LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

( BPMPD ) JL. RAYA SOREANG KM. 17 – SOREANG TELP. (022) 5897432

KATA PENGANTAR Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, kami telah menyelesaikan penyusunan Lakip Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran hasil

Kinerja Program atau

Kegiatan yang

dilaksanakan oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2012, juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak sekali kekurangannya oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Soreang,

Januari 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANDUNG

Drs. Dadan Rohandi, M.Si Pembina Utama Muda IVc NIP. 19570104 198603 1 008

LAKIP BPMPD 2012

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah

Kabupaten

Bandung,

dalam

pencapaian

tujuan

dan

sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga BPMPD dituntut untuk mampu

memecahkan

berbagai

permasalahan

dan

tantangan

di

Kabupaten Bandung dalam melayani / memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja. LAKIP Tahun 2012 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Bandung, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, BPMPD menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun BPMPD kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran BPMPD Kabupaten Bandung. Adapun Program dan Kegiatan BPMPD Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012 meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4 (Empat) Program untuk Belanja langsung Urusan Wajib. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :

LAKIP BPMPD 2012

ii

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : NO I 1

PROGRAM BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi berat gedung kantor

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

LAKIP BPMPD 2012

iii

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun II 1

BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan a. Perlombaan Desa b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4 c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung c. Pelatihan Kader PKK Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan b. Rembug Desa Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan a.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

a.

Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK b. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan a. b.

LAKIP BPMPD 2012

Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Monitoring PILKADES

iv

2

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES

3

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak b. Rakor Pokjanal Posyandu c. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat d. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS e. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis a. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT) Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional b. Bintek Manajemen Posyantek c. Study Comparasi d. Lomba Cipta Inovasi TTG e. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)

4

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa a. Pengelolaan Keuangan Desa dan

LAKIP BPMPD 2012

v

administrasi desa Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa

b.

a.

Penyusunan pendampingan RKP Desa b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa c. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Pengelolaan kekayaan Desa a. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa.

LAKIP BPMPD 2012

vi

DAFTAR ISI Halaman i

Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

v

Bab I Pendahuluan

1

1.1 Gambaran Umum 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD 1.3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan BPMPD Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

1 2 12

14

2.1. Rencana Strategis 2.2. Penetapan Kinerja

14 18

Bab III Akuntabilitas Kinerja

20

3.1 Penetapan Kinerja 3.1.1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3.1.2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3.1.3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 3.1.4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Bab IV Penutup

50 52 66

71

Lampiran – lampiran

LAKIP BPMPD 2012

20 20

-

vii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Halaman i

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

vii

Bab I Pendahuluan A. Gambaran Umum B. Maksud dan Tujuan C. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD D. Kondisi Organisasi E. Peran Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2015 B. Penetapan Kinerja 2012 Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 B. Analisis Capaian Kinerja C.Akuntabilitas Keuangan Bab IV Penutup

1 1 1 2 11 12 14 14 25 20 31 33 33 37

Lampiran – lampiran

LAKIP BPMPD 2011

-

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah

Kabupaten

Bandung,

dalam

pencapaian

tujuan

dan

sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga BPMPD dituntut untuk mampu

memecahkan

berbagai

permasalahan

dan

tantangan

di

Kabupaten Bandung dalam melayani / memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja. LAKIP Tahun 2012 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Bandung, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, BPMPD menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun BPMPD kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran BPMPD Kabupaten Bandung. Adapun Program dan Kegiatan BPMPD Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012 meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4 (Empat) Program untuk Belanja langsung Urusan Wajib. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :

ii

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : NO I 1

PROGRAM BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi berat gedung kantor

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

iii

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun II 1

BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan a. Perlombaan Desa b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4 c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung c. Pelatihan Kader PKK Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan b. Rembug Desa Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan a.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

a.

Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK b. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan a. b.


iv

2

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES

3

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak b. Rakor Pokjanal Posyandu c. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat d. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS e. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis a. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT) Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional b. Bintek Manajemen Posyantek c. Study Comparasi d. Lomba Cipta Inovasi TTG e. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)

4

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa a. Pengelolaan Keuangan Desa dan

v

administrasi desa Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa

b.

a.

Penyusunan pendampingan RKP Desa b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa c. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Pengelolaan kekayaan Desa a. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa.

1.

vi

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA (BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Drs. DADAN ROHANDI ,M.Si : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H.DADANG M. NASER, SH.S.IP Jabatan : BUPATI BANDUNG Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Soreang ,

Januari 2013

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BUPATI BANDUNG

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

H.DADANG M. NASER, SH.S.IP

Drs. DADAN ROHANDI, M.Si

1

BAB I PENDAHULUAN A.

Gambaran Umum Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

(BPMPD) Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di daerah, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. B.

Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pada sektor publik yang berorientasi pada kinerja. Melalui sistem ini setiap instansi pemerintah

menerapkan sistem

akuntabilitas kinerja , dituntut memiliki tatanan, instrumen

metode

pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu, yang menjadi infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa LAKIP BPMPD TAHUN 2012

2

( BPMPD ) Kabupaten Bandung merupakan lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang meliputi : 1. Perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

yang

meliputi

Penguatan

Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, serta Pemerintahan Desa. 2. Pelayanan pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan.

C. Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMPD a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ) Kabupaten Bandung terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat : a.

Sub. Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

b. Sub. Bidang Pengembangan Pamantapan Profil Desa/Kel. 4.

Partisipasi

Masyarakat

dan

Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat :

LAKIP BPMPD TAHUN 2012

3

a.

Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Tenaga Kerja.

b. Sub Bidang Masyarakat.

pengembangan

Keluarga Kehidupan

dan

Fasilitasi

Sosial

Budaya

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat: a.

Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan

b.

Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha

6. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna : a.

Sub Bidang Fasilitasi Pamanfaatan Lahan dan Konservasi Lingkungan.

b.

Sub Bidang Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Prasarana Perdesaan.

7. Bidang Pemerintahan Desa : a.

Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa

b.

Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pengembangan Desa.

8. Kelompok Jabatan Fungsional. b. Tugas Pokok Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan daerah yang bersifat sfesifik di bidang pembinaan, pelayanan, pengelolaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi administrasi pemerintahan desa. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan

tugas-tugas

di

bidang

pengelolaan

pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.


4

Bidang Penguatan kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

mempunyai

tugas

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat yang meliputi fasilitasi dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dan pemantapan data profil Desa/kelurahan. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat yang meliputi pemberdayaan keluarga dan fasilitasi perlindungan tenaga kerja serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang meliputi pengembangan usaha ekonomi dan lembaga keuangan serta pengembangan produksi dan pemasaran hasil produksi. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang meliputi fasilitasi pemanfaatan lahan dan konservasi lingkungan serta fasilitasi teknologi tepat guna dan prasarana perdesaan. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa yang meliputi fasilitasi pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan, aset dan pengembangan desa.


5

c. Fungsi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 2) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 3) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Badan; 4) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; 5) Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 6) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 7) Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 8) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; 9) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan; 10) Penetapan

rumusan

kebijakan

pengkoordinasian

penyusunan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; LAKIP BPMPD TAHUN 2012

dan

6

11) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 12) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ; 3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan; 6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pelayanan

pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; LAKIP BPMPD TAHUN 2012

7

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 3)

Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;

4)

Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;

5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 6) Evaluasi pelaksaanaan tugas pengelolaan pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan

koordinasi/kerja

kerja/instansi/lembaga

atau

sama pihak

dan

kemitraan

ketiga

di

dengan

bidang

unit

pelayanan

pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pengelolaan

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 3) Pengkoordinasian

perencanaan

teknis

di

bidang

pengelolaan

bidang

pengelolaan

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 4) Perumusan

sasaran

pelaksanaan

tugas

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;


di

8

5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan

koordinasi/kerjasama

kerja/instansi/lembaga

atau

pihak

dan

kemitraan

ketiga

di

dengan

bidang

unit

pengelolaan

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 3) Pengkoordinasian

perencanaan

teknis

di

bidang

pelayanan

dan

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 4) Perumusan sasaran

pelaksanaan tugas

di

bidang

pelayanan dan

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; LAKIP BPMPD TAHUN 2012

9

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan


dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 6) Evaluasi

pelaksanaan

tugas

pengelolaan

pembinaan

dan

fasilitasi

pemerintahan desa; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan


dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi BPMPD di bawah ini LAKIP BPMPD TAHUN 2012

