LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI RAHA

JL. M.H THAMRIN NO.33, RAHA-SULTRA Telp. ( 0403 ) 2521015-2521045 Fax. (0403) 2521015 Email : [email protected] Website: www.pn-raha.go.id

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

0

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Raha merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

1

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Raha merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Raha merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Raha, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Raha mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dsb. C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019 dan Penetapan Kinerja 2016, rencana kinerja Tahun 2017 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016. Pada bab ini akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

2

kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja). BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Raha serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran

Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2015.


3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Juga disadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Raha adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Adapun

sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

4

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan. 2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati. 3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan. 4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Raha. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1.

Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Muna terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan . a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2.

Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam

anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Raha akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup: a. Usul penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

5

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi. 2. Sarana mencakup : a. Usul pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Usul peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Raha. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal. b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Raha yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a.

Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

b.

Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

1. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI RAHA a. V I S I : Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Raha, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai Visi , yakni : “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA KAB. MUNA YANG AGUNG “ Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Raha sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : b. M I S I Menjaga kemandirian badan peradilan. : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat . 4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan . 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

6

2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Raha. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Aksesibilitas masyarakat terhadap putusan Hakim (access to justice) 3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 5. Kualitas pengawasan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 5. Peningkatan kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:UA NO 1.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Penyelesaian perkara

Meningkatnya Penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi

Perbandingan antara mediasi perkara yang proses dengan mediasi perkara yang menjadi akte perdamaian.;

yang diselesaikan

b. Persentase

sisa yang

perkara diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan

Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Perbandingan jumlah perkara yang telah (minutasi) dengan jumlah total perkara . (saldo awal perkara tambah perkara yang masuk) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan total jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan (diluar sisa perkara) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

7

2.

Aksepbilitas putusan Hakim

Meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim

3.

Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

4.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5.

Kualitas pengawasan

Meningkatnya kualitas pengawasan

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan total jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara jumlah berkas putusan dengan jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Perbandingan antara jumlah permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap Hakim dibandingkan dengan jumlah perkara masuk perkara Persentase Perbandingan jumlah perkara permohonan eksekusi perdata eksekusi yang atas putusan perkara ditindaklanjuti (dieksekusi) perdata yang dengan perkara perdata berkekuatan hukum eksekusi yang belum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditindaklanjuti Perbandingan jumlah a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pengaduan masyarakat yang mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non ditindaklanjuti teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan eksternal eksternal yang yang ditindak lanjuti dengan jumlah temuan hasil ditindaklanjuti. pemeriksaan eksternal

RAN 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Raha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :


8

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Raha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.


9

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri Raha telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2017

NO 1.

2.

3.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

20%

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.


5.


100% 90%

98%

40% 70% 70% 100%

100%

95%

100% 80% 70%

100% 100%

Raha, 19 Januari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Raha ttd RANTO INDRA KARTA, SH.,MH. Nip. 19680713 199103 1 005 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

10

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Pada Tahun 2016, Pengadilan Negeri Raha telah memiliki penetapan kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN ANGGARAN 2016 NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara



4.


5.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi berhasil diselesaikan.

TARGET yang

20%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 95% 95%

40% 70% 90% 100%

100%

90%

100% 80% 60%

100% 100%

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 9.444.799.000.- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Ketua Pengadilan Negeri Raha Ttd RANTO INDRA KARTA, SH.,MH. Nip. 19680713 199103 1 005

Raha, 19 Januari 2016 Panitera Pengadilan Negeri Raha ttd A, TADJUDDIN, Sm.Hk Nip. 19570612 1985031002 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut : PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran : 2015 NO 1.

2.

3.

4.

5.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara



Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 40%

REALISASI

%

0%

0%

100%

100%

100%

98%

96%

96%

100%

99%

99%

40% 70% 70%

0% 11% 0%

0% 11% 0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


12

-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015

: Rp. 9.444.799.000.- (Sembilan miliar

empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). -

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

: Rp. 7,751,146,992 (Tujuh miliar tujuh

ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Raha telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran strategis

Indikator Kinerja

penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Target

Realisasi

%

40%

0%

0%

100%

100%

100%

98%

96%

96%

100%

99%

99%

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu : a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan a. Indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah Perbandingan antara Jumlah mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase mediasi yang diselesaikan.pada tahun 2015. Pengadilan Negeri Raha menargetkan capaian perkara perdata yang dimediasi menjadi akte perdamaian sebesar 40% ternyata Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 0%, yaitu perkara perdata yang dimediasi pada tahun 2015 sebanyak 17 perkara, namun tidak ada yang berhasil dimediasi dan menjadi Akta perdamaian. b. Indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah keseluruhan sisa perkara. Sisa perkara pada tahun 2014, yaitu Pidana sejumlah 31 perkara dan Perdata sejumlah 11 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Ini menunjukan bahwa Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

