LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

LAKIP 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH [email protected]

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kata Pengantar Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini adalah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2012. Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan realisasi/capaian kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2012. Dalam rangka memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LAKIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.

Palu, 14 Januari 2013 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,

dr. Abdullah, DHSM., M.Kes Pembina Utama Madya NIP.19550111 198403 1 005

i

ii

Ikhtisar Eksekutif Dalam rangka mendukung penyelenggaraan misi Dinas Kesehatan menuju Visi Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berdaya Saing. Peranan Dinas Kesehatan sebagai pembuat dan pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 s.d 2016. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah Program yang bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan sedangkan sasarannya adalah meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 66,25% tahun 2011 meningkat menjadi 83,3 % tahun 2012 dari target 85% pada tahun, juga Persentase tingkat kecukupan Obat, sedangkan tingkat kecukupan obat vaksin dan perbekalan kesehatan yang mencapai target persentase capaian lebih dari 100%. Semua kegiatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun tidak semua target tercapai sesuai dengan yang direncanakan pada, pelayanan kesehatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan dengan baik dari mulai kunjungan ibu hamil K-4; Pertolongan Persalinan oleh Bidan di Desa; Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk; cakupan kunjungan neonatus telah diupayahkan baik melalui upaya-upaya untuk mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, dan kesemuannya ini berkisaran diatas 80% s.d 90% capaian dikarenakan dari Kabupaten/Kota masih ada yang belum menyampaikan dilaporkan pada akhir tahun 2012. Disamping itu juga peningkatan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga terus dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan, hanya yang menjadi permasalahan mendasar adalah masih banyaknya persalinan yang tolong oleh dukun ini karena kurangnya faktor pengetahuan masyarakat. Pada Program Upaya Kesehatan Perorangan Secara umum terjadi peningkatan capaian target tahun 2012 yang hampir rata-rata 100% dibandingkan capaian target pada tahun 2011, namun ada beberapa yang tidak terpenuhi target Prosentase RSUD yang menerapkan penggelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Prosentase RS yang melaksanakan PONEK, Capaian RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai dengan standar, Capaian RS yang terakkreditasi dan Capaian RS yang menerapkan MPKP ini semua disebabkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan di tingkat mobilitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit terutama tenaga dokter spesialis yang masih kurang. Juga karena penerapan instrumen versi akreditasi yang baru 2012. Untuk Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelayanan Gakin telah dapat terlaksana sesuai dengan kegiatan indikator kinerja yang ditargetkan baik dalam dokumen RPJMD maupun dalam dokumen Renstra SKPD. Namun disamping itu masih ada permasalahan dilapangan bahwa ditemukan masyarakat yang menyalagunakan status kepesertaan terutama untuk jaminan kesehatan daerah dan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas, utamanya ruang perawatan kelas III di samping pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masih terbatas Untuk Pelaksanaan Program Pebaikan Gizi Masyarakat terutama indikator kinerja Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, RT yang mengkonsumsi garam beryodium dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi, ketiga indikator kinerja ini tercapai 100% sesuai target. dan beberapa indikator belum mencapai target karena faktor pemahaman masyarakat yang masih kurang, belum maksimalnya kegiatan swiping pada anak balita 6-59 untuk pemberian vitamin A juga para kader atau petugas dilapangan.

iii

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari 5 (lima) kegiatan pokok yaitu (1). Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko, (2). Peningkatan Imunisasi, (3). Penemuan dan Tatalaksana Penderita, (4) Peningkatan Survilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, (5). Peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit secara umum tingkat pencapaian menunjukkan adanya peningkatan persentase pencapaian target, seperti prevalensi reta sistosomiasis menurun, angka kesakitan malaria menurun, ini juga karena adanya dukungan dari pemerintah daerah/pusat dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait sesuai tupoksi masing-masing dalam penanggulangan schistosomiasis yang merupakan masalah local specific di Provinsi Sulawesi Tengah. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan melalui pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi dan edukasi, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan generasi muda serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi perhatian terutama dalam upaya memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pencapaian persetase rumah tanggah ber PHBS selama 3 tahun secara perlahan mengalami peningkatan yaitu 24,52 (2009), 27,90 (2010) dan 30,92 (2011). Namun hasil pemetaan PHBS tahun 2012 menunjukkan angka yang stagnan yaitu 30,92 %. Meskipun cakupan RT yang melaksanakan PHBS cenderung meningkat, namun angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan sebesar 60% pada tahun 2012. Program Lingkungan Sehat terjadinya peningkatan capaian persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat (111,4%), sudah melebihi target untuk tahun 2011 (64%) dan target Rencana Straegis (85%), karena ada indicator. Untuk cakupan TTU sehat untuk tahun 2012 baru mencapai 86,58% dan ini belum mencapai target dalam dokumen RKT yang menargetkan 92% ini dikarenakan oleh laporan dari kabupaten untuk dua bulan terakhir belum masuk. Sedangkan dalam pembinaan secara teknis tentang pengawasan TTU sudah terlaksana dengan baik, begitu juga dengan indikator-indikator yang lainnya. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, Pendayagunaan SDM Kesehatan secara umum sangat menunjukan peningkatan sebagaimana yang diharapkan dan secara khusus bertujaun untuk terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan dengan focus sasaran pada meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan melalui program regrutmen dr/drg PTT, Bidan PTT dan Penugasan Khusus oleh pemerintah pusat dan PTT Daerah. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk sasaran tahun 2012 baik melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan maupun melalui berbagai pengembangan sistem di bidang administrasi dan manajemen itu sendiri. Juga meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur secara keseluruhan sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pemenuhan administrasi, sarana dan prasarana juga peningkatan disiplin aparatur sangat menunjang kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan. mulai penataan SDM Aparatur baik dalam kebutuhan dan kompotensinya, dan juga pengembangan sistim manajemen pengelolaan pengaturan dan pengembangan profesionalisme pegawai untuk menuju penyempurnaan aturan, etika dan penegasan disiplin pegawai.

iv

Daftar Isi 1. KATA PENGANTAR.................................................................................................................

i

2. DAFTAR ISI...........................................................................................................................

ii

3. IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................................................

iii

BAB

PENDAHULUAN ...............................................................................................

1

A. LATER BELAKANG...........................................................................................

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN....................................................................................

2

C.TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...........................................................................

2

D. SISTEMATIKA ................................................................................................

6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................

7

A. PERNYATAAN VISI..........................................................................................

7

B. PERNYATAAN MISI.........................................................................................

7

C. TUJUAN ........................................................................................................

8

D. SASARAN ............................................... ......................................................

8

E. STRATEGI ............................................... .....................................................

8

F. KEBIJAKAN ............................................... ....................................................

12

H. RENCANA KINERJA ............................................... .......................................

13

AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................

28

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ........................................................

29

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat ..........................................................

30

3. Program Kesehatan Perorangan ....................................................................

35

4. Program Pembiayaan Jamanan Kesehatan ......................................................

38

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

..............................................................

40

6. Program Penanggulangan Penyakit Menular ...................................................

42

7. Program Lingkungan Sehat ...........................................................................

47

8. Program Pengembangan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan .........................

49

9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya .....................

53

10. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan ..........................

55

11. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan ..............................

59

12. Program Pengembangan Surveilans Epidemiologi Kesehatan & Data Informasi ..

60

BAB

BAB

I

II

III

BAB

IV

REALISASI ANGGARAN .............................................................................

65

BAB

V

PENUTUP .........................................................................................................

71

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................................................................

ii

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang accountable, sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah membuat

harus

Rencana Strategis (Strategies Plan), Rencana Kerja (Perfomance Plan), Penetapan

Kinerja (Perfomance Agreement) serta laporan

Pertanggungjawaban

Kinerja (Perfomance

Accountability Report). Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlansung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari kurupsi, kolusi dan nepotisme apabila good governance dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai tindak lanjut dari Tap MPR nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29tahun2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Dinas

Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

mendatang.

Lakip Dinkes 2012

1

pada tahun

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2012 yang meliputi pengelolaan sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta tenaga.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor; 03 Tahun 2001 mempunyai tugas Dekonsentrasi di Bidang Kesehatan dengan fungsi sebagai berikut: 1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumu san kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi serta

pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga

kesehatan dan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. 3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas, pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan rujukannya. 4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi. 5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan, penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan bawah ir serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana. 6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi,

Lakip Dinkes 2012

2

obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas kabupaten / kota. 7. Pelayanan penunjang teknis administrati dalam rangka pembinaan teknis, operasional, kegiatan–kegiatan lain yang meliputi : a. Administrasi Umum dan Perlengkapan b. Administrasi Kepegawaian c. Administrasi Keuangan d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan. 8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional. Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut (Urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan) maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggakan fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan. 3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggah mempunyai Urusan 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 2. Penyelenggarakan Surveilans Epidemiologi Kejadian Luar Biasa 3. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Provinsi, Penyelidikan Kajian Luar Biasa Skala Provinsi 4. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi 5. Melakukan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi 6. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan cemaran lingkungan 7. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk 8. Melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk 9. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji 10. Melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier 11. Melakukan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan

Lakip Dinkes 2012

3

12. Melakukan registrasi, akreditasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan. 13. Melakukan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. 14. Melakukan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. 15. Pengelolaan/Penyelenggaraan,

bimbingan

pengendalian

jaminan

pemeliharaan

kesehatan. 16. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan. 17. Penempatan

tenaga

kesehatan

strategis,

pemindahan

tenaga

tertentu

antar

kabupaten/kota. 18. Pendayagunaan tenaga kesehatan 19. Melaksanakan pelatihan fungsional dan teknis 20. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing 22. Penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya. 23. Sertifikasi sarana produksi dan distibusi alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas II. 24. pemberian izin rekomendasi izin industri komudi kesehatan PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan. 25. Pemberian Izin PBF Cabang dan Ikot 26. Melakukan dan mengendalikan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan. 27. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. 28. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri 29. Pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan 30. Pengelolaan SIK

Lakip Dinkes 2012

4

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06); Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu : 2 a. Subag Perencanaan Program b. Subag Keuangan dan aset c. Subag Kepegawaian 3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu: a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus 4. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan penyakit b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan 5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes b. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi 6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal a. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan b. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan dan c. Seksi Bimdal Kefarmasian UPTD Balai Laboratorium UPTD Pelatihan Kesehatan UPTD Promosi Kesehatan UPTD Data dan Survelansce Kelopok Fungsional

Lakip Dinkes 2012

5

D.

SISTEMATIKA Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah : 1. Kata pengantar 2. Ringkasan Eksekutif 3. Daftar Isi BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan ujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta sistematika penulisan. BAB II Perencanaa dan Perjanjian Kinerja Didalam bab ini dijelaskan mengenai sasaran strategis, indikator kinerja Dinas Kesehatan tahun 2011, target yang akan dicapai, nama program dan kegiatan serta penganggaran selama tahun berjalan.. BAB III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, pada bab ini mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta pemecahan maslah yang akan dilaksanakan mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN : Formulir RS

: Rencana Strategis

Formulir RKT

: Rencana Kinerja Tahunan

Formulir PK

: Pengukuran Kinerja

Formulir TAPKIN

: Penetapan Kinerja

IKU

: Indikator Kinerja Utama

Struktur Organisasi

: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Lakip Dinkes 2012

6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Beberapa hal yang sangat penting dalam bab ini sebagai bagian dari perencanaan dan perjanjian kinerja antara Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Perangkat Daerah sebagai berikut : A.

VISI Dengan

mempertimbangkan

perkembangan

masalah

dan

berbagai

kecenderungan

pembangunan kesehatan kedepan, serta realisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnnya, maka dalam Rencana Strategis telah ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2011 s.d 2016 yaitu “MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU PENINGKATAN BERDAYA

KUALITAS

SDM

YANG

SAING” artinya adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah

menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. B.

MISI Untuk dapat mewujudkan Visi Sulawesi Tengah Sehat guna mendukung terwujudnya Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang sadar, mau, dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat terbebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat sebagaimana hal tersebut telah dirumuskan pada misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 20011–2016 sebagai berikut : 1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan 2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan. 3. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan 4. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata Dan Bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir. 5.

Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Swasta.Organisasi Dalam Konteks Kemitraan,

Untuk menyelenggarakan tugas ini, maka penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh masyarakat dan lingkungnya. Lakip Dinkes 2012

7

C.

TUJUAN Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya”

D.

SASARAN Dengan lima strategi yang ada dalam upaya mencapai Visi Dinas Kesehatan, juga terdapat 4 (empat) sasaran utama sebagai sasaran 5 (lima) tahunan dalam penjabaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70 tahun pada tahun 2015 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 3. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007 menjadi ≤ 15 % pada tahun 2015 (Konfersi Riskesdas 2010)

E.

STRATEGI Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam periode 2011–2016 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : 1. Sosialisasi dan Advocacy Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil kerja jajaran kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan kontribusi positif berbagai SKPD lainnya serta peran serta aktif dari segenap komponen masyarakat. Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan, maka harus diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan di daerah sehingga dapat diwujudkan upaya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. Untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga segenap pemangku kepentingan (stake holders) memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian perilaku dan lingkungan sehat. 2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini dan masa yang akan datang menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kesehatan hanya dapat diatasi apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu

Lakip Dinkes 2012

8

upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha) dalam pembangunan kesehatan harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk aktif dalam pengabdian/pelayanan masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate) dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch). Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti pengembangan desa siaga aktif, posyandu, posmaldes, maupun UKBM lainnya. Selain itu banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggungjawabnya berada di luar SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dikembangkan kemitraan/kerjasama antar masyarakat, antar kelompok serta antar SKPD (Dinas, Badan, Instansi) dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan penerapan promosi kesehatan yang efektif sehingga mampu mengoptimalkan peran agent of change setempat, serta mampu memobilisasi segenap sumberdaya yang ada untuk kepentingan kesehatan. 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan). Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas status kesehatan antar kabupaten / kota dapat dikurangi. Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

dan mengurangi angka kesakitan sebagai

penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. 4. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan

Lakip Dinkes 2012

9

upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta. Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Coverage. 5. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

kesehatan yang kompeten dan

terdistribusi secara adil dan merata. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta

(3) Pemenuhan dan

pemanfaatan tenaga kesehatan di saranan kesehatan sesuai dengan kompetensi 6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat,

alat kesehatan serta

sarana kesehatan lainnya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan

pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian. Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy). 7. Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah

Lakip Dinkes 2012

10

dilakukan dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat. Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor, lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah. 8. Meningkatkan Kebijakan dan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahun dan teknologi, sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan dengan pengelolaan data. Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan, untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasiltas dan sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan termasuk

bebeberapa peraturan atau

regulasi.

Upauya tersebut akan diarhkan pada

penyusunan beberapa peraturan daerah atapun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.

Lakip Dinkes 2012

11

F.