10


11

D. Kondisi Organisasi Sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun

2007

tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, telah dicapai berbagai hasil dan upaya sesuai tugas dan fungsi yang diembang organisasi. Beberapa peraturan perundangan yang melandasi tugas dan fungsi antara lain : a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun darah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya; b. Peraturan

Pemerintah

Pengemdalian

Intern

Nomor

60

Pemerintah

Tahun (SPIP)

2010 yang

tentang

Sistem

mengamanatkan

kementrian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah; c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; d. Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

percepatan

pemberantasan korupsi yang mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di bernagai instansi pemerintah. Selain berbagai peraturan peundangan di atas, juga terdapat berbagai peraturan perundangan lainnya yang menyaratkan adanya akuntabilitas kinerja yang baik, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 LAKIP BPMPD TAHUN 2012

12

tentang Penyelenggaraan Negara yang Betrsih dan Bebas KKN, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tntang keuangan Negara, UndangUndang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peratuan turunannya. Berbagai peraturan perundangan tersebut jelas menyiratkan perlunya akuntabilitas dan peningkatan kinerja bagi beberapa instansi pemeintah.

E.

Peran Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Untuk

mewujudkan

good

governance

diperlukan

informasi

kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan di pusat dan daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Konsep manajemen berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Konsep tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, Dengan sistem ini setiap instansi pemerintah dituntut memiliki suatu tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban

yang

meliputi

tahapan

perencanaan,

pelaksanaan,

pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu. Sistem ini juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertangungjawabkan kwberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi. BPMPD Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam menunjang terlaksananya reformasi birokrasi, yaitu dengan LAKIP BPMPD TAHUN 2012

dalam rangka melaksanakan

13

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, memantau pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala. Pada setiap pelaksanaan sosialisasi ataupun bimbingan teknis kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa, manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan kekayaan desa telah disampaikan tentang kompleksitas dari akuntabilitas sektor publik (pemerintah) dimana disini dituntut adanya sistem dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah yang kompleks juga. Sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang semata-mata menekankan pada pertanggungjawaban keuangan atau pertanggungjawaban anggaran, dewasa ini dianggap tidak memadai lagi sebagai akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik juga harus mencakup pertanggungjawaban non keuangan (kinerja) yang memfokuskan pertanggungjawaban pada hasil-hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, apa yang diharapkan BPMPD Kabupaten Bandung menjadi lebih nyata, mengingat kebijakan (Perpres) penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang akan disusun sebagaimana amanat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut, harus dapat mengintegrasikan laporan kinerja dengan laporan keuangan.


14

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 - 2015 Kenyataan yang dapat kita saksikan pada saat ini adalah terjadinya perubahan-perubahan di negara kita yang menyangkut segala segi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perubahan-perubahan tersbut menyangkut segi kepatuhan kepada hukum, hidup secara berkeadilan, rasa aman, kehidupan politik dan ekonomi serta kehidupan berbudaya. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut berasal, baik dari dalam negeri sendiri maupun pengaruh dari luar negeri.

1.

Visi dan Misi Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berpedoman pada Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi

Kabupaten Bandung, sebagai

berikut : “ Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Adapun yang menjadi misi Bupati Bandung adalah : 1.

Meningkatkan profesionalisme birokrasi.

2.

Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda.

3.

Memantapkan pembangunan perdesaan.

4.

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.


15

5.

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah.

6.

Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

7.

Memulihkan

keseimbangan

lingkungan

dan

menerapkan

pembangunan berkelanjutan.

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPMPD yaitu dalam point membantu Bupati untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang baik, melalui Memantapkan Pembangunan Perdesaan. Adapun strategi yang akan diterapkan oleh Bupati Bandung yaitu : 1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan. 2. Peningkatan Kapasitas & kapabilitas pemerintahan desa. 3. Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa. 4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat. 5. Penguatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa. 6. Peningkatan Pendapatan asli daerah. 7. Pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras.

Untuk memperkuat upaya tersebut diatas dan menunjang misi Kabupaten Bandung, BPMPD memiliki visi yaitu “ Terwujudnya Desa Mandiri Melalui Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mencapai visi tersebut diatas BPMPD menetapkan 6 misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri dengan manajemen pemerintahan desa yang berbasis Good Governance.


16

2.

Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa.

3.

Mewujudkan

pemberdayaan

usaha

ekonomi

masyarakat

melalui

pemanfaatan potensi unggulan pedesaan. 4.

Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.

5.

Mewujudkan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Sunda.

6.

Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintah desa. Untuk tercapainya hal tersebut diatas perlu peningkatan peran

serta pemerintah daerah dalam mendorong

mewujudkan desa yang mandiri dengan

penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan

keuangan perdesaan. 2. Tujuan Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi BPMPD Kabupaten Bandung seperti yang dikemukakan terdahuku, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam benuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka BPMPD Kabupaten Bandung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan BPMPD Kabupaten Bandung LAKIP BPMPD TAHUN 2012

17

untuk mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun tujuan strategis dari BPMPD Kabupaten Bandung, sebagai berikut : 1.) Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 2.) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam membangun desa 3.) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4.) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut di atas adalah melalui tujuan-tujuan sebagai berikut : 1.

Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa

2.

Terwujudnya

peningkatan

pengetahuan

dan

kemampuan

aparatur

pemerintahan desa 3.

Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat

4.

Memantapkan

pemberdayaan

dan

pengembangan

sosial

budaya

masyarakat. 5.

Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan

6.

Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

7.

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan.

3. Indikator Kinerja, Tujuan dan Target Jangka Menengah Untuk mengukur sejauhmana BPMPD telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan , pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun


18

2015, indikator kinerja berikut target yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tujuan

Indikator Kinerja

Target/ Anggaran

(Program & Kegiatan) PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Terwujudnya pengelolaan administrasi & keuangan pemerintahan desa Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Terwujudnya Pemberdayaan


Persentase Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Pedesaan 1. Perlombaaan Desa 2. Pengembangan Lembaga Infrastrustur Desa (PLID /P4). 3. Penunjang bantuan RT, RW dan LPMD Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat dan 1. Bimbingan

pelatihan Sistem Informasi Posyan -du (SIP) dan Temu kader Posyandu/ Jambore. 2. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab.Bandung. Persentase Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa. 1. Tersusunnya data dasar Profil Desa/ Kel (Profil Desa)

80 %

100.000.000,250.000.000,-

75.000.000,-

80%

95.000.000,-

100.000.000,-

80%

241.230.000,-

234.770.000,-

19

Masyarakat dalam mengelola SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan.

2. Rembug Desa Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan 1. PNPM-MP Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat. 1. Evaluasi Posyandu dan 10 Program Pokok PKK dan UP2K PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi 2. Pelatihan Kader PKK 3. Pendampingan Pilot Project PABN Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan 1. Penunjang bantuan ADPD 2. Monitoring PILKADES PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN Persentase Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 1. Sosialisasi Perda No.18 tahun 2010 tentang Pengelolaan BUMDES


80%

600.000.000,80%

165.400.000,-

119.600.000,150.000.000,-

80%

87.950.000,102.350.000,-

80% 67.500.000,-

80%

20

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pembinaan Persentase kelompok masyarakat pembangunan desa. 1. Sosialisasi Komite Aksi Kab.Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 2. Rakor Pokjanal Posyandu. 3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIVAIDS. 5. Rakor Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosbud Masyarakat Persentase Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai Pronangkis 1. Identifikasi dan Pemantauan LAKIP BPMPD TAHUN 2012

40.000.000,-

50.000.000,190.000.000,100.000.000,-

50.000.000,-

80%

2.070.000.000,-

80%

50.000.000,-

80%

545.000.000,80%

21

Pengaduan Masyarakat mengenai Pronangkis (UPM-PT) Persentase Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD & BSMSS 1. TMMD/ BSMSS Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG 1. Terselenggaranya TTG Tk.Provinsi, Tk.Nasional dan Bintek penguatan kelembagaan Posyantek dan pameran TTG. 2. Pendampingan PLTS 3. Terlembaganya SDM Posyantek (Bintek Manajemen Posyantek). 4. Study Comparasi 5. Lomba Cipta Inovasi TTG 6. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Persentase Pembangunan Desa Mandiri Menuju Pembangunan Desa Peradaban 1. Pendampingan Program Desa Mandiri dalam perwujudan desa peradaban.


1.128.285.000,-

53.965.000,56.850.000,-

36.000.000,37.000.000,45.000.000,-

80%

207.000.000,-

80%

400.000.000,-

100.000.000,-

22

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Pelatihan Persentase aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 1. Terselenggaranya Keuangan dan Administrasi Desa. 2. Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa Persentase Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa. 1. Terlaksananya penyusunan pendampingan RKP Desa. 2. Pengembangan pendampingan sistem komunikasi dan informasi desa. 3. Pelatihan Kepala Desa dan Sekretaris dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Persentase Pengelolaan Kekayaan Desa 1. Kajian Tatacara pengelolaan tanah kas Desa


80%

75.000.000,-

50.000.000,-

636.500.000,-

80% 150.000.000,-

23

4.

Sasaran Strategis Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur

dalam waktu satu tahunan, maka BPMPD menjabarkannya dalam suatu sasaran strategis yaitu : 1.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa

2.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan

3.

Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat

4.

Meningkatnya

pemberdayaan

dan

pengembangan

sosial

budaya

masyarakat 5.

Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat

6.

Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai sosial budaya

7.

Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

8.

Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam mengelola SDA dan TTG.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPMPD Kabupaten Bandung , tujan strategi dan kebijakan

yang akan diterapkan

secara berkesinambungan

diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal. Upaya-upaya yang dilakukan olehi BPMPD Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan strategis tersebut adalah melalui kebijakan-kebijakan dalam hal, antara lain dengan cara : 1.) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administarsi dan kelembagaan desa


24

2.) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembengunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif 3.) Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah 4.) Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera. 5.) Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat. 6.) Mengembangkan

usaha

ekonomi

masyarakat

dan

kinerja

serta

memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa. 7.) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Kinerja BPMPD Kabupaten Bandung pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah Kabupaten Bandung. Sasaran dan tujuan dalam manajemen berbasis kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh BPMPD Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan kinerja adalah merupakan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga kinerja BPMPD Kabupaten

Bandung

masyarakat.


benar-benar

dapat

dirasakan

manfaatnya

bagi

25

B.

Penetapan Kinerja 2012

1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja dan Target Jangka Menengah Untuk mengukur sejauhmana BPMPD Kabupaten Bandung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2015). Indikator kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut merupakan

Indikator

Kinerja

Utama

BPMPD

Kabupaten

Bandung.

Penetapan Indikator Kinerja, Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2012 yang, dapat dijelaskan, sebagai berikut : Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2012 yang meliputi sasaran, program, dan kegiatan sangat ditentukan sekali oleh indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target pada masing-masing Sub kegiatan. Adapun Sub kegiatannya adalah sebagai berikut : 1.

Perlombaan Desa.

2.

Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4.

3.

Penunjang dan Pembinaan RT/ RW, LKMD, TPAPD & TOBPD.

4.

Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore

5.

Bimbingan Teknis dan Pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Kabupaten Bandung.

6.

Pelatihan Kader PKK.

7.

Penyusunan Data Dasar Profil Desa/ Kelurahan.

8.

Rembug Desa.

9.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd)


26

10.

Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK.

11.

Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara).

12.

Penunjang, Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)

13.

Monitoring PILKADES

14.

Sosialisasi Perda 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES

15.

Sosialisasi

Komite

Aksi

Kabupaten Bandung dan

Pemberdayaan

Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 16.

Rakor Pokjanal Posyandu

17.

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

18.

Sosialisasi

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

upaya

pencegahan

penyebaran HIV/ AIDS 19.

Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

20.

Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai Pronangkis (UMP-PT)

21.

Gelar TTG Tk. Propinsi dan Nasional

22.

Bintek Manajemen Posyantek

23.

Study Comparasi

24.

Lomba Cipta Inovasi TTG

25.

Pemberdayaan Masyarakat dalam pemantauan Ruang Terbuka Hijau

26.

Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa

27.

Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa

28.

Penyusunan pendampingan RKPDesa

29.

Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa

30.

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

31.

Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa


27

No.

Sasaran

1

Meningkatkan kuantitas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD).

a

2

Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meningkatkan kualitas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD).

Tujuan & Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan : Memantapkan kelembagaan pengembangan masyarakat.

Target 2012/ Anggaran

penguatan dan partisipasi

Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan . M elalui kegiatan : Perlombaan Desa, Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa (P4), Penunjang Bantuan RT, RW dan LPMD

Persentase Pemberdayaan Lembaga dan organisasi pedesaan: Persentase jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi peraturan pemerintah tentang desa, kelurahan dan LSM

80 % 425.000.000,-

Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan dan perlatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Melalui kegiatan : Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyadu/ Jambore, Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kabupaten Bandung

Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat : Persentase jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

Jumlah Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Melalui kegiatan : Tersusunnya data dasar Profil Desa/ Kelurahan dan Rembug Desa

Persentase Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa: Rata-rata pendapatan perkapita penduduk desa/ kelurahan

80 % 476.000.000,-

Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan Melalui kegiatan : PNPM-MP

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan : Persentase desa/ Kelurahan miski n tahun lalu yang keluar dari kriteria miskin tahun berikutnya

80 % 600.000.000,-

Tujuan : Memantapkan kelembagaan pengembangan LAKIP BPMPD TAHUN 2012

Indikator Kinerja

penguatan dan partisipasi

80% 195.000.000,-

28

masyarakat.

a

Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Melalui kegiatan : Evaluasi Posyandu dan 10 Program Pokok PKK dan UP2K PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi, Pelatihan Kader PKK, Pendampingan Pilot Project PABN

Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat: Persentase Desa yang masyarakatnya telah mendapatkan bantuan usaha

80 % 435.000.000,-

Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan Melalui kegiatan : Penunjang bantuan ADPD, Monitoring Pilkades.

Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Pedesaan: Persentase Desa yang melaksanakan pembangunan perdesaan

80% 190.500.000,-

Persentase Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa: Persentase Desa penerima bantuan usaha yang melakukan usaha sesuai dengan tujuan yang dinyatakan pada waktu pengajuan permohonan bantuan

80 % 67.500.000,-

Persentase Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa: Persentase partisipasi kelompok masyarakat

80% 430.000.000,-

Tujuan : Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan. Jumlah Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui kegiatan : Sosialisasi Perda No. 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan BUMDES

b

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Tujuan : Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat.

Jumlah Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa Melalui kegiatan : Sosialisasi Komite aksi Kab.Bandung dan pemberdayaa masyarakat dalam penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Rakor Pokjanal Posyandu, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV /


29

AIDS, Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat.

Jumlah Pemberian stimulan pembangunan desa Melalui kegiatan : Pemberian stimulant Pembangunan Desa Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis Melalui kegiatan : Pengaduan masyarakat mengenai pronangkis (UPMPT) Jumlah Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD & BSMSS Melalui kegiatan : TMMD & BSMSS

Persentase Pemberian Stimulan Pembangunan Desa: Persentase desa yang menerima bantuan stimulan

Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat: Persentase masyarakat yang mengadu atas pronangkis

80 % 2.0700.000.000,-

80% 50.000.000,-

Presentase Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/ BSMSS: Persentase masyarakat penerima manfaat

80% 545.000.000,-

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG: Persentase Persentase masyarakat penerima manfaat pelayanan teknologi tepat guna

80 % 1.357.100.500,-

Persentase Pembangunan Desa Mandiri menuju Pembangunan Desa Pertadaban:

80 % 207.000.000,-

Tujuan : Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG Melalui kegiatan : Terselenggaranya TTG Tk. Provinsi dan Tk. Nasional, Pendampingan PLTS, Terlembaganya SDM Posyantek (Bintek Manajemen Posyantek), Study comparasi, lomba cipta inovasi TTG, Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengelola SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan. Jumlah Pembangunan Desa Mandiri menuju Pembangunan Desa


30

Peradaban Melalui kegiatan : Pendampingan Program Desa Mandiri dalam perwujudan desa peradaban c

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan

Tujuan:

Terwujudnya pengelolaan administrasi & keuangan pemerintahan desa Jumlah Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Melalui kegiatan : Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan administrasi desa, evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa

Persentase Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang keuangan desa: Persentase Desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan dan administrasi desa, evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa

80 % 487.785.000,-

Tujuan : Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.


Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa Melalui kegiatan : Terlaksananya penyusunan pendampingan RKA desa, Kajian sistem informasi dan data aparatur pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa.

Persentase Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa: Persentase Desa / Kelurahan yang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparaturnya

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Desa Melalui kegiatan : Kajian Tata Cara Pengelolaan Tanah Kas Desa

Persentase Pengelolaan Kekayaan Desa: Persentase Desa melaksanakan pengelolaan kekayaan desa

80% 761.500.000,-

80% 150.000.000,-

31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. 4 (Empat) sasaran

tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 16 kegiatan sebagai indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruhan Program yang ada dapat dicapai dengan baik , sedangkan dari 16 indikator kinerja terdapat 14 indikator kinerja pencapaiannya berhasil dan 2 indikator kinerja tidak berhasil.

Kriteria

pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 80 %.

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Pengukuran

tingkat

capaian

kinerja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian masing-masing

indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO

1

SASARAN

INDIKATOR KINERJA URAIAN

TARGET

REALISASI

%

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

40%

37,34%

93,36

40%

40%

100

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


32

Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi masyarakat Desa

40%

39,49%

98,73

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan

40%

39,93%

99,83

Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

40%

39,98%

99,71

Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan

40%

39,88%

100

bagi

2

Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa

40%

40%

99,89

3

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pembinaan Masyarakat Desa

Kelompok Pembangunan

40%

39,95%

98,89

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)

40%

39,21%

98,04

40%

40%

100

40%

36,66%

91,64

40%

27,53%

68,83

40%

40%

100

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

40%

39,02%

97,56

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa

40%

39,78%%

99,46

Pengelolaan kekayaan Desa

40%

26,01%

65,03

4

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pengukuran Pencapaian Kinerja


94,50

33

B.

Analisis Capaian Kinerja Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian

terget dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dari hasil perhitungan tabel diatas, diperoleh hasil pengukuran kinerja senilai 94,50 % hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2012 dinilai baik.

C.

Akuntabilitas Keuangan Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

No

Urusan/Program/`Kegiatan /Sub Kegiatan

BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB I Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan 1 Organisasi Masyarakat Perdesaan a. Perlombaan Desa B)

b.

Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4 c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD Penyelenggaraan Pendidikan dan 2 Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai LAKIP BPMPD TAHUN 2012

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2012 setelah perubahan 8.459.600.500

Realisasi

%

7.858.681.040

92.90

2.321.500.000

2.285.475.140

98.45

425.000.000

396.762.070

93.36

100.000.000

99.372.500

99.37

250.000.000

227.289.570

90.92

75.000.000

70.100.000

93.47

195.000.000

195.000.000

100

95.000.000

95.000.000

100

100.000.000

100.000.000

100

34

sosbud masyarakat Kab Bandung Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan b. Rembug Desa

476.000.000

469.942.050

98.73

241.230.000

240.109.550

99.54

234.770.000

229.832.500

97.90

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Penyelenggaran Pembinaan 5 Kelembagaan Masyarakat

600.000.000

598.991.700

99.83

600.000.000

598.991.700

99.83

435.000.000

434.825.000

99.96

a. Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK b. Pelatihan Kader PKK

165.400.000

165.400.000

100

119.600.000

119.600.000

100

c.

Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan

150.000.000

149.825.000

99.88

190.500.000

189.954.320

99.71


87.950.000

87.604.320

99.61

102.550.000

102.350.000

99.80

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

67.500.000

67.500.000

100

Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES III Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan

67.500.000

67.500.000

100

67.500.000

67.500.000

100

4.659.100.500

4.162.954.700

89.35

430.000.000

429.540.000

99.89

40.000.000

40.000.000

100

3

4

6

a. b. II


35

b. c.

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Rakor Pokjanal Posyandu

50.000.000

50.000.000

100

190.000.000

189.540.000

99.76

100.000.000

100.000.000

100

50.000.000

50.000.000

100

2.070.000.000

2.029.369.350

50.000.000

50.000.000

100

50.000.000

50.000.000

100

545.000.000

499.411.250

91.64

1.357.100.500

947.634.100

69.83

1.128.285.000

722.868.600

64.07

a.

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT) Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional

b.

Bintek Manajemen Posyantek

56.850.500

56.850.500

100

c.

Study Comparasi

36.000.000

35.450.000

98.47

d. Lomba Cipta Inovasi TTG

37.000.000

33.550.000

90.68

e. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau f Pendampingan PLTS

45.000.000

45.000.000

100

53.965.000

53.915.000

99.91

Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)

207.000.000

207.000.000

100

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan 1 Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa a. Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa b. Evaluasi rancangan Perdes tentang

1.411.500.000

1.342.751.200

95.13

500.000.000

487.7850.000

97.56

400.000.000

393.350.000

98.34

100.000.000

94.435.000

94.44

d.

e.

2 3 a.

4 5

6

IV


98.04

36

2

APBDesa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa

a. Penyusunan pendampingan RKP Desa b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa c Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 3 Pengelolaan kekayaan Desa a.

Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa.

761.500.000

757.421.200

99.46

75.000.000

74.746.700

99.66

50.000.000

49.100.000

98.20

636.500.000

633.574.500

99.54

150.000.000

97.545.000

65.03

150.000.000

97.545.000

65.03

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung mencapai 93,44 %. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian BPMPD sangat baik.


37

BAB IV PENUTUP

1.

Kesimpulan Sepanjang

tahun

2012

ini,

beberapa

keberhasilan

maupun

kietidakberhasilan telah dicapai oleh BPMPD Kabupaten Bandung. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

melalui peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa,

peningkatan

penguatan

kelembagaan

partisipasi

masyarakat,

peningkatan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pengembangan adat istiadat/ sosial budaya masyarakat, terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya, mengembangnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam pengelolaan SDA dan TTG. Namun demikian, beberapa ketidakberhasilan memang masih mewarnai kinerja dari BPMPD Kabupaten Bandung. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2012 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan se Kabupaten Bandung dan keseluruhan personil BPMPD Kabupaten Bandung. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2012 ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa, meningkatkan

partisipasi


masyarakat

dalam

membangun

desa dan

38

meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa antara lain sebagai berikut : a. Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. a.

Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta sarana penunjang lainnya seperti Komputer, Notebook, Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi.

b. Kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa masih rendah.

2. Langkah Kedepan Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja BPMPD Kabupaten Bandung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya akan dilakukan antara lain : a.

Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil ke BKPP untuk penempatan pegawai di BPMPD

b.

Menyusun rencana kebutuhan barang dan

mengajukan sarana dan

prasarana pada rencana kegiatan anggaran tahun 2013. c.

Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan.

Demikian penyusunan LAKIP tahun 2012 ini kami buat dimaksudkan untuk

memberikan

gambaran

yang

jelas,

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. LAKIP BPMPD TAHUN 2012

39


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents