LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BALI

TAHUN 2015

Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Diklat Provinsi Bali Tahun 2015 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diemban kepada publik, yang bersifat tahunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Diklat merupakan media pertanggung jawaban dalam mencapai sasaran strategis, yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Diklat . Laporan ini bermanfaat untuk mendorong Badan Diklat untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar dalam rangka mewujudkan Good Gavernance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat menjadikan Badan Diklat sebagai lembaga yang akuntabel sehingga mampu beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap inspirasi masyarakat dan lingkungannya dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Diklat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Denpasar,

Januari 2016

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali

Dr. Ida Bagus Sedhawa,SE.,M,Si Pembina Utana Madya NIP. 19591231 198703 1 160

Lakip Badan Diklat 2015

2

Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali Tahun 2015 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan LAKIP Badan Diklat Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara/daerah dan implementasi berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk masa 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra Badan Pendidikan Pelatihan Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Visi tersebut yakni “Mewujudkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali Sebagai Pusat Peningkatan Kapasitas Aparatur Berbasis Kompetensi”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Diklat adalah “Menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi bagi sumber daya aparatur, meningkatkan koordinasi dalam pengembangan program kediklatan, mengembangkan kerjasama kediklatan, meningkatkan mutu sumber daya dan profesionalisme tenaga kediklatan, melaksanakan pengkajian kediklatan dan merumuskan kebijakan pengembangan mutu sumber daya aparatur”, sedangkan Motto Badan Diklat Provinsi Bali untuk mewujudkan Visi adalah “Tiada Perubahan Tanpa Diklat”. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertama terwujudnya aparatur yang profesional dan kompeten; kedua terwujudnya pengelolaan diklat berbasis kompetensi; ketiga terwujudnya kerjasama dan koordinasi program kediklatan. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan 3 sasaran, pertama meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten; kedua meningkatnya kualitas pengelolaan diklat; ketiga meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat. Indikator kinerja ditetapkan dalam rangka mengukur capaian sasaran. Dari 3 sasaran ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu persentase peserta diklat kader dan kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test, rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat dan jumlah perjanjian kerjasama. Keberhasilan pencapaian sasaran dapat diukur dari terealisasinya target indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan. Disamping itu pencapaian sasaran akan didukung dengan program/kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Bali 2013 – 2018.

1.

Tahun 2015 target dan realisasi indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Persentase aparatur peserta diklat kader dan kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan target kinerja sebesar 55% terealisasi sebesar 59,17%, capaian kinerja sebesar 107,58%. Lakip Badan Diklat 2015

3

2. 3. 4.

Persentase peserta diklat yang lulus post test target kinerja sebesar 75%, terealisasi sebesar 77,51%, capaian kinerja sebesar 103,35%. Rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat target kinerja sebesar 80%, terealisasi sebesar 80,11%, capaian kinerja 100,14%. Jumlah perjanjian kerjasama, target kinerja sebanyak 9 buah, terealisasi sebanyak 9 buah, capaian kinerja sebesar 100%.

Program prioritas pendukung pencapaian sasaran adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis dan manajemen umum serta diklat fungsional, dengan program pendukung adalah program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung mencapai 84,32% terdiri dari realisasi anggaran program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar 81,70%, realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 88,32% dan realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 92,88%. Dalam tahun 2015 Badan Diklat Provinsi Bali sudah berhasil meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi sebanyak 758 orang (18 angkatan) melalui diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis dan manajemen umum serta diklat fungsional. Disamping itu Badan Diklat Provinsi Bali juga telah berhasil meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 1718 orang (44 angkatan) melalui diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan pola kontribusi dan pola kemitraan serta diklat pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pola kemitraan.


4

Daftar Isi JUDUL ……………………………………………………… PENGANTAR ……………………………………………………… RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN………………………………… Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………………………………………….. Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Halaman 1 2 3 5 6

11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA……………………. Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi , dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

16

BAB IV LAMPIRANLAMPIRAN.

PENUTUP…………………………………………. ………………………………………………………..