KEBIJAKAN Dengan memperhatikan Analisis Situasi, Isu-isu strategis, serta Visi & Misi Dinas Kesehatan, maka Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 20112016 lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif serta upaya untuk menjamin akses (ketersediaan dan keterjangkauan), pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan lebih diutamakan dalam rangka mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, kesetaraan gender dan tingkat status ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin, masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui (1) regionalisasi sistem rujukan, (2) pengembangan sarana kesehatan di DTPK, (3) pengembangan mutu layanan yang terstandardisasi (akreditasi/ISO,dll), (4) pengembangan kerjasama antar wilayah. Upaya kesehatan diprioritaskan pada upaya yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pencapaian target MDG’s yang meliputi : a. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage/ jaminan kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014. b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),

pengembangan

Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusui dini. c. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan kebijakan prioritas :

(1) PMT pemulihan

diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan Pusat Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan Pos Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat (Community Feeding Centre) d. Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan Upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan difocuskan pada upaya menurunkan endemisitas penyakit menular seperti Demam berdarah dengue, malaria, TBC dan penyakit menular seksual (termasuk HIV dan AIDS) yang kasusnya saat ini cenderung meningkat. Sementara itu untuk pengendalian penyakit tidak menular difocuskan pada upaya pengendalian factor resiko melalui upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat didorong untuk mengembangkan kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat, serta upaya pemberdayaan masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan melalui Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Lakip Dinkes 2012

12

e.

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan harus terjamin, terutama bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Upaya ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusiannya.

f.

Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan. Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program & lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penggerakan masyarakat didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif

G. RENCANA KINERJA SKPD : PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Tujuan Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan

obat dan perbekalan kesehatan

termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan

2. Sasaran Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Indikator (Target 2012) a.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 53%

b.

Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan 77%

4. Kegiatan Pokok a.

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan kesehatan

b.

Peningkatan Distribusi Perbekalan kesehatan dan PKRT

c.

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

d.

Peningkatan penggunaan obat rasional

e.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan

Lakip Dinkes 2012

13

PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 1. Tujuan a.

Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitaif.

b.

Meningkatnya jangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan resiko tinggi di puskesmas dan jaringannya. 2. Sasaran Program a.

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga.

b.

Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya

c.

Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.

3. Indikator (Target 2012) Upaya Kesehatan Dasar 1)

Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu sejumlah 9 Puskesmas

2)

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 67 %.

3)

Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 63 %

4)

Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 60 %

5)

Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 97 %

6)

Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 90 %

7)

Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 55%

8)

Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 88%

9)

Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 100%

10) Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 77 % 11) Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 88 % 12) Cakupan kunjungan neonatal lengkap 84 % 13) Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 86% 14) Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 81% 15) Cakupan penanganan neonatal komplikasi 70 % 16) Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 90 %

Lakip Dinkes 2012

14

17) Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 60 %.

18) Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana KTA 40 Pusk. Upaya Kesehatan Perorangan

1)

Kabupaten/Kota yang memiliki RS tipe B sebesar 2 RS

2)

Rumah Sakit yang Melaksanakan SIRS baik online maupun manual sebesar 75%

3)

Rumah Sakit dengan pengelolaan keuangan BLU sebesar 40 %

4)

Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK sebesar 85 %

5)

Rumah Sakit, Kab/Kota yang menerapkan SPM RS sebesar 40 %

6)

Rumah Sakit yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi (PPI) sebesar 100 %

7)

Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar sebesar 80%

8)

Rumah Sakit yang terakreditasi sebesar 85 %

9)

Persentase Rumah Sakit yang menerapkan MTKP 35 %


Upaya Kesehatan Dasar 1) Pertemuan/pelatihan pengembangan system manajemen mutu di puskesmas 2) Pelatihan kegawat daruratan untuk tenaga kesehatan di puskesmas perawatan 3) Pelatihan tenaga perawat dan bidan di puskesmas pelayanan obstetric neonatal emergency dasar (PONED) 4) Pengembangan kesehatan terpadu dan tim mobile DTPK di kabupaten/kota 5) Pengadaan peralatan medis/non medis untuk puskesmas 6) Pengembangan perkesmas dan kebidanan di puskesmas

b.

Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pengembangan Sistim Rujukan Kesehatan 2. Pengembangan Sistim Informasi Rumah Sakit 3. Pengembangan PPK – BLU RSUD 4. Pengembangan Manajemen PONEK – PONED 5. Pengembangan Manajemen mutu RSUD

Lakip Dinkes 2012

15

6. Pemantapan Inisiasi Menyusui Dini ( IMD ) di RS 7. Pemantapan Penerapan Strategy DOT’s di RS 8. Fasilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di RS 9. Rujukan dokter ahli ke rumah sakit kabupaten/kota 10. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum daerah c.

Kegiatan Kesehatan Khusus 1) Kesehatan Jiwa a) Pelatihan program kesehatan jiwa b) Pelacakan kasus gangguan kesehatan jiwa c) Meningkatkan pencapaian puskesmas yang melayani kesehatan jiwa dan Napza 2) Kesehatan Kerja a) Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja b) Revitalisasi Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) c) Jumlah perusahaan yang telah menerapkan pelayanan kesehatan kerja 3) Kesehatan Haji a) Pelatihan kesehatan haji dan penjamah makanan b) Pengawasan pelayanan kesehatan haji diasrama haji c) Pemeriksaan sampel air di asrama haji d) Pemeriksaan food security diasrama haji e) Pemeriksaan surveilans f)

Pemeriksaan rectal swab diasrama haji

g) Pengamanan kesehatan haji diembarkasi/ debarkasi balikpapan 4) Kesehatan Indera a) Pelatihan kesehatan indera 5) Kesehatan Gigi dan Mulut a)

Peningkatan jumlah tenaga perawat gigi di puskesmas

b)

Jumlah murid yang decay (D), Missing (M), Filling (F), Treatment (T) dari sekolah yang dibina

c)

Prevalensi DMF-T difasilitas pelayanan dasar

6) Kesehatan Olahraga a)

Pertemuan/advokasi/workshop olahraga

Lakip Dinkes 2012

16

pengembangan

program

kesehatan

7). Kesehatan Perkotaan a).

Pengembangan kesehatan perkotaan

b).

Sosialisasi dan advokasi pengembangan kesehatan perkotaan tingkat kabupaten

8). Kesehatan Tradisional a).

Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal

9). Kesehatan Usia Lanjut a)

Advokasi dan sosialisasi program kesehatan usia lanjut

b)

Deteksi dini dan pemeliharaan kesehatan usia lanjut

c)

Konseling bagi usia lanjut di pelayanan kesehatan

d)

Melakukan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok usia lanjut

PROGRAM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

1. Tujuan a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 2. Sasaran Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa 3. Indikator (Target 2012) a.

Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan darurat 80%

b.

Rumah Sakit Melayani Pasien Masyaarakat Miskin Peserta Jamkesmas 100%


Peningkatan Pembinaan pembiayaan kesehatan

b.

Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan

c.

Peningkatan Dukungan Manajemen dalam menunjang program Jamkesda dan Jamkesmas

Lakip Dinkes 2012

17

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA GIZI MASYARAKAT

1. Tujuan Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah 2. Sasaran Program b.

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

c.

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak

d.

Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

3. Indikator (Target 2012) a.

Program Gizi Masyarakat 1) Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % 2) Balita ditimbamg berat badannya sebesar 70 % 3) Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 80 % 4) Balita 6 – 59 bulan mendapat kapsul vitamin A sebesar 90 % 5) Ibu hamil mendapat 90 tablet FE sebesar 78 % 6) Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans Gizi 80 % 7) Tersedianya Bufferstock MP-ASI sebesar 100 %


Program Gizi 1) Peningkatan kegiatan Surveilans Gizi 2) Pemantauan Status Gizi dan Kadarzi 3) Penanggulangan Kekurangan Vitamin A 4) Penanggulangan Masalah GAKI 5) Penanggulangan dan pencegahan Gizi Kurang dan Gizi Buruk 6) Penanggulangan dan pencegahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik 7) Penanggulangan dan pencegahan Anemia Gizi Besi

Lakip Dinkes 2012

18

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 1. Tujuan Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

2. Sasaran a.

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular

b.

Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya.

3. Indikator (Target 2012) 1) Prevalensi rate penderita shistomiasis sebesar < 3% 2) Angka penemuan kasus malaria menjadi < 1 %. 3) Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan sebesar 100%. 4) Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif > 45% 5) Persentase kasus pneumonia yang ditangani tatalaksana standar 70% 6) Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota <24 Jam 100% 7) Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi <20% 4. Kegiatan Pokok 1) Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 2) Peningkatan Imunisasi 3) Penemuan dan tatalaksana penderita 4) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 5) Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit 6) Pengendalian penyakit bersumber binatang 7) Pengendalian Penyakit Menular Langsung 8) Pengendalian Penyakit Tidak Menular PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 1. Tujuan Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan tanah. 2. Sasaran

Meningkatnya kualitas

air minum dan sanitasi dengan pengendalian

resiko

pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan Lakip Dinkes 2012

19

pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat penelolaan Pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 3. Indikator (Target 2012) a.

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat sebesar 64 %

b.

Perentase cakupan TTU sehat sebesar 80 %

c.

Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling sebesar 50 %

d.

Persentase Kab/Kota/kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat sebesar 36%

e.

Persentase cakupan rumah sehat sebesar 79 %

f.

Persentase Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Sehat 65%


pengawasan kualitas sarana air minum/bersih dan penyediaan sanitasi dasar

b.

Pengawasan Kualitas Lingkungan

c.

Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

d.

Pengembangan wilayah sehat

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN 1. Tujuan Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. 2. Sasaran Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan. 3. Indikator (target 2012) a.

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasa 5 RS

b.

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki

4 dokter spesialis dasar dan 4

penunjang 2 RS

c.

Persentase Desa memiliki tenaga bidan 70 %

d.

Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 4 RS

e.

Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai 54 Pusk.

f.

UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 5 UTD

Lakip Dinkes 2012

20

g.

Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medis 11 RS

h.

Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 80 %

i.

Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan 100%


Pendidikan dan Pelatihan 1). Untuk pengembangan tenaga kesehatan dilakukan kegiatan

Pendidikan

Formal (D1, D3, D4, S1,S2, Widyaiswara, dokter /dokter gigi spesialis), dan Pendidikan

Nonformal

(Pelatihan-pelatihan

teknis

manajemen

dan

fungsional). 2). Koordinasi dengan

Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

untuk

meningkatkan dan mempertahankan mutu lulusan. b.

Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 1) Penyusunan profil tenaga kesehatan sebagai bahan perencanaan kebutuhan untuk tenaga kesehatan. 2) Penempatan Tenaga Dokter PTT dan Bidan PTT serta Tenaga khusus DTPK 3) Penempatan tenaga kesehatan strategis lainnya. 4) Pemindahan tenaga tertentu antara kabupaten kota

c.

Registrasi dan Akreditasi 1) Melakukan uji kompetensi tenaga kesehatan. 2) Melakukan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan. 3) Melakukan akreditasi pelatihan. 4) Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

1. Tujuan : Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan. 2. Sasaran Program Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan. 3. Indikator (Target 2012) a. Tersedianya kebijakan strategis pembangunan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota 5 dokumen.

Lakip Dinkes 2012

21

b. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

di provinsi dan

kabupaten/kota 5 dokumen c. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan di provinsi 4 dokumen d. Terlaksananya costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota 11 Kab/Kota e. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan kesehatan Daerah ≥ 10% di provinsi dan kabupaten/kota f. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) di provinsi dan kabupaten/kota. 100%. g. Teresusunya Laporan Keuangan 2 Dokumen h. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas 50% i. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel 80%

j. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti 50% k. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat 70%.

l. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 75% m. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset 80%

n. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran 85% o. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 100% p. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. 3 Dokumen q. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 3 Dokumen r. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 1 Diklat s. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 1 Dokumen

t. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi 75%.

4. Kegiatan Pokok a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Pembangunan Kesehatan. b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan. c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program d. Pengembangan dan Pembinaan SPM Bidang Kesehatan e. Pengembangan dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan LAK Lakip Dinkes 2012

22

g. Penyusunan

dan

Pembinaan

Organisasi

Tatalaksana

Penyelenggaraan

Pembangunan Kesehatan. h. Penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan PROGRAM PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN 1. Tujuan: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Sasaran Program Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan aman. 3. Indikator (Target 2012) a.

Puskesmas yang melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan sebesar 37 %

b.

Rumah Sakit yang melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan sebesar 13 %


Pembinaan dan pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan.

b.

Peningkatan koordinasi dengan pengelola program dalam proses pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.

c.

Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan

d.

Pendidikan dan pelatihan

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR

1. Tujuan Meningkatnya

pengawasan dan akuntabilitas aparatur dilingkungan Dinas

Kesehatan 2. Sasaran Program Tersedianya laporan yang akuntabilitas 3. Indikator a.

Tercapainya laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 90 %

b.

Menurunnya persentase temuan oleh auditor

c.

Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi sebesar 100 %

Lakip Dinkes 2012

23


Pembinaan dan Pengawasan aparatur.

b.

Pendidikan dan pelatihan aparatur.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

1. Tujuan Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). 2. Sasaran : Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat

serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan

kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat. 3. Indikator (Target 2012) a.

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sebesar 60 % Pusat 40 % Daerah.

b.

Persentase Desa Siaga Aktif sebesar 35 %

c.

Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan sebesar 25 %

d.

Jumlah kebijakan tehnis promosi Kesehatan yg terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan sebesar 3 Kebijakan

e.

Jumlah Kab/Kota yang

menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan

sebesar 11 Kabupaten/Kota 2 Kab/Kota f.

Persentase Posyandu Purnama & Mandiri (Posyandu Aktif ) sebesar 35 % Pusat dan 25 % target daerah.


Pengembangan metode dan teknologi promosi Kesehatan.

b.

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat

c.

Pengembangan Kemitraan dengan berbagai Sektor formal dan non formal

d.

Pengembangan Kebijakan Berwawasan Kesehatan

e.

Pengengembangan

dan

Pembinaan

Masyarakat (UKBM)

Lakip Dinkes 2012

24

Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

f.

Upaya Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

g.

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Promosi Kesehatan

h.

Meningkatnya kinerja promosi kesehatan dalam pencapaian PHBS di 5 tatanan (Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat-tempat Umum, Institusi Kesehatan dan Tempat Kerja)

i.

Pengembangan model promosi kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

1. Tujuan Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium kesehatan rujukan secara berjenjang 2. Sasaran a.

Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan

b.

Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang


Tercapainya pemeriksaan sampel sebesar 21.000 Sampel

b.

Terpenuhinya kebutuhan bahan pemeriksaan spesimen sebesar 4 triwulan

c.

Terlaksananya kegiatan pemantapan mutu sebesar 2 siklus

d.

Meningkatnya rujukan teknis laboratorium puskesmas dan rumah sakit sebanyak 9 kabupaten/Kota

e.

Jumlah SDM laboratorium kesehatan yang ditingkatkan sebanyak 2 orang

f.

Tercapainya pengawasan mutu sejumlah 2 kabupaten/Kota

4. Kegiatan Pokok a. Pelayanan kesehatan di bidang laboratorium b. Penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium yang bermutu c. Pelaksanaan pembinaan laboratorium kesehatan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

1. Tujuan Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan tepat. Lakip Dinkes 2012

25

2. Sasaran Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB. Ruang lingkup surveilans meliputi :

a.

Surveilans epidemiologi penyakit menular

b.

Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular

c.

Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku

d.

Surveilans epidemiologi masalah kesehatan

e.

Surveilans epidemiologi kesehatan matra


AFP Rate < 15 tahun > 2

b.

Jumlah Surveilans Epidemiologi yang terlaksana 4 Kab/Kota

c.

Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS 40 %

d.

Buletin Surveilans epedimiologi yang terbit setiap bulan 12 Buah

e.

Penerbitan Buletin SDK 52 Buah

f.

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam 100%

4. Kegiatan Pokok a. Penyusunan Peraturan Gubernur

tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans

Epidemiologi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi c. Pengembangan sistem surveilans epidemiologi kesehatan d. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Penyakit e. Penyelidikan epidemiologi kasus dan verifikasi rumor PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

1. Tujuan Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat. 2. Sasaran Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.

3. Indikator (Targt 2012) a.

Tersusunya Master Plan SIKDA 4 Dokumen

b.

Tersusunya data satu pintu 2 Kabupaten

c.

Ketersediaan Profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 100 %

d.

Persentase Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki Bank Data 7 Wibsite

e.

Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 1 Penelitian

Lakip Dinkes 2012

26

f.

Jumlah jejaring kemitraan penelitian 1 Jejaring

g.

Jumlah kajian dan analisis hasil riset 1 Judul Penelitian

h.

Fublikasi dan transportasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan 100%


Pengembangan master plan SIKDA

b.

Pengembangan Bank Data.

c.

Penyusunan profil

d.

Peningkatan kapasitas Petugas pengelola data.

Lakip Dinkes 2012

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah,

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2012 serta kaitannya dengan dokumen renstra/RPJMD. Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2014, ditetapkanlah : TUJUAN STRATEGIS : Yaitu meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinggingnya. ASARAN STATEGIS :

1.

Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70 tahun pada tahun 2016

2.

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016

3.

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016.

4.

Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007 menjadi ≤ 15 % pada tahun 2016 (Konfersi Riskesdas 2010)

oLakip Dinkes 2012 |

28

ANALISIS CAPAIAN KINERJA : Capaian kinerja sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan gambaran pencapaiannya adalah sebagai berikut: 1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Tujuan

:

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan

obat dan perbekalan

kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan Sasaran

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

Realisasi

%

1 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

REALISASI THN BERJALAN

2

4 85

5 70,82

6 83,3

70

70

100

100

%

3 53 %

100

%

77 %

Target

INDIK ATOR K INERJ A

THN BERJALAN

TARGET RESNTRA/ RPJMD(5 THN)

Analisis Capaian Kinerja : Berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja dan realisasi program yang ada, masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu : 1. Persentase ketersediaan obat,

vaksin dan perbekalan kesehatan dan hal ini dikarenakan

beberapa hal sebagai berikut : a. Pengadaaan obat ( obat Program dan PKD ) baru terealisasi pada akhir tahun 2012 b. Instalasi farmasi Provinsi Sulawesi Tengah, telah melaksanakan system pengelolaan obat satu pintu ini bertujuan untuk memudahkan distribusi dan memudahkan pengawasan pendistribusian. c. Dari sisi anggaran yang disediakan belum memadai, sedangkan instalasi farmasi harus mengcover seluruh kebutuhan Kabupaten/Kota untuk pelayanan kesehatan dasar di semua Puskesmas yang ada. d. Alokasi anggaran di Kab/Kota termasuk Provinsi masih belum memadai


29

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : a. Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di Wilayah Sulawesi Tengah, ini atas ketersediaan obat,vaksin dan perbekalan kesehatan walaupun capaian yang telah direncanakan pada tahun ini belum seperti yang ditargetkan pada dokumen perencanaan. b. Maningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan adanya ketersediaan obat dan vaksin, namun dari segi kecukupan belum mencukupi. c. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standard dan terjangkau

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: a. Keterlambatan pengadaan obat yang disebabkan oleh hal-hal teknis yang menghambat dalam proses pengadaan obat dan vaksin. b. Ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk pengadaan obat, sehingga pemenuhan kebutuhan obat tercapai seperti yang diharapkan

Namun permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkahlangkah: 1. Perlu ada kebijakan-kebijakan teknis dalam pengambilan keputusan untuk hal pengadaan obat dan vaksin untuk mempercepat pengadaan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota. 2. Peningkatan pemenuhan anggaran sangat perlu untuk mencukupi ketersediaan obat. 2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYAARAKAT Tujuan

:

1. Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf 2. Meningkatnya jangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan resiko tinggi di puskesmas dan jaringannya Sasaran :

a. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga. b. Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya.


30

c. Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.

1 1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu 2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 7. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 16. Cakupan SD/MI yang oLakip Dinkes 2012 |

Capaia n

THN BERJ ALAN Realis asi

TARGET REALISAS RESNTRA/ I THN RPJMD (5 THN) BERJALA N Target Satuan

Target


2

3

4

5

6

7

20

Pusk

6

9

10

111,11

90

%

63

67

49,81

74,34

65

%

62

63

56

80,89

75

%

18

72

56,6

78,61

100

%

86,8

97

86,8

89,48

96

%

72,7

90

74,6

82,89

60

%

37,6

55

45,72

83,13

90

%

74,5

88

74,33

100

%

100

100

100

100

89

%

72

84,10

76,1

90,49

95

%

78,84

88

79,82

90,70

88

%

75,61

84

77,41

92,15

90

%

65,12

86

67,9

78,95

87

%

54

81

54

67,5

80

%

64

70

64

98,46

95

%

56,28

92

51,6

56,09

31

84,47

TARGET melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

REALISAS

THN BERJ ALAN

90

%

60

70

81,82

116,88 7

22

Pusk

40

11

22

200

Analisis Capaian Kinerja : Berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja dan realisasi program kesehatan Ibu dan Anak yang ada, masih ditemmukan beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain :

1. Program Kesehatan Anak. a. Persentase kunjungan Neonatus pertama K1 pencapaian 74,89 % masih rendah dibandingkan dengan target 88 % data ini masih keadaan bulan Nopember 2012, dan data dua bulan terakhir belum disampaikan oleh pengelola dari Kabupaten/Kota, hal ini juga diakibatkan karena belum menggunakan bagan manajemen terpadu balita muda. b. Persentase Kunjungan Neonatal lengkap dengan pencapaian baru 72, 75 %, ini masih rendah diakibatkan oleh karena anak harus dikunjungi/berkunjung makmimal 3 kali selama umur 28 hari, apabila dia berkunjung selama 2 kali maka tidak masuk dalam Kunjungan Neonatal lengkap. c. Neonatus komplikasi yang ditangani pencapaian baru 26, 9 % masih rendah oleh karena

adanya pemahaman kasus yang ditangani dengan kasus rujukan masih

berbeda persepsi rujukan dianggap tidak ditangani. d. Persentase kunjungan bayi pencapaian baru 65,15 % masih juga rendah oleh karena sangat keterkaitan dengan program lainnya seperti Imunisasi, Pemberian VIT A, Tumbuh Kembang anak dimana ketiga program itu sudah lengkap baru masuk kunjungan bayi. e. Pelayanan Kesehatan anak Balita pencapaian baru 44,52 % juga masih rendah karena kesadaran masyarakat untuk menimbang anak balita sangat kurang, padahal


32

pelayanan kesehatan anak sangat tergantung pada jumlah penimbangan dalam 1 tahun maksimal 8 kali. f. Persentasi cakupan penjaringan SD Kelas 1 dan sederajat juga baru mencapai 43,4 % oleh karena masih ada 3 kabupaten yang belum melaporkan kegiatan penjaringan, dari 2.698 SD/sederajat se Sulteng, baru

1.171 SD yang telah dilakukan

penjaringan. g. Cakupan Kabupaten /Kota yang mempunyai 4 Puskesmas PKPR, sebagian besar kabupaten telah mempunyai Puskesmas PKPR ditargetkan setiap kab/Kota 4 puskesmas sekarang pencapaian sudah baik 81,82 %. h. Presentase Puskesmas

mampu tata laksana

KTA dari target kita hanya 11

Puskesmas sekarang telah mencapai 22 Puskesmas yang mampu tatalaksana KTA. 2. Program Kesehatan Ibu. a. Presentasi ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (PN) pencapaian baru 74,14 % masih rendah oleh karena masih banyak yang ditolong oleh dukun. b. Presentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC K1 baru mencapai 84,78 % ini juga diakibatkan oleh karena akses pelayanan relatif sulit, juga karena kurangnya pemanfaatan P4 K. (program perencanaan Persalinan & Pencegahan Komplikasi ) c. Presentasi Ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC K4 pencapaian baru 73,03 % disebabkan oleh karena kurangnya pemanfaatan P4K d. Ibu bersalin di tolong oleh nakes di Faskes pencapaian baru 44,21 % diakibatkan oleh karena sarana & prasarana yang kurang memadai di Fasilitas kesehatan. e. Persentasi ibu nipas yang mendapatkan pelayanan

baru mencapai

71,68 %

kurangnya pemanfaatan pedoman P4 K. f. Persentase ibu hamil bersalin dan Nifas yg mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan pencapaian 43,39 % ini disebabkan oleh karena kurangnya konpotensi bidan, sarana dan prasarana tidak memadai. g. Presentasi pasangan usia subur yang menjadi peserta aktif pencapaian baru 50,96 % penyebab rendahnya oleh karena alat kontrasepsi yang digunakan dibeli dari apotik sehingga tidak tercatat/ tidak terlaporkan. h. Persentasi puskesmas rawat inap yang mampu PONED dari 75 puskesmas rawat nginap yang ada di sulawesi Tengah sekarang tercatat yang mampu PONED 56 Puskesmas berarti sudah mencapai 74,6 % .


33

3. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem Manajemen Mutu sudah 10 Pukesmas yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dari 75 puskesmas perawatan. Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : 1. Meningkatnya puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu walaupun belum mencapai sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2012 dan jika dibandingkan dengan capaian capaian tahun 2011 dari target 6 puskesmas dengan capaian 100%. 2. Meningkatnya persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan dimana pada tahun 2011 capaian 62 % sedangkan pada tahun 2012 74,14 %. 3. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu, indikator kinerja ini juga belum mencapai target yang telah ditetepkan ditahun 2012, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian 30% tahun 2011 terjadi peningkatan pada tahun 2012 menjadi 90,32 %. 4. Meningkatnya cakupan ibu yang bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Fasilitas-fasilitas kesehatan. Capaian target inipun tidak beda dengan capaian target indikator kinerja yang lain walaupun belum mencapai target yang tercantum dalam dokumen yang ada, dimana pada tahun 2011 capaian ini 72,3 % sedangkan pada tahun 2012 dapat dicapai 80,38 % dengan kendisi pelaporan yang dari Kabupaten belum dilaporkan untuk 2 bulan terakhir. 5. Meningkatnya persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan cakupan ini mencapai 100% sesuai rencana. 6. Meningkatnya Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dari 94,3 % menjadi 96,29 ini dikarenakan oleh pemenuhan tenaga kesehatan terutama program pemerintah pusat yang setiap tahun menempatkan bidan PTT dan dr.PTT. baik di Puskesmas maupun di Desadesa yang belum ada tenaga kesehatan khususnya tenaga Bidan.

7. Meningkatnya Cakupan kunjungan neonatal (KN1), cakupan kunjungan neonatal lengkap,


34

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1. Belum semua puskesmas tersedia sarana yang memedai dan sesuai standar untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2. Keterbatasan anggaran masih menjadi masalah untuk kegiatan program Kesehatan Ibu dan Anak terutama di tingkat Kabupaten/Kota seperti untuk kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi. 3. Masih sebagian persalinan di desa-desa masih ditolong oleh dukun atau bukan tenaga kesehatan yang kompoten (Bidan), ini semua dipengaruhi kurangnya faktor pengetahuan oleh masyarakat betapa pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. 4. Faktor giografis yang sangat sulit berpengaru untuk pelayanan kesehatan

Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkahlangkah: 1. Melakukan upaya dengan mengusulkan pengadaan sarana untuk pemenuhan pelayanan kesehatan. 2. Peningkatan alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan, karena jika tidak terpenuhi alokasi sangat berpengaruh besar terhadap capaian program. 3. Dilakukan upaya pemenuhan kebutuahan bidan di desa dan peningkatan kerjasama antara para bidan dan dukun 4. Mengupayakan untuk menjalin kerjasama antara bidan dan dukun sabagai mitra dalam pertolongan persalinan, dan disini dilakukan pemahaman kepada petugas dengan tugas masingmasing bidan melakukan apa dan selanjutya melakukan apa. 3. PROGRAM KESEHATAN PERORANGAN Tujuan

:

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan mencegah menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan bagi setiap masyarakat menuju terciptanya pelayanan medic prima 2011

Sasaran

:

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga


35

1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B 2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU 4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. Prosentase RS yang terakreditasi 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP

2

3

4

5

Capaia n

1

Satuan

Realisa si

Target

THN BERJALAN Target


T ARGET RE SNT R A/RP J M D RE ALI S ASI T HN B ERJ ALAN

6

7

5

Kab

1

2

2

100

100

%

80

75

80

116

100

%

20

40

20

50

100

%

60

85

60

70,59

100

%

20

40

20

50

100

%

100

100

100

100

100

%

50

70

50

71,43

100

%

65

85

85

100

70

%

15

70

70

100

Analisis Capaian Kinerja Dari data yang ada terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat mencapai target yang diharapkan antara lain : 

Prosentase RSUD yang menerapkan penggelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) baru mencapai 3 RSUD ( RSUD Undata, RS Madani dan RSUD Anutapura ) dari 15 RS Pemerintah ( 20% ) dari target 35% yang setara dengan 57% capaian kinerja, walaupun Dinas Kesehatan Provinsi telah menfasilitasi upaya pengembangan PPK-BLUD melalui beberapa kegiatan sosialisasi, workshop dan pendampingan kepada RSUD yang ada di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.



Prosentase RS yang melaksanakan PONEK baru mencapai 60% dari target 80% yang setara dengan 75% capaian kinerja,



Capaian RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai dengan standar ( standar tenaga, sarana-prasarana, peralatan dan manajemen pelayanan ) baru mencapai 50% dari target 60% yang setara dengan 71% capaian kinerja .


36



Capaian RS yang terakkreditasi sejumlah 13 RS ( 65% ) dari target 70% atau setara dengan 92% capaian kinerja.



Capaian RS yang menerapkan MPKP sejumlah 3 RS ( 15% )

dari target 20% yang setara

dengan 75% capaian kinerja. .

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : a. Meningkatnya rumah sakit kelas B yang ada, ini yang setiap tahunnya ditargetkan 1 RS kelas B, dan sampai tahun 2012 ini sudah tercapai 2 RS dari akumulasi pada tahun 2011. b. Meningkatnya persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) ini dipengarhi dari sistem sebelumnya manual menjadi sistem online, sehingga dapat memudahkan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan c. Meningkatnya secara keseluruhan dari tahun ketahun indikator kinerja pada program kesehatan perorangan, namun pada kenyataan belum mencapai target-target yang telah ditetapkan seperti yang termuat pada dokumen Rencana Kerja Tahunan 2012. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 

Secara umum tidak terpenuhi target disebabkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan tingkat mobilitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit terutama tenaga medis khususnya dokter spesialis



Untuk pengembangan PPK-BLU pada

tahun 2011 sementara telah terdapat 3 RS yang

berproses finalisasi dokumen persyaratan PPK-BLU dan direncanakan untuk penilaian kelayakan pada tahun 2013 yaitu Rumah Sakit Luwuk, Rumah Sakit Ampana dan Rumah Sakit Morowali. 

Penerapan instrumen akreditasi versi 2012 baru disosialisasikan dan workshop serta pendampingan yang akan membutuhkan waktu penyesuaian yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang relatif cukup besar sehingga dalam pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta berjalan dengan lambat disamping itu terdapat beberapa RSUD yang telah berakhir masa berlaku sertifikat akreditasi, baru dalam proses persiapan akreditasi kembali.



Kurangnya tenaga kesehatan yang bersetifikat kompetensi kegawat daruratan pada unit gawat darurat sementara sertifikat kompetensi hanya berlaku 3 tahunan.


37



Tinggi dan cepatnya mutasi dokter ahli yang bertugas di Rumah Sakit Kabupaten/Kota mempengaruhi capaian kinerja dari indicator diatas.



Sosialisasi baru dilakukan serta kurangnya dukungan manajemen ditingkat Rumah Sakit guna menerapkan MPKP dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkahlangkah: 

Perlu adanya regulasi yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan strategis di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di RS Pemerintah maupun Swasta.



Adanya strategi untuk pengembangan kompetensi tenaga kesehatan baik melalui pendidikan maupun pelatihan guna meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



Adanya dukungan alokasi pembiayaan kegiatan secara proporsional dengan mempertimbangkan upaya-upaya yang pelu dilakukan dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di Rumah sSakit.



Penerapan dan penegakan peraturan dan perundangan yang berlaku melalui reward dan punishment kepada manajemen RS yang tidak menyelenggarakan RS sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN Tujuan

:

a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Sasaran

:

Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan


38


THN BERJ ALAN

3

4

5

6

100

100

100

100

Capai an

Reali sasi

1

TARGET RESNTRA/RPJ MD (5 TAHUN) 2 Target Satuan 100 %

Targe t


TARGET kesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat 2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA 3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

REALISASI

THN BERJ ALAN

100

%

73

30

73

243

100

%

100

100

100

100

Analisis Capaian Kinerja Bahwa pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dang akin telah dapat terlaksana sesuai dengan kegiatan indicator kinerja yang ditargetkan baik dalam dokumen RPJMD maupun dalam dokumen Renstra SKPD. Untuk indikator data DHA pencapaian melebihi dari target, hal ini disebabkan oleh kegiatan penyusunan DHA, provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan data DHA di seluruh Kab/Kota. Dari Kabupatan yang ada masih ada 3 Kabupaten

yang belum selesai menyusun

dokumen DHA, namun demikian tidak mengurangi pencaian target tetapi tetap pencapaian target lebih dari 100% karena target yang telah ditetapkan masih jauh diatas realisasi sehingga dari hasil perhitungan diperoleh realisasi 234%.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : 1. Tercapainya cakupan kepesertaan penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan 2. Meningkatnya persentase penduduk miskin yang menggunakan/memperoleh jaminan kesehatan. 3. Meningkatnya pelayanan pasien masyarakat miskin peserta jaminan kesehatan masyarakat di sarana rumah sakit yang pada Kabupaten/Kota. Sehingga status kesehatan masyarakat dengan sendirinya meningkat. 4. Tersedianya data DHA dan PHA Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1. Masih ditemukan masyarakat yang menyalagunakan status kepesertaan terutama untuk jaminan kesehatan daerah.


39

2. Sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas, utamanya ruang perawatan kelas III. 3. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masih terbatas 4. Sistem pembiayaan kesehatan belum mengacu pada hasil pengelolaan data DHA dan PHA Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkahlangkah : 1. Perlu dilakukan pemutakhiran data kepesertaan 2. Perlu ada dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam hal meningkatkan pelayaban kesehatan kepada masyarakat miskin. 3. Sinergitas program dengan lintas sektor perlu ditingkatkan 5. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Tujuan

:

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah

Sasaran

: a. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi. b. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak c. Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 7. Balita ditimbang berat badannya


THN BERJALAN Capaian

REALIS ASI THN BERJAL AN

Realisas i

TARGET RESNTRA/ RPJMD (5 TAHUN)

Target

INDIKATOR KINERJA

100

%

100

100

100

100

70

%

35,45

85

30,2

35,53

90

%

0

85

93

109,41

90

%

73,12

81

77

95,06

85 95

% %

50,87 100

78 70

49,4 100

64 100

77

%

0

70

47

67,14

40

Analisis Capaian Kinerja a. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dengan jumlah kasus 367 gizi buruk pada tahun 2012 dan ini masih sampai bulan september 2012, namun kasus ini semua sudah ditangani baik pada unit pelayanan rumah sakit, pada pusat penanganan gizi buruk yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, jadi dengan jumlah kasus yang ada dan sudah tertangani semua sehingga pencapaian 100%. Dan jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2011 kasus yang yang ditemukan sekitar 473 kasus. Semoga upaya-upaya ini dapat terus dilakukan untuk meningkatkan status gizi buruk akan menjadi lebih baik. b. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif 30,2 % inipun masih sangat rendah diakibatkan oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengtinya ASI selama 0-6 bulan untuk masa depan anak. Definisi operasional ASI ekslusif 0-6 bulan dan sistem pelaporan masih sulit dilaksanakan ditingkat unit pelayanan yang seyogyanya ini dilaporkan pada bulan Februari dan Agustus tahun berjalan. c. Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium dari target yang diharapkan 80 % dengan pencapaian 80% artinya target tersebut tercapai 100 %. d. Persentase balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A dengan tagget 90% pada tahun 2012, dan pencapaiannya baru 59,4% ini masih diakibatkan oleh kunjungan ke posyandu masih rendah, tidak adanya kegiatan swiping pada anak balita umur 6-59 bulan untuk pemberian vitamin A. e. Persentase ibu hamil mendapat FE dengan pencapaian 49,4% target tidak tercapai oleh karena pihak pemerintah yang menyiapkan tablet FE yang kurang disukai diminati oleh ibu hamil karena aromanya yang kurang enak, sehingga ibu hamil yang mempunyai kemampuan tidak memakai obat tablet FE pemerintah namun mereka lebih suka membeli FE mandiri sehingga sebagian tidak tercatat. f.

Persentase balita ditimbang berat badannya pencapaian 47% diakibatkan karena ibu balita merasa kurang mendapatkan manfaat setelah bayi mendapat imunisasi lengkap, hal ini disebabkan karena kader atau para petugas posyandu tidak menjelaskan manfaat penimbangan. Kesadaran masyarakat, peran sektor lainya perlu mendapat pemahaman tentang pentingnya penimbangan anak setiap bulannya.


41

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : a. Menurunnya kasus gizi buruk dari 473 kasus pada tahun 2011 menjadi 367 ditahun 2012. b. Meningkatnya cakupan rumah tangga yang mengkesumsi garam beryodium di masyarakat Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: a. Kurangnya pemahaman oleh masyarakat tentang pentingnya Air Susu Ibu (ASI) selama daro 0 – 6 bulan untuk masah depan anak. b. Sering terlambatnya laporan yang disampaikan oleh petugas dari puskesmas kepada pengelola program di Kabupaten sehingga berdampak pada keterlambatan petugas Kabupaten untuk melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkahlangkah : a. Dilakukan penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat utamanya kepada Ibu yang mempunyai bayi agar memberikan air susu ibu kepada bayi mereka. b. Meningkatkan koordinasi antara pengelola pengelola program yang ada di Provinsi dengan pengelola di Kabupaten/Kota. 6. PROGRAM DENGAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Tujuan

:

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

Sasaran

:

1. Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. 2. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya


42

Satuan %

2,21

Capai an

Target <1

RE A L IS THN BERJALAN AS I TH N B ERJ A L AN

Realis asi

1. Prevalensi rate penderita shistomiasis

RESNTRA/RPJMD

Target

TARGET INDIKATOR KINERJA

4

1,13

38

2. Angka penemuan kasus malaria 3. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan 4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif 5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar 6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam 7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi

TARGET <1 % 100 %

RE A L IS THN BERJALAN AS3,08 I TH N <1 2,75 275

39,71

100

71,61

71,6

70

%

40,51

45

51,60

114,7

100

%

70

80

30,89

338,6

100

%

100

100

100

100

<5

%

12,16

<25

27,43

39,2

Analisis Capaian Kinerja 1. Prevalensi rate schistosomiasis tahun 2012 menurun oleh karena adanya dukungan dari pemerintah daerah/pusat dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait sesuai tupoksi masing-masing dalam penanggulangan schistosomiasis yang merupakan masalah local specific di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Angka penemuan kasus malaria dengan target <1 0/00 dengan realisasi 2,41 0/00, relative masih cukup tinggi. Hal ini terjadi karena daerah Sulawesi Tengah merupakan daerah endemis malaria dan karena keterbatasan bahan dan alat laboratorium (reagen dan mikroskop) sehingga belum semua kasus malaria dikonfirmasi laboratorium. Selain itu kegiatan/intervensi/pemberantasan vector yang dilaksanakan belum jelas dampaknya terhadap penurunan kasus. Hal ini terjadi karena intervensi relative baru dilaksanakan pertengahan tahun 2011. Sedangkan persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan, dengan target 100% dengan realisasi 71,61 %, relative masih rendah, karena kondisi obat di lapangan beberapa bulan kosong, beberapa petugas belum berani memberikan obat malaria Artemisinin Combination Therapy/ACT (jumlah obat ACT yang harus dikonsumsi 9 tablet/hari dosis tunggal selama 3 hari), selain itu petugas khawatir akan terjadi efek samping obat.

3. Cakupan penemuan penderita TB Paru yang belum mencapai target dengan realisasi 39,91% terjadi oleh karena beberapa populasi yang belum terjangkau oleh program adalah pasien yang berkunjung ke dokter praktek swasta, beberapa rumah sakit, serta pasien TB yang ada di Rumah Tahanan. Untuk itu rencana tindak lanjut ke depan adalah meningkatkan promosi TB pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran aktif tenaga poli (koordinasi baik pustu/poskesdes) dalam penjaringan suspek, serta ekspansi DOTS ke populasi lain seperti Rumah Sakit, Dokter Praktek Swasta, Lapas/Rutan, TB di tempat kerja/perusahaan secara bertahap dan berkesinambungan. oLakip Dinkes 2012 |

43

4. Rendahnya cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita disebabkan oleh karena sebagian besar kabupaten belum mengirimkan laporan secara lengkap dan tepat waktu, serta sebagian besar pengelola program (petugas ISPA) di poliklinik belum terlatih (70,11%) karena keterbatasan dana dan mutasi/rotasi cukup tinggi. Selain itu juga terjadi under reported

karena kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA

(Pneumonia, Pneumonia Berat, Batuk Bukan Pneumonia/ISPA biasa), kemudian pengendalian pneumonia Balita masih berbasis puskesmas sehingga sumber data kasus pneumonia belum mencakup RS pemerintah dan swasta, klinik, praktek, dan sarana kesehatan lain. Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

1. Prevalensi rate schistosomiasis tahun 2012 menurun, artinya status kesehatan penderita meningkat ini oleh karena adanya dukungan dari pemerintah daerah/pusat dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait. 2. Angka kesakitan malaria dari tahun ke tahun cenderung menurun, namun dalam hal pencapaian target belum seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena belum semua kasus dikonfirmasi laboratorium akibat dari keterbatasan tenaga, bahan dan alat. 3. Meningkatnya mutu pelayanan sebagai pemenuhan hak masyarakat penderita malaria, sehingga meningkatnya status kesehatan masyarakat. 4. Pemenuhan kasus dan pengobatan penderita malaria relatif mengalami peningkatan, walau dalam hal pencapaian target masih belum seperti yang diharapkan, hal ini terjadi karena : - Karena kondisi obat di lapangan sempat beberapa bulan kosong. - Beberapa petugas kesehatan belum berani memberikan obat malaria Artemisinin Combination Therapy/ACT karena dalam jumlah yang cukup banyak untuk dikonsumsi (9 tablet/hr dosis tunggal selama 3 hari). - Petugas khawatir akan terjadi efek samping obat. - Mobilitas petugas di UPK (setelah dilatih/sosialisasi pindah/sekolah/selesai PTT) 5. Penemuan penderita TB secara dini dapat memutuskan mata rantai penularan yang berdampak pada meningkatnya status kesehatan masyarakat.


44

6. Penemuan dan penanganan penderita pneumonia sesuai tatalaksana standar mencegah terjadinya kematian akibat pneumonia sehingga status kesehatan masyarakat meningkat. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah : 1. Keterbatasan tenaga laboratorium schistosomiasis baik di Napu, Lindu, maupun Bada. 2. Daerah endemis schistosomiasis bertambah namun belum ada kegiatan rutin di daerah tersebut 3. Tidak adanya transparansi kegiatan program schistosomiasis yang dilakukan oleh kabupaten 4. Obat yang digunakan dalam program malaria merupakan droping pusat. 5. Beberapa bulan kondisi obat malaria di lapangan kosong. 6. Belum semua kasus malaria dikonfirmasi laboratorium. 7. Keterbatasan akan alat dan bahan laboratorium malaria. 8. Mobilitas petugas malaria cukup tinggi. 9. Ekspansi DOTS ke Dokter Praktek Swasta dan Rumah Sakit belum optimal karena belum semua dokter dan rumah sakit berkomitmen dalam menerapkan strategi DOTS untuk penanganan Tuberculosis. 10. Komitmen Pemerintah Daerah dalam jaminan ketersediaan logistik belum optimal. 11. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang ketenagaan khususnya mobilisasi tenaga teknis sehingga turn over tenaga terlatih TB cukup tinggi. 12. Masih banyaknya populasi yang belum terjangkau program TB seperti penderita TB yang berada didaerah terpencil, kepulauan dan perbatasan. 13. Sebagian besar kabupaten belum mengirimkan laporan ISPA secara lengkap. 14. Sebagian besar pengelola program dan petugas ISPA di poliklinik belum terlatih karena keterbatasan dana dan mutasi/rotasi tinggi.


45

15. Manajemen data ISPA : - Terjadi under reported karena kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA (pneumonia, pneumonia berat, batuk bukan pneumonia/ISPA biasa), sehingga banyak kasus pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa. - Sebagian besar kabupaten tidak tepat waktu dalam pengiriman laporan. 16. Pengendalian pneumonia Balita masih berbasis puskesmas sehingga sumber data kasus pneumonia belum mencakup RS pemerintah dan swasta, klinik, praktek, dan sarana kesehatan lain. Namun permasalahan tersebut dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkahlangkah : 1. Meningkatkan SDM melalui Pelatihan tenaga laboratorium schistosomiasis 2. Melakukan kegiatan rutin program schistosomiasis di daerah endemis baru tersebut (Lembah Bada) 3. Pertemuan dengan kabupaten utntuk mengetahui kegiatan program schistosomiasis yang dilakukan oleh kabupaten agar tidak terjadi overlapping. 4. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat serta dalam rangka pencapaian target eliminasi malaria. Idealnya obat yang digunakan sekarang diganti dengan obat yang baru. 5. Pelatihan tenaga, sosialisasi tentang penggunaan obat malaria di lapangan. 6. Diagnosa kasus malaria berdasarkan laboratorium/mikroskopis. 7. Penyediaan fasilitas malaria yang memadai. 8. Meningkatkan

promosi

TB

pada

tingkat

fasilitas

pelayanan

kesehatan,

meningkatkan peran aktif tenaga poli (koordinasi baik pustu/poskesdes) dalam penjaringan suspek, serta ekspansi DOTS ke populasi lain seperti Rumah Sakit, Dokter Praktek Swasta, Lapas/Rutan, TB di tempat kerja/perusahaan secara bertahap dan berkesinambungan. 9. Peningkatan kapasitas pengelola program dan petugas ISPA di poliklinik perlu mendapat perhatian dengan memanfaatkan berbagai alternative sumber dana APBD dan APBN. 10. Membangun

dan

meningkatkan jejaring

pengumpulan data kasus pneumonia.


46

dengan

sarana

kesehatan

untuk

7. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Tujuan

:

Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan tanah

Sasaran

:

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL THN BERJALAN Capaian

2. 3. 4. 5.

6. 7.

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Presentase air minum yang memenuhi syarat Perentase cakupan TTU sehat Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat Persentase cakupan rumah sehat Persentase cakupan TPM sehat

78,20

116,72

92

84,5

91,84

71,6

82

86,58

105,5

%

18,2

50

50

100

85

%

9

36

36

100

90

%

66,37

79

79

100

90

%

68,39

65

76,38

118

85

%

95

%

90

%

78

Analisis Capaian Kinerja : 1. Terjadinya peningkatan capaian persentase

71,3

Target 67


1.

REALIS ASI THN BERJAL AN

Realisasi

TARGET RESNTRA/ RPJMD

penduduk yang menggunakan jamban sehat

(111,4%), sudah melebihi target untuk tahun 2011 (64%) dan target Rencana Straegis (85%), karena ada indikator 2. Untuk cakupan TTU sehat untuk tahun 2012 baru mencapai 86,58% dan ini belum mencapai target dalam dokumen RKT yang menargetkan 92%

ini dikarenakan oleh laporan dari

kabupaten untuk dua bulan terakhir belum masuk. Sedangkan dalam pembinaan secara teknis tentang pengawasan TTU sudah terlaksana dengan baik.


47

3. Presentase rumah sakit yang memenuhi syarat kesling pada tahun 2012 dapat mencapai sesuai target yang direncanakan ini karena ada dukungan kegiatan pemeriksaan air secara bakteriologis dan kimia. 4. Untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan kawasan sehat, capaian target 100% dari yang ditargetkan untuk tahun 2012 sebanyak 36%. Hal ini didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan yang telah dilatih melalui pendidikan dan palatihan dalam pengembangan kawasan/wilaya sehat dan STBM di daerah non pamsimas serta dilakukan penilaian lomba dilingkungan berih dan sehat. 5. Target cakupan rumah sakit untuk tahun 2011 adalah 75%, dan capaiannya sudah melebihi target tahun 2011, yaitu dengan capaian 88,5%. Hal ini disebabkan oleh karena indikator lain yang mendukung dalam peningkatan capaian target tersebut. 6. Terjadinya peningkatan capaian TPM (76,38%), karena adanya kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk dukungan kegiatan pembinaan teknis untuk pengawasan TTU & TPM.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat/penduduk yang menggunakan jamban sehat. 2. Meningkatnya cakupan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 3. Meningkatnya sarana rumah sakit yang memenuhi syarat keesehatan lingkungan 4. Meningkatnya rumah sehat yang ada sangat berpengaruh besar terhadap kawasankawasan sehat pula. 5. Meningkatnya cakupan TPM oleh karena dukungan kegiatan-kegiatan pembinaan teknis pengawasan terhadap tempat-tempat umum dan tempat menjama makanan Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi lintas sektor terkait dengan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung. Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkahlangkah yaitu perlu dilakukan suatu kesepatan bersama antara lintas sektor yang terkait dengan memperjelas tugas sesuai bidang masing-masing dengan jalan koordinasi yang jelas.


48

8. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN Tujuan

:

Sasaran

:

Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan. Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan


Capaian( %)

Realisasi


REALISA SI THN BERJALA N

Target

THN BERJALAN TARGET RESNTRA/RP JMD 8

RS

4

5

3

60

5

RS

0

2

0

0

100

%

62.42

70

79,25

112

7

RS

0

4

1

25

136

Pusk

8

54

20

37,03

7

UTD

1

5

2

40

13

RS

9

11

8

72,73

100

%

100

100

55,1

55,1

100

%

100

100

100

100

49

Analisis Capaian Kinerja 1. Target 5 RS Kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesials dasar, sudah tercapai sebanyak 3 RS (60%) yang telah terpenuhi 4

dokter spesialis dasar yaitu dokter spesialis dasar di RSUD

Anutapura Palu, Anuntaloko Parigi dan RSUD Banggai. Belum tercapainya target disebabkan karena adanya pemindahan dr.Spesialis dari Kabupaten ke Rumah Sakit Provinsi dan beberapa dokter umum dari Rumah Sakit Kabupaten sementara mengikuti pendidikan spesialis. Diharapkan pada tahun 2014 semua Rumah Sakit Kabupaten sudah memiliki 4 dokter spesialis dasar. 2. Target Rumah Sakit Kabupaten minimal memilki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang, dimana belum ada satupun Rumah Sakit yang mencapai target, dimana hal ini disebabkan karena dokter Umum dari Kabupaten sementara mengikuti pendidikan dr.spesialis dan pada tahun 2015 target semua Rumah Sakit Kabupaten sudah memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang. 3. Capaian desa yang memiliki tenaga bidan sudah dapat melebihi target dengan dibukanya formasi Program PTT oleh Pusat, untuk bidan di desa yang cukup banyak oleh Kemenkes RI yang ditambah dengan adanya program PTT Daerah (APBD1) dan didukung dengan tingginya jumlah ketersediaan lulusan atau pengadaan bidan di Provinsi Sulawesi Tengah dan ada beberapa Kabupaten yang telah mengikuti pendidikan bidan dari desa yang belum tersedia tenaga bidan. 4. Target 4 Rumah Sakit yang memiliki D4 Mitra dokter spesilis sesuai ketersediaan dokter spesialis, dan sekarang sudah 1 Rumah Sakit yang mencapai target atau sekitar 25% yaitu RSUD Luwuk Penyebab belum tercapainya target yaitu kurangnya minat dari tenaga perawat untuk mengikuti pendidikan D4 mitra dokter spesialis serta kurangnya dukungan biaya pendidikan untuk D4 mitra dokter spesialis. 5. Capaian puskesmas yang mempunyai tenaga sesuai standar utamanya tenaga kesehatan strategis (dr, Perawat, Bidan, Gizi dan Sanitarian) masih rendah namun sudah ada peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2011, dengan adanya upaya penempatan tenaga bidan strategis di DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) Pusat (Kemenkes RI) maupun Daerah (APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah). Penyebab rendah pencapaian target karena sebagian besar puskesmas kurang tersedia tenaga gizi. 6. Target 5 UTD memiliki tenaga transfusi darah dan baru 2 UTD Rumah Sakit yang mencapai target tersebut yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, namun untuk mencapai target tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyekolahkan tenaga transfusi darah untuk memenuhi UTD Rumah Sakit Kabupaten yang belum


50

tersedia tenaga tersebut. Diharapkan tahun 2014 semua UTD Rumah Sakit sudah memiliki tenaga transfusi darah. 7. Dari target 11 Rumah Sakit telah terealisasi sejumlah 8 Rumah Sakit atau 72,73 % untuk tenaga ATEM masing-masing :  Rumah Sakit Umum Darerah Undata Palu  Rumah Sakit Umum Anutapura Palu  Rumah Sakit Umum Anuntaloko Parigi  Rumah Sakit Umum Poso  Rumah Sakit Umum Ampana  Rumah Sakit Umum Bungku  Dan Rumah Sakit Umum Luwuk Dan untuk REKAM Medik yaitu :  Rumah Sakit Umum Darerah Undata Palu  Rumah Sakit Umum Anutapura Palu  Rumah Sakit Umum Madani Palu  Rumah Sakit Umum Anuntaloko Parigi  Rumah Sakit Umum Poso  Rumah Sakit Umum Mokopido ToliToli  Rumah Sakit Umum Bungku  Dan Rumah Sakit Umum Luwuk Untuk mencapai target tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyekelahkan tenaga ATEM dan REKAM MEDIK melalui dana APBD Provinsi dengan harapan pada tahun 2013 semua Rumah Sakit Kabupaten sudah memiliki dua jenis tenaga tersebut. 8. Dari 10.266 tenaga kesehatan yang tercatat pada 11Kab/Kota yang telah teregistrasi sejumlah 5.567 dan yang belum teregistrasi berjumlah 5.220 dikarenakan tenaga kesehatan yang berada di Daerah terpencil belum mengirimkan berkas dan Dinas Kesehatan Kabupaten belum melaporkan ke bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan, selain itu juga sebagian masih proses registrasi di MTKI. 9. Terakreditasi nya semua pelatihan kesehatan melalui tim akreditasi pelatihan yang telah terbentuk.


51

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : a. Meningkatnya pelayanan di Rumah Sakit Kabuputen/Kota dengan ketersediaan tenaga yang memiliki yaitu 4 dokter spesialis dasar. b. Meningkatnya desa yang ada di Kabupaten/Kota yang memiliki tenaga bidan dalam pemenuhuan kebutuhan bidan di Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. c. Meningkatnya puskesmas yang telah memiliki minimal sesuai dengan standar pedoman revitalisasi puskesmas. Baik lewat program PTT, Penugasan Khusus dll. d. Meningkatnya unit transfusi darah

dan unit transfusi darah rumah sakit yang

memiliki tenaga transfusi darah e. Meningkatnya beberapa rumah sakit yang telah memiliki tenaga tehnik elektromedik dan rekam medik, tenaga ini sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya peningkatan mutu layanan yang ada di rumah sakit. f.

Meningkatnya semua pelatihan tenaga kesehatan yang telah dilakukan melalui akreditasi pelatihan

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: a. Belum ada satupun dari 2 (dua) rumah sakit yang mencapai target dari target yang direncanakan tahun 2012 untuk 4 dokter spesialis dan 4 dokter penunjang b. Kurangnya minat dari tenaga perawat untuk mengikuti pendidikan D4 mitra dokter spesialis. c. Masih kurangnya biaya pendidikan untuk D-IV mitra dokter spesialis d. Masih rendahnya beberapa capaian indikator kinerja dari sisi ketenagaan baik yang berada di rumah sakit, puskesmas/pustu muaupun di desa-desa. Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkahlangkah: a. Pemerintah telah melakukan program pendidikan lanjutan untuk dokter speslialis dalam rangka untuk memenuhi dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang. b. Melakukan sosialisasi untuk memberikan dorongan dan pemahan kepada tenaga perawat meningkatkan pengetahuan. oLakip Dinkes 2012 |

52

c. Mengusulan biaya pendidikan lewat dana APBN walaupun belum sesuai dengan harapan d. Memprogramkan pendidikan lanjutan dari beberapa jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan.

9. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Tujuan

:

Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan

Sasaran

:

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 5. Tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 % 6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian 8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas oLakip Dinkes 2012 |

THN BERJ ALAN Capai an


Realis asi

TARGET RESNTRA/RPJ MD

Target


Target 5

Satuan Dok.

5

5

5

100

5

%

5

5

5

100

4

Dok.

4

4

4

100

11

%

100

11

11

100

11

Kab/Kot a

100

11

11

100

11

Kab/Kot a

100

11

11

100

2

Dok.

100

2

2

100

100

%

100

50

100

100

53

INDIK ATOR K INERJ A 9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti 11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat 12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 13. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset 14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran 15. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. 17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 20. Terpenuhinya administrasi perkantoran 21. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.


100

TARGET %

REALISASI 100

THN BERJ ALAN 80 100 100

100

%

100

50

100

100

100

%

100

70

100

100

100

%

100

75

100

100

80

%

100

80

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

3

Dok

100

3

100

100

3

Dok

100

3

100

100

1

Diklat

100

1

100

100

1

Dok

1

1

1

100

1

Paket

1

1

1

100

100

%

100

75

100

100

54

Analisis Capaian Kinerja Secara keseluruhan pencapaian target indikator kinerja pada program ini tercapai sesuai dengan apa yang diprogramkan, kesemuanya itu atas usaha dan dukungan sarana, prasarana, dukungan SDM dan pengaggaran.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : a. Tersedianya dokumen prencanaan dan penganggaran b. Tersedianya kebijakan strategis pembangunan kesehatan dan dokumen kesepakatan pembangunan kesehatan. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah : a. Sistem perencanaan yang masih terjadi perubahan-perubahan dari model manual ke eloktronik b. Sistem penyusunan laporan-laporan juga sering terjadi perubahan-perubahan

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN Tujuan

:

Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Sasaran

:

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat THN BERJALAN Capaian

Satuan %

30,92

60

30,92

51,53

55 50

% %

61,28 61,7

30 25

30 25

100 100


55

Target

Target 80


1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa Siaga Aktif 3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan


Realisasi


THN BERJALAN kesehatan 4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

7

Buah

5

3

5

100

11

Kab/Kot a

3

4

4

100

65

%

19,72

35

19,72

56,34

Analisis Capaian Kinerja : 1. Persentase Capaian Kinerja RT yang melaksanakan PHBS Pencapaian persetase rumah tanggah ber PHBS selama 3 tahun secara perlahan mengalami peningkatan yaitu 24,52 (2009), 27,90 (2010) dan 30,92 (2011). Namun hasil pemetaan PHBS tahun 2012 menunjukkan angka yang stagnan yaitu 30,92 %. Meskipun cakupan RT yang melaksanakan PHBS cenderung meningkat, namun angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan sebesar 60% pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gb.1. Cakupan Rumah Tangga Yang Melaksanakan PHBS Di Sulawesi Tengah Tahun 2009-2012 35 30 25 20 15 10 5 0

24,52

30,92

27,44

Rumah Tangga ber PHBS 2009


56

30,92

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan perilaku hidup bersih dan sehat di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pencapaian target tidak terpenuhi: a. Masih tingginya perilaku merokok di dalam rumah Selama 3 tahun terakhir, indicator perilaku tidak merokok di dalam rumah terus menurun yaitu 46,90 % pada tahun 2009, 41,90 pada tahun 2010 dan 41,4% pada tahun 2011, dan 38,6% pada tahun 2012. Angka ini mencerminkan terjadi peningkatan jumlah perokok di dalam rumah. Saat ini merokok telah menjadi gaya hidup masyarakat, padahal merokok di dalam rumah memicu peningkatan perokok pemula karena anak cenderung meniru perilaku orang tuanya dan asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu upaya pengendalian dampak asap rokok terhadap kesehatan sangat diperlukan. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu pengembangan kawasan tanpa rokok (KTR) di Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dinaungi dengan Peraturan Gubernur. b. Rendahnya biaya operasional di lapangan untuk intervensi peningkatan PHBS di rumah tangga. Hal ini sebenarnya bias diminimalisir bila pemanfaatan dana BOK puskesmas untuk kegiatan promotif dan preventif dapat dilaksanakan dengan baik. c. Belum optimalnya kapasitas tenaga promkes di lapangan (puskesmas), karena baru 11 % tenaga penelola promkes puskesmas yang benar-benar berprofesi sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Oleh karena it mulai tahun 2012 akan dilaksanakan pelatihan pengankatan kedalam jabatan funsional penyuluh kesehatan masyarakat bagi pengelola promkes puskesmas secara bertahap. d. Kurangnya sarana dan prasarana promosi kesehatan di daerah. e. Kurangnya perhatian pimpinan di daerah terhadap peninkatan rumah tanga sehat. 2. Persentase Desa Siaga Aktif a. Secara umum pencapaian desa siaga aktif sudah mencapai 61,28% (Melampau target tahun 2012 yaitu 35%). Meskipun cakupan desa siaga aktif sudah cukup tinggi, namun sebagian besar (51,9%) adalah desa siaga aktif tingkat pratama, yaitu desa siaga yang secara fisik sudah terbentuk namun :  Keaktifan forum desa siaganya belum maksimal/belum setiap triwulan melaksanakan kegiatan.  Kader pemberdayaan masyarakat sudah ada, tatapi baru 2 orang  Pencapaian PBHS rumah tangga di desa siaga masih kurang dari 20%  Dukngan pemerintah desa terhadap pembinaan desa siaga aktif belum ptimal.


