LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah Tahun Anggaran 2016

tr

,s-lÍt

lfi

, ,il,^tJ

Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi lnternasionat Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Republik lndonesia

DAFTAR ISI Kata Pengantar

1

Ringkasan Eksekutif

3

BAB I PENDAHULUAN

5

A.

5

Latar Belakang

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi C. Aspek Strategis D. lsu Strategis .....................

............

6 o

I

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. B.

11

Renstra Renja

2016

11

........

12

C. Perjanjian Kìnerja ........... D. Pengukuran Kinerja

14

15

KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi .............. B. Analisis Capaìan Kinerja Organisasi ..,..,.,....,... C. Analisis Capaian Kinerja dari Waktu ke Waktu ............ D. Realisasi Anggaran BAB III AKUNTABILITAS

BAB tV

PENUTUP

LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Manual IKU Tahun 2016 Rincian Koordinasi dan Sinkronisasi Tahun 2016

17 17

20 35 37

........................

41

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomìan Tahun 2016 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi

lnternasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada public atas kìnerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun 2016. Selain itu, Laporan Kinerja juga

merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Deputì Bidang Koordinasi Kerja

Sama Ekonomi lnternasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi

lnternasional, Kementerìan Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerìntah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 T ahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnsiansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

lndikator- indicator kinerja yang diukur dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang

Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional, Kementerìan Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 adalah ind ikator-ind ikator yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) antara Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi lnternasional, Kementerìan Koordinator Bidang Perekonomian Perekonom

dan Menteri Koordinator

Bidang

ia n.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan koniribusi

terbaik, Deputi Bìdang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus berupaya membangun kultur organisasi

yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan public terhadap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan semakin meningkat.

Laporan Kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jakarta,

Januari 2017 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional,,.

Rizal Affandi Lukman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Deputi VII) adalah:

“Terwujudnya koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di bidang kerja sama ekonomi internasional”.

Misinya adalah: “Menjaga dan

memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian di bidang kerja sama ekonomi internasional” Sedangkan Tujuannya adalah: “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja sama ekonomi internasional” Pada tahun 2016 ini Deputi VII, Kemenko Perekonomian telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) . Ke-lima IKU tersebut telah ditetapkan oleh Deputi VII dan disetujui oleh Menko Perekonomian dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dalam PK Deputi VII tahun 2016 memiliki Sasaran Strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja yaitu : 1) Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi yang terselesaikan; 2) Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); 3) Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti; 4) Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti; 5) Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional. Pencapaian kinerja rata-rata kegiatan Deputi VII, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2016 telah berjalan dengan baik. Adapun masing-masing capaiannya sebagai berikut: 1) Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang terselesaikan; Sepanjang

tahun

2016,

Deputi

Bidang

Koordinasi

Kerja

Sama

Ekonomi

Internasional telah menyelesaikan kesepakatan sebanyak 23 kesepakatan dari target yang telah ditetapkan sebanyak 28 kesepakatan. Sehingga realisasinya

mencapai sebesar 82,6% dari target 85% atau mempunyai kinerja 97%. Salah satu faktor target tidak tercapai adalah adanya pemotongan anggaran dan selfblooking yang dilakukan pada tahun ini. 2) Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA; Deputi VII dapat merealisasikan 88,89% dari Pencapaian kesepakatan MEA untuk penguatan daya saing nasional.

Dimana capaian kesepakatan MEA meliputi

penyelesaian Strategic Action Plan (AEC) Blueprint 2025, penyelesaian komitmen liberalisasi sektor jasa ASEAN (AFAS) paket ke-10 dari 39 pending matters subsektor, dapat diselesaikan 26 sub sektor AFAS 10, dan penyelesaian sertifikasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professional.

Target tahun

2016 sebesar 80%, realisasi mencapai 88,89% , sehingga kinerja mencapai 111%. 3) Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti; Sepanjang tahun 2016, Deputi VII mempunyai target kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 28 kesepakatan dengan realisasi 24 kesepakatan. Sehingga realisasinya mencapai sebesar 82,60% dari target 85% atau mempunyai kinerja 97%. 4) Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti; Pada hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada tahun 2016, Deputi VII mencapai kinerja 104%. Dari 42 rekomendasi monev yang direncanakan, terdapat 37 rekomendasi yang ditindaklanjuti, dengan realisasi 88,10% , dari yang ditargetkan 85%. 5) Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional. IKU ini ditetapkan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap kegiatan sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Internasional. Metode pengukurannya menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada peserta sosialisasi. Terhadap IKU ini Kedeputian VII mencapai realisasi 86,80% dari target yang ditetapkan 85% dan menunjukkan kinerja 102% . 4

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah melakukan penyusunan

Laporan Kinerja tahun 2016

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. Kerjasama ekonomi internasional dapat didefinisikan sebagai hubungan antara suatu negara dengan negara atau dengan lembaga internasional lainnya dalam bidang ekonomi, perdagangan maupun investasi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan selain didasari oleh ketentuan peraturan yang berlaku, sungguh

juga merupakan perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-

dalam

mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan

negara

pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”.

dan

Laporan

Kinerja Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus memberikan informasi tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui bersama, Tahun 2016 sesuai dengan arahan Bapak Presiden, seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah diwajibkan untuk melakukan 5

penghematan anggaran.

Hal ini tentunya berdampak pada realisasi anggaran dan

pencapaian kegiatan yang sudah direncanakan pada IKU.

Sehubungan dengan

kebijakan tersebut, Deputi VII telah mematuhi kebijakan penghematan anggaran dan melakukan selfblooking anggaran sesuai arahan dari Menko Perekonomian. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Tugas Pokok Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional diberikan tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi: 6

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi bilateral; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi multilateral; e. koordinasi,

sinkronisasi,

perumusan,

pemberdayaan,

dan

pengendalian

kebijakan di bidang kerja sama ekonomi regional; f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terdiri atas: (a) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia; (b) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah; (c) ) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik; (d) ) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional; (e) ) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan; dan (f) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut:

7

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan dan Asia Tenggara

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa

Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika

Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional

Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah

Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik

Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik

Bidang Kerja Sama Ekonomi Pembiayaan

Bidang Program dan Tata Kelola

Kelompok Jabatan Fungsional

C. ASPEK STRATEGIS Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Perannya sebagai koordinator untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan kerja sama ekonomi internasional dan pengendali kebijakan kerja sama ekonomi internasional, perlu menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka panjang dan menyeluruh bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mendukung kinerja pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019. Posisi strategis menjadi arah gerak Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam menentukan Sasaran yang akan dituju. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah (1) terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional; (2) 8

terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan (3) terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional.

D. ISU STRATEGIS Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional

maupun program – program prioritas nasional

dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, melalui

strategi

koordinasi

dan

sinkronisasi,

pengendalian,

studi

kebijakan/kajian/telaahan dan sosialisasi kerja sama ekonomi internasional. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan meningkatkan dan memperkuat kerja sama ekonomi internasional secara lebih luas, baik dalam skema Free Trade Agreement (FTA) maupun partnership. FTA bagi kebanyakan masyarakat Indonesia adalah negatif dan dianggap sebagai suatu ancaman, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Indonesia dapat memilih FTA, skema-skema FTA yang dianggap tepat dan dapat menguntungkan Indonesia.

Jadikan FTA sebagai peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk

memperluas pergaulan global dan mengambil manfaat ekonomi yang seluasluasnya untu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang kerja sama ekonomi internasional. Untuk itu, fokus Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam upaya menuju sasaran strategis adalah : a) Peningkatan Kerjasama Ekonomi Bilateral; b) Peningkatan Kerjasama Ekonomi Multilateral; c) Peningkatan Kerjasama Ekonomi Regional. 9

Sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah serta pola pikir masyarakat dan pelaku usaha yang belum melihat secara keseluruhan potensi dan peluang serta manfaat yang dapat diraih dalam keterbukaan pasar global dan juga integrasi ekonomi ASEAN. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan berbagai kebijakan serta perbaikan regulasi yang mendukung program-program penguatan dibidang-bidang yang strategis. Sinergitas antar Kementerian dan Lembaga juga perlu dioptimalisasikan, sehingga perumusan dan strategi yang dibuat sebagai modal untuk terjun di pasar global dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai perundingan di forum Internasional.

10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan potensi dan peluang, serta kendala yang ada. Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam bab ini. Sedangkan terkait sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2016 dijelaskan dalam Rencana Kerja (Renja) 2016. A. RENCANA STRATEGIS 1. VISI Visi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah: “Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di bidang kerja sama ekonomi internasional” 2. MISI Misi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah : “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian di bidang kerja sama ekonomi internasional” 3. TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi kerja sama ekonomi internasional adalah: “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja sama ekonomi internasional”

11

4. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis yang ingin dicapai Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam rangka mewujudkan tujuan, terkait dengan“ Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja sama ekonomi internasional”, ditunjukkan dengan sasaran strategis 1, 2 dan sasaran strategis 3, yaitu: (1) terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional; (2) terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan (3) terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional.

B. RENCANA KERJA 2016 Untuk mewujudkan sasaran strategis telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2016 dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional, melalui kegiatan :

    

Koordinasi dan sinkronisasi KSE Asia Koordinasi dan sinkronisasi KSE Amerika & Pasifik Koordinasi dan sinkronisasi KSE Eropa, Afrika & Timur Tengah Koordinasi dan sinkronisasi KSE Regional & Sub Regional Koordinasi dan sinkronisasi KSE Multilateral & Pembiayaan

2) Terwujudnya pengendalian kebijakan internasional, melalui kegiatan:

    

di

bidang

kerja

sama

ekonomi

Koordinasi dan sinkronisasi KSE Asia Koordinasi dan sinkronisasi KSE Amrika & Pasifik Koordinasi dan sinkronisasi KSE Eropa, Afrika & Timur Tengah Koordinasi dan sinkronisasi KSE Regional & Sub Regional Koordinasi dan sinkronisasi KSEMultilateral & Pembiayaan

3) Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional, melalui kegiatan: 12

    

Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Asia Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Amerika & Pasifik Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Eropa, Afrika & Timur Tengah Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Regional & Sub Regional Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Multilateral & Pembiayaan

Untuk lebih jelasnya rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1

Program

Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2016 Sasaran Strategis

Kegiatan

Anggaran Awal

Anggaran Setelah Pemotongan

Koordinasi Kebijakan di

Terwujudnya

Bidang

kordinasi dan

Perekonomian

sinkronisasi kebijakan bidang kerja sama ekonomi internasional

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional

Terwujudnya pemahaman peserta atas materi

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Asia

Rp. 2.510.000.000,-

Rp. 1.879.787.000,-

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Amerika & Pasifik

Rp. 938.200.000,-

Rp. 576.420.000

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Rp. 2.138.000.000,-

Rp. 1.514.398.000,-

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Regional dan Sub Regional

Rp. 2.870.170.000,-

Rp. 2.270.050.000,-

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Multilateral dan pembiayaan

Rp. 2.029.830.000,-

Rp. 1.335.424.000,-

 Monitoring & Evaluasi kebijakan KSE Asia

Rp. 155.000.000,-

Rp. 61.400.000,-

 Monitoring & Evaluasi kebijakan KSE Amerika & Pasifik

Rp. 951.400.000,-

Rp. 297.145.000,-

 Monitoring & Evaluasi kebijakan KSE Eropa, Afrika & Timur Tengah

Rp. 295.000.000,-

Rp.108.484.000,-

 Monitoring & Evaluasi kebijakan KSE Regional & Sub Regional

Rp. 72.000.000,-

Rp. 38.172.000,-

 Monitoring & Evaluasi kebijakan KSE Multilateral & Pembiayaan

Rp. 350.000.000,-

Rp. 30.369.000,-

 Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Asia

Rp. 135.000.000,-

Rp. 119.750.000,-

 Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Amerika & Pasifik

Rp. 110.400.000,-

Rp. 84.515.000,-

 Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Eropa, Afrika & Timur Tengah

Rp. 217.000.000,-

Rp. 27.081.000,-

13

Program

Sasaran Strategis

Kegiatan

Anggaran Awal

Anggaran Setelah Pemotongan

sosialisasi hasil-hasil



Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Regional & Sub Regional

Rp. 303.000.000,-

Rp. 184.080.000,-



Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Multilateral & Pembiayaan

Rp. 325.000.000,-

Rp. 258.275.000,-

Rp. 13.600.000.000,-

Rp. 8.979.600.000,-

kerja sama ekonomi internasional

TOTAL

Pagu awal Deputi VII tahun 2016 sebesar Rp13.600.000.000,- (sesuai dengan pagu anggaran di dokumen Perjanjian Kinerja). Setelah dikurangi pemotongan anggaran & self blocking, total pagu anggaran Deputi VII menjadi 8.979.600.000,-. Karena itu pagu anggaran yang digunakan dalam laporan kinerja Deputi VII adalah pagu setelah pemotongan & self blocking.

C.

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah

dengan

pemberi

amanah;

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dokumen PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional ditetapkan hanya hingga level Eselon II. Untuk level eselon di bawahnya hingga pelaksana, kontrak kinerja individu tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level

14

organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu Indikator kinerja dan target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah merupakan indikator kinerja utama tingkat Eselon I (Deputi VII) yang telah ditetapkan dan merupakan penjabaran Renstra. Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2

IKU Deputi VII Tahun 2016

Sasaran Strategis Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kerja sama ekonomi Internasional

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Internasional

Indikator Kinerja

Target

Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan

85 %

Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

80%

Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti

Pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional

D.

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional

85%

85%

85%

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama

Ekonomi Internasional tahun 2016 dilakukan dengan cara perbandingan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2016. Metode perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan

15

membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui nilai NKO. Formula penghitungan NKO adalah sebagai berikut : Realisasi NKO

×

=

100%

Target Mekanisme pengelolaan dan pengukuran kinerja Deputi VII berpedoman pada Permenko No. 9 Tahun 2015 terkait PK, IKU dan metode pengumpulan data kinerja. Alat bantu pengelolaan kinerja individu menggunakan sistem informasi dalam //situkin.ekon.go.id dan //skp.ekon.go.id. Pengukuran kinerja mengikuti arah cascading IKU level yang lebih tinggi.

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator

Bidang

Perekonomian

telah

dapat

memenuhi

sasaran

strategis,

sebagaimana yang dibebankan dan merupakan pelaksanaan dan tugas utama organisasi. Sasaran strategis organisasi yang dapat diwujudkan sesuai target yang ditetapkan dalam meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kerjasama ekonomi internasional; pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berkoordinasi dengan beberapa instansi pemerintah terkait seperti, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan,

Kementerian

Pertahanan,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi terkait lainnya. Selain itu, partisipasi pelaku bisnis juga dilibatkan melalui koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di bidang kerjasama ekonomi internasional. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2016 adalah sebagai berikut: (1). Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi yang terselesaikan. Target rekomendasi kesepakatan yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 85% dari 28 kesepakatan yang ada di wilayah kerja masing-masing Keasdepan, dan telah terealisasi sebanyak 23 kesepakatan. Berdasarkan hasil tersebut, apabila dipresentasekan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 82.60% dari target 85% 17

sehingga mempunyai kinerja

97%. Kinerja yang tidak mencapai 100%

dikarenakan terdapat beberapa pertemuan bilateral yang ditunda pelaksanaannya dan adanya pemotongan anggaran dan selfblocking yang tetapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga berpengaruh pada realisasi dan capaian kinerja. (2). Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA; Pada IKU semester kedua di tahun 2016, presentase rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA mampu merealisasikan 88,89% yang terdiri dari penyelesaian Strategic Action Plan (AEC) Blueprint 2025, penyelesaian komitmen liberalisasi sektor jasa ASEAN (AFAS) paket ke-10 dari 39 pending matters subsektor, dapat diselesaikan 26 sub sektor AFAS 10, dan penyelesaian sertifikasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professional. Sehingga target tahun 2016 sebesar 80% dan capaian 88,89% atau mempunyai kinerja 111%. (3). Persentase

(%)

kesepakatan

kerja

sama

ekonomi

internasional

yang

ditindaklanjuti; Sepanjang tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai target kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 28 kesepakatan dengan realisasi 24 kesepakatan. Sehingga realisasinya mencapai sebesar 82,60% dari target 85% atau mempunyai kinerja 97%. (4). Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti; Pada hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada tahun 2016, Kedeputian VII mencapai kinerja 104%. Dari 42 rekomendasi monev yang ditargetkan

dapat

ditindaklanjuti,

terdapat

37

rekomendasi

yang

telah

ditindaklanjuti, dengan realisasi 88,10% dari target 85%.

18

(5). Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional. Terhadap IKU ini Kedeputian VII mencapai realisasi 86,80% dari target yang ditetapkan 85% dan menunjukkan kinerja 102%. IKU ini ditetapkan untuk mengukur

pemahaman

peserta

diselenggarakan pada tahun 2016.

terhadap

kegiatan

sosialisasi

yang

Metode pengukurannya menggunakan

kuisioner yang disampaikan kepada peserta sosialisasi. Capaian Kinerja Deputi VII pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1

Capaian Kinerja Deputi VII tahun 2016

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Kinerja %

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang terselesaikan

85%

82,60%

97%


80%

88,89%

111%

Terwujudnya pengendalian kebijakan dibidang kerja sama ekonomi internasional

Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti

85%

82,60%

97%

Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti

85%

88,10%

104%

85%

86,80%

102%

Pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional


19

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Deputi VII Tahun 2016

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Hasil-hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional mencakup hal-hal yang dituangkan dalam bentuk

agreement /

memorandum of understanding / agreed minutes / joint statement, dimana perjanjian tersebut mempunyai dampak perdagangan, investasi dan pembiayaan.

Sedangkan

hasil dari pengendalian kebijakan dibidang kerja sama ekonomi internasional berupa rekomendasi untuk tindaklanjut kebijakan kerja sama ekonomi internasional.

Capaian

kinerja Deputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional berhasil dicapai melalui rapat-rapat koordinasi, penyelenggaraan pertemuan internasional, focus group discussin (FGD) antar Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait serta menerapkan mekanisme pembagian kerja dan pertukaran infomasi yang dilakukan melalui rapat internal dan komunikasi serta sharing data melalui email dan media komunikasi lainnya. Secara rinci capaian atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2016 adalah sebagai berikut: (1). Persentase

(%)

kesepakatan

kerja

sama

ekonomi

internasional

yang

terselesaikan.

20

Kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan adalah kesepakatan yang disetujui/ditandatangani dalam pertemuan/perundingan kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasikan oleh Kedeputian VII. Target kesepakatan yang terselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 28 kesepakatan yang ada di wilayah kerja masing-masing Keasdepan, dan telah terealisasi sebanyak 23 kesepakatan. Berdasarkan hasil tersebut, realisasi tahun 2016 adalah sebesar 82.60% dari target 85% sehingga mempunyai kinerja 97%. Kinerja yang tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat beberapa pertemuan bilateral yang ditunda pelaksanaannya dan adanya pemotongan anggaran dan selfblocking yang tetapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga berpengaruh pada realisasi dan capaian kinerja. Jumlah 23 target kesepakatan yang terselesaikan dengan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yaitu dengan negara Korea Selatan, China, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, IA- CEPA, Amerika Serikat, Rusia, Iran, G20, JCM, JICA, ASEAN, BIMP-EAGA, APEC, dan IMT-GT. Sementara kesepakatan yang belum tercapai di tahun 2016 adalah kesepakatan dengan Jepang. Tertundanya pelaksanaan Pertemuan Joint Committee on Economic and Industry RI-Japan karena Jepang masih memprioritaskan penyelesaian masalah bea masuk 11 post tarif otomotif CBU dari Jepang, sedangkan Indonesia mensyaratkan penyelesaian bea masuk 11 post tarif tersebut bersamaan dengan akses pasar produk kategori R&Q (produk pertanian dan prikanan) dari Indonesia ke Jepang. Kesepakatan yang telah terselesaikan dalam kerja sama ekonomi bilateral diantaranya adalah 1. Working Level Task Force RI – South Korea, yang menghasilkan kesepakatan pada bidang Trade & Investment, Industry Cooperation and Green Cars, Energy, Agriculture, Forestry, Fisheries, Environment, Policy & Development Financing, Infrastructure, Defense Industry, dan Creative Industry. 2. The Senior Official’s Meeting of High Level Economic Dialogue RI- China,yang menghasilkan dokumen berupa agreed minutes yang telah disepakati dalam hal 21

komitmen kedua pihak untuk mencari solusi dalam rangka mengurangi defisit neraca perdagangan yang dialami oleh Indonesia menuju perdagangan yang berimbang dan berkelanjutan, meningkatnya investasi RRT ke Indonesia, pembangunan kawasan industry di Indonesia dan pembangunan proyek infrastruktur strategis, pemanfaatan hibah RRT

untuk pengembangan

infrastruktur, dan kerjasama proyek-proyek energi. 3. Pertemuan Presiden RI ke Washington DC menghasilkan kesepakatan bisnis dalam bidang pembangkit listrik tenaga gas, teknologi Infromatika dan remanufactured. Kesepakatan diantara kedua negara tersebut yaitu : - Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas 100 MW di Gorontalo kerjasama dengan General Electric dan PLN senilai USD 100 juta telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2016. - Pembangunan pabrik pemanis buatan di Cikande, pakan ternak di Pasuruan dan Boyolali oleh Cargill dengan total nilai investasi USD 120 juta. - Pembangunan fasilitas remanufactured di Cileungsi Bogor oleh Caterpillar senilai USD 12 juta. - Google telah melakukan pelatihan bagi developer IT di Indonesia dan memberi pelajaran di berbagai universitas untuk pengembangan sistem Android. Google juga meluncurkan program Gapura untuk membantu UKM di Indonesia - Apple akan membangun tiga research center di Indonesia, dan research center pertama akan dibangun Jakarta tahun 2017. 4. Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-11 RI- Rusia menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Agreed Minutes of the Eleventh Session of Indonesia does Russian Joint – Commission on Trade, Economic, and Technical Corporation. Kesepakatan yang dicapai antara lain : - Kerjasama Transportasi dan Infrastruktur dimana kedua belah pihak sepakat mengembangkan proyek pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Timur

termasuk

pengiriman

mahasiswa

Indonesia

untuk

belajar

perkeretapian di beberapa universitas di Federasi Rusia serta kerjasama

22

code-share arrangement antara Garuda Indonesia dengan Aeroflot-SU dalam skema Sky Team Alliance. - Kerjasama Budaya dan Pariwisata telah disepakati untuk memperkuat berbagai kerjasama strategis antara kedua negara, antara lain pengembangan kerjasama melalui acara kebudayaan, program pertukaran pemuda dan program budaya, promosi people – to – people contacts, usulan kerjasama dibidang

marketing

meningkatkan

pariwisata,

kunjungan

infrormasi

wisatawan

antar

terkait

bebas

kedua

negara,

visa

untuk

kerjasama

pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata; serta tawaran investasi di berbagai destinasi wisata baru di Indonesia. 5. Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-12 RI- Iran menghasilkan kesepakatan di bidang perdagangan, industri, investasi, infrastruktur, energi, perbankan dan keuangan dan kerjasama strategis lainnya yang tertuang pada Agreed Minuted SKB ke-12 Indonesia-Iran. Kesepakatan yang dicapai antara lain : -

Pentingnya pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) untuk memfasilitasi perdagangan dan mendorong peningkatan hubungan dagang yang berkelanjutan

-

Pentingnya implementasi dari kesepatakan yang telah dibuat sebelumnya dalam bidang perdagangan, pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan dan ahli, serta menyepakati pentingnya pertukaran delegasi bisnis untuk menghadiri event perdagangan yang diselenggarakan masing-masing kedua Negara

-

Meningkatkan hubungan dagang melalui peningkatan ekspor dan impor dari masing-masing negara diberbagai sektor perdagangan

-

Pentingnya kerja sama dibidang standardisasi, kepabeanan, serta kerjasama antar kamar dagang untuk memfasilitasi perdagangan kedua Negara

-

Selain itu, Kedua belah pihak juga membahas kerja sama dibidang Industri. Kedua Belah Pihak membahas usulan dari beberapa perusahaan dimasingmasing negara yang berencana untuk melakukan kerja sama dibidang Industri.

23

-

Selanjutnya dibahas pula rencana penandatangan MoU antara Export Development Bank of Iran (EDBI) dan Indonesian Eximbank, pembentukan forum policy dialogue, pengembangan kapasitas,

serta usulan-usulan

paymen arrangement oleh kedua belah pihak -

Kedua belah pihak mencatat upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama atas permasalahan skema pembayaran kedua Negara

-

potensi kerjasama dibidang transportasi untuk mendorong people-to-people contact, pariwisata dan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dibidang penerbangan langsung, logistik, perkeretaapian, perkapalan dan maritim.

6. Kerjasama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) menghasilkan kesepakatan pembukaan jalur penerbangan dari MedanSabang sebagai bagian dari rencana pembukaan jalur penerbangan Sabang- Phuket – Langkawi, pembukaan jalur penerbangan Medan – Alor – Selatar , kesepakatan bersama pada Comprehensive Review IMT-GT dalam beberapa sektor seperti pariwisata, pertanian dan industri. 7. Kerjasama Ekonomi Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippine East ASEAN Growth Area (BIMP – EAGA) menghasilkan kesepakatan yaitu Joint Ministerial Statement 20th BIMP-EAGA, BIMP-EAGA Vision 2025 yang menetapkan visi misi BIMP – EAGA 2025 serta proyek-proyek infrastruktur prioritas, dan legalisasi BIMP Facilitation Centre (BIMP-FC) . 8. KTT G-20 pada September 2016 di Hangzhou RRT menghasilkan G20 Leaders Communique Hangzou Summit yang merupakan pernyataan bersama para kepala negara/pemerintahan anggota G20 untuk mengedepankan agenda inovasi, revolusi industri baru dan ekonomi digital sebagai penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah dan panjang. Komitmen yang disepakati antara lain: -

Reformasi struktural melalui inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbaikan tata kelola ekonomi yang inklusif dan efektif

-

Memperpanjang komitmen anti proteksionisme hingga akhir 2018 24

-

Implementasi agenda reformasi perpajakan internasional (base erosion and profit shifting dan automatic exchange of information) segera dan tepat waktu

-

Pengesahan G20 2017-2018 Anti Corruption Action Plan

-

Diversifikasi

pembiayaan

infrastruktur

melalui

keterlibatan

Multilateral

Development Banks (MDBs)

(2). Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menghasilkan beberapa rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu : - Penyelesaian

Strategic

Action

Plan

(SAP)

AEC

Blueprint

2025.

Terselesaikannya 4 measures dalam SAP AEC Blueprint 2025 (Investment, Intellectual Property Right, Trade in Services dan Trade in Goods) dan telah dilakukan Endorsement atas SAP AEC Blueprint 2025 secara adreferendum oleh Menko Perekonomian selaku Ketua AEC Council Indonesia pada saat KTT ASEAN ke-28 & 29, bulan September 2016. - Penyelesaian komitmen liberalisasi sektor jasa ASEAN (AFAS) Paket ke-10, dari 39 pending matters subsektor, telah diselesaikan 26 sub sektor, sehingga sub-sektor yang masih pending sebanyak 13 sub sektor. - Penyelesaian Sertifikasi MRA on Tourism Professional yang berdampak pada

bertambahnya pemegang sertifikat MRA on Engineering Indonesia

menjadi 747 orang dan MRA on Architect menjadi 90 orang dan telah disahkannya Sertifikasi MRA on Tourism Professional.

(3). Persentase

(%)

kesepakatan

kerja

sama

ekonomi

internasional

yang

ditindaklanjuti. Sepanjang tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai target kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 25

28 kesepakatan dengan realisasi 24 kesepakatan. Sehingga realisasinya mencapai sebesar 82,60% dari target 85% atau mempunyai kinerja 97% dibawah 100% dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan selfblocking yang tetapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga berpengaruh pada realisasi dan capaian kinerja. Tindak lanjut kesepakatan dalam kerjasama bilateral diantaranya adalah : 

Tindak lanjut dari kesepakatan Working Level Task Force RI - Korea Selatan: (1) terlaksananya komitmen investasi senilai USD 18 Milyar, dan Pembangunan Cilegon Steel Cluster Project oleh POSCO dengan kapasitas produksi 10 juta ton, serta komitmen investasi Lotte Group di Sektor Petrohemical, e-commerce dan industri entertainment. (2) Anti Dumping Produk Baja Korea ke Indonesia.



Tersusunnya dokumen agreed minutes dan kesepakatan isu-isu yang di tanda tangani dan di bahas dalam pertemuan tingkat tinggi HLED RI- China sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu The Senior Official's Meeting of High Level Economic Dialogue RI-China.



Tindak lanjut dari pertemuan High Level Economic Dialogue (HLED) RIChina ke-2 tanggal 9 mei 2016 yaitu (1) Mengaktifkan kembali joint expert group antara Indonesia dan RRT untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti melakukan kajian dan pembahasan teknis bilateral mengenai strategi mengatasi permasalahan perdagangan Terkait hambatan akses pasar, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai perdagangan antara kedua negara,

(2) Pemerintah RRT akan melakukan pertukaran

informasi maupun capacity building kepada para eksportir Indonesia terkait dengan persyaratan dan kebijakan perdagangan di RRT. 

Terlaksananya Pembangunan Kendal Industrial Park yang menjadi Landmark Kerjasama RI & Singapura di Bidang Investasi dalam Working Group on Investment, terlaksananya Single Package Tourism and Promotion dan kerjasama Cruise Tourism, terlaksananya Pemagangan tenaga perhotelan dan care givers di Singapura yang merupakan hasil dari

26

tindaklanjut kesepakatan The Senior Official's Meeting of Six Bilateral Economic Working Group RI – Singapura. 

Tersusunnya pembahasan Transportasi Udara rute Kupang-Dili, KupangDarwin, dan Kupang-Dili-Darwin, dalam kerangka kerjasama bilateral maupun trilateral. (Catatan: Sriwijaya Air telah siap mengoperasikan, tinggal menunggu persetujuan), terlaksananya pembahasan Transportasi Darat Kupang-Atambuia-Dili PP, tersusunnya Implementasi dan Pembentukan Task Force on DRIEA diintegrasikan ke kerjasama trilateral (perhubungan, peternakan, dan people to people link) sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Trilateral Working Group Indonesia-Timor Leste-Australia.



Terlaksananya First Meeting of Government Task Force Team for Supporting Indonesia Steel Industry Development (RI-Korea) sebagai tindak lanjut hasil kunjungan Presiden RI ke Seoul Korea Selatan tanggal 16 Mei 2016 yakni mengenai Komitmen Pembangunan Kluster Industri Baja oleh Krakatau Steel dan POSCO dengan kapasitas produksi sampai dengan 10 juta ton di Cilegon.



Terlaksananya rapat koordinasi terkait kunjungan kerja RI ke Australia, Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat di Kementerian Luar Negeri, dimana tiga isu yang menjadi pending matters adalah kerja sama Red Meat and Cattle dalam rangka ketahanan pangan untuk pemenuhan kebiltuhan daging di dalam negerì, mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang akan dimasukkan dalam kerja sama bisnis, kerjasama MoU skill exchange dan pending matters lainnya.



Tindaklanjut dari Pertemuan Working Group (WG) on Trade, Investment and Industry Indonesia-Rusia yaitu a). Penandatanganan MoU antara PT. KAI dengan Russian Railways tentang Pengembangan Pembangunan Rek Kereta Api tanggal 7 Juni 2016. Russian Railways melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pembangunan rel kereta api dari kota Medan ke Danau Toba tanggal 25-30 Juli 2016;

27

b). PT LEN akan melakukan kunjungan ke Moskow Rusia dalam rangka membahas kerja sama pemasaran produk radar Rusia sebagai agen tunggal di Indonesia; c). Penandatanganan MoU antara PT. Pertamina dan Rosneft tentang pembangunan kilang minyak di Tuban pada tanggal 26 Mei 2016. Saat ini kedua perusahaan sedang melakukan pembuatan Feasibility Study yang didanai oleh Rosneft. Guna mendukung kesepakatan yang telah dilakukan oleh Kepala Negara maupun Menteri dalam kerjasama ekonomi regional dan sub regional, maka beberapa tindak lanjut yang telah dilaksanakan antara lain: 

Mengkoordinasikan Penyelesaian Strategic Action Plan (SAP) AEC Blueprint 2025. SAP AEC 2025 dari Blueprint 2025 juga mengakomodir kepentingan Indonesia dalam rangka mengintegrasikan perekonomiannya di ASEAN kedalam integrasi yang lebih dalam dan luas;



Mengkoordinasikan penyelesaian komitmen liberalisasi sektor jasa ASEAN (AFAS) Paket ke 10 periode 2016 serta ASEAN Trade in Goods (ATIGA) pada isu trade facilitation. Liberalisasi sektor jasa di ASEAN sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk jasa di Indonesia yang berdampak meningkatkan daya saing di Indonesia;



Penyelesaian Struktur National Coordinator Coordinating Committee (NCCC) pada Master Plan on ASEAN Connectivity. Kemenko Perekonomian berperan sebagai NCCC dalam mengkoordinasikan konektivitas ASEAN di Indonesia.



BIMP-EAGA dan IMT-GT Strategic Planning Meeting. Yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu 1) Melakukan comprehensive review terhadap kerjasama IMT-GT selama 22 tahun pembentukannya; 2) menyusun strategic plan 20162037; 3) menyusun IB 2017-2021 hasil dari ketiga kegiatan di atas akan dilaporkan kepada para Menteri dalam Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT bulan

September

2016;

(4)

Review

implementasi

proyek

dalam

Implementation Blueprint 2012-2016; (5) Review fokus kerja sama dalam rangka penyusunan BIMP-EAGA Vision (BEV) 2025; dan (6) identifikasi proyek prioritas dalam BEV 2025. 28



Tindaklanjut Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke 22, yaitu (1) Penyusunan Dokumen IMT-GT Vision 2036; (2) Identifikasi proyek-proyek prioritas yang akan masuk dalam Implementation Blueprint 2017-2021

Pada kerja sama ekonomi multilateral, kesepakatan yang ditindaklanjuti dari Registrasi Proyek JCM ID004, ID005, ID006 berupa Credit Issuance JCM dari 2 proyek JCM yang telah teregister dimana akan ada pembahasan mengenai upaya negosiasi

penambahan

proporsi

kredit

karbon

yang

diterima

oleh

Pemerintah Indonesia atas kredit karbon yang diterbitkan dari proyek JCM. Selain itu tindak lanjut pertemuan Menteri Energi G20 yaitu 1) Sebagaimana disebutkan dalam Beijing Communique, pencarian negara partner bagi proses peer review terkait Inefficient Fossil Fuel Subsidies; 2) Koordinasi dengan K/L terkait untuk penyusunan posisi, khususnya komitmen di G20 terkait penghapusan subsidi tahun 2025. Pada pertemuan Menteri Perdagangan G20 tindak lanjut yang disepakati yaitu perlunya mempercepat proses ratifikasi Trade Facilitation Agreement (TFA), mengingat dalam pernyataannya para Menteri Perdagangan G20 menyebutkan komitmen penyelesaian TFA sampai akhir tahun 2016.

(4). Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti; Kegiatan

monitoring

dan

evaluasi

(monev)

dilakukan

untuk

memonitor

pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga merupakan umpan balik terhadap kebijakan yang dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas kegiatan dan efisiensi sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program kegiatan. Kegiatan monev yang dilakukan pada kerja sama ekonomi bilateral umumnya bertujuan untuk menggali potensi investasi dan perdagangan yang ada di masing-masing provinsi

maupun kabupaten.

Sedangkan monev yang 29

dilakukan pada kerjasama regional dan multilateral untuk meninjau kesesuaian proyek/program kerjasama dengan kesepakatan pada perjanjian dibidang kerja sama ekonomi regional dan multilateral. Pada hasil pelaksanaan kegiatan monev pada tahun 2016, Kedeputian VII mencapai kinerja 104%. Dari 42 rekomendasi monev terdapat 37 rekomendasi yang ditindaklanjuti, sehingga realisasi mencapai 88,10% dari target 85% . Beberapa rekomendasi hasil monev Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional yaitu : 

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Implementasi Hasil Kerjasama Krakatau Steel-POSCO di Cilegon, Banten, merekomendasikan: (1) Perlu adanya payung hukum dalam upaya mendukung dan melindungi industri baja nasional terhadap masuknya produk baja dari luar negeri dengan harga yang lebih murah (adanya indikasi dumping). (2) Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya (antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) yang mengatur mengenai pengenaan bea masuk dalam wilayah Free Trade Zone (FTZ).



Monev produk Perikanan di Bitung, Sulawesi Utara dalam rangka implementasi MEA. Menghasilkan rekomendasi (1) Perlu adanya standarisasi produk perikanan, utamanya produk ikan tuna dimana ikan ini merupakan salah satu produk unggulan Sulawesi Utara Indonesia di pasar ASEAN. (2) Perlu adanya riset oleh perguruan tinggi dalam mengembangkan varian produk olahan perikanan. (3) Terciptanya akses pasar (market acses) yang lebih luas terhadap produk perikanan.

(5). Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputi VII kepada stakeholder terkait. Dengan mengikuti sosialisasi 30

ini diharapkan para peserta dapat mengetahui, memahami dan memanfaatkan berbagai kegiatan kerja sama ekonomi bilateral, multilateral dan regional yang telah dilaksanakan oleh Deputi VII Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta untuk mendapat masukan dari stakeholder, terkait kebijakan kerja sama ekonomi

internasional.

kerjasama

Sosialisasi

ekonomi Internasional

merupakan yang

telah

representasi dilakukan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

dari

oleh

berbagai

Deputi

VII

Kegiatan ini memberikan

kontribusi secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, peningkatan volume ekspor dan perdagangan serta pengendalian terhadap stabilitas harga. Terhadap IKU ini Deputi VII mencapai realisasi 86,80% dari target yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja 102% . Melalui sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat berperan aktif dalam mengkritisi maupun memberikan masukan bagi peningkatan kualitas kinerja Deputi VII, sekaligus memberikan masukan atas kebijakan kerja sama ekonomi internasinal yang dilakukan oleh Pemerintah. Outcome dari sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional yang dilakukan adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman stakeholder di Sumatera Utara tentang kerjasama ekonomi Asia akademisi

di

Universitas

Gajah

Mada,

dan pemahaman

Yogyakarta

tentang

Sosialisasi/Workshop Percepatan dan Pemanfaatan Mutual Recognation Arrangement (MRA) on Engineering and Architectural Services dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada tahun 2016 ini, Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional juga berhasil menyelenggarakan The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Marching 2016, tanggal 14-16 Oktober 2016 di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan acara gabungan untuk kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippine East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan

Indonesia-Malaysia-Thailand

Growth

Triangle

(IMT-GT).

Bertujuan

untuk

31

memperkenalkan produk unggulan serta pariwisata dari masing-masing negara anggota BIMP-EAGA dan IMT-GT serta mempertemukan buyer dan juga produsen dari negaranegara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Malaysia dan Thailand dan negara-negara lain seperti Singapura, Jepang dan India. The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Marching 2016 dibuka secara resmi pada tanggal 14 Oktober 2016 oleh Wakil Presiden RI, Bapak Muhammad Jusuf Kalla didampingi oleh Menko Perekonomian, Bapak Darmin Nasution dan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Syahrul Yasin Limpo, dan dihadiri juga oleh 2 (dua) Menteri BIMP-EAGA dan IMT-GT, yaitu Dato’ Abdul Rahman Dahlan dari Malaysia dan Datu Abul Khayr Dangcal Alonto dari Filipina serta Duta Besar Indonesia untuk Filipina serta Dubes Malaysia untuk Indonesia serta berbagai kalangan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, swasta dan akademisi.

Dengan

mengangkat tema “Strengthening the ASEAN Maritime Economic Corridor and Food Security”.

rd

o Foto bersama setelah pembukaan The 3 BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Marching 2016, Wakil Presiden RI, Menko Perekonomian, Para Menteri BIMP-EAGA dan Gubernur Sulawesi Selatan

Rangkaian kegiatan terdiri dari 3 (tiga) acara inti, yaitu: 

Trade Expo, yang dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 14-16 Oktober 2016, dengan jumlah booth sebanyak 236 buah menampilkan produk unggulan

32

perikanan dan kelautan, pertanian dan hasil olahannya, infrastruktur, jasa, industri pengolahan, industri kreatif, logistik serta pariwisata dari ke-5 negara anggota BIMP-EAGA dan IMT-GT. Jumlah sebanyak

pengunjung 10.797

yang

hadir

pengunjung

dengan transaksi retail sebesar Rp. 655.867.000,-

(enam

ratus

lima

puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan transaksi

yang

masih

bersifat

negosiasi diperkirakan sebesar Rp. 55 Milyar Rupiah. o



Deputi VII memberikan penjelasan kepada Wakil Presiden RI mengenai BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo

Business

Conference,

melibatkan

peserta

dan

pembicara

dari

Brunei

Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, Australia dan juga ADB. Kesimpulan business conference ini bahwa pengembangan sektor maritim maupun pembangunan ketahanan pangan merupaka prime-mover yang dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, perikanan, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Perbakian infrastruktur menjadi salah satu kunci guna menyukseskan prioritas pada bidang maritim dan pangan.

Infrastruktur tidak

hanya hard intrstructure namun juga soft infrastructrure, sehingga pembangunan fisik yang masif perlu diselaraskan dengna pembangunan sistem

soft

infrastructure yang juga semakin mutakhir. Dalam konteks kerjasama BIMP-EAGA dan IMT-GT, konektivitas perlu diberi penekanan khusus dalam mempercepat dan mewujudkan pertumbuhan di wilayah sub-regional ini sebagai prime mover dalam menjembatani wilayah Asia, yang sangat beragam. Konektivitas akan mempercepat produktivitas di wilayah regional dan sub-regional serta dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 33

dunia. Selain itu untuk menciptakan kawasan dengan iklim bisnis yang stabil serta berdaya saing tinggi, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari pemangku kepentingan lain, seperti dunia usaha, akademisi serta praktisi. 

Business Matching, sebagai ajang pertemuan kalangan pebisnis baik lokal maupun pebisnis antar negara di wilaayah kerjasama BIMP-EAGA dan IMT-GT maupun negara lainnya seperti Jepang, Singapura dan Australia.

Dalam

kesempatan ini telah terjadi beberapa kesepakatan yang perlu untuk ditindaklanjuti ke depan sehingga kontrak yang telah disepakati akan dapat terlaksana. Nilai potensial kontrak yang disepakati dalam business matching ini adalah sekitar 55 milyar rupiah. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang

terselesaikan,

dengan

adanya

beberapa

kesepakatan

bisnis/perdagangan/investasi yang perlu ditindaklanjuti dan kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti, dimana kesepakatan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dan penyelenggaraan The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Marching 2016 telah disepakati pada tahun 2015. Guna mendukung sasaran strategis Kedeputian VII, selain dari manfaat yang mempunyai daya ungkit tinggi di atas, dapat dilihat pada Lampiran Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2016. Dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :  perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah serta pola pikir masyakarkat dan pelaku usaha yang belum melihat secara keseluruhan potensi dan peluang serta manfaat yang dapat diraih dalam keterbukaan pasar global.  Kendala bahasa juga menjadi salah satu faktor tidak aktifnya pemerintah daerah pada forum-forum internasional, misalnya pada pertemuan BIMP-EAGA dan IMT-GT

34

yang seharusnya daerah lebih aktif dalam memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi yang ada.  Selain itu Pertemuan kerja sama ekonomi internasional memerlukan kesesuaian waktu antara 2 (dua) negara atau lebih serta situasi dan kondisi dalam negeri suatu negara, sehingga terdapat beberapa penyelenggaraan pertemuan bilateral yang tertunda. Capaian kinerja dalam tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2015, demikian seterusnya, sehingga capaian kinerja bersifat kontinuitas sebagaimana tercantum dalam Renstra Deputi VII Tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis capaian kinerja dari waktu ke waktu.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 target untuk persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang terselesaikan rata-rata sama, yaitu sebesar 85% dengan realisasi tahun 2014 sebesar 92%, 94% di tahun 2015 dan 82,6% tahun 2016, sehingga rata-rata capaian kinerja berkisar antara 97-125%. Realisasi di tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa pertemuan bilateral yang ditunda pelaksanaannya dan adanya pemotongan anggaran dan selfblocking yang tetapkan oleh Kementerian Keuangan pada bulan September 2016, sehingga berpengaruh pada realisasi dan capaian kinerjanya. Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), realisasi tahun 2014 sebesar 75% dari target 60%, tahun 2015 realisasi meningkat menjadi 100% dari yang ditargetkan sebesar 75%, namun di tahun 2016 realisasi 88,89% dari target 80% menurun dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan selfblocking anggaran yang dilakukan di tahun 2016. Sehingga kinerja pada tahun 2014 sebesar 125%, tahun 2015 kinerja mencapai 133% dan ditahun 2016 sebesar 111%.

35

Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti pada tahun 2014, realisasi sebesar 81% dan ditahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 92% dari yang ditargetkan sebesar 85%, dan di tahun 2016 sebesar 88,10% dari target 85%, sehingga capaian kinerja ditahun 2014 adalah 97% , tahun 2015 sebesar 108% dan ditahun 2016 sebesar 104%. Untuk persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional,realisasi di tahun 2014 adalah 85%, tahun 2015 sebesar 83% dan di tahun 2016 sebesar 86,80% dengan target pemahaman peserta sebesar 85%. Capaian kinerja ditahun 2014 mencapai 100%, tahun 2015 sebesar 98% dan ditahun 2016 102%.

Pemahaman peserta terhadap hasil-hasil kerjasama ekonomi

internasional secara umum meningkat di tahun 2016. Capaian kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Kinerja dari Tahun 2014 – 2016 Indikator Kinerja

Realisasi 2014

2015

2016

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang terselesaikan

115%

110%

97%


125%

133%

111%

101%

97%

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti

97%

108%

104%


100%

97,60%

102%

Komposisi capaian kinerja dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

36

Grafik 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2014 – 2016

D. REALISASI ANGGARAN Pada tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendapat Pagu Anggaran Awal sebesar Rp. 13.600.000.000,- (sesuai dengan pagu anggaran di dokumen Perjanjian Kinerja). Setelah dikurangi pemotongan anggaran & self blocking, total pagu anggaran Deputi VII menjadi 8.979.600.000,-. Karena itu pagu anggaran yang digunakan dalam laporan kinerja Deputi VII adalah pagu setelah pemotongan & self blocking. Realisasi yang dimanfaatkan sebesar Rp. 8.876.024.489,atau terserap 98,85%. Dari sasaran yang ditargetkan, telah dapat diwujudkan dengan baik, dilihat dari indikator kinerja yang digunakan. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pagu Anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.979.600.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia, sebesar Rp. 2.255.187.000,b. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Amerika & Pasiik, sebesar Rp. 958.080.000,c. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah, sebesar Rp. 1.649.963.000,37

d. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Regional dan sub Regional, sebesar Rp. 2.492.302.000,e. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Multilateral dan Pembiayaan, sebesar Rp. 1.624.068.000,2. Realisasi Anggaran per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 8.876.024.489 atau sebesar 98,85% dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut: a. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia, sebesar Rp. 2.224.162.173,b. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Amerika & Pasifik, sebesar Rp. 956.941.838,c. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah, sebesar Rp. 1.640.005.766,d. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Regional dan sub Regional, sebesar Rp. 2.451.073.995,e. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Multilateral dan Pembiayaan, sebesar Rp. 1.603.840.717,Realisasi anggaran perkegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut: Tabel 3.3

Tabel Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Pagu Anggaran (Rp)

No

Kegiatan

1

Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia

2

Koordinasi Kebijakan Amerika Pasifik

Bidang

KSE

3

Koordinasi Kebijakan Bidang Eropa, Afrika dan Timur Tengah

KSE

4

Koordinasi Kebijakan Bidang Regional & Sub Regional

KSE

5

Koordinasi Kebijakan Bidang Multilateral & Pembiayaan

KSE

Total Realisasi

Realisasi Anggaran (Rp)

%

2.255.187.000,-

2.224.162.173,-

98,62%

958.080.000,-

956.941.838,-

99,88%

1.649.963.000,-

1.640.005.766,-

99,40%

2.492.302.000,-

2.451.073.995,-

98,35%

1.624.068.000,-

1.603.840.717,-

98,75%

8.979.600.000

8.876.024.489,-

98,85%

38

Grafik 3.3 Realisasi Anggaran per-Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja per-output Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel 3.5

Anggaran dan Realisasi Per Out-put Tahun Anggaran 2016 Pagu Anggaran

Sasaran Strategis

Kegiatan

( Rp )

Anggaran (Rp)

%

1.879.787.000

1.875.400.932

99,77%

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Amerika & Pasifik

576.420.000

575.594.128

99,86%

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah

1.514.398.000

1.509.472.966

99,67%

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Regional dan Sub Regional

2.270.050.000

2.233.089.632

98,37%

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Multilateral dan pembiayaan

1.335.424.000

1.315.631.107

98,52%

 Koordinasi dan sinkronisasi KSE Asia

Terwujudnya kordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kerja sama ekonomi internasional

Realisasi

39

Pagu Anggaran Sasaran Strategis

Kegiatan

( Rp )

Anggaran (Rp)

%

61.400.000

58.566.100

95,38%

297.145.000

297.130.360

100,00%

108.484.000

103.643.700

95,54%

 Pengendalian kebijakan di bidang KSE Regional & Sub Regional

38.172.000

38.169.800

99,99%

 Pengendalian kebijakan di bidang KSE Multilateral & Pembiayaan

30.369.000

30.148.890

99,28%

 Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Asia

119.750.000

97.877.800

81,74%

 Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Amerika & Pasifik

84.151.000

84.217.350

99,65%

 Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Eropa, Afrika & Timur Tengah

27.081.000

26.889.100

99,29%

 Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Regional & Sub Regional

184.080.000

179.814.563

97,68%

 Sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Multilateral & Pembiayaan

258.275.000

258.060.720

99,92%

 Pengendalian kebijakan KSE Asia

di

bidang

 Pengendalian Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional

Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional

Realisasi

kebijakan di bidang KSE Amerika & Pasifik

 Pengendalian kebijakan di bidang KSE Eropa, Afrika & Timur Tengah

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2016, Kedeputian VII telah melakukan efisiensi anggaran yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada capaian kinerja. Efisiensi anggaran dilakukan dengan mengurangi rapat diluar kantor dan diluar kota, membatasi jumlah perjalanan dinas dengan jumlah orang yang terbatas, serta melalui self blocking Kementerian. 40

BAB IV PENUTUP

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional (Deputi VII) yang mempunyai fungsi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi internasional, dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya tergantung dari kesiapan kementerian / lembaga pemerintah dan swasta Indonesia namun juga sangat tergantung pada kegiatan negara mitra kerja sama, oleh sebab itu rencana kegiatan yang disusun di awal tahun juga perlu mempertimbangkan kesediaan negara mitra. Sebagian besar capaian kinerja Deputi VII selama tahun 2016 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Deputi VII. Meskipun demikian, terdapat pertemuan bilateral yang tidak terlaksana karena permintaan dari negara mitra untuk menunda pertemuan.

Dan perlu ditingkatkannya kegiatan sosialisasi, agar

stakeholder lebih memahami dan dapat memanfaatkan peluang kerja sama internasional. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerja sama ekonomi international antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan, serta perbaikan regulasi yang mendukung program-program penguatan dan peningkatan investasi dibidang-bidang strategis.

41

Peningkatan kerja sama dengan negara mitra akan berdampak pada peningkatan indikator ekonomi seperti perdagangan dan investasi. Upaya Deputi VII untuk meningkatkan indikator ekonomi dilakukan dengan mempererat kerja sama ekonomi dengan negara mitra maupun dalam lingkup kerja sama regional dan multilateral, melalui agreement, agreed minutes, MOU, joint statement yang dilakukan sesuai tahapan kerja sama internasional yang berlaku umum. Tahapan kerja sama tersebut, dapat dilakukan dalam waktu cepat (kurang dari satu tahun) atau lebih dari satu tahun sesuai kesepakatan dengan negara mitra. Dengan melaksanakan tahapan proses kerja sama ekonomi yang telah dilakukan, kami meyakini bahwa indikator ekonomi Indonesia, khususnya yang terkait dengan hubungan internasional akan meningkat. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

42

LAMPIRAN LAPORAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Manual Perhitungan

Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan

1

IKU Deputi VII

Definisi

: Mengukur hasil kesepakatan kerja sama ekonomi yang disetujui/ditandatangani dalam pertemuan/perundingan internasional

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: % terselesaikan = Jumlah kesepakatan yang diselesaikan (R) dibagi jumlah kesepakatan yang ditargetkan (T) dalam pertemuan/perundingan internasional dikalikan 100%. Formula:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep KSE Asia; Amerika dan Pasifik; Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Regional & Sub Regional; Multilateral & Pembiayaan

Periode Data IKU

: Semesteran

Manual Perhitungan

Persentase rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

2

IKU Deputi VII

Definisi

: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi MEA Komitmen Indonesia dalam MEA : pemenuhan janji (tindakan/kegiatan) Indonesia dalam integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Jumlah rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA (R) dibagi jumlah komitmen Indonesia dalam MEA (K) dikalikan 100%. Formula: R/K x 100 %

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Periode Data IKU

: Semesteran

Manual Perhitungan

Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti

3

Keterangan LainVII IKU Deputi

: -

Definisi

Mengukur hasil kesepakatan kerja sama ekonomi yang : disetujui/ditandatangani dalam pertemuan/perundingan internasional yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait

Satuan

: %

Teknik Menghitung

% ditindaklanjuti = jumlah kesepakatan yang dilaksanakan (L) dibagi jumlah kesepakatan yang diselesaikan (S) dikalikan 100%. : Formula:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

Manual Perhitungan

Asdep KSE Asia; Amerika dan Pasifik; Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Regional & Sub Regional; Multilateral & Pembiayaan

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti

4

IKU Deputi VII

Definisi

Mengukur jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi : terhadap hasil kerjasama ekonomi internasional yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait

Satuan

: %

Teknik Menghitung

Sifat Data IKU

Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerjasama ekonomi internasional yang dilaksanakan (R) dibagi jumlah monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerjasama : ekonomi internasional yang ditargetkan (T) dikalikan 100%. Formula:

: Maximize


Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

Manual Perhitungan

Persentase Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Internasional

5

IKU Deputi VII

Mengukur indikator tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional yang dipaparkan  Hasil kuisioner yang dibagikan kepada peserta sosialiasi terhadap pemahaman materi hasil-hasil kerja sama ekonomi : internasional  Data kualitatif dengan skala likert: Kurang paham (1), cukup paham (2), paham (3), sangat paham (4)

Definisi

Satuan

: % Jumlah peserta sosialiasi yang memahami (P) materi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional dibagi dengan jumlah peserta seluruhnya (T) dikalikan 100% Formula:

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

6


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

SS (a)

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerjasama Ekonomi Internasional

Terwujudnya Pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Internasional

Indikator Kinerja (b)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Internasional yang terselesaikan

Target 2016 (c)

85%

Realisasi 2016 (d)

82,60%

Kinerja (e)=(d)/(c)

Keterangan (f)

97%

Terselesaikan 23 kesepakatan dari 28 kesepakatan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan selfblooking

Persentase (%) Rekomendasi penguatan daya saing Nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

80%

88,89%

111%

Rekomendasi penyelesaian target untuk penguatan daya saing nasional telah dapat diselesaikan sebanyak 88,89%

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Internasional yang ditindaklanjuti

85%

82,60%

97%

Dari 28 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 24 kesepakatan telah ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi Internasional yang ditindaklanjuti

85%

88,10%

104%

Dari 42 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, terdapat 37 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti

102%

Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi internasional sudah mencapai 86,60%, diatas dari target.

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Internasional

85%

86,80%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia

Target 2016 (c)

Realisasi 2016 (d)

Kinerja (e)=(d)/(c)

Tercapainya Kesepakatan Kerjasama Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang Ekonomi Asia (5 Kesepakatan) terselesaikan

85%

100%

118%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

85%

80%

94%

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

85%

100%

118%

8 Rekomendasi pada saat Monev, telah ditindaklanjuti semuanya

106%

90 % peserta sudah cukup memahami hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia yang disosialisasikan

100%

Dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola dilaksanakan selama 12 bulan, dengan beberapa laporan

SS (a)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Asia (8 Rekomendasi)


Terwujudnya Pemahaman Peserta Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi atas Materi Sosialisasi hasil-hasil hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia Kerjasama Ekonomi Asia (2 Laporan)

Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Bidang Koordinasi Kerjasama Kelola pada Deputi Bidang Kerjasma Ekonomi Internasional Ekonomi Internasional (12 Bulan)

85%

12 Bulan

90%

12 Bulan

Keterangan (f) Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, dapat terselesaikan 5 kesepakatan. Realisasi 100% Dari 5 kesepakatan yang terselesaikan, 4 kesepakatan telah ditindaklanjuti

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

SS (a)


Tercapainya Kesepakatan KSE Eropa, Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (5 Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan Kesepakatan)

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa, Tersusunnya pengendalian Kebijakan Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti di Bidang Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (12 Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi) Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti Terwujudnya Pemahaman Peserta Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi atas Materi Sosialisasi hasil-hasil hasil-hasil kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Tengah Timur Tengah (2 Laporan)

Target 2016 Realisasi 2016 (c) (d)

85%

85%

85%

85%

60%

80%

58%

85%

Kinerja (e)=(d)/(c)

Keterangan (f)

71%

Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 3 kesepakatan, sehingga realisasi 60%. Hal ini karena adanya pemotongan anggaran

94%

Dari 5 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 4 kesepakatan sudah ditindaklanjuti

69%


100%

Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah sudah mencapai 85% dan sesuai dengan yang ditargetkan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

SS (a) Tercapainya Kesepakatan KSE Amerika dan Pasifik ( 4 Kesepakatan)

Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik (8 Rekomendasi)

Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik (1 Laporan)

Indikator Kinerja (b) Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang terselesaikan

Target 2016 (c) 85%

Realisasi 2016 (d) 75%

Kinerja (e)=(d)/(c)

Keterangan (f)

88%

Direncanakan 4 kesepakatan dapat terselesaikan, dan terselesaikan 3 kesepakatan, sehingga realisasi 75%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti

85%

75%

88%

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti

85%

50%

59%

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

85%

85%

100%

Dari 4 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 3 kesepakatan yang terselesaikan sudah ditindaklanjuti Dari 8 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, terdapat 4 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik sudah mencapai 85% dan sesuai dengan yang ditargetkan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional

SS (a)

Tercapainya kesepakatan KSE Regional dan Subregional (9 Kesepakatan)

Indikator Kinerja (b) Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang terselesaikan

Realisasi 2016 (d)

Kinerja (e)=(d)/(c)

Keterangan (f)

85%

78%

92%

Dari 9 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 7 kesepakatan, sehingga realisasi 92%

Persentase (%) rekomendasi penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

80%

88,89%

111%

Rekomendasi penyelesaian target untuk penguatan daya saing nasional telah dapat diselesaikan sebanyak 88,89%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti

85%

78%

92%

Dari 9 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 7 kesepakatan yang sudah ditindaklanjuti

118%

Dari 6 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti semua

104%

Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional sudah mencapai 88%

Tersusunnya pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional (6 Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi) Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional (4 Laporan)

Target 2016 (c)

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional

85%

85%

100%

88%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

SS (a) Tercapainya Kesepakatan KSE Multilateral dan Pembiayaan (5 Kesepakatan)


Target 2016 (c)

Realisasi 2016 (d)

Kinerja (e)=(d)/(c)

Keterangan (f)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang terselesaikan

85%

100%

118%

Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 5 kesepakatan, sehingga realisasi 100%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti

85%

100%

117,65%

Dari 5 kesepakatan yang terselesaikan, sudah ditindaklanjuti

88%


101%

Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan sudah mencapai 86%

Tersusunnya Rekomendasi pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan (8 Rekomendasi) Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti

Terwujudnya Pemahaman Peserta Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi atas Materi Sosialisasi hasil-hasil hasil-hasil kerjasama Ekonomi Multilateral dan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Pembiayaan (2 Laporan)

85%

85%

75%

86%

LAPORAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonmi Internasional Keterangan : Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan

Kesepakatan

No. I

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia yang Terselesaikan

1.

II

Working Level Task Force RI - Korea Selatan

Target 2016

Tanggal Realisasi Kesepakatan

MoU / SoD / RoD

5 Kesepakatan 9 Document - Record of Discussion: WG on Trade & Investment WG on Industry Cooperation and Green Cars WG on Energy WG on Agriculture, Forestry and Fisheries WG on Environment WG on Policy & Development Financing WG on Infrastructure WG on Defense Industry WG on Creative Industry

1

26 - 27 April 2016

2 The Senior Official's Meeting of High Level Economic Dialogue RI-China

1

11 April 2016

1 Dokumen: draft agreed minutes yang akan ditandatangani dan kesepakatan isu-isu yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi HLED RI-China.

3 High Level Economic Dialogue RI - China

1

09 Mei 2016

2 Document : 1) Memorandum of Understanding between Indonesia and People's Republic of China on Economic and Technical Assistance, dan 2) Agreed Minutes of the Second Meeting of High Level Economic Dialogue between RI and PRC 1 Document: Summary of Discussion from Six Bilateral Economic Working Group RI - Singapura

4

The Senior Official's Meeting of Six Bilateral Economic Working Group RI Singapura

1

10 Mei 2016

5

Pertemuan SOM (Senior Official Meeting) RI - Timor Leste di Deli Timor Leste

1

30 Nopember 2016

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Amerika Pasifik yang Terselesaikan

Summary Discussion pembahasan rekomendasi kerjasama ekonomi dan pariwisata RI - Timor Leste

4 Kesepakatan

1.

Special Session on Border Issues RI-Papua Nugini

1

25-27 Juli 2016

2.

perundingan ke-3 Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA)

1

2-4 Mei 2016

3.

pertemuan TIFA-TIC XV (Trade and Investment Framework AgreementTrade and Investment Council) SOM (Senior Official Meeting) Level RI-AS 2016

1

11-12 April 2016

Pertukaran pandangan tentang isu-isu saat ini terutama kasus yang berhubungan dengan WNI dan PNG di Perbatasan, adapun sektor yang dikerjasamakan : IUU Fishing, kerja sama di bidang Pendidikan, kerja sama Sister City , Connectivity , kerja sama pariwisata, kerja sama Usaka Kecil dan Menengah (UKM), kerja sama Trans-Batas Manajemen DAS, kerja sama Perdagangan di Perbatasan, kerja sama Hukum dan Imigrasi, kerja sama Militer, kerja sama dibidang ke-Polisi-an, kerja sama Konsuler

3 Document - Record of Discussion : Negotiating Groups (NGs) on Trade in Goods, Negotiating Groups (NGs) on Trade in Services, Negotiating Groups (NGs) on Investment

kesepakatan yang dibahas : IUU (illegal, unreported and unregulated) Fishing, Information Sharing on US and Indonesian Model Bilateral Investment Treaty, Proposal of Joint Palm Oil Study, Forum Diskusi terkait TPP (Trans Pacific Partnership), IPR Policies Discussion, Lokalisasi Persyaratan untuk Produksi High Tech, dan lain-lain (Lacey Acy (SVLK), SNI Toys, Import Licensing).


Kesepakatan

No. III

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Eropa Afrika dan Timur Tengah yang Terselesaikan

1.

Target 2016


MoU / SoD / RoD

5 Kesepakatan 1. Protocol of the Working Group on Trade, Investment, and Industry of the Indonesian-Russian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation.

Pertemuan Working Group (WG) on Trade, Investment and Industry Indonesia-Rusia

2 Mei 2016 2. Road Map of Monitoring the Realization of Strategic Program of Russian-Indonesian Cooperation

2

SKB ke 11 Indonesia - Rusia bidang kerjasama perdagangan, Ekonomi dan Teknik

31 Oktober

3 SKB ke 12 Indonesia- Iran bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan

IV

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang Terselesaikan

1. Pertemuan Menteri Energi G20

V

25 Nopember 2016

Agreed Minutes of The Twelefh Session of Indonesian does Iranian Joint Commission on Economic, and Trade Corporation

5 Kesepakatan

1

29 - 30 Juni 2016

2. Pertemuan Menteri Perdagangan G20

1

9 - 10 Juli 2016

3 Credit Issuance JCM dari 2 proyek JCM yang telah terigester

1

13-Mei-16

4 Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2016

1

4-5 September 2016

5 Rapat persiapan sekretariat JCM hand Over dengan JICA

1

8 Desember 2016

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang Terselesaikan

Agreed Minutes of The Eleventh Session of Indonesian does Russian Joint Commission on Trade, Economic, and Technical Corporation

9 Kesepakatan

1) G20 Energy Beijing Communique 2) Enhancing Energy Access in Asia and the Pacific: Key Challenges and G20 Voluntary Collaboration Action Plan 3) G20 Voluntary Action Plan on Renewable Energy 4) G20 Energy Efficiency Leading Programme 1) G20 Trade Ministers Meeting Statement 2) Terms of Reference of the G20 Trade and Investment Working Group 3) G20 Strategy for Global Trade Growth 4) G20 Guiding Principles for Global Investment Policymaking Balance Certificate ID-JCM-ACC-001

Komunike KTT G20 tahun 2016 Rekomendasi K/L yang siap menangani sekretariat JCM tahun 2017


Kesepakatan

No.

Target 2016


MoU / SoD / RoD

1. Senior Economic Officials Meeting ASEAN I

Januari 2016

Summary of Discussion

2 The 4th Darwin Dialogue (BIMP-EAGA and Northern Territory Ministers)

28 April 2016

(1) Joint Statement of the 4th Darwin Dialogue (BIMP-EAGA and NT Ministers) dan (2) Plan of Action BIMP EAGA and Northern Territory Cooperation 2016-2020

3 CIMT Advisory Committee Meeting

27 Mei 2016

(1) Summary of Discussion; (2) Policy and Practical Manual of CIMT; (2) TOR untuk pelaksanaan International Independent Auditor

4 APEC-Economic Committee

20 - 27 Agustus 2016

5 KTT ASEAN ke

(1) Summary of Discussion; (2) Renewed APEC on Agenda Structural Reform (RAASR)

Startegic Action Plan - ASEAn Vision

6 Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT

20-23 September 2016

(1) Joint Ministerial Statement 22nd IMT-GT Ministerial Meeting; (2) Framework IMT-GT Vision 2036; (3) Framework Implementation Blueprint 2017-2021

7 Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-20

26-29 November 2016

(1) Joint Ministerial Statement 20th BIMP-EAGA Ministerial Meeting; (2) BIMP-EAGA Vision (BEV) 2025; (3) Priority Infrastructure Projects (PIPs); (4) Draft Perjanjian Pendirian BIMP-FC


No.

Kegiatan

Target 2016

tanggal pelaksanaan

sampai dengan Desember 2016

%

September

terselesaikannya 4 measure dalam SAP AEC Blueprint 2025 dan telah disahkannya SAP AEC 2025

100,00%

66,67%

1

Penyelesaian Strategic Action Plan (SAP) AEC Blueprint 2025

Terselesaikannya 4 Measure dalam SAP AEC Blueprint 2025

2

Penyelesaian komitmen liberalisasi sektor jasa ASEAN (AFAS) Paket ke 10, dari 39 pending matters subsektor, selesai 19 sub sektor pada semester I dan 20 sub sektor pada semester II

Terselesaikannya 39 sub sektor AFAS 10

Agustus

Telah diselesaikannya 26 sub sektor AFAS 10

3

Penyelesaian Sertifikasi MRA on Tourism Professional

Terselesaikannya Sertifikasi MRA on Tourism Professional

Agustus

Telah disahkannya Sertifikasi MRA on Tourism Professional

TOTAL

100,00%

88,89%

LAPORAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonmi Internasional Keterangan : Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti

Kesepakatan

No. I

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia yang Ditindaklanjuti

1. Working Level Task Force RI - Korea Selatan

2

The Senior Official's Meeting of High Level Economic Dialogue RIChina

High Level Economic Dialogue RI - China

The Senior Official's Meeting of Six Bilateral Economic Working Group 3 RI - Singapura

4 Trilateral Working Group Indonesia-Timor Leste-Australia

Target 2016

Tanggal Kesepakatan

Rekomendasi Tindaklanjut

Hambatan

5 Kesepakatan

26 - 27 April 2016

11 April 2016

09 Mei 2016

10 Mei 2016

10 Agustus 2016

Isu yang dibahas terlalu banyak dan * (1) Komitmen Investasi senilai USD 18 Milyar, dan Pembangunan Cilegon Steel Cluster beragam sehingga kesulitan untuk Project oleh POSCO dengan kapasitas produksi 10 juta ton, serta komitmen investasi Lotte koordinasi antar Kementerian Group di Sektor Petrohemical, e-commerce dan industri entertainment. (2) Anti Dumping Teknis, keterbatasan data, dan Produk Baja Korea ke Indonesia. Ketersediaan anggaran yang * 22 November 2016, First Meeting of Government Task Force Team for Supporting Indonesia terbatas; Steel Industry Development (RI-Korea). Pertemuan ini dalam rangka menindaklanjuti hasil Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Seoul Republik of Korea tanggal 16 Mei 2016, yakni mengenai Komitmen Pembangunan Kluster Industri Baja oleh Krakatau Steel dan POSCO dengan kapasitas produksi sampai dengan 10 juta ton di Cilegon Kurangnya partisipasi pejabat pengambil keputusan yang tepat dan berwenang dari Kementerian Teknis, Isu yang dibahas terlalu banyak dan beragam sehingga kesulitan untuk koordinasi antar Kementerian Teknis, keterbatasan data, dan Ketersediaan anggaran yang terbatas.

Kurangnya Koordinasi antar Kementerian Teknis, Ketersediaan anggaran yang terbatas;

Kurangnya Koordinasi antar Kementerian Teknis, Ketersediaan anggaran yang terbatas;

* 1 Dokumen: draft agreed minutes yang akan ditandatangani dan kesepakatan isu-isu yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi HLED RI-China. *

Terkait perbedaan data statistik dan defisit neraca perdagangan. Hasil Pertemuan the 2nd HLED RI-RRT 9 Mei 2016 di Jakarta untuk mengatasi masalah tersebut adalah: (1) Mengaktifkan kembali joint expert group antara Indonesia dan RRT untuk melakukan langkahlangkah yang diperlukan seperti melakukan kajian dan pembahasan teknis bilateral mengenai strategi mengatasi permasalahan perdagangan Terkait hambatan akses pasar, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai perdagangan antara kedua negara, (2) Pemerintah RRT akan melakukan pertukaran informasi maupun capacity building kepada para eksportir Indonesia terkait dengan persyaratan dan kebijakan perdagangan di RRT (1) Pembangunan Kendal Industrial Park yang menjadi Landmark Kerjasama RI & Singapura di Bidang Investasi dalam Working Group on Investment, (2) Single Package Tourism and Promotion dan kerjasama Cruise Tourism, (3) Pemagangan tenaga perhotelan dan care givers di Singapura (1) Pembahasan Transportasi Udara rute Kupang-Dili, Kupang-Darwin, dan Kupang-DiliDarwin, dalam kerangka kerjasama bilateral maupun trilateral. (Catatan: Sriwijaya Air telah siap mengoperasikan, tinggal menunggu persetujuan), (2) Transportasi Darat KupangAtambuia-Dili PP (DAMRI- pembahasan), (3) Implementasi dan Pembentukan Task Force on DRIEA diintegrasikan ke kerjasama trilateral (perhubungan, peternakan, dan people to people link)


Kesepakatan

No. II

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Amerika Pasifik yang Ditindaklanjuti

1

2

Pertemuan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) ke-3

Perundingan ke-5 Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

3 Training on International Policy-An Executive Program

Target 2016

Tanggal Kesepakatan

Hambatan


4 Kesepakatan

2 s.d 4 Mei 2016

a. Disepakati Work Program perundingan IA-CEPA dalam jangka 18 bulan. b. Disepakati advanced early outcomes yang meliputi : Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG); Red Meat and Cattle; Skills Development Exchange Pilot serta Financial Services dan developing early outcomes yang meliputi Indonesian Skilled Workers; Mutual Recognition Agreement (MRA) on Various Vocation; Food Innovation Center; Sugar; Horticulture; MRA on Various Food Standard; c. Disepakati untuk mendirikan 3 Negotiation Group (NG) antara lain NG On Trade In Goods , NG On Trade In Services dan NG On Investment; d. Disepakati bahwa kedua negara akan mengadakan Perundingan ke-4 IA-CEPA pada tanggal 23 s.d. 26 Agustus di Sydney, Australia.

31 Oktober s.d 4 November 2016

Ketersediaan anggaran yang terbatas;

a. pada perundingan ke-5 disampaikan EARLY OUTCOMES INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT terkaiu isu : Indonesia-Australia Business Partnership Group (IABPG) Kedua Tim Perunding menyambut baik hasil rekomendasi IABPG yang tertuang dalam IABPG Report Phase II “Two Neighbours, Partners in Prosperity” yang telah diluncurkan pada tanggal 2 Agustus 2016 di Jakarta, serta mempertimbangkan hasil rekomendasi IABPG dalam menghasilkan perjanjian ekonomi komprehensif beyond on traditional FTA/CEPA, mutual benefits dan win-win solution; Red Meat and Cattle; Financial Services (MoU antara OJK dan ACFS Monas University); MoU on Skill Exchange Development Pilot Project; Vocational Education, Vocational Training dan Skilled Workers; Fashion and Jewellery Design; Indonesian Food Innovation Center (IFIC); Drug and Food Standard; Herbal/Spa/Aroma Therapy. b. NGs terdiri atas 6, yang dibagi atas : NGs Trade in Goods, NGs Trade in Services, NGs Investment, NGs Competition Policy, NGs Economic Cooperation, NGs Institutional and Framework Provisions.

24 s.d 26 Oktober 2016

Ketersediaan anggaran yang terbatas;

a. Mengundang 55 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perundingan kuhususnya di bidang perekonomian dan difokuskan pada Eselon 1 dan Eselon 2; b. Training dihadiri 6 orang setingkat Eselon 1, 20 orang setingkat Eselon 2 dan 6 orang pada jabatan fungsional khusus; c. materi diklat difokuskan pada bidang ekonomi khusunya dalam melaksanakan perundingan internasional dengan pemateri yang berasal dari AIPEG dan Oxford University.


Kesepakatan

No.

Target 2016

4 Rapat Koordinasi Terkait Kunjungan Kerja Presiden RI ke Australia

III

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Eropa Afrika dan Timur Tengah yang Ditindaklanjuti

1

Pertemuan Tim Teknis dalam rangka Finalisasi Roadmap of Monitoring the Realization of Strategic Program of Russian – Indonesian Cooperation

Tanggal Kesepakatan

Hambatan


3 November 2016

Kurangnya Koordinasi Kementerian Teknis, Ketersediaan anggaran yang terbatas;

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat di Kementerian Luar Negeri, dimana tiga isu yang menjadi pending matters adalah kerja sama Red Meat and Cattle dalam rangka ketahanan pangan untuk pemenuhan kebiltuhan daging di dalam negerì, mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang akan dimasukkan dalam kerja sama bisnis, kerjasama MoU skill exchange dan pending matters lainnya. a. Red Meat and Cattle memperbaiki produktivitas dan daya saing sektor peternakan lndonesia, mendukung keterlibatan kedua negara untuk sektor peternakan dan produk daging dan mendukung capacity building sektor peternakan dan produk daging dengan nilai proyek kerja sama RMC sebesar 60 juta Aus Dollar, dalam kurun waktu 10 tahun, terbagi dalam 4 pokja yaitu breeding, processing, logistic dan pemberian capacity building (Red Meat and Cattle diharapkan akan menjadi salah satu pokok Joint Statement ke depan antara kedua Pemerintahan). b. Pertemuan Presiden akan melakukan pertemuan dengan CEO 19 perusahaan terkemuka Australia seperti Coca Cola Amatil dan Telstra, saat ini ada 2 (dua) perusahaan lndonesia yang telah berinvestasi di Australia yaitu PT. Aneka Tambang dan PT. Bayan Resources. Disampaikan juga bahwa FDI Australia ke lndonesia kurun waktu 2011-2016 mencapai 1,987 Milyar USD dengan jumlah proyek 60.771 c. Kerja sama MoU Skill Exchange dalam kerangka Indonesia-Australia CEPA, dalam rakor disampaikan bahwa Kemenaker tidak keberatan atas MoU tersebut. d. Mendag Australia mempertanlakan kejelasan peraturan pemasukan ternak ke lndonesia dengan skenario jumlah indukan dan bakalan minimal 1:5 ekor bagi pelaku usaha dan 1:10 ekor bagi koperasi peternak dan kelompok peternak. BSN mengusulkan agar Standard Mapping menjadi salah satu deliverables Presiden Jokowi mengingat telah ada pembicaraan antara Kepala BSN kedua negara.

5 Kesepakatan

14 - 19 Maret 2016

1). Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan peluang kerjasama yang belum disepakati yaitu proyek pembangunan Smelter Grade Alumina oleh PT. ANTAM dan UC RUSAL, proyek modernisasi 5 (lima) pilot electrolytic cells antara PT. Inalum dan UC RUSAL, kerjasama antara PT. Tehnika Ina dan PTC “KAMAZ” serta kerjasama antara PT. Arbaya Energi dengan UC RUSAL. 2). Tim Teknis RI akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia terkait usulan kerjasama yang masih perlu dibahas secara internal oleh pihak Rusia antara lain waste/biomass power generation, sistem manajemen energi untuk penerangan gedung dan jalan, sistem komunikasi satelit, secure telecommunication with specification of digital certificate, sistem navigasi udara, radar cuaca, farmasi dan peralatan medis serta inseminasi buatan.


Kesepakatan

No.

2

IV

Target 2016

Pertemuan Working Group (WG) on Trade, Investment and Industry Indonesia-Rusia

Tanggal Kesepakatan

2 Mei 2016

Hambatan


1. Penandatanganan MoU antara PT. KAI denganRussian Railways tentang Pengembangan Pembangunan Rek Kereta Api tanggal7 Juni 2016. Russian Railways akan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pembangunan rel kereta api dari kota Medan ke Danau Toba tanggal 25-30 Juli 2016; 2.PT LEN akan melakukan kunjungan ke mOskow Rusia dalam rangka membahas kerja sama pemasaran produk radar Rusia sebagai agen tunggal di Indonesia; 3. Penandatangana moU antara pT. Pertamina dan Rosneft tentang pembangunan kilang minyak di Tuban pada tanggal 26 Mei 2016. Saat ini kedua perusahaan sedang melakukan pembuatan Feasibility Study yang didanai oleh Rosneft

3 Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-11 Indonesia-Rusia

31 Oktober 2016

1. Penandatanganan Agreed Minutes SKB Ke-11 Indonesia-Rusia; 2. Penandatanganan Kesepakatan Reasuransi antara Asuransi Asei Indonesia dan EXIAR; 3. Penandatangana Aerospace Fund antara Indonesia-Rusia

4 Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-12 Indonesia-Iran

25 November 2016

Penandatanganan Agreed mInutes Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-12 Indonesia-Iran dibidang Ekonomi dan Perdagangan

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang Ditindaklanjuti

5 Kesepakatan

1. Pertemuan Menteri Energi G20

1

29 - 30 Juni 2016

2. Pertemuan Menteri Perdagangan G20

1

9 - 10 Juli 2016

3. Registrasi Proyek JCM ID004, ID005, ID006

1

24 Maret - 3 Juni 2016

4. Credit Issuance JCM dari 2 proyek JCM yang telah teregister

5 COP-22 UNFCCC

1

1) Sebagaimana disebutkan dalam Beijing Communique, pencarian negara partner bagi proses peer review terkait Inefficient Fossil Fuel Subsidies 2) Koordinasi dengan K/L terkait untuk penyusunan posisi, khususnya komitmen di G20 terkait penghapusan subsidi tahun 2025 Perlunya mempercepat proses ratifikasi Trade Facilitation Agreement (TFA), mengingat dalam pernyataannya para Menteri Perdagangan G20 menyebutkan komitmen penyelesaian TFA sampai akhir tahun 2016 PDD ID004, ID005, ID 006 dilengkapi dengan monitoring plan dan dokumen pendukung, sehingga bisa dipantau

13-Mei-16

Akan ada pembahasan mengenai upaya negosiasi penambahan proporsi kredit karbon yang diterima oleh Pemerintah Indonesia atas kredit karbon yang diterbitkan dari proyek JCM

8-15 November 2016

1). Pembahasan peraturan pelaksanaan dari Paris Agreement 2) Follow up dana perubahan iklim untuk aksi adaptasi dan mitigasi bagi negara-negara berkembang 3) Sinkronisasi skema JCM dengan skema yang diatur oleh Paris Agreement terkait kontribusi bilateral


Kesepakatan

No. V

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang Ditindaklanjuti

Target 2016

Tanggal Kesepakatan

Hambatan


9 Kesepakatan

1

Mengkoordinasikan Penyelesaian Pending Matters AEC Blueprint 2015 (41 measures)

31/06/2016

Penyelesaian HPM dengan berkoordinasi dengan K/L yang menangani measur tersebut sehingga memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia yaitu pada sektor perdagangan barang, jasa, investasi, keuangan, transportasi dan logistik

2.

Mengkoordinasikan Penyelesaian Strategic Action Plan (SAP) AEC Blueprint 2025

31/06/2016

SAP AEC 2025 dari Blueprint 2025 juga mengakomodir kepentingan Indonesia dalam rangka mengintegrasikan perekonomiannya di ASEAN kedalam integrasi yang lebih dalam dan luas

Mengkoordinasikan penyelesaian komitmen liberalisasi sektor jasa 3 ASEAN (AFAS) Paket ke 10 periode 2016 serta ASEAN Trade in Goods (ATIGA) pada isu trade facilitation

31/06/2016

Liberalisasi sektor jasa di ASEAN sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk jasa di Indonesia yang berdampak meningkatkan daya saing di Indonesia

Penyelesaian Struktur National Coordinator Coordinating Committee (NCCC) pada Master Plan on ASEAN Connectivity

31/06/2016

Kemenko Perekonomian berperan sebagai NCCC dalam mengkoordinasikan connectivitas ASEAN di Indonesia

3-5 Februari

1) Melakukan comprehensive review terhadap kerjasama IMT-GT selama 22 tahun pembentukannya, 2) menyusun strategic plan 2016-2037 serta 3) menyusun IB 2017-2021 hasil dari ketiga kegiatan di atas akan dilaporkan kepada para Menteri dalam Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT bulan September 2016 (4) Review implementasi proyek dalam Implementation Blueprint 2012-2016; (5) Review fokus kerja sama dalam rangka penyusunan BIMP-EAGA Vision (BEV) 2025; (6) identifikasi proyek prioritas dalam BEV 2025

27-28 April

(1) Plan of Action Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) and Northern Territory (NT), Australia Cooperation 2016-2020” yang meliputi sektor sosial, budaya, pendidikan, kesenian dan olah raga, perdagangan dan investasi, pariwisata, pertanian, konektivitas serta kesehatan; (2) kesepakatan dalam rangka perluasan kerja sama dalam bentuk Preliminary Scoping Study on Supply Chain, peningkatan kapasitas, training, magang, joint research, dan keikutsertaan dalam event trade expo.

20-27 Agustus

(1) Penyusunan updating IAP APEC; (2) Penyusunan Pledge untuk Renewed APEC on Agenda Structurla Reform (RAASR); (3) Penyusunan APEC Economic Policy Report (AEPR) (4) Penyusunan proposal terkait RAASR; (5) Penyusunan AEPR sektor Jasa

20-23 September

(1) Penyusunan Dokumen IMT-GT Vision 2036; (2) Identifikasi proyek-proyek prioritas yang akan masuk dalam Implementation Blueprint 2017-2021

4

5 BIMP-EAGA dan IMT-GT Strategic Planning Meeting

6

The 4th Darwin Dialogue (BIMP-EAGA and Northern Territory Ministers)

7 APEC Economic Committee

8 Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-22

LAPORAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Keterangan : Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti

Monitoring dan Evaluasi

No. I

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Ekonomi Asia

1.

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Ekonomi Asia ke Purwakarta, Jawa Barat

Target 2016

Tanggal Monev

Hambatan

Rekomendasi Monev

8 Rekomendasi

1

(1) Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Daerah akan diusulkan upaya pembinaan dan pelatihan melalui mekanisme kerja sama bilateral (2) Beberapa potensi unggulan kabupaten Purwakarta dapat diikutsertakan dalam rangkaian kegiatan promosi kerja sama bilateral untuk mencari peluang pasar Internasional.

29 - 31 Mei 2016

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Asia ke 2. Subang, Jawa Barat

1

9 -11 Juni 2016

(1)Peningkatan tata kelola pemerintah serta sumber daya aparatur, peningkatan sistem komunikasi dan informasi manajemen pemerintah daerah (2) peningkatan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, pengairan, energi kelistrikan, perumahan / pemukiman (3) Peningkatan perekonomian daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah (peningkatan kualitas layanan pendidikan formal dan nonformal, pengelolaan seni dan budaya (4) peningkatan kualitas dan layanan kesehatan, penataan ruang, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan bencana

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Asia ke 3. Pemprov Yogyakarta dan PT. Angkasa Pura I Yogyakarta

1

9 -11 Juni 2016

(1) Pemprov Yogya : Dibutuhkan Koordinasi antara pemda setempat dengan Instansi terkait baik Pusat dan Daerah untuk memperoleh koordinasi terkait implementasi dari Sister City antara Yogya dan Kyoto, Jepang. (2) Angkasa Pura I: Dibutuhkan Koordinasi terutama antara Kemenhub dan BKPM terkait Realisasi dari Investor asal India yakni GVK Power & Infrastructure dalam pembangunan The New Yogyakarta International Airport - di Kulon Progo

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Implementasi Hasil 4 Kerjasama Krakatau Steel-POSCO di Cilegon, Banten.

Pemerintah belum fokus untuk melakukan perlindungan industri hulu baja nasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia karena disisi lain harus melindungi industri hilirnya.

(1) Perlu adanya payung hukum dalam upaya mendukung dan melindungi industri baja nasional terhadap gempuran produk baja dari luar negeri dengan harga yang lebih murah (adanya indikasi dumping). (2) Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya (antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) yang mengatur mengenai pengenaan bea masuk dalam wilayah Free Trade Zone (FTZ).

1

9 -11 Juni 2016

1

21 - 23 Juli 2016

Dari hasil monitoring dan evaluasi hasil hasil kerjasama ekonomi serta promosi dan investasi, harus dijalin kerjasama untuk mempromosikan produk-produk unggulan yang ada di garut yang bisa berdaya saing dikawasan asia eropa dan afrika, peluang investasi yang selama ini menjadi andalan dari pemerintah garut.

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Ekonomi Trilateral ke Kupang NTT

1

10 - 12 April 2016

(1) untuk merealisasikan kerjasama perhubungan udara Kupang-Dili-Darwin dan perhubungan darat Kupang-Dili (2) Untuk merealisasikan kerjasama peternakan, dan (3) merealisasikan kerjasama people to people link yang dapat meliputi pariwisata, ketenagakerjaan, pendidikan dan bisnis.

Pertemuan Deputi 7 dengan Pejabat Kedubes Korea 7 tentang monitoring follow up hasil Kunker Presiden RI ke Korea

1

9 November 2016

Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil kerjasama ekonomi serta

5 Promosi dan Investasi dan Perdagangan Kabupaten Garut ke Negara-nagara Asia, Eropa, Afrika dan Timur Tengah

6

Terdapat beberapa hasil kesepakatan leaders namun belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Teknis

Pertemuan telah memonitor dan membahas hasil kesepakatan Presiden RI dengan Presiden Korea tanggal 14-17 Mei 2016 antara lain tentang: evaluasi penurunan volume perdagangan bilateral dalam 5 tahun terakhir, Anti dumping produk baja, market akses produk pertanian dari Indonesia ke Korea, dan direct shipping FTA.



No.

8

II

Conference call Deputi 7 dengan Mr. Lida MOFA Jepang untuk monitoring penyelesaian 11 Pos Tarif Bea Masuk Otomotif CBU dari Jepang dan akses pasar produk kategori R dan Q dari Indonesia ke Jepang

Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Amerika Pasifik

Monev ke Balai Dikalat Industri (BDI) untuk bertemu dengan pihak Asosiasi Industri Animasi Kreatif Indonesia (AINAKI), Balai Diklat Industri Bali serta 1. Direksi / Shareholder Hammerhead yang berasal dari Hollywood, Amerika Serikat, dalam rangka Pembahasan Kerja Sama Co-production animasi 3D

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik melaksanakan Perjalanan Dinas ke Cikande, 2. Serang, Banten, dalam rangka Kunjungan ke Proyek Pembangunan Pabrik Pemanis Buatan PT. Cargill lndonesia

Melaksanakan Monev Proyek kerja sama antara PT.PLN dengan General Electric dalam rangkaian Business Deals RI-AS dan koordinasi dengan pemerintah Prov. 3. Gorontalo untuk menggali potensi sumber daya minerba dan produk unggulan lainnya yang dapat dikerjasamakan

Target 2016

1

Tanggal Monev

Hambatan

11 November 2016

Pihak Indonesia bersedia untuk menyelesaiakan masalah bea masuk 11 PT otomotif dari Jepang namun Indonesia berharap Pihak Jepang juga bersedia untuk membukan akses pasar produk perikanan dan pertanian dari Indonesia. Sampai saat ini Jepang belum bersedia untuk membahasnya.

Rekomendasi Monev

Conference call Deputi 7 dengan Mr. Lida MOFA Jepang bertujuan untuk monitoring penyelesaian 11 Pos Tarif Bea Masuk Otomotif CBU dari Jepang dan akses pasar produk kategori R dan Q dari Indonesia ke Jepang. Posisi Indonesia sebagaimana diputuskan dalam Rakor Tingkat Menteri tanggal 13 Januari 2016 memutuskan bahwa penyelesaian 11 PT otomotif harus satu paket dengan akses produk R & Q ke Jepang.

8 Rekomendasi

1

1

1

07 s.d. 08 Januari 2016

(1) Digital Video Conference (DVC) antara kedua Co-Chair di Kemenko Perekonomian tanggal 1 Oktober 2015. Hasilnya : Disepakati 5 proyek yang ada telah berakhir dan kedua pihak sepakat untuk menggali potensi proyek-proyek baru Mengidentifikasi pemikirian-pemikiran baru dalam mencari terobosan bagi pengaktifan kembali sejumlah Commercial Dialogue Bentuk kerjasama CD ke depan yang diusulkan : a. Seminar/Workshop Ease of Doing Business; b. Seminar/workshop tentang HKI; c. Bidang Ekonomi Kreatif dan AINAKI menjadi salah satu proyek yang diusulkan dalam kerangka CD; (2) AINAKI sedang menggagas Proyek film “Seahorse” akan melibatkan lebih dari 100 seniman muda dan lulusan SMK Indonesia dari Jawa, Bali dan Sumatera sehingga membuka lahan pekerjaan untuk pelaku dan industri UKM ekonomi kreatif di Indonesia, (3) Film tersebut juga akan memberikan peluang industri ekonomi kreatif Indonesia tampil dalam kancah internasional melalui produksi film animasi internasional pertama dari Indonesia dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual internasional. Selain itu, berbagai produk derivatif akan dihasilkan dari pembuatan film tersebut, diantaranya buku komik, game dan produk-produk lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi industri UKM ekonomi kreatif Indonesia.

29 s.d 30 Maret 2016

(1) Akuisisi proyek pemanis buatan di cikande yang bernilai US$ 50 juta merupakan salah satu dari komitmen investasi cargil pada Business Deals dengan nilai total US$ 750 juta; (2) Keberadaan pabrik pemanis ini juga meningkatkan ketahanan bahan pangan dalam negeri dengan produk yang berkualitas dan bernilai tambah, selain ituproduk pemanis buatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan domestik dan mengisi pasar Asia Tenggara; (3) Akses masuk ke kawasan industri cikande masih diwarnai pungutan liar terhadap angkutan logistik pabrik dan Fluktuasi kurs rupiah tahun 2015 terhadap dollar AS mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, terutama dalam pengadaan mesin-mesin dan bahan baku pendukung proyek pembangunan pabrik.

27 s.d. 29 April 2016

(1) Untuk meningkatkan memantau perkembangan proyek pembangunan PLTG Gorontalo 100 MW gas turbin dan cycle power antara PT.PLN dengan General Electric dan listrik Gorontalo yang tadinya defisit hingga 85 MW, kini surplus 45 MW; (2)Gorontalo memiliki potensi energi baru terbaharukan seprti geothermal di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan dengan perkiraan dapat menghasilkan 110 MW. Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa lengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit). potensi ini masih membutuhkan investor.



No.

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Economic Cooperation and Cross Border Trade RI-PNG

1

Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Eropa Afrika dan Timur Tengah

12 Rekomendasi

4.

III

Target 2016

1.

Monitoring dan Evaluasi Progress Tindak Lanjut MoU dan Letter of Intent Kerjasama antara Kadin, Pemda Propinsi Jawa Barat,Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kerajaan Belgia

1

Tanggal Monev

Hambatan

Rekomendasi Monev

18 s.d 21 Mei 2016

(1) Bahan masukan lebih komprehensif bagi DELRI untuk menentukan posisi Indonesia dalam pertemuan tingkat Menteri (RI-PNG) Special Session on Borders Issues RI-PNG, salah satunya membahas isu-isu Future Cooperation: Economic, Social and Cultural Cooperation yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 27 s.d. 28 Juli 2016; (2) Nilai transaksi yang digolongkan perdagangan tradisional maksimal US$ 300 untuk satu kartu lintas batas per bulan, masyarakat berharap nilai tersebut dapat ditingkatkan menjadi US$ 1000 untuk satu kartu lintas batas per bulan; (3) Perlu kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Bank PNG untuk membangun sebuah fasilitas money changer dengan kurs resmi dan disepakati kedua negara; (4) Perlu ditingkatkan pasokan barang ke Pasar Skow dan menambah jumlah hari pasar yang saat ini hanya dibuka 2 hari dalam seminggu.

17-18 Maret 2016,

1) Untuk Meningkatkan koordinasi antara Kadin Provinsi Jawa Barat dengan Belgia, 2) Untuk Memonitoring tindak lanjut dari Kesepakatan tersebut

Monitoring dan Evaluasi kerjasama ekonomi antara 2. Negara-negara Asia, Eropa, Afrika dan Timur Tengah dengan Kabupaten Bandung Barat,

1

26-28 Mei 2016

1) merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk dapat mengikutsertakan pemda dan perusahaan BUMD dan swasta Kabupaten Bandung dalam kegiataan-kegiatan yang terkait dengan promosi investasi dan perdagangan ke Negara-negara di Asia, Eropa, Afrika dan Timur Tengah. 2). Diperlukan pembicaraan dengan Perum Perhutani untuk pengembangan areal lahan perkebunan kopi yang bisa ditanami agar supaya masyarakat sekitar hutan tersebut bisa diberdayakan. 3). Menrekomendasikan paket kebijakan ekonomi dapat memprioritaskan perlindungan bagi sektor usaha di dalam negeri serta meningkatkan daya beli dan investasi. 4). Mendorong perizinan online bagi ijin-ijin yang diperlukan pelaku usaha dengan tanpa biaya

monitoring dan evaluasi hasil-hasil kerjasama bilateral 3. Indonesia-Kazakhstan dibidang ekonomi, perdagangan dan investasi,

1

29 Januari 2016

1) Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi hasil-hasil kerjasama Indonesia dan Kazakhstan yang berlangsung di Kabupaten Cianjur tersebut akan dijadikan bahan masukan bagi pertemuan SKB ke-2 RI- Kazakhstan pada tahun 2016 di Kazakhstan. 2) Diusulkan untuk dilakukan sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Indonesia-Kazakhstan di Cianjur dengan mengundang stakeholder terkait tahun 2016.

1.) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perusahaan Barecca Far FTz untuk menetapkan bagian mana yang mereka lebih tertarik untuk melakukan investasi dalam pembangunan bandara Kertajati tersebut. 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memonitor dan mengevaluasi masukan dan tanggapan dari perusahaan Barecca Far FTz terkait dengan proyek pembangunan bandara Kertajati tersebut.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rencana 4. Investasi Pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati dengan Negara-Negara Eropa

1

28-30 Juni 2016.

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Kabupaten Sukabumi dengan Negara-negara Dikawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

1

27 – 29 April 2016.

5.

1.) pengembangan taman Geopark harus menjamin masyarakat sekitarnya bisa mampu lebih sejahtera. 2.) Memasukan Program Pengembangan Kawasan National Geopark Ciletuh dalam Road Map Proyek-Proyek Prioritas Kerjasama RI-Rusia yang akan dibahas pada pertemuan Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) RI-Rusia yang dijadwalakan akan berlangsung pada tanggal 2 Mei 2016 di Jakarta.


No.


Monitoring dan evaluasi serta promosi investasi dan 6. perdagangan dengan Negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Afrika dan Timur Tengah,

Monitoring dan Evaluasi Potensi Ekonomi Provinsi 7 Kalimantan Timur serta Peluang Kawasan Eropa Tengah dan Timur

IV

Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Monitoring dan Evaluasi proyek JCM ke Karawang, 1. Jawa Barat

Target 2016

1

1

Tanggal Monev

Rekomendasi Monev

22 Juli 2015

1.) Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi hasil-hasil kerjasama Indonesia dan Negara-negara di Asia, Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang berlangsung di Kabupaten Garut tersebut akan dijadikan bahan masukan bagi berbagai pertemuan antara Indonesia dengan Negara-negara di Asia, Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang direncanakan akan berlangsung selama tahun 2016 baik di Indonesia maupun diluar negeri. 2.) Direncanakan akan dilakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Asia, Eropa, Afrika dan Timur Tengah dibidang pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Geothermal dan pertanian serta kehutanan dalam bentuk Business Forum, FGD dan lainnya yang diselenggarakan di Kabupaten Garut.

24 - 26 Juli 2016

1). Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat roadmap yang memuat berbagai proyek atau usulan proyek kerjasama dengan pihak Rusia termasuk kemajuan yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi. 2). 2. Roadmap tersebut akan disampaikan pada Sidang Komisi Bersama (SKB) RI – Rusia ke-11 Bidang Kerjasama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik akan diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2016 di Jakarta yamg akan dipimpin secara bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia.

8 Rekomendasi

1

Hambatan

Hambatan

28-Apr-16

(1) Environmental Impact Assesment harus diterapkan pada seluruh proyek JCM dengan mengacu pada standar yang Kurangnya pemahaman peserta proyek berlaku; (2) Kepatuhan para peserta proyek atas regulasi nasional dan regulasi daerah yang melindungi lingkungan hidup terhadap mekanisme JCM dari kegiatan industri yang berdampak merusak harus dipantau secara berkala; (3) Penggunaan limbah yang ramah lingkungan untuk pakan lele dapat direplikasi pada proyek serupa di tempat lain;

(1) Kredit karbon yang dihasilkan dari proyek ini harus dipublikasikan ke publik dan dunia internasional; (2) SOP mengenai keselamatan kerja harus terpasang di tempat-tempat yang memiliki potensi bahaya bagi para pekerjanya; (3) Efisiensi energi yang dihasilkan melalui pemasangan high efficiency refrigerator dapat dijadikan acuan untuk pabrikpabrik yang memiliki cold storage

Monitoring dan Evaluasi proyek JCM ke Bekasi, Jawa 2. Barat

1

29-Apr-16

Tidak ada hambatan yang berarti

Monitoring dan Evaluasi Persiapan Kerjasama Sister 3. City antara Surakarta dan Kyoto melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM) Tahap 1

1

16-17 Maret 2016

Slow respon pemda atas tindak lanjut kerjasama sister city

Merekomendasikan Solo untuk ikut serta dalam kegiatan Low Carbon Development melalui Sister City dengan kota Kyoto, mengingat Solo dan Kyoto mempunyai kesamaan sebagai kota budaya

Monitoring dan Evaluasi Persiapan Kerjasama Sister 4. City antara Surakarta dan Kyoto melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM) Tahap 2

1

17-18 April 2016

Slow respon pemda atas tindak lanjut kerjasama sister city

Pemkot Surakarta mengusulkan cakupan kegiatan yang dikerjasamakan dalam skema ini yaitu : (1) Penerangan Jalan (2) Eco Village (3)Waste Management (4)Waste Water Management (5)Cycling Lane



Target 2016

Tanggal Monev

Hambatan

Monev Large Scale Feasibility Study on Biomass Power 5 Generation fueled With legally Cultivated Crop Residues in Pesisir Selatan Regency

1

2-6 Agustus 2016

Kurangnya koordinasi antara project participant dengan pemda

Monev jcm Proyek Introduction of High Efficient Old 6 Corrugated Cartons Process at Paper Factory pada PT. Fajar Surya Wisesa, Bekasi Jawa Barat

1

20 Desember 2016

Tidak ada hambatan yang berarti

Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional

6 Rekomendasi

1.

Monev produk Perikanan di Bitung, Sulawesi Utara dalam rangka implementasi MEA.

1

3 - 5 Feb 2016

(1) Adanya standarisasi produk perikanan, utamanya produk ikan tuna dimana ikan ini merupakan salah satu produk unggulan Sulawesi Utara Indonesia di pasar ASEAN. (2) Adanya riset oleh perguruan tinggi dalam mengembangkan varian produk olahan perikanan. (3) Terciptanya akses pasar (marcet acses) yang lebih luas terhadap produk perikanan.

2.

Monev produk Kelapa di Manado, Sulawesi Utara dalam rangka implementasi MEA.

1

3 - 5 Feb 2016

(1)Terciptanya pasar produk kelapa Sulawesi Utara baik dalam bentuk makanan maupun tepung (produk olahan) untuk di ekspor ke pasar ASEAN. (2) Telah di koordinasikan dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Kemenko Perekonomian, untuk menciptakan atas produk tersebut.

1

25 - 28 Feb 2016

Telah dilakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah untuk memenuhi kebutuhan UMKM di Aceh dalam hal meningkatkan kemasan dan pemasaran produk

1

25 - 28 Feb 2016

Perlunya pendirian PSA di Universitas Syah Kuala, Aceh, karena Aceh mempunyai posisi provinsi paling barat di Indonesia dan berbatasan dengan Malaysia dan Thailand (1) perlu penijauan kembali terkait jenis pelayaran yang akan dilaksanakan mengingat Ro-Ro dianggap kurang feasible, sehingga direkomendasikan untuk jenis cargo saja; (b) perlu dilakukan identifikasi produk-produk unggulan dengan memperhatikan potensi wilayah dan ketersediaannya secara berkelanjutan; (3) dilakukan lokakarya dengan mengundang seluruh pelaku usaha bidang kelautan dan pelayaran; (4) membuat suatu kebijakan yang bersifat nasional dan mendorong pengalihan rute pelayaran wilayah Indonesia Timur untuk melalui pelabuhan Bitung; (5) Menindaklanjuti pertemuan dengan Filipina untuk implementasi proyek konektivitas Bitung-Davao/General Santos yang rencananya akan di launching bulan April 2017

No.

V

Monev implementasi kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN pada sektor Usaha menengah kecil dan mikro 3. (UMKM) dimana sektor ini merupakan salah satu prioritas didalam SAP AEC 2025 di Banda Aceh, Aceh.

4.

Monev Pendirian Pusat Studi ASEAN (PSA) di Universitas Syah Kuala, Aceh

5. Monioring dan Evaluasi ke Bitung, Sulawesi Utara

1

23 Maret 2016

6. Monitoring ke Entikong, Kalimantan Barat

1

20 Mei 2016

Rekomendasi Monev

Laporan rekomendasi uji kelayakan implementasi Fisibility Study on Biomas Power Generation fueled With legally Cultivated Crop Residues in Pesisir Selatan Regency

Laporan hasil monev pemenuhan PT. Fajar Surya Wisesa dalam penyelanggaraan Stakeholder Consultation sebagai salah satu tahapan dalam JCM

(1) percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Entikong; (2) penetapan pelabuhan Entikong sebagai salah satu point untuk dapat melakukan kegiatan ekspor-impor melalui Permendag

LAPORAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonmi Internasional Keterangan : Pemahaman Sosialisasi Hasil-Hasil Kerjasama Ekonomi Internasional Sosialisasi

No. I

Sosialisasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia 1.

Sosialisasi Hasil - Hasil Kerjasama Ekonomi Asia

Forum on Development Finance Supporting the Infrastructure Building and Industries 2. Development in Indonesia

Target 2016

Tanggal Sosialisasi

Hambatan

2 Laporan 1

20 April 2016

90%

1

23 November 2016

90% 90%

Total Asia II

Sosialisasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Amerika Pasifik 1.

III

Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama dan Diplomasi Ekonomi Republik Indonesia di Wilayah Amerika dan Pasifik

Sosialisasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Eropa Afrika dan Timur Tengah 1. FGD Sosialisasi Hasil – hasil Kerja Sama Ekonomi RI – Rusia

IV

Sosialisasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan 1. Penguatan Peran Indonesia pada G20 Tahun 2016 2

Seminar Nasional Peringatan 3 Tahun Kerjasama Bilateral Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon Indonesia - Jepang

1 Laporan 1

16 April 2016

Sosialisasi Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional

Tingkat antusias peserta K/L dan stakeholder terkait untuk hadir masih rendah

85%

2 Laporan 1

31 Mei 2016

2 Laporan

85% Hambatan

1

18-Feb-16

alokasi waktu kurang panjang , dan isu yang disampaikan terlalu teknis bagi mahasiswa

86%

1

29/8/2016

Kurangnya dukungan dari Kementerian Teknis tentang isu perdagangan karbon

86%

Total Multilateral V

% Pemahaman Sosialisasi

86% 4 Laporan

Sosialisasi/Workshop Percepatan dan Pemanfaatan Mutual Recognation Arrangement (MRA) 1. on Engineering and Architectural services dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di UGM, Yogyakarta

1

23 Januari 2016

88%

Sosialisasi/Focus Group Discussion (FGD) Percepatan dan Pemanfaatan Mutual Recognation 2. Arrangement (MRA) on Engineering and Architectural services dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di UGM, Yogyakarta

1

24 Januari 2016

90%

3.

Sosialisasi implementasi kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN pada sektor Perikanan di Manado, Sulawesi Utara.

1

22 Maret 2016

87%

4.

Sosialisasi implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada generasi muda di Jakarta.

1

04 Juni 2016

90%

5.

FGD dalam rangka penyusunan IMT-GT Comprehensive Review dan New Implementation Blueprint 2017-2021

1

15 - 22 Maret 2016

85%

Total Regional

88%

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PERJANJIAN K¡NERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabèl serta beror¡entasi pada hasir, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Affandi Lukman Jabatan :

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Êkonomi lnternas¡onal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Darmin Nasution Jabatan :

Menteri Koordinator Bidang perekonomian

Selaku atasan pihak perlama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai rampiran perjanjian ini, daram rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepert¡ yang terah ditetapkan daram dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagaran pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan merakukan supervisi yang diperrukan serta akan merakukan evaruas¡ terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambir tindakan yang diperrukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ofJanuari 20i6 Pihak Kedua,

Darm¡n Nasution

Pernyataan

IPK

ffi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Sasaran Program Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi ¡nternasional

Tenvujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonom¡ internasional

Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional

Program Anggaran

: :

Targef 2016

lndikator Kinerja Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang terimplementasikan

85o/o

Persentase rekomendas¡ penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen lndonesia dalam MEA

80%o

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi internasionat yang ditindaklanjuti

85%

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti

850/"

Persentase pemahaman peserta atas materi sosial¡sasi hasil-hasil kerjasama ekonom¡ internasional

85%

Koordinasi Kebijakan Bidang perekonomian Rp13.600.000.000,-

Jakarfa, 0/Januari 2016 Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi lnteinasional

Darmin Nasution

n¡="r nr"Y¿¡

lJrr"n

l.u*nirurl

Èx-ffi

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI6

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Bobby Chriss Siagian Jabatan :

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonom¡ As¡a

Selanjutnya d¡sebut pihak pertama

Nama : Rrzal Affandi Lukman Jabatan :

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pìhak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dân kegagalan pencapa¡an target kiner.la tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta,

af

Januar¡ 2016

Pihak Pertarna,

fukF Rizal Affandi Lukman

Bobby Chriss Siagian

PernyataanlPK

m

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI KERJASAMA EKONOMI ASIA

Sasaran Kegiatan

Target

lndikator Kinerja

2016

Tercapainya kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang terselesaikan (5 Kesepakatan)

Persentase kesepakatan kerjasama ekonom j Asia yang terimplementasikan

Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia (8 Rekomendasi)

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

85o/o

Persentase rekomendasi hasil mon¡toring dan evaluasi kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

85%

_

Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hastl kerjasama ekonomi Asia (2 Laporan)

Persentase pemahaman peserta atas maleri sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia

Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi B¡dang Koordinasi Kerjasama Ekonomi lnternasional (j2 Bulan)

Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi lnternasional

Kegiatan

:

Anggaran.

85o/o

85%

12 bulan

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Asia Rp3.000.000.000,_

Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi lnternasional

:=_-- !"rl

ìfi/

Rizal Afandi Lukman

of

Januari 2016

As¡sten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia

WçBobby Chriss Siagian

,(.

-."

)h

MW WT KEMENTÉRIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gustanto Jabatan :

Asìsten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik


Nama : R¡zal Affandi Lukman Jabatan :

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua P¡hak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai tårget kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjad¡ tanggung jawab kami.


terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 0|Januari 2016 Pihak Pertama,

/


t^^'/t

Gustanto

P--y"*"|I'K

ffi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI6 ASISTEN ÞEPUTI KERJASAMA EKONOMI AMERIKA DAN PASIFIK

lndikator Kinerja Tercapainya kesepakatan KSE Amerika dan Pasifik (4 Kesepakatan) Tersusunnya rekomendas¡ pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik (8 Rekomendasi)

Terwujudnya pemahaman pesefta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Amer¡ka dan pasifik (1 Laporan)

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik yang te rim plementasika n Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaktanjuti

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi Amerika dan pasifik yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta atas materì sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik

Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Amerika dan pasifik

Anggaran

Rp2.000.000.000,-

Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi lnternasional

Of

Januari 2016

Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan pasifik

n

@ Gustanto

I.ampiran

iPK

m ÈW

w WF KËMENTERIAN KOORDINATOR BIDA}.IG PEREKONOMIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beror¡entasi pada hasil, kami yang beÉanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahris Paseng Jabatan : Asisten

Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah



Deput¡ Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional

Selaku atasan p¡hak pertamâ, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjad¡ tanggung jawab kamì.

Pihak kedua akan melakukan supervis¡ yang diperlukan serta akan melakukan evaluas¡

terhadap capalan kinerja dari perjanj¡an ini dan mengamb¡l t¡ndakan yang d¡perlukan dalam rangka pember¡an penghargaan dan sanksi.

Jakarta, O| Januari 2016


Bahris Pas

Pcmvataan

IPK

W

åËå]{:*#t

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI KERJASAMA EKONOMI EROPA, AFRIKA DAN TIMUR TENGAH

Sasaran Kegiatan

Target

lndikator Kinerja

2016

Tercapainya kesepakatan KSE Eropa, Afrika dan dan Timur Tengah yang terselesaikan (5 Kesepakatan)

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang te rim plem entasikan

85%

Tersusunnya pengendalian kebijakan di b¡dang kerjasam ekonom¡ Eropa, Afrika dan Timur Tengah (20 Rekomendasi)

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti

85%

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi Eropa, Afr¡ka dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti

85o/o

Persentase pemahaman peserta atas mater¡ sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Ëropa, Afrika dan Timur Tengah

B5%

Tenvujudnya pemahaman atas sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan [imur Tengah (2 Laporan)

Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonom¡ Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Anggaran

Rp2.650.000.000,-

Jakarta.'I Deputi Bidang Kor:rdinasi Kerjasama Ekonomi lnternasional

0l

Januari 2016

Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

,---->r//

L4
Nama : Netty Muharni Jabatan : Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi

Regional dan Sub Regional


Nama : Rizal Affandi Lukman Jabatan : Deputi Bidang Koordinas¡

Kerja Sama Ekonomi lnternasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

lampiran Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target k¡nerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan superv¡si yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanj¡an ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

¡"¡rr¡6, Of Januari 201 6 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Pernyafaan

IPK

m

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI KERJASAMA EKONOMI REGIONAL DAN SUB REGIONAL

Sasaran Kegiatan Tercapainya kesepakatan KSE Regional dan Sub Regional (9 Kesepakatan)

Target

lnd¡kator K¡nerja

2016

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi reg¡onal dan sub regional yang

85o/o

te rim p leme ntas ika n

Tersusunnya pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional (6 Rekomendasi)

Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sos¡alisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi regional dan sub regional (4 Laporan)

Persentase rekomendasi penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi kom¡tmen lndonesia dalam MEA

ljo/o

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi reg¡onal dan sub regional yang ditindaklanjuti

85o/o

Persentase rekomendasi hasil mon¡tor¡ng dan evaluasi kerjasama ekonomi regional dan sub regional yang ditindaklanjut¡

850/n

Persentase pemahaman peserta atas materi sos¡al¡sasi hasil-hasil kerjasama ekonomi regional dan sub regional

85%

Kegiatan

:

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ëkonomi Regional dan Sub Regional

Anggaran

:

Rp3.245.170.000,-

Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi lnternasional

Kerjasama

:--J n x{

Rizal Afandi Lukman

O/

Januari 2016

As¡sten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional

-"f#",", Lampiran IPK

ffim

N#.Ø

wæ7

W

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PERJANJIAN KÍNERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemer¡ntahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasì|, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Edwin Jabatan :

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembìayaan



Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Fkonomi lnternasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapa¡an target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

lrakarta,

þinrt

of .tanuari 2016

e".t".", * *

I

h*en"u,,


Rizal Edwin

Pernyataan

IPK

m

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI KERJASAMA EKONOMI MULTILATERAL DAN PEMBIAYAAN

Sasaran Kegiatan

Target

lndikator Kinerja

__3"

Tercapainya kesepakatan KSÊ multilateral dan pembiayaan (5 Kesepakatan)

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan yang terimplementasikan

Tersusunnya rekomendasi pengendal¡an kebijakan di bidang kerjasama ekonom¡ multilateral dan pembiayaan (8 Rekomendasi)

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan yang ditindaklanjuti

85o/o

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi multilateral dan pemb¡ayaan yang ditindaklanjuti

85o/o

Tenvujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan (2 Laporan)

Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi dan pemb¡ayaan multilateral dan pembiayaan

Kegiatan

Koordinasl Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Anggaran

Rp2.704.830,000.-

:4-!

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi lnternasional

Rizal Afandi Lukman

85o/o

Jakarta,

q

85%

Januari 2016

,$sisten Deputi Kerjasama Ekonomi Írf ultilateral dan Pembiayaan

ç*

It t

t-*t^ttu, Rizal Edwin

Lampiran

IPK

m

Tim Penyusun: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Tmur Tengah Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Mulltilateral dan Pembiayaan Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kepala Bidang Program dan Tata Kelola

@copyright Tim Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional LAKIP Deputi VII - tahun 2016

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

Recommend Documents