LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BALI

TAHUN 2014

Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Diklat Provinsi Bali Tahun 2014 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diemban kepada publik, yang bersifat tahunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Diklat merupakan media pertanggung jawaban dalam mencapai sasaran strategis, yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Diklat . Laporan ini bermanfaat untuk mendorong Badan Diklat untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar dalam rangka mewujudkan Good Gavernance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat menjadikan Badan Diklat sebagai lembaga yang akuntabel sehingga mampu beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap inspirasi masyarakat dan lingkungannya dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Diklat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Denpasar,

Januari 2015

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali

Dr. Ida Bagus Sedhawa,SE.,M,Si Pembina Utana Madya NIP. 19591231 198703 1 160

Lakip Badan Diklat 2014

2

Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali Tahun 2014 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penyusunan LAKIP Badan Diklat Tahun 2014 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara/daerah dan implementasi berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk masa 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra Badan Pendidikan Pelatihan Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Visi tersebut yakni “Mewujudkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali Sebagai Pusat Peningkatan Kapasitas Aparatur Berbasis Kompetensi”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Diklat adalah “Menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi bagi sumber daya aparatur, meningkatkan koordinasi dalam pengembangan program kediklatan, mengembangkan kerjasama kediklatan, meningkatkan mutu sumber daya dan profesionalisme tenaga kediklatan, melaksanakan pengkajian kediklatan dan merumuskan kebijakan pengembangan mutu sumber daya aparatur”, sedangkan Motto Badan Diklat Provinsi Bali untuk mewujudkan Visi adalah “Tiada Perubahan Tanpa Diklat”. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertama terwujudnya aparatur yang profesional dan kompeten; kedua terwujudnya pengelolaan diklat berbasis kompetensi; ketiga terwujudnya kerjasama dan koordinasi program kediklatan. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan 3 sasaran, pertama meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten; kedua meningkatnya kualitas pengelolaan diklat; ketiga meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat. Indikator kinerja ditetapkan dalam rangka mengukur capaian sasaran. Dari 3 sasaran ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat yang lulus post test, rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat dan jumlah perjanjian kerjasama. Keberhasilan pencapaian sasaran dapat diukur dari terealisasinya target indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan. Disamping itu pencapaian sasaran akan didukung dengan program/kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Bali 2013 – 2018.

1.

2.

Tahun 2014 target dan realisasi indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Persentase aparatur peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan target kinerja sebesar 45% tersealisasi sebesar 23,29%, capaian kinerja sebesar 51,76%. Persentase peserta diklat yang lulus post test target kinerja sebesar 70%, tersealisasi sebesar 73,2%, capaian kinerja sebesar 104,5%. Lakip Badan Diklat 2014

3

3. 4.

Survey kepuasan layanan target kinerja sebesar 75%, terealisasi sebesar 75%, capaian kinerja 100%. Jumlah perjanjian kerjasama, target kinerja sebanyak 8 buah, terealisasi sebanyak 9 buah, capaian kinerja sebesar 112%.

Program prioritas pendukung pencapaian sasaran adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis dan manajemen umum serta diklat fungsional. dengan program pendukung adalah program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Realisasi pnyerapan anggaran belanja langsung mencapai 90,50% terdiri dari realisasi angaran program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar 90,14%, program pelayanan administrasi perkantoran realisasi anggaran sebesar 89,63% dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur realisasi anggaran sebesar 97,58%. Dalam tahun 2014 Badan Diklat Provinsi Bali sudah berhasil meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi sebanyak 1.318 orang (20 angkatan) melalui diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis dan manajemen umum serta diklat fungsional. Disamping itu Badan Diklat Provinsi Bali juga telah berhasil meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 1.005 orang (33 angkatan) melalui diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan pola kontribusi dan pola kemitraan serta kompetensi anggota DPRD Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 350 orang (9 angkatan) melalui diklat orientasi anggota DPRD dengan pola kemitraan.


4

Daftar Isi JUDUL ……………………………………………………… PENGANTAR ……………………………………………………… RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN………………………………… Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………………………………………….. Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Halaman 1 2 3 5 6

11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA……………………. Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi , dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

16

BAB IV LAMPIRANLAMPIRAN.

PENUTUP…………………………………………. ………………………………………………………..

20 22


5

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Memasuki era globalisasi yang semakin kompetitif, sumber daya manusia

aparatur khususnya PNS menghadapi tantangan yang tidak ringan seiring dengan tuntutan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan paradigma dalam administrasi publik, penyelenggaraan otonomi daerah, perwujudan good governance dan reformasi birokrasi, mensyaratkan sumber daya manusia aparatur untuk memiliki kompetensi yang handal dalam menghadapi tantangan tersebut. Tugas pokok dan fungsi strategis yang dimiliki oleh sumber daya manusia aparatur selama ini belum didayagunakan secara optimal. Kondisi ini memiliki pengaruh yang besar bagi kualitas dan kuantitas aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya. Masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang profesional dan memiliki integritas teguh dalam menjalankan tugas jabatannya. Paradigma terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur memerlukan pendekatan baru yang sesuai dengan kebutuhan aktual organisasi. Khususnya SDM aparatur yang notabene mengemban tugas sangat strategis sebagai sumber daya manusia aparatur pemerintah dimana tuntutan terhadap kompetensi yang mesti dimilikinya menjadi suatu keharusan. Pegawai yang berbasiskan pengetahuan diyakini akan lebih mampu dalam melaksanakan pekerjaan serta menghadapi tantangan-tantangan perubahan yang terus terjadi di lingkungannya. Untuk mewujudkan kondisi seperti tersebut diatas mau tidak mau pengembangan SDM aparatur harus dilakukan secara stratejik dan sistematis serta berdasarkan kebutuhan organisasi dan pegawai. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Diklat Provinsi Bali telah merumuskan sasaran seperti yang tertuang dalam Renstra 2013-2018,

pertama

meningkatknya aparatur peserta diklat yang profesional dan

kompeten; kedua meningkatnya kualitas pengelolaan diklat; ketiga meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat. Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja yaitu persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat yang lulus post test, rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat dan jumlah perjanjian kerjasama. Keberhasilan pencapaian sasaran dapat diukur dari terealisasinya target indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan. Disamping itu pencapaian sasaran akan didukung dengan program/kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Bali 2013 – 2018. Lakip Badan Diklat 2014

6

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuantujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Bali 2013 – 2018 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tahun 2014 merupakan awal pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Diklat 2013 – 2018, akan diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh selama satu tahun, sebagai bagian dari kontribusi Badan Diklat Provinsi Bali pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang

Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 200 5-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah’ 10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Lakip Badan Diklat 2014

7

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 9); 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Bali;

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN DIKLAT PROVINSI BALI

Struktur kelembagaan Badan Diklat Provinsi Bali yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Bali menyebutkan bahwa Badan Diklat Provinsi Bali adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang berbentuk badan. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Mengenai struktur organisasi Badan Diklat dijelaskan

bahwa susunan

organisasi Badan Diklat terdiri dari : Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci struktur organisasi Badan Diklat adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali. Lakip Badan Diklat 2014

8

2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program. c. Sub Bagian Kepegawaian. 3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan a. Sub Bidang Data dan Pengkajian. b. Sub Bidang Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi. 4. Bidang Kader dan Kepemimpinan a. Sub Bidang Diklat Kader. b. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan. 5. Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum a. Sub Bidang Diklat Teknis. b. Sub Bidang Diklat Manajemen Umum. 6. Bidang Diklat Fungsional a. Sub Bidang Diklat Fungsional Umum. b. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi. 7. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari a. Jabatan Fungsional Widyaiswara. b. Jabatan Fungsional Pustakawan. Secara terperinci struktur organisasi Badan Diklat disajikan dalam Bagan berikut ini. Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali


9

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 1. Tugas Sementara itu terkait tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Diklat Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali. Di Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2011 ini dijelaskan bahwa Badan Diklat

sebagai

unsur

pendukung

tugas

kepala

daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan aparatur. 2. Fungsi Fungsi yang dijalankan Badan Diklat ada empat, yaitu : a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Diklat; b. pengelolaan fasilitas kewenangan di bidang Diklat; c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Diklat; dan d. pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan.


10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi 1. Visi Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses awal dalam rangkaian usaha untuk mencapai tujuan; dalam Renstra diuraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran. Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan sehingga visi, misi, dan tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Visi adalah gambaran kedepan apa yang ingin diraih suatu organisasi yang realistik, atraktif, menarik, memotivasi dan menantang untuk mewujudkannya. Visi Pemerintah Provinsi Bali menjadi acuan dalam penetapan Visi Badan Diklat yaitu Bali Yang MANDARA, Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Dengan

memperhatikan

Visi

tersebut

serta

memperhatikan

perubahan

paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Bali akan tetap eksis terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing sebagai akibat gempuran pengaruh global. Penjabaran dari Visi tersebut dimana unsur “Maju” mengandung arti Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia, Bali yang senantiasa bergerak dan Maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma. Bali yang Maju adalah Bali yang harus tetap ‘metaksu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius. Bali yang Maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai Agama Hindu (Bali) serta adat istiadat Bali. Kemodern dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka. Makna dari “Maju” inilah dijabarkan menjadi Visi Badan Diklat. Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali,

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki serta mengantisipasi

perubahan lingkungan strategik, Badan Diklat Provinsi Bali menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mencetak aparatur-aparatur yang Lakip Badan Diklat 2014

11

berkompeten dan profesional dalam melaksanakan Tupoksinya demi kemajuan organisasi. Melihat hal ini Badan Diklat mempunyai peranan yang strategis. Berkaitan dengan hal tersebut Visi yang ingin diwujudjan adalah : Mewujudkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali Sebagai Pusat Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang Berbasis Kompetensi”. Sedangkan Motto Badan Diklat Provinsi Bali untuk mewujudkan Visi adalah “Tiada Perubahan Tanpa Diklat”.

2. Misi Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Badan Diklat

Provinsi Bali

memiliki misi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) berbasis kompetensi bagi sumberdaya aparatur pemerintah. b. Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan program kediklatan. c. Mengembangkan kerjasama kediklatan. d. Meningkatkan mutu sumberdaya dan profesionalisme tenaga kediklatan. e. Melaksanakan pengkajian kediklatan dan merumuskan kebijakan pengembangan mutu sumberdaya aparatur.

B.

Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Badan Diklat, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Diklat Provinsi Bali sebagai berikut :

Tujuan 1

: Terwujudnya

Aparatur

yang

Profesional

dan

Kompeten. Sasaran 1

: Meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten

Indikator Sasaran 1

: 1. Persentase aparatur peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan 2.

Persentase peserta diklat yang lulus post test.

Tujuan 2

: Terwujudnya Pengelolaan Diklat Berbasis Kompetensi

Sasaran 2

: Meningkatnya kualitas pengelolaan diklat


12

Indikator Sasaran 2

: Rata-rata nilai hasil survey kepuasaan layanan peserta diklat.

Tujuan 3

: Terwujudnya Kerjasama dan Koordinasi Program Kediklatan

C.

Sasaran 3

: Meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat

Indikator Sasaran 3

:

Jumlah Perjanjian Kerjasama

Rencana Kinerja Tahun 2014 Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun

rencana

kinerja Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Sasaran strategis meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten, ditetapkan 2 indikator dengan target kinerja yaitu : a. persentase aparatur peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan sebesar 45 %, dengan program pendukung Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kegiatan pendukungnya adalah : - Diklat Kepemimpinan - Diklat Prajabatan. b. persentase peserta diklat yang lulus post test sebesar 70 %, dengan program pendukung Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kegiatan pendukungnya adalah : - Diklat Teknis dan Manajemen Umum - Diklat Fungsional umum dan fungsional profesi. 2. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan diklat dengan indikator target kinerja rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat sebesar 75 termasuk katagori baik. Program pendukung adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta program pelayanan administrasi perkantoran, dengan Kegiatan pendukungnya adalah : - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat - Diklat peningkatan kapasitas Widyaiswara - Pengembangan Sumber daya aparatur - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor - Rehab sedang/berat mess, gedung kantor - Penerbitan media diklat, leaflet dan profil badan diklat Lakip Badan Diklat 2014

13

- Penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran - Koordinasi perencanaan program kediklatan. 3. Sasaran meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat dengan indikator kinerja jumlah perjanjian kerjasama sebesar 8 buah, kegiatan pendukungnya adalah : - Diklat kepemimpinan dengan pola kemitraan - Diklat prajabatan dengan pola kemitraan dan kontribusi - Diklat orientasi DPRD kabupaten/kota dengan pola kemitraan.

D.

Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2014, sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten, dengan indikator dan target kinerja persentase aparatur yang lulus diklat dengan predikat memuaskan sebesar 45 %. dan persentase peserta diklat yang lulus post test sebesar 70 %. 2. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan diklat dengan indikator da target kinerja rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat sebesar 75 termasuk katagori baik. 3.

Sasaran meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat dengan indikator dan target kinerja jumlah perjanjian kerjasama sebanyak 8 buah.

Secara rinci perjanjian kinerja Badan Diklat Tahun 2014 seperti dibawah ini.


14

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BALI No Sasaran Strategis 1 2 1 Meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten

Indikator Kinerja 3 - Persentase aparatur yang lulus Diklat dengan predikat Baik

Target 4 45 %

Persentase peserta diklat yang lulus post test

70

2 Meningkatnya kualitas pengelolaan Diklat

- Rara-rata nilai hasil survey keuasan layanan peserta diklat

75

3 Meningkatnya Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

- Jumlah Perjanjian Kerjasama

8

Program

Anggaran

bh

Keterangan

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 5.087.847.000

APBD

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 3.269.453.000

APBD

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 654.800.000

APBD

4 Koordinasi Perencanaan Program Kediklatan

Rp. 200.000.000

APBN

Total

%

Rp. 9.212.100.000


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Metode Pengukuran Pengukuran

kinerja

merupakan

kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran

proses

pengukuran

(assessment)

yang telah ditetapkan sebelumnya

dalam pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Diklat Provinsi Bali.Selanjutnya akan dilakukan analisiakuntabilitas kinerja Badan Diklat Provinsi Bali Tahun 2014, yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target (rencana), atau dengan menggunakan rumus :

Realisasi Capaian (%)

=

X 100 % Target

Keterangan : Capaian (%) : : Realisasi :

Tingkat Kinerja pelaksanaan kegiatan; Jumlah/nilai/persentase hasil yang dicapai

Target

Jumlah/nilai/persentase dicapai

:

rencana yang ingin

Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut diatas, menunjukkan bahwa makin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan

semakin

kecil realisasi maka kinerja semakin buruk. Selanjutnya capaian hasil pengukuran kinerja dibagi berdasarkan

klasifikasi

sebagai berikut :

CAPAIAN HASIL

KLASIFIKASI

>90%

Sangat baik

>80%-90%

Baik

>60%-80%

Cukup baik

<60

Kurang Baik

Sumber : PERKALAN NOMOR 22 TAHUN 2014


16

B.

Hasil Pengukuran Kinerja

Dengan

menggunakan

metoda

Pengukuran

Kinerja

sebagaimana

diuraikan pada butir A diatas, dapat diketahui capaian kinerja untuk masingmasing tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Diklat Tahun 2014. Rincian lebih lanjut tentang pencapaian kinerja sesuai sasaran Renstra Badan Diklat adalah sebagai berikut : 1. Sasaran meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten. Indikator kinerja sasaran adalah : a. Persentase aparatur yang lulus diklat dengan predikat memuaskan dengan target capaian sebesar 45 % terealisasi sebesar 23,29%, capaian kinerja sebesar 51,76%. Capaian kinerja sebesar 51,76% termasuk klasifikasi kurang baik. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan. Tahun 2014 jumlah peserta diklat kepemimpinan Provinsi Bali sebanyak 30 orang (1 angkatan). 17 orang lulus dengan predikat memuaskan. Sedangkan jumlah peserta diklat prajabatan Provinsi Bali tahun 2014 sebanyak 43 orang (2 angkatan), tidak ada peserta yang lulus dengan predikat memuaskan. Tahun

2014

merupakan

tahun

diberlakukannya

diklat

kepemimpinan pola baru sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 dan Nomor 13 Tahun 2013. Banyak hal yang harus dipersiapkan dari sarana dan prasarana diklat, Widyaiswara yang harus mengikuti Trainning of Fasilitator, kesiapan peserta dimana peserta harus mampu merancang

suatu inovasi/proyek perubahan di unit kerjanya

disamping waktu pelaksanaan yang semakin lama dengan sistem on off. Sedangkan untuk diklat prajabatan dengan peserta diklat CPNS dari golongan K1, K2 memiliki kemampuan yang kurang optimal dengan usia sebagian besar diatas 50 tahun sehingga hasil evaluasi kurang memuaskan. Mudah-mudahan tahun berikutnya capaian kinerja bisa ditingkatkan dengan adanya komitmen dan dukungan dari seluruh aparatur Badan Diklat

Prov.

Bali,

aparatur

pelaksana,

aparatur

penyelenggara,

widyaiswara, tersedianya sarana prasarana yang memadai dan tidak kalah pentingnya komitmen dari peserta diklat.


17

b. Persentase peserta diklat yang lulus post test dengan target capaian sebesar 70 % terealisasi sebesar 73,2%. capaian kinerja sebesar 104,5%. Capaian kinerja sebesar 104,5% termasuk klasifikasi sangat baik. Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah adanya komitmen dan

dukungan

dari

Bali/Kabupaten/Kota,

seluruh

aparatur

aparatur

pelaksana,

Badan aparatur

Diklat

Prov.

penyelenggara,

widyaiswara, tersedianya sarana prasarana yang memadai dan tidak kalah pentingnya komitmen dari peserta diklat. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan diklat teknis dan manajemen umum dan diklat fungsional. Tahun 2014 jumlah peserta diklat teknis sebanyak 430 orang (9 angkatan), peserta diklat manajemen umum sebanyak 745 orang (6 angkatan). Sedangkan untuk diklat fungsional tahun 2014 jumlah peserta sebanyak 70 orang (3 angkatan). 3. Sasaran

meningkatnya kualitas pengelolaan diklat. Indikator kinerja sasaran

adalah rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat dengan target capaian sebesar 75. Rata-rata nilai hasil survey layanan peserta diklat dikatakan baik apabila nilai rata-rata diatas 70. dari target capaian sebesar 75 terealisasi sebesar 75, capaian kinerja 100%. Capaian kinerja 100% termasuk klasifikasi baik. Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah adanya komitmen

dan dukungan dari seluruh

aparatur Badan Diklat Prov. Bali, aparatur pelaksana, aparatur penyelenggara, widyaiswara, tersedianya sarana prasarana yang memadai dan tidak kalah pentingnya komitmen dari peserta diklat. Program pendukung adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta program pelayanan administrasi perkantoran, dengan Kegiatan pendukungnya adalah : - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat - Diklat peningkatan kapasitas Widyaiswara - Pengembangan Sumber daya aparatur - Penerbitan media diklat, leaflet dan profil badan diklat - Penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran - Koordinasi perencanaan program kediklatan - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor - Rehab sedang/berat mess, gedung kantor Lakip Badan Diklat 2014

18

- Pengadaan Laboratorium Komputer - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3. Sasaran meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat. Indikator kinerja sasaran adalah jumlah perjanjian kerjasama dengan target capaian sebesar 8 buah perjanjian kerjasama. terealisasi sebesar 9 buah, capaian kinerja sebesar 112%. Capaian

kinerja

112%

termasuk

klasifikasi

sangat

baik.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan dengan pola kemitraan dan pola kontribusi. Tahun 2014 jumlah peserta diklat kepemimpinan bagi aparatur kabupaten/kota dengan pola kemitraan sebesar 343 orang (12 angkatan). Sedangkan jumlah peserta diklat prajabatan kabupaten/kota sebanyak 662 orang terdiri dari dengan pola kemitraan sebanyak

588

orang

(18

angkatan)

dan

diklat

prajabatan

kabupaten/kota/instansi vertikal dengan pola kontribusi sebanyak 74 orang (3 angkatan) serta diklat orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pola kemitraan sebanyak 350 orang (9 angkatan) Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah adanya komitmen dari Pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan diklat satu pintu serta dukungan dari seluruh aparatur Badan Diklat Prov. Bali/Kabupaten/Kota, aparatur pelaksana, aparatur penyelenggara, widyaiswara, tersedianya sarana prasarana yang memadai dan tidak kalah pentingnya komitmen dari peserta diklat.

C. Realisasi Anggaran.

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali mendapat alokasi Anggaran Belanja Tahun 2014 sebesar Rp. 19.883.786.639,- terealisasi sebesar Rp. 15.616.779.522 (78,54) yang terdiri dari : -

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.871.686.639,- terealisasi sebesar Rp. 7.461.228.802 (68,63%)

-

Belanja Langsung sebesar Rp. 9.012.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.155.550.720,- (90,50%). Program prioritas dalam rangka mencapai sasaran

meningkatnya

aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten, meningkatnya kualitas pengelolaan diklat dan meningkatnya kerjasama penyelenggaraan kediklatan Lakip Badan Diklat 2014

19

adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.087.847.000 terealisasi sebesar Rp. 4.586.291.096 (90,14%). Program prioritas ini terdiri dari 19 kegiatan yaitu berupa diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis dan manajemen umum serta diklat fungsional dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM serta diklat TOT kewidyaiswaraan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur internal Badan Diklat. Program pendukung terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.269.453.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.930.332.624,- (89,63%) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 654.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 638.927.000,- (97,58%). Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali tahun 2014 dapat dilihat pada tabel pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 terlampir.


20

PENUTUP A. Kesimpulan LAKIP Badan Diklat Provinsi Bali Tahun 2014 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2014 berdasarkan Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian LAKIP Badan Diklat Provinsi Bali merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja Badan Diklat keseluruhan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan halhal sebagai berikut: 1. Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali dalam pencapain 3 (tiga) sasaran telah ditetapkan secara keseluruhan target yang ditetapkan dalam indikator sasaran sebagian besar dapat direalisasi, sehingga realisasi capaian kinerja ratarata mencapai 92% termasuk klasifikasi sangat baik. 2. Badan Diklat Provinsi Bali sudah berhasil meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi sebanyak 1.318 orang (20 angkatan) melalui diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis dan manajemen umum serta diklat fungsional. Disamping itu Badan Diklat Provinsi Bali juga telah berhasil meningkatkan

profesionalisme

dan

kompetensi

aparatur

Pemerintah

Kabupaten/Kota sebanyak 1.005 orang (33 angkatan) melalui diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan pola kontribusi dan pola kemitraan serta anggota DPRD Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak

350 orang (9 angkatan) melalui diklat

orientasi anggota DPRD dengan pola kemitraan. 3. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Lima Tahunan Badan Diklat 2013 – 2018. Program-program tersebut meliputi: a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 kegiatan)

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (3 kegiatan)

c.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (19 kegiatan).

4. Realisasi anggaran belanja langsung dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 90,50% (Rp. 8.155.550.720,-) dari total anggaran sebesar Rp. 9.012.100.000,-. terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

sebesar 89,63%,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaiannya sebesar 97,58% dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur capaiannya 90,50%.


21

B. Rekomendasi 1.

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan melakukan perencanaan yang baik.

2.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan diklat dapat dilakukan antara lain melalui: a. Perencanaan program dan kegiatan lebih cermat serta antisipatif sehingga tidak

akan

mengalami

permasalahan-permasalahan

dalam

pelaksanaannya. b. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana diklat yang lebih cermat sehingga

perencanaan

menyempurnakan

sarana

kebutuhan

sesuai

dan

prasarana

SDM

khususnya

dan

dengan

tujuan

peningkatan

mutu

pengelolaan diklat c. Peningkatan

kompetensi

terkait

dengan

proses

pengadaan barang dan jasa terutama kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tata kelola keuangan baik dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan maupun aspek pelaporannya. d. Perencanaan diklat yang akurat melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh stakeholder sehingga kegiatan diklat akan sesuai dengan kebutuhan stakeholders. 3.

Melalui LAKIP Badan Diklat Tahun 2014 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun-tahun mendatang sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Rencana Strategik SKPD Badan Diklat.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali

Dr. Ida Bagus Sedhawa, SE,.M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19591231 198703 1 160


22

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

Recommend Documents