TAHUN 2015 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)

TAHUN 2015 Jl. Kapten Pierre Tendean No. 45 Telp. (0401) 3196611 - 3190303, Fax. (0401) 3196719 Website : www.pa-kendari.net , Email : [email protected] SULAWESI TENGGARA 93116

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, telah tersusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kendari sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi, peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang peloporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Presiden RI Nonmor 9 tahun 2005 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja kementrian Negara Republik Indonesia, LAKIP yang tata cara penyusunannya diatur dalam keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang pedoman penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pengadilan Agama Kendari Kelas 1-A merupakan wadah bagi pelopor kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, serta umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan Agama Kendari pada tahun mendatang, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pengadilan Agama Kendari untuk menyajikan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Govemment dan good Govemance. Akhir kata, semoga laporan Akuntabilitas ini bermamfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan sebagai pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah , dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

i

EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 Pengadilan Agama Kendari, merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2015 – 2019 Selain dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , yang tentang petunjuk teknis Perjanjaian kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti

dengan surat

Sekretaris Mahkama Agung RI Nomor

:

516.1/SEK/SEK/KU.01/11/2015 tertanggal 17 November 2015 perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari pengadilan Agama Kendari adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kendari. Maka penyelesaian perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. LAKIP Pengadilan Agama Kendari belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menetukan haluan strategis, karena disadari terbatas anggaran dan sumber daya manusia dalam SAKIP (IKU,RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LAKIP dan Evaluasi LAKIP ). SAKIP Pengadilan Agama Kendari belum dapat memenuhi bobot nilai yang proporsional dan professional sesuai yang diharapkan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka penyusunan laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang di laksanakan secara berkesinambungan . Maka Pengadilan Agama Kendari berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LKIP yang berdasarkan SAKIP

karena dengan

mewujudkan LAKIP yang proporsional

dan

fropesional semakin teransparan dalam mempertanggung jawabkan kenerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kendari Tahun 2015 menyajika informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh tim LAKIP. Data kinerja yang menjaadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kendari Januari s/d Desember 2015 terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kendari. ii

DAFTAR ISI

A. B. C. D.

KATA PENGANTAR .................................. .....................

i

EXECITITIVE SUMMARY ............................................

ii

DAFTAR ISI ....................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................

1

Latar Belakang..................................................................... Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................... Struktur Organisasi.............................................................. Sistematika Penyajian..........................................................

1 3 4 7

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

8

A. RencanaStrategis 2011 – 2015 ........................................... 1. Visi dan Misi ................................................................ 2. Tujuan Dan SasaranStrategis........................................ 3. Program Utama Dan KegiatanPokok ........................... B. Indikator KinerjaUtama....................................................... C. Rencana Kinerja Tahun 2015 .............................................. D. Penetapan Kinerja................................................................

8 8 8 9 9 12 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015.....

16

A. Pengukuran Kinerja ............................................................. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................ C. Akuntabilitas Keuangan ......................................................

16 17 35

BAB IV PENUTUP ............................................................

41

A. Kesimpulan.......................................................................... B. Saran – Saran ......................................................................

41 42

LAMPIRAN – LAMPIRAN

iii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pengadilan Agama Kendari sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan denga ketentuan itu

salah satu perinsip penting

negara hukum adalah jaminan

dengan

amandemen undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khusus Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut , lahirlah undang-undang Nomor 14 tahun 2004 jo undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kendari

dalam melaksanakan tugas –tugasnya

senantiasa

berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku , dengan memperhatikan kareteristik wilayah dan masyarakat kendari , memahami kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku . Pengadilan Agama Kendari sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan , berusaha untuk memberikan pelayanan hukum

kepada

masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu, Pengadilan Agama di tuntut bersifat terbuka terhadap tututan transparansi birokrasi dengan di buka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang

pengadilan. Pengadilan Agama Kendari berupaya

semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan aplikasi SIADPA plus serta menggunakan teknologi informasi (TI) untuk menunjang terpenuhnya kehendak masyaarakat atau informasi yang akurat dari Pengadilan. Sebagai bagian aparatur = penyelenggara pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( Good govermence) merupakan harapan semua pihak langkah untuk mewujudkan hal tersebut di tegaskan dalam berbagai peraturan

perundang-

undangan di antaranya adalah instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di wajibkan mengimplemeatasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong teciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good govermance). Dengan selogan terselenggaranya good govermance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan inspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan

serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan

perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehinga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat belangsung secara 1

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( KKN). Selogan goood good govermance yang di maksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service di sebut good govermance pemerintahan atau kepemerintahan , sedangkan peraktek terbaiknya di sebut’’ good govermance’’(kepemerintahan yang

baik). Agar good govermance dapat jadi

kenyataan maka di butuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good govermance yang menuntut adanya ‘’aligemen’’(koordinasi yang baik dan integritas , profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep Good govermance penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya Good govermance merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Dalam hak tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu di perhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen , sehingga tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas di dasarkan pada klasifikasi respontabilitas pada tiap lingkungan dalam organisasi bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang di laksanakan pada bagiannya. Kegiatan tersebut benar-benar di laksanakan dan dinilai hasilnya oleh akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertanggungjawabkan secara priodik dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewawajiban instansi pemerintah untuk membertanggung jawabkan keberhasilan dan gegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan PAP MPR nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negera yang bersih dan bebas korupsi ,kolusi, dan nepotisme dan undang-undang nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan prodak hukum tersebut di terbitkan inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

2

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kendari yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orangorang beragama islam terutama: perkawinan, waris ,wasiat,hibah, wakaf, zakat ,infak, sadakah, dan ekonomi syariah. Sebagaimana di atur dalam pasas 49 undang-undang tahun 2006 perubahan atas undang –undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahn kedua undang-undang no 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Kendari mempunyai pungsi; a. Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. b. Fungsi mengadili( judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangam Pengadilan Agama dan memberikan pelayanan bidang administrasi perkara tingkat pertama, kasasi, banding, dan peninjauan kembali. c. Fungsi pembinaan, yang memberikan pengarahan , bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi

peradilan,

maupun

administrasi

umum

/

perlengkapan,

keuangan,kepegawaian, dan pembangunan.(VIDE:pasal 53 ayat(3) undang-undang no.3 tahun 2006 jo. KMA nomor KMA/080/VIII/2006) d. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris, panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( FIDE: pasal 53 ayat(2) undang-undang nomor 3 tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.( VIDE:KMA NOMOR KMA/080/VIII/2006) e.

Funsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila di minta.(VIDE:pasal 52 ayat 1 undangundang no 3 tahun 2006).

f. Funsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan ( mteknis dan persidangan,

dan

administrasi

umum(

kepegawaian,keuangan,

dan

umum/perlengkapan).(VIDE:KMA NOMOR KMA/080/VII/ 2006) g. Fungsi lainnya:

3

-

Melakukan koordinasi pelaksanaan hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait,seperti KEMENAG,MUI,ORMAS ISLAM dan lain-lain (VIDE: Pasal 52 A undang-undang nomor 3 tahun 2006)

-

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan memberi akses seluas –luasnya

bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi

informasi keadilan sepanjang di atur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA /144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Agama Kendari

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 . C. Struktur Organisasi. Pengadilan Agama Kendari

adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan berdasarkan peraturan perundang‐undangan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kendari yakni: 1. Ketua sebagai Pemimpin kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal memimpin pelaksanaan tugas Peradilan Agama Kendari. Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok Fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Teknis Peradilan Agama dan masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kendari, serta masalah‐masalah hukum yang timbul, memantau pelaksananaan masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya. Memberikan Pelayanan Yang baik kepada Para Pecari Keadilan untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, meningkatkan wawasan dan profesional bawahan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait, menanggapi dan memecahkan masalah yang ada di peradilan yang di pimpinnya.

4

2. Wakil Ketua adalah Merencanakan, dan melaksanakan tugas pokok fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengavaluasi dan melaporkan pelakasanaan tugas kepada Ketua,

dan

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. 3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Agama

melakukan

pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,

mengemukakan

pendapat

dalam

musyawarah,

Hakim

wajib

menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Makamah Agung. 4. Panitera/Sekretaris bertugas merencanakan dan melaksanakan pelayanan Teknis di bidang Administrasi Perkara, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum. Serta membantu Hakim sebagai seorang Panitera dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, mengatur tugas Wakil Panitera, serta jajarannya dan Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris serta jajarannya, dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran. . 5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 6. Panitera Muda Permohonan adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Permohonan, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus untuk arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

5

7. Panitera Muda Gugatan Membaca, memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas gugatan, Memeriksa setiap berkas perkara untuk dilanjutkan ke Wakil Panitera untuk dilanjutkan ke Ketua Pengadilan untuk PMH, Membantu Hakim dalam persidangan, Mengetik Berita Acara Persidangan, Membuat pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjaun Kembali, Mengetik konsep putusan, Meneliti register Tingkat Pertama, Banding dan Peninjauan Kembali yang akan ditutup setiap bulan, Membuat laporan perkara diputus untuk dilaporkan ke meja III, Membuat laporan perkara yang diterima untuk dilaporkan ke meja III, Mengetik PHS (Penetapan Hari Sidang). 8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik. 9. Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan suratsurat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Agama Kendari . 10. Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Kendari , perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 11. Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Kendari serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 12. Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan, Surat keluar dan masuk serta perpustakaan, berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku. 13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah selesai dimutasi. 14. Jurusita mempunyai tugas menyampaikan panggilan sidang, pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan isi putusan atas penetapan Pengadilan, serta melaksanakan

6

penyitaan atas perintah ketua majelis serta membuat berita acara penyitaan, dan melaksanakan Eksekusi serta membuat berita acara eksekusi. 15. Jurusita Pengganti mempunyai tugas menyampaikan panggilan sidang, pengumumanpengumuman, teguran-tegurandan pemberitahuan isi putusanatas penetapan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang serta melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dan Panitera. D. Sitematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Kendari selama tahun 2015 dengan sistematika sebagai berikut BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum tentang keadaan Pengadilan Agama Kendari , Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan : A. Rencana Strategi 2011 – 2015 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahunan 2015 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup Laporan Akuntabibilitas Kinerja Pengadilan Agama Kendari menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum

tentang keberhasilan/kegagalan,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Kendari serta strategi pemecahan masalah yang akan datang

- Lampiran – Lampiran

7

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

Rencana Strategis 2011 - 2015 1. VISI merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kendari . Visi Pengadilan Agama Kendari mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA KENDARI YANG AGUNG” 2. MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan orgsanisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik sebagai berikut : 1)

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3)

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4)

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5)

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan Dan Sasaran Strategis Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai berikut : a) Peningkatan penyelesaian perkara b) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia d) Peningkatan kualitas pengawasan e) Peningkatan tertib administrasi perkara f) Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana Sasaran adalah sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 6. Penyediaan sarana dan prasarana 8

Program Utama Dan Kegiatan Pokok Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kendari untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendari adalah : 1. Penyelesaian Perkara 2. Penyelesaian Sisa Perkara 3. Penelitian berkas perkara Pertama disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Oleh Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sasaran strategis ialah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas dalam program adalah : 1. Mengikuti diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kendari.

B.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kendari Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

9

NO 1

KINERJA UTAMA Peningkata

INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA UTAMA • Persentase • Perbandingan antara Panitera / Laporan

penyelesaia

perkara yang

perkara

perkara

diselesaikan

diminutasi

yang Sekretaris

bulanan

dengan

dan

jumlah perkara yang diregister. • Persentase sisa perkara

• Perbandingan

•

Persentase

antara

/ Tahunan.

Sekretaris

dengan jumlah sisa

diselesaikan

Peningkatan

Panitera

sisa yang diminutasi

yang

2

Laporan

perkara •

Perbandingan

Panitera/

Laporan

Sekretaris

Bulanan

tertib

berkas

antara berkas yang

administras

yang

diajukan Pertama

dan

perkara

diajukan

yang lengkap

Laporan

Pertama

(terdiri dari Bundel

Tahunan.

yang

A dan Bundel B)

disampaika

dengan jumlah

n secara

berkas yang

lengkap

diajukan Pertama

Panitera/Sekretaris Laporan

•

3

Peningkatan Kualitas SDM

•

Persentase

•

Perbandingan

Bulanan

berkas

antara berkas

dan

yang

perkara yang

Laporan

diregister

diterima Pengadilan

Tahunan.

dan siap

Tingkat Pertama

didistribusi

dengan berkas

kan ke

perkara yang

Majelis

didistribusikan

Persentase pegawai

•

Perbandingan antara sumber daya

yang

manusia yang

diusulkan

diusulkan

mengikuti

mengikuti diklat

Laporan Panitera / Sekretaris

Bulanan dan Laporan

10

diklat •

dengan jumlah yang

Tahunan.

mengikuti diklat. Laporan

Persentase Perbandingan

Panitera /

Bulanan

yang lulus

antara sumber daya

Sekretaris

dan

diklat

manusia yang lulus

Laporan

diklat dengan

Tahunan.

pegawai

•

jumlah yang mengikuti diklat. 4

Peningkatan

•

kualitas pengawasan

Persentase

•

Perbandingan

Tim Pengawas

Laporan

pengaduan

jumlah pengaduan

Pengadilan

Bulanan

yang

yang ditindak

Agama Kendari

dan

ditindak

lanjuti mengenai

kelas I A

lanjuti

perilaku aparatur

Laporan Tahunan.

peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. •

Persentase temuan yg ditindak lanjuti

Laporan •

Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti dari hasil pengawasan

Bulanan Tim Pengawas Pengadilan Agama Kendari

dan Laporan Tahunan.

kelas I A

internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan 5

Peningkatan

Persentase

Perbandingan jumlah

Panitera /

Laporan

aksesibilita

proses

proses perkara yang

Sekretaris

Bulanan

masyarakat

penyelesaian

sudah diminutasi dan

dan

terhadap

perkara yang

dapat dilihat di website

Laporan

peradilan

dapat

Pengadilan Agama

Tahunan.

(acces to

dipublikasikan

Kendari, dengan

justice)

perkara yang sudah diminutasi

11

6.

Peningkatan

Persentase

Perbandingan jumlah

Panitera /

Laporan

sarana dan

pengadaan

pengadaan sarana dan

Sekretaris

Semester

prasarana

sarana dan

prasarana yang

dan

prasarana

diusulkan dengan

Laporan

pengadaan sarana dan

Tahunan.

prasarana yang telah dilaksanakan / direalisasikan

C.

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kendari Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kendari Tahun 2015 Uraian Penyelesaian

•

perkara

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan -

•

•

administrasi Perkara

Gugatan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan -

Tertib

Permohonan

Persentase berkas yang diajukan Pertama yang

89,71 % 100, %

disampaikan secara lengkap •

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Sumber Daya

Target 89,71 %

100 %

•

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

100, %

•

Persentase pegawai yang lulus diklat

00, %

Pengawasan

•

Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

100%

yang

•

Persentase temuan yg ditindak lanjuti

100%

Berkualitas

•

Presentase Pegawai Melanjutkan Pendidikan ke

100%

Manusia yang berkualitas

jenjang yang lebig tinggi. 12

Aksesibilitas

Persentase proses penyelesaian perkara yang

masyarakat

dipublikasikan

89,00 %

terhadap Peradilan Penyediaan

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

80,00%

Sarana dan Prasarana Sasaran Strategis Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D.

Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Kendari Tahun 2015 Uraian

Indikator Kinerja

Target

Penyelesaian Perkara

a. Persentase perkara yang diselesaikan

89,73 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

Tertib

•

Persentase berkas yang diajukan Pertama yang disampaikan secara lengkap

100%

•

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

•

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat 2 Orang dan Lusus

100%

Pengawasan yang Berkualitas

•

Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

100%

•

Persentase temuan yg ditindak lanjuti dari Pengawas Hakim Tinggi Agama Kendari dan Hakim Pengawas Bidan Pengadilan Agama Kendari.

100%

administrasi perkara

13

Aksesibilitas

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100%

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

80,00%

masyarakat terhadap peradilan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Anggaran Kegiatan DIPA Tahun 2015 a) DIPA – 005.01.2.307712 / 2015 Total Pagu Rp. 7.222.197.000,- Realisasi Pagu Rp.7.188.727.669 Sisa Pagu Rp. 33.469.331,b) DIPA – 005.04.2.309096 / 2015 Total Pagu Rp. 29.795.000,- Realisasi Pagu Rp.28.195.000 Sisa Pagu Rp. 1.600.000,-

Pihak Kedua Ketua

Kendari, 28 Februari 2016 Pihak Pertama Panitera/Sekretaris

DRS. AMRIDAL, SH,. M.A

DRS. RAHMADING, M.H

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KENDARI

14

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: DRS. RAHMADING, M.H

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kendari Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: DRS. AMRIDAL, SH; M.A

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Kendari Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Ketua

Kendari, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Panitera/Sekretaris

DRS. AMRIDAL, SH, MA

DRS. RAHMADING, M.H

15

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. Pengukuran Kinerja4

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai diPertama kan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Persentase pencapaian tingkat capaian dihitung dengan rumus: 1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus : Capaian =

Realisasi

x 100%

Target

2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat capaian, maka digunakan rumus : Capaian =

Target – (Realisasi - Target) x 100 % Target

Pengadilan Agama Kendari melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2014 dan 2015, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal renstra 2015-2019 secara berkesinambungan. Tahun 2015 Pengadilan Agama Kendari menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja akhir tahun 2015, sebagai berikut:

1. Sasaran yang telah dicapai (6 Sasaran Dengan 9 Indikator) sebagai berikut : a. Meningkatnya penyelesaian perkara(sasaran 1), yaitu pada: a). Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100%, terealisasi 89,95 % b). Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100%, terealisasi 100% b. Peningkatan Tertib Administrasi 16

a). Persentase berkas perkara yang diajukan pertama secara lengkap ditargetkan 100% terealisasi 100%. b). Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan kemajelis ditargetkan 100% terealisasi 100%. c. Peningkatan Sumber Daya Manusia : a). Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat dan lulus ditargetkan 100%, terealisasi 90,00 % d. Pengawasan Yang Berkualitas : a). Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti ditargetkan 100%, terealisasi 100 % b). Persentase temuan yang ditindak lanjuti ditargetkan 100%, terealisasi 100% e. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan : a). Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan ditargetkan 100%, terealisasi 65,00 % f. Peningkatan Sarana Prasara : a). Persentase pengadaan sarana dan prasarana ditargetkan 100%, terealisasi 75,00 %

2. Sasaran yang belum dicapai sebagai berikut : a. Meningkatnya penyelesaian perkara(sasaran 1) yaitu pada: a). Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100%, terealisasi 89,95 % (Indikator 1) b. Peningkatan Sumber Daya Manusia : a). Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat dan lulus ditargetkan 100%, terealisasi 90,00 % (Indikator 5) e. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan : a). Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan ditargetkan 100%, terealisasi 65,00 % (Indikator 8) f. Peningkatan Sarana Prasara : a). Persentase pengadaan sarana dan prasarana ditargetkan 100%, terealisasi 75,00 % (Indikator 9) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Kendari Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah

17

ditetapkan. Pada akhir tahun 2015 , Pengadilan Agama Kendari telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 . Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Penyelesain Perkara Capaian Indikator Kinerja

(%) Capaian 2015 (%)

2014

2013

2012

2011

Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Perkara yang diselesaikan

89,95%

88,47%

89,10 %

82,05 %

78,87%

Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadilan Agama Kendari menggunakan tiga indikator untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara, yaitu : Pertama, jumlah tunggakan perkara semakin sedikit. Indikator ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan yang lebih sedikit atau mengikis habis . Kedua, rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Agama Kendari dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya. Ketiga, jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Jika indikator ini mencapai target minimal (100%) yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah perkara yang harus ditangani (diluar sisa 18

perkara awal) maka diharapkan memberi dampak positif terhadap kenaikan kinerja penyelesaian perkara dan penurunan tunggakan perkara. 1.

Penjelasan Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang masuk maka

diasumsikan tunggakan perkara yang diputus (selisih putus dengan masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu). Tabel Asumsi Laporan Tunggakan Perkara Pengadilan Agama Kendari Yang beleum Diputus Periode 2011 S.D 2015

No.

Tahun

Putus

Masuk

Sisa Tahun Lalu (Sisa awal)

Tunggakan perkara yang belum diputus

1

2015

743

735

91

9,95%

2

2014

698

709

80

11,53%

3

2013

654

615

119

10,89%

4

2012

544

536

127

17,95%

5

2011

474

485

116

21,13%

Berdasarkan IKU, persentase tunggakan perkara yang diputus adalah selisih perkara diputus dengan perkara masuk dibanding sisa perkara tahun lalu (sisa awal). Pengadilan Agama Kendari mempunyai kinerja penyelesaian tunggakan perkara tertinggi pada tahun 2012, begitu juga pada tahun tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015 seluruh tunggakan perkara dapat diselesaikan dan diputus. .Untuk lebih jelasnya, gambaran upaya mengikis (menurunkan) tunggakan/sisa perkara di Pengadilan Agama Kendari tahun 2011 s.d 2015 yaitu dengan membandingkan selisih sisa perkara yang diputus dengan jumlah sisa perkara awal, dapat lihat pada uraian berikut :

19

Tabel Perkara Putus dan Masuk serta Jumlah SDM Hakim yang Menangani Pengadilan Tinggi Agama Kendari Periode 2011 s/d 2015 Tahun

Putus

Masuk

Capaian/%

SDM Hakim

1

2015

743

826

89,95 %

13

2

2014

698

709

88,47%

13

3

2013

654

615

89,10%

10

4

2012

544

536

82,05%

11

5

2011

474

485

78,87%

10

No.

Grafik Keadaan perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kendari selama periode 2012 s.d 2015

1000 900 800 700 600 500

826

Jumlah Perkara 709

400

615

Jumlah Hakim 536

300

485 Perkara Putus

200 100 0 2015

2014

2013

2012

2011

Pengadilan Agama Kendari akan dikatakan berkinerja baik jika jumlah perkara sisa/tunggakan semakin sedikit dari periode sebelumnya. Berdasarkan data tersebut di atas yang dihimpun dari laporan tahunan dari 2011 sampai dengan 2015, tahun 2015 merupakan capaian kinerja maksimal selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pada indicator persentase tunggakan perkara yang diselesaikan. Besarnya persentase tunggakan perkara yang diselesaikan dari tahun 2011 sampai dengan 2015, yaitu : 20

a. Tahun 2015 = (826 –741) = 89,95% (jumlah Hakim 13 orang) b. Tahun 2014 = (789 –698) = 88,47% (jumlah Hakim 13 orang) c. Tahun 2013 = (734 –654) = 89,10% (jumlah Hakim 10 orang) d. Tahun 2012 = (663–544) = 82,05% (jumlah Hakim 11 orang) e. Tahun 2011 = (601– 474) = 78,87% ( jumlah Hakim 10 orang) Sehingga disimpulkan presentase perkara paling tinggi diselesaikan pada tahun 2015 yaitu sebesar (89,95%). 2.

Penjelasan Persentase Perkara yang diselesaikan Rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus.

Artinya Pengadilan Agama Kendari dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya 100%, Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya dan adanya perkara yang masuk di akhir tahun. Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Kendari menerima perkara sebanyak 735 lebih meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 709. Rasio penyelesaian perkara pada tahun 2015 berada di level (89,95%), naik sebesar (1,48%) dibanding rasio penyelesaian perkara pada tahun 2014 yang berada dilevel (88,47%). Tabel Gambaran Keadaan Perkara Dalam Lima Tahun Terakhir Tahun 2015 2014 2013 2012 2011

Sisa Tahun 91 80 119 127 116

Masuk 735 709 615 536 485

Jumlah 826 789 734 663 601

Putus 743 691 654 544 474

Sisa Akhir 83 91 80 119 127

21

Grafik keadaan perkara yang diterima Pengadilan Agama Kendari selama periode 2011 s.d 2015 900 800 700 600 500

Jumlah Perkara

400

Perkara Putus Sisa Perkara

300 200 100 0 2015

2014

2013

2012

2011

Dari grafik di atas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan trend fluktuatif. Meskipun demikian sisa perkara dapat ditekan semakin sedikit pada tahun 2015 yaitu tunggakan perkara sejumlah 83 perkara dari 826 perkara yang ada. Sedangkan sisa perkara tahun 2014 berjumlah 91 perkara dari 789 perkara. Sedangkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti dalam menyelesaikan perkara setiap bulan adalah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Kinerja Hakim Dan Panitera Pengganti Dalam Penyelesaian Perkara Setiap Bulan Sepanjang Tahun 2015 Perkara No

Bulan Sisa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sumber Daya Manusia

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

91 121 155 151 153 166 128 89 126 116 118 130

Masuk 73 75 72 63 81 46 16 85 53 56 79 36

Putus 43 41 76 61 68 84 55 48 63 54 63 83

Hakim

Ket

PP

Jumlah

Kinerja%

Jumlah

Kinerja %

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

3,30 3,15 5,84 4,69 5,23 6,46 4,23 3,69 4,84 4,15 4,84 6,38

8 8

5,37 5,12 9,5 7,62 8,5 10,5 6,87 6,00 7,87 6,75 7,87 10,37

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Dari tabel tersebut, dapat dilihat capaian kinerja Hakim dan Panitera Pengganti setiap bulannya.

22

Rincian capaian kinerja Hakim dan Panitera Pengganti setiap bulan Dari tabel diatas, dapat dilihat sebagai berikut :

a.

Pada bulan Januari, perkara berhasil diputus 43 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 43 : 13) x 100% =3,30%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (33:8) x 100% = 5,37%.

b.

Pada bulan Februari, perkara berhasil diputus 41 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 41 : 13) x 100% =3,15%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (41 : 8) x 100%= 5,12%.

c.

Pada bulan Maret, perkara berhasil diputus 76 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 76 : 13) x 100% =5,84%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (76 : 8) x 100% = 9,5%.

d.

Pada bulan April, perkara berhasil diputus 61 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 61 : 13) x 100% = 4,69%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (61 : 8) x 100% = 7,62%.

e.

Pada bulan Mei, perkara berhasil diputus 68 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 68 : 13 ) x 100% = 5,23%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (68 : 8 ) x 100% = 8,5%.

f.

Pada bulan Juni, perkara berhasil diputus 84 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 84 : 13 ) x 100% = 6,46%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = ( 84 : 8 ) x 100% = 10,5%.

g.

Pada bulan Juli, perkara berhasil diputus 55 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 55 : 13 ) x 100% = 4,23%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = ( 55 : 8 ) x 100% = 6,87%.

h.

Pada bulan Agustus, perkara berhasil diputus 48 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja = ( 48 : 13 ) x100 % = 3,69%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = ( 48 : 8 ) x 100% = 6,00%.

i.

Pada bulan September , perkara berhasil diputus 63 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 63 : 13 ) x 100% = 4,48%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = ( 63 : 8 ) x 100% = 7,87%.

j.

Pada bulan Oktober, perkara berhasil diputus 54 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 54 : 13) x 100% = 4,15%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = ( 54 :8 ) x 100% = 6,75%.

23

k.

Pada bulan Nopember, perkara berhasil diputus 63 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 63 : 13 ) x 100% = 4,84%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = (63 : 8 ) x 100% = 7,87%.

l.

Pada bulan Desember, perkara berhasil diputus 83 perkara, sedangkan jumlah Hakim yang menyelesaikan 13 orang. Kinerja Hakim = ( 83 : 13 ) x 100% = 6,38%, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = ( 83 : 8 ) x 100% = 10,37%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan persentase perkara yang

diselesaikan pada tahun 2015 sebesar (89,95%), dengan kinerja Para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sepanjang tahun 2015 sebesar 56,44%. Sedangkan kinerja Panitera Pengganti sepanjang tahun 2015 sebesar 92,34%.

3.

Penjelasan Persentase Perkara Yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan berjumlah 690

perkara dari 743 perkara yang diputus, sedangkan jumlah sisa perkara tahun lalu yang harus diselesaikan berjumlah 91 perkara. Jadi, besarnya persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan, sebesar (96,02%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: Tabel Penyelesaian Perkara Dalam Jangka Waktu Lima Bulan Periode 2015

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Jangka Waktu Penyelesaian Kurang Dari 5 Bulan Lebih Dari 5 Bulan 41 2 38 3 71 5 56 5 67 1 77 7 51 4 41 7 55 8 54 0 59 8 80 3

24

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kendari. Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Agama Kendari direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja mengukur keberhasilan sasaran yaitu, persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap, dan persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Indikator tersebut menunjukan out come dari kegiatan bimbingan dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga tehnis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan Pengadilan Agama Kendari. Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran tahun 2015, sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target 2015 % 100

Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang 100 diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Rata rata capaian 1.

Realisasi Capaian 2015 2015 % % 100 100

100

100

Capaian % 2014 100

2013 100

2012 100

100

100

100

100

Penjelasan Persentase berkas yang diajukan banding dan Kasasi Dari laporan tahunan pada tahun 2015 tercatat jumlah berkas perkara banding yang

diajukan sebanyak 14 perkara dan

disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 dengan

persentase sebesar ( 100%) sedangkan berkas perkara Kasasi yang diajukan sebanyak 6 perkara dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 dengan persentase sebesar ( 100%) 2.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebesar

(100%), dimana jumlah berkas perkara yang diregister tahun 2015 adalah sebanyak 735 perkara dan jumlah perkara yang didistribuskan ke majelis adalah sebanyak 735 perkara sehingga persentasi pencapaiannya juga (100%). 25

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Agama Kendari ditargetkan 100 % dari tenaga teknis yang diusulkan untuk didiklatkan, dan non teknis yudisial ditargetkan 100 % dari peserta yang didiklatkan dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase SDM yang mengikuti diklat teknis yudisial Prosentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial Rata-rata capaian

Target 2015 % 100

Realisasi 2015 % 15%

Capaian 2015 % 15%

100

100

100

Capaian % 2014 2013 2012 100

100

100

100

100

100

100

Pada sasaran ketiga dengan Persentase sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis baik teknis yudisial maupun non teknis sebagai berikut : 1. Bimbingan teknis peradilan total peserta tercatat mencapai 4 orang dari target 26 orang (100 %), sehingga yang tercapai adalah (4 : 26 x 100 % = (15,38%). 2. Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial pada tahun 2015 yang menjadi target 8 orang (100%) , terealisasi sebanyak 4 orang, maka persentase capaian adalah 4 : 8 x100% = (50 %). Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stake holder sebagai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan atas tingkat kebutuhan kinerjanya. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi dilaporkan beberapa indikator kinerja sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Indikator kinerja difokuskan pada :meningkatkan kualitas Hakim, Panitera/Panitera Penganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti maupun pejabat sturktural dan staf.

26

Indikator kinerja yang dirumuskan memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Pengadilan Agama Kendari ke depan. Bahwa untuk terselenggarakannya kekuasaan kehakiman yang profesional maka dilaksanakannya Pembinaan Teknis mengenai penanganan dan penyelesaian perkara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan pegawai, staf. •

Penjelasan Presentase pegawai yang mengikuti teknis yudisial Kegiatan Rapat Kerja Daerah ( Rakerda ) peserta tercatat dari Pengadilan Agama Kendari

3 orang dari target 10 orang ( 30,33%). Jenis-jenis program rutin dan khusus yang diselenggarakan tahun 2015 yaitu Bahwa peningkatan integritas moral, profesionalisme, kemampuan, keahlian dan ketrampilan aparat penegak hukum khususnya Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pegawai Non Tekhnis lainnya, dilakukan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan melalui pembinaan dan pelatihan baik fungsional, teknis maupun struktural. Dalam melakukan tugas utamanya unsur memeriksa dan memutus perkara, seorang hakim dituntut memiliki integritas moral dan karakter yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki kemampuan administrasi, komunikasi dan cakap dalam memutus, memiliki nalar yang baik dan visi yang luas, jadi Hakim memiliki kepribadian pengetahuan dan keahlian. Dalam memutus perkara hakim tidak semata-mata memaksa diri pada bunyi pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku, tetapi pada keahlian dan independensi hakim. Pembuatan putusan merupakan proses pengelolaan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif satu prosedur hukum dan pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam hal tertentu hakim dituntut untuk melakukan “penemuan Hukum”, yaitu dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian juga halnya dengan jabatan lain dilingkungan sebagai unit pelaksana teknis kekuasaan kehakiman, seperti panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan tenaga administrasi/staf lainnya, telah ditingkatkan integritas moral, pengetahuan dan ketrampilannya dalam mendukung penyelesaian perkara.

27

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran pengawasan di Pengadilan Agama Kendari. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator sebagai berikut :

Indikator

Target 2015 % 100

Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Temuan 100 yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian 1.

Realisasi 2015 % 100

Capaian 2015 % 100

Capaian % 2014 100

2013 100

2012 100

100

100

100

100

100

100

Penjelasan Presentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2015 menargetkan 100% sepanjang

Januari – Desember 2015, berikut rincian tindak lanjut dari Pengaduan baik dari masyarakat maupun internal Pegawai Pengadilan Agama Kendari: 1.

Pengaduan tidak layak diproses 0 pengaduan

2.

Pengaduan layak diproses sejumlah 0 pengaduan, yang terdiri dari : a.

Diperiksa Tim Pengawas PTA Kendari 0 pengaduan

c.

Didelegasikan Hakim dan Pejabat maupun Pencari Keadilan 0 pengaduan

Dari uraian di atas, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Kendari sejumlah 0 pengaduan yang dapat diperinci:

2.

a.

Melalui pemeriksaan Tim Pengawas PTA Kendari : 0 pengaduan

b.

Dijawab dengan surat 0 pengaduan.

Penjelasan Presentase Temuan Yang Ditindaklanjuti Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2015 adalah mengadakan telaah yang matang terhadap masalah- masalah yang kerap kali ditemukan sepanjang pelaksanaan tugas. Disamping itu dilakukan pembinaan/koordinasi dan pengawasan dilingkungan perngadilan Agama Kendari 28

untuk melakukan pengawasan agar terwujud tertib administrasi dan tertib register, tertib laporan dan tertib arsip. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Peradilan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap hasil putusan Hakim. Semakin tinggi tingkat akseptabilitas putusan Hakim artinya tingkat kepuasan dan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan hakim meningkat. Pada sasaran ini ditandai dengan 5 (lima) indikator bersifat out come. Sasaran ini diakomodir pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, untuk mendukung core bussines Pengadilan Agama Kendari sebagai Pembina teknis bagi tenaga yudisial bagi Pengadilan Agama Kendari (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), sehingga out come yang diharapkan (putusan dikeluarkan) dari keseluruhan perkara yang diputus Pengadilan Agama Kendari dapat digambarkan sebagai berikut : Capaian Capaian 2015 (%) (%) 2014 2013 2012 100 99 99 100% 57 57 58 88%

Target 2015 (%)

Realisasi 2015 (%)

Banding

15

15

Kasasi

6

5

1

0

0%

95

95

73

4

4

100% 72,00 %

80

100

100

Indikator Kinerja

Peninjauan Kembali Eksekusi

Rata-rata capaian

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi Pembinaan dalam penanganan perkara, simulasi dan eksaminasi, maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali.

1. Penjelasan Persentase Putusan Pengadilan Agama Kendari yang tidak diajukan Banding Persentase putusan Pengadilan Agama Kendari yang tidak mengajukan banding merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat pertama dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus ditingkat pertama. Pada tahun 2015, putusan Pengadilan Agama Kendari yang dimohonkan banding berjumlah 15 perkara atau (2,01%) dari jumlah perkara yang putus. Jumlah perkara putus pada Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2015 sebanyak 743 perkara, sehingga jumlah putusan 29

Pengadilan Agama Kendari tahun 2015 yang tidak diajukan banding sejumlah 728 perkara atau sebesar (97,98%). Sementara di tahun 2014, persentase putusan Pengadilan Agama Kendari yang diajukan Banding sejumlah 17 perkara, dan yang tidak diajukan Banding sejumlah 681 perkara (97,56%). Disini dapat dilihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap Putusan pada Pengadilan Agama Kendari mengalami peningkatan.

Tabel Keadaan Perkara (Pengadilan Agama Agama Kendari) Periode 2011 s.d 2015

Tahun 2015 2014 2013 2012 2011

Sisa Tahun lalu 91 80 119 127 116

Masuk

Jumlah

Putus

Sisa Akhir

735 709 615 536 486

826 789 734 663 601

743 698 654 5 44 474

83 91 80 119 127

Tabel Keadaan Perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi Pada Pengadilan Agama Kendari Tahun 2015

Banding

Sisa Tahun lalu 4

Kasasi

Uraian

Masuk

Jumlah

Putus

Sisa Akhir

15

19

13

6

5

6

11

5

6

Peninjauan Kembali

1

0

1

1

0

Eksekusi

2

4

4

4

2

30

Grafik Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan Banding, Kasasi, PK, dan Eksekusi Selama Periode 2015

20 18 16 14 12

Jumlah Perkara

10

Perkara Putus

8

Sisa Akhir

6 4 2 0 Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

Eksekusi

Dari hasil Rekapitulasi, persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dari tahun 2011 s.d 2015, sebagai berikut : 1.

Tahun 2011 putusan yang dipublikasikan 24 putusan usulan putusan yang targetkan 100 % berjumlah 24 maka capaiannya (100%)

2.

Tahun 2012 jumlah putusan 19 yang dipublikasikan putusan usulan yang ditargetkan 100 % berjumlah 19 putusan (100%)

3.

Tahun 2013 jumlah putusan 28 yang dipublikasikan putusan usulan yang ditargetkan 100 % berjumlah 28 putusan (100%)

4.

Tahun 2014 jumlah putusan 28 yang dipublikasikan putusan usulan yang ditargetkan 100 % berjumlah 28 putusan (100%)

5.

Tahun 2015 jumlah putusan yang dipublikasikan 467 putusan, usulan yang ditargetkan 100 % berjumlah 743 putusan (64,06%) Indikator Kinerja Utama merupakan upaya Pengadilan Agama Kendari dalam

meningkatkan pelayanan publik, adapun upaya-upaya Pengadilan Agama Kendari untuk meningkatkan dan mendukung Indikator kinerja penyediaan informasi di pengadilan. Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang dapat diakses publik. Kehadiran 31

teknologi di ranah hukum diharapkan mampu membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual. Penerapan teknologi dalam proses pencatatan registrasi perkara, pengetikan naskah putusan, dan pengiriman berkas perkara, upaya tersebut antara lain : a.

Kinerja Meja Informasi. Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Kendari mengintegrasikan teknologi

informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sebagai realisasinya, sejak 2010 Pengadilan Agama Kendari membuka meja informasi, yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan. Upaya membuka meja informasi di pengadilan terusdikembangkan. Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara melalui Portal Layanan

Informasi

Perkara

dibangun

Dirjen

Badilag

secara

online

dengan

alamat

http://www.infoperkara.badilag.net Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain: 1.

Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;

2.

Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan;

3.

Menekan biaya, karena situs web Pengadilan Agama Kendari bisa diakses darimana saja.

b. Kinerja Penyediaan website. Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Pengadilan Agama Kendari yang dapat di akses di portal website http://www.ptakendari.go.id , masyarakat juga dapat mengakses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Agama Kendari yang berisi informasi dan kumpulan dokumen kebijakan dan peraturan perudang-undangan.

Sasaran Strategis 6 : Penyedian Sarana Prasarana 1.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 32

Pengadilan Agama Kendari terdiri dari dua lantai namun pada tahun ini diadakan renovasi untuk menyambut keseragaman prototype yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung utamanya pada tampilan depan juga beberapa ruangan mengalami perubahan yang akan ditempati oleh seluruh pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan maupun staf sebagai berikut: a. Pengadaan Sejak tahun 2009 s/d 2015 semua pengadaan barang / jasa telah terealisasi dengan baik namun tidak terlalu signifikan dipenuhi oleh badang anggaran pemerintah berdasarkan RKA-KL yang yang kami usulkan sehinggah sarana prasarana gedung yang ada pada Pengadilan Agama Kendari sangat kurang, berikut keadaan sarana prasarana Pengadilan Agama Kendari: b. Meublair Kondisi

No

Jenis Barang

Periode

Jml

<2009

2010

2012

2013

2014

2015

Baik

Rusak

1

Lemari Kayu

10

1

-

-

-

5

16

16

-

2

Filling Kabinet

1

1

-

-

-

2

4

4

-

3

Meja Kerja Kayu

18

2

1

-

-

8

29

29

-

4

9

35

-

-

20

92

84

6

5

Kursi Besi Metal / 28 Futura Kursi Panjang -

-

4

-

-

4

8

8

-

6

Kursi Hadap

-

-

4

-

-

4

4

-

7

Kursi Putar

-

-

1

-

-

2

3

3

-

8

Meja Rapat

-

-

1

-

-

2

3

3

-

9

Meja Telepon

2

-

-

-

-

-

2

2

-

10

Meja Resepsionis

1

-

-

-

-

-

1

1

-

11

Mimbar Podium

1

-

-

-

-

-

1

1

-

12

Lambang Instansi

1

-

-

-

-

1

2

2

-

c. eralatan Mekanis Kondisi No

Jenis Barang

Periode

Jml Baik

Rusak

33

<2009

2010

2012

2013

2014

2015

1

PC. Kompiuter

8

1

4

5

-

3

20

12

8

2

Laptop

5

8

3

-

-

-

16

12

4

3

Monitor

1

-

1

5

-

-

7

7

-

4

Printer

1

5

5

5

-

7

22

22

-

5

Serial Printer

5

-

-

-

-

-

5

-

5

6

Kompiuter Jaringan

1

-

-

-

-

-

1

1

-

7

Scenner

-

-

1

1

-

-

2

1

1

8

Peralatan Kompiuter

1

-

-

-

-

-

1

1

-

9

Server

-

-

1

-

-

1

2

2

-

10

Router

-

-

1

-

-

2

3

2

1

11

Peralatan Jaringan

1

-

-

-

-

-

3

2

1

12

Alat Detektor

1

-

-

-

-

-

1

-

-

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mesin Absensi Jam Mekanis Air Conditioner Kipas Angin Amplifier Loudspeker Stabilisator Mesin Fotocopy Dispenser Uninterrutible Power / UPS Camera Eletronik Fscimile CCTV Brangkas LCD Projector/Fokus Sound Sistem

1 5 -

7 -

4 -

1 -

-

4 -

2 1 18 5 1 4 1 2 0

1 17 1

1 1 1 5 1 4 1 2 1

-

-

1 1 1 1 -

-

-

2 1 1

1 1 1 2 1 1

1 1 2 1 1

1 -

23 24 25 26 27 28

d. Alat Angkutan No

Jenis Barang

Periode

Jml

Kondisi

34

>2009

2010

2012

2013

2014

2015

Baik

Rusak

1

Kendaraan Roda 4

1

-

1

-

-

2

2

-

2

Kendaraan Roda 2

4

-

-

-

3

7

6

1

e. Tanah Kondisi No

Periode

Jenis Barang 2009

1

Pengadaan Tanah / Lokasi

2010

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

Jml

Di Hapus

Bermasalah

-

-

-

C. Akuntabilitas Keuangan 2015 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : No

Jenis Belanja

1 2

Belanja Pegawai Belanja Barang a. Non Operasional b. Operasional Perkantoran

3 4

Belanja Modal Belanja Posbakum dan Perkara Prodeo (DIPA II) 4,93765,00226,655,000 9,299,4

Besaran Anggaran DIPA Rp Tahun 2014 Tahun 2015 5.205.284.000,6.351.641.000,-

Selisih Kenaikan 1.146.357.000,-

377.376.000,-

50.676.000,297.880.000,-

- 28.820.000

2.558.092.000,29.795.000,-

522.000.000,29.795.000,-

-2.036.092.000,0

Prsentase Kenaikan % 18,04 %

-7,63 %

-390 % 0%

91,183 90.93

•

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No

Kode

Jenis Belanja

Anggaran Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

Plus / Mines

Prsen tase Pencairan %

35

1

511111

Belanja Gaji Pokok

1.694.217.000,-

1.691.003.900,-

3.213.100,-

99,81 %

2

511119

Belanja Pembulatan

28.000,-

35.875,-

49,-

99,83 %

3

511121

Belanja Tunjangan

130.857.000,-

129.901.290,-

955.710,-

99,27 %

39.176.000,-

129.901.290,-

984.054,-

97,49 %

26.780.000,-

26.780.000,-

0,-

100,00 %

3.235.090.000,-

3.235.090.000,-

0,-

100,00 %

600.955.000,-

591.742.182,-

9.212.818,-

98,47 %

87.461.000,-

86.460.800,-

1.000.200,-

98,86 %

311.242.000,-

297.424.000,-

13.181.000,-

95,56 %

15.235.000,-

14.235.000,-

1.000.000,-

93.44 %

210.600.000,-

210.600.000,-

0,-

100,00 %

6.351.641.000,-

6.321.464.993,-

Suami / Isteri 4

511122

Belanja Tunjangan Anak

5

511123

Belanja Tunjangan Struktural

6

511124

Belanja Tunjangan Fungsional

7

511125

Belanja Tunjangan PPh

8

511126

Belanja Tunjangan Beras

9

511129

Belanaja Uang Makan PNS

10

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

11

511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Jumlah

30.183.931,-

99,52 %

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang terdiri dari 2 jenis belanja yaitu meliputi belanja barang Non Operasional dan Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran: a. Belanja Barang Non Operasional No

Kode

Jenis Belanja

Anggaran

Plus / Mines

Persen

36

1

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

2

524111

Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

tase Pencairan %

16.500.000,-

15.378.555,-

1.121.445,-

93,20 %

23.571.000,-

23.421.100,-

149.900,-

99.36 %

9.900.000,-

9.780.000,-

120.000

98,79 %

9.950.000,-

9.836.928,-

113.072

98,86 %

1.504.417

97,55 %

Belanja Perjalanan Biasa (Koordinasi Dan Konsultasi)

3

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

4

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

59.921.000,-

58.416.583

JUMLAH

b. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran No

1.