57

b. Desa siaga aktif dengan tingkat perkembangan madya, purnama dan mandiri baru mencapai 9,29%. Oleh karena itu meskipun secara ffisik target sudah terpenuhi, namun kualitas perkembangan desa siaga masih harus lebih ditingkatkan. 3. Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan. Pencapaian persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan pada tahun 2011 sebesar 51,70% dari target 25%. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan pada sekolah berupa penyuluhan kesehatan, pembuatan majalah dinding sekolah dan pembuatan percontohan cuci tangan pakai sabun (CTPS). 4. Jumlah kebijakan teknis promosi kesehatan yang terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Integrasi program promosi kesehatan dengan program prioritas bidang kesehatan, diharapkkan mampu mendorong peningkatan cakupan program prioritas tersebut. Dari target 3 kebijkan teknis pada tahun 2012, telah dikembangkan 5 kebijakan integrasi program promosi kesehatan yang meliputim: a. Dukungan terhadap program penyakit tidak menular seperti pengembangan kawasan tanpa rokok (KTR) b. Dukungan terhadap pengendalian penyakit malaria, seperti dukungan sosialisasi program melalui pengembangan media promkes, sosialisasi kelambu berinsektisida serta pengembangan pos malaria desa. c. Dukungan terhadap program pengendalian HIV dan AIDS d. Dukungan terhadap program pengendalian penyakit tubercholosis e. Dukungan terhadap program pamsimas, seperti pelaksanaan hari cuci tangan pake sabun, stop buang air besar sembarangan. 5. Jumlah Kabupaten/Kota yang menetapkan kebijakan berwawasan kesehatan. Saat ini beberapa Kabupaten/Kota telah mengembangkan kebijakan public yang berwawasan kesehatan seperti : a. Kota Palu telah mengembangkan perda tentang Sistem Kesehatan Daerah b. Kabupaten Tojo Unauna telah mengembangkan perda tentang pengembangan system Jaminan Kesehatan Daerah, serta pengembangan desa siaga yang terintegrasi dengan PNPM Mandiri. c. Kabupaten Morowali telah mengembangkan perda tentang pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah


58

6. Persentase posyandu purnama dan mandiri Persentase posyandu aktif (purnama dan mandiri) masih Rendah, hal ini disebabkan : a. Kader

posyandu kurang aktif, bahkan banyak yang drop out tetapi belum ada

penggantinya b. Kurangnya dana dukungan operasional posyandu di lapangan, khususnya insentif bagi kader. c. Partisipasi masyarakat yang mendukung keaktifan posyandu masih rendah d. Belum optimalnya dukungan pembinaan dari Pokjanal Posyandu baik tingkat provinsi, kabupaten maupun tinkat kecamatan Solusinya : a. Melalui dana dekon sejak tahun 2012 akan dilakukan refreshing kader, terutama bagi kader baru b. Pembinaan posyandu melalui dana BOK, diharapkan dapat melibatkan kader posyandu c. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana operasional posyandu Peningkatan koordinasi dengan Tim Pokjanal Posyandu yang diketuai oleh Kepala BPMP

11. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN Tujuan

:

Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi

dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium

kesehatan rujukan secara berjenjang Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

INDIK ATOR KINERJ A

1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel


29.000

Sampel

REALISA SI THN BERJALA N 21.000

THN BERJALAN

19.000

21.000

Capaian

 

Realisasi

:

Target

Sasaran

110

Analisis Capaian Kinerja Pemeriksaan sampel melebihi target tahunan sehingga jumlah penerimaan juga melebihi target, target awal sejumlah Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan direvisi menjadi Rp. oLakip Dinkes 2012 |

59

400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah) dan sampai tanggal 18 Desember 2012 tercapai Rp. 409.056.200 (102,26%) untuk mencapai target tersebut UPT Laboratorium Kesehatan mendapatkan dana tambahan dari APBD-P. Bila dibangdingkan dengan data capaian pemeriksaan spesimen tahun anggaran 2011 diperoleh realisasi dengan persentase 105 % yang artinya juga terdapat surplus persentase melebihi target yaitu 10,53 %. Dengan asumsi kinerja pelayanan laboratorium kesehatan yang berjalan optimal baik secara teknis dan administrasi dengan dukungan ketersediaan anggaran secara signifikan maka diperoleh ekspestasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2016 yaitu tercapainya pemeriksaan 31.000 spesimen atau melampaui target dengan persentase 107 %.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :  Meningkatnya pelayanan pemeriksaan sampel spesimen dari tahun ketahun  Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPT Laboratorium kesehatan semakin meningkat.

12. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EVIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN DATA INFORMASI Tujuan

:

Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat

Sasaran

:

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

THN BERJALAN

1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov 2. Tersusunnya data satu pintu 3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data


2

4

1

25

Kab/kota Kab/Kota/ Prov

1 100%

4 100 %

1 100 %

25 100%

Persentase (%)

0

10%

0%

0%

Target 11

Satua\ Dokumen

6 % 100%

60

Capaian

Realisasi


REALISA SI THN BERJALA N

Target


5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasilhasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

THN BERJALAN 2 1 50%

11

Penelitian

2

5

Kegiatan

1

1

1

100

5

Kegiatan

1

1

1

100

100%

Persentase (%)

100 %

100 %

100 %

100 %

Analisis Capaian Kinerja 1.

Pelaksanaan kegiatan Master plan sikda Provinsi Kab/kota sesuai Renstra

dan RJPMD

adalah ditargetkan 11 dokumen. pada tahun 2012 telah terlaksana 1(satu) dokumen yang dimiliki Dinas kesehatan Kabupaten Donggala sehingga total capaian dokumen pada tahun berjalan dari tahun 2011 sampai pada tahun 2012 adalah 2 (dokumen) yaitu dokumen master plan Provinsi dan master plan kabupaten Donggala. Dari target 4 dokumen pada tahun 2012 yang tercapai hanya 1 dokumen yaitu dokumen master plan untuk Kabupaten Donggala haltersebut disebabkan karena terbatasnya dana untuk kegiatan pendampingan penyusunan Master Plan ke Kabupaten/Kota. Dana pendampingan yang dibutuhkan cukup besar karena memerlukan pentahapan penyusunan Master Plan yaitu didahului dengan kegiatan identifikasi sumber data berupa rapat-rapat koordinasi dengan pengelola program dan lintas sektor yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan model alur data, mulai dari level Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian kesehatan dipusat. 2.

Implentasi SIKDA terkait dengan terintegrasinya data melalui satu pintu pada tahun 2012 telah terimplementasi di Kabupaten Poso khususnya di Puskesmas Kawua.Data yang terhinmpun secara komputerisasi dipuskesmas tersebut akan diteruskan Ke Dinas Kesehatan Kabupaten menggunakan Simdinkes Kabupaten selanjutnya Ke Dinas Kesehatan Provinsi Dan Pusdatin Kementerian Kesehatan.Pelaksanaan SIKDA ditargetkan pada 4(empat) kabupaten namun hanya pada 1(satu) kabupaten saja yang dapat dilakukan implementasi atau hanya 25 % pelaksanaan dari yang ditargetkan.Hal tersebut disebabkan belum disediakannya Hadware sesuai standar di Puskesmas oleh kab/Kota.

3. Profil kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi capaian program kesehatan selama 1(satu) tahun, sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen renstra dan RPJMD bahwa setip tahunnya diharapkan target pembuatan profil


61

kesehatan dapat terealisasi 100%, artinya bahwa setiap tahun semua Kabupaten/Kota dan Provinsi membuat profil kesehatan. Pada tahun 2012 kabupaten/kota dan Provinsi,semuanya telah membuat Profil Kesehatan, ini menunjukkan bahwa 100% tercapai dari target yang telah ditentukan. 4. Penyediaan Server Bank Data pada Dinas Kesehatan Kab/Kota dan provinsi sampai pada tahun 2015 ditargetkan 100 % sesuai RPJMD dan Renstra.Untuk Tahun 2012 ditargetkan pencapaian 10 % ketersediaan server Bank data namun hal tersebut belum dapat dicapai.Untuk mencapai target penyediaan Bank Data tersebut diperlukan Advokasi yang tepat pada pimpinan Daerah Kab/Kota dan Provinsi tentang pentinnya Server Bank Data agar tahun mendatang dapat persetujuan penganggaran pengadaan Server Bank Data sehingga target yang dicanangkan dapat tercapai. 5. Rizet penelitian sangat diperlukan untuk perkembangan pembangunan kesehatan sehingga pada Renstra kesehatan dan RPJMD telah ditetapkan target 11 kali rizet penelitian dalam kurung waktu sampai pada tahun 2015.Rizet penelitian telah dilaksanakan 1 (satu) kali pada tahun 2011 dan untuk tahun 2012 telah ditargetkan pelaksanaan rizet 2 (dua) kali namun pelaksanaan rizet terbut hanya dapat dilaksanakan 1 (satu)kali atau hanya dapat dicapai 50% dari target yang telah ditetapkan sehingga total hanya 2 (dua) kali capaian realisasi pelaksanaan rizet pada tahun berjalan hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran yang disiapkan dalam pelaksanaan rizet.Untuk mencapai target sesuai yang ditetapkan diperlukan peningkatan anggaran pembiayaan pelaksanaan rizet. 6. Pembentukan jejaring kemitraan penelitian yang ditargetkan dalam renstra dan RPJMD dalam kurung waktu sampai pada tahun 2015 adalah sebanyak 5(lima) jejaring.Untuk tahun 2012 ditargetkan 1 (satu) jejaring kemitraan penelitian dan telah terlaksana 1 (satu) kemitraan.Ini berarti terlaksana 100% sesuai target yang telah direncanakan. 7. Pelaksanaan Kajian analisis penelitian adalah merupakan suatu indikator kinerja yang diukur untuk mengetahui perkembangan pembangunan kesehatan.Dalam Renstra dan RPJMD ditetapkan 5 (lima) kali analisis dalam kurung waktu sampai 2015.Untuk tahun 2012 ditargetkan pelaksanaan analisis kajian penelitian sebanyak 1 (satu)kali dan telah dilksanakan sebanyak 1 (satu) kali ini menunjukkan bahwa telah terlaksana kajian analisis 100% yang berarti pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan. 8. Publikasi dan transformasi hasil-hasil litbangkes dilakukan untuk mengsosialisasikan perkembangan pembangunan kesehatan kepada program terkait dan lintas sektor.Berdasarkan Renstra dan RPJMD ditargetkan pelaksanaan publikasi setiap tahun 100%. Untuk tahun 2012 telah dilaksanakan publikasi sesuai target 100%. Ini berarti indikator kinerja tercapai sesuai yang dicanangkan pada tahun 2012.


62

Tujuan

Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen

:

kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan tepat. Surveilans epidemiologi penyakit menular Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku Surveilans epidemiologi masalah kesehatan Surveilans epidemiologi kesehatan matra TARGET RESNTRA/RPJ MD


1

2

3

2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 3a. AFP rate < 15 tahun 3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan 4c. Penerbitan Buletin 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Analisis Capaian Kinerja

THN BERJALAN Capaian


Realisasi

a. b. c. d. e.

:

Target

Sasaran

4

5

6

12

Kali

4

6

6

100

11 & 1

11

12

10

83.3

>2

>2

4,37

218.5

3

4

5

125

60

Kab/Kot a Prov. Per 1000 Kab/Kot a %

85

40

63.2

158

12

Buah

12

12

12

100

52 100

Buah %

52 100

52 100

52 100

100 100

>2 5

1. Capaian ketersediaan profil Provinsi Sulawesi dan Kabupaten/Kota belum mencapai target 100% karena masih ada 2 Kabupaten yang membuat profil surveilans yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Morowali, masih ada Kabupaten yang belum membuat provil surveilans karena petugas surveilans yang kurang aktif dan tidak tersedia pembiayaan untuk pembuatan profil di Kabupaten tersebut.


63

2. Capaian AFP Rate telah melampaui target > 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun yaitu telah mencapai 4.37 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun.

3. Jumlah sistem surveilans epedimiologi yang telah berjalan sebanyak 5 sistem yaitu surveilans berbasis masyarakat, surveilans penyakit tidak menular, surveilans kesehatan Ibu dan Anak, surveilans kesehatan kerja dan surveilans matra. 4. Ketepatan laporan mingguan telah melampaui target 40% yaitu sebesar 63,2%, hal ini didukung dengan adanya pelaporan mingguan EWARS. 5. Buletin surveilans epidemiologi bulanan belum mencapai target 100% hal ini disebabkan karena buletin untuk triwulan IV belum terbit karena pencetakan dilakukan setiap akhir triwulan, jadi untuk pencetakan akan dilakukan pada akhir Desember. 6. Buletin SKD mingguan dibuat setiap minggu, sehingga untuk Bulan Desember yang sedang berjalan, buletin mengguan ini belum terbit. Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah : 1. Tersedianya buku profil Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya sistem surveilans yang ada di UPT Surveilans Data dan Informasi 3. Meningkatnya sistem pelaporan


64

BAB IV REALISASI ANGGARAN

Dari evaluasi pencapaian realisasi atau daya serap anggaran selama tahun anggaran 2011 dari seluruh program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat disajikan sebagai berikut :

O

1

PROGRAM / KEGIATAN

2

TOTAL BELANJA

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (ABT)

BELANJA

REALISASI

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

KEUANGAN

%

3

4

5

6

7

8

53.270.048.052

16.466.763.609

27.005.437.043

9.797.847.400

52.046.240.459

97,70

FISIK 9

53.266.496.715

% 10

99,99 199,99

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

13.882.875.859

13.882.875.859

-

-

39.387.172.193

2.583.887.750

27.005.437.043

9.797.847.400

13.216.887.966

38.829.352.493

95,20

13.882.875.859

98,58

39.381.920.570

100,00

99,99 1.499,80

DINAS KESEHATAN

29.443.091.167

1.646.130.000

20.875.440.767

6.921.520.400

29.197.368.287

99,17

29.443.091.167

1.100,00

1.463,22 A.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

100,00

827.513.000

137.280.000

690.233.000

-

827.119.370

99,95

827.513.000

827.513.000

137.280.000

690.233.000

-

827.119.370

99,95

827.513.000

100,00

100,00

65

B

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

1.

Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Aparatur

2.

4.373.674.500

-

716.740.500

3.656.934.000

4.328.543.500

98,97

4.373.674.500

411.934.000

-

-

411.934.000

411.339.000

99,86

411.934.000

Kegiatan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur

3.961.740.500

-

716.740.500

3.245.000.000

3.917.204.500

98,88

3.961.740.500

C.

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.007.884.600

28.200.000

970.184.600

9.500.000

1.007.288.876

99,94

1.007.884.600

1.

Kegiatan Peningkatan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan

626.299.000

17.300.000

608.999.000

-

625.924.276

99,94

626.299.000

2.

Kegiatan Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Peralatan Kesehatan

99,94

381.585.600

D

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

3.425.572.400

129.380.000

2.390.062.400

906.130.000

3.380.046.725

98,67

3.425.572.400

1.

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.454.966.000

31.400.000

923.566.000

500.000.000

1.426.000.575

98,01

1.454.966.000

2.

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Khusus dan PMI

753.631.400

33.000.000

694.961.400

25.670.000

752.361.400

99,83

753.631.400

3.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

1.131.469.000

58.380.000

692.629.000

380.460.000

1.116.578.750

98,68

1.131.469.000

85.506.000

6.600.000

78.906.000

-

85.106.000

99,53

85.506.000

3.958.944.710

33.520.000

3.910.424.710

15.000.000

3.957.377.538

99,96

3.958.944.710

3.958.944.710

33.520.000

3.910.424.710

15.000.000

3.957.377.538

99,96

3.958.944.710

4. E.

1.

Kegiatan Pelayanan Kesehatan USILA PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan GAKIN

381.585.600

10.900.000

361.185.600

9.500.000

381.364.600

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

66

F

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1.010.357.000

57.550.000

952.807.000

-

988.930.550

97,88

1.010.357.000

1.

Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1.010.357.000

57.550.000

952.807.000

-

988.930.550

97,88

1.010.357.000

G

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

804.542.000

69.100.000

735.442.000

-

789.459.332

98,13

804.542.000

1.

Kegiatan PAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat

804.542.000

69.100.000

735.442.000

-

789.459.332

98,13

804.542.000

H

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

3.571.126.627

142.910.000

2.687.316.627

740.900.000

3.523.675.913

98,67

3.571.126.627

1.

Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

2.593.225.627

123.710.000

1.898.615.627

570.900.000

2.546.629.813

98,20

2.593.225.627

2.

Bimbingan dan Pengendalian Wabah Dan Bencana

977.901.000

19.200.000

788.701.000

170.000.000

977.046.100

99,91

977.901.000

I

PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

1.965.769.250

109.850.000

1.301.572.850

554.346.400

1.941.242.836

98,75

1.965.769.250

1.

Kegiatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit

1.965.769.250

109.850.000

1.301.572.850

554.346.400

1.941.242.836

98,75

1.965.769.250

J

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

4.088.045.000

699.630.000

2.450.605.000

937.810.000

4.079.012.698

99,78

4.088.045.000

1.

Kegiatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan

2.540.163.000

124.160.000

1.767.003.000

649.000.000

2.537.634.548

99,90

2.540.163.000

2.

Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1.333.493.000

517.070.000

536.618.000

279.805.000

1.330.230.150

99,76

1.333.493.000

3.

Kegiatan Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

214.389.000

58.400.000

146.984.000

9.005.000

211.148.000

98,49

214.389.000

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

67

K

PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

1.

Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset

1.457.385.000

139.760.000

1.289.625.000

28.000.000

2.

Kegiatan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1.709.164.000

49.300.000

1.659.864.000

3.

Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum

1.099.109.080

33.750.000

4.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Administrasi Hukum dan Humas Kesehatan

144.004.000

15.900.000

UPT PELATIHAN KESEHATAN

4.409.662.080

238.710.000

4.070.052.080

100.900.000

4.374.670.949

99,21

4.409.662.080

1.429.063.019

98,06

1.457.385.000

-

1.705.768.000

99,80

1.709.164.000

992.459.080

72.900.000

1.095.895.730

99,71

1.099.109.080

128.104.000

-

143.944.200

99,96

144.004.000

3.205.907.000

295.870.000

860.392.000

2.049.645.000

2.963.594.104

92,44

3.199.495.186

180.444.000

-

180.444.000

-

149.145.604

82,65

180.444.000

180.444.000

-

180.444.000

-

149.145.604

82,65

180.444.000

2.350.200.000

231.475.000

69.080.000

2.049.645.000

2.158.765.000

91,85

2.350.200.000

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

91.745.000

-

-

91.745.000

73.260.000

79,85

91.745.000

2

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR

2.258.455.000

231.475.000

69.080.000

1.957.900.000

2.085.505.000

92,34

2.258.455.000

III

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

1

KEGIATAN OPTIMALISASI/PENINGKATAN SDK

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,80 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

675.263.000

64.395.000

610.868.000

-

655.683.500

97,10

668.915.528

675.263.000

64.395.000

610.868.000

-

655.683.500

97,10

668.915.528

99,06 99,06

68

UPT LABORATORIUM KESEHATAN I

PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN

II

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

KEG. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2

KEG. PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA APARATUR

III 1

PROG. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN KEG. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LAB. UPT BALAI SURVEILANS DATA DAN INFORMASI

I 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

1.953.442.600

212.120.000

1.393.322.600

348.000.000

1.918.806.401

98,23

1.953.442.600

274.032.600

30.600.000

243.432.600

-

268.557.851

98,00

274.032.600

274.032.600

30.600.000

243.432.600

-

268.557.851

98,00

274.032.600

802.450.000

6.700.000

447.750.000

348.000.000

776.246.000

96,73

797.314.320

456.950.000

6.700.000

102.250.000

348.000.000

453.720.000

99,29

456.950.000

345.500.000

-

345.500.000

-

322.526.000

93,35

34.550.000

876.960.000

174.820.000

702.140.000

-

874.002.550

99,66

876.960.000

876.960.000

174.820.000

702.140.000

-

874.002.550

99,66

876.960.000

1.428.412.000

137.032.750

1.146.297.250

145.082.000

1.422.018.641

99,55

1.428.412.000

113.494.500

55.380.000

58.114.500

-

112.764.991

99,36

113.494.500

113.494.500

55.380.000

58.114.500

-

112.764.991

99,36

113.494.500

162.044.000

-

26.012.000

136.032.000

161.798.500

99,85

162.044.000

II


1

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Apartur

136.032.000

-

-

136.032.000

135.786.500

99,82

136.032.000

2

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

26.012.000

-

26.012.000

-

26.012.000

100,00

26.012.000

100,00

100,00

100,00

99,36 100,00 10,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

69

III

PROGRAM PENGEMBANGAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

1

Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB

IV

PROGRAM DATA, INFORMASI DAN SURVEILANS

493.729.000

7.250.000

486.479.000

-

1

Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebaran Informasi

493.729.000

7.250.000

486.479.000

3.356.319.426

292.735.000

230.798.000

UPT. BALAI PROMOSI KESEHATAN

659.144.500

74.402.750

575.691.750

9.050.000

657.345.550

99,73

659.144.500

659.144.500

74.402.750

575.691.750

9.050.000

657.345.550

99,73

659.144.500

490.109.600

99,27

493.729.000

-

490.109.600

99,27

493.729.000

2.729.984.426

333.600.000

3.327.565.060

99,14

3.356.319.426

-

97.198.000

133.600.000

230.221.860

99,75

230.798.000

I.


1.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

133.600.000

-

-

133.600.000

133.066.000

99,60

133.600.000

2.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

97.198.000

-

97.198.000

-

97.155.860

99,96

97.198.000

3.125.521.426

292.735.000

2.632.786.426

200.000.000

3.097.343.200

99,10

3.125.521.426

2.681.194.426

227.745.000

2.253.449.426

200.000.000

2.655.792.600

99,05

2.681.194.426

444.327.000

64.990.000

379.337.000

-

441.550.600

99,38

444.327.000

53.270.048.052

16.466.763.609

27.005.437.043

9.797.847.400

II.

1.

2.

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kegiatan Pengembangan Promkes dan Teknologi Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan Pemberdayaan UKBM TOTAL JUMLAH

52.046.240.459

97,70

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

99,99

70

BAB V PENUTUP KESIMPULAN Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 telah digambarkan pencapaian kinerja pelaksanaan program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tengah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Kendala waktu dan realisasi anggaran ataupun gangguan-gangguan teknis lainnya

pada pelaksanaan oleh masing-masing program di

lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah maupun pada unit-unit pelaksana teknis umumnya dapat diatasi. Dilaporkan bahwa dalam pelaksanaan program dengan berbagai sub-sub kegiatan yang ada didukung oleh berbagai sumber pembiayaan yaitu, penganggaran yang bersumber dari DPA-SKPD, dana yang bersumber dari APBN maupun bantuan sumber dana lainnya. Total dana yang dikelola pada tahun 2012 sebanyak Rp .130.663.614.764, dengan rincian dana APBD sebesar Rp .39.387.172.193 Dana Dekonsentrasi sebesar Rp .20.199.984.000 Rp.71.076.458.571

Dana-dana

dan

Dana dengan sumber

DAK sebesar

tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pada

program pokok yang tercantum pada indikator kinerja utama.

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012 diukur dengan 16 (enam belas) Tujuan Strategis dan 22 (dua puluh dua) Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2012 dengan sangat baik walaupun belum tercapai semua seperti yang telah ditargetkan. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 berdasarkan Tujuan Strategis mencapai persentase

86,28 %. Sedangkan

capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2012 berdasarkan Sasaran Strategis mencapai persentase 92%. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis adalah sebesar 89,14 %. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Lakip Dinkes 2011

71

mengemban amanat telah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Namun, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan. Hal ini tak dapat dipungkiri, sebab keberadaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi yang sangat strategis mempunyai peran dalam pembinaan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga dituntut untuk berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja. Dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah secara kelembagaan dapat

mendukung hal tersebut dan untuk selanjutnya dapat menjadikan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai garda depan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Lakip Dinkes 2011

72

Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan melalui program-program yang ada untuk tahun 2012 sebahagian ada yang telah mencapai target dan juga telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan. Rata-rata hasil pencapaian

indikator pada umumnya megalami peningkatan

disbanding pada tahun sebelumnya seperti prosentase tingkat kecukupan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan target 70% Realisasi 77% dan capaian menjadi 110, Puskesmas Poned yang melaksanakan system manajemen mutu tahun 2011 menargetkan 6 Pukesmas dengan realisasi 6 Puskesmas hasil capaian 100, kemudian kegiatan lain seperti persentase Rumah Sakit, Kabupaten/Kota yang menerapkan SPM Rumah Sakit dari target 20% di 2011 yang terrealisasi 20% artinya target yang direncanakan mencapai 100% dan masih banyak indikator-indikator program lain yang sudah mencapai 100%. Disisi lain disampaikan bahwa ada capain indikator kinerja yang dilaporkan hanya capaian kinerja sampai bulan September dikarenakan laporan dari Kabupaten/Kota untuk bulan Oktober s.d Desember belum masuk ke pengelola program di Provinsi. Dalam

pelaksanaan program pembangunan kesehatan tersebut selain didukung oleh sumber

pembiayaan juga melibatkan berbagai sumber daya yang ada di sector kesehatan seperti sumber daya tenaga kesehatan yang bekerja di berbagai lembaga maupun institusi pelayanan kesehatan serta didukung oleh infrastruktur kesehatan lainnya yang mendukung secara operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan secara public kepada masyarakat. Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai line sector pembangunan kesehatan telah

melakukan upaya kerjasama dengan berbagai lintas sector sebagai mitra kerja dalam

rangka

peningkatan pencapaian beberapa indicator karena disadari bahwa peningkatan status kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai factor yang memerlukan penanganan dan bantuan dari berbagai sector.

Disadari bahwa dalam melaksanakan berbagai program tersebut didalam

pelaksanaannya banyak mengalami hambatan maupun permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. A. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 1. Perlu dukungan dana yang maksimal terutama untuk peningakatan biaya operasional 2. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas serta pemertaan tenaga kesehatan disemua fasilitas dan sarana kesehatan.

Lakip Dinkes 2011

73

3. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan khususnya daerah yang bermalah kesehatan 4. Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan sector terkait lainnya. 5. Perbaikan operasionalisasi pelayanan kesehatan secara paripurna untuk membantu mengatasi setiap permasalahan kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan penilaian dalam upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta unit pelaksana teknis lainnya untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif. Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012 diukur dengan 16 (enam belas) Tujuan Strategis dan 22 (dua puluh dua) Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2012 dengan sangat baik walaupun belum tercapai semua seperti yang telah ditargetkan. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 berdasarkan Tujuan Strategis mencapai persentase

94 %. Sedangkan capaian

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2012 berdasarkan Sasaran Strategis mencapai persentase 92%.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012,

Lakip Dinkes 2011

74

persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis adalah sebesar 93 %. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban amanat telah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Namun, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan. Hal ini tak dapat dipungkiri, sebab keberadaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi yang sangat strategis mempunyai peran dalam pembinaan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga dituntut untuk berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja. Dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah secara kelembagaan dapat mendukung hal tersebut dan untuk selanjutnya dapat menjadikan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai garda depan dalam

Lakip Dinkes 2011

75

FORMAT RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011-2006

RENCANANA STRATEGIS V I S I : MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING MISI : Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan 2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan. 3. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan 4. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata Dan Bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir. 5. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Swasta.Organisasi Dalam Konteks Kemitraan,

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran, Kemauan Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Dapat Terwujud Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-Tingginya

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70 tahun pada tahun 2015

3

70 Tahun

SASARAN

REALISASI

STRATEGI PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

4

5

6


Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbeka lan Kesehatan Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

7 1.

Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.

Upaya Kesehatan Masyarakat

3.

Upaya Kesehatan Perorangan

4.

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Peningkatan kesehatan ibu, bayi 5. dan balita, dengan intervensi 6. inovatif antara lain melalui Program Persiapan Persalinan

Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage / jaminan kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016 3.

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016

3

SASARAN INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

dan mutu upaya

Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga.

250 Per 100.000

STRATEGI

URAIAN Tersedianya akses

40 Per 100 KH

REALISASI

Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji

Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR) Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan

dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pengembangan Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusu Dini (IMD).

7.

Pengembangan Lingkungan Sehat

8.

Pengembangan dan Sumberdaya Tenaga Kesehatan

9.

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Perbaikan status gizi

10. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

masyarakat, dengan kebijakan prioritas : (1) PMT pemulihan diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi buruk dilaksana kan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan Pusat Pemu lihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan Pos Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat

11. Peningkatan Upaya Laboratorium Kesehatan 12. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan 13. Pengembangan Sistem Surveilans Evidemiologi Kesehatan dan Data Informaasi 14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.

Peningkatan Disiplin Aparatur

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2 4.

Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007 menjadi ≤ 15 % pada tahun 2016 (Konfersi

3

SASARAN

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar < 15 %

REALISASI

Pengendalian

penyakit

dan

masalah kesehatan Upaya pengendalian penyakit dan

masalah

difocuskan

kesehatan

pada

upaya

Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

menurunkan

Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

malaria, TBC dan penyakit

Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan

dan AIDS) yang kasusnya saat

Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai

endemisitas

penyakit

menular

seperti

Demam

berdarah

dengue,

menular seksual (termasuk HIV ini

cenderung

Sementara

meningkat. itu

untuk

pengendalian penyakit tidak menular

difocuskan

pada

Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

upaya

pengendalian

factor

resiko

melalui

upaya

Standar Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

bersih dan sehat. Sedangkan

Cakupan kunjungan neonatal

lingkungan

pembudayaan perilaku hidup upaya

peningkatan sehat

kualitas didorong

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

lengkap Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

untuk

mengembangkan

kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat,

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

serta

upaya

pemberdayaan

masyarakat untuk Stop Buang Cakupan penanganan neonatal komplikasi

Air

Besar

melalui Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat

Program

Sembarangan Pengembangan Sanitasi

Total

Berbasis Masyarakat. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4

Peningkatan

ketersediaan,

Puskesmas mampu laksanakan PKPR

keterjangkauan, keamanan,

mutu

dan

Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2

penggunaan

obat

serta

pengawasan

obat

dan

Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA

makanan

Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B

Luar Biasa (KLB). Upaya ini

persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual

perencanaan dan

pemerataan,

harus terjamin,

terutama bila terjadi Kejadian dilaksanakan mulai dari proses pengadaan

yang

baik,

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU

optimalisasi

Persentase RS yang melaksanakan PONEK

serta pengendalian persediaan

pemanfaatan

dana, efektifitas penggunaan dan pendistribusiannya.

Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar Kab/Kota yang memiliki UTD RS Yang terakreditasi RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pemberdayaan

masyarakat

dan Promosi Kesehatan. Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program & lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Balita ditimbang berat badannya RT yang mengkonsumsi garam beryodium Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Tersedianya Bufferstock MPASI Prevalensi rate penderita shistomiasis Angka penemuan kasus malaria Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif

upaya penggerakan masyarakat didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar Penderita Yang diobati Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Perentase cakupan TTU sehat Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat Persentase cakupan rumah sehat Persentase cakupan TPM sehat

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang Persentase Desa memiliki tenaga Bidan Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan Tersedianya costing SPM di Kab/Kota tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 % Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran Tersedianya laporan keuangan dan asset Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan Pelatihan perencanaan dan penganggaran Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

Tersedianya sarana penunjang perencanaan dan penganggaran

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Terpenuhinya administrasi perkantoran Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi. Ketersediaan Master Plan SIKDA Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Kabupaten/Kota dengan data terpilah Persentase penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS Persentase Desa Siaga Aktif

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Tercapainya Pemeriksaan Sampel Pelatihan Tenaga Kesehatan telah dilakukan akreditasi Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

TUJUAN

TARGET

URAIN

INDIKATO R

1

2

3

SASARAN

REALISASI

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

AFP rate < 15 tahun Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan Penerbitan Buletin SKD Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Lampiran II PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 29 TAHUN 2010

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Lampiran II/2-3

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SKPD TAHUN

: DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH : ANGGARAN 2012 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3


1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan

85

%

2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

70

%

9

Pusk

88

%

63

%

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada 1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu strata pertama, kedua dan ketiga.

2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR) 3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3


4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu

62

%

5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

97

%

6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

90

%

55

%

8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan

88

%

9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

100

%

77

%

11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1

88

%

12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap

84

%

13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

86

%

14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

81

%

15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi

70

%

16. Cakupan Sekolah Dasar/MI yang melaksanakan Penjaringan kesehatan siswa kelas satu SD 17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR . 18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA. 19. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B

92

%

70

%

11

Pusk

1

Kab

Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan 7. Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

20. persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual

75

%

21. Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU

40

%

22. Persentase RS yang melaksanakan PONEK

85

%

23. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS

40

%

24. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 25. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar

100

%

70

%

26. RS Yang terakreditasi

85

%

27. Persentase RS yang menerapkan MPKP

70

%

1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan

100

%

2. Peserta Kabupaten Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

30

%

3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

100

%

40

%

100

Pusk

13

RS

Terpenuhinya Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di 1. Puskesmas yang melakasakan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulteng fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan aman. 2. RS Melayani Pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas 3. Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak


1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100

%

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

60

%

3. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium

80

%

4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A

90

%

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet

78

%

6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

80

%

7. Persentase Balita ditimbang berat badannya

70

%

8. Tersedianya Bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana

100

%

1. Prevalensi rate penderita shistomiasis

4

%

2. Angka penemuan kasus malaria

<1

%

3. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

100

%

4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif

45

%

5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar

70

%

6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam

100

%

7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi

<25

%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3


Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat

67

%

2.

Perentase cakupan TTU sehat

82

%

3.

Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling

50

%

4. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat 5. Persentase cakupan rumah sehat

36

%

79

%

6.

65

%

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

5

RS

2

RS

70

%

4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

4

RS

54

Pusk

5

UTD

7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

11

RS

100

%

9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

100

%

Persentase cakupan TPM sehat

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan.

1. Tersedianya rencana strategis pembang unan kesehatan

5

Dokumen

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

5

Dokumen

3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

4

Dokumen

4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota

11

Kab/Kota

5. tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 %

11

Kab/Kota

6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian 8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas

11

Kab/Kota

2

Dokumen

50

%

9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti

80

%

50

%

11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat 12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien

70

%

75

%

13. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset 14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran

80

%

85

%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

15. laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti

100

%

16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

3

Dok

17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan (IK. RPJMD)

3

Dok

18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran

1

Diklat

19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 20. Tersedianya sarana penunjang perencanaan dan penganggaran (IK. RPJMD)

1

Dok

1

Paket

21. Terpenuhinya administrasi perkantoran

1

Paket

22. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.

75

%

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS .

60

%

2. Persentase Desa Siaga Aktif

35

%

3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan

25

%

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

3

Buah

4

Kab/Kota

35

%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3


Tercapainya Pemeriksaan Sampel

21..000

Sampel

1. Tersususunya Master Plan SIKDA di Kab/Kota

3

Kab

2. Tersusunnya data satu pintu

2

Kab/Koa

3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin

12

Kab/Kota

4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data

30

%

5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan

1

Penelitian

10

Kegiatan

6

Kali

11 & 1

Kab/Prov.

3. AFP rate < 15 tahun

>2

Per 1000

4. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana

4

Kab/Kota

5. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)

40

%

Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.

6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

Terlaksananya system surveilans epidemiologi kesehatan dan 1. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan respon cepat KLB 2. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

6. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

12

Buah

7. Penerbitan Buletin SKD

48

Buah

8. Desa/Kelurahan mengalami KLB

100

%

9. dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

24

Jam

Palu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,

dr. ABDULLAH, DHSM., M.Kes NIP.1955111 198403 1 005

Lampiran III PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 29 TAHUN 2010

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Lampiran II1/5-5

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA TAHUN 2012 Provinsi Nama SKPD

: Sulawesi Tengah : Dinas Kesehatan SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5


1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

85

%

70,82

83,3

70

%

60.84

86,9

Tersedianya akses dan mutu upaya

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu 2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR) 3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu

9

Pusk

6

66,67

88

%

74,14

84,25

63

%

50,96

80,89

62

%

56

90,32

5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

97

%

84,78

84,4

6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4

90

%

72,7

82,6

7. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan (IK. RPJM) 8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan (IK. RPJM)

55

%

44,21

80,38

88

%

71,68

kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga. Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan

81,45

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5 100

haji dan kesehatan lanjut usia

9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

100

%

100

77

%

74,14

11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

88

%

74,89

85,10

12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap

84

%

75,61

92,20

13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

86

%

65,15

75,76

14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

81

%

54

67,5

15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi

70

%

64

98,46

16. Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat

92

%

43,4

47,18

17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA

70

%

81,82

116,88

11

Pusk

11

100

1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B

2

Kab

1

50

2. persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 3. Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU

75

%

80

116

40

%

20

50

4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK

85

%

60

70,59

5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS

40

%

20

100

96,29

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. RS Yang terakreditasi

100

%

100

100

70

%

50

71,43

85

%

85

100

9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP

70

%

70

100

1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan. 2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

100

%

100

100

73

243

3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

100

%

100

100

1. Puskesmas yng dilaksanakan kalibrasi alkes Kab/Kota

40

Pusk

37

92,50

2. Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes

13

RS

11

84,60


100

%

100

100

2. Prosentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eklusif

60

%

30,2

50,33

3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium

80

%

80

100

4. Persentase 6-59 bulan dapat kapsul Vitamin A

90

%

60

66,67

30

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet

78

%

49,4

64

Menurunnya angka kesakitan dan kematian

6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans

100

%

100

100

ibu dan anak.

7. Balita ditimbang berat badannya

70

%

47

67,14

Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

8. Tersedianya Bufferstock MP-ASI

100

%

100

100

4

%

1,05

55

<1

%

2,41

3. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

100

%

71,61

71,6

4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif

45

%

39,91

88,7

5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar 6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam 7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi

70

%

27,43

39,2

100

%

100

100

<25

%

12,16

48

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat

67

%

107

107

Presentase air minum yang memenuhi syarat

92

%

80,25

100,31 2

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka 1. Prevalensi rate penderita shistomiasis kesakitan, kematian dan kecacatan akibat 2. Angka penemuan kasus malaria penyakit menular dan tidak menular


Meningkatnya kualitas air minum dan dan 1. sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan 2. dan pengawasan kesehat an lingkungan

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, 3. tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan 4. kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan 5. AMDAL

Perentase cakupan TTU sehat

82

%

86,58

94,11

Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling

50

%

50

100

Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat Persentase cakupan rumah sehat

36

%

9

50

79

%

66,37

88,5

Persentase cakupan TPM sehat

65

%

68,39

114

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar. 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

5

RS

3

60

2

RS

0

0

70

%

79,25

112

4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

4

RS

1

25

54

Puks

20

37,03

5

UTD

2

40

7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

11

RS

8

72,73

100

%

55,1

55,1

9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

100

%

100

100

6. 7.

Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

5

%

5

100

5

Dokumen

5

100

3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

4

Dokumen

4

100


11

Kab/Kota

11

100

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, 1. Kebijakan strategis pembangunan kesehatan pengawasan, pembinaan dan pengembangan 2. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran sistem kesehatan

5. Tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 % 6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian 8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas

% 11

Kab/Kota

11

100

2

Dokumen

2

100

50

%

50

100

9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti 11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat 12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien

80

%

80

100

50

%

50

100

70

%

70

100

75

%

75

100

13. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset 14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran

80

%

80

100

85

%

100

100

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

100

100


15. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

100

%

3

Dok

3

100

17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran

3

Dok

3

100

1

Diklat

1

100

19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 20. Terpenuhinya administrasi perkantoran

1

Dok

1

100

1

Paket

1

100

21. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.

75

%

75

100

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

60/40

%

30.92

55,22

pusat/daerah


35

%

52,06

100

3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan

25

%

61,7

100

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri (Sesuai RPJM)

3

Buah

5

100

4

Kab/Kota

3

100

35/25

%

197,72

65,73

pusat/daerah

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

21.000

110

Meningkatnya Mutu Layanan Laboratorium Kesehatan

Tercapainya pemeriksaan sampel

21.000

Sampel

1. Tersusunnya Master Plan SIKDA

3

Kab

1

33,3

2. Tersusunnya data satu pintu

2

Kab/Kota

0

0

3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data

100

%

6

50

7

%

0

0

5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan

1

Penelitian

1

100

6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian

1

7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan

1 100

Kegiatan

10

100

6

Kab/Kota

6

100

11/1

Kab/Kota. Prov

10

83,3


8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan Terlaksananya system surveilans epidemiologi 2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan kesehatan dan respon cepat KLB 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

4,27

218,5

5

125

63.2

158

3a. AFP rate < 15 tahun

> 2

Per 1000

3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana

4

Buah

4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)

40

%

4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

12

Buah

9

75

4c. Penerbitan Buletin SKD

52

Buah

48

92.3

100

%

100

100

5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012

: Rp. 53.270.048.052

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012

: Rp. 52.046.240.459

(% Fisik = .99,00 dan % Keuangan = 97,70)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011

: Rp. 28.842.284.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011

: Rp. 28.703.872.022

(% Fisik = 99,52 dan % Keuangan = 100)

Petunjuk Pengisian: 1. Header (a) diisi dengan nama SKPD/ unit kerja mandiri; 2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran; 3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja; 4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja; 5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja; 6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja; 7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: (realisasi/target x 100)%; 8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis; 9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

IKU Dinkes 2011

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD TAHUN ANGGARAN

: DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH : 2011

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PELAKSANA

2011 2016 1

2

3

1. Peningkatan Mutu Pengguna an Obar Per bekalan Kes. 2. Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Peralatan Kes.


1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

85%

100%

70%

100%

1. Peningkatan Kesmas 2. Peningkatan Kesehatan Khusus & PMI 3. Koordiasi dan sinkronisasi peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Peningkatan Pelayanan Kes Usila

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga.

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu 2. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 3. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

6%

20%

77%

89%

100%

100%

11%

22%


4. Persentase kab/kota yang memiliki Meningkatnya mutu dan minimal 2 Puskesmas yang mampu memperluas jangkauan pelayanan tatatlaksana KTA kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.

5 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

IKU Dinkes 2011

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PELAKSANA

2011 2016 1

2

3

5

Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan

1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B 2. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 3. RS Yang terakreditasi

1 Kab 20 %

5 Kab 100%

70 %

100%

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin

1. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat 2. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

70%

100%

100%

100%


100%

100%

2. Tersedianya Bufferstock MP-ASI 3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

100% 77% 70%

100% 90% 95%


1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 2. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan 3. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif

4% 100%

< 1% 100%

40%

90%

Penanggulangan Wabah dan Bencana .

4. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam

100%

100%

Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak.

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak 1. Pelayanan Pen cegahan dan Pe nanggulangan Penyakit Menular 2. Bimbingan dan Pengendalian Wabah & Bencana

PENCEGAHAN DAN PENANGGU LANGAN PENYAKIT MENULAR

IKU Dinkes 2011

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PELAKSANA

2011 2016 1

2

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Pengawasan Kualitaas Kesehatan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemar an lingku ngan melalui pembi naan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempattempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan 2. Prog. Perencana an & Pendayaguna an Nakes 3. Registrasi dan Akreditasi Nakes

1. Peningkatan Kua litas Manajemen Keuangan dan Aset.

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

3 1. 2. 3.

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar 2. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 3. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai . 4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah. 5. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan 1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan

5 64%

75%

25%

85%

18%

85%

4 RS

4 RS

65% 27 Pusk

85 % 70 Pusk

4 UTD

10 UTD

100%

100%

100%

100%

LINGKUNGAN SEHAT

PENGEMBANGAN DAN PEMBER DAYAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KES

IKU Dinkes 2011

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PELAKSANA

2011 2016 1

2

3

5

2. Manajemen Pembangunan Kes.

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

100%

100%

3. Peningkatan Kualitas Manaje men Kepegawaian & Umum. 4. Pengembangan Kapasitas adm Hukum dan Humas


100%

100%

4. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

1 Dok

1 Dok


1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

55%

80%


30%

85%

3. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

30%

50%


Tercapainya Pemeriksaan Sampel

19.000 Sampel

30 Sampel

Peningkatan Pemberdayaan Masy arakat dan Pelayanan Gakin

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI

Peningkatan Pelayanan Labo Ratorium Kes


IKU Dinkes 2011

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PELAKSANA

2011 2016 1

2 Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB

3

5

1. Tersusunya Data satu pintu 2. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah perjenis kelamin

2 Kab 12 Kab

11 Kab 11 Kab

Pengembangan Sistem Surveilans Evidemiologi Kesehatan & Data Infomasi

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Terlaksananya system surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB

1.

Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

2.

AFP rate < 15 tahun

3.

Desa/Kelurahan mengalami KLB Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Palu,

11 & 1

11 & 1

Kab/Kota Prov.

Kab/Kota Prov.

>2

Per 1000 100%

100%

…………………………….

KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. ABDULLAH, DHSM, M.Kes Pembina Utama Madya NIP. 19550111 198403 1 005

IKU Dinkes 2011

IKU Dinkes 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

Recommend Documents