2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
SATKER : PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO (098303) JL. DR. MOH. SALEH NO. 26 PROBOLINGGO TELP/FAX : 0335-421224 2014 Halaman | i
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2013 dapat disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun selain untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 503/SEK/KU.01/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Pengadilan Negeri Probolinggo. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Probolinggo yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor:SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Probolinggo. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Pengadilan Negeri Probolinggo dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo di masa mendatang.
Probolinggo, 31 JANUARI 2014 PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO PANITERA / SEKRETARIS
BUDI SUDIYARTO, SH.M.HUM. NIP. 19621207 198301 1 002
Halaman | ii
IKHTISAR EKSEKUTIF PengadilanNegeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo. Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Probolinggo disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2011-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Probolinggo pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan
efektifitas
INDIKATOR KINERJA
TARGE REALIS CAPAIA T (%) ASI (%) N (%) a. Persentase perkara yang diselesaikan 100 100 100 - Pidana Biasa dan Khusus 100 100 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 100 100 - Perdata Permohonan 100 100 100 - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan 90 90 100 - Pidana Biasa dan Khusus 100 100 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 95 99,4 104,63 - Perdata Permohonan 70 70,5 100,71 - Perdata Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 95 99,34 104,57 - Pidana Biasa dan Khusus 80 90,32 112.90 - Perdata Gugatan Persentase penurunan 90 92,64 102,94 upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang 75% 100 100 Halaman | iii
pengelolaan perkara
penyelesaian b.
c.
d. e.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya pengawasan
kualitas
diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50 perkara/ majelis/t ahun dan 15 perkara/o rang/tahu n 100
53,5 perkara/ majelis/t ahun dan 18,3 perkara/o rang/tahu n 100
107 % dan 122%
75
80
106,7
100
100
100
100
100
100
100
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.
Halaman | iv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI C. STRUKTUR ORGANISASI D. SISTEMATIKA PENYAJIAN BAB I I PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS B. TUJUAN C. SASARAN D. INDIKATOR KINERJA UTAMA E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN-SARAN C. PENUTUP LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA 2014 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2011-2015 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ).
Halaman | v
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Probolinggo membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.
B.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1.
KEDUDUKAN
Peradilan Negeri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Negeri dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Negeri Probolinggo terletak di Jl. Dr. Moh. Saleh no.26 Kota Probolinggo yang mempunyai yurisdiksi 5 kecamatan, dengan luas wilayah 5026,307 Ha dan jumlah penduduk 217.649 jiwa 2.
TUGAS POKOK
Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai kawal depan (Voorj post ) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 3.
FUNGSI
Halaman | 6
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Negeri; e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Negeri, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya ; Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : W14-U13/135/SK/XII/2011., tanggal 1 Desember 2011 sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2010 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun ; Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; Halaman | 7
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Negeri pada Direktorat Administrasi Peradilan Umum.
C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara lain pidana (pidana khusus, biasa, cepat dan lalu lintas) dan perdata (gugatan maupun permohonan), sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Halaman | 8
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum. 7. Panitera Pengadilan Negeri merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo dalam tahun 2013. Capaian kinerja 2013 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Probolinggo disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Negeri untuk periode tahun 2011-2015 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo untuk Tahun 2013. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2013, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
Halaman | 9
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2010 – 2015 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo. diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2015, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2015. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Probolinggo. Adapun visi dari Pengadilan ,adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Probolinggo yang Mandiri” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan yang independen. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
a. TUJUAN Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut : Halaman | 10
1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Probolinggo yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Probolinggo. 4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
b. SASARAN Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan Hakim
aksepbilitas
Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara
putusan
pengelolaan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
A.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
Pengadilan Negeri Probolinggo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor: Negeri Probolinggo tanggal Negeri Probolinggo, dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan
aksepbilitas
putusan
INDIKATOR KINERJA d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: Halaman | 11
Hakim Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara
pengelolaan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
B.
- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali d. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
RENCANA KINERJA PENGADILAN Negeri Probolinggo TAHUN 2015 Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai berikut: SASARAN
Meningkatnya perkara
INDIKATOR KINERJA
penyelesaian
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya pengawasan
kualitas
a. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Pidana Biasa dan Khusus - Perdata Gugatan Persentase perkara yang tidak dilakukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
TARGET 100 100 100 100 92,5 100 95 72,5 95 82,5 92,5
80 100 100 100 52,5 perkara/ majelis/tahu n dan 17 perkara/ orang/tahun 100 100
Halaman | 12
C.
