Jumlah dokumen SPH-BN (Survei Pertanian Hortikultura Perbenihan Hortikultura)

573

573

100%

Jumlah dokumen SPH-ALSIN (Survei Pertanian Hortikultura Alat dan Mesin Hortikultura)

573

573

100%

868

787

90,67%

Jumlah dokumen Survei Produktivitas Hortikultura Jumlah dokumen hasil pencacahan perusahaan perkebunan

74

Anggaran


15.700.000

4.493.800

73

73

100%

Jumlah dokumen hasil pencacahan Survei Pertanian tanaman pangan dan ubinan

188.759.000

144.150.500

19.669

16.301

82,88%

Jumlah dokumen Pencacahan ST2013 Sub

10.514.164.000

9.620.166.720

108.900

108.900

100%




Sasaran Startegis


(1)

(2)


Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

14.390.000

7.213.000

21

25

119,05%

Jumlah dokumen DAFTAR-LTU (Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan Unggas)

45

47

104,44%

Jumlah dokumen DAFTAR-LTS (Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan Sapi Perah)

10

15

150,00%

Jumlah dokumen DAFTAR-RPH (Rumah Pemotongan Hewan)

552

540

97,82%

83

80

96,39%

Jumlah dokumen DAFTAR-LTB (Laporan Tahunan Budidaya)

5

8

160,00%

Jumlah dokumen DAFTAR-LTP (Laporan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan)

1

1

100%

Sektor Jumlah dokumen DAFTAR-LTT (Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan Ternak Besar/Kecil)

Jumlah dokumen DAFTAR-LTPI (Laporan Tahunan Tempat Pelelangan Ikan)

23.440.000

3.332.000


75




(1)

(2)

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah dokumen DAFTAR-TPI (Tempat Pelelangan Ikan)

332

328

98,80%

Jumlah dokumen DAFTAR-PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan)

96

96

100%

Jumlah dokumen DAFTAR-PP (Pelabuhan Perikanan)

40

32

80%

140

136

97,10%

Jumlah dokumen DKT-PROV TW1-TW4 (Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Tk Provinsi)

4

2

50,00%

Jumlah dokumen VT11-PERUM (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani)

25

25

100%

Jumlah dokumen DKT-KAB TW1-TW4 (Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Tk Kabupaten)

76

Anggaran



7.800.000

290.000



Sasaran Startegis


(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

Jumlah dokumen VT11-STL (Survei Perusahaan Penangkaran Satwa / Tumbuhan Liar) Matching Perusahaan IBS Tahunan Untuk Calon Perusahaan Tahun 2015

124.052.000

49.979.000

Jumlah dokumen IBS TAHUNAN 2013


(6)

(7)

3

5

166,67%

400

400

100%

3.577

3.817

106,71%

Jumlah dokumen IBS BULANAN 2014

34.246.000

13.950.000

1.632

1.419

86,95%

Jumlah dokumen IMK Triwulanan 2014

78.753.000

19.936.500

8.200

8.200

100%

Jumlah dokumen IMK Tahunan 2014

326.650.000

269.377.375

6.840

6.840

100%

Jumlah dokumen Survei Kontruksi Tahunan (SKTh2013)

21.706.000

6.854.000

607

442

72,82%

428

297

69,39%

2.945

2.894

98,27%

Jumlah dokumen Survei Kontruksi Triwulanan 2014 (SKTr 1-4) Jumlah dokumen Updating Perusahaan Kontruksi 2014


77




(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

530

434

81,89%

4

3

75,00%

Jumlah dokumen Survei Galian Berbadan Hukum

82

52

63,41%

Jumlah dokumen Survei Galian Rumah tangga

190

196

103,16%

210

196

93,33%

Jumlah dokumen Survei Air Bersih

41

41

100%

Jumlah dokumen Survei Migas

1

1

100%

Jumlah dokumen Survei Non Migas

2

2

100%

Jumlah dokumen Survei Kilang

1

0

0,00%

Updating Pertambangan Energi

90

44

44,89%

Jumlah dokumen SKP 2014 Jumlah dokumen Survei Listrik

Jumlah dokumen Survei Captife Power

78



47.990.000

14.992.500



Sasaran Startegis


(1)

(2)


Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4.380.000

3.630.000

85

85

100%

20

20

100%

Penyediaan dan Pengembangan Neraca Wilayah Jumlah responden pencacahan Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang (SPBB) Jumlah responden Survei Khusus Perubahan Tahun Dasar Jumlah responden Indepth Study Implementasi SNA

10.780.000

9.285.000

20

20

100%

Jumlah responden Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ)

22.740.000

21.776.000

60

60

100%

700

700

100%

320

306

95,62%

652

600

92,03%

Jumlah responden Survei Khusus Sektoral (SKS)Tahunan Jumlah responden Survei Penyediaan Indikator Khusus (SPIK) PDB Triwulanan Jumlah responden Survei Penyediaan Indikator Khusus (SPIK) Regional Triwulanan

55.473.000

49.327.000


79




(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah responden pengumpulan dan updating direktori LNP

6.700.000

5.900.000

127

127

100%

Jumlah responden Survei Khusus Konsusmsi Rumah Tangga (SKKRT)

10.560.000

10.560.000

160

160

100%

160

160

100%

75

75

100%

40

40

100%

Jumlah responden Survei Khusus Konsusmsi Lembaga Non Profit Triwulanan(SKLNPT) Jumlah responden Survei Khusus Perusahaan Swasta (SKPS)

55.750.000

46.893.500

Jumlah responden Survei Khusus Struktur Input Pemerintah (SKSIP)

80


Jumlah responden Survei Matriks PMTB

174.206.000

170.470.040

745

745

100%

Jumlah responden Survei Khusus Studi Stok Kapital (SKSSK)

5.620.000

4.620.000

70

70

100%

Jumlah responden Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)

70

70

100%

Jumlah responden Survei Matriks Arus Komoditas (Anggaran Kab/Kota)

875

875

100%




Sasaran Startegis


(1)

(2)


Anggaran

Realisasi

(3)

(4)


(6)

(7)

Jumlah responden Pengumpulan Data Sekunder Tahunan

252

252

100%

Jumlah responden Survei Khusus Pendukung Model Produk Domestik Bruto (SKMPDB)

80

80

100%

Jumlah responden Pengumpulan Data Sekunder Triwulanan

72

72

100%

Jumlah responden Pengumpulan Data Primer Triwulanan

72

72

100%

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) triwulanan

224.770.000

172.526.000

13.800

13.488

97,74%

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan 2014

302.231.000

267.823.375

13.800

13.385

96,99%

Survei monitoring dampak krisis Februari 2014

40.024.000

25.100.000

4.600

4.407

95,80%


81




(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Survei Struktur Upah (SSU)

4.975.000

-

465

417

89,68%

Survei Upah

27.560.000

16.012.000

1.860

1.744

91,39%

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel 2015

79.538.000

62.040.500

770

710

92,21%

Survei Sosial Ekonomi Nasional

5.710.703.000

5.259.358.700

6.880

6.803

98,88%

Potensi Desa 2014

3.470.460.000

3.427.869.668

9.186

9.186

100%

Pengumpulan Data Politik dan Keamanan (Polkam)

3.440.000

440.000

35

35

100%

Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014

481.287.000

462.827.700

6.880

6.880

100%

3.590.000

3.086.000

6

6

100%

201.326.000

151.207.000

1.360

1.360

100%

Review Surat Kabar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2013

12

12

100%

Review Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2013

40

40

100%

Fokus Group Diskusi (FGD) Indeks

54

54

100%

Pengumpulan Data Lingkungan Hidup Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2014

82





Sasaran Startegis


(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)


(6)

(7)

4

4

100%

Penyusunan Index Demokrasi Indonesia (IDI) 2013

100

100

100%

Review Surat Kabar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014

12

9

75,00%

Review Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014

40

20

50,00%

Penyusunan Index Demokrasi Indonesia (IDI) 2014

1

1

100%

Rilis Kemiskinan Maret dan September 2014

2

2

100%

Rilis Pengangguran Februari dan Agustus 2014

2

2

100%

Publikasi di Bidang Statistik Sosial 2014

14

14

100%

Proyeksi Penduduk Per Kabupaten/Kota

100

100

100%

Demokrasi Indonesia (IDI) 2013 Wawancara Mendalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2013


83




(1)

(2)

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)


(6)

(7)


100

100

100%


80

81,35

101,69%

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistic

100

100

100%

Umur Tunggal 2010-2020 1.3 Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei serta pemasukan data

84



Tujuan II :


Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien Belanja

2.1

Sasaran Startegis


(1)

(2)

Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)


(6)

(7)

Berita Resmi Statistik PDRB Lapangan Usaha

4

4

100%

Rilis PDRB Triwulanan hari kerja ke 5 tiap triwulan

4

4

100%

Jumlah judul buku Tinjauan PDRB Provinsi Jawa Tengah

1

1

100%

Jumlah Judul buku Tabel Input Output Provinsi

1

1

100%

Penyusunan Statistik Daerah

1

1

100%

Jumlah judul buku PDRB Pengeluaran

221.816.000

137.879.500

1

1

100%

Publikasi PDRB menurut Lapangan usaha

63.190.000

51.325.300

1

1

100%

1

1

100%

Jumlah judul buku Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota


85




(1)

(2)

Penghitungan PDRB Pengeluaran (7 komponen) Triwulanan

Anggaran

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

157.360.000

146.847.000

4

4

100%

76

76

100%

4

4

100%

1

1

100%

Jumlah file hasil pendataan Survei Tendensi Konsumen (STK) Triwulanan (19 Kab/Kota) *) Penghitungan PDRB Lapangan Usaha (9 Sektor) Triwulanan

138.806.000

133.667.050

Penghitungan PDRB Lapangan Usaha (9 Sektor) Tahunan Jumlah judul buku sosial ekonomi dan lintas sektor (Jawa Tengah Dalam Angka)