24 26


5

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Memasuki era globalisasi yang semakin kompetitif, sumber daya manusia

aparatur khususnya PNS menghadapi tantangan yang tidak ringan seiring dengan tuntutan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan paradigma dalam administrasi publik, penyelenggaraan otonomi daerah, perwujudan good governance dan reformasi birokrasi, mensyaratkan sumber daya manusia aparatur untuk memiliki kompetensi yang handal dalam menghadapi tantangan tersebut. Tugas pokok dan fungsi strategis yang dimiliki oleh sumber daya manusia aparatur selama ini belum didayagunakan secara optimal. Kondisi ini memiliki pengaruh yang besar bagi kualitas dan kuantitas aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya. Masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang profesional dan memiliki integritas teguh dalam menjalankan tugas jabatannya. Paradigma terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur memerlukan pendekatan baru yang sesuai dengan kebutuhan aktual organisasi. Khususnya SDM aparatur yang notabene mengemban tugas sangat strategis sebagai sumber daya manusia aparatur pemerintah dimana tuntutan terhadap kompetensi yang mesti dimilikinya menjadi suatu keharusan. Pegawai yang berbasiskan pengetahuan diyakini akan lebih mampu dalam melaksanakan pekerjaan serta menghadapi tantangan-tantangan perubahan yang terus terjadi di lingkungannya. Untuk mewujudkan kondisi seperti tersebut diatas mau tidak mau pengembangan SDM aparatur harus dilakukan secara stratejik dan sistematis serta berdasarkan kebutuhan organisasi dan pegawai. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Diklat Provinsi Bali telah merumuskan sasaran seperti yang tertuang dalam Renstra 2013-2018,

pertama

meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan

kompeten; kedua meningkatnya kualitas pengelolaan diklat; ketiga meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat. Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja yaitu persentase

peserta diklat kader dan kepemimpinan yang lulus dengan predikat

memuaskan, persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test, ratarata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat dan jumlah perjanjian kerjasama. Keberhasilan pencapaian sasaran dapat diukur dari terealisasinya target indikator Lakip Badan Diklat 2015

6

kinerja sasaran yang sudah ditetapkan. Disamping itu

pencapaian sasaran akan

didukung dengan program/kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Bali 2013 – 2018. Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuantujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Bali 2013 – 2018 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tahun 2015 merupakan Tahun kedua pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Diklat 2013 – 2018, akan diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh selama satu tahun, sebagai bagian dari kontribusi Badan Diklat Provinsi Bali pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang

Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 200 5-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578); Lakip Badan Diklat 2015

7

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah‟ 10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 9); 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Bali;

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN DIKLAT PROVINSI BALI

Struktur kelembagaan Badan Diklat Provinsi Bali yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Bali menyebutkan bahwa Badan Diklat Provinsi Bali adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang berbentuk badan. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang dipimpin oleh Kepala


8

Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Mengenai struktur organisasi Badan Diklat dijelaskan

bahwa susunan

organisasi Badan Diklat terdiri dari : Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci struktur organisasi Badan Diklat adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali. 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program. c. Sub Bagian Kepegawaian. 3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan a. Sub Bidang Data dan Pengkajian. b. Sub Bidang Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi. 4. Bidang Kader dan Kepemimpinan a. Sub Bidang Diklat Kader. b. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan. 5. Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum a. Sub Bidang Diklat Teknis. b. Sub Bidang Diklat Manajemen Umum. 6. Bidang Diklat Fungsional a. Sub Bidang Diklat Fungsional Umum. b. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi. 7. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari a. Jabatan Fungsional Widyaiswara. b. Jabatan Fungsional Pustakawan. Secara terperinci struktur organisasi Badan Diklat disajikan dalam Bagan berikut ini.


9

Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali

Kelompok Jabatan fungsional

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 1. Tugas Sementara itu terkait tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Diklat Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali. Di Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2011 ini dijelaskan bahwa Badan Diklat

sebagai

unsur

pendukung

tugas

kepala

daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan aparatur. 2. Fungsi Fungsi yang dijalankan Badan Diklat ada empat, yaitu : a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Diklat; b. pengelolaan fasilitas kewenangan di bidang Diklat; c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Diklat; dan d. pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan.