13

Pengadilan Negeri Raha masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Raha telah berjalan dengan normal dan lancer, ditunjukkan dengan tidak adanya sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. c. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang masuk tahun 2015. Persentase perkara Pidana dan Perdata pada Pengadilan Negeri Raha yang diselesaikan ditargetkan selesai 98 % pada tahun 2015, ternyata hanya dapat tercapai sebesar 96%. Prosentase tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara pada tahun 2015. Adapun rinciannya adalah Jumlah Perkara pada tahun 2015 adalah sebesar 1412 perkara, yaitu Pidana yang terdiri dari Pidana Biasa dan Singkat sejumlah 251 perkara serta Tilang sejumlah 1115 Perkara yang setelah dijumlahkan sebanyak 1366 perkara dan untuk Perdata yang terdiri dari Gugatan sejumlah 28 perkara dan Permohonan sejumlah 18 perkara setelah dijumlahkan sebanyak 46 perkara. Pada tahun 2015 perkara pidana yang terdiri dari Pidana Biasa, Singkat dan tilang dapat diselesaikan sebanyak 1316 perkara dan perkara perdata yang terdiri dari Gugatan dan Permohonan sebanyak 38 perkara. Maka penyelesaian perkara yang masuk pada tahun 2015 tercapai hanya sebesar 96 % lebih sedikit dari pada yang ditargetkan sebesar 98 %, hal itu menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Raha sudah berjalan dengan

baik dan lancar namun

diperlukan peningkatan kinerja para pegawai untuk mencapai target yang diharapkan. d. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Persentase perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan, yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 %. Dari target tersebut, ternyata penyelesaian perkara pidana dan perdata dapat tercapai sebesar 99 %. Adapun rinciannya adalah bahwa dari 1370 perkara yang masuk di tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Raha, sejumlah 1369 dapat diselesaikan kurang dari 5 bulan, dan hanya 1 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Raha telah berjalan dengan baik dan lancar walaupun ada sedikit perkara yang diselesaikan lewat 5 bulan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang mengindahkan panggilan untuk bersidang. 2. SASARAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran aksepbilitas putusan hakim sebagai berikut :


14

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%


Persentase penurunan upaya hukum: - Banding

40%

0%

0%

- Kasasi

70%

11%

11%

- Peninjauan Kembali

70%

0%

0%

Ukuran capaian indikator Persentase penurunan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah upaya hukum tahun berjalan dengan jumlah upaya hukum tahun lalu dibagi dengan upaya hukum tahun berjalan dikali seratus pada Pengadilan Negeri Raha, terlihat pada tabel berikut ini :

No

Putusan

Pidana

Perdata

Pidana

2014

Perdata

2015

1.

Banding

15

4

5

15

2.

Kasasi

7

2

2

6

3.

PK

--

---

1

---

Berdasarkan table diatas, menunjukan bahwa persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi, dan PK ditahun 2015 pada Pengadilan Negeri Raha tidak mencapai target yang ditetapkan, Hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan upaya hukum untuk perkara banding dan PK masing –masing 1 perkara oleh para pihak yang berperkara jika dibandingkan tahun sebelumnya, dan untuk perkara kasasi terjadi penurunan upaya hukum sebanyak 1 perkara jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun penurunannya tidak signifikan. . 3. SASARAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebagai berikut : Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

15

Indikator presentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK dikirim ke Mahkamah Agung secara lengkap tahun 2015 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berdasarkan dari jumlah berkas perkara Kasasi dan PK yang dikirim ke Mahkamah Agung sebanyak 9 (Sembilan) berkas tidak ada yang dikembalikan karena dinyatakan tidak lengkap. Adapun rincian berkas perkara Pidana dan Perdata yang diajukan Kasasi dan PK pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah perkara Pidana dan perdata yang diajukan Kasasi pada tahun 2015 adalah 8 perkara, dan semua berkas yang diajukan Kasasi tersebut sudah disampaikan secara lengkap, dan ke 8 berkas perkara tersebut tidak ada yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Raha dan dinyatakan kekurangan berkas. 2. Permohonan PK perkara Perdata dan perkara Pidana pada tahun 2015 adalah 1 perkara, dan berkas perkara yang diajukan PK tersebut sudah disampaikan secara lengkap, tidak dikembalikan ke Pengadilan Negeri Raha karena kekurangan berkas. Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana dan Perdata telah terealisasi seluruhnya dan mencapai target 100%. b. Indikator Kinerja Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap Didistribusikan Ke Majelis Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Raha dengan berkas perkara yang didistribusikan. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap diditribusikan ke Majelis tahun 2015 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berdasarkan dari jumlah perkara yang masuk pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha sebanyak 1370 berkas perkara, semuanya telah didistribusikan dan dibagikan kepada Majelis Hakim/Hakim Tunggal tepat pada waktunya. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya. Semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2015 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis. c.

Indikator Kinerja Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara jumlah berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak tahun 2015 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berdasarkan pada jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raha sebanyak 34 perkara, semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya. Semua berkas perkara yang putus,


16

telah disampaikan tepat waktu, tempat dan kepada para pihak, dan memiliki relaas pemberitahuan putusan. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara jumlah permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Indikator kinerja penyitaan tepat waktu dan tempat tahun 2015 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini disebabkan karena tidak adanya permohonan penyitaan yang masuk di Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2015. Ini menggambarkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 2015, Majelis Hakim terdiri atas 2 Hakim Majelis dan 3 Hakim Tunggal, sedangkan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Raha pada tahun yang sama sebanyak 1370 perkara, sehingga ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebesar 5 : 1370 atau 1 : 274, artinya 1 Majelis menangani 274 perkara. Pada tahun 2015, semua perkara yang masuk terdistribusi secara merata kepada majelis hakim maupun hakim tunggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha. Walaupun jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Raha masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk tiap tahun yang kian meningkat. Ini menggambarkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya karena semua berkas perkara yang masuk pada tahun 2015 dapat disidangkan tepat waktu. 4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN. Pencapaian sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebagai berikut : Sasaran strategis

Indikator Kinerja

meningkatnya Persentase permohonan eksekusi kepatuhan terhadap atas putusan perkara perdata yang putusan pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Target 100%

Realisasi 0%

% 0%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi). Sampai dengan 2015, perkara perdata yang diputus Pengadilan Negeri Raha yang dimohonkan eksekusi sejumlah 7 perkara. Pengadilan Negeri Raha menargetkan dapat menyelesaikan permohonan eksekusi sekitar 100 % dari perkara yang dimohonkan eksekusi. Namun ternyata selama tahun 2015, tidak ada permohonan eksekusi yang dapat diselesaikan atau 0 % dari yang ditargetkan. Terdapatnya perkara eksekusi yang belum diselesaikan pada Pengadilan Negeri Raha disebabkan oleh Aparat yang berwenang (polisi) belum bersedia memberikan bantuan pengamanan, perdamaian diantara para pihak belum tuntas, permohonan eksekusi tersebut masih dalam tahap Aanmaning.


17

5. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN. Pencapaian sasaran Kualitas Pengawasan pada Pengadilan Negeri Raha sebagai berikut : Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja

Target

a. Persentase pengaduan 100% masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil 100%

Realisasi

%

100%

100%

100%

100%

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

a. Indikator kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Pada tahun 2015, Pengaduan yang masuk pada Pengadilan Negeri Raha terkait dengan perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) tidak ada atau nihil. Hal ini menunjukan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan target. Ini menggambarkan sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya. b. Indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal tersebut. Indikator temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal berdasarkan temuan hasil pemeriksaan pihak BPKP terkait dengan kelambanan realisasi penyerapan anggaran yang segera ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2015. Ini menggambarkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Raha telah berjalan sebagaimana mestinya, namun perlu peningkatan kinerja aparatur Pengadilan agar pada pemeriksaan selanjuntya dapat ditindak lanjuti secara optimal.

REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

2.

DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun

2015 adalah sebesar Rp. 9.444.799.000.- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Dalam Tahun Anggaran 2015 tersebut, ada Revisi DIPA namun tidak menimbulkan perubahan Pagu Anggaran. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Raha tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

18

1. PAGU DAN REALISASI DIPA 01 Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) adalah sebagai berikut : NO 1 2 3

KEGIATAN Belanja Pegawai Belanja barang Belanja Modal

PAGU AWAL 4,040,304,000 544,995,000 4,740,000,000

PAGU REVISI 4,040,304,000 544,995,000 4,740,000,000

REALISASI 2,375,094,214 544,995,000 4,713,743,000

% 59 100 99

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja tunjangan PNS dan Belanja Uang Makan PNS a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Raha sebesar Rp. 4.040.304.000.- ( Empat miliar empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.375.094.214.- (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah) atau sebesar 58.79 %. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada rincian belanja sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KODE AKUN 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511157

