LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LAKIP) TAHUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LAKIP) TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS SOSIAL

Jl. Sutan Syahrir No. 3 Telp. (0561) 732523, 732524 Pontianak

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ini sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran yang dirumuskan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018. Selain itu LAKIP sebagai media akuntabilitas manajerial Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur dalam hal pencapaian kinerja instansi yang secara berkala disusun laporannya setiap tahun, serta sebagai alat umpan balik untuk sarana perbaikan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam penyajian LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya akan tetapi kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, saran dan kritik sangat kami harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Pontianak,

Februari 2014

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Drs. M. JUNAIDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19581114 198002 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013

i


IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja dan terencana dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi sebelumnya atau kondisi kehidupan yang lebih baik seperti apa yang diinginkan, dalam proses perubahan itu adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat sejahtera. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam proses pencapaian kesejahteraan sosial tersebut tidaklah terlepas dari beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan sosial yang berada di dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu, ketunasusilaan, kemiskinan, keterasingan, kecacatan, ketelantaran, keterbelakangan, korban bencana ataupun korban tindak kekerasan. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur kalbar No. 44 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Gubernur pada bidang kesejahteraan Sosial selain itu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mempunyai komitmen untuk memulihkan, menangani dan mengembalikan kemampuan sosial di masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah :  Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran  Meningkatkan sarana dan prasarana  Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  Mewujudkan

pemberdayaan

masyarakat

miskin

dan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial  Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial  Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial  Mewujudkan keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial Sesuai dengan Renstra ( Rencana Strategis ) dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berhasil memenuhi 4 (empat ) sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut : 1. Sasaran 1, “Mewujudkan pemberdayaan sosial masyarakat “. 2. Sasaran 2, “Mewujudkan pelayanan dan rehabilitasi sosial”. 3. Sasaran 3, “Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial”. 4. Sasaran 4, ”Meningkatkan kapasitas program keserasian sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial”. Keberhasilan didalam pencapaian empat sasaran strategis tersebut didukung oleh upaya kerja keras Aparatur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat serta partisipasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten / Kota / pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam


ii

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat memenuhi program-program yang dicanangkan.

Meskipun demikian masih adanya

kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan. Hambatan dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut adalah : 1. Biaya penunjang untuk menunju lokasi pembinaan Komunitas Adat Terpencil yang relatif kecil sedangkan untuk menuju lokasi yang dituju diperlukan carter kendaraan (baik untuk darat / air) dikarenakan lokasi yang berada di pedalaman dan kondisi infrastruktur yang belum mendukung. 2. Belum teraktualisasinya pendanaan untuk melakukan pemetaan sosial yang didukung oleh dana APBD sebagai bagian dari tahapan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang didukung oleh Dana Tugas Pembantuan (TP) 3. Kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. 4. Kesulitan dalam hal pendataan dan mengumpulkan ex NAPZA yang akan direhab dikarenakan kurangnya pemahaman dari keluarga ex NAPZA yang cenderung menganggap hal itu aib sehingga menutup-nutupi hal tersebut. 5. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang luas serta letak penduduk yang terpencarpencar terutama didaerah perhuluan sehingga dalam pelaksanaan ASKESOS terkendala dalam hal observasi/monev sangat terbatas sehingga tidak sebanding dengan pengeluaran biaya yang dibutuhkan sehingga jangkauan ASKESOS masih terbatas. 6. Belum sinerginya antara perencanaan di tingkat Provinsi/Kabupaten yang melibatkan unsur Badan Perencanaan Daerah dalam memprogramkan kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 7. Pemahaman para pengambil kebijakan tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial .belum sejalan dengan substansi dan hakikat Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD. 8. Terbatas dan Minimnya Sumber Daya Aparatur yang membidangi sosial dan berlatar belakang Pekerja Sosial. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu : 1. Perlunya diberikan tambahan alokasi anggaran operasional untuk biaya carter kendaraan (air/darat) serta peningkatan kordinasi dan kerjasama untuk memacau pelaksanaan program baik pada tingkat Provinsi ,Kabupaten,Kecamatan, dan Lokasi KAT. 2. Penambahan program serta pendanaan untuk melaksanakan pemetaan sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). 3. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat umum serta instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan harapan menambah pemahaman mengenai penyandang disabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013

iii

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 4. Perlunya diadakan sosialisasi dan bimbingan kepada keluarga ex NAPZA dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. 5. Dalam pelaksanaan ASKESOS dikarenakan dana tidak mencukupi untuk ke daerah yang perhuluan maka ORSOS yang mendapatkan bantuan dana penguatan pengelolaan ASKESOS diberikan pada Kab/Kota yang terdekat dari Ibukota Provinsi 6. Dalam perencanaan program agar dilakukan koordinasi secara intensive yang mengarah sampai pada implementasi kegiatan sehingga output kegiatan yaitu mewujudkan

kesejahteraan sosial masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat

tercapai diseluruh Kabupaten dan Kota Kalimantan Barat. 7. Melakukan konsolidasi antar lembaga terkait secara berkesinambungan tentang pemahaman hakikat pembangunan Kesejahteraan Sosial sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dalam meletakkan setiap program kegiatan. 8.

Dibuat perda tentang PMKS yang berimplikasi pada penganggaran setiap kegiatan di Provinsi, Kabupaten dan Kota.


iv


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

i

RINGKASAN EKSEKUTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ii

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ….

v

BAB I

PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1

:

……………………………..…………….. . . . . . . . ................ B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2013 . . . . . . . . . . . . . … BAB II

:

6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA . . . . . . . . .

7

A. PERENCANAAN STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2013 – 2018

7

....................................…….…………………………

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PEMERINTAH PROVINSI

9

KALIMANTAN BARAT……….………........ BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

13

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA . . . . . . . .. . . . . . . . .

13

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

15

……...........................………….

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN …………….………… BAB IV

:

PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . …………….…………………..

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA

20

21 22

.


v


BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SKPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berfungsi sebagai lembaga yang menangani permasalahan perlindungan sosial serta kesejahteraan sosial. Dengan ruang lingkup yang meliputi upaya-upaya penyantunan,pengayom serta memberikan pelayanan dan perlakuan yang adil dam manusiawi kepada rakyat yang memiliki sifat keterlantaran,

baik

anak-anak maupun usia lanjut, kecacatan,

ketunasusilaan, bencana alam dan bencana sosial. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang sosial, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial. 2. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

di

bidang

pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pelaksanaan tugas di bidang penberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial. 5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Dinas. 7. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang sosial yang diserahkan oleh Gubernur. Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, maka setelah dilakukan restrukturisasi perangkat daerah provinsi diperoleh struktur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :


1


KEPALA DINAS SOSIAL

SEKRETARIS KELOMPOK JAFUNG

SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN MONEV

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

BIDANG PELAYANAN DAN REHSOS

SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

BIDANG PENANGGULANGAN BECANA DAN BANSOS

SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KEJUANGAN

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA

SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSI PELAYANAN SOSIAL PENYANDANG CACAT

SEKSI SUMBER DANA DAN BANTUAN SOS

SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI DAN SUMBER KESOS

SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

SEKSI JAMINAN SOSIAL

UPTD

Dengan uraian tugas sebagai berikut : KEPALA DINAS SOSIAL Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SEKRETARIS Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi kalimantan Barat membawahi Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) berjumlah 3 orang terdiri dari : 

Sub Bagian Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Memimpin pelaksanan tugas di lingkungan Sub Bag Renja, Monitoring dan

Evaluasi pada Dinas Sosial dalam rangka mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, rencana strategis, monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana secara efisien dan efektif. 

Sub Bagian Umum dan Aparatur Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan

kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. 

Sub Bagian Keuangan dan Aset Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan

pengelolaan keuangan dan asset.


2

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL Mempunyai tugas pokok menyusun penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Bidang pemberdayaan sosial terbagi menjadi 3 seksi yaitu: 

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis

pengembangan dan pemberdayaan sosial. 

Seksi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis

pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial.  Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial serta penganugerahan tanda kehormatan.

BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL Tugasnya

menyiapkan

bahan

dan

perumusan

kebijakan

teknis

serta

pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial terbagi menjadi 3 seksi yaitu : 

Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis

kesejahteraan sosial, anak dan lanjut usia. 

Seksi Rehabilitasi dan Tuna Sosial Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di

bidang rehabilitasi sosial dan tuna sosial. 

Seksi Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan

teknis di bidang pelayanan sosial penyandang cacat.

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN BANTUAN SOSIAL Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana, sumber dana dan bantuan sosial serta penyelenggaraan jaminan sosial. Pada bidang ini terbagi menjadi 3 seksi yaitu : 

Seksi Penanggulangan Bencana


3

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana. 

Seksi Sumber Dana dan Bantuan Sosial Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis ,

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang sumber dana dan sumbangan sosial. sesuai dengan kewenangan. 

Seksi Jaminan Sosial Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis

pelaksanaan jaminan sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian dari tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 131 PNS dengan rincian Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 110 orang PNS dan UPRS (Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial) sebanyak 21 orang PNS. Berikut tabel daftar pangkat/golongan sumber daya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Daftar Pangkat/Golongan Ruang PNS Pria Dan Wanita Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

JUMLAH

PANGKAT / GOLONGAN RUANG

NO

Pembina Utama Madya / IV d Pembina Utama Muda / IV c Pembina Tingkat I / IV b Pembina / IV a Penata Tingkat I / III d Penata / III c Penata Muda Tingkat I / III b Penata Muda / III a Pengatur Tingkat I / II d Pengatur / II c Pengatur Muda Tingkat I / II b Pengatur Muda / II a Juru / I d Juru Tingkat I / I c Juru Muda/I b Jumlah

PRIA

WANITA

1 4 1 5 13 23 6 1 3 6 5 1 3 1 68

1 3 7 5 29 2 6 1 3 1 1 63

(Keadaan PNS Dinas Sosial Prov. Kalbar Per- Desember 2013)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

Peralatan Kantor 1.

Kursi Kerja Eselon III

5

15.

Faximile

1

2.

Kursi Kerja

40

16.

AC Split

14

3.

Meja ½ biro

40

17.

Mesin

2

penghancur kertas


4


4.

Kursi Meja Kerja

5.

Kursi Tamu

6.

Komputer PC

7.

Printer

8. 9.

Telpon

41

18.

In Focus

2

41

19.

Filling Kabinet

10

5

20.

Kipas Angin

3

7

21.

Dispenser

5

8

22.

Televisi

2

2

23.

Laptop/Note

6

book 10 11. 12 13 14.

Mesin Sidik Jari Handy Cam Kamera Exhaust Fan Mesin Rumput Gendong

1

24.

HD Eksternal

25

1

25

Speaker

4

1

26

Drum Fiber

1

5

27

Lemari

6

7

28

Dispencer

8

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Kalbar (Keadaan Per Desember 2013) 

Mobilitas Kantor 1.

Mobil : 7 buah

2.

Motor : 23 buah

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas sosial telah dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan demikian pula upaya pemeliharaan terhadap prasarana/sarana kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu sarana penunjang yang penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana, tanpa adanya dukungan

tersebut secara langsung

maupun tidak langsung akan mempengaruhi semangat para pegawai

dalam

melaksanakan tugas pokoknya. Dukungan pembiayaan untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam APBD Provinsi Kalimatan Barat Tahun Anggaran 2013 telah tercermin baik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp. 15.848.541.000,- dengan rekapitulasi sebagai berikut :

URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Rp. Rp. Rp.

JUMLAH ANGGARAN (Rp) 9.201.291.000 6.647.250.000 15.848.541.000


5

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Pembiayaan tersebut didukung juga dari dana APBN dengan rekapitulasi sebagai berikut : URAIAN Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Total

Rp. Rp. Rp.

JUMLAH ANGGARAN (Rp) 16.791.318.000 5.235.975.000 22.027.293.000

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2013 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat memiliki dua fungsi utama yaitu : a)

Merupakan sarana bagi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat untuk meyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.

b)

Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 meliputi: 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Sosial atas capaian kinerja yang berhasil dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2013. Capaian dimaksud dengan melihat sejauh mana Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran telah dicapai pada tahun 2013. 2. Aspek Manajemen LAKIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Dinas Sosial untuk perbaikan kinerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi dalam rangka mencapai misi dan visi organisasi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.


6


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013 - 2018 Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan berdasar Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

No.

050/2020/SJ

tentang

petunjuk

penyusunan

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan tingkat nasional dan daerah. Dinas

Sosial

Provinsi

Kalimantan

Barat

sebagai

salah

satu

pelaku

pembangunan kesejahteraan sosial memperhatikan dasar pembangunan kesejahteraan sosial

yang

tercantum

dalam

Rencana

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terencana, selaras, terpadu, bertahap,berkelanjutan serta merata dan dapat dirasakan oleh seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya dalam wujud perbaikan kulaitas kehidupan yang berkeadilan sosial. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah. Rumusan Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat adalah “TERWUJUDNYA

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

MASYARAKAT

DI

PROVINSI KALIMANTAN BARAT”. Adapun Misi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat adalah : 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, manajemen, dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial. 2. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan kualitas hidup, bantuan dan mengembangkan jaminan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan kualitas kemampuan dan kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan diri dan penanggulangan bencana alam. 5. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Lembaga Sosial dan Organisasi Sosial/Masyarakat

serta

mengembangkan

prakarsa dan

peran aktif

masyarakat dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam rangka upaya pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat maka unit Organisasi merumuskan visi dan misi kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan adalah penyebaran atau implementasi dari pernyataan misi, sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat pada jangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013

7

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat waktu 5 Tahun. Tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan perbaikan - perbaikan yang dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Manajemen dan profesionalisme pelayanan Kesejahteraan Sosial. 2. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan kualitas hidup, Bantuan dan mengembangkan jaminan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam. 5. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan Penyandang Masalah

Kesejahteraan

Sosial/Masyarakat

serta

Sosial,

Lembaga

Mengembangkan

Sosial

dan

prakarsa dan

Organisasi peran aktif

masyarakat dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Sasaran merupakan penyebaran dari tujuan yang secara terangkum yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Sasaran yang ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran dari rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat meliputi : 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Mewujudkan keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial. 4. Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial.


8

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat B. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013 NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan 1. Penanganan sosial Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan 2. Penanganan Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan 3. Penanganan Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan 4. Penanganan Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 5. Penanganan Bhakti Karang Taruna 6. Penanganan pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 7. Penanganan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya Pontianak 8. Penanganan Pelestarian Hari-hari Bersejarah 9. Penanganan pemeliharaan makam juang Mandor Kab. Landak

TARGET

25 KK (Kab. Pontianak dan Kab. Landak)

20 Orang (Kab. Pontianak)

20 Orang

PROGRAM /KEGIATAN UTAMA Program Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah Kegiatan : 1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan 2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan 3. Fasilitasi bantuan ketahanan sosial keluarga pahlawan

400 Orang (Kota Pontianak)

4. Fasilitasi kegiatan HKSN

50 Karang Taruna

5. Bhakti Karang Taruna

20 KK (Kab. Landak)

6. Fasilitasi dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 7. Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya Pontianak

1 Lokasi TMP (Kab. Kubu Raya)

300 Orang

1 Makam Juang Mandor


8. Pelestarian Harihari bersejarah

9. Pemeliharaan makam juang Mandor Kab. Landak Pelestarian Harihari bersejarah.

ANGGARAN

912.240.000

185.000.000

30.000.000

30.000.000

70.000.000

50.000.000

150.000.000

53.400.000

50.000.000

28.840.000

9


NO

2.

SASARAN STRATEGIS


TARGET

PROGRAM /KEGIATAN UTAMA

ANGGARAN

10.Penanganan Pelatihan Kader Karang Taruna 11.Penanganan Pemberdayaan dan bantuan ORSOS/LSM 12.Penanganan Bantuan Sosial Daerah Kumuh

20 Kader KT

10.Pelatihan Kader Karang Taruna

50.000.000

20 ORSOS

11.Pemberdayaan dan Bantuan ORSOS/LSM

125.000.000

10 Rumah Tangga (Kota Singkawang)

12.Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah Kumuh

40.000.000

13.Penanganan Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah

300 Orang

13.Fasilitasi Hari Berkabung Daerah

50.000.000

Meningkatkan keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial 1. Penanganan hari lanjut usia 2. Penanganan pemberdayaan penyandang cacat 3. Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum 4. Penanganan Hari Penyandang Cacat Nasional / Internasional 5. Penanganan Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI 6. Penanganan Penyuluhan/Pe ncegahan/Rujuk an Narkoba 7. Penanganan Pembinaan dan Penyantunan Anak Dalam/Luar Panti 8. Penanganan Pembinaan Eks Kusta di Dalam Pemukiman dan Luar Pemukiman 9. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

700 Orang (1 Kegiatan) 30 Orang

30 Anak

250 PACA (1 Kegiatan)

50 Eks NAPI

50 Orang

20 Panti Asuhan

32 Orang

4 Kab/Kota (Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kota Singkawang, Kab. Sambas)


Program Keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial Kegiatan : 1. Fasilitasi Hari Lanjut Usia 2. Fasilitasi Pemberdayaan penyandang cacat 3. Fasilitasi Kegiatan Anak Berkonflik dengan Hukum 4. Fasilitasi Hari Penyandang Cacat Nasional/Internas ional 5. Fasilitasi Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI 6. Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan/Penc egahan Rujukan Narkoba 7. Fasilitasi Pembinaan dan Penyantunan Anak Dalam/Luar Panti 8. Fasilitasi Pembinaan Eks Kusta di Dalam Pemukiman dan Luar Pemukiman 9. Monitoring dan Evaluasi Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

523.255.000

110.000.000 40.000.000

30.000.000

110.000.000

40.000.000

51.255.000

100.000.000

32.000.000

10.000.000

10


NO 3.

SASARAN STRATEGIS


Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial 1. Penanganan rakornis penertiban sumbangan sosial dan undian. 2. Penanganan pemulangan pekerja migran internal 3. Penanganan pemulangan orang terlantar 4. Penanganan operasional penanggulanga n bencana 5. Penanganan Pembinaan dan Pengendalian program keluarga harapan (PKH) 6. Penanganan Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM 7. Penanganan Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) 8. Penanganan Bantuan Pasca Korban Bencana

4.

TARGET

Program Pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial Kegiatan : 30 Orang (Kota 1. Fasilitasi Pontianak) Rakornis Penertiban sumbangan sosial dan undian 100 orang

2. Fasilitasi pemulangan pekerja Migran Internal 110 orang 3. Fasilitasi pemulangan orang terlantar 1 Tahun 4. Fasilitasi (Kalbar) operasional penanggulangan bencana 30 Orang 5. Fasilitasi (Kalbar) Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) 30 Orang 6. Fasilitasi (Kalbar) Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM 200 ORSOS 7. Fasilitasi Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) 25 KK 8. Fasilitasi Bantuan ( Korban Pasca Pasca Korban Bencana di Bencana Kab. Sekadau)

Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial 1. Sosialisasi Peraturan di Bidang Kesejahteraan Sosial


48 Orang


Program Pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial Kegiatan : 1. Sosialisasi Peraturan di Bidang Kesejahteraan Sosial

ANGGARAN

705.000.000

50.000.000

80.000.000

60.000.000

60.000.000

135.000.000

50.000.000

70.000.000

200.000.000

1.192.643.500

70.000.000

11


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2. Penanganan rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial 3. Penanganan penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulaupulau terluar 4. Penanganan penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial. 5. Penanganan Bimtek/Pembin aan Pekerja Sosial Kab/Kota 6. Penanganan Penyusunan RAPERDA Penyandang Cacat dan Penyusunan PERGUB SPM 7. Penanganan Pelaksanaan KSN EXPO dan KALBAR EXPO

TARGET


ANGGARAN

62 Peserta

2. Fasilitasi rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial

200.251.000

120 Orang (15 Orang / 8 Kab/Kota)

3. Penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulaupulau terluar

219.251.500


4. Penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial

312.491.000

30 Peserta

5. Fasilitasi Bimtek/Pembinaa n pekerja sosial Kab/Kota 6. Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Penyandang Cacat dan Penyusunan PERGUB SPM 7. Fasilitasi Pelaksanaan KSN EXPO dan KALBAR EXPO

40 Peserta

2 EXPO


87.150.000

195.000.000

108.500.000

12


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam pengukuran suatu kinerja atau sejauh mana pencapaian dari sasaran suatu kegiatan perlu ditetapkan indikator yang akan mengindikasikan tingkat keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut. Ada tiga indikator kinerja yaitu : 1. Indikator Kinerja Input yaitu sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 2. Indikator Kinerja Output merupakan keluaran nyata serta langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. 3. Indikator Kinerja Outcome adalah hasil /manfaat langsung yang diharapkan dari kegiatan. Selanjutnya

indikator

yang

digunakan

untuk

mengindikasikan

tingkat

keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja sasaran. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut Tabel. Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Program Pembangunan Kesos Dinas Sosial Provinsi Kalbar Tahun 2013 APBD N o.

1 .