10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi 1. Visi Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses awal dalam rangkaian usaha untuk mencapai tujuan; dalam Renstra diuraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran. Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan sehingga visi, misi, dan tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Visi adalah gambaran kedepan apa yang ingin diraih suatu organisasi yang realistik, atraktif, menarik, memotivasi dan menantang untuk mewujudkannya. Visi Pemerintah Provinsi Bali menjadi acuan dalam penetapan Visi Badan Diklat yaitu Bali Yang MANDARA, Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Dengan

memperhatikan

Visi

tersebut

serta

memperhatikan

perubahan

paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Bali akan tetap eksis terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing sebagai akibat gempuran pengaruh global. Penjabaran dari Visi tersebut dimana unsur “Maju” mengandung arti Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia, Bali yang senantiasa bergerak dan Maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma. Bali yang Maju adalah Bali yang harus tetap „metaksu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius. Bali yang Maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai Agama Hindu (Bali) serta adat istiadat Bali. Kemodern dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka. Makna dari “Maju” inilah dijabarkan menjadi Visi Badan Diklat. Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali,

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki serta mengantisipasi

perubahan lingkungan strategik, Badan Diklat Provinsi Bali menghadapi Lakip Badan Diklat 2015

11

tantangan yang sangat besar dalam mencetak aparatur-aparatur yang berkompeten dan profesional dalam melaksanakan Tupoksinya demi kemajuan organisasi. Melihat hal ini Badan Diklat mempunyai peranan yang strategis. Berkaitan dengan hal tersebut Visi yang ingin diwujudjan adalah : Mewujudkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali Sebagai Pusat Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang Berbasis Kompetensi”. Sedangkan Motto Badan Diklat Provinsi Bali untuk mewujudkan Visi adalah “Tiada Perubahan Tanpa Diklat”.

2. Misi Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Badan Diklat

Provinsi Bali

memiliki misi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) berbasis kompetensi bagi sumberdaya aparatur pemerintah. b. Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan program kediklatan. c. Mengembangkan kerjasama kediklatan. d. Meningkatkan mutu sumberdaya dan profesionalisme tenaga kediklatan. e. Melaksanakan pengkajian kediklatan dan merumuskan kebijakan pengembangan mutu sumberdaya aparatur.

B.

Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Badan Diklat, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Diklat Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Aparatur yang

Meningkatnya

Profesional dan Kompeten

Peserta

Aparatur

Diklat

1.

yang

Persentase aparatur peserta diklat kader dan kepemimpinan yang lulus dengan

Profesional dan Kompeten

predikat memuaskan 2.

Persentase

peserta

diklat

teknis

dan

fungsional yang lulus post test Terwujudnya

Pengelolaan

Meningkatnya

Kualitas

Rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan

Diklat Berbasis Kompetensi

Pengelolaan Diklat

peserta diklat

Terwujudnya Kerjasama dan

Meningkatnya

Jumlah perjanjian kerjasama

Koordinasi

Penyelenggaraan Diklat

Program

Kerjasama

Kediklatan


12

C.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Sasaran strategis meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu : a. persentase aparatur peserta diklat kader dan kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan, target kinerja tahun 2015 sebesar 55 %, dengan program pendukung Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kegiatan pendukungnya adalah : - Diklat Kepemimpinan - Diklat Prajabatan. b. persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test, target kinerja tahun 2015 sebesar 75 %, dengan program pendukung Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kegiatan pendukungnya adalah : - Diklat Teknis dan Manajemen Umum - Diklat Fungsional Umum dan Fungsional Profesi. 2. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan diklat dengan indikator kinerja rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat, target kinerja tahun 2015 sebesar 80. Program pendukung adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan pendukungnya adalah : - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat - Evaluasi pasca/dampak diklat - Diklat peningkatan kapasitas Widyaiswara - Pengembangan Sumber daya aparatur - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor - Rehab sedang/berat mess, gedung kantor


13

3. Sasaran meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat dengan indikator kinerja jumlah perjanjian kerjasama, target kinerja tahun 2015 sebesar 9 buah, kegiatan pendukungnya adalah : - Diklat kepemimpinan dengan pola kemitraan dan pola kontribusi - Diklat prajabatan dengan pola kemitraan dan kontribusi - Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pola kemitraan.

Secara rinci perjanjian kinerja Badan Diklat Tahun 2015 seperti dibawah ini.


