LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016

PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG JL. JAKSA NARANATA BALE ENDAH KABUPATEN BANDUNG 40381 Telp/Fax : 022 – 5940654, 5940791, 5940870 Website : www.pn-balebandung.go.id , Email : [email protected] =============================================================================

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung tahun 2016, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perjalanan tahun kedua dari Renstra Tahun 2015-2019. Selanjutnya pembuatan LAKIP adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementrian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2014 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung tahun 2016 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah di tetapkan. Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument untuk menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dalam tahun 2016 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dansasaran strategisyang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2016.


Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP tahun 2016, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dimasa yang akan dating. Namun kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyususnan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Bale Endah, 07 Maret 2016 PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG PANITERA,

SULAIMAN, SH.,MH. NIP. 19600322 198203 1 004


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung tahun 2016 adalahmerupakan suatu bentuk pertanggung jawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas dan harus merupakan kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam instruksiPresiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LAKIP ini tertuang indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2015-2019, dan salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, salah satu tugas pokoknya adalah menyelesaikan perkara yang diterima pada tingkat pertama, serta pembinaan dan pengawasan dari hakim pengawas bidang. Maka tugastugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai. Adapun output dan outcome kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana,prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung secara proposional dan profesional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dari pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016, dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama pengawasan dari hakim pengawas bidang terhadap tugas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja tahun 2016 dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama


(IKU), serta disusun dalam pencapaian kinerja sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016 serta perbandingan dengan tahun 2015 yang menyangkut dengan penyelesaian perkara dan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung. Beberapa prioritas implementasi cetak biru pembaharuan tahun 2011-2035 dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana rencana strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan peningkatan akses masyarakat atas pengadilan, keterbukaan informasi, dan pelayanan yang terbuka dan bias diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan sehingga tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan dan tercapainya kepastian hukum.


BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah

Konstitusi “ . Dengan

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa

“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial

badan peradilan sebagaimanadimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlahundang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung merupakan Pengadilan Tingkat


Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Ble Bandung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asa umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas,asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermence diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dansejahtera melalui program meningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 005/SEK/01/2010 tanggal13 Januari 2010 dan

sesuai

Surat

Menteri

Pendayaguna

Aparatur

Negara

Nomor

:

8/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.


B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung antara lain : •

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

•

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat

struktural

danfungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. •

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

•

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta.

•

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan).

•

Fungsi lainnya, yakni dapat mengadakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberiakses yang seluas-


luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebagai berikut : BAB

I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.

BAB

II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2011-2015 dan rencana kinerja tahun 2016 serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) tahun 2016.

BAB

III

akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas

kinerja

(pencapaian

sasaran

organisasi

dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja). BAB

IV

Penutup : Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran

Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung tahun 2016.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upayapeningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi memaksimalnya pelayanan (clientservice), baik internal maupun secara eksternal kepada(para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kamisadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Berdasarkan Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsure pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi,sehingga segala bentuk kegiatan yang akan


dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepadamasyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai saran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga didaerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternative kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2. Tahap

penjabaran

kebijaksanaan

ke

dalam

sasaran

dan

anggaran

yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan kedalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategis tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu : 1. Strategi stabilitas a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu. b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.


2. Strategi pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan Ruang Calon Hakim Magang Terpadu, Ruang Arsip, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Hakim, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Rapat Pimpinan, Ruang Kaukus, Ruang Mediasi, Ruang Diversi, Ruang Ibu menyusui yang memadai dalam DIPA tahun 2016 secara berkesinambungan. 3. Strategi efesiensi Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4. Strategi pelayanan publik Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk peradilan umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan kearah terwujudnya peradilan agung danmodern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

1-

144/KMA/SK/i/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dipengadilan serta Surat Keputusan Wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi dan tata cara pelaporan.


5. Strategi kombinasi Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dan dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilannegeri Kelas 1A Bale Bandung ini di dorong oleh visi yang jelas dan serangkaian yujuan, prinsip dan target strategis,langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, member inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi : 1. Memelihara kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung (Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat) terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi peradilan umum. a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambatan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bias kembali pulih. b. Rencana strategis akan member prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.


c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsure program melalui pendekatan holistic sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target maksimal. 2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat di capai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana strategis Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu : 1. Ketenagaan mencakup : a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada d. Pengenaan punishment dan reward atas suatu pencapaian kinerja, berupa pengenaan sanksi tertentu dan penghargaan atas keberhasilan suatu kinerja (pegawai teladan) e. Penggunaan teknologi informasi dalamsistem pelaporan dan administrasi : •

SIMAK BMN

•

SAKPA

•

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

•

Portal Aplikasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung

•

RKAKL

•

SILABI

•

SPM

2. Sarana mencakup : a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi


c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan pisik Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang telah disusun dengan

tetap

berdasarkan

kepada

ketentuan

undang-undang,

peraturan

pemerintah, sema, juklak dan juknis yang ada 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan

2.1

VISI Rencana strategis Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung tahun 2016-2019

merupakan komitmen bersamadalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematismelaluipenataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukut kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencanapembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pengendalian

kinerjadalam

pelaksanaan

program

pedoman dan

dankegiatan

pengadilan

dalammencapai visi danmisi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019


Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung. Visi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG YANG AGUNG”

2.2

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi danmanajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misiPengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.


Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kelas 1ABale Bandung adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran daritujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2016 sampaidengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak di capai Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakt terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan


INDIKATOR KINERJAUTAMA Indikator kinerja utamadiperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO 1

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang di selesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang di selesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase penurunan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

4

5

Peningkatan eksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

d. e.

Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

a.

Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

b.

Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat

c.

Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti


6

Meningkatnya kualitas pengawasan

a.

Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b.

Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklajuti

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakanarahan bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program peningkatan manajemen peradilan umum Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategisdalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi, dan aksesbilitas masyarakat terhadapperadilan. Kegiatan pokokyang akan dilaksanakan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata 2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata 3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, PK disampaikan secara lengkap, tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui CTS 6. Mutasi perkara 7. Penyampaian salinan, petikan putusan, pada yang berhak tepat waktu

b. Program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial


2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa (BAWAS, PT dan BPK)

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indicator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts. Menentukan satuan setiap kelompok indicator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indicator kinerja kegiatan, mengitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan presentasenya. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung mempunyai 6 (enam) program kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Hasil pengukuran kinerja masingmasing sasaran akan diuraikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

a.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PENCAPAIAN

Persentase mediasi yang diselesaikan

0.58%

0,54%

93%

88,15% 93% 99%

90,79% 84,6% 99%

102% 90% 100%

100%

100%

100%

Persentase penurunan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

a.

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b.

Persentase berkas yang 100% diregister dan siap di distribusikan ke majelis Persentase penyampaian 100% pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Presentase penyitaan tepat 100%

c.

d.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

waktu dan tempat


4

Peningkatan eksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

a.

a.

Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus

100%

100%

100%

Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti

100%

100%

100%

Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkantujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana padakegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan di dapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dapat meningkat.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Sasaran 1

: “ Meningkatnya penyelesaian perkara “

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu presentase mediasi yang diproses di targetkan 0, 58% dari jumlah perkara yang diterima 231 perkara karena tidak


semua perkara yang diterima dapat diselesaikan secara mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PENCAPAIAN %

1

Presentase mediasi yang di proses

0,58%

0,017%

93%

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung menerima gugatan sebanyak 231 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 3 (tiga) terdiri dari :

Perkara

2015

2014

2013

2012

Gugatan

4

3

4

3

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : baru mencapai 0,017% , jumlah tersebut merupakan perhitungan jumlah perkara masuk sebanyak 231 perkara dan yang dinyatakan diselesaikan melalui upaya mediasi adalah

4 perkara. Adapun penyebab belum tercapainya

target sasaran ini adalahtidak ditemukannya suatu solusi penyelesaian sengketa hukum yang diterima oleh para pihak dan minimnya hakim mediator yang bersertifikasi sehingga sedikit banyaknya dapat mempengaruhi optimalisasi penyelesaian perkara melalui upaya mediasi.

Sasaran 2 : “ Peningkatan aksepbilitas putusan hakim “. Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu presentase penurunan upaya hukum : banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (perkara perdata dan perkara pidana). Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PENCAPAIAN %

88,15%

90,79%

102%

Presentase tidak mengajukan upaya hukum : -

Banding


-

kasasi

93%

84,6%

90%

-

Peninjauan Kembali

99%

99%

100%

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri kelas 1A Bale Bandung menerima perkara perdata dan pidana ditambah perkara sisa tahun 2014 serta perlu kami uraikan dalam analisa ini berkaitan dengan jumlah putusan yang dihasilkan pada tahun 2015 dibandingkan dengan upaya hukum yang digunakan oleh para pihak pencari keadilan (upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali) yang dapat kami uraikan sebagai berikut : A. PERDATA

PERKARA PERDATA GUGATAN SISA TAHUN LALU

94

PERKARA MASUK TAHUN INI

231

PERKARA PUTUS TAHUN INI

217

PERKARA DICABUT TAHUN INI

22

SISA PERKARA TAHUN INI

86

PERKARA PERDATA PERMOHONAN SISA TAHUN LALU

39


267


270


26


10

PERKARA PERDATA BANDING


SISA TAHUN LALU

23


60


64 -


19


PERKARA PERDATA KASASI SISA TAHUN LALU

283


28


39 -


272


PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI SISA TAHUN LALU

63


5


4


-


64

B. PIDANA


PERKARA PIDANA BIASA 396

SISA TAHUN LALU PERKARA MASUK TAHUN INI

1.097


1.319 -


174


PERKARA PIDANA BANDING SISA TAHUN LALU

5


51

DIKIRIM TAHUN INI

49


2

PERKARA PIDANA KASASI SISA TAHUN LALU

6


44

DIKIRIM TAHUN INI

37


13

PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI SISA TAHUN LALU

1



3

DIKIRIM TAHUN INI

2


2

PERKARA PIDANA PRA PERADILAN SISA TAHUN LALU

-


4


4


-

PERKARA PIDANA GRASI SISA TAHUN LALU

-


1


-


1

PERKARA PIDANA LALU LINTAS SISA TAHUN LALU

-


87.572


87.572


-


PERKARA PIDANA TINDAK PIDANA RINGAN SISA TAHUN LALU

-


5


5


-

Sasaran 3 : “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara” Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja, yaitu : a. Presentase berkas yang diajukan kasasi dan pk yang disampaikan secara lengkap b. Presentase berkas yang deregister dan siap di distribusikan ke majelis c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat danpihak d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Penyelenggaraan peradilan dengan aza ini diupayakan untuk membantu masyarakat pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin yang dipandang tidak mampu untuk membayar biaya perkara diberikan kesempatan dengan cara Cuma-Cuma tanpa biaya (prodeo), sedangkan bagi masyarakat miskin lainnya yang berdomisili sangat jauh dari kedudukan pengadilan dan pada daerah sulit terjangkau maka penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan program sidang keliling. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini yaitu :


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

a.

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

PENCAPAIAN % 100%

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

c.

d.

Dilihat daritingkat capaian kinerja sasaran : “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara” yang memiliki 4 (empat) indikator kinerjatersebut di atas tercapai 100% dikarenakan komitmen seluruh aparatur Negara yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung untuk senantiasamengedepankan unsure ke hati-hatian dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga setiap upaya hukum yang disampaikan oleh para pihak (pencarikeadilan) akan mendapatkan pemberkasan yang lengkap untuk kemudian disampaikan kepada lembaga peradilan yang berwenang untuk pada akhirnya mencapai keputusan yang incraht van gewijsde.

URAIAN

PIDANA

PERDATA

BANDING TAHUN 2015

51

60

KASASI TAHUN 2015 PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2015

44 3

28 5

Dari 191 perkara (pidana dan perdata) yang mengajukan upaya hukum, seluruhnya telah disampaikan kepada lembaga yang berwenang mengadilinya (Pengadilan Tingi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia).


Sasaran 4 : “Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) peningkatan penyelesaian perkara”. Sasaran yang tersbut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalamwaktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sangat mendukung efektifitas dan efesiensi dalam pencapaian kinerja kepaniteraan muda dalam mewujudkan keterbukaan informasi dilingkungan peradilan. Dukungan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang professional dalam pembuatan aplikasi berbasis teknologi informasi dimaksud sehingga dapat dilaksanakan Program SIAD-PN (SistemInformasi dan Administrasi Pengadilan Negeri) yang mengadopsi dari Pola Bindalmin yang sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung yang memiliki kerjasama dengan Negara donor yang peduli terhadap perbaikan lembaga peradilan di Indonesia telah mengembangkan aplikasi terbaru untuk lebihmembantu para pencari keadilan yang membutuhkan akses informasi perkara secara cepat dan tepat melalui media teknologi informasi yaitu berupa aplikasi CTS (Case Tracking System

atau

yang

dikenal

dengan

Sistem

Informasi

Penelusuran

Perkara

(SIPP)).Penyampaian informasi perkara melalui media teknologi informasi senantiasa dilaksanakan khususnya terhadap perkara yang menarik perhatian, sehingga pencapaian indikator dimaksud mencapai 100%.

Sasaran 5 : “ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan “. Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Transparansi keuangan perkara pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bale Bandung sangat mempengaruhi pencapaian 100% sasaran ini dikarenakan para pencari keadilan yang telah mendapatkan haknya melalui produk hukum yang dihasilkan oleh persidangan memiliki kepastian untuk mendapatkan hak dimaksud, baik kepastian waktu termasuk di dalamnya pula kepastian biaya. Namun perlu disampaikan dalam beberapa hal


yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata yang tertunda dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh para pemohon eksekusi yang berdasarkan analisa kami hal tersebut tidaklah mempengaruhi penilaian terhadap pencapaian yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Wujud transparansi keuangan biaya perkara telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale

Bandung dengan

dimuatnya

informasi

biaya,

baik

melalui

website

(pn-

balebandung.go.id) maupun melalui media pengumuman di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang dapat secara jelas dan terbuka untuk diketahui oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Berikut ini rincian panjar biaya perkara perdata, yaitu : 1. Biaya perjalanan panggilan dan pemberitahuan jurusita/jurusita pengganti pada 1 (satu) lokasi : Radius 1 wilayah Bale Endah dan sekitarnya a. Rp 60.000,-

b.

Radius 2 wilayah banjaran, soreang, ciparay dan sekitarnya

Rp 75.000,-

c.

Radius 3 wilayah rancaekek, cimahi, pengalengan, majalaya dan sekitarnya

Rp 125.000,- s/d Rp 150.000,-

d.

Radius 4 wilayah lembang, padalarang, ciwidey, cimenyan dan sekitarnya

Rp 150.000,-

e.

Radius 5 wilayah cililin, batujajar, cicalengka,ciburuy dan sekitarnya

Rp 150.000,-

f.

Radius 6 wilayah cipatat, cikalong wetan, nagreg dan sekitarnya

Rp 150.000,-

g.

Biaya panggilan/pemberitahuan pendelegasian kePengadilan Negeri Lain, Rp 100.000,- s/d biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan Rp 180.000,-

2. Panjar biaya permohonan (P)

a.

b.

Biaya tetap, perincian : -

Biaya pendaftaran permohonan

Rp 30.000,-

-

Redaksi

Rp 5.000,-

-

Materai

Rp 6.000,-

Jumlah :

Rp 41.000,-

Biaya tidak tetap


Biaya panggilan disesuaikan dengan radius domisili pemohon (2 kali panggilan), sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5000,*Contoh panjar biaya permohonan radius IV :

a.

Biaya tetap

Rp 41.000,-

b.

Biaya tidak tetap (2 x Rp. 100.000,-)

Rp 200.000,-

Jumlah :

Rp 241.000,-

3. Panjar biaya gugatan (G)

a.

b.


Biaya pendaftaran permohonan gugatan

Rp 30.000,-

-

Redaksi

Rp 5.000,-

-

Materai

Rp 6.000,-

Jumlah :

Rp 41.000,-

Biaya tidak tetap

Rp 100.000,- s/d Rp 200.000,-

-

Panggilan penggugat/pembantah/pelawan

-

Panggilan tergugat/terbantah/terlawan

-

Pemberitahuan putusan kepada penggugat dan tergugat

a.

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,- (untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan masing-masing, penggugat 3 (tiga)kali panggilan dan tergugat 4(empat) kali panggilan ). *Contoh panjar biaya gugatan radius IV : (penggugat 1 pihak melawan tergugat 1 pihak) Biaya tetap Rp 41.000,-

b.

Biaya tidak tetap Penggugat 3 x Rp. 100.000,-

Rp 300.000,-

Tergugat 4 x Rp. 100.000,-

Rp 400.000,-


4. Panjar biaya banding (B)

a.

b.


Biaya pendaftaran banding

Rp 50.000,-

-

Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung

Rp 150.000,-

-

Pemberkasan perkara

Rp 100.000,-

-

Ongkos kirim

Rp 100.000,-

-

jumlah

Rp 400.000,-

Biaya tidak tetap -

Pemberitahuan pernyataanbanding

Rp 100.000,-

-

Penyerahan memori banding

Rp 100.000,-

-

Penyerahan kontra memori banding

Rp 100.000,-

-

Inzage pembanding

Rp 100.000,-

-

Inzage terbanding

-

-

Pemberitahuan putusan kepada pembanding dan terbanding

Rp 200.000,-

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili pembanding dan terbanding, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,*Contoh panjar biaya gugatan radius IV :

a.

Biaya tetap

b.

Biaya tidak tetap -

Pemberitahuan pernyataan banding Rp. 100.000,-

-

-

Penyerahan memori banding Rp. 100.000,-

-

-

Penyerahan kontra memori banding Rp. 100.000,-

-

-

Inzage pembanding Rp. 100.000,-

-

-

Inzage terbanding Rp. 100.000,-

-

-

Pemberitahuan putusan kepada pembanding Rp. 100.000,-

-

-

Pemberitahuan putusan kepada terbanding Rp. 100.000,-

-

-


-

Jumlah

Rp 1.000.000,-

5. Panjar biaya kasasi

a.

b.


Biaya pendaftaran kasasi

Rp 50.000,-

-

Biaya kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI

Rp 500.000,-

-

Pemberkasan perkara

Rp 100.000,-

-

Ongkos kirim ke Mahkamah Agung

Rp 100.000,-

-

jumlah

Rp 750.000,-

Biaya tidak tetap -

Pemberitahuan pernyataan kasasi

Rp 100.000,-

-

Penyerahan memori kasasi

Rp 100.000,-

-

Penyerahan kontra memori kasasi

-

-

Pemberitahuan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan Rp 200.000,termohon kasasi - Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili pemohon kasasi dan termohon kasasi, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,*Contoh biaya kasasi radius VI :

a.

Biaya tetap

-

b.

Biaya tidak tetap

-

-

Pemberitahuan pernyataan kasasi Rp. 100.000,-

-

-

Penyerahan memori kasasi Rp. 100.000,-

-

-

Penyerahan kontra memori kasasi Rp. 100.000,-

-

-

Pemberitahuan putusan kasasi kepada pemohon kasasi Rp. 100.000,Pemberitahuan putusan kasasi kepada termohon kasasi Rp. 100.000,-

-

-

-

Jumlah

Rp 1.150.000,-


6. Panjar biaya peninjauan kembali (PK)

a.

b.


Biaya peninjauan kembali

Rp 200.000,-

-

Peninjauan kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung RI

Rp 2.500.000,-

-

Pemberkasan perkara

Rp 100.000,-

-

Ongkos kirim ke Mahkamah Agung

Rp 100.000,-

-

jumlah

Rp 2.900.000,-

Biaya tidak tetap -

Pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK

Rp 100.000,-

-

Pemberitahuan jawaban atas permohonan PK

Rp 100.000,-

-

Pemberitahuan penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK Pemberitahuan bunyi putusan kepada termohon PK

Rp 100.000,-

-

Rp 100.000,-

-

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili pemohon peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,*Contoh biaya PK radius VI :

a.

Biaya tetap

-

b.

Biaya tidak tetap

-

-

Pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK Rp. 100.000,-

-

-

Pemberitahuan jawaban atas permohonan PK Rp. 100.000,-

-

-

Pemberitahuan penyampaian salinan putusan permohonan PK Rp. 100.000,Pemberitahuan putusan kepadatermohon PK pemohon kasasi Rp. 100.000,-

-

-

-

Jumlah

Rp 3.300.000,-


7. Lain-lain -

Turunan putusan/penetapan alat-alat bukti ds, per/lembar

-

Pendaftaran surat kuasa dan surat kuasa insidentil

-

Legalisasi tanda tangan

-

Pencatatan akta notaries, berita acara penyumpahan dll

Sasaran 6 : “ Meningkatnya kualitas pengawasan “. Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Peningkatan kepercayaan masyarakat atas kinerja lembaga peradilan selain didukung oleh keterbukaan informasi perkara, tidak kalah pentingnya adalahditindaklanjutinya pengaduan masyarakat baik yang berhubungan dengan kinerja perkantoran secara umum termasuk pula kualitas kinerja aparatur yang ada pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung. Sarana prasarana yang telah disediakan sehingga tercapainya 100% sasaran ini antara lain yaitu : a. Meja informasi dan pengaduan yang diletakkan di front office sehingga para pencari keadilan yang merasa perlu dapat dengan mudah untuk melakukan pengaduan hal-hal yang menjadi haknya. b. Sarana teknologi informasi yang memungkinkan setiap pihak melakukan pengaduan melalui e-mail yang dengan segera dapat diterima oleh operator untuk ditindaklanjuti oleh pengawas internal. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung menerima pengaduan sebanyak ……………. Pengaduan, yang kesemuanya telah ditindaklanjuti oleh pengawas internal. Uraian

2015

2014

2013

2012

Pengaduan

-

-

3

1


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih darisatu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Evaluasi

yang

ada

pada

PengadilanNegeri

Kelas

1A

Bale

Bandung

menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, misalnya penegakkan hukum dan hak asasi manusia, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat di ukur setelah tahun anggaran. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara matriks pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semuakegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan denganadanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimalpenggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan


tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A BaleBandung. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Pagu anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk pagu anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga pagu anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016

Recommend Documents