LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2010
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2009
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2009
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB. I Gambaran Umum, menjelaskan secara ringkas Profil Kantor Ketahanan Pangan Sinjai dan Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penyampaian LAKIP 2012. BAB. II Rencana Stratejik, menjelaskan muatan rencana stratejik Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2012. BAB. III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor Ketahanan Pngan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran stratejik tahun 2012 BAB. IV
PENUTUP
LAMPIRAN : PENGUKURAN TAHUN 2012
PENCAPAIAN
PROGRAM
KINERJA
Ringkasan Eksekutif Dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Penyelenggaraan
merupakan
kewajiban
memberikan
Pertanggungjawaban Pemerintah
pertanggungjawaban
kepada
publik,
Daerah.
Kewajiban
untuk
publik
tersebut
berupa
pertanggujawaban kinerja, yakni pertanggujawaban tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat yang dapat menjelaskan tentang hasil-hasil nyata yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah atas pengelolaan sumber daya selama satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan memaparkan melainkan
keberhasilan juga
produktifitas
dan
untuk
dan
mengungkapkan
meningkatkan
akuntabilitas
keterbatasan
efisiensi,
penyelenggaraan
efektifitas,
Pemerintahan
daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2012 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan yang berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu : -
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah dapat diselenggarakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Setiap
Pejabat
Pelaksana
Teknis
Kegiatan
melaporkan
pelaksanaan program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan yang merupakan ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas
pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban berdasarkan sasaran stratejik yang telah ditetapkan. -
Beberapa sasaran stratejik yang ditetapkan sudah mencapai kinerja sesuai yang diharapkan, akan tetapi pencapaian sasaran ini
masih
terdapat
keterbatasan
dalam
pelaksanaan
kegiatannya. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pagu anggaran yang tersedia dan kinerja aparat yang masih jauh dari yang diharapkan sehingga banyak kegiaan yang
bersentuhan
langsung
dengan
masyarakat
belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. -
Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa baik indikator Kinerja utama, sasaran strategik maupun indikator kinerja program serta kegiatan secara umum telah berhasil dicapai. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari capain target kinerja pada
tingkat
output
dan
outcome.
Badan
Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan tetap memperhatikan skala prioritas pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan hal ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat khususnya petani dan nelayan yang memegang peranan yang sangat penting.
Sinjai,
Januari 2013
Kepala Badan
A.MUSTAKING, SP
1
GAMBARAN UMUM
Badan Kabupaten
Pelaksana Sinjai
Penyuluhan
dibentuk
dan
Ketahanan
Pangan
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Organisasi dan
dan Lembaga Lain Lingkup
Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang diatur dalam pasal-pasal. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok ini Badan
Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi. Adapun fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan diatur dalam pasal 20 yaitu : 1. Perumusan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat terdiri atas : 1. Sub Bagian Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Kelembagaan, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi : 1. Sub Bidang Kelembagaan Pangan 2. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 4. Bidang Penganekaragaman Komsumsi dan Keamanan Pangan dan Gizi, membawahi: 1. Sub Bidang Komsumsi dan Keanekaragaman Pangan dan Gizi 2. Sub Bidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
5. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi : 1. Sub Bidang Penyuluhan
Programa
dan
Pengembangan
SDM
2. Sub Bidang Materi, Monev dan Pelaporan 6.Bidang Kelembagaan membawahi :
dan
Ketenagaan
Penyuluhan,
1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan Petani 2. Sub Bidang Swakarsa
Ketenagakerjaan
Penyuluh
PNS
dan
1. Unit Pelaksana Teknis Badan 2. Kelompok Jabatan Fungsional
Sasaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis. Adapun Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 2. Meningkatnya fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 3. Terwujudnya pengelolaan Administrasi Umum 4. Terwujudnya Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
5. Terbinanya pembangunan masyarakat desa 6. Terselenggaranya pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Pencapaian sasaran harus mampu memberikan kontribusi positif
bagi
keberhasilan
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
dan
Ketahanan Pangan secara berkelanjutan, melalui kegiatan yang terinci, berdasarkan skala prioritas kegiatan. Dari rencana stratejik yang telah disusun telah dijabarkan pada program dan kegiatan tahun 2012 ini.
2
Rencana Stratejik Rencana
stratejik
Ketahanan Pangan
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
dan
Sinjai ditetapkan dengan berorientasi pada
Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Sinjai sesuai PERDA Nomor 2 tahun 2010. Rencana Stratejik merupakan tolak ukur dalam pencapaian tahapan sasaran yang diinginkan setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sehingga mampu melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam bidang pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan di Kabupaten Sinjai dan secara global tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional, maka dengan adanya Renstra merupakan jawaban nyata dan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.. Perencanaan Stratejik Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sangat bermanfaat dan diperlukan karena beberapa alasan : 1. Untuk merencanakan dengan mengatisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks 2. Untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan stratejik akan menuntun terhadap pencapaian hasil secara obyektif, kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Orientasi
masa
memungkinkan
depan,
untuk
perencanaan
memberikan
stratejik
komitmen
pada
aktivitas dan kegiatan di masa mendatang 4. Fleksibilitas, merupakan suatu criteria yang sangat penting dalam perencanaan stratejik walaupun pendekatan yang digunakan pendekatan jangka panjang 5. Pemahaman
terhadap
tuntutan
dan
masyarakat sangat mendasar sifatnya.
keragaman
Untuk itu pola
pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 6. Meningkatkan stratejik
komunikasi
Kantor
implementasi
Ketahanan
Pangan
perencanaan akan
dapat
memfasilitasi koordinasi lintas sector, lintas wilayah dan lintas pelaku. Dengan
demikian
dapat
meningkatkan
komunikasi
baik
vertikal maupun horizontal antar unit kerja.
PERNYATAAN VISI DAN MISI 3. VISI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:
“Terwujudnya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan Daerah yang Berbasis Spesifik Lokalita dan Potensi Sumber daya Lokal menuju 4.Masyarakat MISI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KETAHANAN Religius, MandiriDAN dan PANGAN Sejahtera “
Untuk mencapai visi yang telah disepakati tersebut, maka misi dirumuskan sebagai berikut : g. Memantapkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan
untuk
mendukung kebijakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan; h. Memantapkan dan mengembangkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional; i. Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif dan berkelanjutan;
dan efisien
j. Menumbuhkan
dan
memberdayakan
kelembagaan
pelaku
utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; k. Mengembangkan ketersediaan,
dan
meningkatkan
distribusi,
kelembagaan,
penganekaragaman
komsumsi,
keamanan pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal; l. Meningkatkan
kuantitas
dan
kualitas
tenaga
penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta menjadi penyuluh yang profesional; m. Menyukseskan
penyelenggaraan
penyuluhan
untuk
memantapkan ketahanan pangan. Makna pokok yang terkandung dalam misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan tersebut antara lain : •
Pernyataan
tentang
aktivitas
Badan
Pelaksanan
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai •
Citra Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang ingin diwujudkan agar dapat bersaing ke depan
•
Pandangan
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
dan
Ketahanan Pangan tentang keberadaan profesinya. Berdasarkan hal tersebut Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
menyempurnakan
sistem
koordinasi,
kerjasama antar instansi yang terkait dan meningkatkan sumber
daya manusia. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
menjabarkan
peningkatan
kinerja
penyuluh
dan
peningkatan ketahanan pangan dan mensosialisasikan terus menerus
kepada
masyarakat,
yang
diharapkan
dapat
mendukung partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktorfaktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan
misi.
Tujuan
akan
mengarahkan
perumusan
sasaran,
kebijakan dan program dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan
indikator
kinerja.
Adapun
perumusan
tujuan
berdasarkan misi sebagaimana tersebut sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang sinergis dan bertanggung jawab; 2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agroindustri 3. Meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga 4. Menciptakan pemerataan distribusi pangan antar daerah dan wilayah 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gizi pangan 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga ketahanan pangan untuk memperkokoh ketahanan pangan
7. Menggali potensi sumber pangan local sebagai penyedia pangan alternatif
Sasaran harus
menggambarkan hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program sehingga bersifat terinci, spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai. Berikut
ini
sasaran
rencana
strategis
Kabupaten
Sinjai
berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan : SASARAN PROGRAM 1.Terwujudnya pelayanan Pelayanan Administrasi Adminstrasi perkantoran Perkantoran
2.Terlaksananya Peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1
2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3
Penyediaan Administrasi Kesekretariatan
Jasa
4
Penyediaan Rumah Tangga
Peralatan
5
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
7
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
8
Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan
9
Penyediaan Jasa Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
10
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
prasarana aparatur
prasarana aparatur
Kantor 11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan gedung kantor
13
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
3. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Terwujudnya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber 15 daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pendampingan PUAP
4.Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan petani
16
5.Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan 17 Peningkatan Ketahanan Pangan 19
6. Terwujudnya Pem Pemberdayaan penyuluhan Pemberdayaan Penyuluh pertanian dan perkebunan Pertanian, Perkebunan lapangan Lapangan
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Pengembangan Desa Mandiri Pangan
20
Penyusunan Neraca bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan(PPH
22
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh/Pelatihan Penyuluh
23
Programa Penyuluhan
24 Biaya Operasional Penyuluh 25 Tudang Sipulung 26 Pendampingan FEATI
RENCANA KINERJA TAHUN 2012
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 2009-2013 disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat
kegiatan,
dan
merupakan
pembanding
bagi
proses
pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja 2012 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja 2012 ini.
3
Akuntabilitas Kinerja 2012
Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP) Tahun 2012 bagi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan LAKIP yang kedua kalinya disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden
Republik
Indonesia
Nomor
7
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tahun
1999
tentang
Pengukuran Capaian
Kinerja Tahun 2012, seperti dengan tahun sebelumnya difokuskan kepada indikator kinerja program yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Berdasarkan indikator kinerja tahun 2012, masih terdapat perbedaan-perbedaan antara output dan outcome, dimana pada indicator kinerja output diharapkan realisasi sesuai dengan target kinerja
yang
telah
ditentukan,
outcome tidak sesuai outputnya.
namun
kenyataan
dilapangan
Hal ini disebabkan oleh masih
adanya kendala yang sifatnya lebih pada subyek itu sendiri daripada target yang ingin dicapai. Dengan adanya kendala tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di masa yang akan dating, hal ini tidak lepas dari peranan aparat, stakeholder, masyarakat tani dan sub sistem lain yang mendukung pemberdayaan penyuluh dan peningkatan ketahanan pangan di masa yang akan datang. Tahun anggaran 2012 ini Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan telah berusaha mengukur capaian kinerja untuk
semua program/kegiatan yang merupakan belanja langsung, baik yang bersumber dari anggaran pembangunan (proyek) maupun rutin, meskipun masih ada kegiatan dan anggaran yang belum terakomodasi seluruhnya.
METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2012
Pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2012 dilakukan dengan
menggunakan
metode
pembanding
capaian
kinerja
berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penentapan Kinerja Tahun 2012. program
dilakukan
Metode pembandingan capaian kinerja dengan
membandingkan
antara
rencana
program kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja porgram yang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2012
Secara umum, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 Program yang telah ditetapkan, semua telah mencapai kinerja yang diharapkan, namun tingkat keberhasilan belum diwujudkan secara optimal. Perumusan
keberhasilan
pencapaian
program
kinerja
jika
indikator
keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 90 %. Untuk
pencapaian
program
strategik,
sebagai
indikator
keberhasilan dari semua program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2012, telah berhasil dicapai, sebagaimana pencapaian sasaran berikut : 5. Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran. Tabel : Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTahun 2012 NO 1 2 3
Target
INDIKATOR Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran Efisiensi penggunaan dana operasional dibanding tahun sebelumnya Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pengelola keuangan
100%
Capaian Realisasi % 100% 100%
20% 100%
10%
50%
100%
100%
Kegiatan yang menjadi indikator kinerja diatas meliputi Kegiatan
Penyediaan
Penyediaan
Jasa
Jasa
Sumber
Kebersihan
Daya
Kantor,
Air
dan
Penyediaan
Listrik, Jasa
Administrasi Kesekretariatan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik , Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD dan Penyediaan Jasa Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. Gambaran di atas menunjukkan bahwa
pelaksanaan kegiatan ini mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, bila dibandingkan dengan
target rata-rata kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada prinsipnya kegiatan yang menjadi indicator kinerja secara fisik telah mencapai 100%, hal ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan yang walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%, tapi tidak mempengaruhi capaian fisik kegiatan tersebut dan kegiatan lainnya.
6. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1
INDIKATOR Prosentase Ketersediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran operasional perkantoran
Target 100%
Capaian Realisasi % 100% 100%
Tercapainya target peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah berkat dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten, meskipun masih terdapat sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi mengingat jumlah staf dan penyuluh yang belum sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Adapun Kegiatan yang mencakup program ini meliputi : Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pemeliharaan peralatan dan gedung kantor.
7.
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan
Penyuluhan
dan
Disiplin
Ketahanan
Aparatur Pangan
di
Badan
Pelaksana
dilaksanakan
melalui
pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya untuk penyuluh dan Staf. Pencapaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
NO 1
Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 8.
Terwujudnya
Capaian Realisasi % 100% 100%
Target
INDIKATOR
Peningkatan
100%
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui
kegiatan
pendidikan
dan
Pelatihan,
yaitu
kursus
keuangan bagi pengelola keuangan. Pencapaian Indikator Kinerja digambarkan sebagai berikut :
NO 1
Target
INDIKATOR Terpenuhinya Diklat Teknis Aparatur
9. Terwujudnya
peningkatan
100%
Capaian Realisasi % 100% 100%
kesejahteraan
dan
kemampuan petani Untuk mengetahui kinerja peningkatan kesejahteraan petani dapat dilihat dari Pendampingan Pedesaaan).
kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu
PUAP
(Pengembangan
Usaha
Agribisnis
NO 1
Target
INDIKATOR Prosentase Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Petani Indikator
Kinerja
100%
Peningkatan
Capaian Realisasi % 100% 100%
Kesejahteraan
dan
Kemampuan Petani mampu mencapai target karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan harapan masyarakat. Pada Kegiatan Pendampingan PUAP yang dimulai pada tahun 2008 yang membina 15 gapoktan penerima dana, sampai tahun 2012 telah membina 60 gapoktan dengan usaha agribisnis yang bervariasi. Usaha agribisnis yang dikelola tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota gapoktan tetapi juga masyarakat disekitarnya. 10. Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Indikator Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pangan masyarakat yang tidak hanya bergizi tapi juga berimbang, aman, halal dan terjangkau.
Indikator kinerja dari kegiatan ini disajikan pada
tabel berikut :
NO 1
Target
INDIKATOR Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Program
Peningkatan
Ketahanan
90%
Capaian Realisasi % 90% 90%
Pangan
terdiri
dari
beberapa kegitan meliputi : Pemantauan dan analisis harga pangan pokok, Pengembangan desa Mandiri Pangan, serta Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan.
Indikator
kinerja
pemenuhan
kebutuhan
pangan
telah
mencapai target yang diharapkan karena sepanjang tahun 2012, tidak ada laporan mengenai gizi buruk maupun kelangkaan bahan pokok baik di tingkat petani maupun di pasaran. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama dengan beberapa instansi terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi di masyarakat. Seperti pada kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok, yang melakukan kerjasama dengan pihak syahbandar untuk mengetahui jumlah beras yang diantarpulaukan dan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengambil data harga pasar di 8 pasar kecamatan di Kabupaten Sinjai. Dengan Kegiatan ini kelangkaan bahan pokok dapat diketahui sedini mungkin dengan mengantisipasi hal-hal seperti bencana alam, perubahan musim ataupun permainan harga pasar sedini mungkin. Pengembangan Desa Mandiri Pangan juga menentukan terwujudnya
ketahanan
pangan
wilayah,
dengan
kegiatan
diversivikasi pangan, pemberian bantuan alat penepungan dan pembinaan kelompok wanita tani, tahun 2012 memasuki tahun ke-6.
Melalui kegiatan yang dititikberatkan untuk membina
Rumah Tangga Miskin dan pencegahan kerawanan pangan, pengembangan desa Mandiri Pangan telah mampu membina 20 desa di 9 kecamatan. Melalui Penganekaragaman Komsumsi Pangan
dengan
menggunakan
pangan
lokal
pemenuhan
kebutuhan
pangan
masyarakat
di
semua
tingkatan
dapat
diwujudkan. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang bergizi, berimbang, aman dan halal dapat dilihat dari Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan selama setahun.
Pada
Neraca Bahan Makanan dapat diketahui berapa jumlah kalori makanan yang dikomsumsi penduduk Kabupaten Sinjai, apabila jumlah kalori yang dikomsumsi belum sesuai dengan standar gizi masyarakat, maka pada Pola Pangan Harapan terdapat anjuran nilai kalori yang harus dikomsumsi beserta sumber pangannya.
Pola Komsumsi Pangan Penduduk
Kabupaten Sinjai berdasarkan survey 2012, belum memenuhi harapan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan dari segi keragaman maupun keseimbangannya, karena masih terjadi ketimpangan, seperti kelebihan padi-padian, kekurangan sayuran dan buah-buahan, kurang kacang-kacangan, pangan hewani, umbi-umbian, buah/biji berminyak, lemak dan gula. Kondisi ini mencerminkan pola komsumsi pangan di Kabupaten Sinjai masih tergantung pada padi-padian terutama beras. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keragaman dam mutu gizi belum terlalu tinggi yaitu 95,0 (pada tingkat
komsumsi)
dan
93,6
(pada
tingkat
ketersediaan).
Sehingga untuk mencapai skor ideal 100 pada tahun 2025 diproyeksikan sasaran skor pada tahun 2015 sebesar 96,1 (pada
tingkat komsumsi) dan sebesar 96,3 (pada tingkat ketersediaan) dengan peningkatan skor setiap tahun sebesar 1,9 (pada tingkat komsumsi) dan 2,16 (pada tingkat ketersediaan). Strategi peningkatan komsumsi dan ketersediaan pangan hewani dapat ditempuh melalui peningkatan produksi ternak kecil dan ikan berbasis sumber daya lokal. Sedangkan strategi peningkatan ketersediaan sayur dan buah ditekankan pada sayur dan buah yang relatif tidak tergantung pada musim. 11. Terwujudnya Upaya Peningkatan SDM Petani dan Penyuluh Upaya Peningkatan SDM Petani dan Penyuluh dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh, Programa Penyuluhan, Penyediaan Biaya Operasional Penyuluh dan Pendampingan FEATI. Indikator Kinerja kegiatan ini disajikan sebagai berikut :
NO 1
Capaian Realisasi % 90% 90%
Target
INDIKATOR Terwujudnya upaya peningkatan SDM Petani dan Penyuluh
90%
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh dilaksanakan pada beberapa kegiatan antara lain Pertemuan Paripurna Penyuluh yang dilaksanakan sekali setahun, pertemuan 2 mingguan BPP, Pertemuan Koordinasi Kepala BPP dan Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh.
Sasaran
utama
kegiatan
ini
adalah
penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan yang berjumlah 96 orang yang tersebar di 9 kecamatan dengan berbagai disiplin ilmu. Melalui
kegiatan
ini
penyuluh
sebagai
ujung
tombak
di
masyarakat mampu memperkenalkan dan membina kegiatan di masyarakat. Penyelenggaraan
kegiatan
penyuluhan
tidak
dapat
terlaksana dengan baik tanpa adanya pedoman, untuk itu diperlukan programa penyuluhan yang disusun sekali setahun. Programa penyuluhan ini disusun dengan tidak hanya melibatkan penyuluh, tetapi juga dinas terkait dan petani sebagai pelaku utama. Programa Penyuluhan berisi pedoman untuk pertanaman padi dan palawija, tanaman perkebunan, usaha perikanan yang disesuaikan
dengan
musim
tanam,
perubahan
iklim
dan
ketersediaan bahan dan dana. Melalui kegiatan ini dapat diminimalisir kegagalan panen ataupun kesulitan pertanaman suatu komoditi. Kegiatan FEATI (Farmer Empowerment Agriculture Throuh Information Technology) atau pemberdayaan Petani melalui Pengembangan Teknologi Informasi, telah berlangsung selama 5 tahun, dan telah melaksanakan berbagi kegiatan, baik itu pembinaan, pemberian modal usaha maupun pembangunan gedung BPP. Kegiatan yang dilaksanakan di 40 desa pada 9 kecamatan ini, telah melakukan pembangunan 6 gedung BPP baru dan 2 rehabilitasi gdung BPP.
Kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan
Pangan Tahun 2012 selain bersumber dari dana APBD II juga bersumber dari Tugas Pembantuan, dana dekonsentrasi dan APBN murni Badan Pengembangan SDM Pertanian dan badan Ketahanan Pangan Pusat.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut : 1. APBN Dana Dekonsentrasi
No. 1.
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
90.000.000, -
89.000.000, -
Program/Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Persentase Keuangan 99%
2. APBN Dana Pembantuan
No. 1. 2.
Anggaran
Realisasi
Program/Kegiatan
(Rp)
(Rp)
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
799,800,00 0,-
799,800,00 0,-
Pemberdayaan Petani dan Penyuluh/FEATI
690.478.00 0,-
672.860.61 0,-
Persentase Keuangan 100% 97,45%
ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2012
Berdasarkan Alokasi Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran stratejik Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Tahun 2012 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp
930.000.000,- namun setelah dilakukan perubahan anggaran
maka jumlah anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran stratejik adalah sebagai berikut : No. 1. 2.
Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
5.303.291.700,-
5.332.762.201,-
141.550,000,747.730.000,40.720.000,-
141.550.000,960.230.000,40.720.000,-
6.233.291.700
6.475.262.201
Realisasi Capaian Keuangan Baik Belanja Langsung maupun tidak langsung secara keseluruhan adalah Rp. 5.520.979.564,- atau mencapai prosentase 98,60%.
Ini
berarti tidak semua anggaran
untuk tahun 2011 dapat direalisasikan pada kegiatan. Berdasarkan sasaran stratejik yang dijabarkan pada program dan kegiatan, realisasinya adalah sebagai berikut : No
Uraian Sasaran
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
. 1.
Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat dan pegawai melalui pelayanan administrasi perkantoran
315.734.800,-
291.313.607,-
2.
Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat dan pegawai melalui peningkatan sarana dan prasarana
211.746.000,-
202.836.000,-
3.
Tercapainya Peningkatan Disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas
36.600.000,-
36.600.000,-
4.
Terlaksananya Diklat Teknis Aparatur
12.000.000,-
12.000.000,-
5.
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan petani
17.350.000,-
17.350.000,-
6.
Terwujudnya kebutuhan masyarakat
pemenuhan pangan
99.015.300,-
99.015.300,-
7.
Terwujudnya Upaya Peningkatan SDM Petani dan Penyuluh
450.003.900,-
428.828.900,-
Jumlah
realisasi
keuangan
tersebut
adalah
jumlah
berdasarkan pendanaan untuk sasaran stratejik yang ditetapkan sesuai dengan program kerja tahun 2012.
4
Penutup
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan
yang terkait dengan akuntabilitas kinerja
tahun 2012, yakni: 1. Dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian kinerja sasaran Tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator sasaran Rencana Strategik seperti Peningkatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan SDM Petani dan Penyuluh. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah baik dalam pembangunan manusia maupun dalam pembangunan ekonomi telah berada pada jalur yang benar. 2. Dalam pencapaian sasaran tersebut, masih terdapat kendala-kendala
yang
dihadapi
sehingga
berpengaruh terhadap pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat akibat keterbatasan dalam hal pendanaan dan kinerja aparat. 3.
Belanja rutin dan Belanja Pembangunan pada Kantor
Ketahanan
Pangan/Badan
Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan telah dapat dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