14

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BALI No Sasaran Strategis 1 2 1 Meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten

Indikator Kinerja 3 - Persentase aparatur yang lulus Diklat Kader dan Kepemimpinan dengan predikat memuaskan

Target 4 55 %

Persentase peserta diklat Teknis dan Fungsional yang lulus post test

75

2

Meningkatnya kualitas pengelolaan Diklat

- Rara-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat

80

3

Meningkatnya Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

- Jumlah Perjanjian Kerjasama

9

1 2 3 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Total

Rp

%

bh

Anggaran Keterangan 8.958.980.600 APBD

Rp

2.812.130.000

APBD

Rp

1.426.484.400

APBD

Rp

155.096.000

APBN

Rp

13.352.691.000 Denpasar, 5 Januari 2015

GUBERNUR BALI

KEPALA BADAN DIKLAT PROVINSI BALI

MADE MANGKU PASTIKA

Dr. IDA BAGUS SEDHAWA, SE, MSi


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Metode Pengukuran Pengukuran

kinerja

merupakan

kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran

proses

pengukuran

(assessment)

yang telah ditetapkan sebelumnya

dalam pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Diklat Provinsi Bali.Selanjutnya akan dilakukan analisiakuntabilitas kinerja Badan Diklat Provinsi Bali Tahun 2015, yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target (rencana), atau dengan menggunakan rumus :

Realisasi Capaian (%)

=

X 100 % Target

Keterangan : Capaian (%) Realisasi

: :

Tingkat Kinerja pelaksanaan kegiatan; Jumlah/nilai/persentase hasil yang dicapai

Target

:

Jumlah/nilai/persentase dicapai

rencana yang ingin

Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut diatas, menunjukkan bahwa makin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan semakin kecil realisasi maka kinerja semakin buruk. Selanjutnya capaian hasil pengukuran kinerja dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

CAPAIAN HASIL

KRITERIA

>90%

Sangat baik

>80%-90%

Baik

>60%-80%

Cukup baik

<60

Kurang Baik

Sumber : PERKALAN NOMOR 22 TAHUN 2014


16

B.

Hasil Pengukuran Kinerja

Dengan

menggunakan

metoda

Pengukuran

Kinerja

sebagaimana

diuraikan pada butir A diatas, dapat diketahui capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Rincian lebih lanjut tentang pencapaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2015 No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Persentase

%

55

59,17

107,58

%

75

77,51

103,35

80

80,11

100,14

9

9

100

Kriteria

Strategis

1

1

Meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten 2

2

Meningkatnya kualitas pengelolaan diklat

3

3

Meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat

4

Persentase peserta diklat kader dan kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test Rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat Jumlah perjanjian kerjasama

-

buah

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Berdasarkan Tabel 1, Tahun 2015 capaian kinerja Badan Diklat Provinsi Bali termasuk kriteria sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi target yang ditetapkan.

C.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran. 1. Sasaran meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten didukung oleh 2 (dua) Indikator kinerja sasaran yaitu persentase aparatur peserta diklat kader dan kepemimpinan yang lulus Lakip Badan Diklat 2015

17

dengan predikat memuaskan dan persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test.

Tabel 3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1. Tahun 2015 Sasaran

Indikator

Target

Capaian

Akhir

s/d 2015

%

Renstra

terhadap

Realisasi

(2018)

2018 (%)

Capaian 2014

Target

Realisasi

23,29

55

59,17

107,58

80

73,96

73,2

75

77,51

103,35

90

86,12

Persentase aparatur yang lulus Meningkatnya Aparatur Peserta Diklat yang Profesional dan Kompeten

diklat

kader

dan

kepemimpinan dengan predikat memuaskan Persentase peserta diklat teknis

dan

fungsional yang

lulus

post test

Berdasarkan Tabel 3 diatas capaian sasaran meningkatnya aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten yang didukung dengan 2 indikator kinerja pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : a. Persentase aparatur peserta diklat kader dan kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan. Jumlah peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan tahun 2015 sebanyak 164 orang terdiri dari 104 peserta diklat prajabatan dan 60 orang peserta diklat kepemimpinan. Lulus dengan predikat memuaskan sebanyak 98 orang (49 orang peserta diklat prajabatan, 49 orang peserta diklat kepemimpinan) atau sebesar 59,17% dari target yang ditetapkan sebesar 55%. Capaian kinerja sebesar 107,58%. Capaian realisasi tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2014 yang hanya sebesar 23,29%. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 80%, maka capaian realisasi tahun 2015


18

sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 73,96%. b. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test. Peserta diklat dikatakan paham akan materi yang diajarkan apabila yang bersangkutan lulus post test dengan nilai diatas 60. Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional tahun 2015 sebanyak 537 orang yang terdiri dari 432 orang peserta diklat teknis dan 105 orang peserta diklat fungsional. Jumlah peserta diklat yang lulus post test sebanyak 407 orang (324 orang peserta diklat teknis dan 83 orang peserta diklat fungsional) atau sebesar 77,51%

dari target yang

ditetapkan sebesar 75%. Capaian kinerja sebesar 103,35%. Capaian realisasi tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2014 yang hanya sebesar 73,2%. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian realisasi tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 86,12%. Diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan tahun 2015 adalah diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bimtek Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual, Diklat Dasar-dasar Komputer, Diklat Manajemen Pelayanan Prima, TOF Prajabatan Pola Baru, Diklat Analis Kepegawaian dan Diklat Fungsional Arsiparis.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Diklat. Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan diklat adalah

Indikator kinerja sasaran yaitu rata-rata nilai hasil survey

kepuasan layanan peserta diklat.

Tabel 4. Target dan Capaian Realisasi Sasaran 2. Tahun 2015 Sasaran

Indikator

Meningkatnya

Rata-rata nilai hasil

kualitas

survey

pengelolaan diklat

peserta diklat

layanan

Target

Capaian

Akhir

s/d 2015

%

Renstra

terhadap

Realisasi

(2018)

2018 (%)

100,14

90

89

Capaian 2014

75%

Target

Realisasi

80

80,11


19

Berdasarkan Tabel 4 diatas, keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan diklat dengan indikator kinerja rata-rata nilai hasil survey layanan peserta diklat. Tahun 2015 rata-rata nilai hasil survey layanan peserta diklat terealisasi sebesar 80,11% dari target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,14%.

Survey layanan konsumen

dikatakan baik apabila rata-rata nilai hasil survey kepuasan layanan peserta diklat diatas 70. Capaian realisasi tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2014 yang hanya sebesar 75%. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian realisasi tahun 2015 maka

capaian

realisasi

tahun

2015

sebagai

tahun

kedua

pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 89%. Program pendukung adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta program pelayanan administrasi perkantoran, dengan Kegiatan pendukungnya adalah : - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat - Evaluasi pasca/dampak diklat - Diklat peningkatan kapasitas Widyaiswara - Pengembangan Sumber daya aparatur - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor - Rehab sedang/berat mess, gedung kantor - Pengadaan Laboratorium Komputer - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3. Sasaran Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Diklat. Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kerjasama penyelenggaraan diklat adalah 1 indikator kinerja sasaran yaitu jumlah perjanjian kerjasama.


20

Tabel 5. Target dan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kerjasama

Jumlah

penyelenggaan diklat

perjanjian kerjasama

Target

Capaian

Akhir

2014

Renstra

8 buah

Target

9 buah

Realisasi

%Realisasi

9 buah

(2018)

46

100

buah

Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)

36,95

Berdasarkan Tabel 5, keberhasilan sasaran meningkatnya kerjasama penyelenggaraan dapat diukur dari indikator jumlah perjanjian kerjasama. Pada tahun 2015 jumlah perjanjian kerjasama terealisasi sebanyak 9 buah dari target yang ditetapkan sebanyak 9 buah, sehingga capaian kinerja sebesar (100%) Capaian realisasi tahun 2015 lebih banyak dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2014 yang hanya sebesar 8 buah. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 46 buah maka capaian realisasi tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 17 buah atau baru tercapai sebesar 36,96%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan diklat prajabatan, diklat kepemimpinan dan diklat pengadaan barang/jasa pemerintah dengan

pola

kemitraan dan pola kontribusi yang merupakan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal. Tahun 2015 diklat prajabatan dilaksanakan sebanyak 38 angkatan (jumlah peserta 1337 orang) terdiri dari 31 angkatan (1088 orang) pola kemitraan dan 7 angkatan (249 orang) pola kontribusi. Diklat kepemimpinan 8 angkatan (231 orang) terdiri dari 5 angkatan (164 orang) dengan pola kemitraan dan 3 angkatan (67 orang) pola kontribusi Sedangkan jumlah peserta serta diklat

pengadaan barang/jasa

pemerintah dengan pola kemitraan sebanyak 3

angkatan (150

orang). Semakin banyak pelaksanaan diklat dengan pola kemitraan dan pola kontribusi akan meningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari Badan Diklat Provinsi Bali. Lakip Badan Diklat 2015

21

Faktor keberhasilan tercapainya 3 (tiga) sasaran tersebut diatas adalah adanya komitmen

dan dukungan dari seluruh

aparatur Badan Diklat Prov. Bali, BKD Kabupaten/Kota, aparatur pelaksana, aparatur penyelenggara, widyaiswara, LKPP, PKP2A I LAN Bandung, BPSDM Kemendagri dan adanya komitmen

dari

Pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan diklat satu pintu serta didukung oleh tersedianya sarana prasarana yang memadai dan tidak kalah pentingnya komitmen dari peserta diklat.

D. Realisasi Anggaran.

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali mendapat alokasi Anggaran Belanja Tahun 2015 sebesar Rp. 24.726.332.188,- terealisasi sebesar Rp. 18.820.254.790,(76,11) yang terdiri dari : -

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.528.737.188,-

terealisasi sebesar

Rp. 7.691.811.250 (66,72%) -

Belanja Langsung sebesar Rp. 13.197.595.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.128.443.540`,- (84,32%). Program prioritas dalam rangka mencapai sasaran

meningkatnya

aparatur peserta diklat yang profesional dan kompeten, meningkatnya kualitas pengelolaan diklat dan meningkatnya kerjasama penyelenggaraan kediklatan adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.958.980.600,- terealisasi sebesar Rp. 7.319.809.735,(81,70%). Program prioritas ini terdiri dari 23 kegiatan yaitu berupa diklat kepemimpinan tingkat II, III, IV, diklat prajabatan golongan I, II, III, K1, K2, diklat teknis dan manajemen umum serta diklat fungsional dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur serta diklat TOT kewidyaiswaraan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur internal Badan Diklat. Program pendukung terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.812.130.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.483.720.885,- (88,32%) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.426.484.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.324.912.920 (92,88%).


22

Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali tahun 2015 dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 terlampir.


23

PENUTUP A. Kesimpulan LAKIP Badan Diklat Provinsi Bali Tahun 2015 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2015 berdasarkan Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian LAKIP Badan Diklat Provinsi Bali merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja Badan Diklat keseluruhan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan halhal sebagai berikut: 1. Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali dalam pencapain 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan telah melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja

rata-rata mencapai

102,77% termasuk kriteria sangat baik. 2. Badan Diklat Provinsi Bali sudah berhasil meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi sebanyak 758 orang (18 angkatan) melalui diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis dan manajemen umum serta diklat fungsional. Disamping itu melalui pola kemitraan dan pola kontribusi Badan Diklat Provinsi Bali juga telah berhasil meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota/instansi vertikal sebanyak 1.718 orang (44 angkatan) melalui diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dengan pola kontribusi dan pola kemitraan serta diklat pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pola kemitraan. 3. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Lima Tahunan Badan Diklat 2013 – 2018. Program-program tersebut meliputi: a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 kegiatan)

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (4 kegiatan)

c.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (23 kegiatan).

4. Realisasi anggaran belanja langsung dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 84,32% (Rp. 11.128.443.540,-) dari total anggaran sebesar Rp. 13.197.595.000,-. terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 88,32%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaiannya sebesar 92,88% dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur capaiannya 81,70%.


24

B. Rekomendasi 1.

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan melakukan perencanaan yang baik.

2.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan diklat dapat dilakukan antara lain melalui: a. Perencanaan program dan kegiatan lebih cermat serta antisipatif sehingga tidak

akan

mengalami

permasalahan-permasalahan

dalam

pelaksanaannya. b. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana diklat yang lebih cermat sehingga

perencanaan

menyempurnakan

kebutuhan

sarana

sesuai

dan

prasarana

SDM

khususnya

dan

dengan

tujuan

peningkatan

mutu

pengelolaan diklat c. Peningkatan

kompetensi

terkait

dengan

proses

pengadaan barang dan jasa terutama kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tata kelola keuangan baik dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan maupun aspek pelaporannya. d. Perencanaan diklat yang akurat melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh stakeholder sehingga kegiatan diklat akan sesuai dengan kebutuhan stakeholders. 3.

Melalui LAKIP Badan Diklat Tahun 2015 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun-tahun mendatang sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Rencana Strategik SKPD Badan Diklat.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali

Dr. Ida Bagus Sedhawa, SE,.M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19591231 198703 1 160


25

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

Recommend Documents