Penetapan Kinerja Tahun 2014
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Probolinggo, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Probolinggo , sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya perkara
INDIKATOR KINERJA
penyelesaian
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya pengawasan
kualitas
TARGET
a. Persentase perkara yang diselesaikan 100 - Pidana Biasa dan Khusus 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 - Perdata Permohonan 100 - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan 91,25 - Pidana Biasa dan Khusus 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 96 - Perdata Permohonan 71,25 - Perdata Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 95,5 - Pidana Biasa dan Khusus 81,25 - Perdata Gugatan Persentase penurunan upaya hukum: 91,25 - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK 77,5 yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100 didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100 Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
51 perkara/ majelis/tahu n dan 16 perkara/oran g/tahun 100 100
Halaman | 13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGE REALIS CAPAIA T (%) ASI (%) N (%) a. Persentase perkara yang diselesaikan 100 100 100 - Pidana Biasa dan Khusus 100 100 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 100 100 - Perdata Permohonan 100 100 100 - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan 90 90 100 - Pidana Biasa dan Khusus 100 100 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 95 99,4 104,63 - Perdata Permohonan 70 70,5 100,71 - Perdata Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 95 99,34 104,57 - Pidana Biasa dan Khusus 80 90,32 112.90 - Perdata Gugatan Halaman | 14
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan pengelolaan perkara
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya pengawasan
kualitas
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap g. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
90
92,64
102,94
75%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50 perkara/ majelis/t ahun dan 15 perkara/o rang/tahu n 100
53,5 perkara/ majelis/t ahun dan 18,3 perkara/o rang/tahu n 100
107 % dan 122%
75
80
106,7
100
100
100
100
100
100
100
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerjautama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Probolinggo telah melaksanakan seluruhkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2013 sebagai berikut : KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALI
CAPAI Halaman | 15
Meningkatnya penyelesaian perkara
a.
(%) SASI (%) AN (%) a. Persentase perkara yang diselesaikan 100 100 100 - Pidana Biasa dan Khusus 0 0 0 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 100 100 - Perdata Permohonan 100 100 100 - Permohonan Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan 90 90 100 - Pidana Biasa dan Khusus 100 100 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 95 99,4 104,63 - Perdata Permohonan 70 70,5 100,71 - Permohonan Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 95 99,34 104,57 - Pidana Biasa dan Khusus 80 90,32 112.90 - Permohonan Gugatan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana Biasa dan Khusus ditargetkan selesai 100% pada Tahun 2013, dan tercapai 100%. Hal ini berarti sebanyak sisa 15 perkara Pidana Biasa dan Khusus tahun 2012 seluruhnya diselesaikan di Tahun 2013. Untuk Perkara Pidana Cepat dan Lalu Lintas tidak ada sisa, karena berkas perkara yang diserahkan, biasanya disidangkan pada hari itu juga, sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2012. Sedangkan untuk perkara Perdata Permohonan relatif singkat, biasanya hanya satu minggu, dan pada tahun 2012 hanya terdapat sisa 6 perkara saja, dan seluruhnya diselesaikan pada tahun 2013. Untuk perkara Perdata Gugatan ditargetkan selesai 100% pada tahun 2013, dan tercapai 100%. Hal ini berarti sebanyak sisa 13 Perkara Perdata Gugatan tahun 2012 seluruhnya diselesaikan di Tahun 2013.
b. Persentase perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan adalah Perbandingan perkara masuk atau diregister dengan perkara yang harus diselesaikan.
Halaman | 16
Persentase perkara Pidana Biasa dan Khusus yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 90,0 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 170 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 153 perkara. Persentase perkara Pidana Cepat dan Lalu Lintas yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 6.885 untuk perkara Lalu Lintas, dan 14 untuk perkara Pidana Cepat. Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 99,4 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 168 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 169 perkara. Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 70,5 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 31 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 44 perkara. Perkara yang masuk pada tahun 2013 tidak diselesaikan pada tahun itu juga disebabkan beberapa faktor, namun yang paling banyak dikarenakan perkara masuk pada akhir tahun. Namun untuk perkara Pidana Biasa dan Khusus, atau Perdata Gugatan yang prosesnya biasanya lebih dari satu bulan, bisa dikarenakan banyaknya pihak atau saksi yang dihadirkan.
-
Pidana Biasa dan Khusus Perdata Gugatan
95 80
100 90,32
104,57 112.90
C. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Ukuran capaian indikator kinerjaPersentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara). Prosentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 ditargetkan 95 %dari total keseluruhan perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 99,34 % yaitu dari 153 perkara pidana yang diputus, 152 diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Sedangkan Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 ditargetkan 80 %dari total keseluruhan perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 95.55 % yaitu dari 31 Perkara yang diputus, 28 perkara diputus kurang dari 6 bulan. Adapun beberapa alasan yang mempengaruhi lambatnya penyelesaian perkara sehingga perkara tersebut belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan, yaitu :
Halaman | 17
-
Dalam perkara Perdata Gugatan, peranan para pihak Penggugat maupun Tergugat juga turut mempengaruhi cepatnya penyelesaian perkara. Peranan Pengadilan Negeri lain di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo untuk membantu pemanggilan pihak yang domisili / tempat tinggal pihak tersebut di luar wilayah hukum Pengadilan negeri Probolinggo.
2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim sebagai berikut : KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
TARGET (%) 90
REALI SASI (%) 92,64
CAPAI AN (%) 102,94
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum adalah Jumlah perkara diputus selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang dilakukan upaya hukum dikalikan seratus persen. Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum adalah jumlah upaya hukum tahun 2013 sebanyak 367 perkara hukum, sedangkan perkara yang dilakukan upaya hukum sebanyak 27 Perkara. Naiknya upaya hukum baik, banding, kasasi maupun PK tidak sepenuhnya berdasarkan kepada putusan majelis hakim dalam suatu perkara yang kurang adil, namun ada pula beberapa alasan menjadi dasar dari para pihak yang tetap menginginkan upaya hukum, contohnya : -
-
Para Pihak Tergugat yang melakukan Wanprestasi, dimana sesuai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, harus melakukan Prestasi, dengan membayar ganti rugi, maka dengan melakukan Upaya Hukum, pihak Tergugat dapat mengulur waktu untuk melakukan Prestasi. Dalam Perkara Perdata Gugatan, yaitu Penguasaan Terhadap Suatu Obyek secara melawan hukum, Pihak Tergugat yang melakukan penguasan terhadap suatu obyek, yang telah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri, namun dengan melakukan Upaya Hukum, maka pihak Tergugat dapat menguasai obyek tersebut selama belum ada Putusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap baik di tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.
Adapun perbandingan perkara yang dilakukan upaya hukum pada tahun 2013 sebanyak 27 perkara dengan jumlah keseluruhan perkara yang telah diputus pada tahun 2013 sebanyak 383 perkara. Prosentase perkara yang dilakukan upaya hukum pada tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan perkara yang masuk diputus pada tahun 2013 adalah 7 %. Halaman | 18
Prosentase perkara yang dilakukan upaya hukum yaitu sebesar 7 % yang cukup kecil menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo telah berjalan dengan baik dan lancar sekalipun tidak terdapat penurunan prosentase upaya hukum. 3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebagai berikut : KINERJA UTAMA Peningkatan pengelolaan perkara
a.
efektifitas penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
TARGET (%) 75%
REALI SASI (%) 100
CAPAI AN (%) 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50 perkara/ majelis/tah un dan 15 perkara/ora ng/tahun
53,5 perkara/ majelis/tah un dan 18,3 perkara/ora ng/tahun
107 % dan 122%
PERSENTASE BERKAS YANG DIAJUKAN KASASI DAN PK YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP. Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Persentase kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Upaya Kasasi dan PK yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 7 perkara dan jumlah Berkas Kasasi dan PK yang yang disampaikan secara lengkap sebanyak 7 perkara (100%).
Halaman | 19
b. PERSENTASE BERKAS YANG DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS.
DIREGISTER
DAN
SIAP
Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Persentase kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Berkas perkara yang diterima Kepaniteraan untuk perkara Pidana Cepat, Biasa dan Khusus, Perdata Permohonan dan Gugatan pada tahun 2013 sebanyak 397 perkara dan jumlah Berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis sebanyak 397 Berkas perkara (100%). Hal ini berarti kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis di pengadilan negeri probolinggo sudah berjalan cukup baik.
c.
PERSENTASE PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN TEPAT WAKTU, TEMPAT DAN PARA PIHAK.
RELAAS
Ukuran capaian indikator Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.Persentase kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan selesai 100% pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah Berkas Perdata Permohonan dan Gugatan pada tahun 2013 sebanyak 203 perkara dan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 203 perkara (100%). Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. PROSENTASE PENYITAAN TEPAT WAKTU DAN TEMPAT. Ukuran capaian indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.Persentase kinerja Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %.
e.
RATIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA Ukuran capaian indikator Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.ratio Majelis Hakim ditargetkan 120perkara/orang/tahun pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 150 perkara/orang/tahun.
Halaman | 20
Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2013 adalah 4 majelis (1 Majelis terdiri dari 3 Orang) dan perkara yang masuk, yaitu pidana Biasa dan Khusus dan perdata Gugatan sebanyak 214 perkara (53,5 perkara/majelis/tahun). Untuk Jenis perkara Perdata Permohonan dan Pidana Cepat adalah 183 perkara, namun perkara ini untuk tiap berkasnya ditangani oleh Hakim tunggal, dan jumlah Hakim yang ada adalah 10 Orang (18,3 Perkara/Orang/Tahun). Rasio Majelis Hakim terhadap perkara sebenarnya tergantung dari jumlah perkara yang masuk, semakin banyak jumlah perkara yang masuk, maka semakin tinggi ratio Majelis Hakim terhadap Perkara. Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa kinerja ratio jumlah majelis hakim terhadap jumlah perkara sudah berjalan baik.
4. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE) Pencapaian sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) sebagai berikut : KINERJA UTAMA Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
INDIKATOR KINERJA c. Persentase prodeo diselesaikan
perkara yang
TARGET (%)
REALI SASI (%)
CAPAI AN (%)
100
100
100
Ukuran capaian indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikanadalah Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk.Persentase perkara prodeo yang diselesaikanditargetkan 100% pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah perkara predeo yang masuk pada tahun 2013 adalah 2 dan perkara predeo yang diselesaikan sebanyak 2 perkara (100%). Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan telah berjalan lancar. 5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN. Pencapaian sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilansebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya terhadap pengadilan.
kepatuhan putusan
INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
TARGET (%)
REALI SASI (%)
CAPAI AN (%)
75
80
106,7
Halaman | 21
berkekuatan hukum yang ditindaklanjuti
tetap
Ukuran capaian indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi).Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 75 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 80 %. Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata pada tahun 2013 adalah 5 dan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 4 perkara (80%). Permohonan eksekusi sebenarnya telah diproses, namun untuk sampai kepada proses eksekusi suatu obyek perkara dari mulai permohonan eksekusi hingga terlaksananya eksekusi sendiri tidak hanya melibatkan pihak pengadilan negeri saja, namun juga pihak yang penggunggat dan tergugat dan juga pihak kepolisian. Untuk proses di pengadilan negeri tidak memerlukan waktu lama dalam melengkapi berkas – berkas dan pemanggilan para pihak, namun persetujuan untuk keturutsertaan pihak kepolisian lebih sering ditangguhkan. Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan sebagai berikut : KINERJA UTAMA
Meningkatnya pengawasan
a.
kualitas
INDIKATOR KINERJA
TARGE T (%)
REALI SASI (%)
CAPAI AN (%)
e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100
100
100
f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100
100
100
PERSENTASE PENGADUAN DITINDAKLANJUTI.
MASYARAKAT
YANG
Halaman | 22
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Persentase kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah pengaduan yang dilaporkan yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 1 Pengaduan dan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) sebanyak 1 Pengaduan (100%). Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja persentase Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. PERSENTASE TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjutiadalah Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang masuk.Persentase kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Negeri Probolinggo; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Negeri Probolinggo; c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Probolinggo; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bondowoso untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honorhonor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; Halaman | 23
(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Probolinggo dengan realisasi sebagai berikut :
Pengadilan
Negeri
(a) Belanja Pegawai Pagu DIPA
Rp.
3.362.820.000,-
Realisasi DIPA
Rp.
3.890.173.120,-
Sisa dana DIPA
Rp.
-257.353.120,-
Prosentase Realisasi DIPA
115,68%
(b) Belanja Barang Pagu DIPA
Rp.
489.226.000,-
Realisasi DIPA
Rp.
487.471.904,-
Sisa dana DIPA
Rp.
1.754.096,-
Prosentase Realisasi DIPA
99.64%
(c) Belanja Modal Pagu DIPA
Rp.
50.000.000,-
Realisasi DIPA
Rp.
49.992.620,-
Sisa dana DIPA
Rp.
7.380,-
Prosentase Realisasi DIPA
99.99%
2. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Probolinggo adalah sebagai berikut : a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Probolinggo setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Surabaya; b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Probolinggo kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo.
Halaman | 24
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2013 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.
3.
Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Negeri Probolinggo dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standart Operasional Prosedur(SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor:W13-A17/2587/OT.01.3/SK/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2010 tentang Pelayanan Publik.
B. SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Negeri Probolinggo kelas II ; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum ; 5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Negeri untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi ; Halaman | 25
6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan yustisial dan tugas umum ;
ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis
C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2013; Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Probolinggo yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.
Probolinggo, 31 JANUARI 2014 PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO PANITERA / SEKRETARIS
BUDI SUDIYARTO, SH. NIP. 19621207 198301 1 002
Halaman | 26