KEGIATAN Belanja Gaji Pokok PNS Bel. Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS Belanja tunj. Kemahalan Hakim

Total Belanja Pegawai

PAGU

REALISASI

1,065,477,000

16,000 75,163,000 25,365,000 20,410,000 915,330,000 207,678,000 71,560,000 214,438,000 23,953,000 1,420,914,000 4,040,304,000

%

1,063,877,560 99.85 14,505 90.66 74,340,252 98.91 24,899,421 98.16 20,410,000 100.00 734,280,000 80.22 121,888,214 58.69 67,762,040 94.69 170,462,000 79.49 22,910,000 95.65 74,250,000 5.23 2,375,094,214

58.79

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 1.665.210.008.- (Satu juta enam ratus enam puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 41.21 % dari total pagu yang tersedia. 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

19

pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Raha sebesar Rp. 544.995,000 ( Lima ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan tidak mengalami revisi anggaran. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Raha. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 544.995,000 ( Lima ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 100 %. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada rincian belanja barang sebagai berikut : NO I 1 2 3 4 5 6 7

KODE AKUN 52 521111 521114 521115 521119 522111 522112 523111

8

523121

II

52

1 2

KEGIATAN

PAGU

Belanja Barang Operasional

391,680,000 391,680,000 178,850,000 178,850,000 12,000,000 12,000,000 36,000,000 36,000,000 990,000 990,000 37,200,000 37,200,000 15,100,000 15,100,000 49,240,000 49,240,000

Bel. Keperluan Perkantoran Bel. Pengiriman Surat dinas Pos Pusat Bel. Honor Operasional Satker Bel. Barang operasional Lainnya Bel. Langganan Listrik Bel. Langganan Telepon Bel. Biaya Pemel.gedung dan Bangunan Bel. Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan 521211 Biaya perjalanan biasa 524111 c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

REALISASI

62,300,000

%

100 100 100 100 100 100 100 100

62,300,000

100

153,315,000 153,315,000

100

40,755,000 40,755,00 112,560,000 112,560,000

100 100

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi sebagaimana terlihat pada Rincian di atas, maka jelaslah bahwa pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 terealisasi 100 % atau tidak ada sisa Anggaran Belanja. 3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Negeri Raha, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Raha sebesar Rp. 4.740.000,000 ( Empat miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak mengalami revisi anggaran. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Raha baik fisik maupun non fisik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

20

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut diatas, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 4.713.743.000,- ( Empat miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah ) atau sebesar 99.45 %. Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada rincian belanja sebagai berikut : NO

KODE AKUN 53 532111 533111

I 1 3

KEGIATAN

PAGU

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan

REALISASI

4,740,000,000 40,000,000

4,700,000,000

%

4,713,743,000

40,000,000 4,573,743,000

99.45 100.00 99.44

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 26.257.000.- ( Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0.55 % dari total pagu yang tersedia. 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Raha adalah Rp. 119.500.000.- ( Seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Raha. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 117.315.000 ( Seratus tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar 98.17 %. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada rincian belanja barang sebagai berikut : NO

KODE AKUN

1 2 3 4 5 6

521114 Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521211 Bel. Bahan 521219 Bel. Barang non Operasional Lainnya 522151 Bel. Jasa Profesi 524111 Bel. Perjalanan Biasa 524113 Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota Total belanja barang

c.

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

2.000,000 57.202.000 128.000 36.000.000 1.970.000 22.200.000 119.500,000

2.000.000 57.115.000 0 36.000.000 0 22.200.000 117.315.000

100,00 99.85 0.00 100.00 0.00 100.00 98.17

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 2.185.000.- ( Dua juta seratus delapan puluh lima


21

ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,83 % dari total pagu yang tersedia.


22

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis, efisien, dan efektif. Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2015 adalah : -

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

-

Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015.

-

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Raha tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

-

Target dalam menindaklanjuti Pengaduan dan temuan hasil pemeriksaan eksternal untuk meningkatkan kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Raha sudah tercapai.

-

Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjut tidak memenuhi target di sebabkan adanya kendala-kendala sebagai berikut : Aparat yang berwenang (polisi) belum bersedia memberikan bantuan pengamanan, perdamaian diantara para pihak belum tuntas, permohonan eksekusi tersebut masih dalam tahap Aanmaning..

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Raha diantaranya persepsi negatif masyarakat pencari keadilan atas penyelesaian perkara di Pengadilan. Selain itu juga masih kurangnya Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN.Raha 2015

23

Negeri Raha sehingga sedikit banyak mempengaruhi proses penyelesaian dan pengadministrasian perkara. Salah satu contoh ada beberapa Panitera Pengganti yang juga menangani register perkara sehingga proses persidangan sedikit terhambat. B. SARAN-SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah Perlu adanya penambahan Pegawai pada Pengadilan Negeri Raha agar Pegawai dapat bekerja optimal sesuai dengan Tupoksi masing-masing sehingga proses persidangan dan penyelesaian perkara dapat berjalan dengan baik.


24


25

Lampiran I. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RAHA KETUA WAKIL KETUA HAKIM

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PERDATA

PANMUD PIDANA

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

PANITERA PENGGANTI

KAUR UMUM

KAUR KEUANGAN

Lampiran II : Indikator Kinerja Utama

NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RAHA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB a. Persentase mediasi yang Perbandingan antara Hakim Mediasi diselesaikan jumlahmediasi perkara yang proses Panitera/Sekretaris dengan jumlah mediasi perkara yang menjadi akta perdamaian.; b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase diselesaikan

perkara

yang

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2.


3.


Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan (minutasi) dengan total perkara yang akan diselesaikan (saldo awal tambah perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun berjalan (un) dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis perkara 4.

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Hakim

terhadap

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti.

temuan eksternal

hasil yang

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan jumlah Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata eksekusi yang belum ditindaklanjuti Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah hasil pemeriksaan eksternal.

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

Lampiran III : Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

40%

20%

20%

40%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

95%

90%

99%

100%

100%

95%

98%

100%

100%

40% 70% 70%

40% 70% 90%

40% 70% 70%

40% 70% 70%

40% 70% 70%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

100%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

perkara.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100%

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Raha

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH Nip. 19680713 199103 1 005

100%

60%

70%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Panitera Pengadilan Negeri Raha

A. TADJUDDIN, Sm.Hk Nip. 19570612 198503 1002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Pangkat / Gol.Ruang Jabatan

: : : :

A. TADJUDDIN, Sm.Hk. 19570612 198503 1 002 Penata Tk.I / (III/d) Panitera Pengadilan Negeri Raha

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama NIP Pangkat / Gol.Ruang Jabatan

: : : :

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH. 19680713 199103 1 005 Pembina Tk. I / (IV/b) Ketua Pengadilan Negeri Raha

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Raha, 19 Januari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Raha, ttd ( RANTO INDRA KARTA, SH.,MH.) NIP. 19680713 199103 1 005

Panitera Pengadilan Negeri Raha, ttd (A. TADJUDDIN, Sm.Hk) NIP. 19570612 198503 1 002

PENGADILAN NEGERI RAHA JL.M.H. Thamrin No.33 Raha Telp.0403-2521045 Fax.0403-2521015 Email: [email protected] Website: www.pn-raha.go.id SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA Nomor : W23.U3/ 001 /KU.01/I/2016 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA MENIMBANG

:

a.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;

b.

Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015;

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas MENGINGAT

:

Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016;

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

PERTAMA

:

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Raha;

KEDUA

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Raha Pada tanggal : 12 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH. NIP : 19680713 199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari; 2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 3. Arsip.

Lampiran Nomor Tanggal NO.

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha : W23.U3/001/KU.01/I/2016 : 12 Januari 2016

NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN

JABATAN

DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI Pelindung/Penasehat

1.

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH. Nip. 19680713 199103 1 005

Ketua Pengadilan Negeri Raha

2.

A. TADJUDDIN, Sm.Hk. Nip. 19570612 198503 1002

Panitera

Ketua / Koordinator Adm Kepaniteraan

3.

MUHAMMAD ABDUH, SE. Nip. 19750624 200604 1 004

Sekretaris

Koordiantor Adm Kesekretariatan

4.

HUSAENI Nip. 19601231 199003 1 032

Panitera Muda Hukum

Anggota

5.

LA ODE SUNIA, S.Pd.I Nip. 19731231 199403 1 006

KaSubag Umum dan Keuangan

Anggota

6.

DARWIS, SH. Nip. 19830103 200912 1 006

Staf Panmud Pidana

Anggota

7.

ZAISA JIDJO SAEANI, SH. Nip. 19830103 200912 1006

Staf Panmud Hukum

Anggota

Raha, 12 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH Nip. 19680713 199103 1 005

KET.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents