LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI...........................................................................................................ii I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..........................................................................................1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP ...........................................................2 1.3 Tujuan .......................................................................................................2 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................................3 1.5 Isu-Isu Strategis ........................................................................................6 1.6 Sistematika Penulisan ...............................................................................6
II. PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perencanaan Kinerja .................................................................................8 2.2 Perjanjian Kinerja......................................................................................10 III. AKUNTABILITAS KINERJA IV. PENUTUP
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Pembangunan Daerah Setda Kota Padang Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2016 berarti Bagian Pembangunan telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2014-2019 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kota Padang dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2016, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Bagian Pembangunan Setda Kota Padang untuk tahun 2016 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2016. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Bagian Pembangunan Setda Kota Padang.
Padang,
Januari 2017
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang
Yenni Yuliza, ST, MT NIP. 19710603 199803 2 003
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pemerintah Kota Padang telah menyusun RPJMD 2014-2019 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan RPJMD tersebut telah dirumuskan visi Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019 yaitu : “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang sejahtera, Religius dan Berbudaya” Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan Enam misi yaitu: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan
ekonomi
kerakyatan; 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani. Dalam rangka mencapai misi diatas, beberapa tujuan, sasaran , prioritas dan strategi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini berusaha digambarkan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan
oleh Pembangunan. Dimana semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik yaitu 100% atau dengan klasifikasi baik. Keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan Visi dan Misi di atas tidak terlepas dari dukungan dari semua staf yang ada di Bagian Pembangunan. Kalaupun ada hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan masih jamak terjadi pada setiap unit kerja yaitu sebagai berikut: a. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang tersedia. b. Masih lemahnya perencanaan c. Terlambatnya memulai kegiatan d. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran Namun demikian kedepan segenap staf Bagian Pembangunan bertekad untuk dapat memberikan yang terbaik untuk unit kerjanya yang pada akhirnya dapat berkontribusi untuk pembangunan Kota Padang.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP tahun 2016 dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota paling lambat 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Penyusunan laporan LAKIP bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang didasarkan pada : a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 20014 tentang pemerintah daerah; d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; j. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019;
1.3 Tujuan Tujuan penyusunan LAKIP secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari
2
penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2012, Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring serta pengendalian administrasi pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi: a. mengkoordinasikan dan pengumpulan bahan koordinasi tahunan pembangunan Daerah; b. mengkoordinasikan dan pengendalian dan pembinaan administrasipembangunan yang dibiayai dengan APBD dan dana pembangunan lainnya; c. Pengendalian, evaluasi, monitoring dan melaporkan pelaksanaanpembangunan; d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya. Bagian Pembangunan terdiri atas 3 Sub Bagian yaitu : 1. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan 2. Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan, Tugas Pokoknya sebagai berikut: 1. Sub
Bagian
Pembinaan
Adminstrasi
melaksanaakn pembinaan Administrasi
Pembangunan
mempunyai
tugas
pembangunan dan mengkoordinasikan
penyusunan program pembangunan dengan unit kerja dan instansi terkait. 2. Penjabaran tugas pokok Sub. Bagian Administrasi
Pembangunan sebagimana
dimaksud pada ayat 2 adalah; a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan
administrasi
pembangunan;
mengolah data dan informasi yang berhubungan
Mengumpulkan,
dan
dengan administrasi
pembangunan.
3
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang administrasi pembangunan. c. Menginvetarisasi
permasalahan-permasalahan
yang
berkaitan
dengan
administrasi Pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan masalah d. Melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan dengan unit kerja dan instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi. e. Membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan, Tugas Pokoknya sebagai berikut : 1. Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksnaan pembangunan dan pengendalian. 2. Penjabaran tugas Sub. Bagian Pengendalian sebagimana dimaksud pada ayat 2 adalah : a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian pembangunan. b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan. c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan . d. Menginvetarisasi permasalahan –permasalahan. Pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan masalah e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD dan dana pembangunan Daerah lainya. 4
g. Mengumpulkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah. h. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah. i. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengendalian j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Tugas Pokoknya sebagai berikut : 1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2. Penjabaran tugas Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah; a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan. b. Mencari, mengumpulkan, mengimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan yang berhubungan evaluasi dan pelaporan. c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang evaluasi dan pelaporan. d. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pemabangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas. f.
Mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah
g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan APBD dan bantuan pembangunan Daerah lainnya. h. Mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksnaan program pembangunan Daerah.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/ perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Saat ini, Bagian Pembangunan memiliki 16 orang PNS yang terdiri dari beberapa strata pendidikan dan golongan sebagaimana tabel dibawah ini : 5
GOLONGAN PNS
PASCA SARJANA
SARJANA
DIPLOMA
SLTA
IV
-
1
-
-
III
3
7
-
-
II
-
-
2
3
Jumlah
3
8
2
3
Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Bagian Pembangunan masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya learning by doing dan saling berbagi
informasi
dengan
membangun
komunikasi
dan
transfer
pengetahuan,
penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.
1.5 Isu - Isu Strategis Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Pembangunan saat ini adalah kekurangan terhadap staf tenaga administrasi dan tekhnis yang kurang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan beberapa personil Bagian Pembangunan diketahui ada yang mengalami kejenuhan karena sudah terlalu lama berada pada tugas yang sama, Untuk itu perlu diupayakan adanya penyegaran dan tambahan personil baru di Bagian Pembangunan dan diharapkan unit yang berkepentingan dapat membaca situasi dan kondisi ini. Dari ketersediaan sarana dan prasarana, secara umum sudah cukup baik. 1.6 Sistematika Penulisan Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 bab dengan susunan sebagai berikut : a. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dan menjabarkan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issued) yang sedang dihadapi bagian pembangunan. b. Bab II – Perencanaan Kinerja, merupakan uraian ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2016 pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang. c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang untuk setiap pernyataan kinerja 6
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja Bagian Pembangunan. d.
Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja Bagian Pembangunan yang terdiri dari Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan, Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai strategi perencanaan yang digunakan dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, adalah : Visi Bagian Pembangunan: “Menjadi
Penggerak dalam
Mewujudkan
Manajemen
Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan yang Taat Azas”.
Misi Bagian Pembangunan: a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar SKPD selaku pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pembangunan. b. Meningkatkan kegiatan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan. c. Memfasilitasi pelaksanaan Barang/ Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (procurement unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). d. Melaksanakan pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna dan penyedia Barang/ Jasa. e. Meningkatkan pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik kepada pengguna dan penyedia Barang/ Jasa. f. Meningkatkan kemampuan aparatur, penyediaan sarana dan prasarana kerja Bagian Pembangunan.
Tujuan Bagian Pembangunan: a. Meningkatkan kemampuan profesional personil Bagian Pembangunan dalam pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan transparan dalam kondisi yang kondusif.
8
b. Meningkatkan kualitas sistim
informasi
pembangunan dalam
upaya
mempercepat pengolahan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah-masalah pelaksanaan pembangunan. c. Tersedianya Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai acuan kegiatan dan pedoman pada proses pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Padang. d. Tersedianya petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik. e. Tersedianya pelayanan procurement unit/ Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). f. Tersedianya sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan. g. Tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
Sasaran Bagian Pembangunan: a. Terealisasinya keseluruhan program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota Padang pada setiap akhir tahun anggaran berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik sehingga memberikan kontribusi positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) secara keseluruhan. b. Terwujudnya mekanisme proses pengadaan Barang dan Jasa yang baku, efektif, efisien dan akuntable sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Terselenggaranya unit pelayanan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah (Procurement Unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). d. Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan. e. Terwujudnya koordinasi antar SKPD yang sinkron dan terpadu. f. Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh program dan kegiatan di Kota Padang. g. Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
9
Strategi dan Kebijakan Bagian Pembangunan: a. Mengoptimalkan Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang b. Menyempurnakan mekanisme monitoring proyek pembangunan dan rapat koordinasi dengan pengelola kegiatan dengan efektif dan efisien. c. Mengoptimalisasikan
seluruh
personil
Bagian
Pembangunan
dengan
meningkatkan kemampuan profesionalisme kerja sesuai dengan tugas yang dibebankan pada Bagian Pembangunan. d. Mengoptimalkan
kinerja
Unit
Layanan
Pengadaan
(ULP)
sebagai
penyelenggara dan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
2.2. Perjanjian Kinerja PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAREAH KOTA PADANG
No 1
1.
Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya unit pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah (Procurement Unit dan Layanan
Indikator Kinerja
Target
3
4
Jumlah pengguna layanan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik (LPSE) untuk SKPD Kota Padang
250 paket
Pengadaan Secara Elektronik)
2.
Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan
3.
Terwujudnya mekanisme proses pengadaan barang dan jasa yang baku, efektif, efisien dan akuntabel
Persentase SKPD yang merealisasikan paket pengadaan sesuai yang telah direncanakan
100 %
Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa yang dilelang di ULP untuk SKPD Kota Padang
250 paket
Jumlah produk hukum yang dihasilkan untuk pedoman dan petunjuk teknis penggunaan biaya kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (SAB)
2 produk hukum
sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
4.
Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh program dan kegiatan pembangunan
10
5.
Terlaksananya system pelaporan yang tepat waktu dengan dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu Persentase SKPD laporan penyerapan anggarannya diatas 90%
50 SKPD
100%
Program
Anggaran
1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Rp. 227.976.000,-
2. Program pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah
Rp. 584.479.550,-
3. Program Pelayanan administrasi perkantoran
Rp. 1.373.696.500,-
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
RP.
117.408.000,-
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian yang diperoleh sebagai pelaksanaan kegiatan (realisasi) dari hasil pengukuran kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi kegiatan tersebut.
SASARAN 1 TERSELENGGARANYA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH (PROCUREMENT UNIT DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)
Untuk mewujudkan sasaran kedua di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1
%
Capaian 2015 %
102
100
2016 No
1
Indikator Kinerja Jumlah pengguna layanan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik (LPSE) untuk SKPD Kota Padang
Target
Realisasi
250 paket
255 paket
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 secara fisik realisasi kegiatan sebesar 102% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan awal tahun 2016.
12
SASARAN 2 TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN Untuk mewujudkan sasaran ketiga di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 2
%
Capaian 2015 %
100
100
2016 No
1
Indikator Kinerja
Persentase SKPD yang merealisasikan paket pengadaan sesuai yang telah direncanakan
Target
Realisasi
100%
100%
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 secara fisik realisasi kegiatan sebesar 100% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan awal tahun 2016.
SASARAN 3 TERWUJUDNYA MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BAKU, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
Untuk mewujudkan sasaran pertama di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
13
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 3 2016 No
Indikator Kinerja Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa yang dilelang di ULP untuk SKPD Kota Padang
1
Target
Realisasi
250 paket
255 paket
%
Capaian 2015 %
102
123
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 secara fisik realisasi kegiatan sebesar 102% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapakan awal tahun 2016.
SASARAN 4 PENERAPAN STANDAR ANALISA BIAYA (SAB) SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN DI KOTA PADANG
Untuk mewujudkan sasaran keempat di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 4
%
Capaian 2015 %
100
2 Produk hukum
2016 No
1
Indikator Kinerja Jumlah produk hukum yang dihasilkan untuk pedoman dan petunjuk teknis penggunaan biaya kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (SAB)
Target
Realisasi
2 Produk hukum
2 Produk hukum
14
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4 secara fisik realisasi kegiatan sebesar 100% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan awal tahun 2016.
SASARAN 5 TERLAKSANANYA SYSTEM PELAPORAN YANG TEPAT WAKTU DENGAN DATA YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Untuk mewujudkan sasaran kelima di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 5
%
Capaian 2015 %
50 SKPD
100
100
70%
70
50
2016 No
Indikator Kinerja Target
Realisasi
1
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu
50 SKPD
2
Persentase SKPD laporan penyerapan anggarannya diatas 90%
100%
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5.1 secara fisik realisasi kegiatan sebesar 50 SKPD dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan awal tahun 2016 dan pada rogram dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5.2 secara fisik realisasi kegiatan sebesar 70% dengan artian bahwa kegiatan tidak tercapai sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan awal tahun 2016.
15
Realisasi Anggaran Adapun analisis capaian keuangan persasaran strategis dan program / kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :
No
Sasaran
I
Terselenggaran ya unit pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah (Procurement Unit dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik) 1. Jumlah pengguna layanan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik (LPSE) untuk SKPD Kota Padang
II
Terselenggaran ya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan 1. Persentase SKPD yang merealisasik an paket pengadaan sesuai yang telah direncanaka n
Program/ Kegiatan
Anggaran
Realisasi
% capaian
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1. Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
Rp. 227.976.000,-
Rp. 224.136.000,-
98,32
Program pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah 1. Pengendalian pelaksanaan pembangunan
Rp. 309.087.500,-
Rp. 288.817.500,-
93,44
16
III
IV
V
Terwujudnya mekanisme proses pengadaan barang dan jasa yang baku, efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 1. Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa yang dilelang di ULP untuk SKPD Kota Padang Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh program dan kegiatan pembangunan 1. Jumlah produk hukum yang dihasilkan untuk pedoman dan petunjuk teknis penggunaan biaya kegiatan dilingkunga n Pemerintah Kota Padang (SAB) Terlaksananya system pelaporan yang tepat waktu dengan dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungj awabkan 1. Persentase SKPD
Program Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan pelaksanaan pelayanan barang dan jasa/ Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Evaluasi Standar Analisa Biaya Anggaran Tahun 2017 2.
Evaluasi Standar Analisa Biaya Anggaran Perubahan Tahun 2016
Rp. 1.373.696.500, -
Rp. 1.367.954.500
99.58
Rp. 58.704.000,-
Rp. 58.664.000,-
99,93
Rp. 58.704.000,-
Rp. 58.439.250,-
99,55
Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan daerah
17
2.
laporan penyerapan anggarann ya diatas 90% Persentase SKPD yang menyampa ikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu
1.
Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
Rp. 107.022.050,-
Rp. 97.441.500,-
91,05
2.
Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan
Rp. 168.370.000,-
Rp. 115.103.000,-
68,36
18
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2016 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Bagian Pembangunan Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Bagian Pembangunan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pembangunan Setda Kota Padang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bagian Pembangunan Setda Kota Padang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Padang . Padang,
Januari 2017
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
Yenni Yuliza, ST, MT NIP. 19710603 199803 2 003
19
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
No
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan
Persentase OPD yang merealisasikan program dan kegiatan pembangunan sesuai yang telah direncanakan
100%
2
Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh program dan kegiatan di Kota Padang
Jumlah produk hukum yang dihasilkan untuk pedoman dan petunjuk teknis penggunaan biaya kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (SAB)
2 produk hukum
3
Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
Persentase OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu
100%
Persentase OPD yang mengentrikan laporan realisasi fisik dan keuangan pada aplikasi Simbangda
100%
Persentase OPD yang laporan penyerapan anggarannya diatas 90%
80%
Program 1 2
Program pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Anggaran
Keterangan
Rp
607.628.550
APBD
Rp
130.000.000
APBD
Pihak Kedua
Padang, Maret 2017 Pihak Pertama
Ir. H. ASNEL, M. Si
YENNI YULIZA, ST, MT
Pembina Utama Muda, NIP. 19590114 198509 1 001
Pembina, NIP. 19710603 199803 2 003