SASARAN STRATEGIS

Mewujudkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Jumlah Pemberdayaan Miskin: - Perkotaan - Perdesaan - Pesisir/Pulau Terluar - Komunitas adat Terpencil - Rehabilitasi Rumah Daerah Kumuh

2. Jumlah Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan 3. Fasilitasi Kegiatan HKSN 4. Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Sosial: -ORSOS/LSM -Karang taruna -Pekerja Sosial Masyarakat -TKSK 5. Fasilitasi Nilai-Nilai Kejuangan: -Pemeliharaan TMP

PROGRAM UTAMA

SASARAN /TARGET

1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perdesaan 2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perkotaan 3. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil 4. Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah Kumuh 5. Fasilitasi Bantuan Ketahanan Sosial Kel. Pahlawan 6. Fasilitasi Kegiatan HKSN 7. Pemberdayaan dan Bantuan ORSOS/LSM 8. Bhakti Karang Taruna 9. Pelatihan kader Karang Taruna

25 KK

10. Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya 11. Pemeliharaan Makam

1 TMP


20 KK

20 KK 10 KK 20 Orang

400 Orang 20 ORSOS 50 KT 20 KT

1 TMP

13

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat -Pemeliharaan makam Juang Mandor -Peringatan hari Pahlawan Tingkat Provinsi -Peringatan hari Berkabung daerah

2 .

Juang Mandor 12.Pelestarian Hari-hari bersejarah 13.Fasilitasi Hari Berkabung Daerah 14.Pengusulan Calon pahlawan Nasional Prov. kalbar Mewujudkan 1. Jumlah Pelayanan 1. Fasilitasi hari Lanjut Pelayanan dan dan Rehabilitasi lanjut Usia Rehabilitasi Usia: 2. Monev Asistensi Sosial -Lanjut usia terlantar Sosial Lanjut usia -Pelayanan Panti Jompo 2. Jumlah Pelayanan dan 3. Pemberdayaan rehabilitasi Penyandang Cacat Penyandang 4. Fasilitasi hari Disabilitas: Penyandang Cacat -Peyandang Nasional/Internasional Disabilitas Fisik 5. Fasilitasi Pembinaan -Penyandang Eks Kusta di Dalam Disabilitas Mental Pemukiman dan Luar -Penyandang Pemukiman Disabilitas Mental dan Fisik -Fasilitasi Peringatan Penyandang cacat Internasional 3. Jumlah Pelayanan dan 6 . Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Masalah Anak Berkonflik Anak : dengan Hukum - Anak Terlantar 7. Fasilitasi Pembinaan - Anak Berkonflik dan Penyantunan dengan Hukum Anak Dalam/Luar - Balita Terlantar Panti - Anak Jalanan - Anak Korban Tindak Kekerasan 4. Jumlah Pelayanan 8. Fasilitasi Bimbingan dan Rehabilitasi Tuna dan Pembinaan Eks Sosial NAPI - Gelandangan dan Pengemis - Pemulung - Kelompok Minoritas - BekasNarapidana 5. Jumlah Pelayanan 9. Fasilitasi Kegiatan dan Rehabilitasi Penyuluhan/Pencegah PenyandangNAPZA: an Rujukan Narkoba - Penyandang HIV/AIDS - Penyandang Penyalahgunaan NAPZA - Korban Traficking - Korban Tindak Kekerasan - Pemulung Kelompok Minoritas


300 Orang 300 Orang 1 Orang

700 Orang 4 Kab/Kota

30 Orang 250 PACA

32 Orang

30 Anak

20 Panti

32 Orang

50 Orang

14

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 3 .

Meningkatkan 1. Jumlah Pembinaan Perlindungan dan Penertiban dan Jaminan Sumbangan Sosial Sosial dan Undian 2. Jumlah Pemulangan Pekerja Migrant Internal

3. Jumlah Pemulangan Orang Terlantar 4. Penanggulangan Bencana

4 .

5. Jumlah Pembinaan Pendamping dan Pengendalian Bantuan program Keluarga Harapan (PKH) Presentase Pembinaan LKS Peduli Pekerja Sektor Informal Meningkatkan 1. Pengembangan Kapasitas Kapasitas Program Penyusunan Program Keserasian Kerja dan Rangkaian Sosial dan Kebijakan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial

1. Fasilitasi Rakornis Penertiban sumbangan sosial dan undian 2. Fasilitasi pemulangan pekerja Migran Internal 3. Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM 4. Fasilitasi pemulangan orang terlantar 5. Fasilitasi operasional penanggulangan bencana 6. Fasilitasi Bantuan Pasca Korban Bencana 7. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) 8. Fasilitasi Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS)

30 Orang

1.

48 Orang

Sosialisasi Peraturan di Bidang Kesejahteraan Sosial 2. Fasilitasi rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan social 3. Penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulau-pulau terluar 4. Penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial 5. Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Penyandang Cacat dan Penyusunan PERGUB SPM 6. Fasilitasi Pelaksanaan KSN EXPO dan KALBAR EXPO 2. Peningkatan kapasitas 7. Fasilitasi Keserasian dan Bimtek/Pembinaan Penyuluh Sosial pekerja sosial Kab/Kota


100 Orang

30 Orang

110 Orang 1 Tahun

25 KK

30 Orang

200 ORSOS

62 Peserta

210 Orang (15 Orang/14 Kab/Kota) 120 Orang (15 Orang/8 Kab/Kota

40 Peserta

2 EXPO

30 Peserta

15

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat APBN N o.

1 .

SASARAN STRATEGIS

Mewujudkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Jumlah Pemberdayaan Miskin: - Perkotaan - Perdesaan - Pesisir/Pulau Terluar - Komunitas adat Terpencil - Rehabilitasi Rumah Daerah Kumuh 2. Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Sosial: -ORSOS/LSM -Karang taruna -Pekerja Sosial Masyarakat -TKSK

1

2

PROGRAM UTAMA

1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perdesaan 2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perkotaan 3. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil 4. Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah Kumuh 5. Pemberdayaan dan Bantuan ORSOS/LSM

HIBAH KEMENTERIAN Mewujudkan 1. Jumlah Pelayanan 1. Bantuan Asistensi Pelayanan dan dan Rehabilitasi lanjut lanjut usia Rehabilitasi Usia: Sosial -Lanjut usia terlantar -Pelayanan Panti Jompo 2. Jumlah Pelayanan dan 2. Bantuan Sosial rehabilitasi Asistensi ODK Penyandang Disabilitas: -Peyandang Disabilitas Fisik -Penyandang Disabilitas Mental -Penyandang Disabilitas Mental dan Fisik Meningkatkan 1. Jumlah Pembinaan 1. Bantuan Tunai Sosial Perlindungan Pendamping dan Bersyarat (PKH) dan Jaminan Pengendalian Bantuan Sosial program Keluarga Harapan (PKH) Presentase Pembinaan LKS Peduli Pekerja Sektor Informal

SASARAN /TARGET

1950 KK

400 KK

308 KK 160 KK 30 ORSOS

850 Orang

626 Orang

26123 Orang

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Berikut perolehan IKU Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terhadap 4 sasaran strategis selama Tahun 2013 melalui dana APBD beserta penjelasan, evaluasi beserta analisisnya : Dalam pencapaian sasaran strategis 1 yaitu mewujudkan pemberdayaan sosial masyarakat dengan program pemberdayaan sosial yang meliputi 14 kegiatan utama meliputi :


16

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan dilaksanakan di Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak dengan target 25 KK terealisasi dengan prosentase sebesar 99,90% 2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan dilaksanakan di Kabupaten Pontianak dengan target 20 KK dengan realisasi sebesar 99,81 % 3. Fasilitasi bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan diberikan kepada 20 orang dari keluarga pahlawan dengan prosentase 100% 4. Fasilitasi Kegiatan HKSN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional) dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sejumlah 400 Orang dengan realisasi prosentase sebesar 100 % 5. Bhakti Karang Taruna diikuti oleh 50 Karang Taruna dengan prosentase sebesar 100 % 6. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dilaksanakan di Kabupaten Landak dengan target 20 KK terealisasi sebesar 99,92 % 7. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya Pontianak yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya dengan prosentase realisasi sebesar 99,99 % 8. Pelestarian Hari-Hari Bersejarah yang diikuti oleh 300 Orang peserta dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 9. Pemeliharaan Makam Juang Mandor yang berlokasi di Kabupaten Landak dengan prosentase realisasi sebesar 99,98 % 10.Pelatihan kader Karang Taruna diikuti oleh 20 Kader dengan realisasi sebesar 100 % 11. Pemberdayaan dan bantuan ORSOS/LSM diberikan kepada 20 ORSOS (Organisasi Sosial) dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 12.Bantuan Sosial Daerah Kumuh dilaksanakan di Kota Singkawang kepada 10 Rumah tangga dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 13.Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah diikuti oleh 300 orang peserta dengan prosentase realisasi sebesar 100 % Hambatan

dan

kendala

dalam

pencapaian

sasaran

strategis

mewujudkan

pemberdayaan sosial masyarakat adalah : 1. Biaya penunjang untuk menunju lokasi pembinaan Komunitas Adat Terpencil yang relatif kecil sedangkan untuk menuju lokasi yang dituju diperlukan carter kendaraan (baik untuk darat / air) dikarenakan lokasi yang berada di pedalaman dan kondisi infrastruktur yang belum mendukung. 2. Belum teraktualisasinya pendanaan untuk melakukan pemetaan sosial yang didukung oleh dana APBD sebagai bagian dari tahapan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang didukung oleh Dana Tugas Pembantuan (TP) Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah : 1. Perlunya diberikan tambahan alokasi anggaran operasional untuk biaya carter kendaraan (air/darat) serta peningkatan kordinasi dan kerjasama untuk memacau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013

17

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat pelaksanaan program baik pada tingkat Provinsi ,Kabupaten,Kecamatan, dan Lokasi KAT. 2. Penambahan program serta pendanaan untuk melaksanakan pemetaan sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Pencapaian sasaran strategis 2 dalam mewujudkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan program pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi capaian target dan realisasi sebagai berikut : 1. Fasilitasi Hari Lanjut Usia dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sejumlah 700 Orang dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 2. Pemberdayaan Penyandang Cacat dengan sasarn 30 orang dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 3. Fasilitasi Kegiatan Anak Berkonflik dengan Hukum dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta 30 Anak prosentasenya 100 % 4. Hari Penyandang Cacat Nasional/Internasional dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sejumlah 250 PACA realisasinya 99,96 % 5. Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI diikuti oleh 50 orang eks NAPI dengan prosentase realisasi 100 % 6. Penyuluhan/Pencegahan Rujukan Narkoba dengan target 50 Orang dengan prosentase sebesar 100 % 7. Pembinaan dan Penyantunan Anak dalam/Luar Panti yang diberikan kepada 20 Panti Asuhan di wilayah Kalimantan Barat dengan prosentase 99,74 % 8. Pembinaan Eks Kusta di dalam Pemukiman dan diluar Pemukiman dalam bentuk pertemuan dan pemberian paket penambahan gizi kepada 32 Orang penderita kusta di Kota singkawang, prosentase realisasinya sebesar 100 % 9. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota ( Landak, Sanggau, Kota Singkawang dan Sambas) terealisasi sebesar 100%.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis mewujudkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yaitu : 1. Kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. 2. Kesulitan dalam hal pendataan dan mengumpulkan ex NAPZA yang akan direhab dikarenakan kurangnya pemahaman dari keluarga ex NAPZA yang cenderung menganggap hal itu aib sehingga menutup-nutupi hal tersebut.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu : 1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat umum serta instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan harapan menambah pemahaman mengenai penyandang disabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013

18

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 2. Perlunya diadakan sosialisasi dan bimbingan kepada keluarga ex NAPZA dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Sasaran strategis yang ke 3 adalah meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan program pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial yang meliputi beberapa kegiatan yaitu: 1. Rakornis Penertiban Sumbangan Sosial dan Undian dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta 30 orang dengan prosentase 100 % 2. Pemulangan Pekerja Migran dengan target 100 orang terealisasi dengan prosentase sebesar 96,25 % 3. Pemulangan Orang Terlantar terealisasi dengan prosentase sebesar 100 % 4. Operasional Penanggulangan Bencana prosentase realisasinya sebesar 100% 5. Pembinaan dan pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 30 orang peserta prosentase realisasinya 99,41 % 6. Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM kepada 30 orang dengan realisasi sebesar 77,21 % 7. Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) kepada 200 ORSOS terlaksana dengan baik prosentase sebesar 100 % 8. Bantuan Pasca Program Bencana diberikan kepada 25 KK di Kabupaten Sekadau dengan realisasi prosentase sebesar 99,87 %

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis adalah : 1. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang luas serta letak penduduk yang terpencarpencar terutama didaerah perhuluan sehingga dalam pelaksanaan ASKESOS terkendala dalam hal observasi/monev sangat terbatas sehingga tidak sebanding dengan pengeluaran biaya yang dibutuhkan sehingga jangkauan ASKESOS masih terbatas.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu : 1. Dalam pelaksanaan ASKESOS dikarenakan dana tidak mencukupi untuk ke daerah yang perhuluan maka ORSOS yang mendapatkan bantuan dana penguatan pengelolaan ASKESOS diberikan pada Kab/Kota

yang terdekat dari Ibukota

Provinsi

Pencapaian sasaran strategis yang ke 4 yaitu meningkatkan kapasitas program keserasian sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial yaitu : 1. Sosialisasi peraturan Perundang di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sebanyak 48 orang, prosentasenya mencapai 100 %. 2. Kegiatan rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sejumlah 62 Peserta yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013

19

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berasal dari utusan Dinas Sosial 14 Kabupaten/Kota dengan prosentase realisasi 100 %. 3. Penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulau-pulau terluar diikuti sebanyak 120 orang tersebar pada 8 Kabupaten dengan prosentase 99,99 % 4. Penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial diikuti oleh 210 orang dari unsur Bappeda, Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang menghasilkan 6

Rencana Kerja Anggaran Lembaga/Kementerian dengan

prosentase 71,81 % 5. Bimbingan teknis pekerja sosial diikuti oleh 30 orang peserta dengan prosentase 100 % 6. Penyusunan RAPERDA penyandang cacat dan penyusunan PERGUB SPM dilaksanakan di Kota Pontianak diikuti oleh 40 peserta dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 7. Pelaksanaan KSN EXPO dan Kalbar EXPO dengan prosentase realisasi sebesar 98,16 %

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ke 4 yaitu meningkatkan kapasitas program keserasian sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial adalah : 1. Belum sinerginya antara perencanaan di tingkat Provinsi/Kabupaten yang melibatkan unsur Badan Perencanaan Daerah dalam memprogramkan kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2. Pemahaman para pengambil kebijakan tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial .belum sejalan dengan substansi dan hakikat Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD. 3. Terbatas dan Minimnya Sumber Daya Aparatur

yang membidangi sosial

dan

berlatar belakang Pekeja Sosial.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu : 1.

Dalam perencanaan program agar dilakukan koordinasi secara intensive yang mengarah sampai pada implementasi kegiatan sehingga output kegiatan yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat tercapai diseluruh Kabupaten dan Kota Kalimantan Barat.

2. Melakukan konsolidasi antar lembaga terkait secara berkesinambungan tentang pemahaman hakikat pembangunan Kesejahteraan Sosial sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dalam meletakkan setiap program kegiatan. 3.

Dibuat perda tentang PMKS yang berimplikasi pada penganggaran setiap kegiatan di Provinsi, Kabupaten dan Kota.


20

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dialokasikan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 yang bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana dalam tabel dibawah. TABEL. SUMBER DANA

NO 1

SUMBER DANA

3

REALISASI (Rp)

%

KET

SUMBER DANA APBD a. b.

2

ALOKASI (Rp)

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

9.201.291.000,00 6.647.250.000,00

8.795.337.629,00 6.358.701.121,00

95,59 95,66

SUMBER DANA APBN a. Dana Dekonsentrasi b. Dana Tugas Pembantuan

16.791.318.000,00 5.235.975.000,00

16.645.832.000,00 5.080.451.800,00

99,27 97,03

DANA HIBAH KEMENTERIAN

47.102.235.000,00

46.635.633.921,00

99,00

Di Tahun 2013 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dengan Total 218.250.000,00. Dengan perincian sebagai berikut : No

Program/Kegiatan

1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana - Perencanaan Tata Ruang Makam Juang Mandor Pemberdayaan Sosial - Pengusulan calon Pahlawan Nasional Prov. Kalbar

2.

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

%

117.720.000,00

110.399.900,00

99,08

100.530.000,00

98.530.000,00

98,01


21


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Sebagai bagian penutup LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa secara umum dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. o

Pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Instansi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang telah diamanatkan melalui peraturan Gubernur Kalimantan Barat telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang kemudian ditetapkan menjadi Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

o

Dalam rangka pencapaian Visi sesuai dengan target/ sasaran yang telah dicapai dalam rentang waktu tertentu telah disusun beberapa program dan kegiatan yang hasilnya diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan mengacu pada RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ).

o

Dari 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan, terealisasi target keuangan 95,62% dan fisik 100%, dengan demikian apa yang menjadi kinerja dan sasaran telah terlampaui sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

B. SARAN Dalam rangka menciptakan sistim pelaporan yang efisien dan efektif dalam bentuk pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang dibuat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disarankan agar dibuat satu laporan dalam format baru dan baku, dimana laporan tersebut memuat dan menampung seluruh kepentingan dilingkup unit sekretariat pemda, hal ini untuk menghindari banyaknya laporan yang bermuara pada kinerja SKPD. Sangat disadari bahwa informasi yang dibuat dalam LAKIP ini, belum sepenuhnya mengakomodasi keinginan semua pihak yang terkait serta masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihal sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP kedepan. Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera dan produktif di masa yang akan datang.


22

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Lampiran 1. Formulir Pengukuran Kinerja

Formulir Pengukuran Kinerja SKPD / UPT Tahun Anggaran NO

1.

: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat : 2013

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Penanganan Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaaan

TARGET 25 KK (Kab. Pontianak dan Kab. Landak)

REALISASI 25 KK (Kab. Pontianak dan Kab. Landak)

99,90

2. Penanganan Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan 3. Penanganan Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan 4. Penanganan Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 5. Penanganan Bhakti Karang Taruna



99,81

20 Orang

20 Orang

100



100

50 Karang Taruna

50 Karang Taruna

100

6. Penanganan pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 7. Penanganan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya Pontianak

20 KK (Kab. Landak)

20 KK (Kab. Landak)

99,92



99,99

8. Penanganan Pelestarian Hari-hari Bersejarah

300 Orang

300 Orang

9. Penanganan pemeliharaan makam juang Mandor Kab. Landak 10. Penanganan Pelatihan Kader Karang Taruna



20 Kader KT

20 Kader KT

11.Penanganan Pemberdayaan dan bantuan ORSOS/LSM 12.Penanganan Bantuan Sosial Daerah Kumuh

20 ORSOS

20 ORSOS



13.Penanganan Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah

300 Orang

300 Orang


100 99,98 100

100 100

100

23

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 2.

3.

Meningkatkan keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial

Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial

1. Penanganan hari lanjut usia

700 Orang (1 Kegiatan)

700 Orang (1 Kegiatan)

100

2. Penanganan pemberdayaan penyandang cacat

30 Orang

30 Orang

100

3. Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum

30 Anak

30 Anak

100

4. Penanganan Hari Penyandang Cacat Nasional / Internasional



99,96

5. Penanganan Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI

50 Eks NAPI

50 Eks NAPI

100

6. Penanganan Penyuluhan /Pencegahan /Rujukan Narkoba

50 Orang

50 Orang

100

7. Penanganan Pembinaan dan Penyantunan Anak Dalam/Luar Panti

20 Panti Asuhan

20 Panti Asuhan

99,74

8. Penanganan Pembinaan Eks Kusta di Dalam Pemukiman dan Luar Pemukiman

32 Orang

32 Orang

100

9. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

4 Kab/Kota (Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kota Singkawang, Kab. Sambas) 30 Orang (Kota Pontianak)

4 Kab/Kota (Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kota Singkawang, Kab. Sambas) 30 Orang (Kota Pontianak)

100

100 orang

100 orang

96,25

110 orang

110 orang

100

1 Tahun (Kalbar)

1 Tahun (Kalbar)

100

30 Orang (Kalbar) 30 Orang (Kalbar)

30 Orang (Kalbar) 30 Orang (Kalbar)

99,41

1. Penanganan rakornis penertiban sumbangan sosial dan undian 2. Penanganan pemulangan pekerja migran internal 3. Penanganan pemulangan orang terlantar 4. Penanganan operasional penanggulangan bencana 5. Penanganan Pembinaan dan Pengendalian program keluarga harapan (PKH) 6. Penanganan Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM


100

77,21

24

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 7. Penanganan Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) 8. Penanganan Bantuan Pasca Korban Bencana

4.

Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial

1. Sosialisasi Peraturan di Bidang Kesejahteraan 2.

Sosial Penanganan rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial

3. Penanganan penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulau-pulau terluar

4. Penanganan penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial.

5. Penanganan Bimtek/Pembinaan Pekerja Sosial 6. 7.

Kab/Kota Penanganan Penyusunan RAPERDA Penyandang Cacat dan Penyusunan PERGUB SPM Penanganan Pelaksanaan KSN EXPO dan KALBAR EXPO


200 ORSOS

200 ORSOS

100

25 KK ( Korban Pasca Bencana di Kab. Sekadau) 48 Orang

25 KK ( Korban Pasca Bencana di Kab. Sekadau) 48 Orang

99,87

62 Peserta

62 Peserta

100

100 120 Orang (15 Orang / 8 Kab/Kota)


99,99



71,81

30 Peserta

30 Peserta

100

40 Peserta

40 Peserta

100

2 EXPO

2 EXPO

98,16

25

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LAKIP) TAHUN

Recommend Documents