LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2015

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

1

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Jln. Bandara Rembele Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah 24581


2015

KATA PENGANTAR

‫ﺑﺳﻢﷲﺍﻠﺭﺣﻣﻥﺍﻠﺭﺣﻳﻢ‬ Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah dapat melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai lembaga Peradilan Syari’at Islam dalam wilayah hukum di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah dan telah dapat menyusun “Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ”. Laporan ini merupakan rangkuman kegiatan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2015, baik kegiatan-kegiatan yang menyangkut bidang Yustisial, non yustisial maupun dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, sehingga kehadiran Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Syari’at Islam sangat dirasakan manfaatnya. Meskipun

upaya

maksimal

dalam

melaksanakan

tugas

telah

ditempuh, namun disana sini masih terdapat kekurangan dan keadaan itu akan diadakan penyempurnaan dan peningkatan pada tahun yang akan datang. Insya Allah. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kekuatan lahir batin kepada kita semua. Amin ! Sp. Tiga Redelong, 30 Januari 2016 Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Dra. RITA NURTINI NIP. 19681217 199403 2 006


2


2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA 1. Wilayah Yurisdiksi C. Sumber Daya Manusia D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI E. SISTEMATIKA PENYAJIAN BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2016 1. Visi dan Misi 2. Tujuan Dan Rencana Strategis 3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA C. REALISASI ANGGARAN 1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) BUA 2. Pagu dan Realisasi DIPA (04) BADILAG BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA KINERJA TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUN 2016 MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2016 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 SK TIM PENYUSUNAN LAKIP

i ii 1 1 2 3 10 11 15 17 17 17 18 19 20 21 23 24 24 26 29 30 33 34 34 36 37 38 40 42 44 45


3


2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 3 Tahun 2011. Pada tanggal 30 Maret 2015 Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang terletak di Kabupaten Bener Meriah diresmikan pengoperasionalannya. Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebelum terbentuk dan diresmikan, dahulunya masih bersatu dengan wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon. Pada Tahun 2004 terjadinya pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Bener Meriah yang memisahkan wilayah dari Kabupaten Aceh Tengah pada, Sejak pemisahan wilayah dari Kabupaten Aceh Tengah, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong tidak serta merta berdiri sendiri, kurun waktu 8 (delapan) dengan tidak adanya lembaga peradilan agama, pada tahun 2012 barulah Mahkamah Syar’iyah simpang tiga redelong terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011, dari keluarnya Kepres tersebut resmilah sudah Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong berpisah dengan Mahkamah Syar’iyah Takengon yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Perlu diketahui bahwasanya gedung pertama Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong bertempat di salah satu ruangan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bener Meriah. Selama 5 bulan bertempat di Kantor Kementrian Agama tersebut, setelah itu barulah Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menyewa sebuah gedung di Jalan Bireun-Takengon Pante Raya sampai tahun 2014, dan pada Maret Tahun 2015, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong resmi mempunyai gedung sendiri yang terletak di Jln. Bandara Rembele kampung Wonosobo kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah. Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong adalah merupakan salah satu satuan kerja yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai

penyelenggara

kekuasaan

kehakiman

yang

dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada arah kebijakan


4


2015

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebagai salah satu unsur instansi pemerintah yang dibiayai oleh negara, maka berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Hal ini juga sesuai seperti yang tertuang dalami surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/2894/M.PAN/12/2007 tanggal 10 Desember 2007 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam megemban tugas sebagai lembaga peradilan mempunyai tugas yang sama dengan tugas pokok Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah, hanya saja untuk Mahkamah Syar’iyah mempunyai kewenangan lebih yaitu menangani perkara jinayat. Selain dari pada itu Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta. Dengan tugas pokok tersebut diatas, maka Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga mempunyai 4 (empat) fungsi sekaligus yaitu sebagai berikut: 1. Sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya ; 2. Sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan diwilayah hukumnya; 3.

Sebagai mediator dan pemulih kedamaian bagi pihak-pihak yang berperkara ;

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum


5


2015

Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut diatas, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong mempunyai wilayah yuridiksi dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 1. Wilayah Yuridiksi Wilayah yuridiksi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan 236 (dua ratus tiga puluh enam) desa/gampong, yaitu:

a. Kecamatan Bandar - Bahgie Bertona - Batin Baru - Beranun Teleden - Bintang Musara - Blang Pulo - Bukit Wih Ilang - Gele Semayang - Gunung Antara


6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) -

2015

Hakim Wih Ilang Jadi Sepakat Janarata Keramat Jaya Lewajadi Makmur Sentosa Mutiara Muyang Kute Mangku Nosar Tawar Jaya Pakat Jeroh Paya Baning Petukel Blang Jorong Pondok Gajah Pondok Ulung Puja Mulia Purwosari Remang Ketike Jaya Selamat Rejo Selisih Mara Sidodadi Simpang Utama Sinar Jaya Paya Ringkel Suku Wih Ilang Tanjung Pura Tansaran Bidin Tawar Sedenge Wonosari

b. Kecamatan Timang Gajah - Bandar Lampahan - Blang Rongka - Bukit Mulie - Bukit Tunyang - Bumi Ayu - Cekal Baru - Damaran Baru - Datu Beru Tunyang - Fajar Harapan - Gegur Sepakat - Gunung Tunyang


7


2015

Kampung Baru 76 Karang Jadi Kenine Kolam Para Panis Lampahan Lampahan Barat Lampahan Timur Linung Bale Tunyang Mekar Ayu Mude Benara Pantan Kemuning Pantan Pedianan Rembune Setie Simpang Layang Suka Damai Sumber Jaya Timang Rasa Tunyang

c. Kecamatan Pintu Rime Gayo - Alur Cincin - Arul Gading - Bener Meriah - Bintang Berangun - Blang Ara - Blang Rakal - Gemasih - Musara 58 - Musara Pakat - Negeri Antara - Pancar Jelobok - Pantan Lah - Pantan Sinaku - Perdamaian - Pulo Intan - Rata Ara - Rime Raya - Simpang Lancang - Singah Mulo


8


2015

Taman Firdaus Ulo Narun Uning Mas Wih Porak

d. Kecamatan Bukit - Babussalam - Bale Atu - Bale Redelong - Bathin Wih Pongas - Blang Ara - Blang Panas - Blang Sentang - Blang Tampu - Bujang - Bukit Bersatu - Delung Asli - Delun Tue - Godang - Hakim Tungul Naru - Isaq Busur - Karang Rejo - Kenawat - Kute Kering - Kute Lintang - Kute Tanyung - Meluem - Mufakat Jadi - Mutiara Baru - Panji Mulia I - Panji Mulia II - Paya Gajah - Pilar Jaya - Reje Guru - Rembele - Sedie Jadi - Serule Kayu - Simpang Tiga - Tingkem Asli - Tengkem Benyer


9


2015

Tingkem Bersatu Ujung Gele Uning Bersah Uning Teririt Uring Waq Pondok Sayur

e. Kecamatan Wih Pesam - Belang Benara - Bener Ayu - Bener Mulie - Blang Kucak - Blang Paku - Bukit Pepanyi - Burni Telong - Cinta Damai - Gegerung - Jamur Ujung - Jamur Uluh - Kebun Baru - Lut Kucak - Mekar Jadi Ayu - Merie Satu - Pante Raya - Simpang Antara - Simpang Balik - Simpang Teritit - Suka Jadi - Suka Makmur - Suka Makmur Timur - Suka Ramai Atas - Suka Ramai Bawah - Syurajadi - Wih Pesam - Wonosobo f.

Kecamatan Syiah Utama - Blang Panu - Gerpa - Geruti Jaya


10


2015

Goneng Kerlang Kutelah Lane Pasir Putih Payung Rata Muie Rusip Samar Kilang Tembolon Tempen Baru Uning Wihni Durin

g. Kecamatan Permata - Ayu Ara - Bale Purnama - Bale Pusara - Bener Pepanyi - Bintang Bener - Bintang Permata - Buntul Fitri - Burni Pase - Ceding Ayu - Darul Aman - Gelampang Wih Tenang Uken - Jelobok - Jungke - Kepies - Pantan Tengah Jaya - Pemango - Penosan Jaya - Ramung Jaya - Rikit Musara - Seni Antara - Suku Sara Tangke - Tawar Bengi - Temas Mumanang - Timur Jaya - Wih Due - Wih Tenang Toa


11


2015

- Wih Tenang Uken h. Kecamatan Gajah Putih - Alam Jaya - Gajah Putih - Gayo Setie - Meriah Jaya - Pantan Lues - Pante Karya - Reronga - Simpang Rahmat - Timang Gajah - Umah Besi i.

Kecamatan Mesidah - Amor - Buntul Gayo - Cemparam Jaya - Cemparam Lama - Cemparam Pakat Jeroh - Gunung Sayang - Hakim Peteri Pintu - Jamur Atu Jaya - Pantan Kuli - Perumpakan Benjadi - Pintu Wih Resap - Simpang Renggali - Simpur - Sosial - Wer Tigkem

j.

Kecamatan Bener Kelipah - Bandar Jaya - Bener Kelipah Selatan - Bener Kelipah Utara - Bener Lukup II - Gunung Musara - Jongok Meluem - Kala Nempan - Kala Tenang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

12


2015

Lot Bener Kelipah Lut Kelipah Nosar Baru Suku Bener

2. Sumber Daya Manusia Data Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural/Fungsional dan Pegawai Staf pada Mahkamah

TENAGA TEKNIS

KEPANITERAAN

JS / JSP

PEJABAT STRUKTURAL

PEJABAT FUNGSIONAL SEKRETARIAT

STAF / PEGAWAI

KEPANITERAAN

HAKIM TINGGI

HAKIM

TENAGA NON TEKNIS KESEKRETARIAT AN

HAKIM

MAHKAMAH SYAR’IYAH

NOMOR

Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

6

0

6

3

4

0

1

JUMLAH

Mahka-

1

mah Syar’iyah

20

Simpang Tiga Redelong

C. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

13


2015

Mahkamah Syar’iyah Aceh. Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong terletak di Jl. Bandara Rembele Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mempunyai yurisdiksi 235 Kelurahan/Desa dari 10 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.919,69 Km² dan jumlah penduduk 148.616 jiwa. Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yakni: 1.

Ketua, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, baik kedalam maupun keluar, memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, mengevaluasi laporan mengenai penanganan pekara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Agung, Meneruskan SEMA. PERMA, dan surat-surat dari

Mahkamah

Agung

atau

Pengadilan

Tinggi

Agama yang

berkaitan dengan hukum perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Dan Jurusita, melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan di dalam dan di luar dinas; 2. Wakil Ketua, adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya bersama Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-tugas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong secara baik dan lancar. 3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, Bertanggung jawab atas pembuatan

dan

kebenaran

berita

acara

persidangan

dan

menandatanganinya sebelum sidang berikutnya. 4. Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan


14


2015

mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara,

dan

surat‐surat

menyelenggarakan

lainnya

administrasi

disimpan

perkara,

di

mengatur

Kepaniteraan, tugas

Wakil

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan. 5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan

mengawasi

pelaksanaan

tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodic dan lain‐lain, melaksanakan

tugas

Panitera

apabila

Panitera

berhalangan,

melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 6. Panitera Muda Gugatan adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat Jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, 7. Panitera

Muda

Permohonan

adalah

melaksanakan

tugas

sebagaimana Panitera Muda Gugatan dalam perkara Permohonan, termasuk perkara permohonan ialah permohonan pembagian

warisan

diluar

sengketa,

pertolongan

permohonan legalisasi akta

ahli waris di bawah tangan, dan lain-lain. 8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara. 9. Wakil Sekretaris adalah memberikan pelayanan administrasi umum Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

15


2015

kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong,

bertanggung

jawab

terhadap

pelaksannan

kegiatan

ketatausahaan, urusan Kepegawaian, Keuangan, dan urusan Umum serta urusan rumah tangga kantor, bertanggung jawab terhadap ketertiban kantor, kedisisplinan pegawai, mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya. Pengurusan surat‐ surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. 10. Urusan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian

berdasarkan

peraturan

perundang‐undangan

yang

berlaku. 11. Urusan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong serta

perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan

pengelolaan

keuangan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 12. Urusan

Umum

adalah

mempunyai

tugas

membina

dan

melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku. 13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya,

membuat

penetapan-

penetapan

lainnya,

mengetik

putusan / penetapan sidang. 14. Jurusita Pengganti melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Sya’iyah, Ketua Sidang, dan Panitera.

Menyampaikan

pengumuman-

pengumuman,

teguran-

teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan, melakukan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

16


2015

penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan melihat lokasi dengan teliti mengenai batas-batas tanah yang disita dan serta surat-suratnya yang sah, membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinan resminya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional apabila terjadi penyitaan tanah sesuai Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 198-199 HIR, Melakukan pencatatan pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. D. Sistematika Penyajian Pada

dasarnya

laporan

akuntabiltas

kinerja

ini

untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam Tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal‐hal umum tentang

keadaan

Redelong,

Tugas

Mahkamah dan

Syar’iyah

Fungsi

dan

Simpang

Tiga

sistematika

dari

penyajian LAKIP. BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan: A. Rencana Strategi 2012 – 2016 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Indikator Kinerja Utama (IKU) C. Rencana Kinerja Tahun 2015 D. Penetapan Kinerja Tahun 2015


17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAB III

2015

Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran

organisasi

dengan

pengukuran

dan

penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Realisasi Anggaran (DIPA 01 dan 04) BAB IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran. Lampiran yang terdiri dari: 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2015 4. Rencana Kinerja Tahun 2016 5. Matriks Rencana Strategis 2012 – 2016 6. Penetapan Kinerja Tahun 2015 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


18


2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dengan

diberlakukannya Inpres

Nomor 7

tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin kedalam Indikator Kinerja Utama, Rancana Kinerja dan Penetapan Kinerja sampai dengan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. A.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 - 2016

Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau kemungkinan akan timbul kemudian. Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong mengacu pada kebijakan umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Visi dan Misi Badan Peradilan Indonesia yang telah ditetapkan oleh pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009. 1. Visi dan Misi

V i s i, adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan sehingga tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Visi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Mahkamah Syar’ iyah Simpang Tiga Redelong yang Bersih Dan Bermartabat Menuju Peradilan Yang Agung “

M i s i, adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan


19


2015

terwujud dengan baik. Misi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dan dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu tahunan,

menengah,

dan

jangka

panjang.

Untuk

mengetahui

keberhasilan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan adanya penetapan kinerja utama (performance key indicator) sebagai tujuan strategis yang dapat diukur. Adapun rumusan

tujuan strategis Mahkamah

Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Terselesainya setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak didaftarkan; 2. Meningkatnya

kemampuan

dan

kinerja

Mahkamah

Syar’iyah

Simpang Tiga Redelong yang lebih efektif dan efisien; 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong; 4. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk menuju masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban; 5. Terwujudnya

pemberian

pertimbangan

hukum

kepada

lembaga/instansi yang meminta nasehat dan pertimbangan hukum. Dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah menetapkan sasaran strategis yang


20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ingin

dicapai

dalam

2015

jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sebagai

berikut: 1. Meningkatkan kemampuan pelayanan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang lebih baik kepada masyarakat; 2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sumber daya manusia pada Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong; 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) serta tujuan sebagaimana Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong ditentukan oleh penyediaan anggaran secara berkesinambungan

dari tahun

ketahun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang didalamnya terdapat

program utama

dan

dalam

pelaksanaannya

dapat

diuraikan

beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dimana sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2015 dijabarkan dalam tabel berikut :

No .

Program Utama

1.

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Indikator Kinerja 1.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Kegiatan  Penyelesaian Administrasi Perkara

 Penurunan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK.

3. Peningkatan  Peningkatan Efektifitas efektifitas Pengelolaan Perkara pengelolaan dan penyelesaian perkara  Peningkatan Efektifit Penyelesaian Perkara


21


2015

4. Peningkatan  Penanganan Perkara Prodeo aksesibilitas masyarakat terhadap  Peningkatan upload putusan secara online peradilan (acces to justice) 5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

 Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

6. Peningkatan Kualitas Pengawasan

 Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

2.

B.

Program dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pembinaan administrasi & pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

 Layanan Perkantoran  Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam

melaksanakan

program

sebagaimana

tersebut

diatas,

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan acuan yang lebih jelasnya berikut ini : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya. Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2015 dipergunakan untuk: 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kenderaan Roda 4 Perawatan Kenderaan Roda 2 Perawatan Sarana Kantor Langganan Daya dan Jasa Perawatan Inventaris Kantor Operasional Perkantoran dan Pimpinan


22


2015

Jasa Pos Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 3. Rapat Konsultasi dan Koordinasi 4. Pemeliharaan Website 5. Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu 6. Pelantikan Sumpah Jabatan 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2015 dipergunakan untuk: 1. Penyelesaian Perkara dengan Sidang Keliling dan Prodeo 2. Penyelesaian Administrasi Perkara C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama, maka disusunlah rencana kinerja tahun 2015 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki dan untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No. 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Meningkatnya 1. Sisa perkara 1. Penyelesaian perkara tepat waktu pelayanan Tahun 2014 2. Penyelesaian Perkara secara damai publik yang 2. Jumlah perkara berbasis yang diterima 3. Penyelesaian perkara secara cumaakuntabilitas, & diselesaikan Cuma (Prodeo) kredibilitas, tahun 2015 4. Input perkara dalam SIADPA Plus Dan 5. Penyerahan Akta Cerai transparansi kepada para pihak 6. Pembuatan Laporan Perkara 7. Minutasi Berkas Perkara


23


2

Meningkatnya 1. Pengemkualitas bangan pelayanan Teknologi publik Informasi 2.

Aksepbilitas Putusan Hakim

1. Terlaksananya keterbukaan informasi 2. Penerimaan pengaduan masyarakat 3. Penyelesaian pengaduan masyarakat 4. Pelaksanaan Publikasi Perkara

3

Meningkatnya 1. Pelaksanaan 1. Mengikutsertakan PNS/Hakim Kualitas SDM Diklat Teknis pada Diklat Teknis Yustisial Yustisial/ Non Yustisial 2. Mengikutsertakan PNS/Hakim 2. Pelaksanaan pada Diklat Sertifikasi DDTK

4

Meningkatnya 1. Terlaksananya Tertib Bimbingan Administrasi Dan Umum dalam Pengawasan perencanaan anggaran, 2. Terlaksanan pengelolaan ya Program keuangan, Kerja serta asset dan teknologi informasi (IT)

5

6

Meningkatnya kinerja pengawasan dan penilaian pelaksanaan tugas aparat pengadilan

3. Melaksanakan DDTK secara 1. Pelaksanaan Bimbingan Dan berkala Pengawasan 2. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran (RKAKL) 3. Mengaktifkan SiadpaPlus dan Uploading Putusan kedalam Website

1. Terlaksana nya Pengawa san Bidang

1. Melaksanakan pengawasan bidang

2. Peningkatan pengemb angan TI

3. Pengaktifan Siadpa-Plus dan Uploading Putusan ke dalam Website

Meningkatkan Pelaksanaan Layanan penataan Organisasi dan Perkantoran

2015

2. Menindaklanjuti hasil pengawasan

1. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2. Pelaksanaan Lembur Pegawai


24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Manajemen

2015

Penyeleng1. Pelaksanaan Pembinaan Dan Konsultasi garaan Operasional Dan 2. Pembayaran Daya Dan Jasa Pemeliharaan Perkantoran 3. Perawatan Gedung & Halaman Kantor 4. Perawatan Kendaraan Dinas 5. Perawatan Sarana Gedung 6. Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 7. Penyusunan Program Kerja Penyelenggaraan 1. Penyediaan ATK Kantor operasional 2. Pembayaran Honor Pramubakti perkantoran dan Pimpinan 3. Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Rencana Kinerja Tahun 2015 tidak ada perbedaan dengan Penetapan Kinerja 2014. Rincian Penetapan Kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong jelasnya adalah sebagaimana diuraikan penetapan kinerja terlampir.


25


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. A. Pengukuran Kinerja Pengukuran

tingkat

Tiga Redelong, dilakukan

capaian dengan

kinerja cara

Mahkamah Syar’iyah Simpang

membandingkan

antara

target

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


26


2015

CAPAIAN KINERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2015

No.

1

2

SASARAN

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI (%) (%)

1. Persentase Tunggakan Perkara

100 %

81,5 %

2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan

100 %

84,2 %

3. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu 1 Tahun

100 %

100 %

4. Persentase Penurunan Tunggakan Perkara

100 %

94 %

1. Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

100 %

99,9 %

2. Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

100 %

100 %

3. Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya PK/Grasi

100 %

100 %


27


3

Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acsess justice)

1. Persentase Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

100 %

100 %

2. Persentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di zitting plaatz dan sidang keliling

100 %

100%

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

0%

0%

Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti

100 %

100 %

3.

4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2015

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat pencapaian visi yang ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya dalam usaha mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis agar dapat diambil suatu kebijakan dalam penentuan program dan kegiatan pokok untuk menyusun suatu perencanaan. Oleh karena itu, analisis akuntabilitas kinerja secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan yang ditetapkan. Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong terus berusaha untuk meningkatkan pencapaian kinerja melalui perencanaan yang lebih matang dan terpadu dengan pengalokasian anggaran yang berdasarkan pada skala


28


2015

prioritas dengan merujuk pada estimasi akan hasil yang didapat. Selanjutnya, peningkatan

koordinasi

dengan

pihak-pihak

terkait

dan

peningkatan

profesionalisme kerja terus dilakukan secara berkesinambungan dengan dukungan peningkatan SDM serta peningkatan sarana prasarana. Berdasarkan pengukuran kinerja pada tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah melaksanakan seluruh program/kegiatan yang merupakan tanggungjawab yang diembannya.

Meskipun belum optimal

dikarenakan terdapatnya kendala teknis diantaranya kurangnya anggaran serta terbatasnya jumlah SDM. Adapun mengenai capaian strategis tersebut dapat dilihat sebagaimana uraian di bawah ini: 1. Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya

Penyelesaian

Perkara mempunyai 4 (empat) indikator kinerja dari Target 100 % dapat terealisasi rata-rata 89,93 %; 2. Sasaran strategis kedua yaitu Peningkatan Akseptibilitas Putusan Hakim mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja dari Target 100 % dapat terealisasi 95,47 %; 3. Sasaran

strategis

ketiga

yaitu

Peningkatan

Akseptibilitas

Masyarakat Terhadap Peradilan (acsess justice) indikator kinerja dari Target 100 % dapat terealisasi 100 %; 4. Sasaran

strategis

keempat

yaitu

Peningkatan

Akseptibilitas

Putusan Hakim mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja dari Target 100 % dapat terealisasi 95,47 %; 5. Sasaran

strategis

kelima

yaitu

Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Ptusan Pengadilan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja dari Target 100 % dapat terealisasi 100 %.


29


2015

KEADAAN PERKARA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2015 NO

BULAN

SISA TAHUN

PUTUS

SISA AKHIR

32

25

58

1

Januari

2

Februari

24

22

56

3

Maret

27

31

50

4

April

23

29

43

5

Mei

23

21

42

6

Juni

42

15

44

7

Juli

44

14

41

8

Agustus

41

26

62

9

September

26

27

59

10

Oktober

49

30

77

11

November

31

33

70

12

Desember

22

26

61

337

299

JUMLAH

51

MASUK

51

Dari persentase tingkat keberhasilan tersebut diatas dapat diartikan bahwa ketujuh sasaran kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah terlaksana dengan baik. Sedangkan pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) memang tidak terealisasi karena belum adanya Pos Bantuan


30


2015

Hukum dan alokasi dana untuk itu. Demikian juga halnya pada indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di zitting plaatz dan sidang keliling juga sudah terealisasi dengan efektif. Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada tahun 2015 ini semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi yang baik bagi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sesuai dengan Misi dan Visi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Upaya-upaya untuk meningkatkan pencapaian Visi dan Misi dimaksud akan terus dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik, oleh karena itu dukungan dari semua pihak terus diharapkan untuk kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang lebih baik dimasa mendatang. C. Realisasi Anggaran Pada tahun anggaran 2015 Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong mengelola 2 (dua) DIPA yang bersumber dari APBN yaitu No. SP DIPA- 005.01.2.682228/2015, tanggal 14 November 2014, dan No. SP DIPA005.04.2.690108/2015, 14 November 2014. Terhadap pengelolaan kedua DIPA tersebut, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah mendapat persetujuan Kepala KPPN Takengon selaku Kuasa BUN di daerah untuk membuka 2 (dua) Giro Bank terhadap untuk pelaksanaan anggaran dari DIPA dimaksud. Untuk pengelolaan anggaran DIPA tersebut, lalu dibentuk tim pengelola keuangan

dengan

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

No.65

a/SEK/SK/12/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2015. Untuk

pelaksanaannya,

pejabat

yang

ditunjuk

untuk

pengelola

keuangan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut di atas,

maka

Panitera/Sekretaris/Kuasa

Pengguna

Anggaran,

Mahkamah


31


2015

Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menunjuk pula pejabat sebagai tim pengelola keuangan berdasarkan surat Keputusan Panitera/Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran

Mahkamah

Syar’iyah

Simpang

Tiga

Redelong,

No.

W1-

A20/003/KU.01/I/2015, tanggal 02 Januari 2015, sedangkan tugas masingmasing pengelola keuangan juga mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut, untuk belanja modal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahan-perubahannya DIPA Mahkamah Syar'iyah

Simpang

Tiga

Redelong,

dengan

DIPA

awal

No.SP

DIPA-

005.01.2.682228/2015 tanggal 14 Desember 2014 berjumlah 3.051.960.000 (Tiga miliar lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), revisi ke 1, tanggal 05 Februari 2015, dan revisi ke 2 pada tanggal 04 Maret 2015 berjumlah Rp. 7.485.670.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu : belanja pegawai Rp. 2.528.080.000,-, belanja barang Rp. 378.880.000,-, dan belanja modal Rp. 145.000.000,-, terhadap ketiga kelompok belanja tersebut dimana PAGU masing-masing kelompok belanja dapat digambarkan sebagai berikut : 1.

Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Adapun rinciannya sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai AKUN 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511157

PAGU 725.222.000 16.000 68.151.000 19.353.000 20.410.000 1.135.225.000 261.939.000 55.815.000 125.400.000 19.349.000 97.200.000

REALISASI 874.533.080 21.795 74.795.510 22.639.430 20.050.000 1.041.125.000 156.598.967 55.320.740 122.852.000 3.320.000 98.550.000

SISA 149.311.080 6.337 6.644.510 3.286.430 360.000 94.100.000 105.340.033 494.260 3.216.800 16.029.000 1.350.000


32


JUMLAH

2.528.080.000

2.469.806.522

2015

58.954.410

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 seperti tabel diatas, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.469.806.522 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 97.70%. 2. Belanja Barang AKUN 521111 521114 521115 521219 522111 522112 522113 523121 521211 524111 521811 JUMLAH

PAGU 171.480.000 6.000.000 35.400.000 3.500.000 14.700.000 2.400.000 1.800.000 40.150.000 8.500.000 86.500.000 8.450.000 378.880.000

REALISASI 170.716.650 5.450.0000 35.400.000 3.500.000 12.750.400 1.982.950 1.297.500 37.080.500 8.200.000 85.985.000 7.622.000 369.985.000

SISA 763.350 550.000 0 0 1.949.600 417.050 502.500 3.069.500 300.000 515.000 828.000 8.895.000

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya


33


2015

dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 369.985.500,-(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 97.65%. 3. Belanja Modal AKUN

PAGU

534131 532111 JUMLAH

1.500.000 143.500.000 145.000.000

REALISASI

SISA

0 143.500.000 143.500.000

1.500.000 0 1.500.000

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang

sarana

dan

prasarana,

antara

lain

untuk

pembangunan,

peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 143.500.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu

belanja modal

yang

telah terserap 98.97%. 2. Pagu Dan Realisasi DIPA (04) Badan Peradilan Agama Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, dalam hal perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling. Pada PAGU anggaran tersebut, Pagu DIPA (04) untuk Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebesar Rp. 23.135.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).


34


2015

DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong No.SP DIPA005.04.2.690108/2015, 14 November 2014, terdiri dari Belanja Barang berjumlah Rp. 23.135.000,- yaitu : AKUN 521119 521219 JUMLAH

PAGU 635.000 22.500.000 23.135.000

REALISASI 0 21.800.000 21.800.000

SISA 635.000 700.000 1.335.000

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.21.800.000,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 94.23%.


35


2015

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja

yang

ditetapkan,

namun

ada

beberapa yang belum

mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. 2. Berdasarkan analisis tingkat keberhasilan yang telah dipaparkan dalam matrik pengukuran capaian kinerja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a) Sebagian besar rencana kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah

dapat terealisasi dengan target yang

ditetapkan. b) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dilaksanakan

dengan

tertib

sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 Bindalmin,

tanggal

walaupun

24

Januari

masih

1991

ada

tentang yang

Pola perlu

diperbaiki/disempurnakan, selain itu Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan; c) Rencana kinerja yang tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah persentase tunggakan perkara, persentase

perkara yang diselesaikan, persentase penurunan

tunggakan

perkara

dan

persentase

perkara

yang


tidak 36


2015

mengajukan upaya hukum banding; d) Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 51 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 337 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong berjumlah 388 perkara, dari jumlah sebanyak 388 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 299 perkara (78 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 38 perkara (22 %); e) Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala yang cukup berat, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai belanja Gaji Pegawai yang Minus yang mengakibatkan perlunya revisi anggaran dengan waktu yang relative lama sehingga dapat menghambat penyusunan laporan keuangan. Untuk mengantisipasi belanja

gaji pegawai

minus

maka perlu adanya penambahan anggaran atau revisi sebelum akhir tahun anggaran. f)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

Tahun

2015

ini

diharapkan

dapat

memberikan

gambaran tentang pencapaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Pengadilan

dalam

pelaksanaan tugas. Namun

Demikian Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang

diharapkan,

namun

setidaknya

dapat

memberikan

gambaran bagaimana upaya pelaksanaan tugas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelongdalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.


37


2015

B. Saran-saran 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong kelas II; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA)

untuk belanja

pegawai sehingga belanja pegawai mencukupi; 5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 6. Meningkatkan

pembinaan/pengawasan

ke

daerah

tentang

pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum. 7. Adanya

bimbingan

dan

petunjuk

serta

pengawasan

dalam

Penyusunan RKAKL untuk menghindari adanya anggaran dalam DIPA yang dibintang. Simpang Tiga Redelong, 30 Januari 2016 Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

Dra. RITA NURTINI NIP. 19681217 199403 2 006


38

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2015

Recommend Documents