Kode 002 521111

Jenis Belanja

Belanja Keperluan

Anggaran

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

Prsen

Sisa

tase %

15.850.000,-

15.768.555,-

81.445,-

99,49 %

48.960.000,-

48.960.000,-

0.-

100,00 %

4.000.000,-

3.976.900

23.100

99,42, %

900.000,-

900.000,-

0,-

100,00 %

Kantor ATK 2.

521115

Honor Operasional Satuan Kerja (Honorer)

3.

521811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

4.

521813

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges

37

5.

523112

Belanja Persediaan

2.340.000,-

2.321.150,-

18.850

99,19%

610.000,-

609.800,-

200,-

99.97%

51.960.000,-

51.697.740,-

262.260,-

99,50, %

11.700.000,-

11.505.504,-

197.496,-

98,31 %

3.900.000,-

3.900.000,-

0,-

100,00 %

70.060.000,-

69.007.043,-

1.052.957,-

98,50 %

600.000,-

568.730,-

31.270,-

94,79,-

5.400.000,-

5.399.000,-

1.000,-

99,98 %

81.600.000,-

81.600.000,-

0,-

100,00 %

377.376.000,- 369.785.909,-

7.590.091,-

97,99 %

dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.

523123

Belanja Perseeiaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

7.

522111

Belanja Pembayaran Langganan Listrik

8.

522112

Belanja Pembayaran Langganan Telepon / Speedy

9.

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10.

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

13.

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Post

14.

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

15.

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya JUMLAH

3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. 38

No

1.

Kode 002 532111

Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

Belanja Modal

Prsen

Sisa

tase %

40.000.000,-

40.000.000,-

0,- 100,00%

57.000.000,-

57.000.000,-

0,- 100,00%

86.100.000,-

85.000.000,-

1.100.000,-

98.72%

338.900.000,-

338.800.000,-

100.000,-

99,97,-

Peralatan dan Mesin 2.

532111

Belanja Modal Penggantian Kendaraan Roda 2

3.

532111

Belanja Modal Peningkatan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi

4.

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

JUMLAH

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (02) BADAN PENGADILAN AGAMA Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

No

1

Kode 002

521219

Jenis Belanja

Belanja Barang Non

Anggaran

Realisasi

Tahun

Tahun

2015

2015

3.900.000,-

3.900.000,-

Prsen tase

Sisa

% 0,-

100.00 %

Operasional 39

• Penanganan Perkara Prodeo. 2

521211

Penyeleseaian

1.895.000,-

1.895.000,-

0,-

100.00 %

24.000.000,-

24.000.000,-

0,-

100.00 %

29.795.000,-

29.795.000,-

0,-

100,00 %

Administrasi Perkara • Pemberkasan Perkara. 3

522191

Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum • Posbakum Jumlah

BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kendari

Tahun 2015

merupakan

merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

40

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Kendari Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2015 adalah : 1. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. 2. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target. 3. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama Kendari

tahun 2015 pada

umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. 4. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang dusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target. 5. Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai. 6. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan masih kurang. 7. Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2015 belum seluruhnya terpenuhi. 8. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya diantaranya: 1. Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan penyelesaian dari Pengadilan Agama Kendari yang cukup lama. 41

2. Penyusunan RKA-KL pada Pengadilan Agama Kendari selalunya tidak terkaper seluruhnya sesuai apa yang di usulkan.

B. SARAN - SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : 1. Penambahan jumlah Panitera Pengganti dan Staf Kepaniteraan. 2. Pengisian jabatan yang kosong pada jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Kesekretariatan dan tenaga IT yang memadai. 3. Pelaksanaan Program kerja diperlukan pembinaan dan pengawasan 4. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). 5. Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara Pengadilan Agama Kendari dan Pengadilan Agama lainnya relatif jauh sehingga memakan waktu pengiriman yang lama. Kendari, 26 Februari 2016 Ketua,

Drs. H. Amridal, SH,.M.A.

42

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 / 2015 Sasaran No

Kinerja

Strategis

1

Peningkatan

Penyelesaian

Penyelesaian

perkara

Ket 2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase

100

100

100

100

95 %

pengaduan

%

%

%

%

• Persentase perkara

yang

diselesaikan

perkara

2

Target Kinerja

Indikator

Tujuan

Peningkatan

Tertib

tertib

dministrasiperkara

•

Persentase berkas

yang

administrasi

diajukan

perkara

Pertama yang disampaikan secara lengkap

• Persentase berkas

yang

diregister dan siap didistribusika n ke Majelis 3

Peningkatan

Sumber Daya

•

Persentase

kualitas

Manusia yang

pegawai yang

Sumber

berkualitas

diusulkan

Daya

mengikuti

Manusia

diklat

• Persentase pegawai yang lulus diklat

4

Peningkatan

Pengawasan

Kualitas

Yang berkualitas

pengawasan

•

yang ditindak lanjuti

• Persentase temuan yg

100 100

100

100

100

%

%

%

%

%

ditindak

43

lanjuti

5

Peningkatan

Aksesibilitas

Persentase

100

100

100

100

100

aksesibilitas

masyarakat

proses

%

%

%

%

%

masyarakat

terhadap peradilan

penyelesaian

terhadap

perkara yang

peradilan

dipublikasikan

(acces

to

justice)

6

Peningkatan

Penyediaan

Persentase

100

100

100

100

100

penyediaan

Sarana dan

pengadaan

%

%

%

%

%

Sarana dan

Prasarana

sarana dan

Prasarana

prasarana yang tersedia

44

LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS I - A

KETUA HAKIM

DRS. H. AMRIDAL , SH, MA.

WAKIL KETUA 1.

Drs. H. ABDUL LATIF, MH.

DRS.IDRIS HAMZAH, MH.

2. Drs. DARWIS SALAM,SH 3. Drs. MUH. YUNUS HAKIM, SH., MH.

4. Drs. H. Muh. Yusuf, HS, SH. 5. Dra.Hj.Sti Mawaidah, SH,MH 6. Dr. DRS.MUDJAHID, SH.MH 7. Drs.Alimuddin Rahim,SH.MH 8. Dra. Nurhayati B 9. Dra. Hj. Sawalang 10.Drs.H.Harsono,SH 11.10.Drs..Ansaruddin,MH

PANITERA / SEKRETARIS DRS.RAHMADING, MH

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

Drs. Hasnawir Badru, MH

PANMUD PERMOHONAN

A S K A R, S.Ag

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KASUBAG.KEPEGAWAIAN

KASUBAG.KEUANGAN

KASUBAG.UMUM

N A D R A, S.Ag.

SAHARA, S.Ag.

DRS.RUSTAN,M.HI

.

ARIF SYUKUR, S.Ag

MARWAN,S.Ag., SH, MH

KELOMPOK FUNGSIONAL JURUSITA

PANITERA PENGGANTI

.

1. 2. 3.

SAHARA B, S.Ag AMNAIDAH,SH.MH H.BASIR AHMAD,SH, MH

1. 2.

CHERMAN RAHMAN, SH. JUMADDIN, SH

JURUSITA PENGGANTI 1. 2.

KETERANGAN :

 GARIS TANGGUNGJAWAB  GARIS KOORDINASI

: :

SRI MULYANI AMIN TAJUDDIN

,

LAMPIRAN II MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 TUJUAN 1. Meningkatkan Kemandirian Pengadilan Agama Kendari

2. Menigkatkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

4. Meningkatkan Kinerja Pengadilan Agama Kendari

SASARAN 1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka percepatan penyelesaian masalah dalam kantor terutama penyelesaian perkara;

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien;

Peningkatan kedisiplinan dan tertib administrasi;

INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Presentase penyelesaian perkara oleh hakim & panitera.

Target Kinerja 2018 Hakim dan Panitera 22 Orang 95,00%

Ket

2015 Hakim dan Panitera 21 Orang 89,95%

2016 Hakim dan Panitera 22 Orang 92,00%

2017 Hakim dan Panitera 22 Orang 95,00%

b. Presentase penyelesaian perkara Gugatan

75,00 %

75,00%

75,00%

c. Presentase penyelesaian sisa perkara Permohonan

25,00 %

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Presentase jumlah perkara yang putus dan yang dipublikasikan

93,00 %

95,00%

96,00%

97,00%

97,00%

a. Presentase Hakim dan Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat;

12,00 %

15,00%

19,00%

22,00 %

50,00%

b. Presentase Hakim dan Pegawai yang lulus mengikuti diklat;

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

a. Presentasi dokumen yang dibuat sebagai laporanlaporan administerasi kesekretarian secara tepat waktu, b. Presentasi dokumen yang dibuat sebagai laporanlaporan administerasi perkara secara tepat waktu,

99,00 %

99,00%

99,00%

99,00%

99,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

75,00%

2019 Hakim dan Panitera 22 Orang 95,00% 75,00%

LAMPIRAN III MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Visi

: Mewujudkan Pengadilan Agama Kendari Yang Agung

Misi

:

1. Meningkatkan Kemandirian Pengadilan Agama Kendari 2. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Lingkup Pengadilan Agama Kendari 4. Meningkatkan Kinerja Pengadilan Agama Kendari Tujuan

Sasaran

Uraian

Indikator

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK

Uraian Meningkatnya penyelesaian perkara.

TARGET KINERJA

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: d. Persentase perkara diselesaikan:

yang

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan g. Persentase perkara yang

Ket

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

10%

12%

12%

15%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

89,71%

95.00%

95.00%

95.00%

95.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tidak mengajukan hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

upaya

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap. c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Dalam Satu Tahunnya g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

100% 2,00% 01,00%

100% 2,00% 01,00%

100% 2,00% 01,00%

100% 2,00% 01,00%

100% 2,00% 01,00%

01,00%

01,00%

01,00%

01,00%

01,00%

00,00%

00,00%

00,00%

00,00%

00,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.353,85%

6.353,85%

6.353,85%

6.353,85%

6.353,85%

10,29%

10,29%

10,29%

10,29%

10,29%

100%

100%

100%

100%

100%

00.00%

100%

100%

100%

100%

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kendari dapat memenuhi butir 1 dan 2

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

90%

5%

5%

5%

5%

5%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2011 - 2015. Target Kinerja No

Tujuan

Sasaran Strategis

2011 1

Peningkatan Penyelesaian perkara

Penyelesaian perkara

-

Persentase perkara yang diselesaikan

2.

Peningkatan tertib administrasi perkara

Tertib Administrasi

-

Persentase berkas yang diajukan pertama yang disampaikan secara lengkap.

-

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

-

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

-

Persentase pegawai yang lulus diklat

-

Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

-

Persentase temuan yang ditindak lanjuti

3.

4.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kulaitas pengawasan

Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Pengawasan yang berkualitas

Ket

Indikator Kinerja

5.

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Aksebilitas masyarakat terhadap peradilan

-

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

6.

Peningktan penyediaan sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana

-

Perentase pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia

2012

2013

2014

2015

LAMPIRAN IV MATRIK PENDANAAN 2015 s/d 2019 No 1.

2.

3.

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

2015 Vol Anggran 12 Rp.6.133.524.000 bln

Vol 12 bln

2016 Anggran Rp.7.026.707.000

Vol 12 bln

2017 Anggran Rp.6.900.029.000

Vol 12 bln

2018 Anggran Rp.

Vol 12 bln

2019 Anggran Rp.

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggara an Fungsi Peradilan

Kemandirian Anggaran

Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

Kemandirian Anggaran

01. Persentase (100%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan

12 bln

Rp.338.900.000

12 bln

Rp.1.700.000.000

12 bln

Rp1.342.000.000

12 bln

Rp.

12 bln

Rp.

02. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi

12 bln

Rp.57.000.000

12 bln

Rp.130.000.000

12 bln

Rp.167.500.000

12 bln

Rp.

12 bln

Rp.

Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara

12 bln

Rp.9.900.000

12 bln

Rp.4.500.000

12 bln

Rp.4.500.000

12 bln

Rp.

12 bln

Rp.

Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

12 bln

Rp.300.000

12 bln

Rp. 300.000

12 bln

Rp. 300.000

12 bln

Rp.

12 bln

Rp.

Terselesaikann ya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkatny 01. a kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Tersedianya 02. dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelengga

raan fungsi pengawasan 03. Penyedian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 04. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada masyarakat

12 Rp. bln 12 bln

Rp.

12 bln 12 bln

Rp. 76.000.000 Rp. 81.500.000

12 bln 12 bln

Rp. 76.000.000 Rp. 81.500.000

12 bln 12 bln

Rp. Rp.

12 bln 12 bln

Rp. Rp.

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KENDARI NOMOR : W21-A1/78.a/OT.01.2/I/2016 TENTANG PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA KENDARI

KETUA PENGADILAN AGAMA KENDARI

Menimbang

:

a. Bahwa

dalam

rangka

melaksanakan

instruksi

(Inpres)

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat tim penyusun Laporan akhir Kinerja Instansi Pemerintah; b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai tim penyusun laporan akhir kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2015. Mengingat

:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Diktum ketiga instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang penyusunan dokumen penetapan kinerja mulai dari Pengadilan Negeri tingkat pertama keatas secara berjenjang dengan masing;

berdasarkan

indikator

kinerja

utama

masing-

3. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi

birokrasi

nomor

PER/09/M.PAN/05/2007

tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama; 4. Surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/PAN/12/2004, tentang penetapan kinerja serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 5. Surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor : 11 Tahun 2011, tentang penyampaian laporan akuntabilitas kinerja tahun 2011 dan dokumen penetapan kinerja tahun 2013; 6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 516-

1/SEK/KU.01/11/2015, tentang penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016.

M EMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

:

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai tim penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 pada Pengadilan Agama Kendari;

Kedua

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam

keputusan in

sebagaimana mestinya.

akan

diadakan perbaikan

Ditetapkan di

:

Kendari

Pada tanggal

:

5 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. AMRIDAL, S.H.,M.A. Nip. 19560615 198003 1 009

Tembusan Kepada Yth: 1. Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta; 2. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung R,I., Jakarta; 3. Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Jakarta; 4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta; 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

SURAT KEPUTUSAN

:

KETUA PENGADILAN AGAMA KENDARI

NOMOR

:

W21-A1/78.a/OT.01.2/I/2016

TANGGAL

:

5 JANUARI 2016

TENTANG

:

PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN LAPORAN

AKUNTABILITAS

TIM

PENYUSUN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA KENDARI.

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NAMA/NIP Drs. H. Idris Hamzah, M.H. NIP. 19560615 198003 1 009 Drs. Rahmading, M.H. NIP. 19650727 199603 1 001 Askar, S.Ag. NIP. 19720320 200012 1 002 Nanik Sri Rahayu, SH NIP.19860101 200904 1 011 Drs. Hasnawir Badru, M.H. NIP. 19580410 199303 1 002 Rusdianto, SE NIP. 19841102 200904 1 011 Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom NIP. 19830223 200904 2 009 Nadra, S.Ag. NIP. 19730207 199802 2 003 Djuarti S Tutu NIP. 19800210 200904 2 003 Sitti Nur Asiah, S.HI.

Wakil Ketua

DITUNJUK / SEBAGAI Pengarah

Panitera

Koordinator Teknis

Sekretaris

Ketua

Kasubag Perencanaan,IT Pelaporan Wakil Panitera

Sekretaris

JABATAN

dan

Anggota

Kasubag Umum dan Anggota Keuangan Anggota Kasubag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana Panitera Muda Hukum Anggota Staf Umum Keuangan Anggota dan Bendahara Staf Honorer Anggota Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana Ditetapkan di : Kendari Pada Tanggal : 5 Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Kendari;

Drs. H. AMRIDAL, S.H.,M.A. Nip. 19560615 198003 1 009