12.500.000

3.712.500

1

1

100%

13.770.000

6.987.500

1

1

100%

Jumlah judul buku publikasi Indikator makro sosial ekonomi

2

2

100%

Penghitungan PDRB Pengeluaran (7 komponen) Tahunan

1

1

100%

Jumlah judul buku analisis Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

86





2.2

Sasaran Startegis


(1)

(2)


Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BRS Bidang statistik Produksi

13

13

100%

Berita Resmi Statistik PDRB Pengeluaran

4

4

100%

Berita Resmi Statistik Indeks Tendensi

4

4

100%

34.796

34.796

100%

500

500

100%

6.507

6.507

100%

70

70

100%

69

69

100%

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

2.3

Anggaran


Menigkatkan Persentase konsumen data yang hubungan merasa terpenuhi kebutuhan datanya dengan pengguna Jumlah instansi dan lembaga dalam data dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

143.882.000

30.151.500


87


Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Hasil / Keluaran

Sasaran Startegis

Anggaran

Realisasi

Rencana

Realisasi

Tingkat Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- Jumlah dokumen data entry dan validasi survey kebutuhan data

190

190

100%

- Jumlah dokumen hasil editing coding survey kebutuhan data

190

190

100%

- Jumlah dokumen pengolahan penunjang statistik sektoral/khusus

38

38

100%

3.1

88

Belanja



Program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu



Sasaran Startegis (1)


Hasil / Keluaran


Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

Rencana

Realisasi

Tingkat Capaian

(5)

(6)

(7)

105

105

100%

- Jumlah dokumen IBS tahunan yang terolah

3.577

3.839

107,32%

- Jumlah dokumen IMK triwulanan yang terolah

8.200

8.200

100%

- Jumlah dokumen IMK tahunan yang terolah

6.840

6.840

100%

385

385

100%

3.440

3.440

100%

44.10

44.10

100%

1944

1944

100%

- Jumlah dokumen hasil survei statistik angkutan darat yang teredit, tercoding dan terentry

- Jumlah dokumen Susenas Panel yang tervalidasi - Jumlah dokumen SPTK yang terolah - Jumlah dokumen SPP dan subsektor terolah - Jumlah dokumen Survei monitoring gabah dan beras penggilingan terolah

2.378.918.000

2.178.915.950


89


Sasaran Startegis

Belanja

Hasil / Keluaran


Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(1)

- Jumlah Dokumen Pengolahan VHTS - Jumlah receiving, batching, editing/coding, dan Entry survey konsumsi 11 bahan pokok Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya b.Jumlah petugas fungsional pranata komputer - Jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan menjadi pejabat fungsional pranata komputer

90


116.024.000

104.5430.000

Rencana

Realisasi

Tingkat Capaian

(5)

(6)

(7)

4.338

4.338

100%

639

659

103,13%

-

-

4

4

100%



Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Belanja Sasaran Startegis


(1)

(2)

4.1

Memperbaiki sumber daya manusia

Hasil / Keluaran

Anggaran

Realisasi

Rencana

Realisasi

Tingkat Capaian

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- Jumlah staf yang memenuhi syarat menduduki jabatan fungsional statistisi

13

9

69,23%

- Jumlah pegawai yang diusulkan menjadi pejabat fungsional statistisi

10

9

90,00%

- Jumlah SK pindah dan mutasi lainnya

176

176

100%

- Jumlah berkas penetapan angka kredit fungsional

10

10

100%

- Jumlah pegawai kenaikan fungsional

6

6

100%

- Jumlah pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan

5

3

60,00%



91


92




Lampiran 5

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT UNIT KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN BPS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

No

Unit Kerja

(1)

(2)

Jumlah

Jumlah

S2

S1/DIV

DIII

SMA

SMP

SD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Bagian Tata Usaha

6

15

10

10

1

1

43

2


2

7

-

2

-

-

11

3

Bidang Statistik

3

7

2

1

-

-

13

Produksi 4

Bidang IPDS

1

9

-

3

-

-

13

5

Bidang Statistik

3

10

-

1

-

-

14

4

7

1

4

-

-

16

19

55

13

21

1

1

110

Distribusi 6

Bidang Statistik Sosial Jumlah


93


Lampiran 6

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT JENIS JABATAN BPS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

NO

Unit Kerja

(1)

(2)

Struktural

(3)

Statistisi Trampil Stat. Statistisi Pelaksana Penyelia Lanjutan (4)

(5)

Statistisi Ahli Stat. Stat. Pertama Muda (6)

(7)

JFU

(8)

Jumlah

(9)

1

Kepala

1

2

Bagian Tata Usaha

6

-

-

-

-

37

43

3


4

1

-

1

3

2

11

4

Bidang Statistik Produksi

4

1

-

1

2

5

13

5

Bidang IPDS

4

-

-

1

-

8

13

6

Bidang Statistik Distribusi

4

-

2

2

3

3

14

7

Bidang Statistik Sosial

4

-

2

3

3

4

16

94

1


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

Recommend Documents